MOVE ON TO A BRIGHTER FUTURE

PT POS INDONESIA (PERSERO)

MOVE ON TO A BRIGHTER FUTURE TERUS BERGERAK MERAIH MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

2013

MOVE ON

TO A BRIGHTER FUTURE

TERUS BERGERAK MERAIH MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

Move on dalam bahasa inggris memiliki arti bergerak maju. Pos Indonesia berketetapan untuk bergerak maju ke masa depan perusahaan yang lebih cerah. Sejarah perusahaan yang panjang dengan pengalaman usaha yang penuh tantangan telah banyak memberi pelajaran serta hikmah bagi insan pos di seluruh Indonesia, bahwa apapun yang terjadi atas perubahan lingkungan dunia usaha dan perkembangan teknologi, Pos Indonesia harus tetap dapat menjaga kepercayaan para pelanggannya dan meningkatkan kualitas layanannya. Hal ini berarti seluruh jajaran Pos Indonesia harus mampu memotivasi diri untuk terus bergerak maju dengan rasa percaya diri mengelola perusahaan yang dipercayakan padanya.

Move on in English thesaurus means moving forward. Pos Indonesia decided to move ahead to the company’s future brighter. The long history of the company with the experience challenging effort has a lot to give lessons and wisdom for postal employees throughout Indonesia, that whatever happens on business environment changes and technological developments, Pos Indonesia should still be able to keep the trust of its customers and improve the quality of its services. This means the whole range of Pos Indonesia must be able to motivate itself to keep moving forward with confidence to manage the company entrusted to him.

Pos Indonesia meneruskan gerak majunya di tahun 2013 dan tahuntahun mendatang dengan berpedoman pada visi untuk menjadi perusahaan jasa pos yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Visi ini akan dijabarkan melalui berbagai program aksi untuk memperoleh keunggulan operasi layanannya, efisiensi sumber daya, mengatasi tantangan lingkungan bisnis, dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Tindakan-tindakan tersebut akan merupakan gerak maju yang didasari oleh gairah seluruh insan pos untuk bisa menjadi usaha perposan yang unggul di tanah air dan di kawasan ASEAN. Untuk mencapai hal tersebut maka segenap jajaran manajemen perusahaan menyadari pentingnya kolaborasi atau kerjasama jaringan dengan para mitra kerja untuk meningkatkan kemajuan perusahaan dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan bisnis kontemporer. Kolaborasi tersebut mengambil bentuk antara lain melalui merger dan akuisisi, joint venture, serta beberapa kerja sama operasi yang telah dimulai di tahun 2013. Manajemen dan seluruh jajaran Pos Indonesia meyakini bahwa perusahaan senantiasa terus bergerak maju ke masa depan yang lebih cerah.

Pos Indonesia continued its advance to move on in 2013 and years ahead with based on a vision to become a postal services company that can be trusted by the community. This vision will be elaborated through a variety of programs of action to obtain the operating excellence services, resource efficiency, overcome the challenges of the business environment, and that ultimately can improve the income of his business. Such actions would constitute an advance based on the passion of the entire postal employee to become a superior company in the homeland and in the ASEAN region. To achieve this goal then all ranks of management companies realize the importance of collaboration or network cooperation with the partners to improve the company’s progress and adapt to the development of the contemporary business environment. The collaboration took the form of, among others, through mergers and acquisitions, joint ventures, as well as some of the joint operations that has begun in year 2013. Management and a whole range of Pos Indonesia believes that the company continues to steadily move on to brighter future.

Bergerak adalah suatu kewajiban bagi manusia dan seluruh alam beserta isinya. Filsuf abad 9 Masehi, Al Farabi, pun menyatakan bahwa seluruh makluk hidup di alam semesta mulai dari tumbuhan, hewan dan manusia terus-menerus bergerak. Jadi, jika bergerak adalah tabiat seluruh apa yang ada di alam ini mulai dari benda mati dan hidup, dari yang terkecil (atom) sampai yang terbesar (alam semesta) maka adalah penting bagi jiwa manusia untuk bergerak, mengubah yang negatif ke arah yang positif, dan mengembangkan diri dan potensi ke arah kemajuan yang lebih baik lagi. Inilah pula hakikat mengelola perubahan.

2013

2

Laporan Tahunan Annual Report

PT Pos Indonesia (Persero)

To move is an obligation for mankind and the whole of nature and its contents. The 9 AD philosopher, Al Farabi, also states that all living creatures in the universe ranging from plants, animals and humans are constantly moving. So, if moving is the mentality of the whole of what is in this nature ranging from inanimate and living, from the smallest (atom) to the largest (the universe), it is important for the human soul to move, turn a negative into a positive direction, and develop themselves and their potencies to progress toward better again. This is also the essence of managing change.

Penjelasan Tema dan Sampul Laporan Tahunan Pos Indonesia 2013 Theme and Cover Description of 2013 Pos Indonesia Annual Report

Merpati dan dara merupakan burung yang termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes, yang mencakup sekitar 310 spesies burung kerabat pekicau. Mereka adalah burung berbadan gempal dengan leher pendek dan paruh ramping pendek dengan cere berair. Dara memakan bijibijian, buah, dan tanaman. Famili ini terdapat di seluruh dunia, namun varietas terbesar terdapat di Indomalaya dan Ekozona Australasia. Dalam percakapan umum, istilah “dara” dan “merpati” dapat saling menggantikan. Dalam praktek ornitologi, terdapat suatu kecenderungan “dara” digunakan untuk spesies yang lebih kecil dan “merpati” untuk yang besar, namun hal ini tidak secara konsisten diterapkan, dan secara historis nama umum untuk burung-burung tersebut memiliki banyak variasi antara istilah “dara” dan “merpati.” Spesies yang umumnya dikenal sebagai “merpati” adalah merpati abu karang, umum ditemukan di banyak kota. Dara dan merpati membangun sangkarnya dari ranting dan sisa-sisa lainnya, yang ditempatkan di pepohonan, birai, atau tanah, tergantung spesiesnya. Mereka mengerami satu atau dua telur, dan kedua induknya sangat memedulikan anaknya, yang akan meninggalkan sangkarnya setelah 7 hingga 28 hari. Tidak seperti kebanyakan burung lainnya, dara dan merpati menghasilkan “susu tembolok” untuk memberi makan anaknya, yang dihasilkan melalui tetesan sel-sel air liur dan dari biji-bijian yang ditelannya. Merpati abu karang telah lama dipelihara selama ratusan tahun. Mereka diternakkan oleh para penggemarnya dan dikelompokkan menjadi berbagai varietas, di mana yang paling terkenal adalah merpati rumahan atau merpati balap. Merpati abu karang ini selama ribuan tahun telah dipelihara sebagai merpati kurir, yang dimanfaatkan untuk membawa berita tertulis. Saat Perang Dunia I dan II, burung Merpati telah berjasa bagi pasukan Australia, Perancis, Jerman, Amerika, dan Inggeris. Tercatat dalam sejarah sebanyak 32 merpati telah dihias menerima penghargaan “the Dickin Medal” atas jasa-jasanya sebagai pengantar surat selama masa peperangan, termasuk Commando, G.I. Joe, Paddy, dan William bin Oranye.

Pigeons and doves constitute the bird clade Columbidae, that includes about 310 species. They are stoutbodied birds with short necks, and have short, slender bills with fleshy ceres. Doves feed on seeds, fruits, and plants. This family occurs worldwide, but the greatest variety is in the Indomalaya and Australasia ecozones. In general, the terms "dove" and "pigeon" are used somewhat interchangeably. Pigeon derives from the Latin pipio, for a "peeping" chick, while dove is a Germanic word that refers to the bird's diving flight. In ornithological practice, "dove" tends to be used for smaller species and "pigeon" for larger ones, but this is in no way consistently applied, and historically, the common names for these birds involve a great deal of variation between the terms. The species most commonly referred to as "pigeon" is the Feral Rock Pigeon, common in many cities. Doves and pigeons build relatively flimsy nests from sticks and other debris, which may be placed in trees, on ledges, or on the ground, depending on species. They lay one or two eggs, and both parents care for the young, which leave the nest after seven to 28 days. Unlike most birds, both sexes of doves and pigeons produce "crop milk" to feed to their young, secreted by a sloughing of fluid-filled cells from the lining of the crop. The Rock Pigeon has been domesticated for hundreds of years. It has been bred into several varieties kept by hobbyists, of which the best known is the homing pigeon or racing homer. Domesticated Rock Pigeons are also bred as carrier pigeons, used for thousands of years to carry brief written messages. The pigeon has contributed to both World War I and II, notably by the Australian, French, German, American, and UK forces. Thirty-two pigeons have been decorated with the Dickin Medal for war contributions as courier, including Commando, G.I. Joe, Paddy, and William of Orange.



3

2013

Pencapaian Penting di Tahun 2013 Significant Achievements in 2013 Bidang Bisnis 1. Peresmian konter layanan gadai (KLG) kerja sama Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Pos Indonesia di Bogor tanggal 21 Maret 2013. BSM telah mengoperasikan 16 outlet KLG di jaringan Pos Indonesia, di antaranya berlokasi di Aceh, Padang, Banjarmasin, Malang, Banyuwangi, Bandung dan Jabodetabek. Uji coba KLG BSM di beberapa jaringan Pos Indonesia selama beberapa bulan menghasilkan bisnis yang bagus. Sinergi Pos Indonesia dengan BSM bertujuan mengoptimalkan potensi bisnis kedua pihak untuk memperluas layanan gadai syariah kepada masyarakat.

1.

The inauguration of the counter service pledge (KLG) as a result of cooperation between Bank Syariah Mandiri (BSM) and Pos Indonesia held in Bogor on March 21, 2013. BSM has operated 16 KLG outlets in Pos Indonesia network, which is located in Aceh, Padang, Banjarmasin, Malang, Banyuwangi, Bandung and around Jakarta. BSM KLG trial at several Pos Indonesia network over the past few months has been resulting in a good business. The synergy of Pos Indonesia and BSM has aim to optimalize the business prospect on both sides to expand Islamic pawn service to the community.

2. Penandatanganan kerjasama CIMB Niaga dengan Pos Indonesia dalam pembayaran angsuran kredit bagi pensiunan yang dilakukan di Jakarta, 4 April 2013. Kerjasama yang dilakukan mencakup tiga hal, yaitu pemotongan uang pensiun untuk pembayaran angsuran kredit yang diambil para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan TNI/Polri serta PNS Hankam/ Polri; pemanfaatan layanan Wesel Pos Instan; dan kerjasama pengiriman dokumen surat dan paket.

2.

The signing of a partnership between CIMB Niaga and Pos Indonesia in credit installment payment for retirees in Jakarta, April 4, 2013. The Cooperation includes three things, namely cuts in pension money for the payment of installment credits taken by the retired civil servant (PNS) and retired Military/Police and retired cilvil servant of Indonesian defense and Security/Police; Instant money order service utilization; as well as partnership in document, letters and packages delivery.

3.

Pos Indonesia was appointed as Chairman on Interconnectivity Work Group of the Universal Postal Union (UPU) on April 22, 2013 at two weeks meeting in Berne, Swsiterland. Interconectivity Work Group is under the E-Service Committee. The main task of the Workgroup is consolidating on going activity of the postal world that includes virtual-phisical and -virtual-virtual connectivity. This Interconnectivity such as connecting patterns of payment (settlement) and bookkeeping (accounting) e-service transactions with the physical operation, including also hybridmail service, secure e-mail, secure ebox, etc.

3. Pos Indonesia ditunjuk sebagai Chairman pada Interconnectivity Work Group Universal Postal Union (UPU) pada tanggal 22 April 2013 saat sidang selama dua minggu di Berne, Swsiterland. Interconectivity Work Group berada di bawah E-Service Committee. Tugas utama dari Workgroup adalah mengkonsolidasikan ketersambungan aktivitas perposan dunia yang mencakup aktivitas virtual-phisik dan virtualvirtual. Interconnectivity ini antara lain menyambungkan pola pembayaran (settlement) dan pembukuan (accounting) transaksi e-service denggn physical operation, termasuk juga layanan hybridmail, secure e-mail, secure ebox, dll.

2013

Business

4



4. Launching postshop kerjasama Pos Indonesia dengan Circle K di Denpasar pada tanggal 7 Mei 2013. Model Layanan Postshop dikelola seperti halnya Retail Store Modern dengan pola layanan “one stop shopping” dengan tampilan dan display yang menarik serta ruangan yang nyaman tanpa menghilangkan identitas Pos Indonesia yang bernuansa warna oranye. Sampai bulan April 2013 gerai Postshop telah dibuka di 22 lokasi Kantor Pos dan secara bertahap direncanakan akan di buka 400 sampai 500 gerai Postshop sampai akhir tahun 2013.

4.

Launching the cooperation between Pos Indonesia and Circle K in Postshop service in Denpasar on May 7, 2013. Postshop Service models are managed just like any Retail Store with a pattern of service “one stop shopping” with an attractive display and comfortable room identity without omitting the Indonesia Postal orange color. Until April 2013 Postshop outlets have opened in 22 locations of post offices and planned to be gradually on the open 400 to 500 Postshop outlets until the end of 2013.

5.

Pos Indonesia has given the trust by the Government to channel Temporary Direct Aid for Community (BLSM) for the first stage, June 22, 2013. The number of BLSM allotted to Pos Indonesia as much as 15.530.897 of the Targeted Households (RTS) throughout Indonesia. This trust is obtained from the experience of Pos Indonesia in payment of Family Hopeful Program (PKH), Channelling Aid for Poor Students (BSM), Direct Cash Assistance (BLT) 2005 & 2008 and other Government remittances. Means of BLSM payment is through the Social Protection Cards (KPS), published by the National team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K) of the Social Ministry of the Republic of Indonesia.

6. Sukses dalam penyaluran pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama Pos Indonesia kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua kepada 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pembayaran dimulai secara serentak pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 dengan system penjadwalan yang disepakati oleh masing-masing Kantor Pos dengan Pemda setempat. Sampai akhir September telah dapat dilakukan pembayaran kepada RTS yang berhak.

6.

Having success in channeling Temporary Direct Aid for Community (BLSM) on the first stage, Pos Indonesia regained the trust of the Government to supply Temporary Direct Aid for Community (BLSM) for the second stage to the Targeted Households of 15.530.897 RTS. The payments started simultaneously on Monday, September 2, 2013 with a scheduling system that is agreed upon by each post office and local Goverment. Until the end of September BLSM payments has been made to eligible RTS.

5. Pos Indonesia mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama, 22 Juni 2013. Jumlah BLSM yang dipercayakan kepada Pos Indonesia sebanyak 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. Kepercayaan ini diperoleh dari pengalaman Pos Indonesia dalam Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH), Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2005 & 2008 dan penyaluran dana pemerintah lainnya. Sarana pembayaran BLSM melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.



5

2013

7. Pos Indonesia kembali memperoleh penghargaan atas program marketing yang dijalankan berupa BUMN Marketing Award 2013 pada acara “BUMN Marketing Days 2013”. Pos Indonesia meraih dua penghargaan “Silver Winner BUMN Marketing Award 2013” untuk kategori Strategic dan Tactical. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Direktur Keuangan, Tavip Parawansa, dan Direktur Ritel dan Property, Setyo Riyanto, mewakili Direktur Utama dalam acara BUMN Marketing Day 2013 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Selasa 27 Agustus 2013.

8. Kerjasama Indosat dengan Pos Indonesia untuk pemanfaatan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi bersama untuk masyarakat. Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Bhakti Postel di Bandung pada tanggal 27 September 2013 oleh President Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, dan Direktur Utama Pos Indonesia, Budi Setiawan, serta disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Tifatul Sembiring. Bentuk kerjasama antara lain meliputi pengembangan branding bersama (cobranding), penjualan Starter Pack, kerjasama pengembangan Postal Mobile Financial Services, pengembangan agen e-money Dompetku, serta pemanfaatan masingmasing infrastruktur kedua belah pihak dalam memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat.

2013

6



7.

Pos Indonesia gained awards for its marketing program in the form of SOE’s Marketing Awards 2013 on a “SOE’s Marketing Days 2013”. Pos Indonesia got two awards of “Silver Winner SOE’s Marketing Awards 2013” for the category of Strategic and Tactical. Minister of State-Owned Enterprises Dahlan Iskan handed the award directly to the Director of Finance Tavip Parawansa and Director of Retail and Property Setyo Riyanto represented as President Director in SOE’s Marketing Day 2013 event held at the Hotel Borobudur, Tuesday, August 27, 2013.

8.

Cooperation between Pos Indonesia and Indosat for the utilization of infrastructure and the provision of telecommunications services to the public. The signing was done in conjunction with Bhakti Postel Memorial Day in Bandung on September 27, 2013 by Indosat President Director Alexander Rusli and President Director of Pos Indonesia Budi Setiawan witnessed by Minister of Communications and Informatics Tifatul Sembiring. The forms of cooperation include the development of co-branding, the sale of Starter Pack, development of Mobile Postal Financial Services, development of e-money Dompetku, as well as utilization of the respective infrastructure of both parties in providing broader service to the community.

Signing the extension of retirement payments cooperation between Pos Indonesia and PT ASABRI (Persero) on 10 October 2013 in Bandung by the President Director of Pos Indonesia Budi Setiawan and President Director of PT Asabri (Persero) Adam Damiri. This agreement covers payment of pensions to the retired Military, Police and Civil Servants of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia through post offices which spread over the entire territory of Indonesia in cash. In addition to the payment of a pension fund, this cooperation also governs the compensation for payments of retirement compensation, benefits orphans, allowances and compensation for the decease.

9. Penandatanganan perpanjangan kerja sama pembayaran pensiun antara Pos Indonesia dengan PT ASABRI (Persero) pada tanggal 10 Oktober 2013 di Bandung oleh Direktur Utama Pos Indonesia (Persero) Budi Setiawan dan Direktur Utama PT Asabri (Persero) Adam Damiri. Perjanjian ini melingkupi pembayaran dana pensiun kepada pensiunan TNI, POLRI serta PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Kantor Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara tunai. Selain pembayaran dana pensiun, kerja sama ini juga mengatur pembayaran santunan yaitu dana santunan pensiun, tunjangan yatim piatu, tunjangan orang tua dan santunan kematian.

9.

11. Pos Indonesia menjadi tuan rumah Mail & Express Asia Pasific 2013 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali dari tanggal 4 – 6 November 2013. Dalam pertemuan ini dibahas peningkatan kemampuan produk dan layanan baru dengan penekanan pada e-commerce. Pembicara dalam pertemuan ini adalah Direktur Utama Pos Indonesia, Japan Post dan Thailand Post. Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan exhibition yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan terkemuka diantaranya Toshiba, One World Express, Neopost, dan Endicia Sales EX .

11. Pos Indonesia to host Asia Pacific Postal Mail & Express Expo 2013 held in Nusa Dua of Bali from July 4 – 6 November 2013. In this meeting discussed an increase in the quality of new products and services with an emphasis on e-commerce. The speakers in this meeting was the President Director of Pos Indonesia, Japan Post and Thailand Post. In this Expo also showed exhibition which was attended by leading companies such as Toshiba, One World Express, Neopost, and Endicia Sales EX.

10. Penandatangan nota kesepahaman antara Pos Indonesia dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia tentang Pemasaran Produk Asuransi Mikro, di Jakarta 17 Oktober 2013. Nota Kesepakatan ini merupakan langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh masing- masing pihak, serta merupakan bagian dari launching Program Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan Produk Asuransi Mikro.

10. Signing of the Memorandum of Understanding between Pos Indonesia with Indonesia General Insurance Association, Life Insurance Association, and the Association of Indonesia Syariah Insurance about Micro Insurance Product Marketing, in Jakarta, October 17, 2013. This Memorandum of Understanding is the first step in the framework of mutually beneficial cooperation efforts by making use of the potential, skills and facilities that are owned by the respective parties, as well as a part of the launching of the Micro Insurance Indonesia Development Program initiated by the Financial Services Authority (OJK) with the aim to provide convenience to the community to get a Micro insurance product.



7

2013

12. Pos Indonesia didaulat menjadi Tuan Rumah The 20th ASEAN Postal Business Meeting (APBM) pada tanggal 26 s.d 28 November 2013 di Yogyakarta. APBM merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh negara-negara anggota secara bergiliran, diikuti oleh perusahaan Pos dari 10 negara ASEAN dan ditambah 5 negara, yaitu Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Jepang, India dan Republik Korea. Dalam Pertemuan ini dibahas isu-isu yang mempengaruhi industri pos di kawasan Asean dan saling bertukaran informasi dan pengalaman serta Success Story terkait revitalisasi Pos dan pengembangan kegiatan usaha antara negara-negara ASEAN.

12. Pos Indonesia was appointed to host The 20th ASEAN Postal Business Meeting (APBM) on 26 to 28 November 2013. APBM was the annual meeting organised by the States’ Member in turns, followed by Postal companies from 10 countries of the ASEAN and 5 countries, namely People’s Republic of China, Hong Kong, Japan, India and the Republic of Korea. In this Meeting discussed issues affecting the postal industry in the Asean region and swapped information and experience as well as the related Success Story in revitalizing Postal activities and development efforts among the ASEAN countries.

Sedangkan untuk layanan online payment, Pos Indonesia mengeluarkan layanan baru yang dinamakan Pos2Pay, layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan seseorang untuk memiliki akun yang bisa digunakan untuk membeli dan menerima pembayaran secara online dan top up atau penarikan (withdrawl) dapat dilakukan baik melalui Bank/ATM atau Kantorpos, sehingga siapapun bahkan yang tidak memiliki akses pada layanan perbankan, dapat memanfaatkan layanan ini.

As for the online payment service, Pos Indonesia issued a new service called Pos2Pay, this service is a service that allows a person to have an account that can be used to purchase and accept payments online and top up or withdrawal can be done either through a Bank/ATM or post office, so anyone who even does not have access to banking services, can benefit from this service.

13. Launching Galeripos.com dan layanan m-PosPay. Galeripos.com adalah merupakan layanan baru yang dikembangkan Pos Indonesia dangan sistem e-Commerce Clearing House Pos. Layanan ini dibangun dengan mengintegrasikan tiga pilar utama yaitu e-marketplace, online payment dan shipping/delivery. Galeripos.com adalah sarana belanja on line yang reliable dan jawaban untuk permasalahan e-marketplace yang terpercaya. Webstore galeripos ini juga menjadi solusi bagi para produsen (korporat, UKM maupun perorangan) untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

2013

8



13. Launching of Galeripos.com and m-PosPay. Galeripos.com is a new service that is developed by Pos Indonesia through postal e-Commerce Clearing House system. This service is built by integrating three main pillars, namely e-marketplace, online payment and shipping/delivery. Galeripos. com is a means for shopping on line that is reliable and the answers to the problems of the e-marketplace. Galeripos Webstore is also the solution for the producer (corporate, SME’s or individuals) to reach out to a wider market.

Bidang Operasi dan Outlet

Operations and Outlet

1. Perluasan mailroom korporat di beberapa Account Customer Eksis seperti Bank Mandiri, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Layanan mailroom merupakan layanan tambahan bebas biaya yang diberikan dalam rangka meningkatkan loyality customer. Peningkatan loyality customer kedepan diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan customer untuk menggunakan layanan Pos Indonesia.

1.

The expansion of the corporate mailroom in some of the existing Customer Accounts such as Bank Mandiri and the local government (district or city). Mailroom services is additional services free of charge provided in order to improve customer loyality. Increased customer loyality in the future will hopefully increase the confidence level of the customer to use Pos Indonesia service.

2. Pengembangan Sentra Layanan Paket untuk penggarapan Kawasan Industri di Area Jakarta dan Jawa Barat dan penambahan outlet Kantor Pos selama 2013 sebanyak 250 kantor sehingga jumlah kantor pos pada akhir tahun 2013 sebesar 4.076 kantor. Penambahan titik layanan ini dengan harapan akan mampu menjaring customer sebanyak mungkin.

2.

The Development of Parcel Service Center as for the implementation of the Industrial Zones in Jakarta and West Java and the addition of post office outlets during 2013 as much as 250 offices so that the number of post offices by the end of 2013 amounting to 4.076 Office. The addition of this service point hopefully will be able to attract the customer as much as possible.

3. Peningkatan kinerja perusahaan dari sektor surat dan paket meliputi kegiatan-kegiatan: uji coba 3 (tiga) Office of Exchange: Surabaya, Makassar dan Balikpapan, Pengembangan Kerjasama dengan DHL tentang Layanan SME Day Definite Market (Layanan export untuk UKM), Melakukan evaluasi Layanan EMS (Kerjasama dengan Mitra DHL dan UPS), dan Layanan Prepaid Parcel.

3.

Improvement of company performance of the letters and parcels sector, include activities: trials of three Office of Exchange: Surabaya, Makassar and Balikpapan, cooperation development with DHL about SME Day Definite Service Market (export services for SMEs), evaluation of EMS Service (in collaboration with DHL and UPS), and Prepaid Parcel Service.

4. Di bidang layanan Giro dilakukan perbaikan sistem pelaporan dan migrasi database Giro On-Line (GOL), dengan aktivitas: piloting pelaporan GOL berbasis Web dan Migrasi data base GOL dari server lama ke server baru. Upaya ini membuahkan hasil Pendapatan layanan Giropos tahun 2013 sebesar Rp 50,97 Milyar atau 814,44% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 6,26 Milyar. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar 731,46% jika dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 6,13 Milyar.

4.

In Giro service, the company has done the maintenance of reporting system and database migration of Giro on-line (GOL), with activities: piloting a GOL Web-based reporting and data base Migration from the old server to the new server. This effort has made Giropos Service Revenues by 2013 raise amounting to Rp 50,97 Billion or 814,44% of the yearly target 2013 amounting to Rp 6.26 billion. The realization of 2013 increased by 731,46% if compared to the realization of 2012 which amounted to Rp 6,13 billion.



9

2013

5. Peningkatan Sistem Pembayaran Pensiun PT TASPEN melalui Uji coba pelaksanaan e-Karip PT TASPEN dengan sistem MoC (Match on Card) yaitu penyimpanan data pensiun pada kartu e-Karip, dan uji coba Enrollment untuk memasukan data pensiun ke aplikasi e-Karip dan Penyempurnaan dan Persiapan Implementasi Aplikasi Pertanggung-jawaban Pembayaran Pensiun (AP3) PT ASABRI dengan cara Pemindahan data pensiun PT ASABRI dari data fisik ke data elektronik (Data Yard), pelatihan AP3 (aplikasi), pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun) PT ASABRI, penyempurnaan dan Persiapan Implementasi AP3 PT ASABRI.

5.

Pada tahun 2013 telah ditetapkan bahwa system Aplication and Product in Data Processing Modul Financial Accounting and Controlling (SAP FICO) sebagai legacy sistem untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Pos Indonesia tengah melakukan pembenahan untuk fungsi akuntansi dan keuangan, salah satunya adalah upaya untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan manajemen melalui implementasi Enterprise Resource Planning (ERP).

By 2013 it has been established that the system of Application and Product in the Data Processing Module Financial Accounting and Controlling (SAP FICO) uses as legacy systems to integrate all resources of the company. Pos Indonesia is doing makeovers for accounting and financial functions, one of which is the attempt to generate a reliable financial reporting to management decision making through the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP).

Bidang Akuntansi dan Keuangan

Bidang SDM

2013

Di tahun 2013 Pos Indonesia telah menetapkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management) yang merupakan upaya mentransformasikan sumber daya manusia Perusahaan menjadi partner strategis dalam pengelolaan bisnis perusahaan. Tujuan penetapan ini adalah untuk menjamin sumber daya manusia perusahaan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan diperlukan secara profesional di setiap bidang pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing masing melalui sertifikasi kompetensi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

10



The improvement in the pension payment system of PT TASPEN through the trials of e-Karip PT TASPEN implementation with the MoC (Match on Card), namely retirement data storage on e-Karip, trial Enrollment to place the data into the application of retirement e-Karip, and Refinement and Implementation Preparation and Application for Retirement Payment (AP3) PT ASABRI by way of transfer of the data of PT ASABRI retirement from physical data into electronic data (Data Yard), AP3 training (application of a pension Payment reporting) of PT ASABRI, refinement and Implementation Preparation for PT ASABRI AP3.

Accounting and Finance

Human Resources In the year 2013 Pos Indonesia has established human resource management based on competence (Competency Based Human Resource Management) which is an attempt at transforming human resources into a strategic partner Company in the management of the company’s business. The purpose of this assignment is to ensure the company has a human resource competencies required and needed as professionals in every field of work in accordance with the respective competence needed through certification of competence relevant to the duties and terms of the job which has been determined.

Pos Indonesia juga melaksanakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang bekerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. Maksud penetapan ini adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan karyawan setelah berakhirnya masa kerja di Perusahaan.

Pos Indonesia juga telah menerapkan standar kinerja berupa Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) dan Sistem Manajemen Kinerja Unit (SMKU). Melalui SMKI dan SMKU, diharapkan penilaian kinerja individu dan unit akan menjadi lebih obyektif dan terukur di tahun-tahun berikutnya.

Pelayanan Kantor Pos Cianjur Services of Cianjur Post Office

Pos Indonesia also implement the Certainly Dues Pension Programs for employees of Pos Indonesia who has working started from January 1, 2010. The intent of this assignment is to provide continuity of income employees after the end of their work in the company.

Pos Indonesia has also been implementing performance standards of the Individual Performance Management System (SMKI) and the Unit Performance Management System (SMKU). Through the SMKI and SMKU, it is expected that the performance assessment of individuals and units will be more objective and measurable in subsequent years.

Laporan Tahunan Annual Annual Report Report


11

2013

Bidang Teknologi Pencapaian di bidang Teknologi selama tahun 2013 antara lain adalah:

The achievement in the field of Technology in 2013 among others are:

•

•

•

dan pengembangan Penyempurnaan aplikasi untuk fungsi pendukung, antara lain meliputi Salesforce upgrading, Dashboard Jasa keuangan, dan Aplikasi Monitoring DWH.

•

Refinement and application development to support functions, among other include Salesforce upgrading, and financial services Dashboard Applications Monitoring DWH.

•

Refinement and application development for business functions (SBU), among others, include RSPOS Western Union (WU) Outgoing, Module Member for customers; FDPOS: Taspen Office (e-karip), Family Hopeful Program (Smart Card), Asabri (e-dapem), WU Agent: pay (design applications), SOPP Agent: Weselpos Instant (send and pay).

operasional Teknologi Optimalisasi Informasi, antara lain meliputi Maintenance DC & DRC, Maintenance Perangkat Server HP, Instalasi Storage dan Tape Backup FICO, Video Conference, Dedicated backup link, Microsoft Enterprise Agreement, Contact Center Pos Indonesia.

•

Optimization of information technology operations, among others, include DC & DRC Maintenance, HP servers Device Maintenance, Storage and Tape Backup Installation FICO, Video conferencing, a Dedicated link backups, Microsoft Enterprise Agreement, Contact Center Pos Indonesia.

dan pengembangan Penyempurnaan aplikasi untuk fungsi bisnis (SBU), antara lain meliputi RSPOS Western Union (WU) Outgoing, Modul Member Pelanggan; FDPOS: Taspen (e-karip), Program Keluarga Harapan (Smart Card), Asabri (e-dapem), WU Agen : Bayar (Desain aplikasi), SOPP Agent : Weselpos Instan (kirim dan bayar).

Bidang Corporate Social Responsibilty

Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melalui PT Pos Indonesia (Persero) bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) pada tanggal 8 Mei 2013 menerbitkan Prangko Amal 150 Tahun Palang Merah Internasional dalam rangka ulang tahun PMI yang ke 150 tahun. Penerbitan Prangko Amal 150 tahun Palang Merah Internasional ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Pos Indonesia dalam mendukung segala bentuk aktivitas yang bersifat kemanusiaan dan sebagian hasil penjualan prangko ini akan diserahkan untuk aktivitas sosial yang dilakukan PMI.

2013

Technology

12



Corporate Social Responsibilty The Director General of the Post and Informatics, Ministry of Informatics and Communications of the Republic of Indonesia, through PT Pos Indonesia (Persero) held collaboration with the Indonesia Red Cross (PMI) on 8 may 2013 with publishing of 150 years Charity Stamps of the International Red Cross in the framework of the 150 years of PMI’s birthday. The publishing of 150 years of PMI Charity Stamps is one of the real commitment of the Pos Indonesia in favor of any form of activity that are humanity related and some portion of these stamps sales results will be submitted to the social activity carried out by PMI.

Dalam hal pembinaan kepada pengusaha kecil dan koperasi, perkembangan mitra binaan PT Pos Indonesia (Persero) sampai dengan akhir tahun 2013 berjumlah 41.566 mitra binaan yang tersebar di 34 propinsi atau sebesar 99,64% dari RKAP tahun 2013 yang telah ditetapkan sebanyak 41.715 mitra binaan. Jumlah tersebut meningkat 0,86% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 41.210 mitra binaan.

In terms of coaching to small entrepreneurs and cooperatives, the development of assisted SMEs of Pos Indonesia up to the end of 2013 amounts to 41.566 assisted SMEs, which spread across 34 provinces or of 99,64% of the company’s yearly target of 2013 as 41.715 assisted SMEs. That number increased 0.86% in comparison with the year 2012 as 41.210 assisted SMEs.



13

2013

2013

2011

2009

2.491,88

3.078.780

2.581.598 2010

Key Performance

3.403.960

2012

Kinerja Utama

4.207.695

Nilai Penjualan Total (Rp Juta) Total Sales Value (IDR Million)

246.372

2013

2010

2009

45.318

2011

80.390

144.440

2012

174.040

Laba Bersih Komprehensif (Rp Juta)

Total Aset (Rp Juta) Total Aset (IDR Million)

Ekuitas (Rp Juta) Equity (IDR Million)

2013

14

Laporan Tahunan Annual Report Annual Report


2013

769.230

2012

2011

2010

2009

375.520

440.133

563.560

976.363

4.576.110

2012

4.193.660 2011

2009

4.031.090

2010

4.445.010

5.562.155

2013

Comprehensive Income (IDR Million)

Kinerja Utama Key Performance BAIK GOOD

25,15 %

Growth 2013 SEHAT “A” HEALTH

BAIK GOOD

79,50

49,29 %

Kesehatan Perusahaan Company’s Health

Laba Profit

BAIK GOOD

“BAIK A-2” GOOD

BAIK GOOD

21,55 %

112,21

27,76 %

Pendapatan Usaha Revenue

Aset Asset

KPI KPI

Ekuitas Equity

BAIK GOOD

BAIK GOOD

BAIK GOOD

21,53 %

140,46 %

14,52 %

Produksi Surat Mail Production

PosPay Transaction

Transaksi PosPay

Produksi Ritel Retail Production



15

2013

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

4.000.000 3.500.000 3.000.000

0,22

2.500.000

(1,31)

2.000.000 1.500.000

(10,39)

1.000.000 500.000 0

(500,000)

(7,90)

3,95

1,68

5,08

5,82

5,33

5,00 0,00

(3,04)

(5,00)

(10,00) (15,00)

(16,70)

2003

2004

Pendapatan

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

Profit Margin

Profit/Loss

Expenses

2010

(20,00)

Profit Margin

Laba/Rugi

Biaya

Revenues

10,00

Financial Ratios Satuan/ Unit

RASIO

Pengembalian modal

%

Rasio kas

%

Laba atas investasi

%

Rasio lancar

%

Hari

Periode koleksi

Day

Hari

Perputaran Persediaan

Day

Perputaran Total Aset

Ratio Modal Terhadap Total Aset

2013

16

%

%



2013

35,51 7,17

113,33 109,21 42,02 0,09 75,80 17,55

2012

30,48 6,47

86,93

2011

33,98 6,86

96,64

Current Ratio

48,82

54,00

73,04

60,51

23,70

1,52

10,13

0,47

9,56

Return on Equity Return on Invesment

42,58

96,24

RATIO

3,70

79,89

-

16,71

2,50

25,73

80,18

101,96

75,04

10,66

2009

79,91

106,68 28,00

2010

1,00

9,60

Cash Ratio

Collection Periods Inventory Turn Over Total Aset Turn Over Ratio Of Equity To Total Assets

Ikhtisar Keuangan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Juta Rupiah) Aset Lancar

Aset Tidak Lancar Jumlah Aset

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang

Bantuan Pemerintah YBDS

Ekuitas

Modal Saham

Saldo Laba (Defisit)

Kepentingan Non Pengendali

Jumlah Ekuitas

2013

2012

2011

2010

2009

3.621,91

3.347,06

3.592,50

3.460,56

4.576,11

4.193,66

4.445,20

4.231,09

Total Asset

3.409,85

3.282,74

3.732,79

3.569,15

Short Term Liability

21,33

Government Subsidized

425,00

Share

4.505,23

1.056,92

5.562,16

4.125,27

460,53 -

455,02

550,53

(29,19)

976,36

954,20

402,02

-

455,02

338,75

(29,53) 764,24

846,60

317,43 29,94

852,69

272,41 21,33

425,00

425,00

(30,53)

(30,98)

169,09

563,56

24,66

418,68

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

5.562,16

4.576,11

4.193,66

4.445,20

Laporan Laba-Rugi Konsolidasian (Juta Rupiah)

3.403,95

3.078,79

2.683,28

Pendapatan

Beban

4.233,45

3.916,45

3.191,62

Pajak Kini

(84,84)

(60,09)

(12,34)

Laba Tahun Berjalan setelah Pajak

246,14

172,99

144,98

Laba/Rugi Komprehensif setelah Pajak

246,37

173,04

144,44

Laba Komprehensif setelah Pajak

246,37

173,04

144,44

Laba Sebelum Pajak

Pajak Tangguhan

Pendapatan/Beban Komprehensif Lainnya

Laporan Arus Kas Konsolidasian (Juta Rupiah)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

317,00 13,97 0,24

1.132,62

212,33

20,74 0,05

261,05

2.922,32

156,47

Financial Highlights Consolidated Statements of Financial Position (Million IDR) Current Asset Fixed Asset

770,53

Retained Earnings

375,52

Total Equity

(30,87)

Minority Interests

4.231,09

Total Liability and Equity Consolidated Income Statement (Millions of IDR)

2.637,50

45,78

-

109,65

Profit Before Tax

Deferred Tax

0,18

(11,80)

45,73

45,73

Tax

-

(0,55)

45,55

Expenses

2.382,23

(17,46)

92,19

80,39 80,39

270,88

(2.057,72)

(19,30)

(45,28)

Other Comprehensive Income / Expense Comprehensive Profit / Loss after Tax Consolidated Statements of Cash Flows (Millions of IDR) Comprehensive Profit after Tax Cash Flows from Operating Activities Cash Flows from Investing Activities

(182,39)

(159,80)

Saldo Awal Kas

2.961,07

2.623,31

2.993,01

2.847,00

5.002,29

Beginning Cash Balance

Saldo Akhir Kas

3.683,96

2.961,07

2.623,31

2.993,01

2.847,00

Ending Cash Balance

(227,33)

236,51

22,57

(151,30)

(132,68)

Profit after Tax

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(91,75)

Revenue

2.491,88

(0,23)

(444,96)

Equity

(18,62)

0,85

Long Term Liability

265,10

Cash Flows from Financing Activities



17

2013

Ikhtisar Operasi Operasional Highlight

Produksi Surat Pos

Dalam Ribuan Pucuk In Thousand Pieces

Postal Mail Production

401.124 313.921

271.972

260.329 88.213

2009

2010 2009

Surat Standar

53.730

Kiriman Korporat

Surat Kilat Khusus Jumlah

2010

64.267

2012

2011

2012

2013

55.741

54.264

56.823

10.344

106.968

136.445

190.305

13.284

6.103

20.074

26.901

30.619

260.329

7.499

88.213

89.189

271.972

96.311

313.921

401.124

Total

2009

2010 2010

2012

2011

2012

2013

2013

16

-

32

27

-

Standard Remittance

Weselpos Prima

5.035

2.458

2.320

1.812

1.170

Prime Remittance

Weselpos Instan

6.078

7.400

13.109

16.507

15.706

Instant Remittance

Western Union

2.455

4.309

2.874

3.881

2.899

Western Union

Weselpos Bayar di tempat

611

-

426

601

-

Paid at Addressee Remittance

Kiriman Uang Lainnya

600

3.077

842

756

6.883

Other Remittance

Giropos

843

-

653

1.139

104

Postal Giro

15.638

17.243

20.256

24.723

26.762

Total

Jumlah

2013

26.762

20.256

2011

2009

Exspress Post

Dalam Ribuan Transaksi In Thousand Transactions

24.723 17.243

Standard Mail Corporate Mail Special Delivery Mail

Remittance Production

15.638

123.377

Produksi Kiriman Uang

Weselpos Standar

2013

104.729 88.586

Pos Exspress

2011

18



Produksi Paket Pos

Dalam Ribuan Buah In Thousand Pieces

Parcel Production

26.789

24.315

31.792

31.439

14.944

2009

2010

2011

2009

2012

2010

2011

2013

2012

2013

Paket Standar

5.182

1.681

6.721

7.405

6.971

Standard Parcel

Paket Kilat Khusus

1.975

1.046

3.057

3.801

4.114

Special Delivery Parcel

Paket Biasa LN

99

20

84

89

109

Paket Cepat LN

49

9

44

48

64

5.267

-

5.612

7.095

2.912

Remailing

EMS

11.743

12.188

11.271

13.001

17.622

EMS

Jumlah

24.315

14.944

26.789

31.439

31.792

Total

Remailing

Produksi Jasa Keuangan Pospay

Standard Overseas Parcel Express Overseas Parcel

Dalam Ribuan Transaksi In Thousand Transactions

Financial Services Pospay

266.333 130.583

117.379 50.501

2009

46.977

2010

2011

2009 Tabanas Batara

2010

2012

2011

2012

2013

2013

15

-

18.989

20.121

24.675

Batara Saving

Angsuran Perbankan (SOPP)

13.482

11.068

20.751

20.551

142.663

Bank Installment (SOPP)

Setoran Telepon (SOPP)

12.438

7.566

19.350

20.143

20.923

Telephone Payment (SOPP)

Setoran PAM (SOPP)

2.889

4.669

7.350

8.777

15.745

Water Payment (SOPP)

Setoran PLN (SOPP)

15.581

23.674

50.939

60.991

62.327

Electricity Payment (SOPP)

Jumlah

44.405

46.977

117.379

130.583

266.333

Total



19

2013

Identitas Perusahaan Nama Name


Bidang Usaha (sesuai dengan anggaran dasar) 1. Usaha jasa Pos pan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account); 2. Usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa ritel, jasa keagenan dan jasa-jasa lainnya yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

Kepemilikan

Pemerintah Republik Indonesia 100%

Tanggal Pendirian 20 Juni 1995

Dasar Hukum Pendirian Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta notaris Nomor 111 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH.MKn

Modal Dasar

Rp 1.500.000.000.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp 455.020.000.000,00

Kronologis Pencatatan Saham Status PT Pos Indonesia adalah BUMN kategori non-listed sehingga belum tercatat dalam Bursa Efek.

Kantor Pusat

Jln. Cilaki No. 73 Bandung 40115, Indonesia

Telepon Phone Faksimile Faximile Website email

2013

20



: (022) 4206195,4206339 : (022) 4267725, 4267744 : www.posindonesia.co.id : [email protected]

Corporate Identity

Line of Business 1. Postal Services business and financial services, including current accounts in cash or giro-based (accounts); 2. Communications services business, logistics services, retail services, agency services and other services that support the implementation of the postal services business and current accounts in accordance with the legislation in force; 3. For utilization and development of its resources to support the activities of the Corporate.

Ownership The Government of the Republic of Indonesia 100%

Date of Establishment June, 20th 1995

Legal Basis Notarial Decree Sucipto, SH No 117, June, 20th 1995 As amended by Notarial Decree No. 111 dated March 28, 2013 made by Aryanti Artisari, SH.MKn

Authorized Capital

IDR 1.500.000.000.000,00

Issued and Fully Paid Capital

IDR 455.020.000.000,00

Share Listing Chronology Status of PT Pos Indonesia is State Owned Enterprises non-listed category, therefore the corporate has not been listed in Stock Exchange.

Head Office Jln. Cilaki No. 73 Bandung 40115, Indonesia Telepon Phone Faksimile Faximile Website email

: (022) 4206195,4206339 : (022) 4267725, 4267744 : www.posindonesia.co.id : [email protected]



21

2013

Kegiatan Perusahaan 2013 Corporate Activities 2013 Januari / January •

• •

23 Januari 2013 Seminar Financing for Depelopment / January 23, 2013 Financing for Depelopment Seminar 28 Januari 2013 Executive Workshop DHL / January 28, 2013 DHL Executive Workshop 31 Januari 2013 MOU Taspen Pos Mandiri / January 31, 2013 MOU of Taspen Pos - Mandiri

Februari / February

• • • •

• •

05 Februari 2013 Launching prangko shio ular / February 05, 2013 Launching of shio of snake’s stamp edition 13 Februari 2013 PKS Sritex & Purabaru / February 13, 2013 Agreement between Post and Sritex and Purabaru companies 20 Februari 2013 Launching perangko seri keraton ratu boko / February 20, 2013 Launching of stamp edition of ratu boko palace 25 Februari 2013 Jambore KKP se-Indonesia / February 25, 2013 Jamboree of post office head masters throughout Indonesia 27 Februari 2013 Panelis forum IFC / February 27, 2013 IFC panelists forum 27 Februari 2013 PKS Merpati / February 27, 2013 Agreement between Post and Merpati Air Lines

Maret / March •

• • •

06 Maret 2013 Workshop teknologi informasi Surabaya / March 06, 2013 Information technology workshop in Surabaya 14 Maret 2013 Peresmian Postshop KPC Jatibarang Indramayu / March 14, 2013 Official opening ceremony of postshop in Jatibarang Indramayu branch post office 21 Maret 2013 Grand launching layanan gadai emas BSM IB dengan PT Pos Indonesia / March 21, 2013 Grand launching of gold pawning service of BSM IB and Pos Indonesia 26-28 Maret 2013 Workshop Jaskug 2013 / March 26-18, 2013 Finacial services workshop 2013

April / April

• • •

2013

03 April 2013 PKS KSP Nasari dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan nota kesepahaman Askrindo / April 03, 2013 Agreement between KSP Nasari nad PT Pos Indonesia, and MOU with Askrindo 04 April 2013 PKS CIMB Niaga dengan PT Pos Indonesia (Persero) / April 04, 2013 Agreement between CIMB Niaga and Pos Indonesia 29 April 2013 Penandatanganan perjanjian bersyarat mengenai penyetoran saham antara Mandiri, Taspen, Pos Indonesia, Bank Sinar / April 29, 2013 Signing conditional agreement about paid in capital between Mandiri, Taspen, Pos Indonesia, Bank Sinar

22



Mei / May • • • • • • • • • • • • •

2 -5 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Medan) / May 2-5, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Medan) 6 -7 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Semarang) / May 6-7, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Semarang) 7 Mei 2013 Grand Opening Postshop Denpasar Circle K / May 7, 2013 Grand Opening of Postshop in Denpasar with Circle K 8 Mei 2013 Peluncuran Perangko 150 Tahun PMI / May 8, 2013 Launching of stamp edition of 150 years of Indonesian Red Cross 13 -14 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Palembang) / May 13-14, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Palembang) 15 -16 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Padang) / May 15-16, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Padang) 20 Mei 2013 Gebyar BUMN & Direksi Mengajar Cimahi / May 20, 2013 Sparkling of BOD of SOE teaching in Cimahi 20-21 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Surabaya) / May 20-21, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Surabaya) 22 -23 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Denpasar) / May 22-23, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Denpasar) 27 Mei 2013 PKS Euro Giro / May 27, 2013 Agreement in Euro Giro 27 Mei 2013 The Fourth UPU_IFAD Workshop / May 27, 2013 The Fourth UPU_IFAD Workshop 27-28 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Yogyakarta) / May 27-28, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Yogyakarta) 29-30 Mei 2013 Indonesia Marketeers Festival (Bandung) / May 29-30, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Bandung)

Juni / June •

• • • •

•

• • •

•

3-4 Juni 2013 Indonesia Marketeers Festival (Manado) / June 3-4, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Manado) 8-10 Juni 2013 PKS Pos Indonesia Dengan Semen Gresik / June 8-10, 2013 Agreement between Pos Indonesia and Semen Gresik 10-11 Juni 2013 Indonesia Marketeers Festival (Makassar) / June 10-11, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Makassar) 12-13 Juni 2013 Indonesia Marketeers Festival (Jayapura) / June 12-13, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Jayapura) 17-18 Juni 2013 Indonesia Marketeers Festival (Balikpapan) / June 17-18, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Balikpapan) 19-20 Juni 2013 Indonesia Marketeers Festival (Banjarmasin) / June 19-20, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Banjarmasin) 22 Juni 2013 Khitanan Massal / June 22, 2013 24-25 Juni 2013 Indonesia Marketeers Festival (Solo) / June 24-25, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Solo) 26-27 Juni 2013 Indonesia Marketeers Festival (Pontianak) / June 26-27, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Pontianak) 27 Juni 2013 BUMN Awards BOBO / June 27, 2013 SOE Awards of BOBO

Juli / July

• • • • • •

2-3 Juli 2013 Indonesia Marketeers Festival (Pekan Baru) / July 2-3, 2013 Indonesia Marketeers Festival (Pekan Baru) 4 Juli 2013 Undian Luber Tahap Pertama / July 4, 2013 The First Stage of Luber Lottery Prize 5 Juli 2013 Launching mudik gratis / July 5, 2013 Launching of free home to village 22 Juni 2013 Rapat kinerja BUMN / July 22, 2013 Performance meeting of SOE 25 Juli 2013 Buka bersama Rumah Zakat / July 25, 2013 Braking of fast together with Rumah Zakat 28 Juli 2013 CSR pendidikan Ciganjur Ponpes At-Tsaqofah / July 28, 2013 CSR of education in Ciganjur School, At-Tsaqofah

Agustus / August

• • •

2 Agustus 2013 Mudik gratis / August 2, 2013 Free home to village 27 Agustus 2013 BUMN Track Award / August 27, 2013 SOE’s Track Award 30 Agustus 2013 Konferensi Pers Kickoff BLSM II / August 30, 2013 Press Conference of BLSM II Kickoff



23

2013

September / September •

•

27 September 2013 PKS Indosat / September 27, 2013 Agreement between Post Indonesia and Indosat 27 September 2013 Peringatan Haribakti PosTel 2013 / September 27, 2013 Anniversary of Post and Telecommunication 2013

Oktober / October

• •

10 Oktober 2013 PKS Asabri / September 10, 2013 Agreement between Post Indoensia and Asabri 23-25 Oktober 2013 GKM 2013 / September 23-25, 2013 TQM 2013

November / November

•

26-28 November 2013 Asean Post Business Meeting / November 26-28, 2013 Asean Post Business Meeting

Desember / December

• • •

2013

12 Desember 2013 Indonesian Marketing Champion 2013 / December 12, 2013 Indonesian Marketing Champion 2013 14 Desember 2013 Penarikan Undian Gebyar 1M / December 14, 2013 Drawing of Loterry Prize of 1M Sparkling 16 Desember 2013 Indonesia GCG Award 2013 / December 16, 2013 Indonesia GCG Award 2013

24



Penghargaan dan Sertifikasi 2008

Awards and Certifications 2010

2011



25

2013

2012

2013

2013

26





27

2013

Wilayah Operasi Operation Areas

4.076

Post Offices

3.729 on line

Area I Medan

Area IX Banjarbaru Area II Padang

Area III Palembang

AreaIV Jakarta

Area V Bandung

236 Mobile Service

Area VI Semarang

5.562,16 Billion IDR

Total Assets

2013

28



Employees

19.502 Area X Makasar

Area VII Surabaya

24.674

point of sales

Area XI Jayapura

Area VIII Denpasar



29

2013

Daftar Isi Table of Contents 4 14 16 18 34 36 42 44 50 55 66 68 78 82 98 100 111 117

2013

Pencapaian Penting di Tahun 2013 Significant Achievements in 2013

Kinerja Utama di Tahun 2013 Major Performance in 2013

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

20 22 25

Identitas Perusahaan Corporate Identity

Kegiatan Perusahaan

Corporate Activities

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

28

Wilayah Operasi

PT Pos Indonesia (Persero) in Brief

56

Penjelasan Visi & Misi, dan Tata Nilai

Profil Anak Perusahaan & Perusahaan Asosiasi/Afiliasi

60

Ikhtisar Operasional Operational Highlihgts

Profil PT Pos Indonesia (Persero)

Operation Areas

Profile of PT Pos Indonesia (Persero)

Sekilas PT Pos Indonesia (Persero)

Elaboration on Vision, Mission and Values

Bidang Usaha

Profile of Subsidiary & Association/Affiliation

Business Line

Sasaran dan Strategi

Objectives and Strategies

Informasi Pemegang Saham

61 62

Information on Shareholders

Lembaga Profesi Penunjang

Supporting Professional Institution

Nilai-Nilai Perusahaan Corporate Values

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Laporan kepada Pemegang Saham Report to Shareholders

Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

92 96

Laporan Direksi

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

Tanggung Jawab Laporan Tahunan Annual Report Accountability

Report from the Board of Directors

Pembahasan dan Analisis Manajemen

Management Discussion and Analysis Tinjauan Industri Industrial Review

Tinjauan Pemasaran dan Pangsa Pasar Market Review

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review per Business Segment

30



124 146

Tinjauan Kinerja Keuangan

Review of Financial Performance

Laporan Anak Perusahaan Corporate Subsidiary Report

150 152 155 160 161 163 166 168 174 199

264 262 268

270 272 274

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report

Program Penerapan Tata Kelola Perusahaan

230

GCG Report

238

Hasil Assessment Penerapan GCG

239

Implementation of Good Corporate Governance

Laporan Pelaksanaan GCG

GCG Implementation Assessment Results

Assessment Penerapan GCG

GCG Implementation Assessment

Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Self Assesment Tahun 2013

Follow-up Plans of Self Assesment Results 2013

Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Shareholders General Meeting

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

240 245 250 255 257 257

Committees under the Board of Commissioners

Dewan Direksi

Board of Directors

Topik dan Fokus Isu Tahun 2013 Topics and Focus in 2013

Pengendalian Internal Internal Control

Sekretaris Perseroan Corporate Secretary

Satuan Pengawas Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)

Akuntan Perseroan

Corporate Accountant

Peraturan Perilaku (Etika Perseroan) Code of Conduct (Corporate Ethics)

Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan Whistleblowing System

Manajemen Resiko Risk Management

Prospek Usaha Business Prospect

Prospek PT Pos Indonesia

The Prospect of PT Pos Indonesia

Strategi Transformasi Unit Bisnis dan Unit Pendukung

The Transformation Strategy of Business Unit and Support ing Units

Bisnis Surat dan Paket Mail and Parcel Business

Bisnis Logistik

Logistic Business

275 277 279 280

Bisnis Ritel

Retail Business

Bisnis Properti

Property Business

Bisnis Bhakti Wasantara Net Bhakti Wasantara Net

Strategi ke Depan

Upcoming Strategies

Bisnis Jasa Keuangan

Financial Service Business



31

2013

298 300 309 322

324

345

Laporan Pendukung Bisnis Report of Business Support

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management

310

Sarana Produksi

316

Means of Production

Teknologi Informasi

Information Technology

SIM Keuangan MIS Finance

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility Program PKBL dan Pengembangan Masyarakat

Small Medium Enterprice and Communinity Development Program

Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan

349 354

Perlindungan Konsumen Consumer Protection

Perlindungan Lingkungan

Protection Of The Environment

Protection for Employment, Safety and Health

358

laporan Keuangan Konsolidasi

456

Informasi Tambahan

457 460 464

2013

32

Consolidated Financial Statement

Additional Information Profil Pejabat Senior Profil Senior Official

Pejabat Kantor Area

470

Alamat dan Nomor Telepon Kantor Pos

476

Standar Kriteria Annual Report

Officials Of The Office Area

Jumlah Kantor Pos per Area

The Number Of Post Offices Per Area



Address and phone number of the post office Cross Reference of Annual Report



33

2013

Profil PT Pos Indonesia (Persero) Profile of PT Pos Indonesia (Persero)

Profil PT Pos Indonesia (Persero)

Profile of PT Pos Indonesia (Persero)

2013

34




It is only through labor and painful effort, by grim energy and resolute courage, that we move on to better things. - Theodore Roosevelt



35

2013

Gedung Pos Ibukota Capital City Postal Building

Sekilas PT Pos Indonesia (Persero) PT Pos Indonesia (Persero) in Brief Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995, setelah sebelumnya menggunakan nama dinas PTT (Posts Telegraaf end Telefoon Diensts) pada Tahun 1906; kemudian berubah menjadi Djawatan PTT (Pos Telegraph and Telephone) pada tahun 1945; kemudian berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) di tahun 1961; dan menjadi PN Pos & Giro di tahun 1965, serta kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978.

2013

36



Pos Indonesia is a State-owned enterprises (SOE) engaged in the courier services, logistics, and financial transactions. The name of Pos Indonesia (Persero) is officially used in 1995, having previously used the name dinas PTT (Posts Telegraaf end Telefoon Diensts) in 1906; then turn into Djawatan PTT (Post Telegraph and Telephone) in 1945; then changed status to Posts and Telecommunications State Corporation (PN Postel) in 1961; and became a PN Post & Giro in 1965, and later became Post and Giro Public Corporation in 1978.

Vestibule Kantor Pos Mampang Front Office of Mampang

Dalam sejarahnya, Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Keberadaannya di Nusantara berawal dari perusahaan dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang mendirikan Kantor Pos pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia (Jakarta) dengan maksud untuk memudahkan pengiriman surat, terutama dalam kegiatan perdagangan.

Historically, Pos Indonesia is one of the oldest STATE-OWNED COMPANIES in Indonesia. Its existence in the archipelago originated from Netherlands East Indies trading company or Dutch East Indies Company (VOC) which established a Post Office on 26 August 1746 in Batavia (Jakarta) in order to facilitate the delivery of mail, especially in trading activity.

Keadaan tersebut memaksa Pos Indonesia untuk berubah dan melakukan transformasi bisnis. Manajemen perusahaan mencanangkan masa kebangkitan perusahaan di tahun 2009 dan menyusun visi dan misi baru serta perencanaan jangka panjang untuk membangun kompetensi perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui berbagai program transformasi internal dan bisnis perusahaan, pendapatan Pos Indonesia di tahun 2013 telah mencapai lebih dari 4 (empat) Triliun rupiah atau meningkat hampir tiga kali lipat dari periode 2006-2007. Lima tahun mendatang segenap pimpinan Pos Indonesia mentargetkan pertumbuhan pendapatan perusahaan tiga kali lipat dari sekarang, menjadi 11 (sebelas) Triliun rupiah.

These conditions have forced Pos Indonesia to change and transform the business. Company management announced the revival of the company in 2009 and compiled a new vision and mission as well as long-term planning to build the company to be more adaptive competencies against the development of the times. Through a variety of programs and internal transformation of the company’s business revenue, Pos Indonesia in 2013 have reached more than 4 (four) Trillion rupiah or increased nearly three times that of the 2006-2007 period. The next five years the whole management of Pos Indonesia targeting the company’s revenue growth tripled from now on, be 11 (eleven) Trillion rupiah.

Pasang surut mewarnai perjalanan panjang dua setengah abad Pos Indonesia. Masa-masa keemasan industri perposan ada di tahun-tahun 1970 hingga 1980-an. Masyarakat pengguna jasa pos sangat setia memanfaatkan layanan pos. Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup, serta trend liberalisasi bisnis jasa pos membuat Pos Indonesia mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan. Seperti juga dialami banyak perusahaan pos di dunia, Pos Indonesia sempat mengalami penurunan kinerja usahanya di tahun 2000 – 2007. Bisnis suratpos di tahuntahun tersebut menurun drastis. Penggunaan pesan singkat melalui telepon selular dan internet menggantikan peran surat pos individu. Demikian juga persaingan kiriman barang dengan para perusahaan kurir swasta membuat pangsa pasar Pos Indonesia tergerus.

The ups and downs has been coloring a long journey for two and a half centuries of Pos Indonesia. The golden age of postal industry was in the years 1970 to 1980 ‘s. The postal services community customers were very loyal in utilizing its services. But rapid development of information and communication technology, lifestyle changes, as well as the trend of liberalisation of postal service businesses has made Pos Indonesia experiencing a very significant business shifts. As also experienced by many of the world’s postal companies, Pos Indonesia has experienced a decline in its business performance in 2000 – 2007. Mail Business in those years was dropped dramatically. The use of short messages through mobile phones and the internet replacing the role of individual postal mail. Likewise, competition with private courier companies has made market share of Pos Indonesia rushes.



37

2013


Terdapat tiga jalan transformasi yang ditempuh Pos Indonesia, yaitu: membentuk holding company, revitalisasi bisnis inti, dan mengembangkan bisnis-bisnis baru. Transformasi perusahaan ini sejalan dengan berbagai hasil riset dan kajian konsultan internasional seperti Booz&Co dan Ernst&Young yang menunjukkan potensi bisnis Pos Indonesia masih terbuka lebar. Kajian Management Research Center UI pun menyebutkan Pos Indonesia memiliki potensi besar di tiga bisnis intinya, yaitu bisnis surat dan paket, bisnis logistik, dan bisnis jasa keuangan.

There are three ways of transformation which Pos Indonesia undergo, namely: forming a holding company, revitalizing core business, and developing some new business. The transformation of the company is in line with the research and studies of international consultant such as Booz & Co and Ernst & Young which showed potential business of Pos Indonesia is still wide open. The study of Management Research Center UI has ever mention Pos Indonesia has great potential in three core business, namely, business letters and parcel/ packages business, logistics, and financial services business.

Penopang pendapatan Pos Indonesia masih ada di bisnis suratpos dan jasa keuangan. Kendati volume pengiriman surat individu tengah menurun, namun volume pengiriman surat bisnis dan kiriman korporasi terus meningkat. Sumber pendapatan terpenting lainnya adalah jasa pembayaran, jasa pengiriman uang, dan pengiriman paket.

Sustainer revenues of Pos Indonesia is still from mail business and financial services. Although the volume of individual mail tends to be decreased, but the volume of mail from business and corporate submissions continue to rise. The other most important source of income are from payment services, money transfer services, and delivery of packages.

Di tahun 2013 ini, manajemen Pos Indonesia melanjutkan program transformasi yang telah dicanangkan sebelumnya. Fokus bisnis Pos Indonesia tidak lagi hanya di bisnis surat, paket dan jasa keuangan, tapi juga mengoptimalkan sumber-sumber bisnis baru, seperti logistik, properti, dan asuransi. Agar lebih fokus dan lincah di tengah persaingan yang semakin ketat, Pos Indonesia membentuk perusahaan induk yang memayungi sejumlah anak perusahaan, antara lain yaitu PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bhakti Wasantara Net. Di samping itu perusahaan juga terus mengembangkan dan menyiapkan bisnis-bisnis baru antara lain di bidang jasa keuangan, lini bisnis retail, city courier, e-commerce, kargo udara, serta asuransi.

2013

38



In 2013, the management of Pos Indonesia continues its transformation program that has been previously declared. Pos Indonesia’s business focus is no longer solely in the business of mail, packages and financial services, but also optimize the sources of new business, such as logistics, property, and insurance. To make it more focused and energetic in the midst of an increasingly tight competition, Pos Indonesia formed a holding company that has several subsidiaries, among others, namely Pos Indonesia Logistics, Pos Indonesia Property, and PT Bhakti Wasantara Net. In addition the company also continues to develop and prepare new business in the field of financial services, business lines of retail, city courier, e-commerce, air cargo,and insurance.


Saat ini dapat dikatakan bahwa Pos Indonesia masih tetap sebagai salah satu perusahaan jasa dengan jaringan distribusi yang terbesar di Indonesia. Jumlah kantor pos lebih dari 4.000 kantor dengan sebarannya di 24.000 titik layanan dan telah mencakup 100 persen kota dan kabupaten di Indonesia serta telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di tanah air. Pos Indonesia juga didukung oleh armada layanan bergerak sebanyak 418 unit, 10.523 unit kendaraan truk dan mobil dinas, 19.502 karyawan, 3.729 unit kantor pos online, serta 24.674 unit point of sales.

While it can be said that Pos Indonesia still remains as one of the service companies with the largest distribution network in Indonesia. The number of post offices more than 4,000 within its 24,000 offices points of service and has been covering 100 percent of the city and Regency in Indonesia and has been reaching out to almost the entire town in the country. Pos Indonesia was also supported by a fleet of mobile service as much as 418 units, 10.523 trucks and cars, 28.900 employees, 3.729 online post offices, as well as 24.674 point of sales.

Pos Indonesia telah menerapkan sistem akuntansi berbasis enterprise resource planning yang akan menjadi backbone pencatatan transaksi bisnis perusahaan. Sedangkan dari segi perbaikan infrastruktur, PT Pos Indonesia setiap tahunnya mengalokasikan pengembangan teknologi informasi setidaknya di atas 50 milyar rupiah, yang mana saat ini perusahaan sudah berhasil menghubungkan secara virtual lebih dari 3.700 kantor dan 6.200 agen. Era baru PT Pos Indonesia terhampar di depan mata. Kepemimpinan perusahaan di tahun 2013 ini melanjutkan keberhasilan di tahun-tahun sebelumnya untuk terus bergerak ke masa depan PT Pos Indonesia yang lebih cerah.

Pos Indonesia has implemented accounting system based on enterprise resource planning which will be the backbone of recording business transactions. Pos Indonesia also allocate the development of information technology at least above 50 billion IDR annually, which the company currently has already managed to connect virtually more than 3,700 offices and 6,200 agents. New Era Pos Indonesia lay in front of the eyes. The leadership of the company in the year 2013 is continuing the success to keep moving on the future of Pos Indonesia that are more prospective.

Lebih dari 90 perusahaan kini menjalin kemitraan dengan Pos Indonesia. Mereka berasal dari berbagai sektor, seperti jasa keuangan, perbankan, listrik, air minum, pajak, hingga zakat. Tak hanya perusahaan domestik, entitas bisnis dari perusahaan global seperti UPS, Cardig International, dan Western Union pun telah menjadi mitra utama Pos Indonesia. Bahkan bagi Western Union, Pos Indonesia merupakan agen yang terpenting dan terbesar di Asia Pasifik. Untuk itu perbaikan internal senantiasa dilakukan manajemen Pos Indonesia di setiap lininya. Setidaknya ada empat bidang utama yang menjadi fokus pembenahan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan organisasi, sistem keuangan, kapabilitas infrastruktur, dan strategi marketing.

More than 90 companies are now partnering with Pos Indonesia. They come from various sectors, such as financial services, banking, electricity, drinking water, taxes, to charity. Not only domestic companies, business entities from global companies such as UPS, Cardig International and Western Union also has become a major partner of Pos Indonesia. Even for Western Union, Pos Indonesia is the most important and biggest Agency in the Asia Pacific region. Many improvement were always carried out by the management of Pos Indonesia. There are at least four major areas that became the focus of the improvements, namely human resource management and organization, financial systems, infrastructure capabilities, and marketing strategy.



39

2013


Riwayat Singkat

26 Agustus 1746

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia. Kantor pos pertama Indonesia didirikanindiBatavia. Batavia. Indonesia’s first post di office was established

1961

Perubahan status Jawatan PTT Republik Indonesia menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961. Changes the status of Jawatan (office) PTT of the Republic of Indonesia became the State Enterprises (PN) of Posts and Telecommunications. These changes are based on Government Regulation No. 240 in 1961

Pembagian PN Pos dan Telekomunikasi menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965.

1965

Divisioning of PN Posts and Telecommunications into PN Post and Giro based on Government Regulation No. 29 of 1965 and PN Telecommunication based on Government Regulation No. 30 in 1965.

2013

Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan yaitu Akta Notaris Nomor 111 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artikasari, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, di antaranya berisi: • Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris; • Pemberhentian, pengangkatan, dan pengalihan tugas anggota Direksi. The last changes to the articles of the company namely Notarial Deed No. 111 dated 28 March 2013 are made and submitted by Aryanti Artikasari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which contains: • Dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners; • Dismissal, appointment and task switching, Member of the Board of Directors.

2013

40



Profil PT Pos Indonesia (Persero) Profile of PT Pos Indonesia (Persero) 1906

History in Brief

Perubahan nama kantor pos menjadi Posts Telegraafend Telefoon Diensts . Change the name of the post office being the Posts Telegraafend Telefoon Diensts.

Perubahan status Pos Indonesia menjadi Jawatan PTT (Post, Telegraph, and Telephone) Republik Indonesia Changes the status Pos Indonesia being Jawatan PTT (Post, Telegraph, and Telephone) of the Republic of Indonesia

27 September 1945

1978

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Based on Government Regulation No. 4 of 1978, the status of the PN Post and Giro was converted into a Public Company (Public Corporation) Post and Giro.

Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero) dengan adanya dasar hukum sebagai berikut: • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan; • Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero); • Anggaran Dasar Pos Indonesia (Persero) dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 18 tanggal 12 September 2011. Changing the status of Post and Giro Public Corporation into PT Pos Indonesia (Persero) with the Foundation of the following laws: • • •

20 Juni 1995

Act No. 1 of 1995 about the Corporation of the Company; The Government of Indonesia Regulation No. 5 of 1995 on the Transfer Form from Public Company (public corporation) Post and Giro into Corporation (Persero); The Aticle of the company of Pos Indonesia (Persero) in a deed of Notary Sutjipto, SH No. 117 dated 20 June 1995 regarding the Establishment of the Company Refines Pos Indonesia, as amended last by deed of Notary Sutjipto, SH number 18 on 12 September 2011.



41

2013

Menjadi perusahaan pos terpercaya. To be a trusted postal service company

io

is

Committed to our customers to provide a service that is always on time with the best value. Committed to employees to provide a safe working climate, convenience, and value the contribution. Committed to delivering results for shareholders of profitable business and continues to grow. Committed to contributing positively to the community. Committed to behaving transparently and trustworthy to all stakeholders.

o

re

M C

o d t

o

a. b. c. d. e.

2013

iss

M M

a. Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang efisien dan tepat waktu, b. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang nyaman, aman, dan menghargai kontribusi, c. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan pengembalian yang menguntungkan dan memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan, d. Berkomitmen untuk melakukan kontribusi positif kepada masyarakat, e. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

i n

Vi

sio

Vi

n

si


42



Terus Bergerak Maju (Move On)

a. Vision : To be a trusted postal company b. Action : Operational effectiveness, cost efficiency overwhelming challenge, & increase revenue c. Passion : Champion Postal Company in the Region, d. Collaboration : Merger & acquisition,



Makna Visi dan Misi Pos Indonesia Meanings of Pos Indonesia Vision and Mision

Visi dan Misi PT Pos Indonesia telah disetujui oleh direksi perusahaan sesuai dengan KD No.93/Dirut/11/13.

Vision and Mission of PT Pos Indonesia was approved by the Board of Directors of the company in accordance with KD No. 93/Ceo/11/13.

Singkatnya, perusahaan harus terus melakukan move-on yaitu menjaga agar perusahaan tetap bergerak cepat mencapai tujuan-tujuannya secara efektif. Move-on dijabarkan dalam bentuk vision, action, passion, dan collaboration.

In short, the companiy needs to continue doing move-on that is to keep the company keep it moving fast achieving its aims effectively. Move-on spelled out in the form of vision, action, possion, and collaboration.

Vision saja tidak akan banyak artinya tanpa suatu tindakan yang efektif atau action. Action harus bersifat sistematis, terpola, dan massive. Artinya harus mencakup tindakan-tindakan yang efektif agar tujuan bisa tercapai.

Vision alone will not mean much without an effective action. Action must be systematic, pattern, and massive. That should include effective measures so that the goal can be achieved.

Agar Vision, Action dan Passion bisa lebih sukses, perusahaan membutuhkan satu pilar lagi yaitu Collaboration. Collaboration ini berarti perusahaan harus terus memperluas bisnisnya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama ini bisa berupa merger, acquisition, dan pembentukan joint venture dengan perusahaan di bidang telekomunikasi dan perbankan.

In order for Vision, Action and Passion can be more successfully, company needs a single pillar again i.e. Collaboration. This Collaboration means that company must continue to expand its business by conducting cooperation with various parties. This cooperation could be in the form of mergers, acquisitions, and the formation of a joint venture with companiws in the field of telecommunications and banking.

Dalam perjalanan hidupnya, perusahaan sudah melakukan banyak perubahan dan mulai menampakkan hasilnya dalam bentuk laba yang makin meningkat. Perubahan ke arah yang lebih baik ini harus tetap dijaga, dikawal agar makin meningkat lagi di masa datang.

In the corporate history, the company is already doing much of changes and starts revealing the results in the form of further earnings increases. This change towards the better must remain guarded, escorted to further increase again in the future.

Perusahaan melihat bahwa re-shifting strategis yang paling tepat adalah dengan menetapkan vision. Vision ini akan mengarahkan pola pikir, pola tindak, dan daily actions dari para pemimpin perusahaan. Vision yang ditetapkan bagi perusahaan adalah “to be a trused postal services company”.

The Companiy sees that re-shifting strategy is the most appropriate to set a vision. This Vision will direct the action patterns, thought patterns, and the daily actions of the leaders of the company. The Vision set out for the company is “to be a trused postal services company”.

Untuk menyelaraskan vision dan action diperlukan adanya passion. Passion ini merupakan semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah dan berkreasi untuk bisa mewujudkan perusahaan menjadi Champion Postal Company di Asia Tenggara.

To align the vision and actions required of any passion. This Passion is the fighting spirit, it is not easy to give up and get creative to be able to realize the company became Champion Postal Company in Southeast Asia.



43

2013


Bidang Usaha PT Pos Indonesia PT Pos Indonesia Line of Business Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi : 1. Layanan Komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik 2. Layanan Paket 3. Layanan Logistik 4. Layanan Transaksi Keuangan 5. Layanan Keagenan Pos 6. Layanan Giropos 7. Layanan lain yang menunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In accordance with article 3 of the company Articles, the scope of business activities of the company include the following: 1. Written communication Services and/or electronic mail 2. Parcel Services 3. Logistics Services 4. Financial transaction Services 5. Postal Agency Services 6. Giropos Services 7. Other Supporting Services in accordance with the legislation in force.

Hingga saat ini, Pos Indonesia melaksanakan kegiatan pos dengan bertumpu kepada tiga bisnis intinya yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan. Pada tahun 2013, pendapatan bisnis surat dan paket berkontribusi sebesar 53%, logistik sebesar 4%, dan jasa keuangan sebesar 36% sehingga ketiganya berkontribusi sebesar 93% dari total pendapatan usaha Pos Indonesia. Di masa depan, melalui sebaran dan luasnya jaringan yang dimiliki, Pos Indonesia akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengembangkan keseluruhan portofolio bisnisnya sehingga Pos Indonesia tidak hanya menjadi penyelenggara pos, tetapi mampu bertransformasi menjadi trusted postal service company yang andal dan terdepan. Secara spesifik pengembangan lini bisnis Perusahaan adalah sebagai berikut:

To date, Pos Indonesia carry out Postal activities with the three core businesses namely letter and parcel delivery services, logistics, and financial services. By 2013, revenues of the business letter and parcel contributed by 53%, logistics by 4%, and 36% of financial services so that all three contributed 93% of the total revenues of Pos Indonesia. In the future, through the spread and breadth of its network, Pos Indonesia will utilize the network to develop its business portfolio so that Pos Indonesia not only became the organizer of the traditional post, but will be able to transform into a trusted postal service company that is reliable and up-to-date. Specifically the development of lines of business of the company are as follows:

Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk properti.

2013

44



In addition to the main business activities, companies can perform other business activities in order to optimize the resources belonging to the property.


Surat dan Paket Layanan ini meliputi pengiriman surat dan paket ke area domestik dan internasional, yang meliputi sebagai berikut : •

•

Mail and Parcel This service includes the delivery of letters and parcel to the domestic and international areas, which include the following:

Layanan surat dan paket domestik Layanan pengiriman surat domestik mencakup pengiriman surat dengan berat maksimum 2 kg dan tujuan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Layanan pengiriman paket domestik mencakup pengiriman dengan berat di atas 2 kg hingga tidak terbatas (unlimited).

•

Layanan surat dan paket internasional. Layanan internasional ini meliputi Express Mail Service (EMS), Re-mailling, Express post LN, serta Paketpos Cepat dan Biasa LN.

• •

Secara keseluruhan layanan surat dan paket Pos Indonesia didukung oleh variasi jenis produk yang beragam dengan berbagai fitur yang berbeda meliputi produk standar, premium (Kilat Khusus, Express dan Kiriman Korporat atau Admail).

Di samping itu, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan Corporate postal management yaitu layanan terpadu untuk menangani penerimaan, pemrosesan, dan pengiriman surat dan paket bagi perusahaan dan institusi pemerintahan (mailroom management). Spesifikasi layanan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Layanan

Domestic Mail and Parcel services These services includes domestic mail delivery with a maximum weight of 2 kg and is sent to all regions of Indonesia. Domestic parcel delivery service covers the delivery of weighing over 2 kg up to unlimited.

Overall mail and parcel service supported by variations of types of products with a variety of different features including standard products and premium (Special Express, Express and Admail or Corporate delivery).

International mail and parcel service This international service covers Express Mail Service (EMS), Re-mailing, International Express post, and Domestic standard and express parcel. Pos Indonesia also provides Corporate Services postal management that integrated services for handling the receipt, processing, and delivery of letters and packages for companies and governmental institutions (mailroom management). The specification of the services offered are as follows:

Deskripsi

Services Description Intra Office Service Penanganan pengiriman dokumen antar kantor dari beberapa perusahaan yang berlokasi dalam suatu gedung. Intra Office Service Handling shipping documents between offices of several companies that are located within a building. Inter Office Service Penanganan pengiriman dokumen antar departemen dalam suatu perusahaan yang berlokasi dalam suatu gedung. Inter Office Service Handling shipping documents between departments within a company located within a building. Inter District SerPenanganan pengiriman dokumen antar kantor cabang dari vice suatu perusahaan di dalam suatu kota. Inter District Service

Handling shipping documents between branch offices of a company in a city. Laporan Tahunan Annual Report


45

2013


Logistic

Logistik Kegiatan bisnis logistik di Pos Indonesia bermula dari adanya proyek bisnis logistik pada tahun 2004. Dengan dukungan kekuatan jaringan Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, pada tahun 2007, SBU Logistik secara resmi didirikan dengan tujuan untuk melakukan penetrasi pasar logistik yang sedang berkembang. Pada akhir tahun 2011 Pos Indonesia berencana akan melakukan spin-off yaitu mengubah SBU Logistik menjadi perseroan dengan kepemilikan saham berada di tangan Pos Indonesia. Pada Maret 2012, Pos Logistik resmi didirikan sebagai anak perusahaan Pos Indonesia. Dengan posisi sebagai anak perusahaan, Pos Logistik diharapkan dapat beroperasi secara independen dan profesional untuk dapat memaksimalkan peluang pada bisnis logistik di Indonesia sekaligus memanfaatkan jaringan fisik yang sudah terbangun. Berikut ini adalah deskripsi layanan yang diberikan oleh Pos Logistik: • • • • •

2013

46

Banjarmasin Port

Transportasi (trucking) melalui pemindahan barang dari pabrik ke korporasi/agen. (warehousing) dengan Pergudangan melakukan kegiatan pengelolaan persediaan yaitu penyimpanan, pemberian label, tagging, dan lain-lain. Freight forwarding sebagai layanan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk melaksanakan kegiatan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. Jasa kepabeanan dan administrasi melalui penanganan custom clearance. Regulated Agent yaitu melakukan transaksi dengan operator pesawat udara untuk pemeriksaaan keamanan terhadap barang kargo dan pos.



The logistics business activities in Pos Indonesia was starting from the existence of business logistics project in 2004. With the support of the postal network of Pos Indonesia, in 2007, SBU Logistics was officially founded with the aim to penetrate the developing logistics market. By the end of 2011 Pos Indonesia plans to do a spinoff, that is changing the Logistics SBU into a subsidiary company with its ownership of shares was in the hands of Pos Indonesia. In March 2012, Indonesia Logistics Post was established officially as a subsidiary of Pos Indonesia. With the position of the postal Logistics as a subsidiary, it is expected to operate independently and professionally and to be able to maximize the opportunities in business logistics in Indonesia as well as take advantage of the physical network which already awakened.

The following is a description of the services provided by Postal Logistics:

•

•

•

• •

Transport (trucking) through the transfer of goods from the factory to the corporate/ agents. Warehousing (warehousing) and inventory management activities, namely storage, labelling, tagging, and others. Freight forwarding as a service to represent the interests of the owner of the goods for the carrying out of activities for the implementation of the delivery and receipt of the goods. Customs services and administration through the handling of custom clearance. Regulated Agent that performs the transaction with the operator of an aircraft for security against goods freight and mail.


Jasa Keuangan

Financial Services

Melalui jaringan yang luas dan tersebar hingga ke pelosok negeri, layanan jasa keuangan Pos Indonesia dapat menciptakan Postal financial inclusion bagi unbanked population di Indonesia. Program ¬financial inclusion ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses kepada layanan jasa keuangan dalam hal memperoleh dana untuk konsumsi maupun modal usaha. Layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Pos Indonesia adalah sebagai berikut.

Through an extensive network and scattered to the corners of the country, Pos Indonesia financial services can create Postal financial inclusion for the unbanked population in Indonesia. The financial inclusion programme is addressed to people who have limited access to financial services in terms of obtaining funds for consumption as well as venture capital. Financial services offered by Pos Indonesia is as follows.

b. GiroPos yang merupakan layanan transaksi keuangan berbasis rekening koran sebagai alternatif layanan perbankan. c. System Online Payment Point (SOPP)/PosPay yang merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan dan angsuran di kantor pos dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia. d. Fund distribution yang meliputi layanan penyaluran dana dari institusi pemerintah ke masyarakat luas. e. Bank channeling yang mencakup layanan produk simpanan dan layanan potongan langsung pembayaran angsuran kredit. Dalam hal ini, Pos Indonesia membina kerja sama dengan Bank Tabungan Negara melalui produk e-Batara Pos.

b. GiroPos is a financial transaction services current account-based as an alternative to banking services. c. Online System Payment Point (SOPP) /PosPay is a payment service a variety of bills and installments in post offices and agents spread across Indonesia. d. Fund distribution services which include channelling funds from government institutions to the wider community. e. Bank products services that includes channeling savings and direct piece of installment credits payment service. In this case, post Indonesia maintains a partnership with the State Savings Bank through e-Pos Batara.

a. Remitansi Layanan remitansi terdiri dari beberapa spesifikasi produk sebagai berikut. • Weselpos instan yang mencakup pengiriman uang ke seluruh Indonesia secara instan. Jaringan Pos Indonesia untuk layanan ini menjangkau hingga 200 kota di Indonesia. • Weselpos dalam negeri yang dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa bank di Indonesia. layanan ini mencakup pencairan uang dari dalam negeri. • International Remittance Product yang mencakup pengiriman uang khusus ke dan dari Malaysia yang memanfaatkan jaringan Universal Postal Union (UPU). • Western Union yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Pos Indonesia dengan pihak lain untuk pengiriman uang ke luar negeri dengan jangka waktu pengiriman maksimum 24 jam atau sampai di hari yang sama (same day service).

a. Remittance Remittance service consists of several product specifications as follows. • Instant Weselpos that include sending money to the rest of Indonesia instantly. Indonesia Postal network for the service to reach up to 200 cities in Indonesia. • Domestic Weselpos which is done through cooperation with several banks in Indonesia. This service includes the disbursement of money from domestic. • International Remittance Product that includes a special money transfer to and from Malaysia who utilize the network of Universal Postal Union (UPU). • Western Union is one of the forms of cooperation between Pos Indonesia with other parties for the delivery of money to foreign countries with a maximum delivery period of 24 hours or until the same day (same day service).



47

2013


Ritel

Retail

Bisnis ritel Pos Indonesia meliputi seluruh transaksi di loket dari seluruh kantor pos dan agen pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ritel Pos Indonesia dikelola oleh Sub Direktorat (Subdit) Ritel di bawah Direktorat Ritel dan Properti. Produk-produk yang ditawarkan adalah: a.

Benda Meterai Pos Indonesia memiliki peran sebagai channel penjualan meterai dari Ditjen Pajak, yang pengelolaannya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-23/PJ.53/2003 tanggal 17 September 2003. Melalui bisnis ini, Pos Indonesia menetapkan fee dari tiap penjualan produk yang kemudian menjadi pendapatan bagi Pos Indonesia (sistem konsinyasi). b. Filateli (prangko) Penjualan produk filateli (prangko) yang memiliki karakteristik: • Prangko untuk keperluan suratmenyurat. Penetapan tarif prangko yang berlaku saat ini masih menggunakan tarif menurut Keputusan Direksi No.34/Dirutpos/0702 tanggal 23 Agustus 2002. • Prangko sebagai koleksi/cenderamata. Saat ini, Pos Indonesia memiliki sekitar 11 sampai 15 seri penerbitan prangko per tahun. c. E-commerce Layanan aplikasi e-commerce berbasis website (plazapos.com) sejak tahun 2010, Pos Indonesia telah mengembangkan bisnis ritel e-commerce, tetapi bisnis tersebut dinilai masih dapat dioptimalkan sehingga mampu menarik banyak pengunjung untuk bertransaksi di Plazapos. Oleh karena itu, Pos Indonesia akan kembali mengembangkan bisnis e-commerce dengan perencanaan yang lebih matang. Hal ini bertujuan agar Plazapos mampu menjadi bisnis e-commerce yang mampu bersaing dan bersinergi dengan layanan berbasis jaringan yang selama ini telah terbangun yaitu pengiriman paket Pos Indonesia.

2013

48



Pos Indonesia Retail business covers the entire transaction at the counter of the post office and postal agents spread across Indonesia. Pos Indonesia Retail activities managed by the Sub Directorate (Subdit) under the Directorate of Retail and Property. The products offered are:

a. Documentary Tax Seal Pos Indonesia has a role as a sales channel of Tax Seal from Tax Directorate, arranged in circular letter Tax Director No. SE-23/PJ. 53/2003 of 17 September 2003. Through this business, Pos Indonesia set a fee from each sale of a product that later became the income for Pos Indonesia (consignment system).

b . Philatelic ( stamps ) Sales of filateli product (postage stamps) has a characteristic • Stamps for the purposes of correspondence. The determination of the applicable postage rate is currently still using rate according to the decision of the Board of Directors no. 34/Dirutpos/0702 on 23 August 2002. • Stamps as collectibles / souvenirs. Currently, Pos Indonesia has around 11 to 15 series of publishing postage per year.

c . E - commerce E-commerce application service of websitebased (plazapos.com) since 2010, Pos Indonesia has developed an e-commerce retail business, but the business can still be optimized so that it was able to attract many visitors to Transact in Plazapos. Therefore, Pos Indonesia will develop an e-commerce business with a more mature planning. It aims to make Plazapos able to become e-commerce businesses and able to compete and synergize with network-based services that had been awakened i.e. shipping parcel post Indonesia.


Penekanan fokus penciptaan nilai bisnis ritel terletak pada produk konsinyasi, filateli dan Post Shop. Post Shop merupakan lini bisnis baru Pos Indonesia yaitu penempatan convenience store di berbagai kantor pos di seluruh Indonesia. Post Shop mengusung konsep “one stop shopping”, yaitu suatu gerai belanja yang menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga memberikan produk/layanan Pos Indonesia seperti pengiriman surat, jasa keuangan, pembelian prangko dan lain-lain. Inti dari keberadaan bisnis ritel melalui Post Shop adalah memberikan daya tarik baru bagi masyarakat untuk singgah di jaringan fisik Pos Indonesia, yang kemudian dapat meningkatkan minat masyarakat untuk sekaligus aktif mempergunakan kembali jasa Pos Indonesia.

The focus in creating retail business value lies in product of consignment, filateli and Post Shop. Post Shop is a Pos Indonesia new line of business with the placement of the convenience store at various post offices throughout Indonesia. Post Shop brings the concept of “one stop shopping”, which is a shopping outlets which sell daily necessities and communities can also be provided Postal products/services such as mail delivery, financial services, purchasing stamps and others. The existence of retail business through the Post Shop is providing people to stop in Pos Indonesia physical network, which then can enhance people’s interest for active use at Pos Indonesia service.

Untuk mengelola 3.132 aset propertinya, Pos Indonesia menjalin berbagai bentuk kemitraan sebagai berikut. • Lease yaitu Pos Indonesia menyewakan sebagian atau seluruh bangunan/tanah miliknya kepada mitra tanpa mengubah struktur, fisik bangunan, dan layout aset. • KSU yaitu pendirian bangunan oleh mitra dengan kepemilikan tanah oleh Pos Indonesia.

To manage its 3,326 property assets, Pos Indonesia establish various forms of partnerships as follows.

Properti

Pada tahun 2013 optimalisasi aset yang dilakukan Pos Indonesia adalah dengan membentuk anak perusahaan yang akan fokus pada bisnis properti. Anak perusahaan tersebut pada salah satu lini bisnisnya akan memfokuskan kepada konsep bisnis perhotelan kelas menengah atau bintang tiga. Segmen bisnis perhotelan dinilai cukup menjanjikan karena dengan desentralisasi dan semakin meratanya kegiatan perekonomian di daerah, akan berdampak terhadap meningkatnya pergerakan masyarakat khususnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan bisnis atau usaha. Pos Indonesia telah mengidentifikasi 200 lokasi potensial untuk dioptimalisasikan melalui anak perusahaan.

Property

•

Pease: Pos Indonesia rent out part or all of his property land/building to the partners without changing the structure, physical layout of buildings, and assets.

•

KSU: the establishment of buildings by partners with land ownership by Pos Indonesia.

In 2013 the asset optimization done by Pos Indonesia is by forming a subsidiary that will focus on business property. The subsidiary on one line of its business will be to focus on the concept of hospitality businesses or middle-class three-star. Hospitality business segment is promising because with decentralization and growing economic activity in areas, will have an impact on the increasing movement of people especially for activities related to the business. Pos Indonesia has identified 200 potential location to be optimized through subsidiaries.



49

2013


Sasaran dan Strategi Objectives and Strategy Sasaran Perusahaan Sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT.Pos Indonesia No. 18 tanggal 12 September 2011, maksud dan tujuan Pos Indonesia adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Pos Indonesia untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pos Indonesia dapat melaksanakan kegiatan usaha utama berupa layanan komunikasi tertulis, layanan paket, layanan logistik, layanan jasa keuangan, layanan keagenan pos, usaha jasa titipan, layanan giro pos, dan layanan lain yang menunjang penyelenggaraan kegiatan usaha utama tersebut. Selain kegiatan usaha utama tersebut, Pos Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Pos Indonesia meliputi pengelolaan website, layanan ritel, percetakan, pengelolaan arsip, dan pengelolaan properti.

In accordance with the Changes in Company’s Articles of Association of PT Pos Indonesia No. 18 on September 12, 2011, goals and purpose of Pos Indonesia is doing business in the field of organizing postal business for the community both within and outside the territory of Indonesia, as well as the optimization of resource utilization of Pos Indonesia to produce high-quality products and strong competitive power. It is intended to make profit so that it can increase the value of the company. To achieve these goals and purpose, Pos Indonesia can implement major business activities in the form of written communication, parcel service, logistics service, financial services, postal services agency, postal giro service, and other services that support the implementation of the main business activities. In addition to the main business activities, Pos Indonesia can perform other business activities in order to optimize the utilization of resources in include website management, retail services, printings, archives management, and property management.

1. Semua penduduk dapat dengan mudah memperoleh layanan pos. 2. Tarif jasa pos yang seragam dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. 3. Terselenggaranya layanan pos yang menunjang program pemerintah.

1. 2.

Di dalam lingkup negara Indonesia, Pos Indonesia sebagai aset bangsa dan negara juga memiliki kewajiban mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, Pos Indonesia memiliki kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation atau PSO) dalam bidang pelayanan pos, yaitu melaksanakan pengiriman surat dan paket standar di Indonesia dengan tarif yang terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Penunjukan ini akan berakhir pada 31 Desember 2014. Dengan kewajiban pelayanan umum di atas, Pos Indonesia memiliki prinsip sosial sebagai berikut.

2013

Company Objectives

50



In the scope of the country of Indonesia, Pos Indonesia as an asset of the nation and the country has obligations to efficiently utilize its own resources for the benefit of the development of the country. Related to this, Pos Indonesia has a Public Service Obligation or PSO in postal service, namely implementing the delivery of standard mail and parcel in Indonesia with an affordable rate for the entire community of Indonesia. This designation will expire on December 31, 2014. The above Public service obligation has social principles as follows.

3.

All residents can easily obtain the postal service. A uniform postal service rate and affordable by the majority community. This postal services that support the Government program.


4. Menjangkau negara-negara di dunia sebagai perwujudan prinsip Universal Postal Union (UPU) yaitu freedom of transit dan single postal territory.

4.

1. Community Center, yaitu menjadi pusat pelayanan jasa bagi masyarakat, khususnya di bidang ritel, logistik, komunikasi dan transaksi keuangan. 2. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat (pembayaran subsidi BBM, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Operasional Sekolah dan lain-lain). 3. Sebagai penyambung komunikasi antara warga masyarakat, negara, dan organisasi/ institusi bisnis maupun nirlaba. 4. Menjadi salah satu infrastruktur bangsa, khususnya di bidang komunikasi dan logistik.

1.

Komitmen Pos Indonesia dalam memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara tercermin dari peran-peran Pos Indonesia sebagai berikut:

Arah pengembangan bisnis perusahaan pada tahun 2013 telah dilakukan dengan langkahlangkah penciptaan nilai melalui penyelarasan fokus target pasar dan produk, dengan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

Kantor Pos Yogyakarta Yogyakarta Post Office

Reach out to countries around the world as the embodiment of the principle of the Universal Postal Union (UPU), namely the freedom of transit and the single postal territory.

Pos Indonesia’s commitment to contribute the maximum for the nation and States are reflected from the Indonesia Postal roles as follows :

2.

3.

4.

Community Center, which became a center of services for the community, in particular in the field of retail, logistics, communications and financial transactions. As an arm of the government in serving the public ( payment of fuel subsidy , direct cash assistance , the School Operational Assistance, etc.) . As junction communication between citizens, states, and organizations / businesses and non-profit institutions. Being one of the nation’s infrastructure, particularly in the field of communications and logistics.

Direction of development of the company’s business has been conducted in 2013 with measures the creation of value through the alignment of the target market and product focus, with the use of resources more effectively and efficiently.



51

2013


Strategi Perusahaan 1. Suratpos dan Paketpos Sebagian besar program kerja bisnis suratpos dan paketpos merupakan kelanjutan dari penerapan strategi perbaikan dasar yang telah dilakukan sejak tahun 2009 antara lain memperbaiki proses operasi (peningkatan kualitas dan efisiensi), dan intensifikasi penjualan untuk meningkatkan pangsa pasar korporat. Sedangkan perbaikan infrastruktur bisnis diarahkan pula untuk meningkatkan kapasitas dan daya dukung peningkatan kuantitas bisnis. Beberapa program kerja strategisnya antara lain: • Mendapatkan kembali pangsa pasar, melalui kegiatan meningkatkan layanan mailroom; meningkatkan layanan admail; dan menggarap lebih intensif pasar paket. • Mempertahankan basis pelanggan, melalui kegiatan mengembangkan program loyalitas konsumen, • Memanfaatkan kemampuan yang ada untuk mendukung kinerja, melalui kegiatan perbaikan proses operasi baik simplifikasi proses, memanfaatkan teknologi informasi dan merefitalisasi peralatan kerja serta monitoring kualitas.

1.

Dua besaran strategi bisnis jasa keuangan antara lain pertama mempertahankan dan mengembangkan produk portofolio saat ini dan kedua kerja sama untuk memperluas portofolio produk.

Two orders of financial services business strategy, among others, first, maintain and develop the product’s portfolio at the moment and second, work together to broaden the product’s portfolio.

2. Jasa Keuangan

•

•

2013

Corporate Strategy

52

Mempertahankan dan mengembangkan produk portofolio saat ini melalui program kegiatan: mengembangkan kapabilitas Customer Understanding/ Analytics (CDA); mengembangkan Produk IFS International Remittance dan meningkatkan jumlah mitra; mengembangkan footprint: lokasi dan jaringan/ jangkauan; memfokuskan pemasaran terhadap tenaga kerja industri padatkarya; mengembangkan produk remitansi untuk menembus segmen account to cash; repricing strategy; dan fokus pemasaran kepada produk unggulan. Kerja sama strategis dengan mitra untuk memperluas portofolio produk, melalui program kegiatan antara lain: aliansi strategis untuk memperluas portofolio produk baik dengan model JV atau KSO. Laporan Tahunan Annual Report


•

• •

2.

•

•

Mail and Parcel Most of the mail and parcel business work programme is a continuation of the application of the basic repair strategies have been conducted since the year 2009 include improving operating processes (quality improvement and efficiency), and intensification of sales to increase the market share of corporates. While the business infrastructure improvements is directed to increase power capacity and support an increase in the quantity of business. Some of its strategic-work programme, among others: Regain market share, through activities to increase mailroom services; admail service increase; and more intensive farming out the market package. Maintain the customer base, through activities to develop consumer loyalty program, Leveraging the capability exists to support performance, process improvement activities through the operation of either simplification process, utilizing information technology and merefitalisasi work as well as monitoring the quality of equipment. Financial Services

Maintain and develop the current portfolio of products through program activities: developing the capability of Customer Understanding / Analytics (CDA); developing IFS International Remittance products and increasing the number of partners; developing a footprint: location and network/range; focus on marketing towards industrial labor intensive; developing products to penetrate the remittance account to cash segment; repricing strategy; and focus on marketing to a superior product. Cooperation with strategic partners to expand its product portfolio, through program activities include: strategic alliances to expand its product portfolio with the JV model or KSO.


3. Ritel dan Properti

3. Retail and Property

Bisnis properti fokus pada optimasi beberapa aset properti saat ini yang penggunaannya belum optimal melalui pengembangan menjadi hotel, perkantoran dan lain-lain sesuai dengan best used masing-masing aset.

Property business focused on the optimization of some property assets which currently not optimal usage through the development of a hotel, offices and others in accordance with the best used their respective assets.

Sebagai unit bisnis baru misi utama bisnis ini adalah menyediakan dan menyakinkan tersedianya layanan ritel bagi bisnis surat dan paket serta layanan jasa keuangan, serta fungsi pendukung administrasi dan keuangan. Di samping itu juga mengembangkan bisnis ritel yang ada sekarang dan mengembangkan layanan ritel baru antara lain e-commerce, postshop dan layanan infrastruktur layanan perdagangan online untuk komoditi strategis sebagai bagian dari sistem rural logistik. Strategi Bisnis Ritel lainnya yang menjadi perkuatan untuk pertumbuhan bisnis PT Pos Indonesia (Persero) ke depan dan menunjang menjadi perusahaan jaringan adalah melalui penambahan jumlah jaringan Kantor Pos secara signifikan baik melalui peningkatan model agenpos saat ini maupun penambahan kantor pos baru. Penambahan jumlah akan dilakukan sebagian besar melalui investasi pihak ketiga termasuk pengelolaannya.

As a new business unit, the primary mission of this business is to make sure the supply and availability of retail services for mail and parcel as well as financial services, as well as administrative and financial support functions. It is also developing a retail business as it exists today and develop new retail services include e-commerce, postshop and infrastructure services of on-line trading service for strategic commodities as part of the system of rural logistics. Other Retail business strategy is business growth for retaining PT Pos Indonesia (Persero) forward and support the company’s network through the network of post offices either through an increase in the current agenpos model as well as the addition of a new post office. The number of additions would be done largely through third-party investment including the management.

Transformasi perusahaan selanjutnya dijabarkan menjadi fokus agenda strategi pengembangan perusahaan sebagai berikut:

The transformation of the company elaborated into the focus of the agenda of the company’s development strategy as follow:

Roadmap Transformasi perusahaan tersebut di jabarkan lebih lanjut menjadi fokus agenda tahunan mulai tahun 2014 s.d 2018 sebagai berikut:

2014 Value Creation Perluasan Bisnis Inti • Pengembangan produk dan layanan baru • Pengembangan bisnis baru Core Business Expansion • Development of new products and services • New business development

The company’s Transformation Roadmap outlines further the focus of the annual agenda starting in 2014 to 2018 as the follow:

2015-2016 Win the Competition

Penguasaan Pasar • Merger & akusisi • Pengembangan ke segmen baru dan pasar baru Market mastery • Mergers & acquisitions • Development into new segments and new markets

2017-2018 Regional Champion

Unggul • Penguasaan pasar regional • Persiapan transformasi berikutnya Superior • Regional market share • Preparation of the next transformation



53

2013


Pos Indonesia ditujukan untuk dapat bertransformasi menjadi trusted postal service company berkinerja tinggi. Melalui luas dan keterhubungan jaringan yang dimilikinya, Pos Indonesia sebagai satu kesatuan dapat memberikan layanan yang terpadu dan terintegrasi. Hal ini dijadikan basis untuk melakukan penetrasi kepada pasar-pasar baru yang dianggap potensial dan tumbuh menjadi perusahaan berkinerja tinggi.

Dalam kurun waktu tersebut, Pos Indonesia akan mengembangkan portofolio bisnisnya yaitu surat dan paket, logistik, jasa keuangan, ritel, properti, dan IT solution. Pengembangan bisnis ini akan dimulai dari peningkatan kapabilitas internal Pos Indonesia yang dilanjutkan oleh upaya-upaya peningkatan nilai (value creation) dan penguatan merek Pos Indonesia di kalangan masyarakat. Salah satu upaya value creation adalah IPO anak perusahaan. Dengan menjadi perusahaan terbuka, segenap elemen perusahaan akan terbawa dalam langkah transformasi strategis yang berdampak baik dari sisi tata kelola (governance) hingga ke budaya perusahaan. Upaya value creation juga akan dilakukan melalui peluncuran kembali produk-produk unggulannya sekaligus memperkenalkan produk-produk baru yang dapat meningkatkan daya saing Pos Indonesia di dalam kancah persaingan. Jaringan Pos Indonesia yang mampu menjangkau ke seluruh Indonesia menjadi tulang punggung bagi layanan yang ditawarkan di atas. Keseluruhan upaya tersebut akan dibalut oleh semangat untuk terus menjadi lebih baik sehingga Pos Indonesia dapat menjadi trusted postal service company berkinerja tinggi secara berkelanjutan.

2013

54

Laporan Tahunan Workshop Annual Report

IT PT Pos Indonesia


Pos Indonesia targeted to be transformed into a trusted postal service company with highperforming. Through extensive networking and connectedness, Pos Indonesia as a whole can provide integrated services. This is the basis for conducting penetration to new markets that are considered potential and grow into highperforming companies.

Within the time, Pos Indonesia will develop its business portfolios i.e. mail and parcels, logistics, financial services, retail, property, and IT solution. The development of this business will start from increasing Pos Indonesia’s internal capabilities followed by efforts increased value (value creation) and strengthening brand Pos Indonesia among the public. One of the value creation efforts is the subsidiary’S IPO. By becoming a public company, all the elements of the company will be carried away in a strategic transformation step that impact both in terms of governance to the corporate culture. Value creation efforts will also be made through the relaunch of branded products as well as introducing new products that can enhance the competitiveness of Pos Indonesia in the cauldron of competition. Pos Indonesia network which is capable of reaching out to the rest of Indonesia became the backbone for services offered above. The whole effort will be dressed by the spirit to continue to get better so that Pos Indonesia can become trusted postal service company, high performance on an ongoing basis.


Informasi Pemegang Saham Information on Shareholders

Informasi Kepemilikan Saham

Shareholding Information

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non Listed sehingga baik masyarakat, direksi, maupun dewan komisaris PT Pos Indonesia tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pos Indonesia. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

PT Pos Indonesia (Persero) is a Non-Listed Company so that the community, the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pos Indonesia has no ownership stake of PT Pos Indonesia. Company ownership wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia is 100%.

Pos Indonesia merupakan Perusahaan Non Listed sehingga belum tercatat dalam Bursa Efek dan belum menjual sahamnya kepada publik. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan saham dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham tidak tersedia.

Pos Indonesia is the company of Non Listed so not yet recorded in the Stock Exchange and not sold its shares to the public. Thus, chronological information of recording stock and the kind of corporate actions that cause changes in the amount of stock unavailable.

Pos Indonesia merupakan Perusahaan Non Listed sehingga belum menjual sahamnya kepada publik. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan efek lainnya dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya tidak tersedia.

Pos Indonesia is the company of Non Listed so haven’t sold its shares to the public. Therefore, other effects of logging a chronological information and types of corporate actions that cause a change in the number of other effects are not available.

Kronologis Pencatatan Saham

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronological Recording of Shares

Chronological Recording Of Other Effects



55

2013


Profil Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Profile of Subsidiary & Association/ Affiliation Anak Perusahaan

Subsidiaries

PT Bhakti Wasantara Net (BWN)

2013

Pada tahun 1996 Pos Indonesia membentuk Divisi Teknologi dan Sistem Informasi untuk mengelola dan mengembangkan jaringan Intranet serta bisnis Internet yang dikenal dengan nama “Wasantara-Net”. Izin sebagai penyelenggara Internet Service Provider (ISP) diperoleh dengan nomor: KM.33/PT 102/ MPPT-1996 tanggal 7 Mei 1996, dan layanan internet mulai dikembangkan di beberapa kota besar.

In 1996 Pos Indonesia formed the Division of Technology and Information Systems to manage and develop Intranet and Internet business, known as “Wasantara-Net”. Permission as the organizer of the Internet Service Provider (ISP) is obtained by the numbers: KM. 33/102/ MPPT-PT 1996 on 7 May 1996, and internet services began to be developed in several major cities.

Dalam memenuhi visi dan misinya sebagai pendukung bisnis Pos Indonesia sekaligus sebagai revenue center Pos Indonesia, BWN menawarkan layanan sebagai berikut:

In fulfilling its vision and mission as a supporter of Pos Indonesia as well as business revenue center of Pos Indonesia, BWN offers the following services:

Dengan tujuan mengembangkan dan mengefektifkan layanan internet, PT Pos Indonesia (Persero) bekerjasama dengan PT Quantum Aksesindo Nusantara mendirikan PT Bhakti Wasantara Net berdasarkan akta notaris: Ivonne B Sinyal SH. nomor 7 tanggal 2 April 2001.

With the aim to develop and streamline internet service, PT Pos Indonesia (Persero) in cooperation with PT Aksesindo Nusantara Quantum established PT Bhakti Wasantara Net based on notary deed: Ivonne B Sinyal SH. number 7 on 2 April 2001.

1. Layanan jaringan/internet. Produk utama untuk layanan jaringan BWN adalah jasa layanan internet dan jasa layanan Virtual Private Network (VPN). Layanan jaringan merupakan layanan yang memberikan kontribusi terbesar dari pendapatan BWN yaitu sebesar 70,43% (tahun 2011) dari total pendapatan. 2. Layanan Payment. Fokus dari layanan payment BWN adalah sebagai pendukung layanan jasa keuangan Pos Indonesia. Layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu layanan main agent PosPay dan layanan pengelolaan switching payment gateway, yang menjadi terminal perantara antara biller PosPay dan Pos Indonesia. Secara historis tingkat pertumbuhan pendapatan layanan ini sangat signifikan (1.769% di tahun 2011), karena layanan ini merupakan layanan baru yang ditawarkan oleh BWN.

1.

Network/internet Service. The main products for network services of BWN is internet services and services of Virtual Private Network (VPN). A network service is a service that gives the largest contribution of income that is equal to 70,43% BWN (in the year 2011) from the total income.

2.

Service of Payment. The focus of the BWN service of payment is as supporter of Postal financial services service. This service is divided into two main service agent, namely PosPay and switching management payment gateway service, which became the intermediary between the terminal PosPay payee and Pos Indonesia. Historically the revenue growth of this service is very significant (1,820% in 2011), because this service is a new service offered by BWN.

56




IT Services solutions. Historically these services consist of 3 major services namely procurement hardware services and network devices, system development service, and contact center services. The earnings still are project based and high dependency on one service users that is Pos Indonesia, this caused the trend revenue from the services still not consistent (fluctuating).

3. Layanan solusi TI. Secara historis layanan ini terdiri atas 3 layanan utama yaitu layanan pengadaan perangkat hardware dan jaringan, layanan pengembangan sistem, dan layanan contact center. Pendapatan yang masih bersifat project based dan dependensi yang tinggi terhadap satu pengguna jasa yaitu Pos Indonesia menyebabkan tren pendapatan dari layanan ini masih belum konsisten (fluktuatif ).

3.

PT Pos Logistik Indonesia adalah anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang dalam aktivitas bisnisnya menangani jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi.

PT Pos Logistik Indonesia is a subsidiary of PT Pos Indonesia (Persero) which in its business activities dealing with transportation services, warehousing services, delivery of cargo, and the regulated agent or dealer inspection.

PT Pos Ligistik Indonesia mengembangkan strategi fokus pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan dengan sasaran penurunan biaya, peningkatan mutu layanan, serta eksekusi proses bisnis yang lebih cepat dan fleksibel untuk kepuasan pelanggan.

PT Pos Logistik Indonesia develop strategies focus on creating added value for customers with targeted cost reduction, improvement of quality of service, as well as the execution of business processes more quickly and flexibly to customer satisfaction.

PT Pos Logistik Indonesia

Visi PT Pos Logistik Indonesia adalah menjadi penyedia jasa logistik terpadu yang terdepan dan terluas di Indonesia. Sedangkan misi perusahaan adalah mengelola bisnis secara total didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, sistem operasi yang efisien, serta penerapan teknologi informasi yang tepat dan terukur. Pos Logistik Indonesia berusaha mengembangkan bisnis dengan mengutamakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik dengan mitra internal maupun eksternal, serta membangun jaringan bisnis secara fokus dan tumbuh bersama pelanggan.

The vision of PT Pos Logistik Indonesia is to be the leading logistics service provider, integrated and widest in Indonesia. While the company’s mission is to manage the business totally with supported by human resources professionals, efficient operating system, as well as the application of information technology that are precise and measurable. Pos Logistik Indonesia attempted to develop a Logistics business with emphasis on the relationship of mutually beneficial cooperation both with internal and external partners, as well as building a network of business focus and grow with customers.

PT Pos Logistik Indonesia bersinergi mengerahkan sumber daya baik milik PT Pos Indonesia sendiri maupun mitra 3PL Logistics yang bisa diandalkan. Pengalaman selama bertahun-tahun dalam mengelola bisnis pos diyakini sebagai nilai tambah tersendiri. Saat ini PT Pos Logistik mengelola 37 unit gudang

PT Pos Logistik Indonesia to synergize deploy Logistics resources both owned by PT Pos Indonesia and 3PL Logistics partner. Experience over the years in managing postal business is believed to be its own added value. Currently PT Pos Logistik manages 37 units of warehouses scattered in various provinces. At the very least, the capacity



57

2013


yang tersebar di berbagai provinsi. Paling tidak, kapasitas 400 unit armada kendaraan telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional transportasi.

of 400 units of fleet of vehicles has been prepared to meet the operational needs of transportation.

•

•

Success Story

Success Story

•

•

• • • • •

Warehousing dan distribusi Gifts and Products on Sale PT. Unilever Indonesia. Warehousing dan distribusi buku PT. Tiga Serangkai. Warehousing dan distribusi voucher PT Telkomsel. Distribusi oli Evalube PT WGI. Distribusi produk spare parts Suzuki PT ISI. Distribusi produk pembalut wanita PT Unicharm Indonesia. Distribusi kiriman Pemerintah (Pemilu, Diknas, Depag)

Perusahaan Asosiasi/Afiliasi

• • • • •

Warehousing and distribution of Gifts and Products on Sale of PT Unilever Indonesia. Warehousing and distribution of PT. Tiga Serangkai. Warehousing and distribution of PT Telkomsel vouchers. Distribution of oil Evalube PT WGI. Product distribution of spare parts Suzuki PT ISI . Product distribution of sanitary napkins from PT Unicharm Indonesia. DThe distribution Government matters. (elections, Education ministry, Religion department)

Company Association/Affiliates

Yayasan Dana Pensiun PT Pos Indonesia (DAPENPOS) Yayasan Dana Pensiun Pos Indonesia (disingkat DAPENPOS) didirikan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 53/ Dirut/1204 tanggal 6 Desember 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun Pos Indonesia. Pada pasal 12 ayat (7) menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewajiban Pengurus Dapenpos adalah Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapenpos yang didalamnya juga memuat Rencana Investasi Tahunan.

2013

58



PT Pos Indonesia Pension Fund Foundation (Dapenpos) was established by the Decree of PT Pos Indonesia Board of Directors Number: KD 53/Dirut/1204 on December 6, 2004 about Pension Fund Regulatory of Pos Indonesia. On article 12 paragraph (7) states that one of the duties and Dapensos Board responsibility is to Develop Dapensos Working Plan and Budgeting (RKA) which includes the Annual Investment Plan.


YPBPI dan Politeknik Pos Indonesia Menyadari akan kebutuhan kalangan industri terhadap tenaga-tenaga profesional yang begitu besar, minat masyarakat khususnya calon mahasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan profesional juga cenderung meningkat. Peningkatan tersebut dikarenakan masyarakat, meskipun pelan, mengalami perubahan pandangan terhadap pendidikan yang berorientasi gelar ke pendidikan profesional. Indikasi dari tingginya minat ini adalah jumlah calon mahasiswa yang melamar untuk menjadi mahasiswa ke jenjang pendidikan profesional seperti Politeknik begitu besar sehingga banyak yang tidak tertampung karena terbatasnya fasilitas yang ada. Oleh karenanya, tenaga terampil dan profesional tersebut dirasakan masih sangat kurang.

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut serta ketersediaan sarana maupun prasarana yang dimiliki, Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri perposan ikut tergerak untuk memberikan kontribusi di bidang pendidikan dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan sumbangsihnya bagi dunia pendidikan, maka didirikanlah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang kegiatannya antara lain: menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sebagainnya. Politeknik Pos Indonesia merupakan institusi yang pertama yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia pada tanggal 5 Juli 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 56/D/O/2001 Pemberian Ijin pendirian Politeknik Pos Indonesia adalah pada jalur pendidikan Diploma III dan IV untuk jurusan Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Akuntansi, Manajemen Pemasaran, dan Logistik Bisnis.

Recognizing the industrial needs of professional workers, people interest especially the wouldbe students who want to attend professional education relatively increase It is due to the public, though slightly, view changing from the degreeoriented education to professional education. The indication is the high interest number of students who cannot accommodate by the institution due to limited facilities when they apply to professional education institution like Polytechnic. Therefore, Indonesia is still lack of skilled and professionals workers.

Concerning to these developments, the facilities and infrastructures, PT Pos Indonesia as one of the postal industrial company moved to contribute on educational field in order to educate the nation. To realize its contribution to the world of education, Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (The Bhakti Pos Indonesia Education Foundation) was built. The activities are; to held education, training and so on. Pos Indonesia Polytechnic is the first institution established by The Bhakti Pos Indonesia Education Foundation on July 5, 2001 based on the Decree of Minister of National Education Letter number 56/D/O/2001. The License for Indonesia Postal of Polythecnic establishment is for Diploma III and Diploma IV majoring Informatics Engineering, Information Management, Accounting, Marketing Management, and Logistics Business.



59

2013


Lembaga Profesi Penunjang Supporting Professional Institution Konsultan Hukum Legal Adviser

KANON & PARTNER Jl. Cempaka Putih Timur XXIV No. 46 Jakarta Pusat 10510 Telp. 021 428 74767 021 428 74775 Faks. 021 428 74804

Konsultan Keuangan Financial Consultant

PT Ernst & Young Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lt.13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Telp. 021 529 91099 Faks. 021 529 91199

Konsultan Perencanaan Strategis Strategic Planning Consultant PT Ernst & Young Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lt.13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Telp. 021 529 91099 Faks. 021 529 91199

2013

60



Perusahaan Pemeringkat

Rating Agency

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Atrium Mulia Lt. 2, Suite 205 Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan 12910

Kantor Akuntan Publik

Public Accountant Office

KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) 15 th International Financial Centre Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan 12920 Telp. 021 571 0703 Faks. 021 571 0704


Nilai-nilai Perusahaan

Corporate Values

Customer Orientation

Pos Indonesia selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen Pos Indonesia has always strived to provide the best service for consumers

Integrity

Pos Indonesia senantiasa memiliki kejujuran dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas perusahaan Pos Indonesia always has honesty and ethics in the conduct of business activities of the

Networking

Pos Indonesia menjunjung tinggi jaringan hubungan yang luas antar perusahaan, yaitu dengan berbagi pengetahuan dan informasi, Pos Indonesia berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang Pos Indonesia upholds a broad network of relationships between the company, namely by sharing knowledge and information, Pos Indonesia potentially increase the company’s

Teamwork

Pos Indonesia menjunjung nilai kerja sama tim Pos Indonesia upheld the value of teamwork

Accountable

Pos Indonesia menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan perusahaan Pos Indonesia upholds the attitude of being responsible for the activity of managing the company

Professional

Indonesia menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam melakukan aktivitas pengelolaan perusahaan Pos Indonesia upholds the value of professionalism in the management of company activity

Obsessed

Pos Indonesia bekerja berlandaskan tujuan dan motivasi untuk menjadi yang terbaik Pos Indonesia work based on the goals and motivation to be the best

Spiritual

Pos Indonesia mampu memberikan makna yang lebih luas pada setiap pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat Pos Indonesia was able to give a broader meaning in any work that is done in the interest of the community



61

2013


Struktur Organisasi

Organizational Structure Struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) yang ditetapkan, mengacu kepada Keputusan Direksi nomor KD.01/DIRUT/0112 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor KD.44/DIRUT/0513 tanggal 21 Mei 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.01/DIRUT/0112 tanggal 2 Januari 2012 adalah sebagai berikut

Direktur Surat dan Paket

Kepala Change Management Office Head of Change Management Office Amrizal

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan

Director of Technology and Financial Service

Director of Retail and Property

Ismanto

Budhi Setyawan

Setyo Riyanto

SVP of Selling

SVP of Operation

Herbon Opnalto

Zulkifli Assegaf

SVP Operasi

SVP Teknologi Informasi

SVP of Information Technology

SVP Jasa Keuangan

SVP of Financial Service

SVP Properti SVP of Property

SVP of Retail

-

Totok Wilutantyo

Adam Anthony Mars

Harnito

VP Perencanaan & Pengembangan Teknologi

VP Pengembangan Bisnis Paket

Tuwuh Widodo

VP of Business Development Parcel

VP of Technology Information Development

VP Pengembangan Bisnis Surat

VP Pengembangan Bisnis Jasa Keuangan

VP of Business Letter Developmenr

Area Penjualan Selling Area

Pos Admail Admail Post

Sales Representatives Sales Representatives

2013

62

Direktur Ritel dan Properti

Director of Mail and Parcel

SVP Penjualan

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Organization structure of PT Pos Indonesia (Persero), referring to the Decision of the Board of Directors number KD.01/CEO/0112 dated January 2, 2012, as amended by Decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) number KD. 44/CEO/0513 May 21st, 2013 regarding Changes to The First Decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) number KD. 01/CEO/0112 dated January 2, 2012 is as follows



VP Public Service Obligation Vp of Public Service Obligation

OPERATING BUSINESS

VP of Business Development Finance Service

Area Operasi

Operation Area

Unit Operasi

Operation Unit

Area Teknologi Informasi

Information Technology Area

Teknologi Informasi Representatives Information Technology Representatives

SVP Ritel

Area Jasa Keuangan Financial Service Area

Sentral Giro Layanan

Giro Central Financial Service

Area Ritel

Retail Area

Kantor Pos Post Office


Pemegang Saham Shareholders

Dewan Komisaris


Direktur Utama

Managing Director

Budi Setiawan

Direktur Keuangan

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Director of Finance

Director of Human Resources and General Affairs

Tavip Parawansa

Entis Sutisna

SVP SDM

SVP of HRD

Hasanuddin

VP Treasury dan Pajak

VP of Treasury and Tax

SVP Umun dan Bina Lingkungan

Head of Internal Control Unit

Syahrial

Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa

SVP of Public and Environmental Development Company

VP Human Resource Strategy

VP Akuntansi

VP of Accounting

VP of Human Resource Strategy

VP Manajemen Keuangan

Kepala Satuan Pengawas Internal

PUSAT Center

VP Hukum VP of Law

Umar Mansur

SHARED SERVICE

VP of Financial Management

Area Akuntansi

Area SDM

Akuntansi Representatives

SDM Representatives

Accounting Area

Accounting Representatives

HRD Area

HRD Representatives

AREA Area

PELAKSANA TEKNIS Technical Executive



63

2013


Susunan Dewan Komisaris


Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-101/MBU/2011 tanggal 2 Mei 2011 jo Nomor KEP-416/MBU/2012 tanggal 21 November 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), maka susunan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

JABATAN

Komisaris Utama

NAMA NAME

KEPUTUSAN MENEG BUMN

Bambang Widianto

KEP-416/MBU/2012

Basuki Yusuf Iskandar

Komisaris

Komisaris Independen

KEP-101/MBU/2011

Karyono Supomo

Komisaris

Dedi Syarif Usman

Komisaris

Independent Commissioner

KEP-426/MBU/2013

Commissioner

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

2013

Nama

Budi Setiawan

Tavip Parawansa Entis Sutisna

Setyo Riyanto

Direktur Teknologi & Jasa Keuangan

Budhi Setyawan

64



Commissioner

Based on the Decision of the Minister of StateOwned Enterprises of the Republic of Indonesia Number KEP-167/MBU/2009 dated August 12, 2009; KEP-172/MBU/2011 July 25, 2011; SK316/MBU/2013 date June 26, 2013; KEP-323/ MBU/2013 date August 13, 2013; and SK-425/ MBU/2013 20 December 2013 on Dismissal and Appointment of members of the Company Board of Directors of PT Pos Indonesia, directors PT Pos Indonesia (Persero) per 31 December 2013 are as follows:

Direktur Ritel dan Properti Direktur Surat dan Paket

Commissioner

Board of Directors

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-167/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009; KEP -172/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011; SK316/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013; KEP323/MBU/2013 tanggal 13 Agustus 2013; dan SK-425/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia, susunan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Direktur Keuangan

Commissioner

KEP-416/MBU/2012

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama

President Commissioner

SK-303/MBU/2013

Bobby Hamzar Rafinus

Jabatan

POSITION

SK-303/MBU/2013

Noor Ida Khomsiyati

Komisaris

Based on the Decision of the Minister of StateOwned Enterprises of the Republic of Indonesia Number KEP-100/MBU/2011 date may 2, 2011 jo Number KEP-416/MBU/2012 November 21, 2012, about the Dismissal and the appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero), then the order of Commissioner of PT Pos Indonesia (Persero) is as follows:

Ismanto

Position President Director Director of Finance Director of Human Resources & General Affairs Director of Retail and Property Director of Mail and Parcel Director of Technology and Financial Services


Pejabat Senior Perusahaan Jabatan Sekretaris Perusahaan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)

Senior Officials Nama

Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa Amrizal

Wakil Kepala Change Management Office

Muhammad Yamin

SVP Jasa Keuangan

Corporate Secretary

Tuwuh Widodo

Kepala Change Management Office (CMO)

SVP Operasi

Position Head of Internal Audit Unit (IAU) Head of Change Management Office (CMO) Deputy Head of Change Management Office SVP of Operations

Zulkifli Assagaf Totok Wilutantyo

SVP of Financial Services

SVP Umum dan Bina Lingkungan Perusahaan

Syahrial

SVP of Public and Community Development

SVP Ritel

Harnito

SVP of Ritel

SVP Sumber Daya Manusia SVP Properti SVP Pengembangan Bisnis dan Penjualan

Hasanuddin

SVP of Human Resources SVP of Property

Adam Anthony Mars

SVP of Sales

Herbon Opnalto



65

2013


I think of the past and the future as well as the present to determine where I am, and I move on while thinking of these things. - Tadao Ando


Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

Basuki Yusuf Iskandar Komisaris Utama President Commissioner

Pemegang Saham yang terhormat,

2013

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Esa, kami selaku Dewan Komisaris dapat memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan PT Pos Indonesia (Persero). Perkenankanlah kami, Dewan Komisaris menyampaikan kinerja PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 dengan pencapaian yang tergolong cukup memuaskan atau istimewa sekaligus menjadi milestone dalam perwujudan visinya sebagai The Trusted Postal Service Company. Berkat rahmat-Nya, PT Pos Indonesia (Persero) sekali lagi mampu melewati tahun yang penuh tantangan dan mencatat kinerja yang cukup baik bila mengingat berbagai kendala yang mewarnai perjalanan usaha Perusahaan di sepanjang tahun 2013. Seluruh hasil tersebut juga tidak lepas dari kesiapan manajemen dalam memanfaatkan peluang usaha yang tercipta, penerapan strategi yang tepat dan kecepatan pengambilan keputusan operasional yang penting.

68



Dear Shareholders, Praise Gratitude we pray presence One God, we as the Board of Commissioners may provide a stewardship report on the implementation of PT Pos Indonesia (Persero). Let us, the Board expressed the performance of PT Pos Indonesia (Persero) in 2013 with the fairly satisfactory achievement or special as well as a milestone in the realization of his vision as The Trusted Postal Service Company. His grace, PT Pos Indonesia (Persero) once again able to get through a challenging year and recorded a pretty good performance when considering the various constraints that characterize the Company’s business trips throughout the year 2013. All of these results are also not free from the readiness of management in business opportunities are created, the application of the right strategy and operational decision-making speed is important.


Pos Indonesia mampu mengambil berbagai langkah strategis, sekaligus meletakkan fondasi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dewan Komisaris berpendapat bahwa arah dan strategi bisnis yang dijalankan Direksi pada tahun 2013 mampu menyiasati kondisi pasar yang sangat berbeda dengan apa yang berlaku setahun sebelumnya. Dalam hal ini manajemen mampu mengidentifikasi perubahan, mengambil tindakan yang dibutuhkan, dan mengubahnya menjadi peluang untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Pos Indonesia had been able to take strategic actions, and also establish long term solid foundation for the Company’s sustainability growth. The Board of Commissioners stated that the business direction and strategy implemented by the Board of Directors in 2013 properly fitted to the market conditions which was entirely different than the previous year. The management succesfully identified the changes, took the necessary actions, and turned it into an opportunity to deliver optimum performance.

Penilaian kinerja Direksi mengenai Pengelolaan Perusahaan Assessment of the Board of Directors Performance

Pos Indonesia berhasil mencatat peningkatan nilai pendapatan dari Rp 3,3 trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp 4,2 trilyun pada tahun 2013, dan peningkatan laba bersih dari Rp 173 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 246 miliar pada tahun 2013. Laba pada tahun 2013 ini apabila dibandingkan dengan laba yang diperoleh tahun 2012, mencapai 1,4 kali lebih tinggi. Dewan Komisaris menyampaikan beberapa catatan atas hasil kinerja Pos Indonesia ini:

Pos Indonesia has recorded an increase in revenue of Rp 3.3 trillion in 2012 to Rp 4.2 trillion in 2013, and an increase in net profit of Rp 173 billion in 2012 to Rp 246 billion in 2013. Earnings in 2013 when compared to the profit obtained in 2012, reaching 1.4 times higher. Board of Commissioners expressed some notes on the results of the performance of the Indonesian Post :

•

In 2013 revenue is 25.15 % higher than 2012, that is from Rp 3.3 trillion ( 2012) to Rp 4.2 trillion ( 2013).

•

•

Value letter and parcel post revenue increased 18.6 % against the previous year, from Rp 1.897 trillion ( 2012) to Rp 2,250 trillion ( 2013). Increasing the value of this revenue as a result of the improved operating system and the increasing volume of corporate and government markets.

•

Logistics revenue value increased 167 %, from Rp 66.82 billion ( 2012) to Rp 178.65 billion ( 2013). This increase is significant because in 2012 the logistics revenue decreased by 53.76%.

•

•

Nilai pendapatan tahun 2013 lebih tinggi 25,15% dibanding tahun 2012, yaitu dari Rp 3,3 trilyun (2012) menjadi Rp 4,2 trilyun (2013). Nilai pendapatan surat dan paket pos meningkat 18,6% terhadap tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 1,897 trilyun (2012) menjadi Rp 2,250 trilyun (2013). Peningkatan nilai pendapatan ini sebagai dampak dari membaiknya sistem operasional dan meningkatnya volume pasar korporat dan pemerintah. Nilai pendapatan logistik meningkat 167%, dari Rp 66,82 miliar (2012) menjadi Rp 178,65 miliar (2013). Peningkatan ini cukup signifikan karena pada tahun 2012 lalu pendapatan logistik mengalami penurunan sebesar 53,76%.



69

2013

Laporan kepada Pemegang Saham Report to Shareholders Nilai pendapatan jasa keuangan naik 26%, dari Rp 1,15 trilyun (2012) menjadi Rp 1,45 trilyun (2013). Kenaikan ini sebagai dampak dari peningkatan jumlah kerjasama di bidang layanan jasa keuangan. Financial services revenue increased 26 % , from Rp 1.15 trillion ( 2012) to Rp 1.45 trillion ( 2013) . This increase as a result of an increase in the amount of cooperation in the field of financial services .

• •

Nilai pendapatan ritel dan filateli meningkat 40%, dari Rp 179,5 miliar (2012) menjadi Rp 250,9 miliar (2013). Total aset pada tahun 2013 sebesar Rp 5,562 trilyun atau lebih tinggi 21,55% dibandingkan total aset pada tahun 2012 sebesar Rp 4,576 trilyun.

Meskipun secara keseluruhan terjadi peningkatan kinerja, Dewan Komisaris memberikan catatan khusus terkait kinerja operasi. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk lebih fokus meningkatkan operasional dan pemasaran, baik pada bisnis inti, yaitu surat, paket, dan jasa keuangan, maupun pengembangan, yaitu logistik, ritel dan properti.

2013

70



•

•

Value of retail and philatelic revenue increased 40 %, from Rp 179.5 billion ( 2012) to Rp 250.9 billion ( 2013). Total assets in 2013 amounted to Rp 5.562 trillion or 21.55 % higher than in 2012 total assets of Rp 4.576 trillion.

Despite an increase in overall performance, the Board gave special note related to operating performance. Board of Commissioners requested the Board of Directors to focus more on improving operations and marketing, both in the core business, ie a letter, package, and financial service or development, namely logistics, retail and property.


Optimalisasi aset gedung kantor pos dan pemanfaatan jaringan pos perlu segera diselesaikan untuk menjamin kontinuitas operasi di masa depan. Memang benar, salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan bisnis pos tahun 2013 adalah karena kurangnya kantor pos menghasilkan jasa akibat produktivitas yang kurang optimal. Tidak tercapainya target ini adalah akibat dari kekeliruan yang telah mengabaikan prinsip best management practice jaringan pos, yaitu mengabaikan pengembangan service point yang harus senantiasa dikembangkan perluasannya. Dewan Komisaris yakin bahwa melalui inovasi dan kreativitas, serta penerapan SOP dengan benar, kedua hal tersebut dapat dilakukan beriringan, yaitu optimalisasi aset gedung kantor pos sekaligus juga peningkatan produktivitas jaringan pos. Selain hal tersebut, kami juga meminta Direksi agar melakukan peningkatan layanan dan waktu tempuh kiriman. Demikian pula, pengembangan usaha yang sejalan dengan core business perusahaan juga wajib dijalankan karena kelak akan menjadi penggerak pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan. Dalam pada itu, rancang bangun atau perencanaan strategis untuk persiapan masuk ke industri berbasis jaringan korporasi perlu dipersiapkan.

Optimizing asset utilization of the post office building and the postal network needs to be resolved to ensure the continuity of operations in the future. It is true, one of the causes of not achieving the target postal business revenue in 2013 is due to the lack of services due to the post office produces a less than optimal productivity. This shortfall is a result of the mistake that had ignored the principle of best management practices postal network, ie neglecting the development of service points that should be improved expansion. BOC believes that through innovation and creativity, as well as the application of SOP correctly, both of these can be done in tandem, namely asset optimization post office building as well as an increase in the productivity of the postal network. Besides this, we also request that the Board of Directors increased its services and deliverables travel time. Similarly, business development in line with the core business of the company shall also be executed as soon will be driving the Company’s sustainable growth. In the meantime, design or strategic planning in preparation for entry into the corporate network based industries need to be prepared.

Di tahun ini strategi transformasi Pos Indonesia dijalankan, selain mencapai targettarget proﬁtabilitas, Direksi telah melakukan peningkatan kualitas layanan dan keunggulan operasional serta melakukan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi Direksi adalah untuk terus

This year transformation strategy Pos Indonesia executed, in addition to achieving profitability targets, the Board of Directors has increased the quality of service and operational excellence and invest in the field of human resource development. The challenge facing the Board of Directors is to continue to achieve profitability and invest in

Meningkatnya produksi dan produktivitas kantor-kantor pos selama lima tahun berturutturut, menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pos Indonesia dalam memberdayakan jaringan pos, yang berdampak pada meningkatnya taraf ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Dewan Komisaris mengharapkan Pos Indonesia akan lahir menjadi pelopor terdepan karena kesuksesannya dalam mengembangkan kemitraan dengan perusahaanperusahaan pembiayaan.

Increasing production and productivity of post offices for five consecutive years, demonstrating the commitment and seriousness Pos Indonesia in empowering postal networks, which have an impact on increasing the level of economic and social communities around the working area of the company. BOC expects Pos Indonesia will be born into the foremost pioneer for her success in developing partnerships with the finance companies.



71

2013


meraih proﬁtabilitas dan melakukan investasi peningkatan sistem dan budaya organisasi, sehingga Pos Indonesia dapat mencapai kinerja yang meningkat di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dewan Komisaris memberi apresiasi atas pencapaian Direksi dalam memperkuat eksistensi Pos Indonesia dalam memfasilitasi jasa keuangan non bank serta dalam menghadapi tantangan persaingan dari perusahaanperusahaan lokal dan asing yang beroperasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2013, jajaran Direksi Pos Indonesia telah mendukung implementasi strategi yang efektif di tengah pasar yang kompetitif.

improving systems and organizational culture, so that Pos Indonesia can achieve improved performance amid increasingly fierce competition.

BOC appreciated the achievement of the Board of Directors to strengthen the existence of Pos Indonesia in facilitating non-bank financial services as well as to meet the challenges of competition from local companies and foreign operating in Indonesia. Throughout the year 2013, the Board of Directors Pos Indonesia has supported the implementation of an effective strategy in the competitive market.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Untuk mencapai peningkatan kinerja Pos Indonesia secara berkelanjutan, Dewan Komisaris memberikan arahan agar Pos Indonesia terus melanjutkan upaya internalisasi budaya organisasi yang mengacu kepada nilainilai perusahaan dan implementasi Etika Kerja dan Etika Bisnis dalam mendukung implementasi semangat Good Corporate Governance. Berdasarkan kedua hal inilah seluruh kekuatan dan sumber daya perusahaan akan memberikan manfaat yang optimal, baik untuk perusahaan dan negara maupun untuk masyarakat di manapun Pos Indonesia berada. Dewan Komisaris memberikan arahan agar Pos Indonesia melanjutkan upaya membangun sistem pengelolaan karyawan yang sesuai dengan strategi bisnis dan melaksanakan transformational leadership untuk menciptakan pemimpin yang adaptif terhadap perubahan bisnis.

2013

72



To achieve improved performance Pos Indonesia on an ongoing basis, the Board provides direction in order to move forward Pos Indonesia internalization of organizational culture refers to the values of the company and the implementation of the Work Ethics and Business Ethics in supporting the implementation of the spirit of good corporate governance. Based on both of these strengths and resources of the entire company will provide optimal benefits, both for the company and the state and to society wherever located Pos Indonesia.

BOC given directives to Pos Indonesia to continue efforts to build employee management system in accordance with the business strategy and implement transformational leadership for creating adaptive leaders to business changes.

Back Office Kantor Pos Kendari


Penerapan Tata Kelola

The Implementation of Good Corporate Governance

Di tahun 2013 komitmen Pos Indonesia dibidang tata kelola perusahaan (atau GCG) terus ditingkatkan sesuai standar best-practice yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GCG di Pos Indonesia telah mencapai standar yang cukup baik, antara lain dibuktikan oleh asesmen GCG yang dilakukan oleh BPKP dengan pencapaian skor 78,06 kategori cukup baik pada tahun 2012 .

Pos Indonesia in 2013 commitments in the field of corporate governance ( or GCG ) be increased according to the standard best practice is guided by the basic principles of good corporate governance which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Board of Commissioners considered that the implementation of GCG in Pos Indonesia has reached a fairly good standard, among others, evidenced by GCG assessment conducted by BPK with achieving a score of 78.06 good enough category in 2012.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Dewan Komisaris Pos Indonesia secara proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi. Selama tahun 2013, Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 kali. Dewan Komisaris juga mengadakan kunjungan kerja untuk meninjau langsung unit kerja maupun proyek yang sedang dibangun guna memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan.

In performing their duties, powers and duties, the Board of Commissioners Pos Indonesia proactively monitoring the performance of the Board of Directors. During the year 2013, the Board of Commissioners Board of Commissioners and Board of Directors meetings as much as 13 times. The Board also held a working visit to review the work unit or project that is being built to ensure that the planning and implementation as expected.

Berbagai perangkat dan kelengkapan tata kelola perusahaan seperti Kode Etik Perusahaan, Pakta Integritas dan Kebijakan Manajemen Risiko telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten. Dewan Komisaris memastikan pengawasan yang menyeluruh atas semua kegiatan Perusahaan, dibantu oleh peranan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Laporan hasil kerja masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut disajikan pada bagian lain Laporan Tahunan ini. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG di lingkungan Pos Indonesia telah mangacu pada garis-garis besar panduan tata kelola perusahaan yang direkomendasikan oleh Komite Nasional Kebijakan dan Governance (KNKG), dengan berbagai penyempurnaan yang terus dilakukan di tingkat pelaksanaannya.

Various devices and completeness of corporate governance such as the Code of Ethics, Integrity and Risk Management Policy has been established and applied consistently. BOC ensure thorough supervision over all activities of the Company, assisted by the role of the Audit Committee and Risk Management Oversight Committee and Investment Business. Report of the work of each Committee under the Board of Commissioners presented elsewhere in this Annual Report. Board of Commissioners believes that the implementation of GCG at Pos Indonesia has reffered the guide outlines the corporate governance recommended by the National Committee on Policy and Governance ( NCPG ), with a range of improvements that continued implementation level.



73

2013


Dalam tiga tahun terakhir, Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris telah melakukan berbagai penyempurnaan infrastruktur GCG yang bersifat mendasar (fundamental), menyeluruh (holistic) dan bersifat jangka panjang (strategic) di semua bidang, di antaranya :

1. Penyempurnaan dan pembaharuan hard and softstructure yang ada menuju infrastruktur yang sesuai best practices, termasuk peningkatan hard & soft structure Teknologi Informasi (IT). 2. Penyempurnaan sistem kerja internal yang ada menjadi proses bisnis yang memegang prinsip kecepatan, efektif, kesederhanaan dan fleksibel; 3. Penyempurnaan dan pembaharuan sistem pembinaan SDM dari sistem yang berorientasi pada pengawasan (controlling) menjadi sistem yang berorientasi pada nilai tambah (value added) melalui peningkatan kompetensi SDM, penetapan standar kinerja, dan cascading Key Performance Indicators (KPI) terhadap tingkat jabatan satu dan dua tingkat dibawah Direksi.

In the last three years, the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners has undertaken various infrastructure improvements GCG fundamental ( fundamental ), comprehensive ( holistic ) and long term ( strategic ) in all areas, including : 1.

2.

3.

Improvement and renewal of existing hard and softstructure towards appropriate infrastructure best practices, including improved hard and soft structure of Information Technology ( IT ). Completion of the internal workings of the existing system into business processes that hold the principle of velocity, effective, simplicity and flexible ; Improvement and renewal system of the human resource development oriented monitoring system (controlling) into system oriented value added (value added) by improving the competence of human resources, the establishment of performance standards, and cascading Key Performance Indicators ( KPI ) to the rank of one and two levels under the Board of Directors.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR)

Dewan Komisaris senantiasa memantau kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan perkembangan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial Perseroan saat ini menjadi perhatian terbesar dalam masyarakat. Dewan Komisaris selalu menekankan bahwa tanggung jawab sosial Perseroan (CSR) tidak sebatas pada budi baik (goodwill) semata, tapi mencerminkan seluruh kegiatan Perseroan. Dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari sekedar kontribusi secara sukarela, Pos Indonesia senantiasa berbagi ilmu dan teknologi melalui pemberian pelatihan kewirausahaan/bisnis, beasiswa serta pemasaran jasa pos.

2013

74



The Board of Commissioners of the Company is continuously monitoring the activities related to sustainable development. Social responsibility of the Company is currently the greatest concern in the community. BOC has always stressed that the company’s social responsibility (CSR) is not limited to the favor (goodwill) per se, but reflects all the activities of the Company. With the aim to achieve something more than just a voluntary contribution, Pos Indonesia continues to share knowledge and technology by providing entrepreneurial training / business, marketing scholarship and postal services.


Tugas dan Peran Dewan Komisaris

Task and Role of the Board of Commissioners Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya Perseroan pada umumnya baik mengenai Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Kegiatan Dewan Komisaris yang dilakukan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan yang dituangkan dalam RKAP/RJPP dalam bentuk melakukan reviu kinerja Perseroan secara periodik, memberikan rekomendasi dan persetujuan atas tindakan korporasi yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan pengawasan langsung proses produksi di lapangan. 2. Memastikan terselenggaranya praktik Good Corporate Governance (GCG) di Pos Indonesia sesuai dengan kaidah dan norma GCG yang berlaku umum. 3. Melaksanakan pengawasan jalannya sistem pengendalian internal Perseroan, dibantu oleh Komite Audit, hal ini untuk memastikan terselenggaranya pengendalian internal yang efektif serta mendorong sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pengawas, Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti seminar program pengembangan diri melalui keikutsertaan dalam acara seminar-seminar dan konferensi jasa pos dan logistik, serta kursus singkat yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga swasta maupun pemerintah.

The Board of Commissioners to supervise the course of the Company’s management policies the in general good of the Company made by Board of Directors as well as providing advice to the Directors, including the supervision of the implementation of the Company’s LongTerm Plan, Work Plan and Budget as well as the Company’s Articles of Association and the decision of the General Meeting of Shareholders, as well as legislation in force, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company. BOC activities undertaken during the year 2013 are as follows : 1. Direct, monitor and evaluate the implementation of the Company’s strategic policies as outlined in the CBP / RJPP in the form of conduct periodic review of the Company’s performance, provide recommendation and approval of corporate actions undertaken by the Board of Directors and the direct supervision of production processes in the field. 2. Ensuring the implementation of good corporate governance practices ( GCG ) at Pos Indonesia in accordance with the rules and generally accepted norms of good corporate governance. 3. Implement monitoring the course of the Company’s system of internal control, assisted by the Audit Committee, it is to ensure the effective implementation of internal control and reporting systems that encourage transparent and accountable. 4. In order to improve the effectiveness of supervisory duties, the Board always follows the seminar program of self-development through participation in events and conferences seminars postal services and logistics, as well as short courses held by the agencies / private organizations and government.



75

2013


Sepanjang tahun 2013, telah dilaksanakan kunjungan kerja Dewan Komisaris dan Komite ke unit pelaksana teknis (UPT) dan kantor area sebanyak 15 kali meliputi kunjungan ke kantor pos, kantor area, dan MPC termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta melakukan pertemuan dengan para karyawan.

Throughout the year 2013, has carried out a working visit to the Committee of the Board of Commissioners and the technical implementation unit ( UPT ) and 15 times the area office includes a visit to the post office, an office area, and the MPC including social facilities and public facilities as well as a meeting with the employee.

Pada tahun 2013, telah terjadi pergantian Komisaris yaitu Sdr. Harry Z Soeratin dan Sdr. Tumpak H Panggabean pada susunan dewan Komisaris Pos Indonesia. Saya mewakili Dewan Komisaris Pos Indonesia menghaturkan terima kasih atas sumbangsih beliau selama ini.

In 2013, there has been a change of Commissioner is Mr. Harry Z Soeratin and Mr. Tumpak H Panggabean on the composition of the Board of Commissioners Pos Indonesia. I represent the Board of Commissioners Pos Indonesia to thank him for the above contribution.

Di samping kegiatan rutin seperti tersebut di atas, Dewan Komisaris juga mengikuti kegiatan non rutin yaitu antara lain mengikuti seminarseminar dan konferensi, mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah Daerah serta masyarakat di sekitar area usaha pos yang terkait dengan kegiatan Perseroan, sehingga diharapkan tercapai hubungan yang harmonis dengan para stakeholders.

In addition to regular activities as mentioned above, the Board also follows the nonroutine activities that include seminars and conferences, meeting with community leaders, local government officials and the business community around the area of the post related to the activities of the Company, so that the relationship is expected to be achieved harmony with stakeholders.

Prospek ke Depan

Prospects for the Future Perseroan memiliki prospek usaha yang baik di masa mendatang terutama peningkatan produktivitas dibandingkan dengan best practice industri kurir dan logistik. Penggunaan teknologi informasi untuk kantor-kantor pos (termasuk kantor pos di kecamatan) serta penggunaan Portable Data Terminal (PDT) untuk efektivitas operasional sekaligus menambah pendapatan (lain-lain).

2013

76



The company has good business prospects in the future, especially the increase in productivity compared to best practices courier and logistics industry. The use of information technology for post offices (including the post office in the district) and the use of Portable Data Terminal (PDT) for operational effectiveness and increase revenue (others).


Penutup

Remarks

Pada kesempatan ini Komisaris mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero) atas prestasi yang telah dicapai pada tahun 2013. Upaya pencapaian target produktifitas, pendapatan, laba dan efisiensi biaya produksi tetap menjadi fokus Perseroan. Meskipun kelihatannya sederhana, tantangan ini sangat berat dan memerlukan waktu yang bertahap sebelum kemajuan signifikan tersebut tercermin dalam hasil operasional Perseroan. Komisaris yakin bahwa dalam kurun waktu enam belas tahun perjalanan PT Pos Indonesia (Persero) tentu telah memiliki keunggulan dalam pengetahuan serta kemampuan mengelola Perseroan jaringan postal dengan baik. Komisaris juga yakin bahwa PT Pos Indonesia (Persero) sangat menguasai core business-nya, sehingga produktivitas Perseroan pun menjelma menjadi yang terbaik di industrinya.

On this occasion Commissioner congratulated and expressed appreciation to the Board of Directors and all employees of PT Pos Indonesia ( Persero ) for achievements in 2013. Efforts to achieve the targets of productivity, revenue, profit and cost efficiency of production remains the focus of the Company. While it seems simple, this challenge is very heavy and requires a gradual time before significant progress is reflected in the operating results of the Company. Commissioner believes that in a period of sixteen years traveling PT Pos Indonesia ( Persero ) would have had an advantage in knowledge and ability to manage the Company’s postal network properly. Commissioner also believes that PT Pos Indonesia ( Persero ) is master of its core businesses, so that productivity Perseroanpun transformed into the best in the industry.

Akhirnya, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dalam mengelola Perseroan dengan sebaik- baiknya.

Finally, let us ask the Almighty God, may we always be given guidance and strength, so that we can carry out our duties in managing the Company as well as possible.

Di tahun-tahun yang akan datang, masih banyak hal yang perlu dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dilalui dan masih banyak peluang yang harus diraih untuk menciptakan nilai tambah bagi Perseroan guna melanjutkan kemajuan PT Pos Indonesia dalam merealisasikan visi dan misi-nya.

In the years to come, there are still many things that need to be done, there are still many challenges that must be passed and there are still many opportunities to be achieved to create added value for the Company to continue the advancement of PT Pos Indonesia in realizing its vision and mission.

Jakarta, April 2014 / April 2014 Atas nama Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) On behalf of Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero)


Komisaris Utama | President Commissioner Laporan Tahunan Annual Report


77

2013


Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners Basuki Yusuf Iskandar lulus Ph.D Interdisciplinary Study (Management Of Technology) dari Universitas Nashville Tennessee Amerika Serikat tahun 2000. Sebelumnya pada tahun 1987 ia mendapatkan gelar insinyur dari Teknik Sipil - Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar pernah menjabat Kepala Bagian Sistem dan Prosedur Kemitraan pada Biro Bina Kemitraan Usaha, Direktur Kebudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Direktur Pengairan dan Irigasi, dan Direktur Jenderal Pos dan Informatika. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 53 tahun.


Komisaris Utama President Commissioner

2013

78



Basuki Yusuf Iskandar Ph.D was graduated from Interdisciplinary Studies (Management of Technology) from the University of Nashville Tennessee United States in 2000. Earlier in 1987 he earned an engineering degree from Civil Engineering, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Prior to serve as a member of the Board of Commissioners of Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar was formerly as a Head of the Systems and Procedures Partnership of Bureau Community of Development Business Partnership, Director of Culture, Science and Technology, Director of Water and Irrigation, and the Director General of Post and Information Technology. He was 53 years old as of December 31, 2013.


Noor Ida Khomsiyati Komisaris Commissioner

Karyono Supomo, Pria kelahiran Cilacap, tahun 1951 selain menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia aktif pula menjadi Ketua Tim Pembangunan Rumah Sakit Pekerja di KBN Cakung. Pernah menjabat sebagai Direktur perusahaan pertanian dan kehutanan, Direktur Pembinaan IV (Kementerian Keuangan), Direktur perusahaan agro industri, Kepala Biro Perencanaan dan SDM (Kementerian BUMN). Pendidikan lain dalam negeri Kursus Good Corporate Governance di Price Water House Cooper dan Kursus Keterbukaan & Sistem Keuangan di Universitas Indonesia. Pendidikan Luar Negeri di Studi Banding Kawasan Berikat di Shanghai China dan Studi Banding Kawasan Industri di Rugau Shanghai China. Karyono Supono mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satla XX tahun dan Satyalancana Karya Satya XXX tahun di Departemen Keuangan. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 62 tahun.

Noor Ida Khomsiyati sebelum menjabat Sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia Beliau juga tercatat sebagai Kabag Pelayanan dan bantuan hukum I. Wanita yang berasal dari kota Pati ini Pada tahun 2005 telah menyelesaikan pendidikannya sebagai Sarjana Magister Manajemen Pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Beliau juga menyandang Gelar Sarjana Hukum lulus tahun 1995 di Universitas Diponegoro, Beliau pernah aktif sebagai Anggota Tim Pengacara Mentri BUMN, Anggota Tim Likuidasi PT Perkantoran dan Perhotelan Indonesia, Anggota Sekretariat Tim Kerja Penyusunan RUU BUMN, Ketua Tim Penyusunan sejarah nasionalisasi aser BUMN, Anggota Tim Privatisasi PT Garuda Indonesia (Persero), Anggota Tim Privatisasi PT Waskita Karya (Persero), Anggota Tim Privatisasi PT Semen Baturaja (Persero), Staf Dewan Komisaris PT PPI (Persero), Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 42 Tahun.

Before serving as a member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia, Noor Ida Khomsiyati also recorded as the Head of the First Legal Service and Assistance. Ida, who came from the town of Pati, has completed her studies as a graduated Master of Management at the University of Jakarta Raya Bhayangkara in 2005. She also holds a law degree graduating in 1995 at the University of Diponegoro, she was actively as a member of the team of lawyers the Minister of State-Owned Enterprises (SOE), The Liquidation Team Member of PT Office and Hospitality Indonesia Corporation, Member of the Secretarial of the Team Drafting the Bill of SOE’s, a Member of Diverting Teams which Form a Company of Perhutani, Sectoral Regulation Policy Team Member that Inhibit State-Owned Enterprises, a Member of Privatization Team of PT Waskita Karya (Corp.), a Member of Privatization Team of PT Semen Baturaja (Corp.), Board of Commissioner’s Staff of PT PPI (Corp.), She is 42 years old as of December, 31, 2013.

Karyono Supomo, born in Cilacap, 1951, in addition to serving as Independent Commissioner of PT Pos Indonesia, he is also active as a Chairman of hospital development for workers at KBN Cakung. Karyono has served as Director of agriculture and forestry company, Director of Development IV (Ministry of Finance), Director of Finance and General of Public Corporation (Perum) Jamkrindo, Head of Planning and Human Resources (Ministry of State-Owned Enterprises), Director of Administration and Finance of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). He followed courses of Good Corporate Governance at Price Water House Cooper, and Disclosure & Financial Systems Course at the University of Indonesia. He also followed the comparative study at Bonded Zone and at Rugau Industrial Zone in Shanghai, China. He was awarded Satyalancana Karya Satya XX Years and Satyalancana Karya Satya XXX Years in Treasury Departement. He is 62 years old by the end of December 2013.

Karyono Supomo Komisaris Commissioner



79

2013


Dedi Syarif Usman Komisaris Commissioner

Bambang Widianto, menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, Boston University dan Northeastern University. Selain menjadi anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Bambang Widianto adalah Deputi bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif di Tim Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dari Wakil Presiden, Dosen Pasca Sarjana Kebijakan Publik Nasional Institute (LAN), Dosen Program Pasca Perencanaan dan Kebijakan Umum di Universitas Indonesia. Membuat Sebagian besar dari Kebijakan Upah Minimum (Laporan Kerja, BAPPENAS, Jakarta, September 2003). “Reformasi Perlindungan Sosial Sistem di Negara deveoping Indonesia “, 20-21 Oktober 2011, Institut Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan, Ruhr-Univesitat, Bochum, JERMAN). Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 54 tahun.

2013

80



Noor Ida Khomsiyati

DEDI SYARIF USMAN Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Pos Indonesia Beliau juga masih menjabat sebagai Direktur kekayaan negara dipisahkan,DJKN-KEMEKEU. Dan Beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Gelora Bung Karno sejak 2012. Pria yang lahir pada tanggal 22 April 1965 ini mendapatkan gelar Master of Arts Economics dari University of Cororado at Denver,US dan lulus pada tahun 1998. Beberapa Jabatan yang pernah menjadi tanggung jawab Beliau yaitu sebagai Staf pada Biro PNP BUPLN, Kepala Seksi Piutang BBD Biro PNP BUPLN, Kepala Seksi Piutang Negara Perbankan KP3N Jakarta 1 BUPLN, Kepala KP2LN Tegal DJPLN, Kepala KP2LN Bandung II DJPLN, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat DJKN, Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN, Direktur Barang Milik Negara DJKN KEMENKEU. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 48 Tahun. Bambang Widianto graduated from Institut Teknologi Bandung, Boston University and Northeastern University. In addition to being a member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero), Bambang Widianto is a Deputy for Social Welfare and Poverty Alleviation/ Executive Secretary - National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) Office of the Vice President, Lecturer Graduate Program of Public Policy National Institute for Public Policy (LAN), and Lecturer Graduate Program of Planning and Public Policy - School of Economics University of Indonesia. . The Political Economy of Social Protection Reforms in Indonesia (Paper presented at The International Conference “Reforming Social Protection System in Indonesia Deveoping Countries”, October 20,21, 2011, Institute of Development Research and Development Policy, RUHRUnivesitat, Bochum, GERMANY). He is 54years old by the end of December 2013.

DEDI SYARIF USMAN in addition to serving as a member of the Board of Commissioners Pos Indonesia he also still served as Director of the Separated Wealth of Nations, DJKNKEMEKEU. And he also serves as a member of the Board of Trustees of Bung Karno Stadion Park since 2012. The man who was born on April 22, 1965 earned his Master of Arts in Economics from the University of Cororado at Denver, US, and graduated in 1998. He comes from the city of Bandung and has attended Training State Asset Management in TOKYO, Head of the Bureau of Accounts Receivable Section BBD PNP BUPLN, Head of the Country’s Banking Accounts Receivable Section KP3N Jakarta 1 BUPLN, Head of Tegal DJPLN KP2LN, Head of the Bandung II DJPLN KP2LN, Head of The organization and Governance of the Secretarial DJKN, Head of The organization and Internal Compliance Secretarial DJKN, Director of the State-Owned Property of DJKN KEMENKEU. He is 48 years as of December 31, 2013.

Bambang Widianto Komisaris Commissioner


Bobby Hamzar Rafinus Komisaris Commissioner

Bobby Hamzar RAFINUS selain menjabat sebagai Anggota Dewan komisaris PT. Pos Indonesia sejak Desember 2013, Beliau juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Fiskal Dan Moneter, Kementrian Koordinator Perekonomian per Januari 2013-Sekarang. Pria kelahiran 15 Januari 1961 pernah terdaftar sebagai mahasiswa di Columbia University dan lulus pada tahun 1995, Sarjana Teknik, Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota ITB Lulus Tahun 1987. Lembaga Administrasi Negara, Macroeconomic and financial Policy, IMF Institute,Washington, Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies, Georgia State University and World Bank Institute, Atlanta, pada tahun 2000, Beliau juga menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada Tahun 2010. Beliau juga tercatat aktif sebagai pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi hingga sekarang. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 52 Tahun.

Bobby Hamzar RAFINUS in addition to serving as a member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia from December 2013, he also served as Acting Deputy Coordinating Minister for Economic Coordination of Fiscal and Monetary Fields, the Ministry of Coordinating Economy from January 2013 to now. Born January 15, 1961, study at Columbia University and graduated in 1995. He is a Bachelor of engineering, Department of City Planning ITB and graduated in 1987. Institute of Public Administration, Macroeconomic Policy for Decision Macroeconomic and Financial Policy, IMF Institute, Washington, Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies, the Georgia State University and World Bank Institute, Atlanta, dan GlobalFinancial Crisis and reform Program at Harvard Institute for International Development,Boston. In addition to a wide range of training has followed, in 2000, he was also awarded Satyalancana Karya Satya 10 years and awards Satyalancana Karya Satya 20 years in 2010. He is also active as a teacher of STIA up to now. He is 52 years old as of December, 31, 2013



81

2013


Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Budi Setiawan Direktur Utama President Director

Pemegang Saham yang terhormat,

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan rahmat yang dilimpahkan-Nya, sehingga Pos Indonesia kembali mencapai kinerja yang menggembirakan pada tahun 2013, dan berhasil meningkatkan laba keuangan yang signifikan.

2013

82



Dear Shareholder, First of all we pray our praise and gratitude to God Almighty for all the blessings and graces bestowed on him, so Pos Indonesia will achieve an encouraging performance in 2013 , and succeeded in significantly increasing the financial profit.


Kinerja Pos Indonesia tahun 2013 secara umum mencapai hasil yang baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil kinerja yang lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 serta melampaui target RKAP tahun 2013. Perusahaan telah melaksanakan RKAP 2013 dengan menunjukkan laba konsolidasian sebelum pajak sebesar Rp 317,00 Milyar atau 100,01% di atas target laba sebesar Rp 316,96 Milyar dan meningkat 49,29% dari laba konsolidasian sebelum pajak tahun 2012 sebesar Rp 212,33 Milyar.

Pos Indonesia’s performance in 2013 is generally achieved good results. It can be seen from the higher performance than the realization in 2012 and exceeded the target of CBP in 2013. The Company has implemented the CBP 2013 and show consolidated profit before tax of Rp 317.00 billion or 100.01 % above the target profit of Rp 316.96 billion, and rose 49.29 % of the consolidated profit before tax in 2012 of Rp 212.33 billion

Dilihat dari tingkat kesehatan BUMN, Pos Indonesia tetap digolongkan sebagai perusahaan dengan kategori sehat (A) sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: KEP-100/MBU.10/2002. Nilai bobot tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2013 adalah sebesar 79,50 dengan kualifikasi “SEHAT” kategori A. Kinerja kesehatan perusahaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2012 sebesar 75,00 kualifikasi “SEHAT” kategori A. Sedangkan untuk pencapain KPI meraih predikat “Baik” A-2. Judging from the level of health of SOE, Pos Indonesia remains classified as a company with a healthy category ( A ) according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number: KEP-100/MBU.10/2002 . Weighted value of soundness Company in 2013 amounted to 79.50 with a qualifying “HEALTHY” – “A” category. Performance of corporate wellness is higher than the achievement in 2012 of 75.00, qualifiers “HEALTH” – “A” category. As for KPI achievement, the Company has awarded as “Good” A - 2

Kinerja perusahaan

Performance of the Company Kebijakan strategis yang kami lakukan untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan pada tahun 2013 adalah dengan melakukan “Extend Core Business” atau melakukan ekspansi terhadap bisnis inti dengan implementasi beberapa enabling projects seperti perbaikan struktur pasar di bisnis suratpos dan paketpos serta memperluas layanan di bisnis jasa keuangan. Beberapa kebijakan yang dilakukan, yaitu melakukan business strengthening pada tiga fondasi bisnis utama (core business) yakni suratpos dan paketpos, logistik melalui anak perusahaan dan jasa keuangan. Di samping bisnis inti tersebut, perusahaan juga telah menetapkan pengelolaan non core business secara optimal dengan lebih mengefektifkan utilitas aset yang dimiliki perusahaan, baik dalam wadah bisnis properti ataupun bisnis lainnya serta pengelolaan cash management oleh Unit Treasury.

Strategic policy that we do to support the achievement of corporate goals in 2013 is to do “Extend Core Business “ or expanding the core business by enabling the implementation of several projects such as improvements in market structure in mail and parcel business and expand services in the financial services business . Some policies are carried out , which is doing business strengthening to the foundations of three major business (core business ) namely mail and parcel, logistics business through its subsidiaries, and financial services. In addition to the core business, the company also has set the management of non-core business to further streamline the optimal utility assets owned by the company, either in property business or other business as well as managing the cash management by the Treasury Unit.



83

2013


Perusahaan telah mengimplementasikan dan menyajikan laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan terkini (Konvergensi IFRS). Perusahaan mengkonsolidasikan 2 (dua) laporan Anak Perusahaan yaitu PT. Bhakti Wasantara Net (BWN) dan PT. Pos Logistik Indonesia (PLI). Laporan keuangan konsoloidasian Pos Indonesia tersebut telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro dan Handayani (Grant Thornton) selaku Auditor Independen, dengan opini KAP yang diperoleh adalah wajar tanpa pengecualian.

2013

Pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp 4.174,90 Milyar atau 90,37% dari RKAP sebesar Rp 4.620,02 Milyar. Pencapaian pendapatan usaha pada tahun 2013 ini mengalami kenaikan sebesar 25,15%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012. Sebagaimana tahun - tahun sebelumnya, kontribusi pendapatan usaha terbesar masih berasal dari pendapatan bisnis Surat dan Paket serta Jasa Keuangan masing-masing sebesar 53,15% dan 34,22%. Pendapatan surat dan paket tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 2,2 Trilyun atau 88,94% dari target RKAP sebesar Rp 2,5 Trilyun, namun masih mengalami kenaikan sebesar 18,62% bila dibandingkan realisasi tahun 2012. Pendapatan Jasa Keuangan sebesar Rp 1,448 Trilyun atau 97,88% dari RKAP 2013 sebesar Rp 1,480,20 Milyar, atau mengalami kenaikan 26,42% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012.

84



The Company has implemented and presents the consolidated financial statements in 2013 according to the latest Financial Accounting Standards (IFRS Convergence). The Company consolidates two (2 ) Subsidiary report as PT . Bhakti Wasantara Net (BWN) and PT Pos Logistics Indonesia (PLI). Pos Indonesia consolidated financial statements have been audited by KAP Gani Sigiro and Handy ( Grant Thornton ) as Independent Auditor, obtained by KAP opinion is unqualified.

Operating revenues of PT Pos Indonesia (Persero) in 2013 reached Rp 4,174.90 billion or 90.37 % from Rp 4620.02 billion CBP. Achievement of operating revenues in 2013 increased by 25.15 %, when compared with the year 2012. As the previous year, the biggest contribution revenue still comes from mail and parcel business revenue as well as the Financial Services which respectively are 53.15 % and 34.22 %. Mail and Parcel revenue realized in 2013 amounted to Rp 2.2 trillion or 88.94 % of the CBP target of Rp 2.5 trillion, but is still an increase of 18.62 % when compared to the year 2012. Financial Services revenue of Rp 1.448 trillion or 97.88 % of the CBP in 2013 of Rp 1,480,20 billion, or 26.42 % increase when compared to the realization in 2012.


Di Indonesia, industri pos juga telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai antara lain oleh menurunnya volume pengiriman surat domestik dan perubahan regulasi pemerintah. Di lain pihak, perubahan regulasi pemerintah di bidang pos menyebabkan persaingan antar penyelenggara pos di Indonesia. Oleh karena itu, Pos Indonesia diharapkan dapat menyesuaikan diri berkaitan dengan adanya perubahan di atas.

In Indonesia, the postal industry has also undergone a change. It is characterized among other things by a decrease in the volume of domestic mail delivery and changes in government regulation . On the other hand, changes in government regulation led to competition among postal mail providers in Indonesia. Therefore, Pos Indonesia is expected to adjust to the changes associated with the above.

Untuk membangun perusahaan jaringan ke depan, perusahaan menggunakan referensi keberhasilan transformasi administrasi pos dunia menjadi perusahaan sukses dalam pemanfaatan pengembangan jaringan pelayanan, pengembangan layanan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

To build a network company in the future, the company uses the successful transformation of the world postal administrations as reference in becoming successful companies in the utilization of network development services and human resource development.

Menghadapi pasar surat yang mulai jenuh, pasar paket dan logistik yang terus tumbuh, jasa transaksi keuangan yang makin ketat persaingannya, dan meningkatnya perdagangan secara on-line sehingga permintaan akan jasa distribusi/ pengantaran makin tingi, di masa depan Pos Indonesia diarahkan untuk mampu menjadi perusahaan jaringan terbesar di Indonesia. Keberadaan Pos Indonesia sebagai perusahaan jaringan dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur, konektivitas dan jasa yang terintegrasi didukung teknologi. Perbaikan pada infrastruktur jaringan antara lain on-line kantor pos dan perbaikan sistem aplikasi bisnis telah mampu meningkatkan kemampulabaan perusahaan sejak tahun 2009.

Facing saturated mail markets, parcel and logistics market continues to grow, financial transaction services increasingly tough competition, and increased trade on-line so that the demand for service distribution / delivery increasingly steeper, Pos Indonesia in the future is able to be directed to Indonesia’s largest networking companies. Pos Indonesia as a network company emphasized on the development of infrastructure, connectivity and services that are integrated and supported technologies. Improvements in network infrastructure, among others, on-line post office and improvements of business application systems has been able to improve the profitability of the company since 2009.



85

2013


Prospek usaha

Business Prospects Pos Indonesia, perusahaan milik rakyat Indonesia, turut menunjang percepatan pemerataan pembangunan, dengan semakin terhubungnya nusantara melalui layanannya. Salah satu bukti nyata dari kontribusi jaringan Pos Indonesia ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan (unbanked population). Hal ini sejalan dengan program financial inclusion bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan. Pengembangan bisnis jasa keuangan Pos Indonesia melalui skema kerja sama dengan perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya akan meningkatkan akses dan ragam layanan jasa keuangan bagi masyarakat luas. Financial inclusion mendorong peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Kontribusi Pos Indonesia untuk membantu pemerintah dalam memeratakan pembangunan dan menciptakan financial inclusion menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu motor penggerak perekonomian (engine of growth) Indonesia.

Direksi dan segenap jajaran manajemen Pos Indonesia menyadari perlunya memperkuat posisi perusahaan menjadi trusted postal service company. Setelah 268 tahun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa postal yaitu pengiriman berita, barang, dan uang, Pos Indonesia saat ini telah menjadi perusahaan yang berhasil mengembangkan bisnis postal menjadi bisnis yang tumbuh pesat. Di bidang pengiriman berita, saat ini tidak saja melalui pengiriman fisik namun juga memiliki kapabilitas pengiriman data secara elektronik, kemampuan mencetak, meng-insert dan melakukan antaran dalam satu rangkaian proses. Demikian pula di bidang jasa keuangan telah terjadi pekembangan yang sangat signifikan, sehingga banyak mitramitra biller menggunakan kemampuan layanan bisnis keuangan Pos Indonesia untuk menerima pembayaran, distribusi uang dan remitansi. Kemampuan ini akan terus dikembangkan ke depan sehingga memperkuat posisi perusahaan

2013

86



Pos Indonesia, the company belongs to the people of Indonesia, contributed to the acceleration of equitable development, with increasingly interlinked through its services nationwide. One of the clear evidence of the contribution of Pos Indonesia network is organizing financial services to people who have not been touched by banking services (unbanked population). This is in line with the financial inclusion program for people who have not had access to financial services. Pos Indonesia’s financial service Business Development through cooperation scheme with banking companies and other financial institutions will increase access and diversity of financial services for the wider community. Financial inclusion boost the economy and standard of living. Pos Indonesia contributions to assist the government in distributing development and creating financial inclusion makes Pos Indonesia as one of the motor of the economy (engine of growth) in Indonesia.

Directors and all levels of management of Pos Indonesia realizes the need to strengthen the company’s position to be trusted postal services company. After 268 years as a company engaged in the field of postal services such as the delivery of news, goods, and money, Pos Indonesia has become a company that successfully developed a postal business into growing business rapidly. In the field of news delivery, this time not only through physical delivery but also has the capability of sending data electronically, print capabilities, and inserting the conduct of delivery in a series of processes. Similarly in the field of financial services has taken place a very significant developments, so many biller partners using financial business services capabilities of Pos Indonesia to receive payment, the distribution of money and remittances. This capability will be developed to strengthen the position so that the company as a network corporation. The company currently has 4,067 post offices, and will be programmed


sebagai perusahaan jaringan. Perusahaan saat ini memiliki 4.076 kantor pos, dan ke depan diprogramkan akan menjadi mencapai 7.500 sampai dengan 10.000 kantor di akhir tahun 2018. Kantor-kantor tersebut akan terhubung secara fisik dan on-line yang akan mengukuhkan Pos Indonesia sebagai perusahaan jaringan layanan terluas dan terhandal di Indonesia.

next to reach 7,500 up to 10,000 office at the end of 2018. The offices will be connected physically and on-line that will strengthen the company Pos Indonesia as the largest and most reliable service network in Indonesia.

Mengembangkan perusahaan dari single company menjadi multi companies. Hasil kajian Booz&Co., dan kajian penyelarasan yang dilakukan Ernst & Young Indonesia (EYI), diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan bisnis perusahaan ke depan perlu dilakukan secara lebih fokus pada masingmasing bisnis. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan daya saing yang tinggi melalui organic growth dan in-organic growth. Sebagai wujud perusahaan menjadi multi companies, perusahaan pada awal tahun 2012 telah membentuk PT Pos Logistik Indonesia dan pada akhir tahun 2013 telah dibentuk anak perusahaan PT Pos Properti.

From Booz & Co. study results and alignment study conducted by Ernst & Young Indonesia ( EYI ), it is concluded that managing the future of the company’s business needs to focus on each business. This meant that the company should increase its high competitiveness through organic growth and in-organic growth. As a firm which has an intention to be multiple companies, in early 2012 the company has formed PT Pos Logistik Indonesia and at the end of 2013 the company has established PT Pos property as a subsidiary.

Mempertimbangkan prospek bisnis perusahaan yang tetap tumbuh, kami juga akan merevitalisasi layanan yang selama ini telah dijalankan, kemudian akan ditambah dengan dua lini bisnis baru, yaitu bisnis ritel dan bisnis properti. Pembentukan bisnis ritel dan properti sebagai unit usaha baru, akan melengkapi 3 portofolio bisnis yang sudah ada, yaitu bisnis surat dan paket pos, bisnis logistik, dan bisnis jasa keuangan. Kedua bisnis baru tersebut diposisikan sebagai engine growth untuk peningkatan pendapatan dari lini bisnis baru.

Kantor Pos Pariaman Pariaman Post Office

Considering the business prospects of the company continue to grow, we will also revitalize the service which has been run, then added with two new lines of business, namely retail and property businesses. Formation of the retail business and property as a new business unit, will complement the 3 existing portfolio of businesses, namely mail and parcel post business, logistics business, and financial services business. Both of the new business is positioned as a growth engine for the increase in revenue from new business lines.



87

2013


Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Corporate Governance

Pos Indonesia bertekad untuk menjalankan Perusahaan dengan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan best practice perusahaan kelas dunia, memegang teguh moral dan etika pengelolaan yang sehat, tanpa meninggalkan asas profesionalisme. Kami berusaha senantiasa memperbaiki tata kelola perusahaan dengan membangun sistem-sistem manajemen di organorgan yang ada pada perusahaan. Diharapkan semua organ yang ada mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing secara transparan, accountable, responsible, independent, dan fair (TARIF).

Pos Indonesia is determined to run the company with good governance principles in accordance with the best practices of world-class companies, uphold moral and ethical of healthy management, without abandoning the principle of professionalism . We are constantly trying to improve corporate governance by building management systems in the organs that exist in the company . It is expected that all existing organ is able to perform the role and responsibilities in a transparent, accountable, responsible, independent, and fair ( TARIF).

Program lain adalah melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi GCG dan Code of Conduct dilakukan melalui media, baik Wahana Pos maupun web Pos Indonesia, serta sosialisasi langsung khususnya mengenai Program Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan para pegawai di Pos Indonesia maupun sosialisasi terhadap stakeholders. Dan pada kesempatan itu, Direksi dan Dewan Komisaris disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK menandatangani komitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pos.

Another programme is perform activities of socialization. Socialization of GCG and the Code of Conduct is done through the media, both the post and the postal web-Probe Indonesia, as well as direct socialization especially concerning Gratuities Control Program by the Corruption Eradication Commission (KPK) to the Board of Commissioners, Board of Directors, and the officers in Pos Indonesia as well as socialization of Postal stakeholders. And on that occasion, the Board of Directors and Board of Commissioners witnessed by Director Gratuities KPK signed a commitment to implement a control of gratification in Pos Indonesia environment.

Pada tahun 2013, beberapa program penerapan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan adalah antara lain merevisi kebijakan-kebijakan Tata Kelola seperti Panduan Penerapan GCG (Code of Corporate Governance), Board Manual, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) serta membuat draft kebijakan Whistleblowing System (WBS) dan draft kebijakan Pengendalian Gratifikasi (bekerjasama dengan KPK).

2013

88



By 2013, some corporate governance implementation programme has been implemented. The activities undertaken are, among others, revise policies such as Governance Guide implementation of GCG (Code of Corporate Governance), Board manuals, guidelines for Ethical Business Conduct (Code of Conduct) as well as create a Whistleblowing Policy draft System (WBS) and Gratuity Control policy draft (in collaboration with the KPK).


Direksi sangat berkomitmen terhadap penerapan GCG, antara lain dengan menindaklanjuti kekurangan-kekurangan pada hasil assessment GCG tahun 2012 dengan melakukan perbaikan pada AOI (area of improvement), berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan mitra sesuai dengan prinsip-prinsip TARIF, mentaati Code of Conduct dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, yang ditandai dengan melakukan penanda-tanganan bersama pernyataan komitmen antara Direksi dan mitra kerja Pos, mengikuti kegiatan peratingan GCG (CGPI) yang diadakan oleh IICG dan PT Pos Indonesia (Persero) meraih penghargaan sebagai “Perusahaan Terpercaya” (Indonesian Trusted Company), serta berkomitmen mengikuti kegiatan Roadmap BUMN Bersih (BUMN) yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN.

The Board of Directors is committed to the implementation of GCG, among others with follow up deficiencies on the results of assessment of GCG in 2012 by doing repairs in AOI (area of improvement), committed to cooperating with partners in accordance with the principles of TARIF, to obey the Code of Conduct and did not receive a gratuity in any form, marked by signing a joint statement of commitment between directors and partners, following the rating of GCG (CGPI) which is held by PT Pos Indonesia and IICG. Pos Indonesia won the award as a “trusted company” (Indonesian Trusted Company), and is committed to follow the Roadmap SOEs administered by the Ministry of STATE-OWNED ENTERPRISES.

Manajemen Risiko yang efektif dapat membantu Perusahaan dalam usahanya untuk menghindari atau paling tidak meminimalkan kerugian potensial (potential loss), biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan, mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif dan dapat meningkatkan shareholder value. Direksi telah menyusun pedoman umum manajemen risiko yang perlu ditaati oleh seluruh insan Pos Indonesia. Direksi berkomitmen untuk mengembangkan budaya sadar risiko (risk consciousness) pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Effective risk management can help companies in an attempt to avoid or at least minimize the potential losses, costs which are compelled to be issued, maintaining a conducive work environment and can enhance shareholder value. Board has compiled a general risk management guidelines that need to be adhered to by all employee of Pos Indonesia. The Board of Directors is committed to developing a culture aware of the risk (risk consciousness) at all levels of the Organization, among others, include an adequate communication to all level of the Organization on the importance of effective internal control.

Sejalan dengan tata kelola perusahaan, Direksi juga mempertimbangkan dengan sungguhsungguh aspek risk management yang harus diantisipasi seluruh karyawan Pos Indonesia. Situasi lingkungan eksternal dan internal perusahaan mengalami perkembangan yang diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi aktivitas usaha perusahaan. Terlebih dengan semakin tumbuhnya bisnis jasa keuangan yang dikelola Pos Indonesia. Semakin kompleksnya risiko terhadap Perusahaan tersebut meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan risiko yang efektif dan komprehensif.

In line with corporate governance, the Board of Directors also consider seriously the aspect of risk management that should be anticipated all Postal employees throughout Indonesia. External and internal environment situation of companies has been experiencing developments that followed by the increasing complexity of risks for the business activities of the company. What’s with the growth of the financial services business that managed by Pos Indonesia. Increasingly complexity of risks to the company make the increasing needs for healthy governance practices including the implementation of risk management that is effective and comprehensive.



89

2013


Perubahan Komposisi Dewan Direksi

Changes in Composition of the Board of Directors Pada tahun 2013 terdapat perubahan komposisi Direksi dengan perubahan jumlah anggota Direksi dari semula 7 (tujuh) orang menjadi 5 (lima) orang. Pemegang Saham melakukan perubahan susunan Direksi berkaitan dengan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama telah memasuki akhir masa jabatan. Dalam kaitan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para Direksi yang mengakhiri masa jabatannya, yaitu I Ketut Mardjana selaku Direktur Utama dan Sukatmo Padmosukarso selaku Wakil Direktur Utama atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan kepada Pos Indonesia. Saat laporan tahunan ini disusun, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Direksi baru, yaitu Budhi Setyawan selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan.

2013

90



By 2013 there is a change in the composition of the Board of Directors with the change of the number of members of the Board of Directors from the 7 (seven) to 5 (five) persons. Shareholders made changes the Board relating to that the President and the Vice President has entered the end of the term. In this regard, we convey appreciation and gratitude to the Board of Directors which put an end to his tenure, i.e. I Ketut Mardjana as President Director and Sukatmo Padmosukarso as Vice President upon the hard work and dedication that has been given to Pos Indonesia. When this annual report is organized, we also say Welcome to new Directors, namely Budhi Setyawan as Director of the Technology and Financial Services.


Ucapan Terima Kasih

Acknowledgements

Atas nama Direksi, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris Pos Indonesia atas bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada konsumen, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai atas dedikasi, loyalitas yang tinggi, semangat kebersamaan dan kerja keras serta keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi Pos Indonesia, saat ini dan di tahun-tahun yang akan datang.

On behalf of the Board of Directors, our thanks and highest appreciation to the Shareholders and the Board of Commissioners of Pos Indonesia for guidance and coaching that has been given. Not forgetting we also like to thank and appreciation to our customers, business partners and other stakeholders for their support and confidence they have placed.

Finally, we would like to thank all levels of employees for their dedication, high loyalty, the spirit of togetherness and hard work and the desire to provide the best for Pos Indonesia, today and in the years to come.

Jakarta, April 2014 / April 2014 Atas nama Dewan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) On behalf of Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero)

Budi Setiawan

Direktur Utama | President Director



91

2013


Profil Direksi Profile of the Board of Directors Budi Setiawan adalah lulusan Master of Applied Finance University of Western Sydney Australia pada tahun 1998. Beberapa jabatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya adalah Senior Vice President Jasa Keuangan, Senior Vice President Treasury di PT Pos Indonesia. Budi Setiawan juga pernah menjadi anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos Indonesia serta Komisaris pada PT Bhakti Wasantara Net. Budi sempat bertugas sebagai Ketua Komite Kerja bidang Keuangan Komite Penyehatan Pos Indonesia, Ketua Tim Kajian Bersama Strategis Perusahaan, Ketua Komite Kerja Bidang Jasa Keuangan, dan Komite Penyehatan Perusahaan. Pria kelahiran Magelang tahun 1963 ini mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Australia (Ausaid Program) untuk Post Graduate Program pada tahun 1997 serta mendapatkan penugasan khusus International Postal Service di Bangkok, Thailand. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 50 tahun. Budi Setiawan was graduated of Master of Applied Finance University of Western Sydney Australia in 1998. Some of the positions that had become his responsibility were the Senior Vice President of Financial Services, Senior Vice President Treasury at PT Pos Indonesia. Budi Setiawan has also been a member of the Supervisory Board of the Retired Fund of Pos Indonesia and Commissioner of PT Bhakti Wasantara Net. Budi had served as Chairman of the Working Committee on Financial Sector Restructuring Committee of Pos Indonesia, Chairman of the Company Joint Strategic Assessment Team, Chairman of the Working Committee on Financial Services Sector, and Corporate Restructuring Committee. The man who was born in Manila in 1963 received a scholarship from the Government of Australia (Ausaid Program) for the Post graduate Program in 1997 and get a special assignment of the International Postal Service in Bangkok Thailand. He is 50 years old by the end of December 2013.

Budi Setiawan

Direktur Utama President Director

2013

92



Laporan kepada Pemegang Saham Report to Shareholders Tavip Parawansa sebelum menjabat Direktur Keuangan Pos Indonesia adalah Risk Management Credit Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Direktur Utama pada PT Mentari Multimedia (M2V) serta Dewan Komisaris pada PT Mentari Multimedia (M2V). Pria kelahiran Jakarta tahun 1964, berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Krinadwipayana. Tavip Parawansa telah mengikuti beberapa training di bidang perbankan antara lain: BII Management Developing Program, Brand Positioning & Direct Marketing di Bangkok, Bank Marketing Management Program, Super Service Exellence, Risk Management Guidelines for Indonesian Banking, dan Thomas International Assessment Training. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 49 tahun.

Tavip Parawansa was a Credit Risk Management Officer at Bank Restructuring Agency (BPPN) before he serves as Finance Director Pos Indonesia, He was also as the Director of the PT Mentari Multimedia (M2V) and the Board of Commissioners of PT Mentari Multimedia (M2V). He was born in Jakarta, 1964, earned a degree in Economics Management from the Universitas Krinadwipayana. Tavip Parawansa had attended some training in banking, among others: BII Developing Program Management, Direct Marketing & Brand Positioning in Bangkok, Bank Marketing Management Program, Super Service Excellence, Risk Management Guidelines for Indonesian Banking, and Thomas International Assessment Training. He is 49 years old by the end of December 2013.

Tavip Parawansa Direktur Keuangan Director of Finance Entis Sutisna sebelum menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah Kepala Wilayah Usaha Pos Regional Jabodetabek dan Banten serta Kepala Pusat Perencanaan dan Transformasi Perusahaan. Penerima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan tahun 1993 dan meraih gelar MM bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1994. Pernah mengikuti beberapa pelatihan bidang perposan dan Postal Management Course di Bangkok. Penugasan khusus yang pernah dilakukan antara lain mengikuti Direct Mail 97 Exhibition di Singapura hingga Studi Strategis uar Negeri Lemhannas Republik Indonesia. Pria kelahiran Batujajar tahun 1960 ini, mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 53tahun.

Entis Sutisna Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs

Before serving as Director of Human Resources and General, Entis Sutisna was the Head of Post Regional Business of Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) and Banten, he was also the Head of Planning and Corporate Transformation. The Satya Lencana Wira Karya recipient of the President of Republic of Indonesia was listed as a student of Advanced Pos Higher Education (Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan) in 1993 and earned MM degree Management of Universitas Gadjah Mada in 1994. He had attended some post activities training and Postal Management Course in Bangkok. Special assignment ever undertaken for him, among others, following the Direct Mail 97 Exhibition in Singapore to Foreign Strategic Studies of institutions of national defense of the Republic of Indonesi. He was born in Batujajar, awarded Satya Lencana Wira Karya of the President of the Republic of Indonesia. He is 53 years old by the end of December 2013. Laporan Tahunan Annual Report


93

2013

Laporan kepada Pemegang Saham Report to Shareholders Ismanto lahir di Jua-Jua, Sumatera Selatan tahun 1963. Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi Surat Pos dan Logistik Kepala Wilayah Usaha Pos Regional Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria lulusan S2 Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Bandung ini pernah menjabat Sekretaris pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia. Penugasan khusus yang pernah dilakukannya antara lain: Kunjungan program MM STMB di Singapura dan Malaysia, Organization Transformation di Jakarta, Implementation of Train Post di Bangkok dan Project Body of Knowledge di Bandung. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 50 tahun.

Ismanto born in Jua-Jua, South Sumatra in 1963, before serving as Director of Postal Letter Operations and Logistics, he was the Regional Postal Chief of Region of Central Java and Yogyakarta. He obtained master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen Bandung had served as the Secretary in Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia. The assignments he has done among others: STMB MM visit program in Singapore and Malaysia, Organization Transformation in Jakarta, Implementation of Train post in Bangkok and the Project Body of Knowledge in Bandung. He is 50 years old by the end of December 2013.

Ismanto Direktur Surat dan Paket Director of Mail and Parcel Budhi setyawan Sebelum menjabat Direktur Informasi Dan Teknologi dan Keuangan adalah Senior Vice President Of Information Technology. Pada tahun 2010 Pria yang lahir pada tanggal 28 agustus 1974 ini berhasil menyelesaikan studinya di Seoul National University. Budhi setyawan berasal dari kota Nganjuk pernah tercatat sebagai mahasiswa STT Telkom Bandung dan menyelesaikan studinya pada tahun 1997, dan pada tahun 2002 Beliau tercatat telah menyelesaikan program S2 Management Industri di ITB. Hingga saat ini beliau masih aktif mengajar sebagai Dosen tetap di salah satu fakultas Universitas Katolik Parahyangan. Beberapa jabatan di Pos Indonesia yang pernah menjadi tanggung jawabnya adalah sebagai Vice President of Technology Planning, Head of E-Business Unit, IT Coordinator – Change Management/Corporation Transformation,Business Process Analyst,Network Operation Center Group Leader, System Analyst, IT Eningeer, dan Sofware Engineer. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 39 Tahun.

Before becoming Director of Information and Technology and Finance, Budhi setyawan is a Senior Vice President of Information Technology. In 2010, the man who was born on 28 August 1974 was successfully completed his studies at Seoul National University. Budhi is derived from the city of Nganjuk and ever recorded as a freshman STT Telkom Bandung and completed his studies in 1997, and in 2002 he has completed the postgraduated program of industrial Management in ITB. To this day he is still active as a teaching Professor in one of the faculties of Parahyangan Catholic University. Some of the job duty in Pos Indonesia who used to be his responsibility was as Vice President of Technology Planning, Head of E-Business Unit, IT Coordinator – Change Management/ Corporation Transformation, Business Process Analyst, Network Operation Center Group Leader, System Analyst, IT Engineer, and Software Engineer. He is 39 years old as of December 31, 2013.

2013

94



Budhi Setyawan

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Director of Technology and Financial Services


Setyo Riyanto meraih Doktor Pemasaran dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2002. Sebelum terpilih menjadi Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, ia pernah menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan Direktur PT Prima Yasa Eduka. Pria kelahiran Jakarta tahun 1962 ini adalah anggota peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan bisnis serta Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran. Beberapa jabatan di Pos Indonesia yang pernah menjadi tanggung-jawabnya adalah sebagai Fungsional Perusahaan Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Proyek Restrukturisasi Perusahaan, Fungsional Perusahaan Bidang Penerapan Manajemen Mutu Terpadu, Fungsional Perusahaan Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Tim Implementasi Penyempurnaan Organisasi, Kepala Proyek Optimalisasi Kapasitas Pusat Pelatihan dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta tugas belajar pada Pendidikan Tinggi Pos Indonesia serta MM pada Universitas Gadjah Mada. Jabatan organisasi profesi yang pernah disandangnya adalah sebagai Director Professional Certification, Indonesia Marketing Association, Chapter Jawa Barat. Usia pertanggal 31 Desember 2013 adalah 51 tahun.

Setyo Riyanto earned a Marketing Doctorate Degree from the Universitas Padjadjaran Bandung in 2002. Before elected as Director of Marketing and Business Development, he had become Chairman Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia and Director of Yasa Prima Eduka. He was born in Jakarta in 1962, was a researcher fellow at the Center for Research and Development Business and Community Services Agency of Universitas Padjadjaran. He had served several positions in Pos Indonesia, was as the the member of Company Functional of Organization Field and Human Resources, the member of Corporate Restructuring Project, the member of the Company Functional of Area Application of Integrated Quality Management, the member of Functional Corporate of Organizations Sector and Human Resources, Organizational Improvement Implementation Team Coordinator, the Head of Capacity Optimization Project Training Center and Head of Planning and Business Development. He was also assigmented to learn in Pendidikan Tinggi Pos Indonesia and MM at the Universitas Gadjah Mada. The position of professional organizations that he had assumed was a Director of Professional Certification, Indonesia Marketing Association, Chapter of West Java. He is 51 years old by the end of December 2013.

Setyo Riyanto Direktur Ritel dan Properti

Director of Retail and Property



95

2013


Tanggung Jawab Laporan Tahunan Annual Report Accountability Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pelaporan

Reporting Responsibility

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari Laporan Tahunan ini berikut laporan keuangan dan informasi keuangan lain yang terkait.

The Board of Commissioners and the Board of Directors hereby declare to take full responsibility of the truth of the contents of this Annual Report including the financial report and other relevant financial information.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Basuki Yusuf Iskandar Komisaris Utama President Commissioner

Karyono Supomo

Bambang Widianto


Komisaris


Noor Ida Khomsiyati

Dedi Syarif Usman

Komisaris

Commissioner

Commissioner

Komisaris

Commissioner

Bobby Hamzar Rafinus Komisaris

Commissioner

2013

96




Direksi

Board of Directors

Budi Setiawan Direktur Utama President Director

Ismanto

Tavip Parawansa

Direktur Surat dan Paket Director of Mail and Parcel

Direktur Keuangan Director of Finance

Setyo Riyanto

Entis Sutisna

Direktur Ritel dan Properti Director of Retail and Property

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs

Budhi Setyawan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Director of Technology and Financial Services



97

2013

Pembahasan dan Analisis Manajemen Management Discussion and Analysis

I think about all my successes and failures, and sometimes the failures stick in your head as much as the wins. But you do move on. - Frank Lampard


Tinjauan Industri Industrial Review

Tinjauan Industri Pos Dunia Dalam sejarah perkembangannya, industri pos merupakan industri kurir yang bertugas melakukan penyampaian berita tertulis dari pengirim kepada penerima, produknya disebut surat. Perkembangan industri persuratan pada mulanya merupakan industri strategis dan penting bagi masyarakat dan pemerintahan mengingat saat itu teknologi telekomunikasi belum berkembang. Dapat dikatakan pada waktu itu industri kurir berkonvergensi dengan industri komunikasi sampai lahirnya telepon dan telegraf. Perkembangan industri komunikasi dan telekomunikasi telah membawa dampak besar bagi industri kurir, terutama surat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Universal Postal Union, volume surat konvensional global mengalami penurunan sebesar 57 miliar dari tahun 2006 ke tahun 2010. Selain itu, hasil analisa yang dilakukan oleh International Post Corporation menunjukan adanya kemungkinan yang tinggi untuk penurunan volume tersebut dalam 15 tahun yang akan datang. Dengan demikian, tantangan utama di dalam dunia pelayanan jasa pos saat ini adalah sebagai berikut :

1. Mengestimasi volume surat-menyurat konvensional (via pos dan kurir) di kemudian hari. 2. Adanya persaingan yang ketat antara jasa layanan pos dan kurir swasta. 3. Perkembangan teknologi dan perubahan demografis masyarakat membuat pelanggan berpindah dari korespondensi surat konvensional kepada surat elektronik.

2013

100



Review of World Postal Mail Industry In the history of the development of postal industry, the Courier industry is tasked with written news delivery from sender to receiver, the product is called mail. The industry was originally a strategically important industry for the people and the Government considering it was under-developing telecommunications technology. It can be said at the time that the Courier industry was converged with industry communication until the inception of telephone and telegraph. The development of communications and telecommunications industry have brought a huge impact for the industry, particularly courier mail. Based on data collected from the Universal Postal Union, global conventional mail volume decreased by 57 billion from 2006 to 2010. In addition, the results of the analysis conducted by the International Post Corporation showed the presence of a high possibility to decrease the volume in 15 years to come. Thus, a major challenge in the world of postal services at this time are as follows:

1. Estimate the volume of conventional mailing (via the post and Courier) at a later date. 2. There is intense competition between postal services and private. courier services. 3. Technological developments and demographic change in society which make customers move from conventional mail correspondence to electronic mail.


Considering the things mentioned above, Universal Service Obligations (USO) from the Government-owned postal service that there is at the moment it can be tough to be maintained and was not able to rely on income only from conventional mail only. Faced with these problems, automatically the postal service providers around the world should be able to have a business model that is capable of supporting sustainability.

Melihat hal-hal tersebut di atas, Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation atau USO) dari layanan pos milik pemerintah atau publik yang ada pada saat ini dapat menjadi sulit dipertahankan dan ia pun tidak dapat mengandalkan pendapatan hanya dari surat konvensional saja. Menghadapi permasalahan ini, secara otomatis para penyedia jasa pos di seluruh dunia harus mampu mempunyai model bisnis yang mampu mendukung kesinambungan.

Letter-post traffic performance 140

Best performers

120 110 100 90

Global Domestik

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006

2004 2005

2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002

1996

1995

1992

1993

1994

80

1991

VOLUME INDEX

130

Asia-Pasipic Domestik

IC Domestik



101

2013


Faktor Pendorong Perubahan Industri Surat Pos

Driving Factors on Postal Mail Industrial Changes

Menurut International Post Corporation, beberapa faktor pendorong yang menjadi proses perubahan layanan pos di masa depan, adalah :

According to the International Post Corporation, some of the factors driving the process of change in the postal service in the future, are:

• • • • • • • •

Ketidakpastian dari relevansi suratmenyurat bagi pelanggan di kemudian hari. Adanya keanekaragaman pilihan dalam komunikasi bisnis melalui akses broadband dan pengembangan teknologi seluler. Hasil dari penurunan volume surat-menyurat dikarenakan persaingan, liberalisasi pasar, dan respon terhadap peraturan yang berlaku. Tekanan sosial untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas sebagai tindakan untuk melestarikan lingkungan. Resiko dari penurunan surat-menyurat yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Tingkat permintaan dari pengirim dan penerima untuk jasa yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau. Perubahan profil demografi pelanggan dan karyawan pos, dan Kesempatan untuk mengangkat nama pos yang berasal dari kebutuhan akan kepercayaan, privasi dan keamanan dari pelanggan.

Secara umum, langkah-langkah yang wajib dilakukan penyedia layanan pos di seluruh dunia antara lain diversifikasi produk, penyesuaian harga, perubahan kebijakan, dan peningkatan produktivitas. Selain itu, penyedia layanan pos harus memperhatikan kebutuhan pelanggan (customer centric service), termasuk kualitas pelayanan yang mereka harapkan. Ini menjadi tantangan utama Pos Indonesia untuk mengembangkan usaha kurirnya.

2013

102



The uncertainty of the relevance of the correspondence to the customer at a later date. • The existence of a diversity of choice in business communications through broadband access and mobile technology development. • The result of the decrease in the volume of correspondence due to competition, the liberalisation of the market, and the response to the regulations. • Social pressure to reduce the use of paper as a number of actions to preserve the environment. • He risk of loss resulting from any correspondence by the economic recession. • The level of demand from the sender and the recipient to better service and more affordable pricing. • Changes in demographic profiles of customers and employees of the post, and • a chance to lift the post name which is derived from the need for security, privacy and trust from customers. In General, the steps that must be done by postal service providers around the world are, among others, product diversification, price adjustment, policy changes, and increased productivity. In addition, the postal service provider should pay attention to the needs of customers (customer centric service), including the quality of service they expect. This became the key challenges for Pos Indonesia to develop the enterprise. •


Rancangan Investasi bagi Industri Pos Dunia

Investment Plan for World Postal Industry

Industri layanan pos di seluruh dunia pada umumnya telah menanamkan modal yang cukup tinggi pada bidang transportasi dan teknologi penyortiran untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivan pelayanan. Namun, investasi tersebut wajib memperhatikan besaran volume surat menyurat konvensional, karena aspek ini memiliki implikasi operasional bagi para penyedia layanan pos. Salah satu implikasi operasional tersebut adalah penyesuaian prosedur operasional dan peningkatan kualitas layanan. Apabila investasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan implikasi operasional di atas, maka investasi tersebut dapat masih menghasilkan laba yang optimal.

The postal service industry all over the world in general has been investing a high enough in the field of transport and sorting technology to increase efficiency and effectivity service. However, the investment required to heed conventional correspondence volume quantities, because this aspect has the operational implications for the providers of postal services. one of these is the operational implications of adjustment procedures and operational improvements in the quality of service. If the investments made in accordance with the needs of the operational implications of the above, then such investment can still generate optimal profit.

Bagaimana melakukan positioning surat konvensional di dunia online dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, industri layanan pos milik pemerintah di seluruh dunia diharapkan untuk menjadikan surat konvensional sebagai bagian dari suatu bisnis jasa yang interaktif dan terintegrasi dengan teknologi, bukan sebagai suatu sarana tradisional dalam berkomunikasi. Dengan demikian, model bisnis layanan pos milik pemerintah harus terfokus pada nilai yang ditawarkan (Value Oriented).

How to do a conventional letter positioning in the online world with the development of the world information technology today, the Governmentowned postal service industry worldwide is expected to make a conventional mail as part of an interactive service business and technology integrates with, rather than as a traditional means of communicating. Thus, the business model of the State-owned postal services must be focused on the value being offered (Value-Oriented).

International Post Corporation memperkirakan bahwa penyedia layanan pos milik pemerintah akan lebih berkonsentrasi di pasar domestik, meskipun layanan mereka terintegrasi dengan teknologi. Namun, beberapa penyedia layanan pos milik pemerintah di negara tertentu juga berusaha untuk memperoleh pendapatan yang cukup signifikan dari pasar perposan internasional. Melihat hal ini, para penyedia layanan pos tersebut harus bekerjasama dengan penyedia layanan pos yang lain, termasuk pesaing dalam industri tersebut.

International Post Corporation estimates that the State-owned postal service provider will concentrate more on the domestic market, although their services integrated with technology. However, some government-owned postal service provider in a given country also sought to gain significant revenue from international postal market. Seeing this, the postal service providers should cooperate with the other postal service providers, including competitors in the industry.



103

2013


Para pemangku kepentingan (terutama pemerintah) yang berkepentingan langsung dengan operator jasa pos yang memiliki bidang kewajiban pelayanan universal (USO) wajib menyadari bahwa akan terdapat perubahan mendasar pada kegiatan surat-menyurat. Menurut International Post Corporation, perusahaan jasa pos yang melayani USO akan berevolusi dari penyedia layanan surat-menyurat konvensional menjadi penyedia layanan internet broadband. Para operator jasa pos di dunia, jika tetap berkonsentrasi pada layanan surat pos konvensional, diperkirakan akan memerlukan subsidi dari pemerintah agar dapat menjaga kesinambungan bisnisnya atau kesinambungan tugas pelayanan umumnya (Public Service Obligations atau PSO).

Stakeholders (especially the Government) that are concerned directly with the postal service operator which has the universal service obligation fields (USO) must realize that there will be fundamental changes in the activities of the correspondence. According to the International Post Corporation, the postal services company serving the USO will evolve from a conventional mailing service provider becomes a provider of broadband internet services. The postal service operator in the world, if it remains concentrated on conventional postal mail service, it is estimated will require subsidies from the Government in order to keep its business continuity or continuity of Public Service Obligations or PSO.

•

•

Dengan demikian rancangan investasi industri pos berdasarkan berbagai penelitian dunia terhadap kecenderungan bisnis pos secara universal di masa depan adalah:

Thus the investment draft based on a variety of research about world postal industry of postal business trends universally in the future are:

•

•

• •

Investasi diarahkan untuk diversifikasi produk dan meningkatkan produktivitas harus fokus pada Operator jasa pos kebutuhan pelanggan dan kualitas layanan Positioning produk saat ini harus terintegrasi dengan produk teknologi komunikasi kontemporer yang ada Operator jasa pos harus berorientasi pada nilai jaringan usaha dan berkonvergensi dengan masyarakat digital.

•

•

Investments are directed to diversify products and increase the productivity of postal service Operators must focus on the needs of the customers and the quality of service The current product positioning should be integrated with the existing contemporary communication technology Postal service operator should be business value chain-oriented and converged with a digital society.

Postal consumption and diversification Parcels and logistics 17,3 %

Letter - Post 43,9 % Financial services 17,7 %

Other products 21,0 %

2013

104




Keberadaan AdMail Pos

The Existence of AdMail Pos

Admail Pos atau direct mail atau surat pemasaran langsung muncul sebagai salah satu kesempatan yang dapat dikembangkan lebih jauh. Namun, untuk memaksimalkan potensi bisnis surat pemasaran langsung tersebut, para operator industri layanan pos perlu meningkatkan fungsi pemasaran mereka dan bukan hanya memperhatikan kegiatan operasional dalam pengiriman surat. Tantangan yang wajib untuk dihadapi oleh surat pemasaran langsung adalah penggunaan internet sebagai media pemasaran on line.

Admail Post or direct mail or direct marketing mail emerged as one of the postal business opportunities that can be developed further. However, to maximize the business potential of Admail Post operator, the postal service industry need to improve their marketing functions and not just paying attention to operational activities in the delivery of mail. The challenges faced by Admail Post is the use of the internet as a marketing medium on line.

Dengan meningkatkan fungsi surat pemasaran langsung sebagai media pemasaran yang relevan, terkini, fleksibel, hemat biaya, dan tepat sasaran, pihak pemasaran dari suatu perusahaan akan mampu mengikutsertakan surat pemasaran langsung sebagai salah satu kunci dari kegiatan pemasaran mereka. Beberapa operator pos di Eropa, seperti La Poste dan Deutsche Post telah menawarkan jasa pengiriman surat pemasaran langsung kepada pihak pemasaran di berbagai perusahaan terkemuka sebagai salah satu bentuk media pemasaran yang terintegrasi.

By improving the functions of Admail Post as relevant marketing media, which has current, flexible, cost-effective, and right on target, the marketing of a company will be able to include Admail Post as one of their main marketing activities. Some postal operators in Europe, such as La Poste and Deutsche has offered Admail Post delivery service to the marketing in various leading companies as a form of integrated marketing media.



105

2013


Pada dasarnya, International Post Corporation menyatakan bahwa ada dua aspek yang mendasari pemilihan media pemasaran langsung pada suatu perusahaan. Yaitu aspek ekonomi dan aspek demografis. Aspek ekonomi berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam melakukan pemasaran. Para pihak pemasaran di suatu perusahaan akan cenderung memilih media pemasaran berbiaya yang lebih rendah, namun cukup efektif dari segi penjualan. Aspek demografis, di sisi lain lebih mengacu kepada karakter pihak pemasaran yang nantinya bertugas memilih media pemasaran. Jika pihak pemasaran di suatu perusahaan didominasi oleh kaum muda yang berumur 30 sampai 35 tahun, maka kecenderungan untuk menggunakan media pemasaran online akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan surat pemasaran langsung. Demikian pula sebaliknya dengan suatu perusahaan yang didominasi oleh para pihak pemasaran yang lebih senior. Mereka memiliki kecenderungan untuk menggunakan surat penawaran langsung dibandingkan dengan media pemasaran online.

International Post Corporation states that there are two underlying aspects in selecting the media of direct marketing in a company. Both are the economic and demographic aspects. The former relates to the budget available to marketing. The marketing team in a company tends to choose lower-cost marketing media, yet effective enough in terms of sales. The later, in the other hand, refers more to the marketer characters who will later be in charge of selecting the media. If young people aged 30 to 35 years dominate the marketing in a company, the tendency to use online marketing media will be higher than direct mail marketing. On the contrary, if a company is dominated by senior marketing, they tend to use direct mail marketing than online marketing media.

Selain mampu menjelaskan tentang keunggulan dari surat pemasaran langsung, para penyedia layanan pos milik pemerintah atau publik juga harus mampu menjawab kekhawatiran pihak pemasaran mengenai biaya, waktu pengiriman, dan tingkat pengukuran. Sebagai contoh, bagaimana penyedia layanan pos milik pemerintah atau publik menyesuaikan mekanisme harga agar lebih terjangkau.

In addition to being able to explain about the superiority of Admail Post, postal service providers should also be able to answer the concerns of parties regarding marketing costs, travel time, and measurement level of delivery service. For example, how does the postal service providers to adjust price mechanism to make it more affordable. Admail Post development is one of the investment draft that can run the post industry for being convergence with digital community lifestyle.

Melihat persaingan yang terjadi antara kedua media pemasaran ini, pihak operator industri layanan pos milik pemerintah atau publik wajib memberikan infomasi yang tepat mengenai keunggulan surat pemasaran langsung. Keunggulan tersebut adalah membangun hubungan yang baik antara merk perusahaan dengan para pelanggan. Selain itu, surat pemasaran langsung juga dapat terintegrasi dengan baik dengan media pemasaran lainnya. Seperti majalah, selebaran, dan media tertulis lainya, di mana integrasi ini akan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berhubungan secara langsung dengan perusahaan.

2013

106



Looking at the competition between both media, the industry operator of both government and public postal services shall provide information regarding the exact advantages of direct marketing mail. The advantage is to build a good relationship between brand companies with customers. In addition, direct marketing mails can also well integrate with other marketing media such as magazines, pamphlets, and other written media. This integration may ease the customer to deal directly with the company.


Review of the Development of Pos Indonesia in the Context of Industrial Organization

Tinjauan Perkembangan Pos Indonesia dalam Konteks Organisasi Industri Perubahan zaman dan perkembangan teknologi tentu mempengaruhi jatuh bangunnya industri pos di tanah air. Jasa pos yang bercirikan pengantaran surat bagi komunikasi antar penduduk tersubstitusi secara sempurna oleh layanan SMS dan e-mail. Demikian pula terjadi pada bisnis logistik modern dewasa ini yang semakin maju dengan dilengkapi teknologi informasi dan komunikasi. Para operator industri pos di seluruh dunia menyadari bahwa dewasa ini adalah era konektivitas logistik, sementara bisnis surat telah menjadi sunset industry.

4.000.000

Premis tersebut kiranya hampir betul jika melihat awal-awal berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang telah menggantikan layanan suratpos individual. Selama lebih dari satu dasawarsa yang lalu Pos Indonesia mengalami penurunan volume produksi yang tajam. Perusahaan terus menerus mengalami kerugian dalam capaian kinerja keuangannya sejak tahun 2003 dan nyaris bangkrut di periode antara tahun 2004 hingga 2008. Pilihan yang ada selanjutnya hanyalah apakah Pos Indonesia akan membiarkan dirinya tenggelam dalam era kemajuan teknologi dan tidak mampu memasuki era konektivitas logistik ataukah perusahaan memilih untuk berani melakukan revitalisasi dan mentransformasikan dirinya sejalan dengan kemajuan teknologi dan memasuki era konektivitas logistik dengan membangun kompetensi baru.

3.500.000 3.000.000

0,22

2.500.000

(1,31)

2.000.000 1.500.000

(10,39)

1.000.000 500.000 0

(500,000)

The premise is almost correct if it was the early development of information and communication technology that has replaced mail service individually. For more than a decade ago Pos Indonesia experienced a sharp decrease in production volume. The company continued to suffer losses in its financial performance since 2003 and almost went bankrupt in the period between 2004 and 2008. There are further choices is simply whether Pos Indonesia would let himself sink into the era of technological advancement and unable to enter the era of logistics connectivity or choose to dare doing revitalizing and transforming itself in line with advances in technology and logistics connectivity entered the era by building new competencies.

Dalam Juta Rupiah Kecuali % In Million IDR, except %

3,95

1,68

5,08

5,82

5,33

2003

2004

2005

Biaya

Expenses

2006

10,00

5,00 0,00

(3,04)

(5,00)

(10,00) (15,00)

(16,70)

Pendapatan Revenues

(7,90)

Global changes and technological developments naturally affect the postal industry in Indonesia. The postal service which is characterized by the delivery of mail for the communication between inhabitants are perfectly substituted by SMS and e-mail. Similarly happens to the modern logistics businesses nowadays are increasingly equipped with advanced information and communication technologies. The operators of the postal industry worldwide are aware that nowadays is the logistics connectivity, while the business mail has become a sunset industry.

2007

2008

Laba/Rugi Profit/Loss

2009

2010

2011

2012

2013

Profit Margin

(20,00)

Profit Margin



107

2013


Jika pilihan kedua yang diambil tentu memiliki konsekuensi bahwa manajemen Pos Indonesia harus menggabungkan dua landasan utama, yakni leadership yang kuat dan jiwa entrepreneurship, terutama di kalangan pimpinannya. Hal ini merupakan prasyarat dalam membangun kompetensi baru yang diperlukan dalam menghadapi era konektivitas logistik yang ditandai dengan kemajuan information and communication technology (ICT). Leadership yang kuat diperlukan untuk memberikan directions kepada para karyawan perusahaan ke arah visi baru, meyakinkannya bahwa visi tersebut bernilai dan dapat dicapai perusahaan, serta mampu memotivasi para karyawan untuk melakukan perubahan. Sedangkan jiwa entrepreneurship diperlukan oleh seluruh karyawan perusahaan dari semua levelnya untuk mampu melakukan terobosan-terobosan bisnis baru yang sesuai dengan perubahan zaman serta berani mengambil keputusan untuk melakukan revitalisasi, turnaround, dan bertransformasi.

If the second option were taken, it naturally has consequences that Pos Indonesia management must combine two main runways, namely a strong leadership and the spirit of entrepreneurship, especially among its leaders. It was a prerequisites in building new competencies needed in dealing with the logistics connectivity that is marked with the progress of information and communication technology (ICT). A strong Leadership is needed to give directions to the employees of the company towards new vision, assures them that the vision is valuable and being able to motivate its employees to make changes. While the spirit of entrepreneurship is needed by all employees of the company of all the level to be able to make breakthroughs in new business to suit the changing times and dared to take the decision to undertake revitalization, turnaround, and transform.

Pertama, pada awalnya Pos Indonesia maju dan berkembang berbasis pada resource-based management, yaitu bertumpu pada sumberdaya utama yang dimilikinya yakni kantor-kantor pos yang tersebar di seluruh tanah air dan para pengantar pos yang siap melakukan delivery kiriman surat, paket dan uang (weselpos). Kompetensi dasar perusahaan yang dikelola manajemen adalah collecting dan delivery kiriman surat dan paket melalui loket-loket yang tersebar di seluruh kantor pos serta banyaknya para pengantar yang siap mengerjakan tugas tersebut.

First, Pos Indonesia was initially developed and developing based on resource-based management, which is based on the primary resources that belong to the post offices spread across the land and the delivery-post man that is ready to do the delivery of letters, parcels and money (weselpos). The company’s basic competency is collecting and delivery of mail and parcel managed by post office’s counters that spread across the post offices as well as a large number of the delivery-post man that are ready to do the tasks.

Revitalisasi dan transformasi Pos Indonesia tidak saja bertujuan untuk menjaga going concern perusahaan, menjadikannya sebagai perusahaan yang bernilai, menguntungkan, bereputasi baik serta tumbuh dan berkembang di masa depan. Keharusan melakukan revitalisasi dan transformasi sebagai bagian dari blueprint strategi manajemen perusahaan didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terjadinya perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin tajam dan perubahan paradigma masyarakat terhadap perlunya kecepatan layanan. Hal ini menimbulkan cara berfikir dan tahapan transformasi dengan urutan sebagai berikut:

2013

108



Pos Indonesia transformation and revitalization is not only aims to keep going concern the company, but making it an affordable, profitable and reputable company that is grow and grow in the future. It is imperative to perform the transformation and revitalization as part of blueprint corporate strategy which is driven by the development of information and communication technology, changes in the business environment and the increasingly keen competition and change of paradigm of society against the need for speed of service. This gives rise to a way of thinking and the stages of transformation in the following order:


Kedua, terjadinya penurunan volume surat individual secara drastis karena kemajuan teknologi telah mengharuskan kompetensi dasar perusahaan dirubah (change) dan ditransformasikan dari kompetensi collecting dan delivery surat dan paket menjadi kompetensi konektivitas dan logistik yang berbasis corporate customers dan business industry. Dengan kata lain, Pos Indonesia maju dan berkembang di samping berbasis resource-based dari kantorkantor pos yang ada harus dilengkapi pula dengan competency-based management, yaitu bertumpu pada kemampuan melakukan bisnis di luar surat dan paket untuk mengoptimalisasikan aset-asetnya agar lebih bernilai.

Second, the individual mail volume decline drastically due to the advancement of technology which has necessitated to change the basic competence of the company and transformed the competence of collecting and delivery of letters and parcel to be competency-based of logistics and connectivity based on corporate customers and business industry. In other words, Pos Indonesia developed and developing should be in addition to resource-based are to be interoperable with the competency-based management, which is based on the ability to do business outside of mail and parcel to optimalized its assets to make it more valuable.

Keempat, integrasi dari resource-based dan competency-based Pos Indonesia sebagai perusahaan jaringan distribusi bertujuan agar perusahaan memiliki distinctive competencies yang khas dan unik serta memiliki keunggulan dalam menyelenggarakan bisnis mail, logistik, dan transaksi keuangan terutama bagi corporate customers dan business industry. Competencybased para karyawan Pos Indonesia difokuskan agar memiliki superioritas atau keunggulan dalam hal proses, efisiensi, efektivitas, serta customer responsiveness atau kepuasan pelanggan dalam menjalankan bisnis jaringan distribusi. Inilah yang dimaksud dengan distinctive competency Pos Indonesia.

Fourthly, integration of resource-based and competency-based of Pos Indonesia as the distribution network company has been aiming to be a company which has distinctive competencies that is the special and unique one and has the advantage in organizing business mail, logistics, and financial transactions especially for corporate customers and business industry. Competency-based employees of Pos Indonesia is focused in order to have superiority or advantage in terms of process, efficiency, effectiveness, and customer responsiveness or customer satisfaction in distribution network business. This is what is meant by distinctive competency of Pos Indonesia.

Ketiga, competency-based yang dibutuhkan dalam era konektivitas logistik dewasa ini adalah kemampuan mengelola kantor-kantor pos sebagai sebuah jaringan distribusi (distribution network) yang bernilai, terpercaya dan dapat dimanfaatkan bagi para pelaku ekonomi di tanah air guna melakukan usahanya. Change yang harus dilakukan adalah menjadikan kantor-kantor pos tidak saja sebagai jaringan fisik (yang dihubungkan melaui armada transportasi), namun juga sebagai jaringan virtual (yang terhubung secara on line) sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan jasajasa transaksi keuangan seperti remittance, bill payment, fund distribution, dan bank channelling, serta jasa-jasa logistik, retail, dan property, disamping e-Commerce.

Third, competency-based needs in an era of logistics connectivity is the ability to manage post offices as a distribution network were valued, trusted and can be utilized by economic players in the country in order to conduct its business. Change implemented is to make the post offices not only as a physical network (connected via a fleet of transport), but also as a virtual network (linked to on line) so it can be used to develop financial transaction services such as remittance, bill payment, fund distribution, and bank channelling, as well as logistics services, retail, and property, as well as e-Commerce.



109

2013


Kelima, dengan kompetensi baru yang dibangunnya maka Pos Indonesia bertransformasi dari perusahaan kurir (courier company) menjadi perusahaan jaringan (network company). Implikasi Pos Indonesia sebagai network company adalah dibentuknya berbagai diferensiasi produk dan lini bisnis baru sejalan dengan kompetensi yang dibangunnya. Perencanaan strategis perusahaan selama lima tahun ke depan (2014-2018) telah memetakan roadmap target pencapaian hasil integrasi resource-based dan competency-based ini beserta langkah-langkah stratejik dan programprogram kerjanya. Pos Indonesia mengembangkan kompetensi dengan kegiatan yang bertumpu kepada tiga bisnis intinya yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan. Pada tahun 2013, pendapatan bisnis surat dan paket berkontribusi sebesar 53%, logistik sebesar 4%, dan jasa keuangan sebesar 36% sehingga ketiganya mengontribusikan 93% total pendapatan usaha Pos Indonesia. Di masa depan, melalui sebaran dan luasnya jaringan yang dimiliki, Pos Indonesia akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengembangkan keseluruhan portofolio bisnisnya sehingga Pos Indonesia tidak hanya menjadi penyelenggara surat dan paket, tetapi mampu bertransformasi menjadi network company yang andal dan terdepan. Di tahun 2013 ini melalui penguatan jaringan distribusi tersebut Pos Indonesia mencanangkannya untuk menuju visi barunya sebagai perusahaan pos yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

2013

110



Fifth, with the new building of competence then Pos Indonesia transformed from a courier company into the distribution network (network company). Implications of Pos Indonesia as a network company is the creation of a variety of differentiation of products and new lines of business in line with the building of competencies. The company’s strategic planning for the next five years (2014-2018) has charted the roadmap for the integration of results achievement targets for resource-based and competency-based and strategic measures and programmes of work.

Pos Indonesia develop its competency with activities of the business into three core business namely mail and parcel delivery, logistics, and financial services. In 2013, revenue from business mail and parcel contributed by 53%, logistics by 4%, and 36% of financial services so that all three contributed 93% of the total revenue. In the future, through the spread and breadth of network that is owned, Pos Indonesia will utilize the network to develop its business portfolio so that whole Post Indonesia has not only become organizers of mail and parcel, but is able to transform into a network company that is reliable and up-to-date. In the year 2013 through strengthening the distribution network, Pos Indonesia declare his new vision as a postal company can be trusted by the community.


Tinjauan Pemasaran dan Pangsa Pasar

Market Review Mail and Parcel

Surat dan Paket Sesuai dengan kajian IBIS World, industri pos untuk layanan surat di Indonesia mengalami pertumbuhan sejak tahun 2009 hingga 2013, yaitu Rp11,1T pada tahun 2009 dan mencapai Rp 11,7T pada tahun 2013. Kontribusi dan pertumbuhan terbesar selama kurun waktu 2009-2013 berasal dari surat korporat kepada individu (business to consumer-B2C). Saat ini, penyedia layanan pengiriman surat dan paket di Indonesia terdiri dari sekitar 3.400 perusahaan dengan mayoritas pangsa pasar dikuasi oleh 3 pemain utama, yaitu Tiki, Pos Indonesia, dan Tiki JNE. Dalam hal ini, mayoritas kegiatan pengiriman surat dan paket berada di area Jawa dan area tersebut dikuasai oleh jasa titipan swasta. Di bawah ini merupakan potret pangsa pasar para penyedia layanan surat dan paket di Indonesia selama 2013.

According to the study of IBIS World, postal mail service industry in Indonesia experienced growth from 2009 to 2013, amounting to Rp 11.1 Trillion in 2009 and reached Rp 11.7 Trillion in 2013. The biggest growth and contribution during the period 2009-2013 is derived from corporate to individuals letters (business-to-consumer-B2C). Currently, the mail and parcel delivery service providers in Indonesia consists of approximately 3,400 companies with majority market share held by 3 major players, namely Pos Indonesia, Tiki and Tiki JNE. In this case, the majority of mail and packages delivery activities are in the area of Java and that area controlled by private courier companies. The following are portraits of the market share of the mail and parcel service provider in Indonesia during 2013.

Pangsa Pasar Surat dan Paket Market Share of Mail and Parcel

Others FedEx Pandu Siwi Sentosa Tiki JNE

Surat Mail

Paket Parcel

Elteha

4%9% 1% 3%

34%

14%

35% Tiki

Pos Indonesia

DHL

Tiki JNE

Others

FedEx

14% 17%

6% 2%

27%

34%

Pos Indonesia

Tiki

Sumber: MarkPlus CSI Source: MarkPlus CSI



111

2013


Logistic Business

Bisnis Logistik

The logistics industry in Indonesia experienced growth from 2009 to 2013. In 2013, the market value of logistics in Indonesia reached Rp 1.642 Trillion. Based on the types of products offered, logistics freight forwarding is the largest contribution to the level of product in the entire logistics industry that is equal to 84%.

Industri logistik di Indonesia mengalami pertumbuhan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, nilai pasar logistik di Indonesia mencapai Rp 1.634T. Berdasarkan jenis produk logistik yang ditawarkan, freight forwarding adalah produk dengan tingkat kontribusi terbesar pada keseluruhan industri logistik yaitu sebesar 84%.

Currently, the Post Logistics Indonesia chose to focus on the market of freight forwarding and warehousing. But the scale of its business that is 0.1% of the total business value of logistics, the company still need to develop the capacity and competencies to be able to compete with large logistics players in Indonesia.

Saat ini, Pos Logistik Indonesia memilih untuk berfokus pada pasar freight forwarding dan pergudangan. Namun dengan skala bisnisnya yaitu 0,1% dari total nilai bisnis logistik, Pos Logistik dinilai masih perlu mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk bisa bersaing dengan pemain logistik besar di Indonesia.

Tren Industri Logistik di Indonesia

The Trend of Logistic Industry in Indonesia

0,39 14,05

52,18

2007

64,79

Darat Road

2008

72.60

Laut Sea

2009

77,18

Udara Air

Sumber / Source: Frost & Sullivan

2013

112



18,53

83,79

90,86

24,90

22,71

20,62

23,90

23,90

0.64 14,53

0,60 11,52

0,48 10,55

2010

0,74

0.68 16,33

2011

Pergudangan Warehouse

27,09

2012

0,82

21,16 29,56

98,38

Kereta Api Rail + VAS

2013

0.89

24,27 32,44

106,20

2014

dalam triliun Rupiah In trillion rupiahs


Pertumbuhan industri logistik di atas dapat diidentifikasi dari kondisi makro perekonomian Indonesia. Di Indonesia, pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 menyebabkan peningkatan aktivitas konsumsi di Indonesia. Hingga kuartal pertama tahun 2013, sektor konsumsi domestik mencapai 55% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tingginya kontribusi konsumsi tersebut mendorong intensifnya pergerakan barang konsumsi antar area di Indonesia. Pergerakan barang tersebut merupakan salah satu peluang utama bagi Pos Logistik dalam mengembangkan skala bisnisnya, terutama untuk mempenetrasi pasar eksternal.

The growth of the logistics industry can be identified from the macro economy condition in Indonesia. In Indonesia, the growth of income per capita since year 2009 until 2013 led to increased consumption activity in Indonesia. Until the first quarter of 2013, sectors of domestic consumption reaching 55% of the total gross domestic product (GDP) in Indonesia. The high contribution of the intensive movement encourages consumption of consumer goods between areas in Indonesia. The movement of such goods is one of the main opportunities for Post Logistics in developing its business scale, especially for the penetration external markets.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita merupakan pendorong tingkat permintaan terhadap produk-produk bisnis jasa keuangan. Pertumbuhan bisnis jasa keuangan di segmen produk remitansi secara internasional dan domestik didorong oleh tingkat pertumbuhan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Indonesia’s economic growth which is characterized by an increase in income per capita is driving the level of demand for the products of the financial services business. The growth of the financial services business in the segment of remittance products internationally and domestically is driven by the growth rate of the number of Indonesia’s labor (TKI) abroad.

Financial Service

Jasa Keuangan

Arus masuk remitansi ke Indonesia pada tahun 2011 telah mencapai US$ 6,92M dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,8% sejak tahun 2000. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi global, pasar remitansi diperkirakan akan terus berkembang. Jumlah Remitansi Masuk ke Indonesia

Remittance inflows to Indonesia in 2011 had reached US $ 6, 92 Billion with average growth of 20.8% since 2000. Powered by global economic growth, the remittance market is expected to continue to expand.

Number of Incoming Remittance in Indonesia

7.000 6.800 6.600 6.400 6.200 6.000

6,794

6,793

2008

2009

6,916

6,924

2010

2011

dalam juta dolar AS In US million dollar

6,174

5.800

5.600

2007

Sumber / Source: World Bank



113

2013


Pertumbuhan segmen produk PosPay (SOPP) yang ditawarkan Pos Indonesia didukung oleh tingkat pertumbuhan dua industri yang menjadi pendorong utama segmen produk ini, yaitu subscription-based industry dan financing industry. Pertumbuhan subscription industry dapat dilihat dari jumlah kepemilikan kartu kredit di Indonesia yang telah mencapai 14,8 juta dengan pertumbuhan rata-rata 9,83% dari tahun 2007 hingga 2011. dalam jutaan in millions

Tren Kartu Kredit di Indonesia

The Trend of Credit Cards in Indonesia within

250,00

205,30 194,68 177,82

200,00 150,00

100,00 50,00

Sumber / Source: AKKI, Riset EMIS

Growth of the PosPay products segment (SOPP) offered Pos Indonesia bolstered by the growth rate of the two industries that became a major force in this product segment, which is subscription-based industry and financing industry. Subscription growth industry can be seen from the number of credit card ownership in Indonesia which has reached 14.8 million with an average growth of 8.89% from 2007 to 2011.

Jumlah Kartu

Number of Credit Card

Untuk keseluruhan produk jasa keuangan yang dimiliki Pos Indonesia, keunggulan yang dimiliki Pos Indonesia terletak pada jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan penetapan tarif yang relatif rendah.

Jumlah Transaksi

Number of Transaction

150.000 100.000

50.000 0

2013

104,044

2007

133,871

139,582

2008

2009

Nilai Transaksi (Juta)

Transaction Value (Million)

Meanwhile, growth in the financing industry may identified through the growth of consumer finance and leasing industry that is worth Rp241,38 T in 2011 with growth of an average of 24,73% during the period 2001-2011.

For the whole financial services products owned by Pos Indonesia, the advantage of Pos lies in the network which are scattered throughout Indonesia and the relatively low rate setting

300.000 250.000

183,183

2010

241,383

2011

Tren Industri Leasing dan Consumer Finance di Indonesia The Trend of Leasing and Consumer Finance Industries in Indonesia

114



2009 2010 2011

12,26 13,37 14,79

Sementara itu, pertumbuhan financing industry dapat diidentifikasi melalui pertumbuhan industri leasing dan consumer finance yang bernilai Rp241,38 T di tahun 2011 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,73% selama periode 2001-2011.

200.000

178,16 158,69 132,65

dalam miliar rupiah in billion rupiahs Sumber / Source: Bank Indonesia


Retail

Ritel Pertumbuhan bisnis ritel akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi dan pertumbuhan tingkat perekonomian masyarakat. Menurut Business Monitor International (BMI), industri ritel akan tumbuh dengan rata-rata 11,4% setiap tahun hingga 2016.

Tren pertumbuhan bisnis ritel juga diikuti oleh pergeseran channel penjualan ritel. Saat ini di Indonesia, penjualan ritel dari pasar tradisional masih mendominasi dengan mencapai 77% dari total penjualan pasar ritel Indonesia. Akan tetapi meski pasar tradisional masih mendominasi pasar ritel, jumlah pasar tradisional mengalami penurunan seiring penetrasi pasar yang tinggi oleh supermarket dan minimarket pada tingkat area rural. Pada tahun 2018, diperkirakan kontribusi pasar tradisional menurun menjadi 58% dari total penjualan ritel di Indonesia.

The growth of the retail business will experience increased along with the growth in population and growth rate of the economy of the community. According to Business Monitor International (BMI), the retail industry will grow by an average of 11.4% every year until 2016.

The trend of growth of retail business is also followed by the shifting channel retail sales. Currently in Indonesia, retail sales from traditional markets are still dominated by reaching 77% of the total retail market sales Indonesia. However, although the traditional markets still dominate the retail market, the number of traditional markets decline as high market penetration by supermarkets and minimarkets, at the level of rural areas. In 2018, the estimated contribution of traditional markets decreased to 58% of total retail sales in Indonesia.

Pangsa Pasar Minimarket di Indonesia Market Share for Minimarket in Indonesia

0,4% 0,8% 1,5%

36,2%

3,4% Alfamart 57,7%

Indomart

Yomart

Ceriamart

Lainnya Others Alfamidi Sumber / Source: Mars Indonesia



115

2013


Di Indonesia, pelaku bisnis utama minimarket antara lain ialah Alfamart dan Indomaret, yang merupakan dua pemegang pangsa pasar terbesar minimarket di Indonesia.

In Indonesia, the main business players are, among others, Alfamart and Indomaret, which are the two biggest minimart market share holders a in Indonesia.

Tren lain yang mampu berdampak terhadap bisnis ritel Pos Indonesia adalah tren dan peluang bisnis e-commerce. Sesuai dengan karakteristik e-commerce sebagai bisnis yang dilakukan secara elektronik dan berbasis web, terdapat potensi pendapatan bisnis ini melalui penawaran space untuk beriklan di dalam situs. Selain itu berdasarkan hasil survei Mars 2013, industri pakaian dalam e-commerce berkontribusi sebesar 64% dari jumlah transaksi e-commerce, disusul dengan gadgets dan barang elektronik sebesar 24%, dan aksesoris 12%. Tren tersebut merupakan peluang pengembangan e-commerce Pos Indonesia (Galeripos) di masa depan.

Another trend that could have an impact on Pos Indonesia retail business are trends and business opportunities of e-commerce. In accordance with the characteristics of e-commerce as electronically and web-based business, there is potency for this business revenue through offerring space to advertise on the site. In addition, based on the survey results of Mars 2013, clothing industry in e-commerce contributed amounted to 64% of the number of e-commerce transactions, followed by the gadgets and electronic goods amounted to 24%, and accessories 12%. The trend give the opportunities to develop Pos Indonesia e-commerce (Galeripos) in the future.

Gambar di atas memproyeksikan bahwa Alfamart memiliki pangsa pasar sebesar 57,7% dengan jumlah outlet lebih dari 6.000 outlet di seluruh Indonesia, sedangkan Indomaret sebesar 36,2% dengan jumlah outlet lebih dari 6.100 outlet di seluruh Indonesia. Meski jumlah outlet lebih rendah dibandingkan Indomaret, penguasaan pangsa pasar Alfamart dikontribusikan oleh pendapatan sebesar Rp 18T pada tahun 2013 yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indomaret sebesar Rp 17T. Perkembangan jumlah outlet Alfamart dan Indomaret juga diekspektasikan terus meningkat dengan target masing-masing sekitar 700-800 outlet di seluruh Indonesia. Besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh keduanya menyebabkan Alfamart dan Indomaret dapat dijadikan Pos Indonesia sebagai mitra usaha pengembangan Post Shop di masa depan.

2013

116



The above picture projected that Alfamart has a market share of 57,7% with the number of outlets more than 6,000 outlets across Indonesia, while 36.2% market share of Indomaret with number of outlets more than 6,100 outlets across Indonesia. Although the number of outlet lower than Indomaret, Alfamart market share domination contributed to by revenue of Rp 18T in 2013 is higher compared to Rp 17T Indomaret. Development of the number of outlets Alfamart and Indomaret is expected also continues to increase with each target about 700-800 outlets across Indonesia. The magnitude of the market share held by both cause Alfamart and Indomaret, Pos Indonesia can be used as business partners developing Post Shop in the future.


Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review per Business Segment

Segmen Usaha di dalam Pos Indonesia terdiri dari layanan pengiriman surat dan paket, jasa keuangan, ritel, properti, dan anak-anak perusahaan yaitu PT Pos Logistik Indonesia dan PT Bhakti Wasantara Net (BWN).

Business segment in Pos Indonesia consists of mail and parcel delivery services, financial services, retail, property, and subsidiaries namely PT Pos Logistik Indonesia and PT Bhakti Wasantara Net (BWN).

Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Suratpos adalah 96,05% dengan pertumbuhan tahun 2013 sebesar 21,53% bila dibandingkan dengan tahun 2012.

The average achievement of production targets business mail is 96.05% with growth of 2013 is 21.53% compared with the year 2012.

Mail

Suratpos

Pencapaian tertinggi diperoleh dari bisnis kiriman korporat sebesar 190.305 ribu pucuk atau sebesar 126,58% dari target yang ditetapkan sebesar 150.342 ribu pucuk. Sedangkan pencapaian terendah diperoleh dari Surat Pos Express sebesar 30.619 ribu transaksi atau sebesar 101,90% dari target yang ditetapkan di tahun 2013 sebesar 30.047 ribu transaksi.

dalam ribuan in thousand

250.000 200.000

Kiriman Korporat Corporate Mail

150.000

Surat Kilat Khusus Special Delivery Mail

100.000

Surat Standar Standard Mail

50.000 0

The highest achievement was obtained from corporate business delivery amounted to 190,305 thousand pieces or of 126.58% of the targets set for 150,342 thousand pieces. Whereas the achievement of the lowest available from Express postal mail of 30.619 thousand transactions or of 101.90% of the targets set in the year 2013 amounting 30,047 thousand transactions.

Pos Express Express Post

2001

2012

2013

Produksi Surat Pos Indonesia Production of Mail Delivery of Pos Indonesia

Khusus untuk pencapaian target produksi Layanan Korporat dan Admail adalah 53.145 ribu pucuk atau 91,03% dengan penurunan sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan realisasi 2012 sebesar 55.861 ribu pucuk.

The achievement of production target for corporate services and Admail is 53,145 thousand shoots or 91,03% with a decrease of 4,87% compared with the actual 2012 amounted to 55,861 thousand shoots.



117

2013


Parcel

Paketpos Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Paketpos adalah 99,60% dengan pertumbuhan sebesar 4,92% bila dibandingkan dengan realisasi 2012.

The average achievement of Post Parcel production targets is 99.60% is growing 4,92% when compared with the 2012 actual.

Paket Pos Kilat Khusus pada tahun 2013 terealisasi sebesar 4.114 ribu transaksi atau sebesar 102,31% dari target yang ditetapkan sebesar 4.021 ribu transaksi.

Special Postal Parcel in 2013 realised of 4,114 thousands of transactions or of 102.31% of the targets set by 3749 thousand transactions.

Pencapaian tertinggi diperoleh dari bisnis Paket Standar sebesar 6.971 ribu buah atau sebesar 89,79% dari target yang ditetapkan sebesar 7.764 ribu buah. Realisasi produksi tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5,86% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar 7.405 ribu buah.

8.000

Dalam Ribuan Buah In thousand Pieces

6.000

Paket Standar Standard Parcel

4.000

Paket Kilat Khusus Special Delivery Parcel

2.000 0

The highest achievement was obtained from business standard parcel of 6971 thousands items or 89.79% of the targets set by 6,742 thousand pieces. The realization of production by 2013 decreased by 5.86% compared to year 2012 realization of 7405 thousand pieces.

Paket Harga Tanggungan Insurance Value Parcel

2011

2012

2013

Volume Pengiriman Paket Pos Indonesia 2007-2011 The Volume of Parcel Delivery of Pos Indonesia 2007-2011

Pos Internasional Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Pos Internasional adalah 101,94% dengan pertumbuhan sebesar 8,10% bila dibandingkan dengan realisasi 2012.

The average achievement of production targets of international Postal business was 101,94% with growth of 8.10% when compared with the 2012 realization.

Sedangkan pencapaian terendah diperoleh dari Paket pos Cepat LN sebesar 64 ribu buah atau sebesar 125,49% dari target yang ditetapkan sebesar 51 ribu buah.

Whereas the achievement of the lowest is from International special parcel post as of 64 thousand pieces or 125.49% of the targets set by 51 thousand pieces.

Pencapaian tertinggi diperoleh dari Express Mail Service sebesar 17.622 ribu pucuk atau sebesar 111,66% dari target yang ditetapkan sebesar 15.782 ribu pucuk. Realisasi produksi EMS tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 35,54% dibandingkan data realisasi tahun 2012 sebesar 13.001 ribu pucuk.

2013

International Post

118



The highest achievement is from the Express Mail Service amounted to 17,622 thousand shoots or of 111.66% of the targets set by 15.782 thousand shoots. The realization of EMS production by 2013 experience growth of 35,54% over the year 2012 realization data of 13.001 thousand shoots.


Paket Pos Luar Negeri

Ribuan Item thousands of items

Overseas Parcel Post

150

Paket Biasa Luar Negeri Overseas Standard Parcel

100 50

Paket Cepat Luar Negeri Overseas Express Parcel 2011

2012

2013

Remaling dan EMS Remaling and EMS

Ribuan Item thousands of items 20,000

Remailing Remailing

15,000 10,000

Expres Mail Service Express Mail Service

5,000 2011

2012

2013

Ritel

Retail

Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Ritel adalah 79,31% dengan pertumbuhan sebesar 14,52% bila dibandingkan dengan realisasi 2012.

The average achievement of production targets of retail business was 79.31% with growth of 14.52% when compared with the 2012 realization.

Sedangkan pencapaian terendah diperoleh dari bisnis Benda Konsinyasi Lainnya sebesar 1.327 ribu transaksi atau 70,93% dari target yang ditetapkan sebesar 1.871 ribu transaksi.

Whereas the achievement of the lowest acquired from Other Consignment of 1,724 thousand transactions or 70.93% of the targets set by 1,871 thousand transactions.Average production

Pencapaian tertinggi diperoleh dari layanan penjualan benda meterai sebesar 863.697 ribu transaksi atau sebesar 141,16% dari target yang ditetapkan sebesar 611.858 ribu transaksi. Realisasi penjualan benda meterai tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 51,12% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar 571.521 ribu transaksi.

The highest achievement is from sales of the tax seal of 863,697 thousands of transactions or of 141,16% of the targets set for 611,858 thousand transactions. Realization of sales by 2013 tax seal experiencing growth of 51.12% compared to year 2012 realization of 571,521 thousand transactions.



119

2013


Produksi Materai Seal Production

Ribuan Item Thousands of Items 1,000,000

863,697 Materai Tax Seal

80,000 600,000 400,000

527,360

571,521

200,000

2011

2012

Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Filateli pada tahun 2013 adalah sebesar 104,51% dengan pertumbuhan minus sebesar 192,60% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012.

target The average achievement of production targets from Philately business in 2013 is equal to 104.51% with growth minus 192.60% compared with realization in 2012.

Pencapaian benda filateli lainnya sebesar 1.586 ribu buah atau 144,18% dari target yang ditetapkan sebesar 1100 ribu buah.

The attainment of the other Philately objects is 1,586 thousand pieces or 144.18% of the targets set for 1100 thousand pieces.

Pencapaian produksi Prangko Filateli sebesar 9.076 ribu keping atau 64,83% dari target yang ditetapkan sebesar 14.000 ribu keping. Realisasi produksi Bisnis Prangko Filateli mengalami penurunan sebesar 28,06% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar 12.616 ribu keping.

2013

2013

120



Philatelic Stamp production achievement is 9,076 thousand pieces or 64.83% of the targets set at 14,000 thousand pieces. The realization of production of Philately Business Stamps decreased by 28.06% compared to year 2012 realization of 12,616 thousand pieces.


Perangko Filateli Philatelic Stamps

Ribuan Item Thousands of Items 15,000 10,000

12,616 10,103

9,076

5,000

2011

2012

Jasa Keuangan

Perangko Filateli Philatelic Stamps

2013

Financial Service

Rata-rata pencapaian target produksi layanan Transfer Uang adalah 199,03% dengan pertumbuhan sebesar 130,80% bila dibandingkan dengan realisasi 2012.

The average achievement of Money Transfer Service production targets was 199.03% with the growth of 130.80% when compared with the 2012 realization.

Untuk layanan Giropos juga belum berhasil mencapai target produksi yang ditetapkan yaitu hanya tercapai 6,98% dari target sebesar 1.490 ribu transaksi pada tahun 2013 terealisasi 104 ribu transaksi, dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mengalami penurunan 90,87%.

For Giropos service also have not managed to achieve the production target set that only reached 6.98% of the target of 1,490 thousand transactions, because it is realised in 2013 only 104 thousand transactions, compared with realization of 2012 decreased 90,87%.

Realisasi produksi Weselpos Instan tahun 2013 hanya tercapai 84,20% dari target yang ditetapkan tahun 2013, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 4,85%. Weselpos WU pada tahun 2013 belum berhasil melampaui target yang ditetapkan tahun 2013 jumlah realisasi tahun 2013 adalah 2.899 ribu transaksi atau 69,02% dari target sebesar 4.200 ribu transaksi, dan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 25,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar 3.881 ribu transaksi.

The realization of production of Instant Weselpos (Remittance) in 2013 only reached 84,20% of targets set by 2013, if compared to the realization of 2012 it decreased by 4,85%. Weselpos WU in 2013 have not managed to go beyond the targets set by 2013 as the number of realization by 2013 is 3,191 thousand transactions or 69,02% of the target of 4,200 thousand transactions, and in 2013 decreased by 25,30% compared to the year 2012 realization of 3881 thousand transactions.



121

2013


Remittance Remittance

20,000

Weselpos Prima Prime Remittance

15,000

Weselpos Instan Instant Remittance

10,000

Western Union Western Union

5,000 2012

2011

Sedangkan rata-rata pencapaian target produksi Pos pay adalah 193,38% dengan pertumbuhan sebesar 140,46% bila dibandingkan dengan realisasi 2012. Pencapaian tertinggi diperoleh dari layanan Setoran berbagai billing seperti PLN, PDAM serta setoran angsuran lainnya dari berbagai perusahaan finance.

Ribuan Transaksi Thousands of Transaction 150,000

2013 The growth of Banking installment which well above normal in 2013 comes from the implementation of Temporary Direct Aid Payments for Society (BLSM) undertaken by the company to the public as subsidies caused by rise in fuel prices by the Government.

Pospay Pospay

Tabanas Batara Tabanas Batara

Angsuran Perbankan Installment Banking

100,000

Setoran Telepone Telephone Deposite

50,000

Setoran PAM PAM Deposite 2011

2012

Pertumbuhan angsuran perbankan yang jauh di atas normal di tahun 2013 berasal dari pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai subsidi kenaikan harga BBM oleh pemerintah.

2013

122



2013

Setoran PLN PLN Deposite

Growth installment banking far above normal in 2013 derived from the implementation of the Direct Assistance While Payment Society (BLSM) conducted by the company to the public as a subsidy by the government increased fuel prices .




123

2013


Tinjauan Kinerja Keuangan Review of Financial Performance Ikhtisar Pendapatan dan Biaya 2013

Summary of Revenue and Expenses 2013

Kinerja Pendapatan 2013

Income Performance 2013

Pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp 4.174,90 Milyar atau 90,37% dari RKAP sebesar Rp 4.620,02 Milyar. Pencapaian pendapatan usaha pada tahun 2013 ini mengalami kenaikan sebesar 25,15%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 3.335.88 Milyar.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kontribusi pendapatan usaha terbesar masih berasal dari pendapatan bisnis Surat dan Paket serta Jasa Keuangan masing-masing sebesar 53,15% dan 34,22%. Pendapatan surat dan paket tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 2.250,17 Milyar atau 88,94% dari target RKAP sebesar Rp 2.530,00 Milyar, mengalami kenaikan sebesar 18,62% bila dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 1.896,88 Milyar. Pendapatan Jasa Keuangan sebesar Rp 1.448,87 Milyar atau 97,88% dari RKAP 2013 sebesar Rp 1.480,20 Milyar, atau mengalami kenaikan 26,42% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 Rp 1.146,04 Milyar.

Revenues of PT Pos Indonesia (Persero) in 2013 reached Rp 4.174,90 Billion or 90,37 percent from Rp 4.620,02 Billion of RKAP (Company Annual Plan). Achieving the revenues in 2013, this increase amounted to 25.15%, if compared to the realization by 2012 amounted to Rp 3.335.88 Billion. As in previous years, the largest revenue contribution was still comes from Mail and Parcel business as well as financial services which are of 53,15% and 34,22% respectively. Revenue of the mail and the parcel is realized by 2013 amounting to Rp 2,250 Billion or 88.94% of the RKAP’S target of Rp 2.530 billion, but increase of 18,62% when compared to the realization of the year 2012 of Rp 1.896,88 Billion. Financial services revenue of Rp 1.448,87 Billion or 97,88% of the RKAP’S 2013 target amounting to Rp 1.480,06 Billion, or increased 26,42% compared with realization of 2012, Rp 1.146,04 Billion. Logistik Logistics 4,22 %

Surat dan Paket Mail and Parcel 53,15 %

Jasa Keuangan Financial Service 34,22 %

Teknologi Informasi Information Filateli Technology Philatelic 0,46 % 0,00 %

Kontribusi Pendapatan Tahun 2013 Revenue Contributions 2013

2013

124



Pendapatan Keuangan Financial Revenue 0,77 %

Ritel Retail 5,46 % Lainnya Others Properti 0,61 % Property 1,09 %


Gambaran realisasi pendapatan usaha tahun 2013 secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Description of the realization of revenues 2013 in more details can be explained as follows:

Pendapatan Suratpos dan Paketpos

Postal Mail and Parcel Revenue

Sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi pendapatan layanan Suratpos sebesar Rp 1.660,53 Milyar atau 91,69% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 1.811,07 Milyar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 tumbuh 20,85%. Pada tahun 2013 suratpos memberi kontribusi terbesar yaitu 39,22% dari total pendapatan.

Up to the end of 2013, the realization of the postal Mail service revenues amounted to Rp 1.660,53 Billion or 91,69% of the target Budgeted 2013 of Rp. 1.811,07 billion. Compared to the year 2012 the realization growth by 20,85%. By 2013 postal mail contributed the largest i.e. 39,22% of total revenue.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan Suratpos dan Paketpos antara lain:

Various efforts are being made to improve the performance of Mail and Parcel services, among others:

Pendapatan layanan Paketpos tahun 2013 sebesar Rp 589,64 Milyar atau 82,02% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 718,93 Milyar. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar 12,78% dibandingkan realisasi tahun 2012 yang terealisasi sebesar Rp 522.81 Milyar.

Parcel service revenues by 2013 amounting to Rp 589,64 Billion or 82,02% of the target in company budgeted plan (CBP) 0f 2013 amounting to Rp 718,93 billion. Realization of 2013 revenue increased by 13% compared to the year 2012 which was realized of Rp 522.81 billion.

1. Peningkatan knowledge dan manajemen penjualan bagi seluruh Kepala Area Penjualan dan Manajer Penjualan yang berada di Area Penjualan, melalui pelatihan Strategic Management oleh Mark Plus. 2. Peningkatan pendapatan dari walk in customer yang melibatkan seluruh sumber daya Kantor Pos melalui pemberian penghargaan kepada Kantor Pos Terbaik Nasional yang berhasil mencapai target dan peningkatan pertumbuhan layanan EMS, Pos Kilat Khusus dan EMS periode Semester II Tahun 2013. inisiasi dalam rangka 3. Melakukan mempercepat terbentuknya Unit Sales Reprensetative (SR) di luar Pulau Jawa, agar lebih fokus dalam penggarapan pasar account customer. 4. Mempercepat pembentukan aplikasi Sales Forces dan aplikasi kolekting korporat berdasar Ipos serta sistem insentif untuk para Account Executive dalam rangka mengendalikan dan memotivasi pencapaian target penjualan.

1.

Increased knowledge and sales management for the entire Head Area of Sales and sales manager in the areas of sales, through training in Strategic Management by Mark Plus.

2.

Increased income from walk in customer involving the entire resources of the post office through the awarding the prize to the Best National Post Office that managed to reach the target and increase the growth of EMS service, Special Postal Mail and EMS II Semester period In 2013. Implement initiation in order to speed up the formation of the Unit Sales Reprensetative (SR) outside the island of Java, in order to focus more in the pipeline market customer account. Accelerate the creation of applications Sales Forces and corporate collecting applications based on the iPos as well as a system of incentives for the Account Executive in order to control and motivate the achievement of sales targets.

3.

4.



125

2013

Pembahasan dan Analisis Manajemen Management Discussion and Analysis Indonesia Marketeers Festival (Palembang)

5. Mempersiapkan penggarapan proyek bisnis cetak dan distribusi kiriman Pemilu 2014 seperti Surat Suara, Formulir, Kotak Suara dan sarana pendukung lainnya melalui pembentukan Satuan Tugas Penggarapan Pemilu 2014. 6. Penggarapan distribusi kiriman surat dan barang yang berasal Pemerintah, seperti proyek cetak dan distrubis Smartcard untuk peserta baru Program Keluarga Harapan. 7. Pengendalian umur piutang pendapatan melalui percepatan pelunasan piutang pelanggan yang melebihi batas umur piutang, melalui rapat koordinasi dengan UPT terkait dan penagihan kepada debitor. 8. Layanan Pos Internasional: • Uji coba 3 (tiga) Office of Exchange : Surabaya, Makassar dan Balikpapan. • Pengembangan Kerjasama dengan DHL tentang Layanan SME Day Definite Market (Layanan export untuk UKM). • Pembuatan Keputusan Direksi tentang Kegiatan Penjualan EMS dan/ atau Paketpos Internasional melalui Pramuwisata sebagai Mail Collector. • Melakukan evaluasi Layanan EMS (Kerjasama dengan Mitra DHL dan UPS), dan Layanan Prepaid Parcel. • Penyempurnaan KD tentang Penetapan MPC Surabaya, MPC Makassar, dan Unit Operasi Balikpapan sebagai Kantor Tukar Pos Udara.

2013

126



Prepare for the implementation of business projects in print and distribution of submissions as of 2014 Election mattesr, such as ballot box, Form and other supporting facilities through the establishment of a task force implementation of the 2014 Elections. 6. The implementation of the distribution of letters and submissions of goods originating in the Government, such as the print and distribution Smartcard project for new Family Hopeful Program participants. 7. Controlling age-ing accounts receivable income through accelerated repayment of accounts receivable customers who exceeded the age of accounts receivable, through coordination meetings with the associated post office and billing to the debtor. 8. International Postal Service : • A trial of three (3) Office of Exchange: Surabaya, Makassar and Balikpapan. • Cooperation development with DHL about SME Day Definite Service Market (export Services for SMEs). • Making Board of Directors decisions about activities of the EMS and/or International Parcel sales through tour guide as the Mail Collector. • Evaluate EMS Service (in collaboration with DHL and UPS partners), and Prepaid Parcel Service. • Improvement of Determination of MPC’s of Surabaya, Makassar and Balikpapan and Operation Unit of exchange offices of Airmail. 5.


Pendapatan Pos Logistik PT Pos Logistik Indonesia merupakan anak perusahaan yang didirikan tanggal 5 Januari 2012.Tahun 2013 pendapatan Logistik terealisasi sebesar Rp 178,65 Milyar, jika dibandingkan dengan pendapatan Logistik tahun 2012 terdapat pertumbuhan sebesar 167,36%. Adapun pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan transportasi Rp 71,93 Milyar, Pendapatan freight forwarding Rp 65,38 Milyar dan Pendapatan warehousing Rp 41,34 Milyar.

Logistic Post Revenue PT Pos Logistik Indonesia is a subsidiary which was established on 5 January 2012. Logistics revenue realised by 2013 amounting to Rp 178,65 billion, compared to earnings of logistics in 2012 there is growth of 167,36%. As for the income consists of transportation income of Rp 71,93 billion, freight forwarding Revenue of Rp 65,38 billion and revenue of warehousing is Rp 41,34 Billion.

Warehousing Pos Logistik

Jasa Keuangan Pendapatan Weselpos Pendapatan layanan Weselpos tahun 2013 sebesar Rp 741,06 Milyar atau 128,53% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 576,55 Milyar. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar 67,67% jika dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 441,97 Milyar. Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan Weselpos antara lain: 1. Penyaluran Dana BLSM tahun 2013, dengan aktivitas : • Realisasi Penyaluran Dana BLSM Tahap I dan II tahun 2013. • Monitoring dan Evaluasi BLSM dan pelaporan realisasi penyaluran dana BLSM 2013. 2. Monitoring dan evaluasi kinerja notifikasi sms weselpos instan 3. Penggarapan layanan weselpos kemitraan di industri padat karya (perkebunan, pabrik). 4. Penyesuaian tarif weselpos Dalam Negeri

Financial Services Remittance Revenue Remittance service revenues by 2013 amounting to Rp 741,06 Billion or 128,53% of the CBP 2013 amounting to Rp 576,55 billion. Realization of 2013 increased by 67,67% if compared to the realization by 2012 amounted to Rp 441,97 billion.

Some effort is made to improve the performance of Remittance services include: 1. Channelling BLSM Funds 2013, with activity: • Realization of Channeling BLSM Funds phase I and II by 2013. • Monitoring and evaluation and reporting of actual BLSM channeling of BLSM funds 2013. 2. Monitoring and evaluation of the performance of the sms notification service 3. Implementation of the instant remittance partnerships in labor-intensive industries (plantations, factories). 4. Tariff adjustment in domestic remittance Laporan Tahunan Annual Report


127

2013


5. Pelaksanaan promosi (BTL) weselpos DN 6. Tindak lanjut terhadap dokumen Reinstatement kiriman WU melalui koordinasi dengan SGLK dan Bagian Akuntansi. 7. Revisi SOP Pembayaran WPLN. 8. Pembukaan dan perluasan Layanan WU Kirim secara Host to Host. 9. Penjajakan Layanan IEMO Kirim ke Malaysia. 10. Penjajakan kerja sama Remittance dengan Instant Cash FZE (Emirates Post Groups). 11. Pembukaan Layanan Remittance dengan Brunei Post dan Timor Leste Post. 12. Instalasi aplikasi Eurogiro Networks untuk layanan remittance dengan Korea Post, Japan Post Bank.

5.

Execution of the promotion (BTL) domestic remittance 6. follow-up to document the restoration of posts through or with WU SGLK and Accounting Section. 7. Revision of SOP Payment International remittance. 8. The opening and expansion of Services to Send WU Host to Host. 9. Exploitation Service IEMO send to Malaysia. 10. Exploitation of cooperation with instant cash delivery FZE (Emirates Post Group). 11. Opening of the Remittance Services to Brunei and East Timor post post. 12. Eurogiro network installation applications for money transfer service with Korea’s post and Japan Post Bank.

Pendapatan Giropos Pendapatan layanan Giropos tahun 2013 sebesar Rp 50,97 Milyar atau 814,44% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 6,26 Milyar. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar 731,46% jika dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 6,13 Milyar.

Giropos service revenues by 2013 amounting to Rp 50,97 Billion or 814,44% of the target CBP 2013 amounting to Rp 6.26 billion. Realization of 2013 increased by 731,46% if compared to the realization by 2012 amounted to Rp 6,13 billion.

• •

• •

Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan Giro Pos antara lain melalui perbaikan Sistem Pelaporan dan Migrasi Data Base GOL, dengan aktivitas :

2013

Postal Giro Revenue

Piloting Pelaporan GOL bebasis WEB. Migrasi Data Base GOL dari Server Lama ke Server baru.

128



Some effort is made to improve the performance of the Postal Giro service: Through improvements to the reporting system and the Data Base Migration of GOL, with activity: Piloting Reporting GOL WEB bebasis. The Data Base migration from the old Server to the new Server.


Pendapatan Penyaluran Perbankan

Bank Channelling Revenue

Pendapatan layanan Bank Chanelling tahun 2013 sebesar Rp 40,87 Milyar atau 81,73% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 50,00 Milyar. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar 4,13% jika dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 39,25 Milyar.

Bank Chanelling services revenue in 2013 amounting to Rp 40,87 Billion or 81,73% of the CBP target of IDR 50.00 billion in 2013. Realization of 2013 increased by 4,13% if compared to the realization by 2012 amounted to Rp 39,25 billion.

Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan Bank Chanelling antara lain:

Some effort is made to improve the performance of Bank Chanelling services among others:

Pendapatan layanan Bank Channelling tahun 2013 sebesar Rp 40,87 Milyar atau 81,73% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 50,00 Milyar. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar 4,13% jika dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 39,25 Milyar.

Revenue Service Channelling Bank 2013 amounting to Rp 40,87 Billion or 81,73% of the CBP target of IDR 50.00 billion in 2013. Realization of 2013 increased by 4,13% if compared to the realization by 2012 which amounted to Rp 39,25 billion.

1. Perbaikan aplikasi Tabungan Cermat, Bank BTN. 2. Perpanjangan kerjasama dengan Bank Muamalat. 3. Pelaksanaan Kerjasama dengan Bank Mandiri melalui program Mandiri Mitra Usaha (MMU), dengan aktivitas : • Pelaksanaan dan pengawalan operasi layanan MMU yang telah live. • Pengawalan kinerja pencapaian target KCP MMU. • Review terhadap kualitas operasional & kinerja pendapatan layanan MMU. • Evaluasi Kinerja layanan dan pembuatan target layanan MMU untuk tahun 2014.

1.

Improvement of application Careful Savings, Bank BTN. 2. Extension of cooperation with Bank Muamalat. 3. The implementation of cooperation with Bank Mandiri through Mandiri Business Partners Program (MMU), with activity: • The implementation and control of the MMU services operating live. • Achievement of the performance targets for the control of KCP MMU. • Review of the quality of the operational performance of revenue service & MMU. • Performance evaluation of service creation and service targets the MMU for 2014.



129

2013


Pendapatan Penyaluran Dana Pendapatan layanan Penyaluran Dana tahun 2013 sebesar Rp 6,21 Milyar atau 6,94% dari target RKAP sebesar Rp 89,54 Milyar. Realisasi tahun 2013 turun sebesar 91,67% jika dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 74,61 Milyar, penurunan ini semata-mata karena penyaluran dana menggunakan akun dan system aplikasi weselpos institusi kelembagaan meskipun sifatnya adalah penyaluran dana.

Fund Distribution Service income 2013 amounting to Rp 6,21 Billion or 6,94% of the CBP amounted to Rp 89,54 billion. Realization of 2013 down by 91,67% if compared to the realization by 2012 amounted to Rp 74,61 Billion, a decrease was solely due to the channelling of funds using your account and system applications remittance institutional although its nature is the channeling of funds.

Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan penyaluran dana antara lain: 1. Peningkatan Sistem Pembayaran Pensiun PT. TASPEN, dengan aktivitas : • Uji coba pelaksaanaan e-Karip PT. TASPEN dengan sistem MoC (Mach on Card) yaitu penyimpanan data pensiun pada kartu e-Karip, dan uji coba Enrollment untuk memasukan data pensiun ke aplikasi e-Karip. • Implementasi Lepas Dapem Pensiun PT. TASPEN di Kantor Cabang Utama TASPEN Jakarta dan Kantor Cabang Utama TASPEN Bandung. • Pembahasan awal perpanjangan PKS dengan PT.TASPEN.

Some effort is made to improve the performance of Fund Distribustions services among other: 1. Improvement in the pension payment system of PT TASPEN OFFICE, with activities: • Implementation trial of PT TASPEN e-Karip E with the MoC (Mach on Card) system, namely data storage e-card for retirement on Karip and trial Enrollment to place the data into the e-application of retirement Karip. • Implementation of PT TASPEN pension Dapem Off in Main branch offices and branch offices in Jakarta TASPEN OFFICE and Main branch of TASPEN OFFICE in Bandung. • The initial discussion of the extension of the MCC with PT.TASPEN. 2. Improvements in preparations for the implementation of Applications and the payment of retirement Questioned (AP3) PT ASABRI, with activity: • Data transfer Pension PT. ASABRI from Physical Data into electronic Data (Data Yd). • Training of AP3 (Application Retirement Payment Liability) PT ASABRI. • The refinement and implementation of the preparation of PT ASABRI AP3.

3. Penggunaan Smart Card untuk penyaluran dana PKH dan BLSM.

3.

The use of Smart cards for distribution of PKH and BLSM funds.

4.

Realization and reconciliation of PKH-GOL payments 2013 and, with the activities of: • The use of FDPos applications: an accountbased in the Fund’s channelling of PKH. • Channeling PKH-GOL Funds phase I to IV in 2013. • PKH-GOL Funds phase I to IV Payment reconciliation in 2013.

2. Penyempurnaan dan Persiapan Implementasi Aplikasi Pertanggung-jawaban Pembayaran Pensiun (AP3) PT. ASABRI, dengan aktivitas : • Pemindahan Data Pensiun PT. ASABRI dari Data Fisik ke Data Elektronik (Data Yard). AP3 (Aplikasi • Pelatihan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun) PT. ASABRI. • Penyempurnaan dan Persiapan Implementasi AP3 PT. ASABRI.

2013

Fund Distribution Revenue

4. Realisasi dan Rekonsiliasi Pembayaran PKHGOL 2013 dan, dengan aktivitas : • Penggunaan aplikasi FDPos berbasis rekening dalam penyaluran dana PKH. • Penyaluran Dana PKH-GOL Tahap I sd IV Tahun 2013. • Rekonsiliasi Pembayaran PKH-GOL Tahap I sd IV Tahun 2013.

130




Pendapatan Pos Pay

Pos Pay Revenue

Pendapatan layanan Pos Pay tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 609,77 Milyar atau 80,46% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 757,85 Milyar. Realisasi tahun 2013 meningkat sebesar 4,40% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 584,08 Milyar.

The revenue the Postal Pay Service in 2013 realized amounted to Rp 609,77 Billion or 80,46% of the target 2013 CBP which amounting to Rp 757,85 billion. Realization of 2013 increased by 188% over realization by 2012 amounted to Rp 584,08 billion.

Kemitraan Biller

Partnership in bill payment:

Pertumbuhan pendapatan Pospay tersebut dicapai melalui beberapa upaya antara lain:

The Pospay revenue growth achieved through several efforts among others:

1. Pembukaan dan Penambahan Pospersepsi Tobelo, Masohi, Sragen dan Pleihari : 2. Pospersepsi Masohi sudah diimplementasikan pada Tanggal 12 Desember 2013, sedangkan Tobelo, Sragen dan Pleihari sampai saat ini masih dalam proses pendaftaran pada Sistem MPN; dan realisasinya akan dilanjutkan pada Triwulan I Tahun 2014. 3. Implementasi Pembukaan Layanan PBB di Daerah: 4. Layanan PBB Area IV Depok sudah dilaksanakan Pengujian Sistem (UAT) pada Bln Desember 2013; sedangkan PBB Area II dan Area V masih dalam proses kerjasama dan akan dilanjutkan Pada Triwulan I Tahun 2014. 5. Implementasi Layanan Setoran Penerimaan Negara dengan MPN G-2. 6. Masih dilaksanakan Pengujian Sistem UAT, untuk implementasi akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2014. 7. Pembukaan Layanan PDAM di Daerah: 30 PDAM serta PDAM Area III Sumbagsel sebanyak 7 PDAM (Upgrade Sistem, dengan Switching BWN). • Pada akhir tahun 2013 dalam Proses Kerja Sama : PDAM Medan, Tanjungbalai, Aceh Besar, Ciamis. • Sampai triwulan IV 2013 masih dalam proses Develop dan Pengujian Sistem: PDAM Biak,Nabire,Banjar. sudah di-launching dan • Yang Implementasi PDAM Garut, Surabaya, Rembang, Blora, Bantul, Jogjakarta, Brebes, Kulonprogo, Tegal, Watesjogja, Pati.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

The opening and addition of Pospersepsi at Tobelo, Masohi, Sragen and Pleihari: Pospersepsi has been implemented in Masohi on December 12, 2013, while the Tobelo, Sragen and Pleihari up to this point is still in the process of registering on the MPN; and its realization will continue on a Quarterly I, 2014. Implementation of the opening of the UNITED NATIONS Services in the area of: UN Service Area IV There was implemented the System Testing (UAT) in December 2013 Bln; While the UN Area II and Area V is still in the process of cooperation and will continue on a Quarterly I year 2014. Implementation Services Deposit receipt of MPN State with G-2. UAT System Testing which still carried out, implementation will be carried out on a Quarterly I year 2014. The opening of the PDAM service in the area: 30 PDAM and PDAM of Area III Sumbagsel as many as 7 PDAM (system upgrades, with Switching BWN).

•

•

•

At the end of 2013 which is in the process of cooperation: PDAM Medan, Tanjung Balai, Aceh Besar, Ciamis. Until IV quarter 2013 which is still in the process of Develop and testing system: PDAM Biak, Pangkal Pinang, Banjar. Already on the launching and implementation of PDAM in Garut, Surabaya, Rembang, Blora, Bantul, Yogyakarta, Brebes, Tegal, Watesjogja, Kulon Progo, Pati.



131

2013


• 8.

9. 10. 11. 12.

Untuk PDAM Daerah yang masih dalam pengujian sistem dan PDAM Jateng dan DIY yang masih dalam proses akan dlanjutkan pada Triw. I Tahun 2014. Optimalisasi Implementasi Aplikasi Agency Versi 2.00 secara total. Direalisasikan melalui percepatan penambahan conten layanan dengan adanya penambahan Biller baru dan penyempurnaan Modul PLN Prepaid. Pelatihan Product Knowledge kepada Area Jaskug dan SPV Pelayanan UPT untuk Refresh dan kepatuhan SOP Layanan Jaskug Pospay. Pelaksanaan Pelatihan Product Knowledge (refreshment Produk Jaskug) telah dilaksanakan pada seluruh Area pada bulan November dan Desember 2013. Evaluasi dan Penyempurnaan Aplikasi Layanan Voucher Pulsa (Prepaid) dengan Multi Biller X-Link. Evaluasi tentang Layanan Voucher Pulsa kerjasama dengan PT X-Link telah dilaksanakan dengan realisasi Produk XL MDS, Denom Baru Orange TV, dan Paket Baru Telkom vision telah diimplementasikan pada bulan Oktober 2013.

Kemitraan Multi Finance 1. Evaluasi dan Perpanjangan PKS dengan BII, Summit OTO; 2. Evaluasi dan perpanjangan kerjasama dengan BII dan Summit OTO, telah direalisasikan pada bulan Agustus dan September 2013. 3. Intensifikasi peningkatan transaksi dengan melakukan marketing bersama mitra, Telah direalisasikan melalui pemasangan banner di loket-loket di lokasi cabang mitra dan pelaksanaan program Luber Hadiah 2013. 4. Meminimalisir keluhan konsumen melalui koordinasi dengan Mitra, Ka UPT dan IT, telah direalisasikan melalui penanganan complain handling petugas Admin Pospay dan Help desk operasional serta koordinasi yang intensif dengan Mitra, UPT dan IT

2013

132



For PDAM Area which is still in The testing system and PDAM Jateng and DIY that is still in the process of going on Triw. I in 2014. 8. Optimization of the Agency Application Implementation Version 2.00 in total. Realized through the addition of acceleration with the addition of service conten of new Biller and perfection for Prepaid PLN Module. 9. Training on Product Knowledge to the Area of Jaskug and SPV UPT Service to Refreshment and Jaskug Pospay Service SOP compliance. 10. The implementation of a training Product Knowledge (refreshment Product Jaskug) has been implemented on the entire Area in November and December of 2013. 11. Evaluation and improvement of service application mobile phone Voucher (Prepaid) with Multiple Biller X-Link. 12. Evaluation of service Voucher Credits in cooperation with PT X-Link has been implemented with the realization of the MDS, Denom XL New Orange TV, and a new package of Telkom vision has been implemented in October 2013. •

Multi Finance Partnership 1. Evaluation and extension of the MCC with BII, Summit OTO; 2. Evaluation and extension of cooperation with BII and Summit OTO, was realized in August and September 2013. 3. Intensification of increased transactions by joint marketing with partners, have been realized through installation of banners in counters at the partner branch location and program execution “Luber Hadiah” 2013. 4. Minimize consumer complaints through coordination with partners, Ka UPT and IT which has been realized through the handling of complaint handling officer Admin Pospay and Help desk operations as well as intensive co-ordination with partners, UPT and IT.


Pendapatan Ritel Pendapatan layanan Ritel tahun 2013 sebesar Rp 231,29 Milyar atau 77,69% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 297,71 Milyar dan mengalami pertumbuhan 49,64% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 154,56 Milyar.

Retail Revenue Retail service revenues by 2013 amounting to Rp 231,29 Billion or 77,69% of the 2013target CBP which amounting to Rp 297,71 billion and is experiencing growth 49,64% compared to the year 2012 realization of Rp 154,56 billion.

Berbagai upaya untuk peningkatan pendapatan dan pencapaian target layanan Ritel yang dilakukan pada tahun 2013, diantaranya; 1. Melakukan Verifikasi Penjualan Meterai Semester I tahun 2013 nasional bersama Tim Ditjen Pajak. 2. Pengembangan pasar micro – insurance: • Melakukan pembahasan perjanjian kerjasama (PKS) penjualan voucher asuransi dana gempa dengan PT ACA. • Melakukan pembahasan PKS penjualan voucher asuransi dana rumah dengan PT ACA. • Melakukan pembahasan PKS penjualan voucher Asuransi Seru dengan PT ELI • Menyelesaikan perpanjangan PKS Penjualan Asuransi demam berdarah ACA.

Numerous efforts to increase revenue and the achievement of the target retail services have done by 2013, including; 1. Verify Sales of National Tax Seal at first Semester 2013 by Taxes Directorate joint Team. 2. Market development of micro-insurance: • Conduct the disccussion of the cooperation agreement (MCC) of earthquake insurance fund voucher sales with PT ACA. • Discussion of MCC about sales insurance voucher house fund with PT ACA. • Discuss MCC about sales of insurance voucher of Exclamation insurance with PT ELI • Completing the extension of MCC about ACA DengueInsurance Sales.

Pendapatan layanan Filateli tahun 2013 sebesar Rp 19,59 Milyar hanya tercapai 55,96% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 35,00 Milyar, dan mengalami penurunan 21,44%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 24,93 Milyar.

Revenue of Filateli Service in 2013 amounting to Rp 19,59 Billion only 55,96% achieved the target of CBP 2013 which amounting to Rp 35.00 billion, and decline 21,44%, when compared to the realization by 2012 amounted to Rp 24,93 billion.

1. Penerbitan berbagai prangko istimewa dan peringatan antara lain : • Prangko istimewa seri “Pasukan Garuda” tanggal 5 Oktober 2013. • Prangko istimewa seri “Flora dan Fauna” tanggal 5 November 2013.

Pendapatan Filateli

Philately Revenue

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan pencapaian target bisnis Filateli, selama tahun 2013 telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Numerous efforts have been made to increase revenue and the achievement of Phylateli business targets, during 2013 has made the following efforts: 1.

The publication of a variety of special stamps and Commemorative Stamps include: • Special series “The Lions” on 5 October 2013. • Special stamp series “Flora and Fauna” November 5, 2013.

2. Launching prangko seri Pasukan Garuda dan Bursa Filateli di HUT TNI tanggal 18 Oktober 2013.

2.

Launching the Garuda Force series stamps and Philatelic Exchange at TNI ANNIVERSARY on October 18, 2013.



133

2013


3. Sosialisasi dan implementasi KD.80/ Dirut/0913 tentang penjualan benda filateli melaui mitra penjualan benda filateli di seluruh area. 4. Penerbitan Sampul Peringatan.

2013

134



3.

Dissemination and implementation of KD 80/ CEO/0913 about selling phylately items via sales partners of phylateli objects around the area.

4.

The Issuance Of Commemorative Cover.


Pendapatan Properti Pendapatan Properti tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 46,33 Milyar atau 65,06% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 71,21 Milyar dan mengalami pertumbuhan 4,88% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 44,17 Milyar. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai jual aset-aset yang akan disewakan kepada pihak ketiga, antara lain:

Property Revenue Property income is realized amounting to Rp 46,33 Billion by 2013 or 65,06 per cent of the target CBP 2013 which amounting to Rp 71,21 billion and is experiencing growth of 4.88% compared to the year 2012 realization of Rp 44,17 billion. Various attempts have been made to increase the value of selling those assets that will be leased to a third party, among others:

1. Peningkatan Pendapatan Pemanfaatan Properti Idle: • Intensifikasi pemanfaatan properti idle • Penyesuaian tarif untuk perpanjangan PKS dan PKS baru • Penerapan luas semigross untuk perhitungan luas sewa • Pembenahan PKS sewa di Area/UPT • Kerjasama dengan Mandiri MMU, Syariah Mandiri dan Retail Mart.

1.

3. Optimasi Ruang Kantor Optimalisasi properti berupa ruangan dalam bentuk pemanfaatan oleh pihak lain bekerjasama dengan Divisi lain, antara lain : • Kerjasama pemanfaatan properti untuk pembukaan dan pengembangan Kantor Cabang MMU (Mandiri Mitra Usaha). • Kerjasama pemanfaatan properti untuk pembukaan Kantor Layanan Gadai emas syariah BSM (Bank Syariah Mandiri). • Kerjasama pemanfaatan properti untuk pembukaan Post Shop di Kantor Pos bekerjasama dengan Divisi Posmart. • Pemanfaatan ruang kantor pos untuk layanan pihak ketiga yang terkait layanan pos, antara lain : BTN, Kresun/ BPR, Esia, dan lain-lain.

3. Office Room Optimization The optimization of property in the form of a room in its utilization by the other party, in cooperation with other divisions: • Cooperation in the utilization of the properties for the opening and development of Branch Office MMU (Mandiri business partners). • Cooperation in the utilization of the properties for the Office opening Sharia gold Pawn Service BSM Mandiri Islamic Bank). • Cooperation in the utilization of the property to the opening Post Shop at a post office in collaboration with the Division of Posmart. • The utilization of office space heading for third-party services related to postal services, amongst others: BTN, Kresun/ BPR, Esia, etc

2. Maintain Kerjasama dan Pendapatan Sewa; • Pengelolaan gedung dan ruang kantor yang dikelola sendiri, antara lain : GWBP, Plazapos Bandarlampung, Ruko Kpc Kamboja Denpasar, Rumah Dinas dan lain-lain. • Pengelolaan properti yang dimanfaatkan pihak lain, contohnya : eks Gedung Puslatpos, Poslog, BTS, Signpole BTN, Rumah dinas Kp Pbr, Rumah dinas Kp Mo, ATM, dan lain-lain.

Increase Revenue from Utilization of Idle Property: • Intensification of utilization of idle property • Adjustment of rates for extension of the MCC and the new MCC • Application of wide area of semigross for rent calculation • Revamping the MCC of rent in Area/UPT • Cooperation with Syariah Mandiri, MMU, and Retail Mart. 2. Maintain Cooperation and Rent Revenue • Building management and office space managed by company, among others: GWBP, Plazapos of Bandarlampung, Kpc Cambodia shop Denpasar, Home Office and other • The management of the property which has used by the other party, for example: ex Puslatpos Building, Poslog, BTS Signpole, BTN, Home Office, Home Office of Pbr Kp, Kp Mo, ATM, etc.



135

2013


4. Optimasi Properti dan Aset Optimalisasi properti/aset dalam bentuk pengembangan properti sesuai dengan HBU (Highest & Best Use): • Menjalankan MoU dengan mitra yang telah terpilih pada tahap awal untuk penyusunan FS dan Draft PKS ( 24 lokasi ). • Penyusunan pra desain dan FS pengembangan properti komersial yg lebih akurat sebagai dasar pengajuan ijin BUMN.

Pendapatan Teknologi Informasi Pendapatan ini pada tahun 2013 merupakan pendapatan anak perusahaan yang bergerak di bidang jaringan virtual yaitu PT Bhakti Wasantara Net.

Pendapatan Lainnya Sampai dengan akhir tahun 2013, pendapatan lainnya terealisasi sebesar Rp 25,75 Milyar atau sebesar 85,49% dari RKAP 2013 sebesar Rp 30,12 Milyar. Realisasi pendapatan lainnya ini menggalami penurunan sebesar 38,20%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 41,67 Milyar.

2013

136



4. Property Asset Optimization Optimization of property/assets in the form of property development in accordance with the HBU (Highest & Best Use): • running a MoU with partners who have been selected in the early stages for the preparation of a Draft FS and MCC (24 locations). • The preparation of pre design and FS commercial property development which is more accurate as the basis for the filing of a permit from SOE authority.

Information Technology Revenue This income in 2013 is income from its subsidiaries engaged in the virtual network of PT Bhakti Wasantara Net.

Other Revenue Up to the end of 2013, other income realized amounted to Rp 85,49 Billion or 25,75% of the CBP 2013 which amounting to Rp 30,12 billion. The realization of this other income decrease of 38.20%, when compared to the realization by 2012 amounted to Rp 41,67 billion.


Pendapatan Tresury Pendapatan treasury tahun 2013 sebesar Rp 32,80 Milyar atau 109,33% dari target RKAP 2013 sebesar Rp 30,00 Milyar dan mengalami kenaikan 24,20% dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 26,41 Milyar merupakan Pendapatan jasa giro dan Pendapatan penempatan dana di bank. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menghasillkan pendapatan treasury ini antara lain: 1. Penempatan dana pada perbankan yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang paling menarik baik Giro, DOC dan Berjangka. 2. Intensifikasi dana pihak ketiga dan pendekatan dana untuk dikelola pemilihan rate terbaik. 3. Evaluasi cash pick up service Bank Danamon Area Jakarta dan Banten. 4. Penyusunan PTO Perpanjangan PKS Bank Mandiri Penggunaan Layanan Pengelolaan Kas 2013-2015.

Treasury Revenue

Treasury income in 2013 amounting to Rp 32,80 Billion or 109,33% of the CBP 2013 which amounting to Rp 30.00 billion and increase 24,20% compared to year 2012 realization of Rp 26,41 Billion. This is Revenue from giro Services and income fund at the bank.

Several efforts have been made to produce this tresury income include: 1.

2.

3. 4.

Placement of funds on banking which can provide the most interest rates attracted both Giro, DOC and futures. Intensification of third-party funds and managed funds for the approach the selection rate is best. Evaluation cash pick up service, Bank Danamon in Jakarta and Banten. Preparation of the PTO Extension MCC Bank Mandiri Use Cash Management Services 2013-2015.

Pos Keliling Kota City Mobile Post



137

2013


Kinerja Beban Tahun 2013

Up to the end of 2013, the businesses cost budget realized Rp 3,858.61 Billion or 89,63% of the targets set in the CBP 2013 amounting to Rp 4,304.93 billion. Realization of the expenses in 2013 increased by 22.40% compared to actual expenses in year 2012 Rp 3152 .45 billion.

Penyebab terjadinya pelampauan beban-beban tersebut di atas antara lain:

The cause of the occurrence in excess of the expenses above include:

Pada tahun 2013 terdapat realisasi kelompok beban usaha yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan pada RKAP yaitu: beban administrasi sebesar 319,11% dan beban umum 124,60%

By 2013 there is realisation of the business expenses group that goes beyond the budget has been set at the CBP, namely: administration expenses amounting to 319,11% and 124,60% general expense.

1. Beban Administrasi terlampaui sebesar 219,11% disebabkan adanya peningkatan kegiatan administrasi kantor diikuti kenaikan harga-harga sehubungan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, iuran badan internasional.

1.

Administration Expenses exceeded 219,11% due to an increase in the activities of the administration of the Office followed the increase-prices in respect of the fuel Oil price hike and the International Agency’s dues.

2. Beban umum terlampaui sebesar 24,60% disebabkan oleh : • Beban perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi, monitoring dan konsolidasi bisnis serta biaya perjalanan dinas untuk peserta pelatihan baik di kantor pusat maupun di area. • Beban kerugian atas klaim jasa suratpos/ paketpos dan kerugian akibat tindak kejahatan. • Penyisihan piutang.

2.

General expenses exceeded 24.60% are caused by:

•

Travel Expenses for activity coordination, monitoring and consolidation of business as well as the cost of travel for participants in training both at Headquarters and in the area. The burden of losses on claims mail and parcel service and losses due to crime. Allowance for receivables.

Beban pegawai dan beban operasi masih merupakan komponen beban usaha dengan

Employee expenses and operating expenses are still a component of business expenses with the largest contribution on the composition of the realization of the expense on 2013, i.e. each

Tingkat prosentase pertumbuhan beban tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 antara lain terjadi pada beban administrasi sebesar 103,79% atau naik sebesar Rp 23,70 Milyar, beban operasi 35,58% atau naik sebesar Rp 312,39 Milyar, dan beban umum sebesar 42,83% atau naik sebesar Rp 102,72 Milyar.

2013

Cost Performance 2013

Sampai dengan akhir tahun 2013, anggaran beban usaha terealisasi sebesar Rp 3.858,61 Milyar atau 89,63% dari target yang ditetapkan pada RKAP 2013 sebesar Rp 4.304,93 Milyar. Realisasi beban tahun 2013 meningkat sebesar 22,40% dibandingkan realisasi beban tahun 2012 sebesar Rp 3.152,45 Milyar.

138



• •

The highest percentage growth rates of expenses when compared to the realization by 2012 among other things happening on the cost of administration of 103,79% or Rp 23,70 billion, operating expenses rose by 35,58% or Rp 312,39 billion, and the General expense of 42,83% or Rp 102,72 billion.


kontribusi terbesar pada komposisi realisasi beban tahun 2013, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.097,49 Milyar atau 53,56% dan Rp 1.190,41 Milyar atau 30,40% seperti terlihat pada diagram di bawah ini :

amounting to Rp 2.097,49 Billion or 53,56% and Rp 1.190,41 Billion or 30.40% as shown in the diagram below:to IDR 2097.49 billion or 53.56% and 1190.41 billion IDR or 30.40% as shown in the diagram below:

B. Operasi Operational Exp. 30,40%

B. Pegawai Employee Exp. 53,56%

B. Pemasaran Marketing Exp. 2,59% B. Lainnya Others Exp. 0,92%

KONTRIBUSI BEBAN TAHUN 2013

B. Keuangan Financial Exp. 0,56%

EXPENSES 2013

2013

2012

(Audited)

(Audited)

Pencapaian Realization from Target (%)

B. Administrasi Administration Exp. 1,19%

B. Umum General Exp. 8,75% B. Penurunan Nilai Aset Asset Decreasing Value Exp. 0,00% B. Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization Exp. 2,05%

Dalam Milyar Rupiah Kecuali % In Billion IDR, except %

Tumbuh Growth (%)

ASET

ASSET

ASET LANCAR Kas dan setara kas

Investasi pada surat berharga

Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan piutang tidak tertagih Pendapatan yang masih harus diterima Pajak dibayar di muka Aset lancar lainnya

JUMLAH ASET LANCAR

CURRENT ASSET 3.683,96

2.961,07

75,12

117,47

0,23

480,81 3,88

261,22

4.505,23

2,57

351,24 1,26

188,30

3.621,91

75,87

24,41

8,38

(91,02)

36,56

(36,05)

77,65

24,39

94,86 -

113,14

Cash and equivalent Security Investment

36,89

Receivables - reduced by reserved for unpaid receivables

207,64

Prepaid Tax

Deferred Income Other current asset

38,73

TOTAL CURRENT ASSET



139

2013

ASET TIDAK LANCAR Taksiran tagihan pajak penghasilan

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan

2013

2012

(Audited)

(Audited) -

618,24

Pencapaian Realization from Target (%)

15,70

101,57

42,40

55,13

240,11

Aset tidak lancar lainnya

37,47

31,13

Aset pajak tangguhan

123,96

-

515,20

234,80

42,46

Tumbuh Growth (%) NON CURRENT ASSETS

Properti investasi bersih Aset tak berwujud


109,66

-

Estimated income tax

20,00

Fix Asset after reduced by accumulated depreciation

0,15

Intangible Asset

96,34

(2,21)

Net property investment

275,49

20,36

Other non current asset

111,50

13,04

Deferred Tax Asset

UMLAH ASET TIDAK LANCAR

1.056,92

954,20

100,26

10,77

TOTAL NON CURRENT ASSET

JUMLAH ASET

5.562,16

4.576,11

81,13

21,55

TOTAL ASSET

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Utang pajak

Biaya yang masih harus dibayar Pinjaman bank jangka pendek

Provisi jangka pendek Utang lainnya

Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: -Pinjaman bank

-Utang pembiayaan konsumen

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK

SHORT TERM LIABILITIES 3.126,26

2.709,48

-

150,00

-

-

58,18

26,96 96,17

793,92 20,00 3,77

4.125,27

63,70

48,18

82,70

99,40

70,46

38,94

15,38

20,75

-

(30,77)

298,66

298,24

165,83

65,19

-

(69,32)

-

3.409,85

-

-

-

76,67

-

(3,25) -

-

20,98

LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: -Pinjaman bank

-Utang pembiayaan konsumen

Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas jangka panjang lainnya

Liabilitas pajak tangguhan

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG JUMLAH LIABILITAS BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA

Setoran Modal lainnya

Saldo laba

Komponen Ekuitas lainnya

Kepentingan non pengendali JUMLAH EKUITAS

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Deferred Expenses Short term debt Short term provision Other Short Term Liabilities Long term debt due in current year : - Bank debt - Consumer finance debt TOTAL SHORT TERM DEBT

Long term debt after reduced by current year due : 60,00 8,34

70,00 -

369,16

309,31

460,53

402,02

4.585,79

-

22,71 0,32

22,71 -

-

(14,29)

4,82

-

-

131,96

-

19,35

- Bank debt - Consumer finance debt Past Service Liabilities Other long term liabilities Deferred tax liablities

-

61,35

-

14,55

TOTAL LONG TERM LIABILITIES

3.811,87

74,79

20,30

TOTAL LIABILITIES

-

-

-

GOVERNMENT SUBSIDIZED WHICH HAS NOT DETERMINED YET

EQUITY Nominal Share Rp1.000.000 per share

Modal saham nilai nominal Rp 1.000.000 per saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh 425.000 saham

Tax Payable

LONG TERM LIABILITIES

EKUITAS

Modal dasar nilai nominal 1.500.000 saham

Trade payable

Authorized Capital 1.500.000 share 455,02 -

551,90

425,00

30,02

100,00 -

7,06

Issued and Fully Paid Capital 425.000 share

-

Other Paid Capital

1,17

Minority Interest

Retain Earnings

340,36

184,41

62,15

976,36

764,24

134,72

27,76

TOTAL EQUITY

5.562,16

4.576,11

81,13

21,55

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

(1,37)

(29,19)

(1,61)

(29,53)

50,31 98,02

14,70

Other Equity


Kinerja Investasi 2013

Investment Performance 2013 (Dalam Milyar Rupiah, kecuali %) (In Billion Rupiahs, except %)

Kinerja Investasi Tahun 2013 Investment Performance 2013

Uraian Investasi Pada Anak Perusahaan Investasi Diluar Perusahaan Tanah Gedung Kendaraan Bermotor Barang Inventaris Property Investasi Aset Tidak Berwujud Total investasi

2012

2013

(Audited)

(Audited)

49,50 14,03 68,01 41,58 0,00 20,79 193,91

174,00 0 62,93 119,21 0,93 9,33 366,40

Total realisasi anggaran investasi tahun 2013 adalah sebesar Rp 366,40 Milyar (41,95%) dari total anggaran sebesar Rp 873,37 Milyar.

Penyebab masih rendahnya realisasi investasi pada tahun 2013 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Tidak terealisasinya proker investasi berupa pembentukan Bank JV sebesar Rp 180 Milyar (20,61% dari total anggaran investasi) disebabkan karena salah satu mitra JV belum bersedia melanjutkan proses lebih lanjut dari Conditional Share Sales Agreement (CSSA) menjadi Share Sales Agreement (SSA). 2. Rendahnya realisasi proker penambahan modal disetor PT Pos Logistik Indonesia disebabkan oleh perubahan / review kebijakan terhadap tujuan penganggaran penambahan modal disetor dari semula untuk akuisisi perusahaan logistik (sebesar Rp 350 Milyar) menjadi untuk pengembangan infrastruktur fisik berupa gudang dan perangkat pendukungnya (sebesar Rp 75 Milyar).

Pencapaian Realization from Target (%) 30,00 0,00 123,87 62,61 8,89 25,09 41,95

Tumbuh Growth (%)

Description

251,52 (7,48) 186,71 100,00 (53,13) 88,95

Investment to Subsidiaries Investment to external Land Building Vehicles Usable Inventory Property Investment Intangible Asset Total investment

Total realization of the investment budget by 2013 is amounting to Rp 366,40 billion (41,95%) of the total budget of Rp 873,37 billion. The cause of still a low level of investment realization in 2013 is caused by a few things as follows: 1. investment program is not realised in the form of the establishment of Bank JV Rp 180 billion (20,61% of the total investment budget) because one of the partners of the JV not yet willing to resume more than pleased to Share Sales Agreement (CSSA) into Share Sales Agreement (SSA). 2.

Low realisation of the program of increase paid in capital at PT Pos Indonesia was caused by Logistics change/review policy to increase paid in capital budgeting purposes from the beginning for acquisition logistics company (Rp 350 Billion) for the development of physical infrastructure in the form of the warehouse and the supporters (of Rp 75 billion).



141

2013


Indikator Kinerja Utama Penilaian KPI PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 dihitung berdasarkan Kontrak Manajemen antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: RIS–19/D3.MBU/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Persetujuan indikator-indikator kunci (Key Performance Indicators) yang meliputi aspek keuangan dan pasar,efektivitas fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja serta Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung jawab Kemasyarakatan.

Assessment of KPI PT Pos Indonesia (Persero) 2013 calculated based on management contract between shareholders to the Board of Directors and Board of Commissioners PT Pos Indonesia (Persero) number: RIS – 19/D3.MBU/2013 date 22 January 2013 about Approval of Key Indicators (Key Performance Indicators) which covers the financial aspects and markets, the effectiveness of customer focus, effectiveness of products and processes, the focus of labor as well as leadership, governance, and Civic responsibility.

Sesuai dengan hasil RUPS tanggal 22 Januari 2013 nomor RIS-19/D3.MBU/2013, RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Pos Indonesia tahun 2013 mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul sesuai surat Wakil Menteri BUMN nomor S-508/MBU/WK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Shareholder Aspiration untuk Penyusunan RKAP tahun 2013 dan akan ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS.

According to the results of the General Meeting of Shareholders dated January 22, 2013 the number of RIS-19/D3.MBU/2013, the General Meeting of of Shareholders approve and ratify the contract management (Key Performance Indicator) between the Board of Directors and Board of Commissioners with the shareholders of PT Pos Indonesia in 2013 refers to the Superior performance assessment Criteria according Vice Minister of SOE letter No. S-508/MBU/WK/2012 November 22, 2012 about Aspiration for the preparation of Shareholder of the CBP by 2013 and will be signed by the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders no later than thirty (30) calendar days following the General Meeting of Shareholders.

Kontrak manajemen adalah kesepakatan antara Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yang berisi target-target pencapaian indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators) yang akan dievaluasi setiap tahun. Kontrak manajemen dan KPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013.

2013

Key Performance Indicators

142



Management contract is an agreement between the Shareholders/owners of company with the Board of Commissioners and Directors PT Pos Indonesia (Persero) which contains the targets achievement of key Performance Indicator that will be evaluated each year. Contract management and KPI is part of the company’s budget and work plan (CBP) by 2013.


Tujuan Kontrak Manajemen dan KPI

The Objectives of the Management Contract

1. Memberikan motivasi kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja; 2. Pemegang saham tidak terlibat dalam proses, tetapi berorientasi kepada hasil akhir; 3. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada manajemen; dan 4. Dasar penerapan reward and punishment berdasarkan penilaian kualitatif dan objektif.

Hasil Penilaian Skor Tahun 2013 KPI2013 No.

Perspektif

Bobot Weight (%)

1. 2. 3. 4.

Provide motivation to management to improve performance; Shareholders not involved in the process, but the end result-oriented; Granting wider powers to the management; and Basic application of reward and punishment based on qualitative and objective assessment.

The Key Performance Indicators Score in 2013 Skor KPI KPI Score (%)

A.

Keuangan dan Pasar

24,00

30,93

D.

Fokus Tenaga Kerja

17,00

24,80

100,00

112,21

B. C.

E.

Efektivitas Fokus Pelanggan

Efektivitas Produk & Proses

Kepemimpinan, Tata Kelola, dan tanggung jawab

Jumlah

22,00 20,00

17,00

22,25 18,85

15,38

Perspectives

Market and Finance Customer Focus Effectivity Product and Process Effectivity HR Focus Leaderships, Governance, & Responsibility Total

Jumlah Skor atas hasil penilaian kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun 2013 berdasarkan target KPI sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Manajemen pada Nomor: RIS 19/D3-MBU/2013 tanggal 22 Januari 2013 adalah sebesar 112,21 dengan predikat Baik A-2.

Total Score over the results of the assessment of the performance of the management of PT Pos Indonesia (Persero) for 2013 based on KPI’s targets as stated in the management contract on number: RIS 19/D3-MBU/2013 date January 22, 2013 is 112,21 with Good A-2.

Tingkat kesehatan PT Pos Indonesia (Persero) dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The level of health of PT Pos Indonesia (Persero) is calculated based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia number: KEP100/MBU/2002 of 4 June 2002 regarding the assessment of the level of health of State-Owned Enterprises (SOEs).

Tingkat Kesehatan

Level of Corporate Health



143

2013

Pembahasan dan Analisis Manajemen Management Discussion and Analysis Results assessment rate the health of PT Pos Indonesia (Persero) for fiscal year 2013, calculated in accordance with the procedures for assessment of the level of health of State-Owned Enterprises that are set up in the decision letter of the Minister of State-Owned Enterprises number: KEP-100/MBU/2002 of 4 June 2002 concerning the assessment of the level of health of StateOwned Enterprises (SOEs).

Hasil penilaian tingkat kesehatan PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun buku 2013 dihitung sesuai dengan tata cara penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/ MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The weighting value of the company’s health level in 2013 is 79,50 with “HEALTHY” qualification, “A” category, compare to performance in 2012, the company’s performance has increased with the weights value of “75.00” and the qualification is HEALTHY”, “A“ category.

Nilai bobot tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2013 adalah sebesar 79,50 dengan kualifikasi “SEHAT” kategori A dibandingkan kinerja tahun 2012, Kinerja perusahaan mengalami peningkatan dengan nilai bobot 75,00 dengan kualifikasi “SEHAT” kategori A.

Penilaian Tingkat Kesehatan PT Pos Indonesia (Persero) Assessment Of The Level Of Corporate Health INDIKATOR ASPEK KEUANGAN :

Return On Equity (ROE)

BOBOT WEIGHT

SATUAN NILAI UNIT

20

NILAI Value

SKOR Score

NILAI Value

SKOR Score

%

35,51

20,00

48,37

20,00

30,45

20,00

%

113,33

5,00

93,30

5,00

86,93

5,00

42,04

5,00

%

Current Ratio (Rasio Lancar)

5

%

7,17

6,00

109,21

3,00

Hari Days

Perputaran Total Aset (TATO)

5

%

75,80

3,50

65,53

10

%

17,55

6,00

10,00

Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS thd TA) Jumlah A

ASPEK OPERASIONAL :

Jangkauan Pelayanan

70

Hari Days

5

Kualitas Pelayanan

0

4

Produktivitas Sumberdaya

0

3

Peningkatan Kualitas SDM

0

3

Hari Days

3

3

Jumlah C

15

KUALIFIKASI

2013

144

3,20

B

Kinerja Penyaluran Dana PUKK

Jumlah (A+B+C)

B

Bulan Month

Kinerja Pengembalian Dana PUKK

5,00

3

Laporan Periodik

BS B

Laporan Perhitungan Keuangan Rancangan RKAP

53,50

0

15

3

100



12,00

1,00

79,50

SEHAT Health “A”

6,00

Total Equity to Total Asset Ratio

Quality of Service

2,40

HR Quality Improvement

B

13,00

4,00

3,00

0,00

3,00

74,30

10,00

1,00

77,00

SEHAT Health

Total A

5,00

2,40

3,00

Inventory Turn Over (ITO)

BS

0,00

“A”

Total Asset Turn Over (TATO)

73,66

3,00

52,00

65,00

27,74

5,00

Cash Ratio

3,00

0,00

Collection Periods (CP)

B

3,00

3,00

Current Ratio

2,40

4,00

Return On Equity (ROE)

3,00

3,20

13,00

FINANCIAL ASPECT : Return On Invesment (ROI)

B

2,00

INDICATOR

5,00

5,00

1,00

2,40

90,00

28,00

16,73

5,00

65,00

106,70

6,00

BS

6,44

75,04

54,00

B

3,00

3,00

25,39

5,00

3,00

0,06

B

4,00

0,00

5,00

2,40

13,00

%

21,33

3,20

65,00

4,00

B

2,40

Hari Days

%

5,00

3

Jumah B

ASPEK ADMINISTRASI :

0,09

6,00

110,37

5

5

7,17

Collection Periods (CP)

Perputaran Persediaan (PP)

TAHUN 2012 YEAR 2012

SKOR Score

15 5

RKAP 2013 CBP 2013

NILAI Value

Return On Invesment (ROI) Cash Ratio (Rasio Kas)

TAHUN 2013 YEAR 2013

3,00

27,40

Scope of Service Resources Productivity Total B ADMINISTRATION ASPECT: Financial Report Annual Corporate Budget Plan (CBP) Design Periodical Report

0,00

PUKK Fund Distribution Perf.

10,00

Total C

1,00

PUKK Refund Performance

75,00

Total (A+B+C)

SEHAT Health “A”

OPERATIONAL ASPECT:

QUALIFICATION


Laba Rugi Komprehensif

Comprehensive Income Statement

Dalam Milyar Rupiah In Billion IDR

PENDAPATAN BERSIH

BEBAN USAHA Pemasaran

2013

2012

4.174,90

3.335,88

(101,45)

Umum dan administrasi

(3.757,16)

Jumlah beban usaha

(3.858,61)

Pendapatan lain-lain

25,75

Beban lain-lain

(36,02)

LABA USAHA

(77,91)

(3.084,17)

Pendapatan keuangan

26,41

(19,72)

317,00

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini

212,33

(84,84)

Tangguhan

20,74

(70,86)

LABA BERSIH

(39,35)

246,14

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

172,99

0,24

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF

0,05

246,37

173,04

Publikasi Pembayaran Pajak

1.

PPh Inc tax Pasal 4 ayat (2)

3.

PPh Pasal Inc tax 23

2. 4. 5.

6. 7. 8.

959.874.741

Other expenses

(21,67)

GROSS PROFIT Financial income

23,41

(18,18)

(12,34) 0,85

(11,49) 144,99

(0,55)

144,44

TAHUN YEAR 2009

Total business expenses

Financial expenses EARNING BEFORE TAXES TAX SHIELD (BURDEN) Current deferred Income tax expenses -net NET PROFIT OTHER COMPRHENSIVE INCOME TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

Publication of Tax Payment

JENIS PAJAK KIND of TAX

NO

Other income

156,48

(60,09)

13,97

Beban pajak penghasilan - bersih

49,36

151,25

32,80

Marketing Geneneral and administration

205,64

(9,82)

(21,82)

LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

(65,21)

BUSSINESS EXPENSES

(2.817,25)

(2.882,46)

41,67

NET REVENUE

3.006,01

(3.162,08)

306,02

Beban keuangan

2011

2010

1.010.394.465

2011

1.384.037.675

Rupiah (IDR)

2012

2.928.961.629

2013

2.867.401.116

PPh Inc tax Pasal 21

30.658.200.120

32.271.789.600

38.770.771.500

48.445.945.796

49.798.551.833

PPh Inc tax Pasal 25

55.886.946.345

42.661.899.720

20.178.227.979

58.411.486.500

43.955.729.064

PPN VAT

PPN-WAPU VAT-WAPU

PBB Building and Land tax

Pajak Lainnya(Pajak Daerah) Other tax (regional tax) JUMLAH / TOTAL

12.663.430.274 44.815.471.998 -

6.966.534.817

47.174.181.050 -

4.620.741.525

59.713.225.651 -

1.739.969.188

51.718.142.597 -

4.995.740.672

5.154.872.921

8.114.647.764

6.651.892.649

152.198.698.315

137.680.241.522

134.822.843.068

173.994.633.454

2.219.034.165

2.440.568.949

2.041.190.974

4.098.235.095



10.634.288.769

63.152.894.816

49.672.382.497 7.159.899.054 4.873.363.424

232.114.510.573

145

2013


Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to the Accountant’s Report Date Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan sepanjang tahun 2013.

There as no material information and facts subsequent to the accountant’s report date throughout 2013.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/ Modal Material Information Related with Investment, Expansion, Divestment, Acquisition or Debt/Capital Restructuring Tidak terdapat transaksi material sepanjang tahun 2013.

There was no material transaction throughout 2013.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Information of Material Transaction which Related with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliates Tidak terdapat informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi sepanjang tahun 20123

There was no information of material transaction which related with conflict of interest and/or transaction with affiliates throughout 2013.

Laporan Keuangan Anak Perusahaan Tahun 2013 Subsidiaries Financial Statements in 2013

2013

Pada saat ini terdapat 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Bhakti Wasantara Net dan PT Pos Logistik Indonesia dan PT Properti Pos Indonesia. Laporan keuangan anak perusahaan pada tahun 2013 dapat disampaikan sebagai berikut :

146



At this time there are three (3) subsidiaries, namely PT Bhakti Wasantara Net Logistics and PT Pos Indonesia and PT Pos Indonesia property. The financial statements of subsidiaries in 2013 can be submitted as follows:


Kontribusi Laba Tahun 2013

Contributions Earnings in 2013

Kontribusi laba masing-masing entitas selama tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Profit contribution of each entity during the year 2013 are detailed in the following table:


2012

2013

TUMBUH GROWTH (%)


170,52

243,76

42,95


PT POS PROPERTI INDONESIA

-

-

-

PT POS PROPERTI INDONESIA

KONTRIBUSI LABA

PT BHAKTI WASANTARA NET PT POS LOGISTIK INDONESIA JUMLAH LABA

0,50

2,017

0,34

(31,59)

246,37

42,36

2,27

173,06

11,27

Earnings Contribution

PT BHAKTI WASANTARA NET PT POS LOGISTIK INDONESIA TOTAL PROFIT

Ikhtisar Laporan Keuangan PT BWN Tahun 2013

Summary of Financial Statements of PT BWN In 2013

Ikhtisar laporan keuangan PT Bhakti Wasantara Net (PT BWN) selama tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Overview of the financial statements of PT Bhakti Wasantara Net (PT BWN) during 2013 are detailed in the following table: Dalam Milyar Rupiah In Billion IDR

NAMA PERKIRAAN

2013

2012

2011

ACCOUNT

Aset Lancar

23,00

9,48

12,09

Current Asset


35,55

22,26

26,64

Short Term Liabilities

16,66

Total Liabilities and Equity


Liabilitas Jangka Panjang

Ekuitas

Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas Pendapatan Usaha

Harga Pokok Pendapatan Beban Usaha

Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Beban Pajak

Laba (Rugi) Setelah Pajak

Pendapatan Komprehensif Lainnya Laba (Rugi) Komprehensif

4,93

3,95

27,93

13,43

(60,62)

(61,33)

(62,31)

58,91

33,70

38,10

53,00

27,93

52,51

13,43

52,33

(25,38)

(28,38)

1,81

1,29

1,57

0,29

(9,46) 2,44

(8,89) 0,73

(1,15)

(0,31)

(0,67)

0,66

0,97

0,91

0,66 -

0,97 -

Total Asset

16,66

(47,08)

(10,31)

Non Current Asset

4,57

0,91 -

Long Term Liabilities Equity

Revenue Cost of Sales Expense Non Operating Revenue (Expense) Profit (Loss) Before Tax Tax Profit (Loss) After Tax Other Comprehensive Revenue Comprehensive Income (Loss)



147

2013


Komposisi Kepemilikan Saham PT BWN Tahun 2013

Shareholding Composition of PT BWN In 2013 PT BWN shareholding in 2013 can be explained in the following table:

Komposisi kepemilikan saham PT BWN pada tahun 2013 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM SHARE COMPOSITION

No 1

SAHAM (Lembar) SHARE (Sum)


2

Dalam Juta Rupiah kecuali lembar dan % In Million IDR, except Share and % SAHAM (%) SHARE (%)

9.507

PT QUANTUM AKSESINDO NUSANTARA

9.134

JUMLAH / Total

9.507

49

18.641

Ikhtisar Laporan Keuangan PT PLI Tahun 2013

51

BESAR UANG AMOUNT

9.134

100

18.641

Summary of Financial Statements of PT PLI in 2013 Overview of the financial statements of PT Pos Indonesia Logistics (PT PLI) in 2013 are detailed in the following table:

Ikhtisar laporan keuangan PT Pos Logistik Indonesia (PT PLI) pada tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Dalam Milyar Rupiah In Billion IDR

NAMA PERKIRAAN

2013

Aset Lancar



Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas

Jumlah Liabilitas/Ekuitas

Pendapatan

Beban Usaha

Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Taksiran Beban Pajak

Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan Komprehensif Lainnya Laba (Rugi) Komprehensif

2013



ACCOUNT

Current Asset

201,03

110,31

32,95

9,72

Short Term Liabilities

220,12

111,26

Total Liabilities/Equity

204,54

64,62

Expenses

3,14

2,73

Profit (Loss) Before Tax

(0,84)

(0,69)

Tax

Other Comprehensive Revenue

2,30

2,04

Comprehensive Income (Loss)

19,09

220,12 8,34

178,83

205,49 0,95

Pendapatan Lain-Lain (Bersih)

148

2012

2,19

2,30

0,95

111,26 -

101,54 66,60

Non Current Asset Total Asset Long Term Liabilities Equity

Revenue

1,98

Gross Profit (Loss)

0,75

Net Other Revenue

2,04

Profit (Loss) After Tax


Komposisi Kepemilikan Saham PT PLI Tahun 2013 Komposisi kepemilikan saham pada PT Pos Logistik Indonesia (PT PLI) pada tahun 2013 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut : No

1 2



Shareholding Composition of PT PLI In 2013 Shareholding in PT Pos Indonesia Logistic (PT PLI) in 2013 can be explained in the following table: Dalam Juta Rupiah kecuali lembar dan % In Million IDR, except Share and %


174.000

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS

Komposisi kepemilikan saham pada PT Pos Propeti Indonesia (PT PPI) pada tahun 2013 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut :

99,71

500

JUMLAH / Total

Komposisi Kepemilikan Saham PT PPI Tahun 2013

SAHAM (%) SHARE (%)

BESAR UANG AMOUNT

174,00

0,29

174.500

0,50

100,00

174,50

Shareholding Composition of PT PPI In 2013 Shareholding in PT Pos Indonesia Property (PT PPI) in 2013 can be explained in the following table: Dalam Juta Rupiah kecuali lembar dan % In Million IDR, except Share and %

No



SAHAM (%) SHARE (%)

BESAR UANG AMOUNT

2

PT POS LOGISTIK INDONESIA

1.000

1,00

1,00

1

PT POS INDONESIA (PERSERO) JUMLAH / Total

99.000

100.000

99,00

100,00



99,00

100,00

149

2013


People call me a perfectionist, but I’m not. I’m a rightist. I do something until it’s right, and then I move on to the next thing. - James Cameron

Program Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Good Corporate Governance Dalam usaha pencapaian visi untuk menjadi perusahaan jaringan yang terpercaya, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global, penerapan GCG secara konsisten menjadi sebuah kebutuhan bagi Perusahaan. Pemerintah sebagai pemegang saham, telah menerbitkan serangkaian peraturan perundangan yang merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN. Melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 01 / MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN selaku pemegang saham telah mewajibkan penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

1

In an effort to achieve the vision to become a trusted network company, able to grow and thrive in global competition, the implementation of GCG has consistently become a necessity for the Company. The government as a shareholder, has issued a series of laws and regulations that are the rules, norms or corporate guidelines required in SOE management system. Through the Minister of State Owned Enterprises No. : Per - 01 / MBU/2011 dated August 1, 2011 On Implementation of Good Corporate Governance ( GCG ) On State-Owned Enterprises, SOE Minister as shareholder has required the implementation of GCG consistently and continuous guided by this regulation with regard to applicable regulations and statutes SOEs.

Model GCG Perusahaan

The Corporate’s GCG Model

2

3

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Peraturan Teknis dan Pelaksanaan

Anggaran Dasar Perseroan Charter Company

Peraturan Perundang-undangan Regulation Legislation

Praktek Terbaik yang Lazim di Perusahaan Lain Best Common Practices in Other Companies

Panduan Komnas GCG

Guide of GCG National Committee

Guidance of Corporate Governance

Technical Regulations and Implementation

Aturan Berlaku

Program Komite Komisaris

Applicable Rules

Program of Commissioner’s Committee

Panduan bagi Komisaris dan BOD

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Guide for Commissioners and BOD

Praktek Terbaik yang Lazim di Perusahaan Best Common Practices in Company

Review

Standard Operating Procedures (SOP)

Sebagai Perusahaan BUMN, Pos Indonesia secara terus-menerus meningkatkan penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara menerapkan prinsip TARIF yaitu Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness, sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis serta pemangku kepentingan. Kesadaran akan pentingnya GCG dan berupaya terus menerus dalam melakukan improvement dan menjadikannya sebagai bagian dari Budaya Perusahaan di dalam menerapkan GCG, merupakan langkah-langkah komitmen yang dilakukan setiap insan Pos Indonesia dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat dan berkesinambungan dalam pengelolaan kegiatan usahanya.

As one of SOEs, Pos Indonesia continuously improve the implementation of GCG practices to maximize the value of the corporate, encourage a professional, transparancy, and efficient GCG by applying TARIF principles which are Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness so that it can better fulfill the obligations to the Shareholders, the Board of Commissioners (BOC), business partners and stakeholders. The awareness on the importance of GCG, continuous improvement and make it as a part of the corporate culture in the implementation of GCG, is a commitment of every employees of Pos Indonesia in running a sound and sustainable business practices in the management of business activities.

4

5

6

INTERNALISASI SOSIALISASI

PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI

BUDAYA PERUSAHAAN

INTERNALIZATION SOCIALIZATION

APPLICATION AND IMPLEMENTATION

CORPORATE CULTURE


Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG dan sejalan dengan harapan dari para stakeholders, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, Perusahaan telah membangun pemahaman dan sistem tata kelola perusahaan secara berkelanjutan sebagai kerangka kerja yang diatur dalam kebijakan penerapan GCG. Sejak tahun 2002, sebagai acuan maupun referensi untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dan beretika, Perusahaan telah menerbitkan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang selalu ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Selain kebijakan Tata Kelola Perusahaan, beberapa manual GCG yang telah disusun dan dimiliki Pos Indonesia antara lain Board Manual, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct), Charter Komite Komisaris yaitu Charter Komite Audit dan Charter Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Charter SPI, Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kebijakan Media Komunikasi, Kebijakan Manajemen Risiko serta Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi. Dalam melengkapi manual GCG, selain melakukan pemutakhiran kebijakan sesuai dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN serta dengan adanya perkembangan bisnis Pos saat ini, Perusahaan juga telah memperbaharui manual GCG agar sesuai dengan Permen BUMN 01/MBU/2011.

2013

154

Plaza Pos Palembang Palembang Post Plaza



As our commitment in the implementation of GCG and in line with the expectations of the stakeholders, based on these regulations, the Company has built an understanding and a sustainable corporate governance system as a framework which is set out in the implementation of GCG policy. Since 2002, as guidelines and reference to implement sound and ethical business practices, the Company has issued Guidelines for Implementation of Corporate Governance (the Code of Corporate Governance) which is reviewed and updated periodically.

In addition to corporate governance policies, some of the GCG manual has been compiled and owned by Pos Indonesia include Board Manual, Code of Business Ethics and Conduct ( Code of Conduct ), ie Commissioner Committee Charter Audit Committee Charter and Charter Business Risk Management Committee and Investment, Charter SPI, Policy Properties Report State ( LHKPN ), Communication Media Policy, Risk Management Policy and Policy Information Technology Governance Policy. In completing the GCG manual, in addition to updating the policy in accordance with the amendments to the Articles of Association and regulations of the Ministry of SOEs and postal business development nowadays, the Company is also renewing the GCG manual so as accordance with Permen SOE 01/MBU/2011.


Laporan Pelaksanaan GCG Memenuhi amanat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/MMBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, perseroan telah melakukan berbagai langkah dalam menerapkan dan mengembangkan pedoman dengan sistem yang lebih fleksibel dan teruji agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain:

1. Aspek hak dan tanggung jawab pemegang saham/RUPS Tentang hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/keputusan dari pemegang saham, RUPS telah memberikan persetujuan semua transaksi penting yang memerlukan persetujuan, memberikan pengesahan RKAP yang disampaikan oleh direksi, mengesahkan laporan dan penghitungan tahunan serta pengesahaan laba Perseroan, menetapkan auditor eksternal, serta menetapkan gaji direksi dan komisaris. Pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan ketentuan dengan dilaksanakan secara tepat waktu. RUPS dilaksanakan dengan didahului pemanggilan kepada pemegang saham dan pengambilan keputusan serta risalah RUPS yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan. Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS dengan komposisi dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan serta menetapkan aturan perangkapan jabatan bagi anggota komisaris dan direksi. RUPS juga telah menetapkan sistem penilaian kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota direksi sesuai peraturan yang berlaku dan telah menetapkan sistem penilaian direksi secara formal dan kolegial, serta menetapkan dan menerapkan sistem insentif untuk komisaris dan direksi.

GCG Report Fulfilling the mandate of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. : Kep117/M- MBU/2002 About Implementation of Good Corporate Governance Practices In State-Owned Enterprises ( SOEs ) which has been updated with the Minister of State Owned Enterprises State Number : Per 01 / MBU / 2011 On Implementation of good Corporate governance ( GCG ) On StateOwned Enterprises, the company has taken various steps to implement and develop guidelines with a more flexible system and tested to conform to the principles of good corporate governance, among others :

1. Aspects of the Rights and Responsibilities of Shareholders/ Shareholder General Meeting It was about the things that needed to get approval / decision of the shareholders, the Shareholder General Meeting has approved all significant transactions, Work Plan and Budget (RKAP) that was given by the Board of Directors, the annual report and the calculation of the Company’s profit and set the external auditors, as well as determined the salary of directors and commissioners. The Shareholder General Meeting has been implemented in accordance with the provisions in a timely manner. The Shareholder General Meeting (RUPS) was implemented by previously calling the shareholders, making decision, and making the treatise in accordance with the provisions. Commissioners and the Board of Directors had been decided by the Shareholder General Meeting (RUPS) in accordance with the composition and qualifications required, the Shareholder General Meeting (RUPS) also set the rules for the positions of commissioners and directors, set a fit and proper assessment system (fit and proper test) for the board of directors, established a formal and collegial assessment system for board of directors, decided and implemented a system of incentives for commissioners and directors.



155

2013


Good Corporate Kebijakan 2. Aspek Governance Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance), Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual), Pedoman Perilaku (Code Of Conduct), Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha, Piagam SPI (Internal Audit Charter), Kebijakan Teknologi Informasi, Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan, Kebijakan mengenai hak konsumen, Kebijakan mengenai hak dan kewajiban pemasok, Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban Perseroan kepada kreditur, Kebijakan mengenai tanggungjawab sosial Perseroan. 3. Penerapan GCG pada Dewan Komisaris

Kesempatan pembelajaran bagi Dewan Komisaris dengan menyelenggarakan program pengembangan (knowledge dan skill) bagi Komisaris. Komisaris dilengkapi dengan kejelasan fungsi dan pembagian tugas. Pelaksanaan tanggung jawab dan otoritas Komisaris dengan menetapkan mekanisme pengambilan keputusan dan menyusun rencana kerja setiap tahun. Komisaris memberikan masukan atas RJPP Tahun 2014-2018 dan RKAP 2014. Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan dengan mengkaji kelayakan visi dan misi korporasi, mendapatkan laporan tentang kinerja IT, mengefektifkan komunikasi antara Komisaris dengan Direksi dan jajarannya di luar rapat Komisaris, melakukan otorisasi atas transaksi atau tindakan yang memerlukan persetujuan, mengajukan calon auditor eksternal kepada RUPS, serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan citra Perseroan.

Selain kontrol terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan, Komisaris juga berperan dalam pemilihan calon Anggota Direksi dengan memberikan kriteria calon anggota Direksi yang baru dan menyampaikan usulan kepada pemegang saham. Komisaris telah melakukan tindakan terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya dan melaksanakan keterbukaan informasi.

2013

156



2. Aspects of Good Corporate Governance The Corporate has a Code of Corporate Governance, Board Manual, the Code of Conduct, Audit Committee Charter, Investment Committee and Business Risk Charter, Internal Audit Charter, policy of Information Technology, policy of the rights and obligations of employees, policy of consumer rights, policy of the rights and obligations of the supplier, policy of the rights and obligations of the corporate to creditors, policy of social responsibility.

3. GCG Implementation on the Board of Commissioners opportunity for the Board of Commissioners to organize development programs (knowledge and skills) to the Commissioner. Commissioner equipped with the clarity of function and division of tasks. Implementation responsibilities and authority of the Commissioner to establish decisionmaking mechanisms and prepare a work plan every year. Commissioners provide input on RJPP Year 2012-2016 and CBP 2014. Referralto the Commissioner of the Board of Directors for the implementation of plans and policies with respect to assessing the feasibility of the vision and mission of the corporation, get reports on IT performance, streamline communication between the Commissioner with the Board of Directors and staff outside of Commissioner meeting, authorize the transaction or act requiring the approval, propose candidates for auditor external to the GMS, as well as actively participate in improving the company image. In addition to the control of the Board of Directors on the implementation of plans and policies of the Company, the Commissioner also play a role in the selection of candidates for members of the Board by providing criteria for new Board members and a proposal to shareholders. Commissioner has taken action against the ( potential ) conflict of interest involving himself and implement information disclosure.


Pertemuan rutin Komisaris dilakukan dengan jumlah rapat yang sesuai dengan ketentuan dan tingkat kehadiran yang cukup tinggi serta menyusun tata tertib rapat, membuat risalah rapat yang mencantumkan Dinamika Rapat dan menandatanganinya sebagai otorisasi risalah rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Commissioners conducted regular meetings with a number of meetings in accordance with the provisions and attendance rates are quite high and arrange the order of the meeting, make minutes of meetings that include Dynamics Meeting and authorization to sign the minutesof the meeting in accordance with applicable regulations.

4. Penerapan GCG pada Komite Komisaris

4. GCG Implementation Committee Commissioner The existence of the Commissioners in accordance with the laws and regulations that support the implementation of function and independence of the Committee of Commissioners.

Peran Sekretaris Komisaris yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyusun uraian tugas Sekretaris Komisaris, menyelenggarakan administrasi dan penyimpanan dokumen Komisaris, termasuk selalu menyiapkan undangan rapat dengan Direksi. Keberadaan Komite Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari Komite Komisaris.

Komite dilengkapi dengan kerangka acuan pelaksanaan tugas berupa Job Descriptions, Pengangkatan anggota Komite Audit sesuai dengan ketentuan, dan diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris serta membuat laporan kepada Komisaris. 5. Penerapan GCG pada Direksi

Direksi dilengkapi dengan kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas melalui Struktur Organisasi yang sesuai dan dilengkapi dengan uraian tugas/tanggung jawab, serta menempatkan pejabat yang sesuai kualifikasi.

The role of the Secretary of Commissioners inaccordance with applicable regulations with the Secretary Commissioner preparing jobdes criptions, administer and document storage Commissioner, including the always prepare a meeting invitation by the Board of Directors.

Committee was provided with frame of work such as Job Descriptions, appointment of Audit Committee members in accordance with the provisions, and chaired by one member of the Board and made report to the Commissioner.

5. GCG implementation on the Board of Directors Directors was provided with clarity of function, division of tasks, responsibilities and authorities, organizational structure, job description/ job responsibilities, and put a suitably qualified officials to be directors.



157

2013


Direksi berperan dalam perencanaan Perseroan dengan menyampaikan RJPP dan menjabarkannya di dalam RKAP serta mengidentifikasi setiap peluang bisnis. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan dengan menyusun sistem pengukuran kinerja Perseroan, mengambil keputusan melalui analisis yang memadai, menerapkan sistem teknologi informasi, sistem peningkatan mutu dan pelayanan, serta melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. Direksi melakukan kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perseroan dengan cara membuat laporan pelaksanaan IT, laporan sistem manajemen kinerja, menindak lanjuti hasil pemeriksaan SPI.

Directors have roles in the corporate planning by delivering long term plan (RJPP) and detailing it in the Work Plan and Budget (RKAP), identifying business opportunities. Directors played a role in meeting targets of corporate by making the corporate’s performance measurement system, taking decisions through the appropriate analyzes, implementing information technology systems, quality improvement systems and services, as well as procuring goods and services in accordance with the provisions. Directors controlled the implementation of the corporate’s plan by making report on the implementation of IT, performance management system reports, and followed-up results of the internal audit.

Tindakan Direksi terhadap (potensi) Benturan Kepentingan dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan, membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan menyusun mekanisme mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan informasi yang relevan kepada Stake holders lainnya serta perlakuan yang sama dalam pemberian informasi pelaksanaan pertemuan rutin dengan tingkat kehadiran 90,00 %, menyusun tata tertib Rapat Direksi, membuat risalah rapat dan menyimpannya serta memberikan salinan risalah Rapat Direksi kepada seluruh Direksi dan membuat mekanisme validasi risalah rapat.

Director’s actions against the (potential) conflict of interest were implemented by applying the policy of conflicts handling, making statement that they do not have a conflict of interest, and developing mechanisms to prevent self profitmaking for the Directors disclosuring the information by providing relevant information for shareholders and other Stakeholders and equal treatment in informing the implementation of regular meetings with 90% attendance rate, arranging the order of Board of Directors meetings, making treatise of meetings and filling it, providing a copy of the treatise for the board of Directors and creating a validation mechanism of meeting treatise.

6. Penerapan GCG pada SPI SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kualitas personel yang memadai. SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator dengan pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. Untuk menjamin independensi SPI, SPI telah dilengkapi dengan SPI Chapter

6. GCG implementation in SPI Internal audit was equipped with qualified personnels to support the success of task implementation. Internal Audit performed its role as audit supervisor and evaluator and monitored the follow up of audit results. To ensure the independence of the internal audit, it has been equipped with Internal Audit chapter.

SPI menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner) bagi manajemen dengan memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis kepada Direksi.

2013

158



Internal audit played role as strategic partners for the management by providing feedback on the achievement of business strategies to the Board of directors.


7. Penerapan GCG pada Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktorfaktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan kualifikasi Sekretaris Perusahaan yang memadai dan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan.

7. GCG implementation in Company Secretary

8. Aspek Informasi Pegungkapan (Disclosure) Perseroan menyediaakan kemudahan akses informasi tentang Perseroan serta informasi praktek dan penerapan GCG kepada stakeholderss. Perseroan juga menyediakan media untuk mengkomunikasikan pedoman perilaku kepada stakeholderss di luar Perseroan.

8. Aspects of Information revelations (Disclosure ) The corporate provided access to information about the corporate, information practices, and GCG implementation to the stakeholders. The corporate also provided a medium for communicating the code of conduct to the stakeholders.

Corporate Secretary was equipped with qualified people to support the successful execution of the duties.The organizational structure of corporate secretary was based on the need.

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya dengan pemberian Informasi yang Materiil dan Relevan Kepada stakeholderss, bertugas sebagai Pejabat Penghubung antara Perusahaan dengan stakeholderss, mendokumentasikan risalah RUPS dan Rapat Direksi.

Corporate Secretary carried out their functions by providing material and relevant Information to the stakeholders, serving as Liaison Officer between the Corporate and stakeholders, documenting the Shareholder General Meeting and Board of Directors meetings treatise.

9. Komitmen Perseroan membuat komitmen dengan penandatanganan kontrak manajemen, memberikan reward dan punishment atas penerapan pedoman perilaku, kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

9. commitment The company made a commitment by signing a management contract, giving rewards and punishments upon the implementation of the code of conduct, obeying the regulations.

Kantor Pos Balikpapan Balikpapan Post Office



159

2013


2013

Hasil Assessment Penerapan GCG

Application Of GCG Assessment Results

Sebagai sarana pengukuran dan pengujian penerapan GCG, Perseroan melakukan assessment penerapan GCG dengan berpedoman pada KEPMEN BUMN No. 117 Tahun 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diperbaharui dengan Permen No. 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010. Setelah pada tahun 2010 assessment dilakukan oleh Tim Independent dari BPKP Kantor Perwakilan Jawa Barat, pada tahun 2012 perseroan berinisiatif untuk melakukan Program Review yang meliputi Evaluasi Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Yang Dihasilkan assessment sebelumnya dan Evaluasi Mandiri (Self Assessment) Penerapan GCG dengan didampingi oleh Tim dari BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Yang Dihasilkan Sebelumnya adalah 86% telah ditindak lanjuti. Selanjutnya pada Evaluasi Mandiri (Self Assessment) penerapan GCG yang dilaksanakan berdasarkan Metode dan Prosedur Evaluasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian BUMN sesuai kesepakatan tanggal 19 Oktober 2006, yang terdiri dari 5 Aspek, 50 Indikator, 160 Parameter (4 Non Aplicable) capaian skornya adalah skor 76,96 dari skor maksimal 100 dengan predikat Cukup Baik. Hasil Self Assessment tersebut menunjukkan adanya perbaikan dari capaian skor yang diperoleh pada assessment sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus dilakukan oleh seluruh insan perseroan untuk memperbaiki kualitas penerapan GCG di Perseroan.

As a means of measuring and testing the implementation of GCG in 2012, the corporate conducted the assessment of GCG implementation based on KEPMEN of SOEs No. 117 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance of StateOwned Enterprises (SOEs) that have been updated with PERMEN No. 01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the State-Owned Enterprises and the circular Letter from the State Minister of SOEs No.: SE-14/MBU/2010 dated 11 November 2010. After conducting assessment in 2010 by Independent Team (the representative Officer of state controller agency West Java), in 2012 the company took the initiative to conduct program reviews that included follow-up evaluations on recommendation resulted from previous assessment and Self Assessment of the GCG implementation, assisted by team of state controller agency Officer of West Java Province. The evaluation results showed that 86% of the recommendation has been followed up. The self Assessment on GCG implementation was conducted based on the evaluation methods and procedures which were developed by the State Controller Agency with the minister of SOEs based on agreement on October 19, 2006. It consisted of 5 aspects, 50 indicators, 160 parameters (4 Non applicable) with achievement score 76.96 out of a maximum score of 100 with Average criteria. The self-assessment results showed an improvement from previous assessment score. It indicated a serious and continuous efforts performed by all employees of the corporate to improve the quality of GCG implementation.

160




Assessment Penerapan GCG Untuk memperoleh gambaran yang faktual mengenai kondisi penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero) sekaligus mengupayakan perbaikan implementasi GCG yang terus menerus, telah dilakukan persiapan asesmen penerapan GCG tahun 2013 yang dimulai sejak tahun 2013, namun pelaksanaan asesmen penerapan GCG tahun 2013 itu sendiri baru dilaksanakan dan sedang berlangsung di tahun 2014, dan hasilnya belum dapat dilaporkan. Sehubungan dengan itu yang dilaporkan disini adalah hasil asesmen penerapan GCG tahun 2012, yaitu : Pada triwulan pertama tahun 2013 dilaksanakan kegiatan assessment penerapan GCG tahun 2012. Bekerjasama dengan Tim BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagai asesor external, kegiatan assessment penerapan GCG tahun 2012 didahului dengan sosialisasi parameter baru sesuai Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Scorecard pada SK-16 tersebut terdiri dari : 6 Aspek Penilaian, 43 Indikator, 153 Parameter dan 572 FUK (Faktor Uji Kriteria). Sosialisasi parameter GCG tersebut dilakukan oleh Tim BPKP dihadapan unit-unit kerja di Pos Indonesia yang terkait dengan kegiatan assessment GCG. Sasaran dan ruang lingkup kegiatan adalah proses dan struktur penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero) selama tahun 2012 dengan memperhatikan periode sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan simpulan. Dengan parameter baru ini, penerapan GCG dinilai berdasarkan 6 (enam) aspek, yaitu : 1. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan. 2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal. 3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 4. Direksi. 5. Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi. 6. Aspek lainnya.

GCG Implementation Assessment To obtain a factual picture of the GCG implementation condition at PT Pos Indonesia (Persero) as well as to improve the continuous GCG implementation, the assessment of the implementation of GCG in 2012 had been held in the first quarter of 2013 and the preparations had been started since the end of 2012. In cooperation with team from State Controller Agency (BPKP) West Java as external assessors, GCG assessment in 2012 was preceded by socialization on new parameters corresponding to Copies of Secretary of Ministry of SOEs decree number: SK-16/S. MBU/2012 on indicator / Parameter of Assessment and Evaluation of the GCG Implementation Procedures at the State-Owned Enterprises (SOEs). Scorecard on the SK-16 consists of: 6 Aspect of Assessment, 43 indicators, 153 parameters and 572 FUK (Test Criteria Factor). Socialization on GCG parameters was conducted by the team from State Controller Agency (BPKP) in front of related working units in Pos Indonesia. Objectives and scope of activities are the process and structure of GCG implementation in PT Pos Indonesia (Persero) during 2012 with respect to the period before and after as long as it has relation to be a basis for making conclusions.

With these new parameters, the application of GCG assessed by 6 (six) aspects, namely: 1. Commitment to the implementation of Good Corporate Governance Sustainable. 2. Shareholders and the AGM / Owner Capital. 3. Board of Commissioners / Board of Trustees. 4. Directors. 5. Disclosure and Disclosure. 6. Other aspects.



161

2013


Scores and Achievement obtained from assessment results of the GCG implementation in 2012 was 78.07. This achievement will be improved by conducting improvements in the structure and implementation procedures in order to achieve best practices, and ensure the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in every line of the Company.

Skor dan capaian yang diperoleh dari hasil assessment penerapan GCG tahun 2012 adalah sebesar 78,06. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan melakukan perbaikan perbaikan struktur maupun prosedur pelaksanaannya hingga mencapai praktik terbaik (best practice),dan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran di setiap lini Perusahaan.

The aspect of the Board of Commissioners got a score of 91.01 and the performance classification is excellent, which means that the governance of the Board of Commissioners (BOC) is running properly. There are some parameters that need improvement. While on the aspect of Board of Directors (BOD), the aspect assessed is a combination of the Directors, Corporate Secretary and Internal audit. In the aspect of BOD got a score of 82.29 and the performance classification is good. There are still deficiencies that require improvement in some parameters of this aspect.

Aspek Dewan Komisaris mendapat skor dan capaian 91,01 dengan klasifikasi sangat baik, yang artinya tata kelola pada Dewan Komisaris sudah berjalan dengan semestinya. Hanya masih ada beberapa parameter yang memerlukan penyempurnaan. Sedangkan pada aspek Direksi tata kelola yang dinilai tidak hanya pada Direksi saja tetapi merupakan gabungan antara Direksi, Sekretaris Perusahaan dan SPI. Pada aspek Direksi mendapat skor dan capaian 82,29 dengan klasifikasi baik, namun masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan pada beberapa parameter dari aspek Direksi, SPI dan Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang masih memerlukan peningkatanpeningkatan.

G OV D O GO

ER N E D COM PA N Y

Rules and practices of sound business and ethical

Systems, Structures, and Processes T R A N S P A R E N C Y

A C C O U N T A B I L I T Y

R E S P O N S I B I L I T Y

COMMITMENT

2013

162



I N D E P E N D E N C Y

F A I R N E S S

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Sebagai wujud dari Komitmen Direksi dalam penerapan GCG, pada tahun 2013 ini Perseroan telah memasukkan Peningkatan Capaian Skor sebagai salah satu unsur indeks kinerja Perseroan (key performance indicators).

As a manifestation of the commitment of the Board of Directors in the implementation of GCG, in 2013, the Corporate has included the Increasing of Achievement Score as one element of the corporate performance index (key performance indicators).

Capaian Nilai GCG Pos Indonesia (GCG Scores of Pos Indonesia)

78,5

78,06

78 77,5 76,96

77 76,5 76

2010

Rencana Tindak Lanjut Atas Hasil Assessment Dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, Perseroan telah membuat Rencana Tindak Lanjut yang terdiri dari 37 butir sebagai berikut: No. I

II

III

Aspek Pengujian/Indikator Aspects of Testing /Indicators

2012

Plans of Self Assesment Result In order to improve the performance of GCG implementation, the corporate has made the Action Plan which consisted of 46 items as follows: . Rencana Tindak Lanjut Follow Up Plan 6

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS Rights and Resposibilities of Shareholders/RUPS

1

Kebijakan GCG GCG Policy

Penerapan GCG GCG Implementation

4

a. Komisaris Commissioner

11

b. Komite Komisaris Commissioner committee

5

c. Direksi Directors

1

d. SPI Internal Audit

1

e. Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Jumlah III Total III

IV V

29 5

Pengungkapan Informasi Information disclosure Komitmen Commitment

3

JUMLAH / Total

37 Laporan Tahunan Annual Report


163

2013


Saat ini sedang dilaksanakan kegiatan asesmen penerapan GCG tahun 2013 dengan PT. Mitra Bhadra Consulting. Sehingga nilai untuk asesmen penerapan GCG tahun 2013, belum didapat, termasuk juga rencana tindak lanjut atas Hasil Assessment tahun 2013 belum bisa dilakukan.

Dalam tahun 2013, selain Assessment Penerapan GCG Tahun 2012 tersebut di atas, telah juga dilaksanakan berbagai kegiatan Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) dalam upaya meningkatkan implementasi GCG di PT Pos Indonesia (Persero).

Aktivitas tersebut meliputi antara lain : 1. Kerjasama dengan KPK tentang Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Kerjasama ini dengan beberapa tahapan antara lain: • Bimbingan teknis dengan Tim Direktorat Gratifikasi di Lembang pada tanggal 11 sd 12 Juni 2013. • Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh Direktur Gratifikasi KPK RI, Bapak Giri Suprapdiono di Gedung Wahana Bhakti Pos Lantai 8 pada tanggal 24 Oktober 2013, yang dihadiri oleh jajaran Direksi dan seluruh pejabat struktural PT PT Pos Indonesia (Persero), perusahaan afiliasi, vendor yangt bekerja sama dengan Perusahaan. • Mengikuti Pekan Anti Korupsi di Jakarta yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 9 sd 11 Desember 2013. • Pertemuan-pertemuan lain antara Divisi MR & GCG dengan Tim Gratifikasi KPK untuk membahas Keputusan Bersama Dewan Komisaris & Direksi tentang Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero) 2. Pemeringkatan Penerapan GCG yang diselenggarakan oleh IICG. Dalam kepesertaan CGPI tahun 2013 ini yang diikuti oleh 42 perusahaan, baik berbentuk BUMN, Swasta maupun BUMD, PT Pos Indonesia (Persero) meraih penghargaan sebagai “Perusahaan Terpercaya” (Indonesian Trusted Company).

2013

164



Currently being implemented assessment activities GCG implementation in 2013 with PT. Bhadra Partners Consulting. So the value for the assessment of the implementation of GCG in 2013, has not been obtained, as well as plans to follow up the results of assessment can not be done in 2013. In the year 2013, in addition to Assessment Implementation of GCG in 2012 mentioned above, has also carried out various activities Implementation of Good Governance ( GCG ) GCG implementation in an effort to increase the PT Pos Indonesia ( Persero ). Activities include, among others : Cooperation with the KPK about Gratuities Control Program (PPG), this collaboration with some of the stages are: • The technical guidance team at the Directorate of Gratification in Lembang primary school on 11 June 12, 2013. • Socialization Controlling Gratuities by Indonesian KPK director of gratuities RI, Mr. Giri Suprapdiono at building 8th floor Postal Bhakti Rides on 24 October 1995, which was attended by the Board of Directors and the entire structural officials PT PT Pos Indonesia (Persero), affiliates, individually decorated vendor working with the company. • Following the Anti-corruption Week in Jakarta organized by the KPK RI sd on 9 December 11, 2013. • Other meetings between MR Division Team with GCG & Gratuities KPK to discuss the decision With the Board of Commissioners the Board of Directors about controlling & Gratuities at PT Pos Indonesia (Persero)

1.

2.

Implementation of GCG ranking organized by IICG In 2013 the membership CGPI followed by 42 companies, either in the form of state enterprises, and private enterprises, PT Pos Indonesia ( Persero ) won the award as the “ Most Trusted Company “ ( Indonesian Trusted Company ).

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report 3 . Kontrak dengan Konsultan GCG untuk melakukan assessment GCG tahun 2013 dan memperbaiki infrastruktur GCG dan MR. Kontrak tersebut berupa Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Mitra Bhadra Consulting tanggal 27 November 2013 Nomor : PKS. 225/DIRUT/1213 dan PRO-MBC/001/POS/XII/2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan GCG Dalam Rangka Mendukung Transformasi Bisnis PT Pos Indonesia (Persero). Materi kontrak adalah assessment penerapan GCG tahun 2013, pembangunan enterprise risk management (ERM), serta review penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero). 4. Keikutsertaan dalam program Roadmap BUMN Bersih di Kementerian BUMN. Kriteria `berkomitment’ yang digunakan dalam survai/penilaian tersebut secara garis besar meliputi pelaksanaan pilar-pilar GCG: transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness sebagai landasan sistem manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban; komitmen untuk tidak melakukan segala bentuk fraud/kecurangan, termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan korupsi, menerima dan memberikan suap/gratifikasi.

Program pencapaiannya dilakukan secara berjenjang, yakni: • Pencapaian pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran (Bersih Tingkat I); • Hasil RBB untuk level Bord PT Pos Indonesia berhasil meraih predikat (Berkomitment) atau dalam peta komitment pada area (Hijau)

No 1 2 3

3.

Contract with a consultant to conduct an assessment GCG GCG 2013 GCG and improve infrastructure and MR. The contract is a Cooperative Agreement ( Agreement ) between PT Pos Indonesia ( Persero ) and PT Mitra Badra Consulting dated 27 November 2013 Number : MCC. 225/ DIRUT/1213 and PRO MBC/001/POS/XII/2013 about GCG Procurement of Consulting Services to Support Business Transformation PT Pos Indonesia ( Persero ). Material contracts is assessment GCG implementation in 2013, the construction of enterprise risk management ( ERM ), as well as review the implementation of GCG in PT Pos Indonesia ( Persero ).

4.

Participation in the Roadmap program at the Ministry of Enterprise SOE Net. Criteria committed ‘used in the survey / assessment that broadly covers the implementation of the pillars of corporate governance : transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness as the cornerstone of management systems ranging from planning to accountability ; commitment not to carry out any form of fraud / cheating, which includes all forms of corruption, accepting and giving bribe / gratification.

The program attempts to achieve it in stages, namely : • Achievement of the Board of Commissioners and Board of Directors/Board of Trustees and the Board of Directors and Board of Commissioners of the company the longest Child within three (3) months after the expiry of the deadline for registration (net level I); • RBB Results for Bord level PT Pos Indonesia was awarded (committed) or in a commitment to the area map (Green)

Warna

Proses/Infrastruktur

Warna MERAH RED Color

The process/infrastructure of governance is still not running / available, must be followed up immediately with completion

Warna KUNING YELLOW Color

Proses tata kelola telah berjalan atau infrastruktur telah ada, namun masih diperlukan penyempurnaan

Color

Warna HIJAU Green Color

Process/Infrastucture

Proses/infrastruktur tata kelola masih belum berjalan/tersedia, perlu ditindaklanjuti segera dengan penyempurnaan

The process of governance process has been running or infrastructure has existed, but it still needs improvement

Proses/infrastruktur tata kelola telah berjalan baik/diatur dengan jelas.

The process/infrastructure of governance has run well/ clearly arranged.



165

2013


• •

5.

Pencapaian pada jajaran 1 (satu) level di bawah Direksi paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhimya batas waktu pendaftaran (Bersih Tingkat II); Pencapaian pada jajaran Manajer dan Jabatan-Jabatan Pimpinan lainnya 2 (dua) tingkat di bawah direksi paling lama 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya bates waktu pendaftaran (Bersih Tingkat III)

Revisi kebijakan-kebijakan Tata Kelola sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, serta membuat draft kebijakan Whistleblowing System (WBS) dan draft kebijakan Pengendalian Gratifikasi (bekerjasama dengan KPK).

Struktur Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ utama perusahaan terdiri dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organ mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Hal terpenting dalam kebijakan tata kelola perusahaan adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perusahaan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan sesuai amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihatan agar kinerja Perusahaan lebih baik.

2013

166



•

•

5.

Attained the ranks of 1 (one) level below the Board of Directors of not longer than 6 (six) months after the berakhimya deadline for registration (net level II); Attained the ranks of managers and other Leadership offices two levels below directors longest 9 (nine) months after the expiry of the registration (net time bates Level III)

revision of the governance policies with respect to the publication of the regulation of the Minister of State-OWNED ENTERPRISES number: PER-01/MBU/2011 date of August 1, 2011 on the application of Good corporate governance (Good Corporate Governance) in State-owned enterprises, as well as create a Whistleblowing Policy draft System (WBS) and Gratuity Control policy draft (in collaboration with the KPK).

Structure of GCG According to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Company, the main organ of the company consists of Shareholders through Shareholder General Meeting (RUPS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. They all have their own authority and responsibility based on their respective functions as stipulated in the Articles of Association and regulations. Each organ has a critical role in the effective GCG implementation. The important thing in GCG policy is the clear separation duties and responsibilities among its organs. The Shareholder General Meeting (RUPS) is a means of shareholders who have authority and do not delegate it to the Board of Commissioners and Board of Directors. Directors are fully responsible for the management of the Company in accordance with mandate, while the Board of Commissioners supervise adequately to the management carried out by the Board of Directors and give advice in order to make a better company performance.


Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the Shareholders General Meeting (RUPS). The Board of Commissioners has established special committees assigned to assist and advise the Board of Commissioners based on the scope of each committee. Committees under the Board of Commissioners are Audit Committee and Business Risk Management and Investment Committee. In addition, the Board of Directors has established the supporting organs. They are the Corporate Secretary and Internal Audit Unit (IAU), which reports directly to President Director.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite khusus yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan memberi saran sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Selain itu, Direksi telah membentuk organorgan Pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Corporate Governance Structure in PT Pos Indonesia ( Persero )

Struktur Tata Kelola Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero)

RUPS

Shareholder General Meeting

Dewan Komisaris

Dewan Direksi Board of Directors



SPI Internal Audit Unit

Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi Investment & Business Risk Management Committee

Komite Audit Audit Committee



167

2013


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam struktur tata kelola perusahaan, RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi serta mempunyai segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Melalui wadah RUPS, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham mengadakan pertemuan dan pengambilan keputusan keputusan Perseroan yang bersifat strategis. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diadakan dua kali yaitu RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pada tahun 2013 ini telah dilaksanakan dua kali RUPS sebagai berikut: Tanggal /Tempat Date / Place

No 1

Undangan Rapat Selasa, 22 Januari 2013 Ruang Rapat Kementrian BUMN – Lt 12 Jl. Medan Merdeka Selatan No.13Jakarta 10110

Undangan Invitation Undangan Direksi Nomor : 290/ Setper-1/0113 nvitation Directors No : 290/Setper-1/0113

Shareholders General Meeting In the corporate governance structure, the Shareholder General Meeting (RUPS) was a corporate organ that has the highest position and authorities that were not given to the board of commissioners and directors. Through the Shareholder General Meeting (RUPS), Directors, Commissioners and Shareholders conducted meeting and making strategic decision of the corporate. In accordance with the Articles of Association, the RUPS consisted of the Annual and extraordinary. Annual RUPS was held twice which was about the approval of annual report and work plan and budget of the corporate.

The Implementation of the Shareholder General Meeting (RUPS) In accordance with the law of Limited Company and the Articles of Association of the corporate, the Shareholders General Meeting (RUPS) had been held twice in 2012 as follows:

Isi Rapat Fill Meeting RUPS Pengesahan RKAP tahun 2013 PT Pos Indonesia (Persero) Ratification of the 2013 AGM RKAP PT Pos Indonesia (Persero)

Invitation Meeting Tuesday, January 22, 2013 Meeting Ministry of SOEs Lt. 12 Jl. Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta 10110

2

Undangan Rapat Selasa, 21 Mei 2013 Ruang Rapat Kementrian BUMN – Lt 12 Jl. Medan Merdeka Selatan No.13-Jakarta 10110 Invitation Meeting Tuesday, May 21, 2013 Meeting Ministry of SOE - Lt 12 Jl. Medan Merdeka Selatan No.13-Jakarta 10110

2013

168

Undangan Direksi Nomor :2391/ Setper-1/0513 Invitation Directors No.: 2391 / Setper-1/0513



RUPS Pengesahan Laporan Manajemen tahun 2012 PT Pos Indonesia (Persero) Endorsement GMS Management Report 2012 PT Pos Indonesia (Persero)

Kehadiran Presence Pemegang Saham Shareholders

Komisaris Commissioners

Direksi Directors
























































Pada RUPS tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN yang diberikan kuasa subtitusi oleh Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham, seluruh Dewan Komisaris dan Seluruh Direksi Perseroan.

The Shareholder General Meeting (RUPS) was attended by the Deputy of the Infrastructure and Logistics Ministry of SOEs that was given power of substitution by the Minister of SOEs as a shareholder, the Board of Commissioners and the Directors.

Keputusan yang diambil pada RUPS tersebut \ adalah : 1. Mengesahkan RKAP Perseroan tahun 2013 2. Mengesahkan Rencana Kerja Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2013 3. Mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2013 4. Menyetujui Key Performance Indicators (KPI).

The decisions taken at the RUPS are: 1. Ratifying the Corporate Work Plan and Budget in 2012 2. Ratifying the Work Plan of the board of commissioners in 2012 3. Ratifying the Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program in 2012 4. Approving the Key Performance Indicators (KPI)

RUPS Mengenai Persetujuan Laporan Tahunan 2013

Shareholders General Meeting Regarding the Approval of Annual Report 2013

RUPS tahun 2013 tentang Pengesahan Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2012

Shareholders General Meeting 2013 on the Approvalof Financial Statements ended December 31, 2012

1. RUPS tahun 2013 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dengan risalah RUPS nomor: RIS-44/D3.MBU./2013 tanggal 21 Mei 2013 memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1.

a. Menyetujui dan mengesakan Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2012 yang disajikan dan telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo dan Rekan Nomor : KNT&R-0083/12 tanggal 25 Februari 2013. b. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo dan Rekan Nomor : KNT&R-0086/12 tanggal 25 Februari 2013 dan Risalah Rapat pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan atas pelaksanaan PKBL tahun buku 2012 nomor RIS-83/D5.MBU/ PKBL/A/2013 tanggal 22 April 2013.

Shareholder General Meeting 2013 on the ratification of Financial Statement with the treatise of Shareholder General Meeting number: RIS-44/MBU./2013 dated 21 Mei 2013 resolved the following:

a. Approve Financial Statements and the Oneness of PT Pos Indonesia ( Persero ) for Fiscal Year 2012 are presented and have audited by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo and Partners Number : KNT & R-0083/12 dated February 25, 2013. b. To ratify the Partnership ‘s Annual Report including audited Financial Statements for Fiscal Year 2012 which has been audited by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo and Partners Number : KNT & R-0086/12 dated February 25, 2013 and the Minutes of Meeting discussion of the Annual Report and Financial Statements for the implementation of CSR year book 2012 RIS-83/D5.MBU/ PKBL/A/2013 number dated 22 April 2013.



169

2013


c. Menetapkan penggunaan laba yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk bersih sebesar Rp172.487.312.046,- sebagai berikut : • Sebesar 10% atau senilai Rp 17.248.732.000 sebagai dividen tunai. • Sebesar 90% atau senilai Rp 155.238.580.046 sebagai cadangan lainnya dan menambah saldo laba. d. Penetapan: 1. Gaji Direktur Utama tahun 2013 sebesar Rp 85.000.000,00 per bulan, gaji Wakil Direktur Utama 95%, Anggota Direksi 90%, Komisaris Utama 40% dan Anggota Dewan Komisaris 36% dari gaji Direktur Utama.

2. Tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per-07/ MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010. 3. Gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris berlaku terhitung efektif sejak tanggal 1 Januari 2013. 4. Tantiem diberikan untuk kinerja tahun buku 2012 sebesar Rp 3.600.000.000,00 (pajak ditanggung penerima). Komposisi besarnya tantiem adalah Direktur Utama 100%, Wakil Direktur Utama 95%, Anggota Direksi 90%, Komisaris Utama 40% dan Anggota Dewan Komisaris 36% dari Direktur Utama.

e. Persetujuan penunjukan kembali KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan, audit Evaluasi Kinerja, audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Intern serta audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013.

2013

170



c. Appropriation of profit attributable to Owners of the parent net Rp172.487.312.046,as follows: • •

d. 1.

1 ) As much as 10 % or Rp 17,248,732,000 as cash dividends. 2 ) As much as 90 % or Rp 155,238,580,046 as other reserves and increase retained earnings.

Determination : The Salary of President Director in 2012 of IDR85,000,000.00 per month, Vice President was 95%, Member of the Board of Directors was 90%, Chairman of Board of Commissioners was 40% and member of the board of the commissioner was 36% of the salary of the President Directors. 2. Allowances and/or facilities provided to the Board of Directors and Board of Commissioners referred to the regulation of Minister of SOEs No: Per-07/MBU/2010 number dated December 27, 2010. 3. Salary/honorarium and allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners was effective since January 1, 2013. 4. Bonus was awarded for the performance in 2012 amounted to IDR3,600,000,000.00 (tax borne by the recipient). The composition of the bonus was as follows: the bonus of President Director was 100%, Vice President was 95%, Member of the Board of Directors was 90%, Chairman of Board of Commissioners was 40% and the member of board of commissioners was 36% of the President Director’s bonus. e. Approval of the reappointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo and Partners to carry out audit of the Financial statements, the Performance Evaluation, the Compliance to Laws, the Internal Control and the Partnership and Community Development Program 2013.


f.

Melimpahkan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan / menyetujui skema debt to equity swap terhadap utang PT Bhakti Wasantara Net sesuai dengan notulen rapat tanggal 4 April 2012 dengan BPK RI.

Delegate authority and authorize the Board of Commissioners to establish / approve the debt to equity swap scheme to PT Bhakti Wasantara Net debt in accordance with the minutes of the meeting held on 4 April 2012 by the BPK.

f.

Menyetujui secara prinsip penghapusan aset mesin Mekanisasi dan Otomatisasi (Mekot) yang berada di MPC Surabaya, Mesin X-Ray, dan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6. Penghapusan aset ini diajukan oleh Direksi yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 02/ MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010

g. Agreed in principle on disposal of property Mechanization and automation machinery ( Mekot ) situated in Surabaya MPC, X - Ray Machines, and Motor Vehicle Wheels 4 and 6. Elimination of these assets proposed by the Board of Directors which is equipped with the requirements in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs 02/ MBU/2010 number dated July 23, 2010

2. Disamping itu pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan arahan sebagai berikut:

2. Beside that, the Shareholders General Meeting provides guidance as follows:

g.

a.

Buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2012, tanggapan Dewan Komisaris, Risalah PKBL dan Laporan Hasil Evaluasi Capaian KPI Tahun 2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ini. b. Temuan, catatan dan saran Auditor yang termuat dalam laporannya selama tahun 2012 serta laporan evaluasi Komisaris atas kinerja Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2013. Selanjutnya, temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hasil tindak lanjut tersebut agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. c. Direksi diminta agar dapat menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh KAP selambat-lambatnya bulan Februari 2014. d. Direksi agar melakukan pengelolaan SDM berbasis kompetensi dalam rangka rekrutmen, mutasi/rotasi dan sistem remunerasi serta program peningkatan integritas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

a.

Annual Report 2012, response of the Board of Commissioners, treatise of Partnership and Community Development Program, and evaluation report of KPI Achievement in 2012were an integral part of the treatise of the Shareholder General Meeting. b. The findings, notes and suggestions from the auditors contained in the Auditor’s report 2012 and report on the performance evaluation of the Commissioner of Internal Audit Unit (IAU) and the Public Accounting Firm (KAP) was followed completely by the Board of Directors in 2013. Therefore, similar findings in the same field should not happen again in the future. The followup results was reported to the Board and Shareholders. c. Directors are required to be able to convey the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2013, which were audited by the firm no later than February 2014. d. Board of Directors to conduct competency -based human resource management in the context of recruitment, transfer / rotation and remuneration systems and programs improving the integrity and competence of human resources in a sustainable manner.



171

2013


e. Dalam rangka Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan Direksi diminta : 1. Melakukan upaya kerjasama/sinergi dengan BUMN lain untuk melakukan penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan agar penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan lebih tepat sasaran. 2. Membuat perencanaan penyaluran program kemitraan dengan cara pembentukan cluster unit usaha mitra binaan, apabila diperlukan Perusahaan dapat bekerjasama dengan BUMN Pembina PKBL lain yang memiliki keahlian dalam pembentukan cluster. 3. Melakukan pemetaan atas kondisi sosial ekonomi disekitar wilayah usaha perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran dana PKBL di wilayah tersebut serta berkoordinasi dengan koordinator wilayah setempat. Memanfaatkan penggunaan dana hibah ke Program Kemitraan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah bagi mitrabinaan, serta melakukan sinkronisasi terhadap penggunaan dana hibah tersebut untuk kegiatan promosi, pendidikan, dan pelatihan. 4. Dalam rangka menciptakan mitra binaan yang mandiri dan berkualitas, perusahaan agar lebih meningkatkan pembinaan / pendampingan terhadap mitra binaannya. aktif dalam Program 5. Berperan Pengentasan Kemiskinan oleh BUMN, dengan kompetensi dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Memfokuskan penyaluran PKBL 6. pada sektor yang benar-benar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan.

2013

172



e. In the framework of the SOEs Partnership Program with a Small Business and Community Development, The Directors were requested to: 1.

Make cooperation/synergy with other SOEs to distribute funds of the partnerships and community development program to be more effective.

2.

Make a plan to distribute funds for partnership program by forming cluster of partners’ business units, and if it was needed, the corporate could cooperate with other SOEs that had expertise in cluster formation.

3.

Do mapping on the socio-economic condition of the area around the corporate’s business, as consideration in distributing CSR funds in the region and coordinate with the local area coordinator. Exploit the use of grant effectively and efficiently for the Partnership Program in order to support the activities that can provide added value to trained partners, and synchronize the use of the grant for promotional activities, education, and training.

4.

In order to create self-trained and qualified partners, the corporate needed to further improve the coaching/mentoring.

5.

Actively participate in the Poverty Alleviation Program by the SOEs based on the corporate’s competence and resources.

6.

Focus on the distribution of Partnership and Community Development Program on sectors that can really boost the economy, especially in the context of poverty alleviation.


7. Memanfaatkan dana Program Bina Lingkungan secara efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh masyarakat sekitar perusahaan, calon mitra binaan dan mitra binaan, khususnya pada sektor peningkatan kesehatan, penyediaan sarana / prasarana umum dan sektor pelestarian alam. 8. Mempersiapkan system pengelolaan akuntansi untuk mengantisipasi penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2013. 9. Melakukan inventarisasi piutang dengan status diragukan dan macet, serta mengusahakan pemulihannya.

7.

8.

9.

Utilize the fund of Partnership and Community Development Program effectively, so the benefits can be felt by the public around the corporate, the prospective foster partners and trained partners, particularly in the sectors of health promotion, provision of public facilities / infrastructure and nature conservation. Prepare accounting management system to anticipate the implementation of Accounting Guidelines for Partnership and Community Development Program Revised edition 2013. Conduct an inventory of receivables with doubtful and loss status, and seek the recovery.

f. Memperhatikan kebutuhan Kementerian BUMN akan data BUMN yang akurat dan tepat waktu, diminta kepada Direksi untuk secara rutin menyampaikan copy laporanlaporan di bawah ini kepada Asisten Deputi Riset dan Informasi baik berupa buku (hardcopy) maupun softcopy (file pdf ) : 1. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja perusahaan tahun buku 2012; 2. Laporan Manajemen Tahunan (Audited) tahun buku 2012; 3. Risalah RUPS Tahunan tahun buku 2012.

f. Pay attention to the needs of the Ministry of SOEs on accurate and in time data, the Directors are required to submit regular reports to the Assistant Deputy for Research and Information in the form of books (hardcopy) or softcopy (pdf file):

RUPS tahun 2013 tentang Rencana Kerja Anggaran 2013

Persetujuan

Shareholder General Meeting 2013 on the Approval of the Work Plan Budget 2013

Proses penyusunan RKAP PT Pos Indonesia (Persero), telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/M-BUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN, yang mencakup tahapan persiapan, penentuan target, penyusunan rencana, kompilasi, penyelesaian, pembahasan pada tingkat Direksi, pembahasan dengan Dewan Komisaris dan penyampaian kepada Pemegang Saham dan penetapan RKAP.

The process of preparing Work Plan andBudget (RKAP) of PT Pos Indonesia (Persero), inaccordance with the Decree of Minister of SOEsNo. Kep-101/M-BUMN/2002 dated June 4, 2002on Guidelines for Preparation of SOEs’ Work Planand Budget, which includes stages of preparing,targeting, planning, compilling, completing,discussing at the Board of directors level,discussing at the Board of Commissioners anddelivering to the Shareholders and determining theWork Plan and Budget.

g. Direksi agar memperhatikan tanggapan dan catatan-catatan Dewan Komisaris serta arahan Pemegang Saham baik tahun ini tahun sebelumnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kementerian BUMN.

1.

2. 3.

Independent Auditor’s Report on the Corporate’s Financial Statements and Performance Evaluation Report year 2011; Annual Management Report (Auditedyear 2011; Treatise of the Annual Shareholders General Meeting year 2011.

g. Observe the response, notes, and direction of the board of commissioners and shareholders this year or previous year, and report the implementation to the minister of SOEs.



173

2013


RKAP PT Pos Indonesia (Persero) tahun buku 2013 disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 171/Dirut/0213 tanggal 19 Februari 2013 dan memperhatikan Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor: 787/ DEKOM/1212 tanggal 20 Desember 2013 serta hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Januari 2013 yang dihadiri Kuasa Pemegang Saham dari Menteri Negara BUMN, Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero). RKAP tersebut telah mendapat persetujuan Kementerian BUMN berdasarkan surat Nomor: RIS-19/D3.MBU/2013 tanggal 22 Januari 2013.

Dewan Komisaris

2013

The Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pos Indonesia (Persero) year 2013 was prepared based on the decree of the Board of Directors No. 171/Dirut/0212 dated Februari 19, 2013, andpaid attention to Response Letter of the board of Commissioners Number: 787/DEKOM/1212 dated December 20, 2013 and the results of the Shareholders General Meeting dated Januari 22, 2013 which was attended by Authorized Shareholders of Ministry of SOEs, the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero). The Work Plan and Budget had been approved by Ministry SOEs based on letter No. RIS-19/D3.MBU/2013 dated januari 22, 2013.

Board Of Commissioners

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition

Susunan Dewan Komisaris pada tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Nomor KEP-426/ MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Pemberhentian dan PengangkatanAnggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia (Persero) sehingga susunan Dewan Komisaris adalah sebanyak enam orang yang terdiri dari unsur di luar Perseroan sebagai berikut :

Board of Commissioners in 2013 in accordancewith the Decree of the Minister of State OwnedEnterprises as shareholder No. KEP-426 / MBU/2013 dated Desember 20, 2013, concerning Appointmentand Dismissal of Members of the Board ofCommissioners of PT Pos Indonesia (Persero)that the Board of Commissioners are as many asfive people consisting of elements outside of theCompany as follows:

Komisaris Utama : Basuki Yusuf Iskandar Komisaris Independen : Karyono Supomo Komisaris : Bambang Widianto Komisaris : Dedi Syarif Usman Komisaris : Noor Ida Khomsiyati Bobby Hamzar Rafinus Komisaris :

Chief Commissioner : Basuki Yusuf Iskandar Independent Commissioner : Karyono Supomo Commissioner : Bambang Widianto Commissioner : Dedi Syarif Usman Commissioner : Noor Ida Khomsiyati Commissioner : Bobby Hamzar Rafinus

Pergantian Dewan Komisaris

Substitution of Board of Commissioners

Pada saat laporan ini disusun, terjadi pergantian anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan PT Pos Indonesia (Persero) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP-212/MBU/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Pos Indonesia (Persero) maka tmt 10 April 2013 Harry Z Soeratin diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Dewan

At the time of writing, a change of members of the Board of Commissioners. The decision is based on the Company’s Shareholders of PT Pos Indonesia (Persero) In The General Meeting of Shareholders No. KEP-212/MBU/2013 dated 10 April 2013 on Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) then tmt 10 April 2013 Harry Z Soeratin honorably discharged as a member of the Board of commissioners. Based on the decision

174




komisaris. Berdasarkan keputusan pemegang saham perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Nomor SK-303/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Dedi Syarif Usman dan Noor Ida Khomsiyati. Disamping itu pada tanggal 20 Desember 2013 sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor: 426/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia mengangkat Bobby Hamzar Rafinus menggantikan Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Komisaris. Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur secara intern oleh Komisaris. Dewan Komisaris telah menyusun pembagian tugas Komisaris yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 92/ Dekom/0314 tanggal 4 Maret 2014 tentang Pembagian tugas Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

of shareholders of the company (Persero) PT Pos Indonesia Number SK-303/MBU/2013 dated July 2, 2013 on the dismissal and appointment of Commissioner Smith Usman Sharif and Noor Ida Khomsiyati. Besides, on the date of December 20, 2013 according to the Decree of the Minister of SOEs Number : 426/MBU/2013 dated December 20, 2013 on Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pos Indonesia lifted Bobby Hamzar Rafinus replace Tumpak Hatorangan Panggabean as Commissioner.

The Division of Duties of the Board of Commissioners Under the Articles of Association of the Company, the division of labor among the members of the Board of Commissioners is set internally by the Commissioner. BOC has compiled a division of the Commissioner set forth in Decree No. BOC : 92/ Dekom/0314 dated March 4, 2014 on the Division of the Board of Commissioners with the following details :

Basuki Yusuf Iskandar, sebagai Komisaris utama memberikan saran dan pendapat untuk keseluruhan kegiatan perusahaan dan koordinasi dengan masing-masing Komisaris serta masukan dalam bidang operasi dan Informasi teknologi.

Basuki Yusuf Iskandar, as the main Commissioner provides advice and opinions for the overall coordination of the activities of the company and each of the Commissioners and input in the field of operation and Information Technologies.

Bambang Widianto, sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, melaksanakan tugas tambahan sebagaimana yang telah diatur dalam Charter Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi serta memberikan pendapat dan masukan dalam hal governance (GCG), dan citra perusahaan.

Bambang Widianto, as Chairman of the Oversight Committee and Investment Business Risk Management, carry out additional duties as set out in the Charter Oversight Committee and Investment Risk Management and provide opinions and input in terms of governance (GCG), and corporate image.

Karyono Supomo, sebagai Ketua Komite Audit, melaksanakan tugas tambahan sebagaimana diatur dalam Charter Komite Audit serta memberikan pendapat dan masukan dalam hal keuangan dan manajemen keuangan, serta bidang produktivitas dan efisiensi.

Karyono Supomo, as Chairman of the Audit Committee, carry out additional duties as set out in the Audit Committee Charter and provide opinions and input in terms of finance and financial management, as well as the areas of productivity and efficiency.



175

2013


Dedi Syarif Usam, memberikan masukan dalam hal pengelolaan aset-aset perusahaan, pemasaran, pengembangan mutu dan pelayanan serta hubungan kelembagaan.

Dedi Sharif Usam, provide input in the management of corporate assets, marketing, development and service quality as well as institutional relationships.

Bobby Hamzar Rafinus, memberikan pendapat dan masukan dalam hal program kemitraan dan bina Lingkungan (PKBL), bidang produk serta pengadaan barang dan jasa.

Bobby Hamzar Rafinus, provide opinions and input in terms of partnership program and Community Development (CSR), the field of products and procurement of goods and services.

Noor Ida Khomsiyati, memberikan pendapat dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, hukum dan umum serta kasuskasus perusahaan dan penyelesaiannya.

Nama

Jabatan

Name

Noor Ida Khomsiyati, give an opinion in terms of human resources (HR) and organizational, legal, and public and corporate cases and settlement.

Dasar Pengangkatan

Position

Appointment Basis

TmT Menjabat Date

Jabatan lain diluar Perusahaan Other Position


Komisaris Utama President Commissioner

KEP-101/MBU/2011 tanggal 11 Mei 2011

11 Mei 2011 May 11, 2011

Kepala Badan Litbang SDM Kementrian Komunikasi dan Informatika

Harry Z. Soeratin

Komisaris Commissioner

KEP-89/MBU/2008 tanggal 30 Mei 2008

30 Mei 2008 Mei 30, 2008

Tenaga Pengkaji Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Tumpak Hatorangan Panggabean


KEP-235/MBU/2008 tanggal 25 November 2008

25 November 2008 25 Maret 2010 November 25, 2008 March 25, 2010

SK-416/MBU/2012 tanggal 21 November 2012

SK-212/MBU/2013 tanggal 10 April 2013

KEP-219/MBU/2009 tanggal 6 Oktober 2009

Head of Human Resources Research and Development Agency Ministry of Communications and Information Technology

Apparatus Assessment Resources, Secretary General of the Ministry of Finance

KEP-44/MBU/2010 tanggal 25 Maret 2010

SK-426/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013

Karyono Supomo



21 November 2012 November 21, 2012

Bambang Widianto



21 November 2012 November 21, 2012


Deputy for Social Welfare and Poverty Alleviation / Executive Secretary - National Team For The Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) Office Of The Vice President Deputy for Social Welfare and Poverty Alleviation / Executive Secretary - National Team For The Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) Office Of The Vice President

Dedi Syarif Usman


SK-303/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013

10 Juli 2013 July 10, 2013

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN - Kementerian Keuangan

Noor Ida Khomsiyati


SK-303/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013

10 Juli 2013 July 10, 2013

Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I kemenetrian BUMN



SK-426/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013

20 Desember 2013 December 20, 2013

Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Perekonomian

2013

176



Director of the State Intellectual Separated, DJKN - Ministry of Finance

Head of Service and Legal Aid first ministerial SOE

Acting Minister for Economic Affairs Monetary and Fiscal Coordination, Coordinating Ministry for Economic


Independensi Dewan Komisaris

Independence of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris, sebanyak enam orang, terdiri dari berbagai unsur di luar Perseroan. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) sehingga dapat menjamin independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dan tidak terdapat kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

Members of the Board of Commissioners consistsof five people. They are from various elementsoutside the Corporate. Among members of theBoard of Commissioners and between the Boardof Commissioners and the Board of Directors,there are no family relationship by blood to thethird generation either vertically or horizontallyor relationship by marriage (in law) to ensure theindependence of the Board of Commissioners incarrying out their duties, and there is no possibilityof collusion and nepotism.

Nama Name

Hubungan Keluarga dengan

Hubungan Keuangan dengan

Family relationship with


Komisaris

Direksi

Pemegang Saham

Komisaris

Direksi

Pemegang Saham

Commissioner

Director

Shareholders

Commissioner

Director

Shareholders

x

x

x

x

x

x


Harry Z. Soeratin

Tumpak Hatorangan Panggabean Bambang Widianto

Karyono Supomo

Dedi Syarif Usman

Noor Ida Khomsiyati


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Keterangan: • (v) ada hubungan / relationship • (x) Tidak ada hubungan/ no relationship

Tugas Dewan Komisaris

Duties of the Board of Commissioners

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 (6), Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

According to Law No. 40 year 2007 on Limited Companies, Article 1 (6), the Corporate’s Board of Commissioners is the organ that is in charge of supervising generally and / or specifically in accordance with the Articles of Association and advising the Board of Directors.



177

2013


Berdasarkan Anggaran Dasar, Pasal 15 (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya Perseroan pada umumnya baik mengenai Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksana Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Based on the Articles of Association, Article 15 (1) The Board of Commissioners supervises the Corporate’s management policy that is managed by the board of directors as well as provides advice to the Directors, including executive oversight of the Corporate’s LongTerm Plan, Work Plan and Budget and the provisions of the Articles of Assosiation and decision of Shareholder General Meeting, as well as the laws and regulations, for the benefit of the Corporate and in accordance with the aims and objectives of the Corporate.

Dewan

The Implementation of Supervision Function of the Board of Commissioners in 2013

Sesuai dengan kewajiban Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dimana Dewan Komisaris wajib melaporkan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada Pemegang Saham, bahwa Dewan Komisaris telah melaporkan tugas pengawasan kepada Pemegang Saham cq Menteri BUMN setahun sekali. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama tahun 2013, secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris namun tidak terbatas pada hal-hal berikut : mendapatkan laporan 1. Dalam upaya manajemen yang lebih akurat dan tepat waktu maka Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan pembenahan administrasi/ pedoman-pedoman/SOP dalam bentuk Keputusan Direksi berupa pembenahan mulai dari prosedur dalam penyusunan laporan yang isinya menyangkut target realisasi RKAP dalam bentuk laporan manajemen bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan beserta time table pengiriman laporan dari unit-unit, beserta konfirmasi penerimaannya di kantor pusat. Komisaris mendorong agar 2. Dewan implementasi SAP (System, Application & Product in Data Processing) yang ditargetkan oleh manajemen untuk penyelesaian piloting di Area V Bandung pada bulan Mei dan Juni 2013 sehingga dapat segera digunakan secara menyeluruh.

According to the obligation of Board of Commissioners in the Articles of Association of the Corporate, the Board of Commissionershas to report the result of supervision that hadbeen made to the Shareholders, in this case isthe Minister of SOEs once a year. In carryingout the function of supervision during the year2012, in general, the activities of the Board of Commissioners includes but not limited to thefollowing:

Pelaksanaan Fungsi Komisaris Tahun 2013

2013

178

Pengawasan



1.

In an effort to obtain a more accurate management reports and timely advised the Board of Commissioners to reform the administration / guidelines / SOP in the form of a Decision of the Board of Directors began revamping of procedures in the preparation of the contents of the report concerning the realization of the target of CBP in the form of monthly management reports, quarterly, semiannual and annual reports as well as the delivery time table of the units, along with confirmation of receipt at the central office.

2.

Board of Commissioners encourages the implementation of SAP (Systems, Application and Products in Data Processing) which is targeted for completion by management piloting of V London in May and June 2013 so it can be used as a whole.


3. Realisasi pencapaian target kinerja triwulan I tahun 2013 yang pencapaiannya lebih rendah dari pada triwulan I tahun 2012 agar diberikan alasan kongkritnya, dengan menyebutkan rincian program kerja RKAP 2013 dari unit bisnis yang secara signifikan berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian target dari masing-masing Direktorat dengan menyebutkan person in charge yang menanganinya antara lain pendapatan jasa keuangan, retail, filateli dan properti yang tidak mencapai target. 4. Perlu dilakukan evaluasi atas dampak implementasi struktur organisasi baru agar dapat segera diketahui kelemahan potensial serta solusi perbaikannya, disarankan agar dikaji kembali tupoksi masing-masing Direktorat dengan analisa pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. 5. Untuk dalam proses memudahkan pengendalian biaya di area-area, agar dibuat mekanisme kontrol per area dari biaya yang tertinggi sampai terendah sehingga dapat diketahui dengan mudah antara lain biaya pemasaran di salah satu area yang tidak sebanding dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan. 6. Sistem Pelaporan Keuangan (SPK) per area yang ada saat ini, agar menyajikan alasan terjadinya kerugian di area tersebut sehingga dapat dicari solusinya termasuk untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang meningkat di area tersebut. 7. Selain itu laba rugi dari setiap area dibuat juga laba rugi per produk agar lebih terlihat produk mana yang paling unggul yang kemudian bisa dilakukan perbaikan untuk produk yang masih merugi. 8. Pencapaian biaya Investasi keseluruhan yang baru mencapai sebesar 16% (Rp31 M) agar daya serapnya ditingkatkan dengan mengedepankan aspek manajemen risiko. 9. Dalam penyusunan laporan manajemen hendaknya semua bagian dari masingmasing Direktorat agar berkoordinasi sehingga hasilnya memuat seluruh kegiatan di PT Pos Indonesia (Persero) dan tidak hanya menyajikan laporan keuangan saja.

3.

The realization of the achievement of performance targets first quarter of 2013 were lower achievement than in the first quarter of 2012 to be given concrete reasons, the details of the work program mentioned CBP 2013 from the business units that are significantly contributing to low achievement of targets from each person in the Directorate by mentioning handling charge, among others, income financial services, retail, and philatelic property did not reach the target.

4.

There needs to be an evaluation of the impact of the implementation of a new organizational structure that can be immediately known potential weaknesses and improvement solutions, it is recommended that duties be reassessed each Directorate with the analysis of the division of authority and responsibility are clear.

5.

To facilitate the process of cost control in areas, so that the control mechanism made per area of highest to lowest cost so that it can be seen easily include marketing costs in one area are not comparable with the marketing activities undertaken. Financial Reporting System (PRS) per area at this time, in order to present the reasons for the loss in the area that can be addressed include to determine what costs are increasing in the area. In addition to the profit and loss of each area is made also of income per product to be more visible where the most superior product that then can be repaired for a product that is still losing money. Achievement of the overall cost of the new investment reached 16 % (Rp31 M) so that absorbance increased with the advanced aspects of risk management. In the preparation of management reports should be all part of each Directorate to coordinate so that the result contains all activities of PT Pos Indonesia (Persero) and not only present the financial statements alone.

6.

7.

8.

9.



179

2013


10. Manajemen diminta untuk lebih disiplin dan melakukan perbaikan dalam penyediaan materi rapat / data-data yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris maupun Komite (organ Dekom) yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi maksimal satu minggu sebelum rapat sebagaimana surat Dekom kepada Direksi nomor 58/Dekom/0113 tanggal 22 Januari 2013 sehingga pelaksanaan rapat menjadi lebih efektif serta Dewan Komisaris dapat memberikan masukan yang lebih produktif untuk perbaikan ke depan.

2013

11. Dewan Komisaris menyarankan agar laporan kinerja keuangan yang disajikan secara bulanan membandingkan anggaran dan realisasi bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya. Anggaran bulanan yang disajikan tersebut agar mengacu kepada anggaran bulanan (penjabaran dari RKAP) yang telah ditetapkan oleh RUPS. Apabila terdapat deviasi dengan anggaran dan realisasi bulan sebelumnya agar dilengkapi dengan penjelasannya. 12. Dewan Komisaris menyarankan agar Manajemen tidak terpaku hanya pada bisnis jangka pendek melainkan pertumbuhan bisnis jangka panjang juga harus tetap dijaga dan ditingkatkan terutama bisnis logistik dan jasa keuangan sehingga antara bisnis jangka pendek dengan bisnis jangka panjang (transformasi bisnis) dibagi secara proporsional dan dijalankan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU no 38 tahun 2009. Mengingat realisasi investasi s.d Juni 13. 2013 masih relatif kecil yaitu sebesar 3,67% (Rp32 M) maka Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan revisi anggaran atau pengalihan anggaran investasi untuk dialokasikan ke bidang lain yang lebih diperlukan dengan tetap mengedepankan aspek risiko. Dewan Komisaris mendorong agar 14. implementasi SAP (System, Application & Product in Data Processing) agar dapat segera digunakan secara menyeluruh. Untuk itu Direksi agar mengawal dan segera mengambil langkah solutif jika ditemui kendala pada masa uji coba di 8 Area pada bulan Agustus s.d Desember 2013.

180



10. Management was asked to be more disciplined and make improvements in the provision of meeting materials / data that is required by the Board of Commissioners and Committees (Dekom organs) which will be discussed in the meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors a maximum of one week prior to the meeting as a letter to the Board of Directors of a number 58/Dekom Dekom / 0113 dated January 22, 2013 so that implementation becomes more effective meetings and the Board of Commissioners may provide a more productive input for future improvements. 11. Board of Commissioners suggested that the financial report is presented in a monthly budget and compare with the corresponding month of the previous month. Presented the monthly budget in order to refer to the monthly budget (translation from CBP) as determined by the AGM. If there is a deviation to the budget and the previous month that comes with the explanation.

12. Management recommends that the Board of Commissioners not only fixated on shortterm business, but long-term business growth should be maintained and enhanced, especially logistics business and financial services so that the shortterm business with a long-term business (business transformation) divided proportionally and run as it has been mandated in Law No. 38 of 2009.

13. Considering the actual investment up to June 2013 was still relatively small in the amount of 3.67 % (Rp32 M), the Board of Commissioners suggested that the budget revision or redirection of investment budget to be allocated to other areas required to keep more advanced aspects of risk. 14. Board of Commissioners encourages the implementation of SAP (Systems, Application and Products in Data Processing) that can be immediately used as a whole. To the Board of Directors to oversee and immediately took steps solutif if encountered obstacles during the trial in 8 areas in August to December 2013.


15. Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan filateli triwulan II tahun 2013 yang pencapaiannya lebih rendah dari pada triwulan II tahun 2012 serta masih rendahnya pencapaian pendapatan layanan jasa keuangan dari target pendapatan RKAP 2013 agar diberikan alasan kongkritnya, dengan menyebutkan rincian program kerja RKAP 2013 dari unit bisnis yang secara signifikan berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian target dari masingmasing Direktorat dengan menyebutkan person in charge. 16. Dewan Komisaris mengingatkan manajemen agar segala sesuatu yang dilakukan berpedoman kepada RKAP dan KPI Direksi yang telah disahkan oleh RUPS. Hal ini karena pencapaian kinerja akan berpengaruh terhadap KPI Direksi. Selain itu, didalam KPI Direksi juga menyebutkan bahwa Dewan Komisaris selalu mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh Direksi. Jadi manajemen diharapkan dapat menyampaikan laporan hal-hal yang telah dicapai sehingga Dewan Komisaris dapat ikut serta membantu dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depannya. 17. Dewan Komisaris mengharapkan agar Manajemen dapat memaksimalkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya jaringan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero) dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 18. Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi lebih mengupayakan untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Pencapaian yang baik tersebut di atas, sebagian dipengaruhi adanya program BLSM (nonrecurring item). 19. Dilakukan percepatan pembenahan terhadap sistem akuntansi dan pelaporan. Pembenahan ini juga agar diselaraskan dengan struktur organisasi serta PSAK terkini. Dengan demikian laporan manajemen secara periodik menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

15. Realization of philatelic revenue performance targets second quarter of 2013 were lower achievement than in the second quarter of 2012 and a low achievement of financial services revenue targets CBP 2013 revenue to be given concrete reasons, mentioning the details of the work program 2013 CBP business units that are significantly contribute to low achievement of targets of each Directorate to mention the person in charge.

16. BOC remind management that everything is done guided by the CBP and the IBC Board of Directors was approved by the AGM. This is because it will affect the achievement of performance KPI Directors. Additionally, in the IBC Board of Directors also noted that BOC always keep an eye on things that are done by the Board of Directors. So management is expected to submit a report of things that have been achieved so that the BoC can participate and help and provide input for improvement in the future.

17. BOC expects that management can maximize and exploit the best network owned by PT Pos Indonesia (Persero) and are not owned by another company.

18. BOC Board of Directors recommends that more efforts to improve the performance of the Company. Good achievement mentioned above, partly influenced BLSM program (nonrecurring items). 19. Be accelerated improvements to the accounting and reporting system. Settling is also so aligned with the organizational structure as well as current GAAP. Thus periodic management reports to be more accurate and timely.



181

2013


20. Implementasi SAP (System, Application & Product in Data Processing) yang merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan agar segera digunakan secara menyeluruh sehingga diperoleh laporan keuangan yang lebih akurat dan handal. Untuk itu Direksi agar mengawal dan segera mengambil solusi yang cepat jika ditemui kendala pada masa uji coba SAP di semua Area sampai dengan bulan Desember 2013, sehingga target per 1 Januari 2014 dapat direalisasikan. 21. Direksi perlu melakukan efisiensi biaya dengan membuat program penghematan biaya (cost reduction program) yang disepakati bersama dengan semua unit terkait terutama biaya-biaya yang realisasinya melampui target anggaran dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi sehingga dapat diketahui oleh seluruh jajaran PT Pos Indonesia (Persero). 22. Mengingat rendahnya realisasi investasi dan memperhatikan sisa waktu hanya tinggal 1 triwulan (Triwulan IV) maka Direksi agar segera mempercepat realisasi programprogram investasi yang dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2013. 23. Direksi segera melakukan review atas struktur organisasi yang diterapkan saat ini, dalam rangka efesiensi dan optimalisasi perusahaan terutama struktur organisasi di Area dan penataan SDM. 24. Kantor Pos sebagai ujung tombak Perseroan agar dioptimalkan dan dijadikan sebagai profit center tidak lagi sebagai revenue center. Untuk itu, agar segera dilakukan perubahan sistem pencatatan akuntansi dan pencapaian kinerja Area dan UPT. 25. Direksi dapat memisahkan laporan keuangan perusahaan antara kegiatan operasional dengan BLSM dan tanpa BLSM. Perlunya dilakukan revisi SOP anggaran 26. perusahaan sehingga perencanaan dan pengendalian anggaran menjadi lebih baik. Salah satu manfaat SOP anggaran yang baik adalah dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2013

182



20. Implementation of SAP (Systems, Application and Products in Data Processing) which is part of the accounting and reporting system to immediately used as a whole in order to obtain a more accurate financial reporting and reliable. To the Board of Directors to oversee and immediately took a quick solution if the constraints encountered during the testing of SAP in all areas until the month of December 2013, so that the target per January 1, 2014 can be realized. 21. Directors need to do to make the program cost-efficiency cost savings (cost reduction programs) to be mutually agreed by all units related primarily realization costs exceed budgets and targets set forth in the Decree of the Board so that it can be seen by the whole range of PT Pos Indonesia (Persero).

22. Given the low realization of investment and attention to the rest of the time just staying one quarter (fourth quarter), the Board of Directors to immediately accelerate the realization of investment programs that can be implemented by the end of 2013. 23. Directors immediately undertake a review of the organizational structure of the applied current, in order to optimize efficiency and organizational structure of the company, especially in the area of human resources and structuring. 24. Post Office as the spearhead of the Company in order to be optimized and used as a profit center is no longer as revenue centers. To that end, for urgent changes to accounting system and the achievement of the performance area and UPT. 25. Directors can separate financial statements of the company between operations with and without BLSM BLSM. 26. The need for revision of the SOP so that the company’s budget planning and budget control for the better. One of the benefits of a good budget SOP is to motivate employees to achieve company goals.


27. Kinerja keuangan di berbagai area menunjukan tingkat rugi operasional yang cukup merata di seluruh area. Hal ini perlu dilakukan evaluasi yang mendalam penyebab terjadinya hal tersebut. Ke depan perlu dilakukan perubahan sistem penilaian kinerja untuk area dan kantor pos agar bisa melihat secara komprehensif dari pendapatan, pengelolaan biaya dan laba operasional yang dicapai sehingga bisa menjadi bahan analisis yang memadai di tingkat pusat. 28. Perlunya dilakukan perubahan dan/atau terobosan dalam investasi untuk lebih mempercepat penyerapannya. Perubahan diperlukan karena setiap tahun penyerapan investasi relatif rendah. 29. Direksi agar segera menyampaikan data/ dokumen/keterangan yang diminta baik oleh Pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris. 30. Direksi dalam melakukan tindakan agar senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan yang berlaku. 31. Direksi agar segera menindaklanjuti hal-hal yang perlu diperbaiki sebagaimana masukan Dewan Komisaris maupun Komite dari hasil kunjungan kerja ke lapangan (Area). Mengingat Rencana Jangka Panjang 32. Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) sampai saat ini belum disahkan oleh Pemegang Saham sebagai dasar perusahaan dalam menetapkan arah tujuan yang jelas, maka Direksi diminta untuk segera menuntaskan dan mensahkan paling lambat bulan Maret 2014 sesuai dengan arahan RUPS. Kinerja anak perusahaan agar lebih 33. ditingkatkan sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan. 34. Dengan semakin ketatnya persaingan usaha, Direksi agar meningkatkan strategi pemasaran yang tepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.

27. Financial performance in various areas indicates the level of operational losses fairly evenly throughout the area. This needs to be done in-depth evaluation of the cause of it. Looking ahead is necessary to change the performance appraisal system for the area and the post office to get a comprehensive look of revenue, cost management and operating profit can be achieved so that an adequate analysis of materials at the central level.

28. The need for changes and / or breakthroughs in investment to further accelerate absorption. The change is necessary because every year the investment is relatively low absorption. 29. Directors to immediately submit the data / documents / information requested either by the shareholders or by the Board of Commissioners. 30. Directors in performing actions that continue to draw good corporate governance and regulations. 31. Directors to immediately follow up on the things that need to be fixed as the input of the Board of Commissioners and the Committee of the results of the working visit to the field (Area). 32. Given the Company’s Long-Term Plan of PT Pos Indonesia (Persero) to date have not been approved by the company’s shareholders as a basis in setting a clear direction of purpose, the Directors are required to immediately complete and validate the slowest month of March 2014 in accordance with the direction of the AGM. 33. Performance is enhanced subsidiaries in accordance with the initial target set. 34. With the increasing competition in the business, the Board of Directors to increase the right marketing strategy and efficient so as to increase the company’s revenue.



183

2013


35. Perlunya sistem pengendalian intern yang lebih baik atas kas. Setidaknya penyusunan arus kas dapat dilakukan dengan metode langsung (direct method). Dengan pengendalian kas yang lebih baik maka akan lebih mudah diketahui mana kas milik perusahaan dan mana milik pihak ketiga. Demikian pula untuk jumlah maksimal kas di kantor-kantor pos, masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaannya. 36. Perlunya sistem pengendalian internal yang lebih baik atas piutang. Pengendalian internal yang baik memudahkan proses penagihan, penyisihan piutang, serta saldo piutang yang dapat ditagih menjadi lebih realistis. 37. Direksi agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan-temuan baik temuan BPK, BPKP, KAP dan auditor internal (SPI).

35. The need for internal control system over cash better. At least the preparation of cash flow can be carried out with the direct method (direct method). With better control of cash it will be easy to know where the cash belonging to the company and which belongs to a third party. Similarly for the maximum amount of cash at post offices, there is still a mismatch between policy and implementation.

Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2013

Work Programme of Board of Commissioners in 2013 In order to streamline the supervision of the boardof Commissioner to the Board of Directors andstaff as well as to ensure its compliance withobligations, the Commissioner has developed andadopted the Work Plan and Budget of the boardof Commissioner. In 2013, Commissioner plannedactivities, but were not limited to: 1. Commissioners’ regular meeting (Internal andwith directors). a. Commissioner’s internal meeting b. Meeting with directors c. Meeting with audit committee 2. Conduct field visits Provide a report on the supervisory duties 3. That had been carried out during 2013 to the Shareholder General Meeting 4. Give approval to the Board of Directors relatedto the corporate’s management based oncommissioners’ authority 5. Provide guidance to the management team in the preparation of Work Plan and Budget 2014. 6. Attend seminars / conferences both domesticand abroad. 7. Conduct a comparative study of the postal industry both domestic and abroad.

Dalam rangka mengefektifkan pengawasan Komisaris terhadap Direksi dan jajarannya serta memastikan pemenuhan kewajibannya, Komisaris telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Komisaris. Pada tahun 2013, Komisaris merencanakan kegiatan, namun tidak terbatas pada : 1. Rapat rutin Komisaris (Internal dan dengan Direksi). a. Rapat internal Komisaris b. Rapat dengan Direksi c. Rapat dengan Komite Dewan Komisaris 2. Melakukan kunjungan lapangan. 3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013 kepada RUPS. 4. Memberikan persetujuan kepada Direksi yang terkait pengelolaan perusahaan sesuai kewenangan Komisaris. 5. Memberikan pengarahan kepada jajaran manajemen dalam penyusunan RKAP 2014. 6. Menghadiri seminar/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri. 7. Mengadakan studi banding mengenai industri perposan di dalam maupun di luar negeri.

2013

184



36. The need for internal control systems better on receivables. Good internal controls facilitate the billing process, accounts receivable allowance, as well as outstanding amounts billable be more realistic. 37. Directors to immediately follow up and complete the entire findings of both the findings of the CPC, BPK, the firm and the internal auditors (SPI).


Fokus Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013

The Focus of Board of Commisioners in 2013

Adapun fokus pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2013 adalah memastikan proses bisnis dilakukan sesuai dengan best practice, memonitor pelaksanaan program investasi perusahaan berjalan sesuai dengan target agar dapat memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi serta memastikan bahwa hubungan kemitraan Perusahaan dengan pelanggan berjalan dengan baik. Kemudian fokus pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2013 adalah antara lain memantau kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Terkait dengan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan kaidah GCG antara lain meningkatkan efektivitas hubungan kerja antara Komite Audit dengan SPI, menerapkan Self Assessment penilaian kinerja Dewan Komisaris, melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan pihak manajemen Perseroan, serta terus memberikan arahan kepada Direksi untuk penerapan sistem manajemen resiko dengan pemetaan resiko Perusahaan yang berstruktur dan lebih baik. Hal lain yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris adalah penerapan Sistem informasi Keuangan (SAP FICO) di tahun 2013 (persiapan) dan ditahun 2014 untuk implementasinya

The focuses of the supervision of the Board ofCommissioners in 2013 were to ensure the businessprocesses that were carried out in accordancewith best practices, monitor the implementationof the investment program in accordance withthe corporate target in order to get an impact onimproving productivity and efficiency, and ensurethat the Corporate’s partnerships with customersrun well. While the focus of the supervision of theBoard of Commissioners in 2013 is monitoring theactivities of Corporate Social Responsibility (CSR).There were things that still needed to be improvedunder supervision in 2012 in accordance with the rules of corporate governance, such as, increasing the effectiveness of the working relationshipbetween the Audit Committee and internal audit,implementing self assessment on performanceappraisal of BOC, evaluating the application ofcorporate governance principles that had beenmade by the Company’s management, as wellas providing direction to the Board of directorsfor implementation of risk management systemsby mapping a structured risk assessment of theCorporate. Another thing that becomes the focus of supervision BOC is the application of the Financial Information System (SAP FICO) in 2013 (preparation) and in 2014 for implementation.

Tanggapan, Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Aksi Korporasi yang dilakukan Direksi

Responses, Recommendations and Approval of the Board of Commissioners to the Board of Directors’ Corporate Actions

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap organ Perseroan dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan, berdasarkan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Board Manual bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Work relationship between BOC and BOD wasa very important in order to make every organsin the Corporate can work optimally, effectively,and efficiently in achieving the vision, missionand objectives of the Corporate, based on theprinciples outlined in the Manual for the Board ofCommissioners and Board of Directors.



185

2013


Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas langkah korporasi yang diusulkan oleh Direksi secara tepat waktu, relevan dan akurat. Selama Tahun 2013, Dewan Komisaris telah memberikan surat rekomendasi maupun persetujuan terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi.

According to the duties and authority grantedin the Articles of Association, the Board ofCommissioners give response in time, relevantand accurate to the corporate action that isproposed by the Board of Directors. During theyear 2012, the Board of Commissioners hadgiven letters of recommendation or approval forcorporate action.

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

The Relationship Between BOC and BOD

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap organ Perseroan dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan, berdasarkan prinsip- prinsip yang dijabarkan dalam Board Manual bagi

Work relationship between BOC and BOD was very important in order to make every organs inthe Corporate can work optimally, effectively, and efficiently in achieving the vision, mission and objectives of the Corporate, based on the principles outlined in the Manual for the Board of

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Prinsip keterbukaan, artinya hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi tidak berdasarkan kepentingan pribadi dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (no vested interest). 2. Prinsip formal, yaitu hubungan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan fungsi/ tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku. kelembagaan, yaitu dalam 3. Prinsip setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris dan Direksi mewakili kelembagaan sebagai collegial (dewan). yaitu sedapat mungkin 4. Harmonis, mengeliminir perpecahan yang dapat merugikan Perseroan. 5. Saling menghormati, yaitu dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, kewajiban, kewenangan masingmasing, tidak mencampuri yang bukan kewenangannya. 6. Mitra, yaitu hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan partner kerjasama yang memiliki komitmen yang sama untuk kepentingan Perseroan.

2013

186



Commissioners and Board of Directors as follows: 1. Principles of openness means that the work relationship between BOC and BOD is notbased on personal interests and there is novested interest. 2. Formal principle, means that the relationship between BOC and BOD is based on its functions/responsibilities and it is carried out through the procedure. 3. Institutional principles, means that in every execution of its duties and functions, the BOC and BOD represents the institutional as collegial (council). 4. Harmony, means that as far as possible to eliminate the fraction that can harm theCorporate. 5. Mutual respect, means that any actiontaken is based on the duties, obligations,authorities, and do not interfere otherauthorities. 6. Partners, means that the relationship between BOC and BOD is partner that has the same commitment for the corporate’s interests.


Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

The Appointment and Dismissal of Board of Commissioners

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sebagai berikut : 1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS; 2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan 3. Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; 4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon- calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS; 5. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, yaitu antara lain : • Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; ketentuan • Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan Anggaran Dasar; • Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseoan dan/atau negara; • Melakukan tindakan yang melanggar etika dan atau/kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN; • Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap; • Mengundurkan diri.

Appointment and Dismissal of Board of Commissioners is set in the Articles of Association, as follows: 1. Appointment and Dismissal of Board of Commissioners is conducted by the Shareholders General Meeting; 2. The tenure of the Board of Commissioners is set of 5 (five) years and may be reappointed for one (1) term; 3. The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the Shareholders General Meeting; 4. Member of the Board of Commissioners shall be appointed from nominees proposed by shareholders and the nomination binds theShareholder General Meeting; 5. Member of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by decision of the General Meeting by stating the reasons, which are; • Cannot do their job properl • Do not implement the provisions of the legislation and / or the Articles of Association; • Engage in actions that harm Corporate and / or state; • Perform actions that violate ethical and or / obedience that should be respected as a member of the Board of Commissioners of SOEs; • Found guilty by the court that has permanent legal provisions; • Resign.

Fit and Proper Test Dewan Komisaris

Fit and Proper Test of the Board of BOC

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Pemilihan Komisaris dilakukan melalui tes uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Performance assessment of BOC as a whole and each member of the Board of Commissioners is conducted by the Shareholders through the mechanism of Shareholders General Meeting. The election of Commissioners was conducted through fit and proper test in the Ministry of StateOwned Enterprises (SOEs).



187

2013


Kegiatan Rutin Dewan Komisaris Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dewan Komisaris meliputi rapat-rapat rutin baik internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi, kunjungan ke lapangan (on the spot) secara periodik, serta berbagai bentuk kegiatan pengawasan lainnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 1. Rapat Dewan KomisarisAgenda rutin yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris meliputi evaluasi (review) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Komisaris serta permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen. Dalam pembahasan materi tertentu, dihadirkan pula Tim Audit yang ditugaskan Komisaris. Selama tahun 2013, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 22 kali meliputi 10 kali rapat internal Dewan Komisaris, dan 12 kali rapat gabungan dengan Direksi. Praktek ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 8 dan Board Manual pada point 10 yang mengamanatkan rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 12 kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris Tahun 2013 telah dihadiri Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 3a dan Board Manual Bab 13 Angka 8b Tentang Rapat Komisaris. Presentase kehadiran masingmasing anggota Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris tahun 2013 mencapai 96% dari total rapat yang diselenggarakan, dengan rincian sebagai berikut:

2013

188



Routine Activities of the Board of Commissioners Routine activities carried out by the Board of Commissioners includes regular meetings both internal and Joint Meeting with the Board of Directors, field trips (on the spot) periodically, as well as various other forms of surveillance activities with reference to the regulations. 1.

Board Of Commissioners Meeting Routine agenda discussed in the meeting of theBoard of Commissioners includes evaluating(reviewing) monthly and quarterly performance ofthe Corporate, monitoring and evaluating followup of problems, and discussing specific mattersthat required the approval of the Commissioneras well as the actual problems that neededclarification from management. In discussing certain material,it is also presented by AuditTeam assigned by the Commissioners. During 2013, the Board of Commissioners held 22 meetings including 10 internal meetings of the Board of Commissioners, and 12 joint meetings with the Board of Directors. This practice has been in accordance with the Articles of Association, Article 8 and Board Manual on point 10 which mandates that the board meetings should be held at least 12 times a year.

Meeting of the Board of Commissioners in 2012 was attended by the Commissioner based on the Articles of Association Article 11 subsection 3a and Board Manual Chapter 13 Figures 8b About Meeting of the Board of Commissioners. Percentage of attendance of each member of the Board of Commissioners in the Commissioners meeting in 2013 reached 96% of the total meetings held, with the following details:


No. 1.

21 Januari 2013

Meeting Agenda 1.

Persiapan Assesment penerapan GCG dan Finalisasi KPI Dekom tahun 2013; Assessment Preparation and Finalization of GCG implementation of KPI Dekom 2013

2.

Laporan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sehubungan dengan meeting Komite dengan BoD tentang JV Bank Pos-Mandiri-Taspen dan ususlan Debt to Equity Swap PT BWN; Report of the Audit Committee and Enterprise Risk Management Oversight Committee and Investment Committee with respect to the meeting of the BoD JV-Post Bank Mandiri-TASPEN and ususlan Debt to Equity Swap PT BWN;

3. 2.

11 Februari 2013

Kehadiran / Presence

Agenda Rapat

TanggalDate

1. 2.

BYI

HZS

THP

KS

BW

DSU











-











-

Pembahasan Surat-surat dari Dirut yang belum diputuskan oleh Dewan Komisaris; Discussion of CEO letters are yet to be decided by the Board of Commissioners; Lain-lain sesuai usulan. Other appropriate proposals.

25 Februari 2013

1.

Penyelesaian Surat-surat Dekom yang masih pending; Settlement letters Dekom still pending;







-



-

4.

4 Maret 2013

1.

Pembahasan surat dari Plh. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementrian BUMN; Discussion of letter from Acting. Deputy of the Ministry of Infrastructure and Logistics SOEs;











-











-

5.

26 Maret 2013

2.

Lain-lain sesuai usulan Komisaris. Other proposals in accordance Commissioner.


1.

Finalisasi Surat Kementrian BUMN; Finalize Letter of the Ministry of SOEs;

3.

Keputusan Dekom atas surat usulan Direksi perihal: Dekom decision over a proposal for the Board of Directors regarding:

2.

4.

BHR

Jlh

5

Lain-lain/others. Lain-lain/others.

3.

2.

NIK

5

4

5

Penetapan atas Kewenangan Komut dari Dewan Komisaris; Determination of the Authority commute from the Board of Commissioners;

a.

Permohonan izin pembentukan JV Bank Pos-MandiriTaspen; Request permission formation of JV-Post Bank MandiriTASPEN;

b.

Usulan Pembentukan Anak Perusahaan PT Pos Properti Indonesia; Proposed Establishment of Property Subsidiary of PT Pos Indonesia;

c.

Usulan penambahan modal sebesar 350M ke anak perusahaan PT Pos Logistik Indonesia; Proposed capital increase amounting to 350M Logistics subsidiary of PT Pos Indonesia;

d.

Usulan Debt to Equity Swap (DES) PT BWN. Proposed Debt to Equity Swap (DES) PT BWN.

5

Lain-lain: Other:

a. Surat dari KA perihal Laporan Hasil Evaluasi KAP Kosasih Nurdiyaman Tjahjo dan Rekan sebagai Auditor Independen Laporan Keuangan Tahun Buku 2012; Letter from KA regarding the evaluation report KAP Kosasih Nurdiyaman Tjahjo and Partners as Independent Auditors Financial Statements for Fiscal Year 2012;

b. Surat-surat yang masih pending. The letters are still pending.



189

2013


No. 6.

7.

16 April 2013

23 April 2013

Meeting Agenda 1.

Finalisasi draft surat Dekom yang masih pending; Finalization of draft letter Dekom are still pending;

3.

Pembahasan Surat Permohonan Direksi; Discussion on Application of Directors;

2.

4.

1.

10 Juni 2013

9.

28 Juni 2013

10.

22 Juli 2013

11.

20 Agustus 2013

12.

28 Agustus 2013


Tindak lanjut arahan Kementrian BUMN atas daftar nama usulan calon Direksi; Follow-up landing Ministry of SOEs top list of names of proposed candidates for the Board of Directors;

2.

Lain-lain (sesuai usulan Komisaris); Others (as proposed by the Commissioner);

KS

BW

DSU









-

-

NIK

BHR

Jlh

4









-

-









-

-

4

4











1.

Perkenalan Komisaris baru dan lama; Commissioner introductions of new and old;















6

1.

Perkenalan Direktur Utama Baru; Introduction of a New Managing Director;



-











5



-





-

-

-

2.

2.

2.

1.

4.

1. 2.

4.

2013

THP

Evaluasi kinerja keuangan sd Mei 2013; Evaluation of financial performance up to May 2013;

3.

190

Surat tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Tahun 2012; The above response letter Dekom Management Report for 2012;

1.

3.

24 September 2013

HZS

Pembahasan usulan tantiem dan peninjauan gaji Direksi tahun 2013; Discussion on the proposed bonus and salary review of the Board of Directors in 2013;

4.

1.

BYI


Surat-surat yang perlu diputuskan Dekom; The letters that need to be decided Dekom;

2.

13.

Penetapan Ketua Komite Audit baru; Determination of a new Chairman of the Audit Committee;

2. 3.

8.


Agenda Rapat

TanggalDate

Lain-lain (sesuai usulan Komisaris); Others (as proposed by the Commissioner);

Lain-lain sesuai usulan. Other appropriate proposals.

Lain-lain. Other.

5

Pembahasan Program Kerja dan Anggaran Dekom tahun 2014; Discussion of Work Program and Budget BOC 2014; Finalisasi SK Pembagian Tugas Dekom; Finalization Task Distribution BOC SK; Pembahasan Pending Matters ; Discussion of Pending Matters;

3


Kinerja Keuangan sd Agustus 2013; Financial Performance up to August 2013;

Budget Review dan investasi tahun 2013; Budget Review and investment in 2013;

Progress Report pendirian anak perusahaan properti; Progress Report establishment of a subsidiary property; Lain-lain sesuai usulan (pending matters); Other appropriate proposal (pending matters);















 6


No.

TanggalDate

14.

22 Oktober 2013

15.

29 Oktober 2013

Meeting Agenda 1.

Laporan Komite Audit tentang hasil telaahan atas usulan penghapusbukuan aktiva tetapp berupa tanah dan bangunan eks KP Painan; Report of the Audit Committee on the results of the above research paper proposal tetapp-off assets such as land and buildings Painan ex KP;

2.

Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi tentang hasil kunjungan kerja ke BOT Denpasar Junction; Report of the Business Risk Management Oversight Committee and Investment on the results of the working visit to the BOT Denpasar Junction;

3.

Lain-lain sesuai usulan (Panding Matters). Other appropriate proposal (panding Matters).

2.

Pembahasan RJP Tahun 2013-2017; Discussion of RJP Year 2013-2017;

1.

3. 4.

16.

12 November 2013

17.

11 Desember 2013

18.

19 Desember 2013


Agenda Rapat

5.

Pembahasan RKAP Tahun 2014; Discussion CBP 2014;

BW

DSU

NIK



-





-

-

-



-

-



-



-

BHR

Jlh

3

3

Finalisasi Revisi RKAP 2014; Finalization CBP 2014 Revision;

Lain-lain sesuai usulan (pending matters); Other appropriate proposal (pending matters);

2.

Pembahasan pendirian anak perusahaan bidang properti; Discussion on establishment of a subsidiary in property;

1.

Pembahasan Laporan Hasil Audit Investigasi SPI; Discussion on the Audit Report of Investigation SPI;

3.

KS

Lain-lain sesuai usulan (pending matters). Other appropriate proposal (pending matters).

1.

2.

THP

Progress Report SAP FICO; Progress Report SAP FICO;

Pembahasan Pendirian anak perusahaan bidang properti; Discussion on Establishment of subsidiaries in property;

3.

HZS

Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2013; Discussion Management Reports Third Quarter of 2013;

1.

2.

BYI



-





-

-

-



-

-









-

-



Lain-lain sesuai usulan (pending matters). Other appropriate proposal (pending matters).

Pengesahan usulan KPI Dewan Komisaris tahun 2014; Ratification of the proposed IBC 2014 BOC; Lain-lain sesuai usulan. Other appropriate proposals.

Keterangan: BYI = Basuki Yusuf Iskandar, HS = Harry Z Soeratin, THP = Tumpak Hatorangan Panggabean, KS = Karyono Supomo, BW = Bambang Widianto, DSU = Dedi Syarif Usman, NIK = Noor Ida Khomsiyati, BHR = Bobby Hamzar Rafinus.

2. Menghadiri RUPS, Sepanjang tahun 2013 telah dilaksanakan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris sebanyak 2 kali yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2013 dan RUPS pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2012.



3

5



-

 4

Description : Basuki Yusuf Iskandar BYI =, HS = Harry Z Soeratin, THP = Tumpak Hatorangan Panggabean, KS = Karyono Supomo, BW = Bambang Widianto, DSU = Dedi Syarif Usman, NIK = Noor Ida Khomsiyati, BHR = Bobby Hamzar Rafinus. 2.

Attending the RUPS Throughout the 2013 RUPS was held which was attended by the Commissioner as much as 2 times the RUPS 2013 and RUPS Endorsement CBP endorsement Annual Report financial year 2012.



191

2013


3.

3. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan agenda dan kehadiran Dewan Komisaris serta Direksi sebagai berikut :

Tgl

No.

Agenda Rapat

Date

1.

29 Januari 2013

Meeting Agenda 1. Laporan Manajemen sd Triwulan IV Tahun 2012; Sd Quarterly management report IV in 2012;

25 Februari 2013

3.

26 Maret 2013

4.

23 April 2013

5.

28 Juni 2013

BYI

HZ S

THP







Komisaris | Commissioner KS

BW

DSU

NIK







-

-

2.

Pemaparan draft Laporan keuangan Audited Tahun Buku 2012 oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan; The exposure draft Audited financial statements for the fiscal year 2012 by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo and associates;









-

SP

ES

Exit Meeting KAP Tahun Buku 2012; Exit Meeting the HOOD of fiscal year 2012;

1.

Exit Meeting Assesment GCG Tahun Buku 2012; Exit Meeting just my Assesment of GCG fiscal year 2012;

2.

Laporan Manajemen Tahun Buku 2012: Management report for the fiscal year 2012:

3.

Acara pamitan Anggota Dewan Komisaris a.n. Harry Z Soeratin; The Board of Commissioners Members a.n. Valediction Harry z. Soeratin;

2.




















4.

Lain-Lain sesuai usulan. Other appropriate proposals.

2.


1.

Evaluasi Kinerja keuangan sd Mei 2013; Evaluation of the financial performance of sd May 2013;



-





-



-

BHR

Jlh

5





-

5

-

-

-

5

-

-

-





-



-







-

Direksi | Director SR

I

TP

BS











7



-

-

-



-

2

-







-



-

4

4















7

-

4











-







5

-











-



-

4

-

-



-







Lain-lain sesuai usulan Other appropriate proposals

1.

Kehadiran | Presence IKM

2. Lain-lain sesuai usulan Other appropriate proposals 1.

2.

Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors The meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors held during the year 2013 were 12 times with the agenda and the presence of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Jlh

6

1. Laporan Manajemen Triwulan I/2013; Management report Quarter I/2013;

6.

23 Juli 2013

2. Progres pembentukan anak perusahaan properti; Progress of establishment of subsidiary company property; 3. Progress SAP-FICO; Progress Of SAP-FICO;

5

4. Lain-lain sesuai usulan. Other appropriate proposals.

7.

28 Agustus 2013

2013

1.

Evaluasi kinerja keuangan sd bulan Juli 2013; Financial performance evaluation of sd in July 2013;

2.

Pending matters; Pending matters;

3.

192

Lain-lain sesuai usulan. Other appropriate proposals. Laporan Tahunan Annual Report


4

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report No.

Tgl

Agenda Rapat

Date

Meeting Agenda

1. Kinerja keuangan sd bulan Agustus 2013;

BYI

HZ S

THP



-



Komisaris | Commissioner KS

BW

DSU

NIK











-





-

-



-





-



-







-



-

-



-

Kehadiran | Presence BHR

Jlh

IKM

SP

ES

6

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-



-

-

-

3

-





-



-

3

-



-





4

Direksi | Director SR

I

TP

BS

Jlh











5







-



4

-



-



2







-



4

-











5

-

-











5

-

-



-







4

The financial performance of sd-August 2013;

24 September 2013

8.

2. Budget Review dan Investasi tahun 2013 Budget Review and investment by 2013

3. Progres report pendirian anak perusahaan properti; Progress report on the establishment of a subsidiary’s property;

4. Lain-lain sesuai usulan.

Other appropriate proposals.

9.

2 Oktober 2013

10.

22 Oktober 2013

1. 2.

Kick off Meeting KAP Tahun Buku 2013; Kick off Meeting for fiscal year 2013 HOOD; Lain-lain sesuai usulan. Other appropriate proposals.

Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI) oeh Lembaga Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Permohonan Ijin Pendirian PT Pos Properti Indonesia; Observations of Corporate Governance Perception Index (CGPI) oeh Institution Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Application For A Permit Establishment Of PT Pos Indonesia Property;

-

1. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2013

Discussion of the management report III quarter of 2013

2. Pembahasan RKAP 2014; Discussion RKAP 2014

11

29 Oktober 213

3. Pembahasan RJP Tahun 2013-2017; Discussion RJP by 2013-2017;

4. Progress Report SAP FICO; Progress Report SAP FICO;



1. Progress pendirian anak perusahaan bidang properti; 12

12 November 2013

Establishment of subsidiary company Progress field properties;



1. Progress pendirian anak perusahaan bidang properti; 13

18 November 2013

Establishment of subsidiary company Progress field properties;



1. Finalisasi Revisi RKAP 2014;

Finalization CBP 2014 Revision;

14

12 Desember 2013

2. Progres persiapan pendirian anak perusahaan bidang properti;

Progress of preparation of the establishment of subsidiaries in property;



Keterangan:

BYI = Basuki Yusuf Iskandar, HS = Harry Z Soeratin, THP = Tumpak Hatoran-

Basuki Yusuf Iskandar BYI = , HS = Harry Z Soeratin , THP = Tumpak

IKM : I Ketut Mardjana, SP : Sukatmo Padmosukarso, BS : Budi Setiawan

Rafinus HPI : I Ketut Mardjana , SP : Sukatmo Padmosukarso , BS : Budi

gan Panggabean, KS = Karyono Supomo, BW = Bambang Widianto, DSU =

Hatorangan Panggabean , KS = Karyono Supomo , BW = Bambang Widianto,

ES : Entis Sutisna, SR : Setyo Riyanto, I : Ismanto, TP : Tavip Parawansa.

Setiawan ES : Entis Sutisna , SR : Setyo Riyanto , I: Ismanto , TP : Tavip

Dedi Syarif Usman, NIK = Noor Ida Khomsiyati, BHR = Bobby Hamzar Rafinus

DSU = Dedi Syarif Usman , NIK = Noor Ida Khomsiyati , BHR = Bobby Hamzar

Parawansa . Laporan Tahunan Annual Report


193

2013


4. Kunjungan Lapangan Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi teknis di lapangan dan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan berlangsung sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan RUPS RKAP Tahun 2013. Untuk memperluas cakupan obyek yang diawasi, dalam setiap kunjungan Dewan Komisaris dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan tugas dan bidang pengawasan dari masing-masing anggota Komisaris meliputi kunjungan ke Area dan UnitUnit Pelaksana Teknis termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta melakukan pertemuan dengan para karyawan.

Sepanjang tahun 2013, telah dilaksanakan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Area dan Unit Pelaksana Teknis. Hasil kunjungan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan tertulis dengan cakupan laporan berupa PICA (Problem Identification and Corrective Action) meliputi laporan mengenai praktek yang dilakukan saat ini beserta permasalahan yang timbul, akibat dari praktek dan permasalahan disertai dengan saran/ rekomendasi Dewan Komisaris untuk mengatasi permasalahan tersebut. Laporan ini selanjutnya disampaikan kepada Direksi dan jajaran terkait untuk dijadikan bahan tindaklanjut.

Kegiatan

Non

Rutin

Dewan

Komisaris

Kegiatan non rutin yang dilakukan Dewan Komisaris meliputi menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo dll. serta ikut aktif membantu manajemen dalam melakukan mediasi dengan stakeholderss untuk memecahkan berbagai permasalahan yang bersentuhan dengan kepentingan konsumen. Di samping itu, ikut aktif mengikuti kegiatan asosiasi/organisasi yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan serta menghadiri : 1. Kegiatan Instansi terkait

2013

Komisaris aktif mengikuti kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Kementerian BUMN, dan BUMN Executive Club (BEC).

194



4 . Board Of Commissioners’ Field Visit Board of Commissioners supervised and observed directly to the field to determine technical situation on the spot and ensured that the corporate management in accordance with Shareholders General Meeting, Work Plan and Budget in 2013.

To expand the scope of monitored objects, in each visit Commissioners were divided into groups according to the assignment and supervision of each of the Board members covered visits to the area and Technical Implementation Units which included social public facilities as well as meeting with the employee.

Throughout the year of 2013, the visit had been held by BOC to area and Technical Implementation Unit. Result of the visits was set in the form of report which coveraged PICA (Problem Identification and Corrective Action). It included a report on the current practices along with the problems arose as a result of the practice and also the the advice/ recommendation of the BOC to overcome the problems. This report would be submitted to the Board of Directors to be used as follow-up. NonRoutine Activities Board of Commissioners

Non- routine activities undertaken include BOC Attend activities organized by relevant agencies such as the Ministry of Enterprise , Ministry of Communications and Information Technology etc. . and actively assist management in mediation with stakeholderss to solve the various problems that come into contact with the interests of consumer. In addition, participating actively follow the activities of the association / organization related to the field of operations as well as attending :

1 . Activities related institutions Commissioner actively follow the activities undertaken by relevant agencies such as the Ministry of SOE , and SOEs Executive Club (BEC).


2. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi/lembaga Pada berbagai kegiatan seminar dan konferensi internasional Komisaris mewakili Perseroan sebagai pembicara maupun sebagai peserta.

3. Mengikuti pertemuan stakeholderss

dengan

para

Komisaris juga mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah Daerah serta masyarakat disekitar wilayah usaha yang terkait dengan kegiatan perseroan. Selama tahun 2013.

4. Kegiatan lainnya Partisipasi aktif Komisaris dilakukan melalui mengikuti perkembangan beritaberita yang ada di media tentang Perseroan. Kepemilikan

Saham

Dewan

2 . Following the activities organized by the association / institution At various seminars and international conferences Commissioner to represent the Company as a speaker and as a participant .

3 . Following a meeting with the stakeholderss Commissioners also held a meeting with community leaders, local government officials and business people around the region associated with the activities of the company. During the year 2013. 4 . other activities Conducted through the active participation of the Commissioner to keep track of news in the media about the Company. Shareholdings of the Board of Commissioners

Komisaris

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham di Perseroan maupun anak perusahaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/ MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011 (yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/MMBU/2002 tgl 31 Juli 2002) hal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. Indikator Penilaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/ atau Anggaran Dasar. Selanjutnya Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri.

All members of the Board of Commissioners hasno shares in the Corporate or its subsidiaries,either directly or indirectly. Performance Appraisal of Board of Commissioners BOC performance assessment as a whole and of each member of the Board of Commissionersis conducted by the Shareholders through themechanism of Shareholders General Meeting. Inaccordance with the Regulation of the Minister ofSOEs No.: PER-01 / MBU/2011 dated August 1, 2011(which was a refinement of the Ministerial DecreeNo. SOE: KEP-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002) on the implementation of Good CorporateGovernance on State-Owned Enterprises,Shareholders General Meeting should establishKey Performance Indicators based on the proposalof the Board of Commissioners. Assessment Performance Indicator is a measurement of the success of the performance of duties and responsibilities by monitoring and advising the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations and / or statutes.

The next Board of Commissioners should submitquarterly progress reports as a realization of KeyPerformance Indicators to the Shareholders /ministry. Remuneration Determination Procedure of Laporan Tahunan Annual Report


195

2013

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Penentuan Penghasilan Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN. Gaji Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

Board of Commissioners Income Determination of Board of Commissioners is based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No: Per-07/MBU/2010 on Guidelines for Determination of Income of Directors, the Board of Commissioners, and the Board of Trustees of SOEs.

Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan Salary = Basic Salary x Industrial Adjustment Factor x Inflation Adjustment Factor x Position Factor Komponen Component Gaji/Honorarium Dasar Salary / Honorarium Basis

(Indeks dasar/100 x Rp 15 juta) (Index dasar/100 x IDR 15 million)

Faktor Penyesuaian Industri Industrial Adjustment Factor

s.d. 400% Untl 400%

Indeks Dasar Basic Index

Faktor Penyesuaian Industri Industrial Adjustment Factor

2013

Keterangan Explanation

60% Indeks Pendapatan + 40% Total Aktiva Income Index + 60% 40% Total Assets Besarnya Faktor Penyesuaian ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sector industry sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia The adjustment factor is determined by the magnitude of AGM / Minister at the proposal of the Board of Directors, taking into account the kind of measurable industry sector (benchmarks), the conditions of competition (competitiveness) or the complexity of the business, and scarcity of human resources

Faktor Jabatan Factors Position

Jabatan Komisaris Utama : 40% dari Direktur Utama, Jabatan anggota Komisaris : 36% dari Direktur Utama Commissioner Position: 40% of the Managing Director, Commissioner Position: 36% of the President Director

Faktor Inflasi Inflation factor

50% dari realisasi inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. 50% from the previous year inflation used in the preparation of the financial statements of the central government.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remuneration of the Board of Commissioners

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tahun Buku 2013 tanggal 21 Mei 2013 dan juga mengacu pada keputusan Pemegang Saham Perseroan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2010 Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia (Persero) No : KEP-09/ D1.MBU/2011 tanggal 28 Juli 2011. Besarnya remunerasi Dewan

Determination of Remuneration refers to the decision of the Board of Commissioners of the Shareholders General Meeting 2013 on Mei 21, 2013 and also refers to the decision of limited company’s extraordinary Shareholders General Meeting 2010 and the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pos Indonesia (Persero) No: KEP-09 / D1.MBU/2011 dated July 28, 2011. The amount of the remuneration of the

196




Komisaris tersebut salah satunya ditentukan oleh besarnya Faktor Penyesuaian Industri (FPI) dimana besarannya merupakan hasil pembahasan Tim Ad Hoc Kementrian BUMN. Sesuai dengan keputusan hal tersebut di atas, maka ditetapkan besarnya remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dimana, Komisaris Utama dan Anggota Komisaris masing-masing mendapat honorarium sebesar 40% atau Rp. 34.000.000,- dan 36% atau Rp 30.600.000,- dari gaji Direktur Utama per bulan. Gaji Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp 85.000.000,- ( delapan Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan.

Board ofCommissioners is determined by the AdjustmentFactor Industries (FPI) and the result of thediscussion of Ad Hoc Ministry of SOEs.

Tunjangan Dewan Komisaris

Allowances of Board of Commissioners

1. Tunjangan Komunikasi diberikan per bulan sebesar 5% dari Honorarium. 2. Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari honorarium apabila tidak disediakan fasillitas kendaraan oleh Perseroan. 3. Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium. 4. Santunan Purna Jabatan :

1. Communications allowances given per month by 5 % of the honorarium. 2. Transportation allowances are given every month for a maximum of 20 % (twenty percent) of the fee if the vehicle is not provided by the Company’s Facilities. 3. Allowance (THR) religious given by 1 (one) time honorarium. 4. Compensation Full Title :

Sesuai surat dari Sekretaris Kementrian BUMN No : S/236/S MBU/2002 tgl 3 Mei 2002, Dewan Komisaris diikutsertakan dalam Program Asuransi atau Tabungan Pensiun yang beban premi/iuran ditambah Pajak Penghasilan (PPh) tahunannya ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan. berupa premi asuransi Diberikan a. paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium. b. Pemberian premi tersebut sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian pakaian dinas diberikan c. Tunjangan dalam bentuk natura sebanyak 2 (dua) stel per tahun sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam RKAP 2013.

In accordance with the decision above, it was determined that the remuneration and facilities for the Board of Commissioners in 2013 based on the Decree of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) where, Chief Commissioner and Commissioners Members each received honorarium of 40% or IDR 34.000.000, - and 36% or IDR 30.600.000, - of salary of the President Director per month. The salary of President Director of PT Pos Indonesia (Persero) in 2013 was IDR 85.000.000 million, - (Eighty-Five Million Rupiah) per month.

As per the letter of the Secretary of State Ministry: S/236/S MBU/2002 date May 3, 2002, the Board included in the Insurance or Retirement Savings Program that load premiums / contributions plus income tax (income tax) annual borne entirely by the Company. a. Provided in the form of insurance premiums maximum of 25 % (twenty five percent) of the honorarium. b. Giving the premium already includes insurance premiums for accident and death c. Uniforms benefits in kind given by 2 (two) sets per year according to the CBP has been budgeted in 2013.



197

2013


2013

Fasilitas Dewan Komisaris

BOC Facility

1. Dewan Komisaris tidak diberikan fasilitas kendaraan 2. Fasilitas kesehatan diberikan kepada Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang istri/suami serta maksimum 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja) sebesar pemakaian (at cost). 3. Fasillitas bantuan hukum diberikan sebesar kebutuhan. 4. Fasilitas perkumpulan profesi diberikan hanya 1 (satu) keanggotaan.

1. BOC is not given vehicle facility

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporters Organs Commissioners

Untuk membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya, komisaris dibantu oleh organ pendukung komisaris yaitu Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite Komisaris.

To assist the Commissioner in carrying out its supervisory duties, the commissioner is assisted by commissioners supporting organ is the Board of Commissioners and Secretariat Commissioner.

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisaris. Sekretaris Komisaris diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK629/Dekom/1209 tgl 3 Desember 2009. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai tugas utama membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris. Uraian kerja Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK-629/ Dekom/1209 tgl 3 Desember 2009 sebagai berikut :

In the execution of daily tasks, the Commissioner is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners, led by a Secretary Commissioner. Commissioners are appointed by the Secretary of BOC Decision Number : SK-629/Dekom/1209 date of December 3, 2009.

1. Menyusun rencana kerja/kegiatan regular tahunan Dewan Komisaris; 2. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; 3. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua dokumen yang terkait dengan kegiatan Dewan Komisaris; 4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di Perusahaan dalam rangka penyediaan sarana/prasarana pendukung tugas Dewan Komisaris;

198



2. Health facilities granted to the Board of Commissioners, and 1 (one) wife / husband and a maximum of 3 (three) children who have not attained the age of 25 years (never been married or have never worked) for the use of (at cost). 3. Facilities granted legal aid for the needs. 4. Professional associations facility given only one (1) membership. of

the

Board

of

Secretary to the Board of Commissioners has primary responsibility to help smooth the Board of Commissioners. Secretary job descriptions BOC regulated by the Commissioner Decision Number: SK-629/Dekom/1209 date December 3, 2009 as follows : 1. Work plan / annual regular activities of the Board of Commissioners ; 2. Preparing the materials required in the performance of duties of the Board of Commissioners ; 3. Administer and document all documents related to the activities of the Board of Commissioners ; 4. To coordinate the work units in the Company in the provision of facilities / infrastructure to support the Board of Commissioners ;


5. Menyusun konsep laporan reguler Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham; 6. Menyusun konsep tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS; 7. Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; 8. Menyusun anggaran tahunan Dewan Komisaris dan melaporkan realisasi penggunaannya secara reguler kepada Dewan Komisaris. Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada keputusan RUPS PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2012 tanggal 12 Juni 2012 yang menyebutkan honorarium, tunjangan dan fasilitas Sekretaris Komisaris ditetapkan oleh Komisaris.

5. Drafting the BOC regular reports to the Shareholders ; 6. BOC draft response to the GMS ; 7.

Provide information to the Board of Commissioners regarding the regulations relating to the duties of the Board of Commissioners ; 8. BOC annual budgeting and reporting are actually used on a regular basis to the Board of Commissioners. Remuneration Secretary of the Board of Commissioners Determination of the remuneration of the Secretary of the Board of Commissioners refers to GMS PT Pos Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2012 dated June 12, 2012 which mentions honoraria, allowances and facilities designated by the Commissioner Secretary Commissioner.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Commitees Under The Board of Commissioners

1. Komite Audit

1. Audit Committee

Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen dan dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Komite Audit Dewan Komisaris dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/Kep-KU/20013 tanggal 27 Oktober 2013 tentang Pembentukan Komite Audit. Pembentukan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 tgl 4 Juni 2002 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER05/MBU/2006 tgl 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.

Establishment of the Audit Committee is one important step to realize the system and the implementation of a competent and independent oversight, and in order to implement good corporate governance in accordance with good corporate governance principles applicable. The Audit Committee of the Board of Commissioners was formed in 2003 by decision of the Board of Commissioners Number : 08/Kep-KU/20013 dated October 27, 2013 concerning the Establishment of the Audit Committee. The formation refers to the Decree of the Minister of SOEs Number : KEP103/MBU/2002 date of June 4, 2002 and was amended by Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. : PER-05/MBU/2006 date of December 20, 2006 on the Audit Committee for State-Owned Enterprises and updated again with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. : Per-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Organ Support BOC SOE.



199

2013

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Tujuan Pembentukan Komite Audit Tujuan Pembentukan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengurusan Perseroan di bidang sistem pengendalian internal Perseroan dan GCG, proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil audit serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The purpose of the Audit Committee Formation The purpose of the Establishment of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in order to supervise the policy of the Board of Directors in the management of the Company in the area of the Company’s internal control system and corporate governance, planning, implementation and results of the audit, and compliance with laws and regulations in force.

Persyaratan Anggota Komite Audit Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Audit, anggota Komite Audit Perseroan dipersyaratkan harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan pemeriksaan; tidak memiliki kepentingan keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan dan mampu berkomunikasi secara efektif.

Requirements to be Member of Audit Committee In accordance with the guidelines of the Audit Committee, the Audit Committee members are required to have good integrity and knowledge and considerable experience in the field of labor inspection supervision ; does not have a personal relationship interests that may have a negative impact and conflict of interest against the Company and are able to communicate effectively.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit Anggota Komite Audit diangkat atau diberhentikan oleh Komisaris Perusahaan berdasarkan saran/usulan dari Ketua Komite Audit. Pemberhentian Anggota Komite Audit dilakukan apabila jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya, atau sebabsebab lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Appointment and Dismissal Committee

Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Audit Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Audit, anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero), salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan (minimal S1) dan memahami proses bisnis di Perseroan serta memahami manajemen resiko.

Komposisi Ketua dan Anggota Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/ MBU/2006 tgl 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri

2013

200



Competence and Expertise of Audit Committee Members In accordance with the guidelines of the Audit Committee, member of Audit Committee of PT Pos Indonesia (Persero), a member of the Audit Committee should have a background in accounting and finance education (minimum S1) and understand the Company’s business processes and understand risk management.

Member of the Audit Committee be appointed or dismissed by the Commissioner of the Company based on suggestions / ideas of the Chairman of the Audit Committee. Termination of the Audit Committee carried out if office has expired, resigned, unable to remain in his duties, or other causes according to applicable regulations.

Composition Chairman and Member of the Audit Committee of the Board of Commissioners determined that refers to the Minister of State Enterprises Number : PER-05/MBU/2006 date of December 20, 2006 on the Audit Committee for State-Owned Enterprises and updated again with the Regulation of the


Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN. Adapun susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: JABATAN

NAMA

Position

Name

Ketua Komite Audit

:

Harry Zacharias Soeratin

Ketua Komite Audit

:

Karyono Supomo

Anggota Komite Audit

:

Prihartono


:

Kandi Sofia Senastri Dahlan


:

M Farkhan Supriyadi

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit bertanggung jawab : 1. Membantu Dewan Komisaris guna memastikan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaaan, 2. Memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan perusahaan telah melalui prosedur review yang cukup; 3. Menilai perencanaan, pelaksanaan dan hasil audit; serta mendorong penyempurnaan pengendalian internal dan GCG.

Komite Audit berwenang : 1. Mengusulkan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada dan ditetapkan oleh RUPS. 2. Dalam melaksanakan evaluasi atas kinerja dan kepatuhan unit-unit kerja Perseroan, Komite Audit berkoordinasi dengan SPI dan memanfaatkan hasil audit SPI disamping melakukan penelaahan terhadap Laporan Manajemen berkala. Setiap risalah rapat yang dibuat dalam Rapat Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai dengan pendapat dan usulan, jika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi Perseroan.

Minister of State Owned Enterprises No. : Per 12 / MBU/2012 dated August 24, 2012 on Organ Support BOC SOE. The composition of the Audit Committee are as follows Keputusan Dewan Komisaris BOC Decision

Periode

146/Dekom/0410

Mei 2010 s.d April 2013

160/Dekom/0511 280/Dekom/0413

280/Dekom/0413

172/Dekom/0610 210/Dekom/0610 261/Dekom/0412

665/Dekom/1112

787/Dekom/1213

Periode

April 2013 s.d sekarang

Juni 2010 s.d sekarang

November 2012 s.d Desember 2013

Desember 2013 s.d sekarang

Authorities and Responsibilities The Audit Committee is responsible for : 1. BOC helps to ensure the adequacy and effectiveness of internal control systems of firms , 2. Ensure that the information released by the company has sufficient review procedures ; 3. Assess the planning , implementation and results of the audit ; and to encourage the improvement of internal control and corporate governance.

The Audit Committee is authorized : 1. Propose to the Board the external auditors to be submitted to and determined by the AGM . 2. In conducting the evaluation of the performance and compliance of the working units of the Company , the Audit Committee in coordination with the SPI and SPI in addition to utilizing the results of the audit conduct periodic review of the Management Report . Each is made in the minutes of meetings of the Audit Committee Meeting in carrying out its duties and functions , are reported to the Board along with opinions and suggestions , if there are things that need attention of the Board of Commissioners



201

2013


Program Kerja Komite Audit Program Kerja Decision Rapat

The audit committee

Uraian

Uraian Kegiatan

Jadwal/Waktu Realisasi

Description

Description of Activities

Schedule

Rapat Bulanan Internal

Meeting

Minggu ke-4 tiap bulan

Internal Monthly Meeting Rapat dengan manajemen Meeting with management

4th week of each month 1.

Pengawasan Kinerja Manajemen (lapman bulanan) Supervision Performance Management (monthly management reports)

Minggu ke-4 tiap bulan. 4th week of each month

2.

Pengawasan Kinerja SPI (PKAT) SPI Performance Monitoring (PKAT)

Per Triwulan Quarter

4.

Pengawasan Pengadaan dan Pelaksanaan Audit Lapkeu TB 2013 Procurement Oversight Audit Lapkeu and TB 2013

Bulan Juni sd September 2013 June till September 2013

3.

Per empat Minggu sekali Once per four Sunday

Capacity Building

Seminar dan workshop

Member Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

sesuai kebutuhan as needed

Efektifitas Pengendalian Internal

Proses produksi, keuangan dan pengelolaan risiko perusahaan

1.

Untuk memastikan prosesnya sesuai dengan SOP. To ensure the process is in accordance with the SOP.

Per bulan Month

2.

Review Laporan Manajemen Triwulanan secara terpadu sudah dilaksanakan dengan prinsip GCG. Review of Quarterly Management Report have been implemented in an integrated manner with the principles of good corporate governance.

Per triwulan Querter

Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar

Monitoring ke Area, UPT dan Kantor Pos Monitoring to the area, UPT and Post Office

Penyusunan Laporan atas penugasan khusus dari Dewan Komisaris. Preparation of the report on the special assignment from the Board of Commissioners.

Tentatif sesuai arahan Dewan Komisaris Tentative as directed by the Board of Commissioners

Efektifitas SPI

Monitoring kegiatan SPI

1.

Reviu kompetensi SDM SPI sesuai standar yang berlaku, SPI appropriate review of HR competencies applicable standards,

Per triwulan sesuai dengan LHA triwulan dari SPI Per quarter in accordance with LHA quarter of SPI

2.

Reviu perencanaan audit dan monitor pelaksanaannya, Review of the audit plan and monitor its implementation,

3.

Pemeriksaan dilakukan sesuai standar audit yang berlaku, The examination was conducted in accordance with auditing standards applicable,

4.

Pelajari dan reviu laporan hasil pemeriksaan SPI, Learn and review reports on the results of the SPI,

5.

Monitoring dan evaluasi efektivitas SPI dalam melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan, baik dari SPI sendiri maupun dari auditor eksternal lainnya, Monitoring and evaluation of the effectiveness of SPI in conducting follow-up on the findings, either of themselves or of SPI external auditors,

6.

Pelajari dan reviu laporan kinerja dan/atau laporan periodik SPI, Learn and review performance reports and / or periodic reports SPI,

7.

Review laporan Audit Investigasi SPI, Audit Report Review SPI Investigation,

Capacity Building

Effectiveness of Internal Control

Financial Statements Presented In Fair Effectiveness SPI

Seminars and workshops

Production processes, financial and risk management company

Monitoring activities SPI

Member of the Audit Committee of the Association of Indonesia (IKAI)

8.

2013

Pengawasan Pelaksanaan Audit Lapkeu TB 2012 TB Surveillance Audit Lapkeu 2012

202



Menghadiri closing conference SPI, Attending the conference closing SPI,

Sesuai kebutuhan As needed


Program Kerja Decision Efektifitas Auditor Independen (KAP) Effectiveness of Independent Auditors (KAP)

Uraian

Uraian Kegiatan

Jadwal/Waktu Realisasi

Description

Description of Activities

Schedule

Monitoring proses pengadaan dan pelaksanaan audit Monitoring the procurement process and the implementation of audit

1. 2.

Penyusunan TOR, Preparation of TOR,

Mengawal kegiatan Aanwizjing, beauty contest dan e-auction. Escorting Aanwijzing activities, beauty contests and e-auction.

3.

Review progress report KAP, Review progress report KAP,

4.

Evaluasi KAP. Evaluation of KAP.

Bulan Juni sd September 2013. June to September 2013. Bulan November sd Februari 2014. Months of November to February 2014. Akhir bulan Februari 2013. End of February 2013.

Review RKAP dan RJP Review of CBP and CPR

Review proses penyusunan RKAP dan RJP Review the process of preparation of CBP and CPR

1.

Mengawal proses penyusunan, Oversee the process of drafting,

Bulan September sd Desember 2012 Months of September to December 2012

Laporan Komite Audit Report of the Audit Committee

Penyusunan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Preparation of the Audit Committee Report to the Board

1.

Penyusunan Laporan Kegiatan rapat, Activity Report Preparation meeting,

per triwulan. Quartal

3.

Laporan penugasan khusus dari Dewan Komisaris. Special assignment report of the Board of Commissioners.

Tentatif sesuai arahan Dewan Komisaris. Tentative as directed by the Board of Commissioners.

2.

2.

Kesesuaian prosedur penyusunan. Suitability of the preparation procedure.

Laporan pelaksanaan program kerja tahuanan, Reports on the work program tahuanan,

Bulan Januari 2013 (penyusunan Laporan tahun 2012), January 2013 (the preparation of reports in 2012),

Tujuan Pembentukan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengurusan Perseroan di bidang sistem pengendalian internal Perseroan dan GCG, proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil audit serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The purpose of the Establishment of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in order to supervise the policy of the Board of Directors in the management of the Company in the area of the Company’s internal control system and corporate governance , planning , implementation and results of the audit , and compliance with laws and regulations in force .

Independensi Anggota Komite Audit

Independence of Audit Committee Members

Mengacu pada kebijakan Menteri Negara BUMN No : S-375/MBU.Wk/2011 tgl 5 Desember 2011, Anggota Komite Audit bukan berasal dari karyawan Pos Indonesia. Disamping itu semua Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, Dewan Komisari dan Direksi.

Referring to the policy of the Minister of State Owned Enterprises No. : S-375/MBU.Wk/2011 date of December 5, 2011 , Member of the Audit Committee does not come from employees Pos Indonesia . Besides, all Audit Committee members have no financial relationships with family and fellow members of the Audit Committee , the Board of Commissioner and Board of Directors .



203

2013


Laporan Komite Audit

Report of the Audit Committee

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings

Selama tahun 2013, Komite Audit telah melakukan rapat internal Komite Audit sebanyak 8 kali yang dihadiri seluruh anggota Komite Audit.

During the year 2013, the Audit Committee conducted an internal meeting of the Audit Committee attended by as many as 8 times that all members of the Audit Committee.

Nama

Jabatan

Kehadiran

Name

Position

Attendance

Harry Z Soeratin

Ketua Komite Audit/ Chairman of Audit Committee

1

13

Prihartono

Anggota Komite Audit/ Audit Committee Member

7

88

Karyono Supomo Kandi Sofia Senastri Dahlan M Farkhan Supriyadi

2

Ketua Komite Audit/ Chairman of Audit Committee

6

Anggota Komite Audit**) Audit Committee Member**

1

Anggota Komite Audit***) Audit Committee Member***

Selain pertemuan dengan Komisaris, Komite Audit juga mengadakan pertemuan/rapat dengan Auditor Eksternal dan Biro/Bagian yang diadakan sesuai dengan Program kerja dan kebutuhan. Selain rapat tersebut, Komite Audit juga mengikuti rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 13 kali. Komite audit juga melaksanakan kunjungan rutin ke unit kerja bersama-sama Komisaris.

In addition to meeting with the Commissioner, the Audit Committee also held a meeting / conference with the External Auditor and Bureau / Section held in accordance with the work program and needs. In addition to these meetings, the Audit Committee also attended an internal meeting of the Board of Commissioners as much as 13 times. The audit committee also carry out regular visits to a working unit together Commissioner.

Prosedur Penetapan Remunerasi Komite Audit

Procedures Committee

Besarnya remunerasi Komite Audit berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, yang menyatakan bahwa honorarium Anggota Komite Audit sebesar maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang merangkap menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

The amount of remuneration of the Audit Committee based on the Regulation of the Minister of State : PER - 12 / MBU/2012 on Organ Support BOC SOEs, which states that the honorarium of the Audit Committee Member of a maximum of 20 % of the salary of the Director. Members of the Board of Commissioners who are also becoming Chairman / Member of the Audit Committee are not given additional income other than income as a Member of the Board of Commissioners.

Remunerasi Komite Audit

2013

%

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 261/Dekom/0412 tanggal 1 April 2012, 665/Dekom/1112 tanggal 14 November 2012, dan 787/Dekom/1213 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit

204



Determination

of

Remuneration

Remuneration Of Audit Committee In accordance with the Decree No. 261/kom/0412 BOC April 1, 2012, 665/Dekom/1112 dated 14 November 2012, and 787/Dekom/1213 dated December 2, 2013 on the Appointment of Audit Committee Members (Persero), Member of the

26 75 13


(Persero), Anggota Komite Audit mendapat honor sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan besaran yang diterima di tahun 2013 yaitu Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan dan remunerasi lain sesuai ketentuan Perseroan.

Audit Committee received honorarium of 20% of salary Managing Director, with the amount received in 2013 is Rp. 17.000.000, - (seventeen million IDR) per month and other remuneration in accordance with the Company.

Kegiatan dan hasil kerja Komite Audit selama tahun 2013 dibandingkan dengan Program kerja/ rencananya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Activities and the work of the Audit Committee during the year 2013 compared to the work program / plan, can be described as follows:

Kegiatan dan Realisasi Tahun 2013

Plan and Realization of Activities in 2013

Gowes Bersama Pos Indonesia dan Bank BTN Fun Bike Pos Indonesis and BTN



205

2013

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report No 1.

Program Kerja

Pelaksanaan

Tanggal

Work Program

Implementation

Date

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit dengan dukungan dari SPI telah melaksanakan reviu efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan melalui rapat-rapat dengan manajemen terkait, antara lain: Audit Committee with the support of SPI has undertaken review of the effectiveness of internal control systems through meetings with relevant management, among others: 1. Mekanisme kerja Divisi Hukum agar ditata ulang kembali dengan maksud untuk memperjelas tanggung jawab proses bisnis maupun output dan outcomes-nya. Mechanism of action of the Division of Law in order to be reorganized with a view to clarify the responsibilities of the business process and its outputs and outcomes. 2. Sumber daya manusia di divisi hukum agar dapat ditingkatkan kapabilitas dan kompetensinya melalui competency based approach. Human resources in the legal division to be improved capability and competence through a competency-based approach. 3. BWN, agar dapat dipastikan bahwa hal-hal yang terkait dengan perdata dan atau pidana (jika ada) yang terjadi pada masa lalu sebagaimana laporan BPK sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik sebelum dilakukan langkah-langkah strategik untuk penyehatan perusahaan. BWN, in order to ensure that matters related to civil and or criminal (if any) that occurred in the past as a previous CPC report can be completed well before the strategic measures for restructuring the company. Outsourcing, agar bersama-sama dengan unit kerja bidangnya untuk mempersiapkan alternatif kebijakan 4. hukum atas pelaksanaan outsourcing sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No : 19 tanggal 14 November 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Outsourcing, so that together with the field unit to prepare for the implementation of policy alternatives legal outsourcing as set forth in Permenakertrans No: 19 dated 14 November 2012 on the Terms Transfer of Execution work to other companies. 5. Unit divisi hukum agar memastikan kembali bahwa kedudukan dan operasional yang terkait dengan unit SPI benar-benar berada dibawah koordinasi Dirut secara langsung tidak dilimpahkan kepada Wadirut (secara khusus). Legal division units in order to ensure that the positions and operational re-associated with the SPI unit actually under the direct coordination of Managing Director is not delegated to the Vice President Director (in particular). 6. Sejalan dengan butir 6 (enam), untuk efektifitas proses, output maupun outcomes agar dipersiapkan kebijakan tertulis dan protokol komunikasi operasional antara SPI dengan unit divisi hukum. In line with clause 6 (six), to the effectiveness of the process, outputs and outcomes in order to be prepared a written policy and operational communication protocol between the SPI with the legal division units. 7. Unit Divisi hukum agar menyampaikan RKAP 2013 unit beserta KPI-nya paling lambat tanggal 11 Januari 2013. Unit Division CBP 2013 law that deliver on KPIs and its units no later than January 11, 2013.

4 Januari 2013, 23 Januari 2013, 1 Februari 2013, 8 Maret 2013, 6 dan 17 September 2013, 7 Oktober 2013, 1 dan 20 November 2013, dan 17 Desember 2013

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

8.

Perlunya kebijakan tertulis atas pemasangan, pemilihan media, sarana, iklan baik cetak maupun elektronik. The need for a written policy for installing, media selection, the means, both print and electronic advertising.

10.

Dashboard, untuk memastikan percepatan proses pengambilan keputusan dan tindak lanjutnya (kualitas dan evaluasinya) maka corporate secretary wajib memiliki tools secara elektronik / digital yang terkait dengan penyerahan risalah rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, timetable target kerja sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dashboard, to ensure the acceleration of the process of decision-making and follow-up (quality and evaluation) then corporate secretary shall have the tools electronically / digitally associated with the delivery of the minutes of the Board of Directors meeting, a joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with the timetable of work targets the principles of good corporate governance .

11.

Agar dibuat laporan dari mulai perencanaan sampai dengan realisasinya, agar bisa dilihat gap-nya seperti apa, dan akan dibahas dalam kesempatan rapat selanjutnya. Selain itu juga perlu diperhatikan juga dalam halsebagai berikut: To be made a report from planning to realization, so that the gap can be seen as what it is, and will be discussed in the next meeting opportunity. It also should be noted in the following:

9.

Agar dipastikan seluruh individu yang ada di unit tersebut me-review dan menandatangani pakta integritas sesuai dengan sumpah jabatan dan sumpah pengangkatan sebagai pegawai. To be certain that all individuals in the unit to review and sign the integrity pact in accordance with the oath of office and oath of appointment as an employee.

Kebutuhan infrastruktur baik itu hardware dan jaringannya, Infrastructure needs of both the hardware and the network, b. Kebutuhan SDM dalam mengelolanya, HR needs to manage, c. Kebijakan Direksi seperti pengaturan data dan pengaturan administrator, Directors policies such as setting data and settings the administrator, d. Anggaran/budget. Budget / budget.

a.

2013

206

12.

Blueprint proyek SAP dengan RJPP harus selaras, jika suatu waktu salah satunya ada perubahan maka otomatis merubah keduanya laporan perkembangan usaha disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan cara dimunculkan dalam realisasi laporan manajemen triwulanan. Kemudian konsistensi dari data produksinya bisa di telusuri. SAP Project Blueprint with RJPP must be aligned, if there is a one time change automatically change both the business progress reports submitted to the Board by way of the realization raised quarterly management reports. Then the consistency of the data production can be tracked.

13.

semua items pd daftar yg perlu ditindaklanjuti tersebut secara jelas dibuatkankan agenda tindak lanjutnya, termasuk target penyelesaian, pejabat yang bertanggung jawab, dan jadwal pembahasan dengan Komite Audit. Jadwal tersebut, diusulkan untuk dibahas setiap hari Jumat dan juga dihadiri oleh SPI. all items that need to be followed up pd list is clearly dibuatkankan agenda follow-up, including a target completion, responsible officials, and discussion with the Audit Committee schedules. The schedule, proposed to be discussed every Friday and also attended by SPI.

14.

audit dilakukan sesuai sumber daya yang dimiliki, risiko auditee yang besar, dan yang mempunyai dampak besar (mendasar). Juga untuk meningkatkan komunikasi antara sesama auditor di seluruh Indonesia sehingga mempercepat auditor untuk memahami modus operandi yang terjadi. audit conducted in accordance owned resources, risk auditee great, and that has a huge impact (basic). Also to improve communication among auditors in Indonesia thereby accelerating the auditor to understand the modus operandi that occurred.




No 2.

Program Kerja

Pelaksanaan

Tanggal

Work Program

Implementation

Date

Laporan Keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan PSAK

1. Laporan Arus Kas wajib bersifat direct sekaligus untuk penyiapan pelaporan kas dalam rangka persiapan IPO. Cash Flow Statement shall be direct as well as to the preparation of reporting cash in preparation for the IPO .

4 dan 23 Januari 2013, 1 dan 22 Februari 2013, 8 Maret 2013, 23 Mei 2013, 1 November 2013, 3 dan 27 Desember 2013.

Financial statements are presented fairly in accordance with PSAK

2. Perlu dibuat daftar risiko yang bisa menghambat proyek SAP, agar nantinya bisa dilihat bisa dilihat apa yang harus dilakukan oleh Komite Audit atau Dewan Komisaris untuk membantu. It needs to make a list of the risks that could impede the SAP project , so that later can be seen can be seen what is to be done by the Audit Committee or the Board of Commissioners for help . 3. Dalam RJP manajemen perlu mengajukan approval untuk IPO bahwa pengembangannya tetap berjalan, untuk pendanaannya sendiri bagaimana jumlahnya dan bagaimana menyelesaikan cluster-cluster-nya. In RJP management need to ask approval for an IPO that development continue, for themselves how the funding amount and how to resolve their clusters . 4. Akun-akun yang akan di reclass agar dimunculkan dalam laporan keuangan dan agar diberi tanda suapaya terlihat akun mana yang di reclass.

The accounts to be in order to reclass appear in the financial statements and that are marked suapaya which accounts visible in reclass .

5. agar dilakukan sosialisasi yang lebih baik terhadap para user di seluruh Indonesia, bila perlu dibuatkan buku saku/pedoman praktis untuk mempermudah user dalam memahami SAP.

that performed better socialization to the users in Indonesia , where necessary made pocket books / practical guidelines to facilitate the user in understanding SAP .

6. Terkait COA, terdapat kendala, ada 2 hal yaitu pembangunan dan implementasi ERP dan sosialisasi COA. Jika terjadi perbaikan mendasar dari COA untuk RKAP. Related COA , there are obstacles , there are two things: the development and implementation of ERP and socialization COA . If there is a fundamental improvement of the COA to CBP .

7. Komite Audit menargetkan agar bulan Juli sudah mulai disusun RKAP tahun 2013, tetapi Mundur 4 bulan dan disarankan agar melakukan kontak dengan BPKP untuk mereviu COA atau memanggil konsultan E&Y. The Audit Committee is targeting in order to have started in July 2013 compiled CBP , but Backtrack 4 months and suggested that contact with the BPK to review the COA or call consultants E&Y.

8. Terdapat kendala lain yaitu Implementasi SAP belum selesai, sedangkan COA sudah selesai. Sedangkan menurut update terakhir, Senin tanggal 10 Desember 2012 validasi final COA oleh konsultan Harry Eddy. There are other constraints that SAP Implementation unfinished , while the COA has been completed . Meanwhile, according to the last update , Monday, December 10, 2012 date of final validation by the consultant Harry Eddy COA .

9. Melakukan pengecekan terhadap asset-aset PT Pos Indonesia (Persero) yang akan dihapusbukukan ataupun dipindahtangankan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

To check the assets of PT Pos Indonesia ( Persero ) which will be written off or transferred in accordance with the direction of the Board of Commissioners .

3.

Efektivitas Satuan Pengawasan Intern

1. Program kerja SPI tahun 2013 harus dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. SPI 2013 work program should be implemented as much as possible with due regard to the rules applicable.

2. Komite Audit belum menerima Laporan realisasi PKPT triwulan 3 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ketua Komite Audit mengingatkan jika ada clossing audit disuatu waktu, maka Komite Audit diikutsertakan dan mohon jadwal exit meeting-nya disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. The Audit Committee has not received a report on the third quarter PKPT and Audit Reports (LHP). Chairman of the Audit Committee warned if there is Closing the audit sector in time, the Audit Committee included and beg his exit meeting schedule submitted to the Audit Committee of the Board of Commissioners in this case.

10 Mei 2013 , 17 dan 24 Desember 2013,

3. Posisi SPI yang berhubungan langsung dengan BPKP tidak berjalan, karena yang berjalan adalah BPKP berkomukasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan GCG. SPI positions directly related to the BPK is not running, because running is to communicate to BPK and GCG Risk Management Division. 4. Perlu ada tindakan tegas untu mengatasi pegawai yang tidak disiplin salah satunya menggunakan absensi berbasis IT sehingga bisa diawasi secara terus menerus. Untuk aplikasi dan database nya dapat bekerjasama dengan bagian Teknologi dan anak perusahaan PT BWN. There should be strict action untu addressing employee discipline is not one of them using IT based attendance so that it can be monitored continuously. For an application and its database can work with parts and technology subsidiary PT BWN.



207

2013


No 4.

Program Kerja

Pelaksanaan

Tanggal

Work Program

Implementation

Date

1. Evaluasi kinerja KAP Kosasih atas audit Laporan Keuangan tahun buku 2012 dilakukan oleh Komite Audit dengan hasil menggunakan kertas kerja Komite Audit, bahwa KAP Kosasih Nurdiyaman Tjahjo dan Rekan di rekomendasikan untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2013. Evaluation of the performance of the firm over audits Kosasih Financial Statements financial year 2012 conducted by the Audit Committee with the results of using the paper work of the Audit Committee , that the KAP Kosasih Nurdiyaman Tjahjo and colleague recommended to audit the financial statements of PT Pos Indonesia ( Persero ) Year Book 2013.

10 Juni 2013, 5 Juli 2013, 19 Agustus 2013, 13 September 2013,

Efektivitas Independen Auditor (KAP)

Effectiveness of Independent Auditors (KAP)

2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) tahun buku 2013 dilakukan dengan cara lelang sesuai dengan risalah RUPS Nomor: Ris-44/ D3.MBU/2013 tanggal 21 Mei 2013 bahwa “melimpahkan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor independen untuk melaksanakan general audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2013 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya dalam penetapan Kantor Akuntan Publik tersebut”. Dalam proses penunjukkannya Komite Audit mengacu pada Term Of Reference (TOR) yang ditandatangani bersama oleh Anggota Dewan Komisaris selaku Ketua Komite Audit dan Direktur Keuangan selaku pemberi kerja dan disertai dengan Engginer Estimate-nya. Appointment of Public Accounting Firm ( KAP ) who audit the financial statements of PT Pos Indonesia ( Persero ) fiscal year 2013 conducted by auction in accordance with the minutes of the AGM No. : Ris-44/D3.MBU/2013 dated May 21, 2013 that “ delegate authority and authorize the Board of Commissioners set a public accounting firm as an independent auditor to conduct a general audit of the Financial Statements of the Company in 2013 and to determine the fee and other requirements in the determination of the public accounting firm “ . In the process of appointment of the Audit Committee refers to the Term of Reference ( TOR ) signed jointly by the Board of Commissioners as Chairman of the Audit Committee and the Director of Finance as an employer and accompanied by his engginer Estimate . 3. Penilaian KAP dalam evaluasi teknis ini agar tidak dilakukan dengan cara kualitatif, karena hal tersebut tidak akan subyektif. Jadi penilaiannya ini agar dilakukan dengan jelas, beserta alasan yang kuat. KAP assessment in the technical evaluation is done in a way that is not qualitative , because it will not subjective. So this judgment made clear that , along with good reason .

5.

Kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku

Compliance with applicable regulations

4. Dalam pelaksanaannya KAP melaporkan progresnya setiap 4 (empat) minggu sekali kepada Komite Audit. In the implementation of KAP report progress every 4 ( four ) weeks to the Audit Committee .

1. Personil Komite sebanyak 2 (dua) orang. Personnel Committee 2 (two) persons.

2. Mereviu dan memberikan tanggapan atas laporan manajemen berkala PT Pos Indonesia (Persero). Reviewing and responding to periodic management report of PT Pos Indonesia (Persero). 3. Mereviu dan memberikan tanggapan atas laporan auditor eksternal. Reviewing and responding to the report of the external auditor.

5 April 2013, 17 dan 28 Mei 2013, 4 Oktober 2013, 8 dan 28 November 2013,

4. Membantu tugas-tugas tambahan Dewan Komisaris, seperti pengecekan atas penghapusan asset, review berbagai risiko. Helping the additional duties of the Board of Commissioners, as checks on the abolition of assets, review of various risks. 6.

Reviu Rencana Jangka Panjang dan RKAP Review of the Long Term Plan and CBP

1.

Harus adanya linkage antara RKAP tahunan terhadap RJP, terlebih terhadap RJP 2012-2016 yang sudah sepatutnya disempurnakan terus secara berkala. Should the existence of linkage between the annual CBP to CPR, first to CPR 2012-2016 which has been duly perfected continue periodically.

2.

Mengawal proses penyusunan RKAP dan memberikan tanggapan terhadap RKAP tahun 2013. Oversee the process of preparation of CBP and CBP provide feedback to the year 2013.

3.

Mengawal penyusunan dan kewajaran Rencana Jangka Panjang Perusahaan, khususnya dengan tujuan adanya kesesuaian antara RJPP dengan RKAP. Oversee the preparation of the Long Term Plan and the reasonableness of the Company, particularly with the goal of compatibility between RJPP with CBP.

Kantor Pos Fatahillah Fatahillah Post Office

2013

208



11 Januari 2013, 1 Februari 2013, 11 Desember 2013

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Internal Audit Committee Meeting Agenda

Agenda Rapat Internal Komite Audit No 1

2 3 4

Agenda Rapat

Keterangan

Penyusunan Program Kerja Komite Audit tahun 2013, Preparation of Work Program Committee in 2013,

Penyusunan Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan tahun buku 2013,

Preparation of Response to the Quarterly and Annual Management Report financial year 2013,

Penyusunan Term of Reference (TOR) untuk pengadaan KAP tahun buku 2012,

The preparation of Terms of Reference (TOR) for the procurement of books KAP year 2012,

Penyusunan Tanggapan atas RKAP dan RJP,

Preparation of Response to CBP and CPR,

Tanggal 4 Januari 2013

Tanggal 15 Maret 2013, tanggal 5 April 2013, 6 September 2013, 8 November 2013 Tanggal 5 Juli 2013

Tanggal 8 November 2013

5

Preparation of Periodic Reports to the Board,

Tanggal 24 Desember 2013

6

Preparation of the report on the special assignment from the Board of Commissioners.

Penyusunan Laporan atas penugasan khusus dari Dewan Komisaris.

Tanggal 28 November 2013

Penyusunan Laporan Periodik kepada Dewan Komisaris,

Penjelasan Mengenai Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter)

Explanation Regarding Audit Committee Charter ( Charter of the Audit Committee )

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit telah diperlengkapi dengan Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2009. Piagam ini berisi Latar Belakang Dibentuknya Komite Audit, Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Keanggotaan, Masa Jabatan, Tugas Wewenang dan Kewajiban, Program Kerja Tahunan, Pelaksanaan Program Kerja Tahunan, Rapat, Pelaporan, Tindak Lanjut Rekomendasi.

In performing its duties, the Audit Committee has been equipped with the Audit Committee Charter adopted by the Board of Commissioners in October 2009. This charter contains Background The establishment of the Audit Committee, Vision, Mission and Goals, Organizational Structure, Membership, Term of Office, Duties Powers and Duties, Annual Work Program, Annual Implementation Work Program, Meetings, Reporting, Follow-up Recommendations .

Profil Komite Audit Profile of Committee Audit Nama

Kewarganeraan

Tempat/Tanggal Lahir

Jalan Beton No. 28 Jakarta 13210

Email

[email protected]

Nama

Kandi Sofia Senastri Dahlan

Kewarganeraan


Nation Birth/Place

Jakarta, 12 Mei 1960

Alamat

Telepon

Name

Prihartono

Warga Negara Indonesia

Personal Address Phone

+62.21.4891459

Email Name Nation


Birth/Place

Bandung, 25 Juni 1965 Perempuan

Gender

(062) 08121028845

Phone

Email

[email protected]

Email

Nama

M Farkhan Supriyadi

Name

Jenis Kelamin

Telepon

Kewarganeraan

Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Email

Nation

Warga Negara Indonesia Brebes/24 April 1974

Birth/Place

[email protected]

Phone

Gender

Laki-laki



209

2013


Risiko

2. Business Risk Management Oversight Committee and Investment (KPMRUI)

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen dan dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku dan terhadap risiko-risiko usaha maupun investasi. KPMRUI Dewan Komisaris dibentuk sejak tahun 2012 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 113/Dekom/0212 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Pembentukan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/ MBU/2002 tgl 4 Juni 2002 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tgl 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.

Formation of Business Risk Management Oversight Committee and Investment (KPMRUI) is one important step towards the implementation of the system and a competent and independent oversight and in order to implement good corporate governance in accordance with good corporate governance principles applicable and the business risks and investment. KPMRUI BOC was formed in 2012 by decision of the Board of Commissioners Number: 113/Dekom/0212 dated February 16, 2012 concerning the Establishment of Enterprise Risk Oversight Committee and Investment Management. The formation refers to the Decree of the Minister of SOEs Number: KEP103/MBU/2002 date of June 4, 2002 and was amended by Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: PER-05/MBU/2006 date of December 20, 2006 on the Audit Committee for State-Owned Enterprises and updated again with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Organ Support BOC SOE.

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

The purpose of the Establishment of the Business Risk Management Oversight Committee and Investment

Tujuan pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) adalah untuk membantu Dewan Komisaris melakukan review dan evaluasi atas kelayakan ekonomis rencana investasi yang diajukan oleh manajemen PT Pos Indonesia (Persero) serta identifikasi berbagai risiko yang relevan beserta langkah-langkah untuk mitigasi risiko usaha dan investasi tersebut.

The purpose of the establishment of the Business Risk Management Oversight Committee and the Investment Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) is to assist the Board of Commissioners to review and evaluate the economic feasibility of the investment plan submitted by the management of PT Pos Indonesia (Persero) as well as the identification of relevant risks as well as step-measures to mitigate the risk of business and investment.

Persyaratan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Requirements Oversight Committee Member of Business Risk Management and Investment

Sesuai dengan Pedoman Kerja KPMRUI, anggota KPMRUI Perseroan dipersyaratkan harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang

In accordance with the Employment Guidelines KPMRUI, KPMRUI members of the Company are required to have good integrity, knowledge and work experience in the field of considerable effort

2. Komite Pemantau Manajemen Usaha dan Investasi (KPMRUI)

2013

210




Pembayaran BLSM BLSM Service

cukup di bidang risiko usaha dan investasi; tidak memiliki kepentingan keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan dan mampu berkomunikasi secara efektif.

and investment risk; does not have a personal relationship interests that may have a negative impact and conflict of interest against the Company and are able to communicate effectively.

Kompetensi dan Keahlian Anggota KPMRUI

The competence and expertise of the members of the KPMRUI

Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Pemantau Manajeemn Risiko Usaha dan Investasi, anggota KPMRUI PT Pos Indonesia (Persero), salah seorang anggota Komite harus memiliki latar belakang pendidikan keuangan (minimal S1) dan memahami proses bisnis di Perseroan serta memahami manajemen resiko.

In accordance with the guidelines of the Work of the Supervisory Committee of the Manajeemn business risk and investment KPMRUI, a member of PT Pos Indonesia (Persero), one of the members of the Committee should have a financial educational background (minimum Bachelor’s degree) and understand business processes in the company as well as the understanding of risk management.

Pengangkatan dan Pemberhentian KPMRUI

The appointment and dismissal of KPMRUI

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi diangkat atau diberhentikan oleh Komisaris Perusahaan berdasarkan saran/ usulan dari Ketua Komite. Pemberhentian Anggota Komite dilakukan apabila jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Member of the Supervisory Committee’s risk management efforts and Investments are appointed or dismissed by the Commissioner on a suggestion/proposal from the Chairman of the Committee. The dismissal of members of the Committee do when his term is over, resigned, unable to remain in the discharge of his duty, or other reasons in accordance with the applicable.

Komposisi

Composition

Ketua dan Anggota KPMRUI ditetapkan Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/ MBU/2006 tgl 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN. Adapun susunan KPMRUI adalah sebagai berikut:

The Chairman and members of Board of Commissioners set KPMRUI which refers to the regulation of the Minister of State-OWNED ENTERPRISES number: PER-05/MBU/2006 date of 20 December 2006 regarding the Audit Committee for State-owned enterprises as well as updated back to the regulation of the Minister of State-OWNED ENTERPRISES number: Per-12/MBU/2012 August 24, 2011 Board of Commissioners Support Organs of STATE-OWNED ENTERPRISES. As for the order of KPMRUI is as follows:



211

2013


JABATAN

NAMA

Position

Ketua KPMRUI Head KPMRUI

Anggota KPMRUI Member KPMRUI Anggota KPMRUI Member KPMRUI

2013

:

: :

Name

Bambang Widianto Riko Hendrawan Rofikoh Rokhim

Keputusan Dewan Komisaris BOC Decision

119/Dekom/0212

666/Dekom/1112 778/Dekom/1213

666/Dekom/1112 778/Dekom/1213

November 2012 s.d now Periode Period

Nopember 2012 s.d sekarang November 2012 - now

Nopember 2012 s.d sekarang November 2012 - now November 2012 s.d sekarang November 2012 - now

Wewenang dan Tanggung Jawab

Authority and responsibility

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi bertanggung jawab : 1. Mengevaluasi Sistem dan Prosedur Perencanaan Investasi dan Risiko Usaha, termasuk pendekatan dan metoda yang digunakan dalam menyusun study kelayakan Investasi dan Risiko Usaha serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 2. Mengevaluasi segala resiko yang relevan atas rencana Investasi Usaha yang diajukan oleh Direksi. 3. Dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Investasi dan Risiko Usaha atas dasar penugasan tertentu dari Dewan Komisaris.

Monitoring Committee risk management efforts and responsible Investment: 1. Evaluating the systems and procedures of the investment and risk Planning efforts, including the approach and methods used in drawing up the feasibility study of investment and business risk as well as give advice on improvements required. 2. Evaluate all relevant risks of Venture investment plan proposed by the Board of Directors. 3. And other duties related to the investment and business risk on the basis of a specific assignment from the Board of Commissioners.

KPMRUI berwenang : 1. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi berhak memperoleh akses data dan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan lengkap dalam melakukan review dan evaluasi rencana Investasi dan Risiko Usaha perusahaan. Dalam hal ini Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar data dan informasi yang dibutuhkan dapat diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap (sebagaimana tertuang dalam Kepmen BUMN No. Kep01/M-MBU/2011, bagian ketujuh pasal 18).

KPMRUI authorities: 1. Monitoring Committee risk management efforts and Investments are entitled to gain access to the data and information required in a timely and complete the review and evaluation of the investment plan and the company’s business risk. In this case the Board of Directors is responsible for ensuring that the data and information required may be granted to the Board of Commissioners in a timely and complete (as stated in Kepmen STATE-OWNED ENTERPRISES No. Kep-28/MMBU/2011, the seventh part of article 18).

212




2. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi berhak mengundang, menghadirkan dan melakukan koordinasi dengan Unit/Divisi Risk Management/ Manajemen Risiko usaha dan Investasi PT POS INDONESIA (PERSERO) yang dibentuk oleh Direksi untuk memperoleh data dan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam melakukan review dan evaluasi rencana Investasi dan Risiko Usaha. 3. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dapat menggunakan tenaga ahli atau advisor dalam memperoleh masukan untuk melengkapi saran dan pendapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, atas beban biaya perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir diatas, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari Unit Unit/Divisi Risk Management/Manajemen Risiko usaha dan Investasi yang dibentuk oleh Direksi.Setiap risalah rapat yang dibuat dalam Rapat KPMRUI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai dengan pendapat dan usulan, jika ada halhal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi Perseroan.

2.

3.

Monitoring Committee risk management efforts and Investments reserves the right to invite, present and make coordination with the Unit/Division of Risk Management/ risk management effort and investment of PT POS INDONESIA (PERSERO) which was formed by the Board of Directors to acquire additional data and information needed to conduct a review and evaluation of investment plans and business risk. Monitoring Committee risk management efforts and Investments can make use of experts or advisors in obtaining input to complement the advice and opinion of the Supervisory Committee’s risk management efforts and investments, the company’s expenses after obtaining the approval of the Board of Commissioners.

In exercising the authority as grain above, the Committee Monitors management of business risk and investment needed to support the Unit completely from the Unit/Division of Risk Management/risk management effort and Investment which is formed by the Board of Directors. each tractate being made in meeting the meeting of KPMRUI in the carrying out of duties and its functions, reported to the Board of Commissioners is accompanied by opinions and proposals, if there are things that need to get attention of Board of Commissioners. The Committee has the authority to access the records or information of the company.

Prangko Edisi Shio Ular Snake Shio Stamp Edition



213

2013


Program Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi No 1

Program Kerja Melakukan Reviu atas Penyusunan, Implementasi dan Monitoring Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia

Melakukan Reviu atas Penyusunan, Implementasi dan Monitoring Investasi di PT Pos Indonesia Conducting the review above Formulation, Implementation and Monitoring Investment in PT Pos Indonesia

3

4

Melakukan Reviu atas Rencana Jangka Panjang dan RKAP PT Pos Indonesia

1.

Mengadakan Pertemuan bulanan dengan unit Manajemen Risiko Perusahaan untuk memastikan road map pengelolaan risiko PT Pos Indonesia. Hold monthly meetings with the Company’s Risk Management unit to ensure risk management road map of PT Pos Indonesia.

2.

Mengadakan Pertemuan Triwulanan dengan Unit Manajemen Risiko Perusahaan berkaitan dengan progress pengelolaan risiko di PT Pos Indonesia Quarterly Meetings with Corporate Risk Management Unit with regard to progress in risk management of PT Pos Indonesia

3.

Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan risiko di PT Pos Indonesia Provide recommendations on the management of risk in PT Pos Indonesia

1.

Mengadakan Pertemuan bulanan dengan unit Pengelola Investasi untuk memastikan berjalannya pengelolaan investasi yang baik. Hold monthly meetings with business unit management investments to ensure the passage of a good investment.

2.

Mengadakan Pertemuan Triwulanan dengan unit Pengelola Investasi untuk memastikan daya serap investasi berjalannya baik Quarterly Meetings with business units to ensure absorption Investment investment goes well

3.

Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan investasi di PT Pos Indonesia Provide recommendations on the management of the investment in PT Pos Indonesia

1.

Melakukan Reviu terhadap RJPP dan RKAP PT Pos Indonesia Conducting the Review of the CBP RJPP and PT Pos Indonesia

2.

Mengadakan pertemuan Triwulanan dengan unit penyusun dan pengimplementasi RJPP dan RKAP Quarterly meetings held with the constituent units and implementers RJPP and CBP

3.

Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan investasi di PT Pos Indonesia Provide recommendations on the management of the investment in PT Pos Indonesia

1.

Melakukan reviu terhadap laporan manajemen triwulanan yang berhubungan dengan manajemen risiko dan investasi Perform a review of the quarterly management reports relating to risk management and investment

2.

Memberikan rekomendasi terhadap laporan manajemen triwulanan yang berhubungan dengan manajemen risiko dan investasi Provide recommendations to the quarterly management reports relating to risk management and investment

Melakukan ‘”capacity building” Komite Pemantau Risiko Usaha dan Investasi

1.

Mengikuti Kegiatan Seminar Following the Seminar Event

2.

Mengikuti Sertifikasi Following Certification

3.

Menjadi Anggota Profesi Become a Professional Member

Doing ‘”capacity building” Business Risk Oversight Committee and Investment

2013

Activity

Melakukan Reviu atas Laporan Manajemen PT Pos Indonesia

Conducting the Review over the Long Term Plan and CBP PT Pos Indonesia 5

Aktivitas

Work Program

Conducting the review above Formulation, Implementation and Monitoring of Risk Management in PT Pos Indonesia

2

Work programme of the Supervisory Committee of the Business and Investment Risk Management

Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Independence of the Members of the Supervisory Committee of the Business and Investment Risk Management

Mengacu pada kebijakan Menteri Negara BUMN No : S-375/MBU.Wk/2011 tgl 5 Desember 2011, Anggota Komite bukan berasal dari karyawan Pos Indonesia. Disamping itu semua Anggota Komite tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, Dewan Komisari dan Direksi.

Referring to the policy of the Minister of Stateowned enterprises no.: S-375/MBU.Wk/2011 date 5 December 2011, a member of the Postal employees did not come from Indonesia. In addition, all members of the Committee does not have any family relationship with a fellow Member of the finance and Audit Committee, the Board of Commissioners and Board of Directors.

214




Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Report of the Supervisory Committee of the Business and Investment Risk Management

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Meetings of the Supervisory Committee of the Business and Investment Risk Management

Selama tahun 2013, KPMRUI telah melakukan rapat internal sebanyak 2 kali yang dihadiri seluruh anggota Komite.

During the years 2013, KPMRUI has conducted internal meeting twice which was attended by all the members of the Committee.

Nama

Jabatan

Name

Position

Bambang Widianto

Ketua KPMRUI/ Chairman of KPMRUI

Riko Hendrawan

Anggota KPMRUI*) KPMRUI Committee Member*

Rofikoh Rokhim

Anggota KPMRUI**) KPMRUI Committee Member**

Selain pertemuan dengan Komisaris, KPMRUI juga mengadakan pertemuan/rapat dengan Auditor Eksternal dan Biro/Bagian yang diadakan sesuai dengan Program kerja dan kebutuhan. Selain rapat tersebut, KPMRUI juga mengikuti rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 13 kali. KPMRUI juga melaksanakan kunjungan rutin ke unit kerja bersama-sama Komisaris.

Kantor Pos Rengat 29300 Rengat 29300 Post Office

Kehadiran 2 1 1

% 100 50 50

In addition to meeting with the Commissioners, KPMRUI also convene meetings with the External Auditor and the Bureau/parts are held in accordance with the work programme and the needs. In addition to these meetings, KPMRUI also follows an internal Board of Commissioner meetings as much as 13 times. KPMRUI also carries out regular visits to units working together Commissioners.



215

2013

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Prosedur Penetapan Remunerasi Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Determination of the Remuneration Committee of the supervisory Procedures of Risk Management Efforts and Investments

Besarnya remunerasi Komite Audit berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, yang menyatakan bahwa honorarium Anggota KPMRUI sebesar maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang merangkap menjadi Ketua/ Anggota KPMRUI tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Remuneration Committee Audit of STATEOWNED ENTERPRISES based on Ministerial Regulation No.: PER-12/MBU/2012 Support Organ of the Board of Commissioners of STATE-OWNED ENTERPRISES, which States that a maximum of KPMRUI members of the honorarium of 20% of the salary of the President Director. Member of the Board of Commissioners and interim Chairman/Member KPMRUI not given additional income other than earnings as a member of the Board of Commissioners.

Remunerasi Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Remuneration of the Supervisory Committee of the Business and Investment Risk Management

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 666/Dekom/1112 tanggal 14 November 2012 dan 778/Dekom/1213 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pengangkatan Anggota KPMRUI PT Pos Indonesia (Persero), Anggota KPMRUI mendapat honor sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan besaran yang diterima di tahun 2013 yaitu Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan dan remunerasi lain sesuai ketentuan Perseroan.

In accordance with the decision letter of the Board of Commissioners No. 666/Dekom/1112 14 November 2012 and 778/Dekom/1213 on 2 December 2014 regarding the appointment of members of the KPMRUI PT Pos Indonesia (Persero), Member of the KPMRUI got the honor of 20% of the salary of the President Director, with an accepted quantity in 2013 i.e. Rp. 17.000.000-(seventeen million rupiah) per month and other remuneration in accordance with the company.

Kantor Pos Kota Tua, Jakarta Barat Old City, West Jakarta, Post Office

2013

216




No 1.

Kegiatan dan Realisasi Tahun 2013

Activities and Realization of 2013

Kegiatan dan hasil kerja KPMRUI selama tahun 2013 dibandingkan dengan Program kerja/ rencananya, dapat digambarkan sebagai berikut :

The activities and results of work of KPMRUI during 2013 compared to the work programme/plan, can be described as follows:

Program Kerja/ Work Program Reviu atas Penyusunan, Implementasi dan Monitoring Manajemen Risiko di PT. Pos Indonesia (Persero)

Review for the Preparation, Implementation and Monitoring of Risk Management at PT. Pos Indonesia (Persero)

Tanggal/Date

Pelaksanaan/ Implementation 1. Divisi Manajemen Risiko dan GCG diminta agar membuat roadmap terkait dengan Pengelolaan Risiko Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero); GCG Risk Management Division and asked to create a roadmap associated with Risk Management company PT Pos Indonesia (Persero); 2. proses identifikasi risiko perusahaan secara keseluruhan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2013 (bulan Desember 2013). Rencana pelaksanaan identifikasi risiko diharapkan dapat dilaporkan kepada Komite, prosesnya dimulai dari objektif corporate, serta diharapkan juga ada pemisahan antara risiko operasional dengan non operasional. the company’s overall risk identification can be completed until the end of 2013 (December 2013). Plan for the implementation of risk identification is expected to be reported to the Committee, the process starts from the corporate objective, and is expected also no separation between operational and non operational risk. 3. Acuan dasar yang digunakan dalam proses identifikasi risiko diharapkan berdasarkan pada tujuan perusahaan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tertera dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Baselines used in the risk identification process is expected based on the objectives of the company for 5 (five) years as stated in the Company’s Long-Term Plan (RJPP).

26 Maret 2013, 30 April 2013, 31 Juli 2013, 20 Agustus 2013, 13 September 2013, 17 Oktober 2013, 25 November 2013 March 26, 2013, 30 April 2013, July 31, 2013, August 20, 2013, 13 September 2013, 17 October 2013, 25 November 2013

4. Divisi MR & GCG disarankan untuk mengadakan workshop bagi SVP dan VP di PT Pos Indonesia (Persero) tentang manajemen risiko yang diberikan oleh narasumber yang berkompeten di bidang Manajemen risiko tersebut. Division of MR and GCG are advised to conduct a workshop for SVP and VP of PT Pos Indonesia (Persero) on risk management given by speakers who are competent in the field of risk management. 5. Proses pengadaan Konsultan agar dapat diteruskan dan diharapkan workshop bagi para SVP & VP telah dilakukan sebelum pengadaan ulang konsultan manajemen risiko. Consultant procurement process is expected to be forwarded and workshops for the SVP & VP has been done before re procurement risk management consultant.



217

2013


No

Program Kerja/ Work Program

2.

Reviu atas Penyusunan, Impelementasi dan Monitoring Investasi di PT. Pos Indonesia (Persero) Review for the Preparation, Implementation and Monitoring Investment in PT. Pos Indonesia (Persero)

Pelaksanaan/ Implementation Usulan Debt to Equity Swap (DES) PT BWN/Proposed Debt to Equity Swap ( DES ) PT BWN 1. Komite meminta hasil audit yang dilakukan oleh BPK terkait dengan PT Bhakti Wasantara Net dan minta dipertemukan dengan konsultan E&Y untuk berdiskusi terkait kajiannya terhadap PT Bhakti Wasantara Net tersebut. The Committee requests the results of an audit conducted by the CPC associated with PT Bhakti Wasantara Net and asked to meet with the consultant E & Y to discuss studies related to PT Bhakti Wasantara the Net .

2. PT Pos Indonesia diminta untuk menyampaikan kembali rencana kerja rinci dan prospek ke depan seandainya DES dilaksanakan. PT Pos Indonesia was asked to submit a detailed work plan and return prospects ahead if DES implemented .

3. Beberapa isu yg diminta untuk di sampaikan adalah Laporan Valuation nilai dari PT BWN. Dengan adanya valuation memungkinkan PT BWN untuk dapat ditawarkan ke mitra strategis dalam rangka konsolidasi BUMN. Misalnya dengan melibatkan PT Telkom sebagai mitra strategis. Some issues that are required to convey is the value of PT Valuation Report BWN . With the valuation allow PT BWN to be offered to a strategic partner in order to consolidate SOEs . For example, by involving PT Telkom as a strategic partner .

4. Perlu dilakukan kajian Business plan PT BWN jika menggunakan Debt to Equity Swap dan jika tidak menggunakan Debt to Equity swap. Laporan business plan ini seyogyanya turut memasukkan analisis prospek bisnis tersebut, beserta asumsi-asumsi yang dipakai. Necessary to study business plan PT BWN if using Debt to Equity Swap and when not to use debt to equity swap . Report this business plan should also include an analysis of the prospects of the business, along with the assumptions used .

5. Perlu disampaikan alternatif product development dari klien selain PT Pos Indonesia (Persero).

It should be submitted alternative product development of the client in addition to PT Pos Indonesia ( Persero ) .

6. Perlu disampaikan rencana Pengembangan SDM PT BWN dengan lebih mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, untuk meminimisasi atau menghilangkan, peran pihak SDM eksternal.

Plans need to be submitted to the Human Resources Development PT BWN emphasizes competence and professionalism , to minimize , or eliminate , the role of external human resources .

7. Harus dipastikan masalah license yang selama ini digunakan oleh PT BWN.

It must be ensured that the license issue has been used by PT BWN .

8. Perlu dikaji bussiness plan PT BWN ke depan alignment dengan rencana PT Pos Indonesia (Persero) supaya risiko-risiko yang akan dihadapi bisa di kurangi.

PT needs to be studied bussiness plan ahead BWN alignment with the plan of PT Pos Indonesia ( Persero ) that the risks to be faced can be reduced .

9. Hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen untuk PT BWN adalah komitmen PT Pos Indonesia (Persero) terhadap bisnisnya sehingga benar-benar fair cash flow jangan jadi additional cost.

Things that need to be considered by management to PT BWN is the commitment of PT Pos Indonesia ( Persero ) to the business so it’s really fair cash flow should not be an additional cost.

10. Selama ini 51% di inject terus oleh PT Pos Indonesia (Persero), sedangkan untuk yang 49% mitra tidak ikut inject, jadi hal itu tidak fair untuk PT Pos Indonesia (Persero) karena mitra tidak aktif.

So far, 51 % injected continuously by PT Pos Indonesia ( Persero ) , while for the 49 % partner does not participate inject , so it is not fair to PT Pos Indonesia ( Persero ) as partners inactivity .

11. Perlu dibuatkan rencana pengkajian dengan 2 (dua) skenario yaitu concern going on dan likuidasi. Assessment plans need to be made with two (2 ) scenarios that concern and liquidation going on .

2013

218



Tanggal/Date 7 dan 31 Januari 2013, 25 Februari 2013, 22 Maret 2013, 30 April 2013, 30 Mei 2013, 28 Juni 2013, 31 Juli 2013, 17 Oktober 2013, 25 November 2013, 5, 9, 11, 12 Desember 2013

7 and January 31, 2013, February 25, 2013, March 22, 2013, 30 April 2013, May 30, 2013, June 28, 2013, July 31, 2013, October 17, 2013, 25 November 2013, 5, 9, 11, December 12, 2013


No


Tanggal/Date

Pelaksanaan/ Implementation JV Bank Pos-Mandiri-Taspen: / JV - Post Bank Mandiri - TASPEN : Terkait dengan usulan membentuk JV Bank maka Manajemen diminta untuk: Associated with the proposal to form a JV Bank Management then asked to :

Menyampaikan hasil due diligence yang menyangkut aspek hukum dan keuangan.

Present the results of due diligence concerning the legal and financial aspects . 1. Perlu dikaji beberapa alternatif pembiayaan seperti mempertimbangkan pembayaran kepemilikan atas JV Bank dengan cara amortisasi, dan bukan cash. Dana cash yang tersedia dapat dijadikan cadangan dana untuk keperluan injeksi modal JV Bank jika diperlukan suatu saat nanti atau dapat digunakan untuk kegiatan investasi lainnya. It should be assessed considering several financing alternatives such as ownership of the JV Bank payment by way of amortization , and not cash . Available cash funds can be used as a reserve fund for the purpose of capital injection JV Bank if needed one day or can be used for other investing activities .

2.

Membuat perhitungan biaya sewa dengan adjustment 20 tahun untuk amortisasi sewa tempat selama 20 tahun.

3.

Dalam hal ini PT Pos Indonesia (Persero) adalah pihak yang memiliki bargaining power yang lebih tinggi sehingga selayaknya Term sheet harus mencerminkan privileges yang menjadi hak PT Pos Indonesia (Persero). Dalam hal ini termasuk biaya sewa yang kompetitif dibandingkan dengan industri sejenis dan fee yang optimum sesuai dengan market price. Selain itu perbankan dan lembaga keuangan lain yang telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) sebelumnya dapat dipertahankan sebagai diversifikasi pemasukan jasa keuangan dari PT Pos Indonesia (Persero).

4.

Making calculations rental costs with adjustment for amortization of 20 years rent for 20 years .

In this case PT Pos Indonesia ( Persero ) is a party that has a higher bargaining power so that the proper term sheet should reflect that privileges the rights of PT Pos Indonesia ( Persero ) . This includes the cost of renting a competitive compared to similar industries and optimum fee according to the market price . Besides banks and other financial institutions that have cooperated with PT Pos Indonesia ( Persero ) earlier can be maintained as a diversified financial services income of PT Pos Indonesia ( Persero ) .

Dengan demikian, JV Bank dapat menempati annex building yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero) sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat menempati main building dari PT Pos Indonesia (Persero).

Thus , JV Bank may occupy the annex building which is owned by PT Pos Indonesia ( Persero ) , while banks and other financial institutions can occupy the main building of PT Pos Indonesia ( Persero ) .

5.

Seandainya dalam masa yang akan datang juga diperkirakan akan bergerak di bisnis micro financing maka sebaiknya ada feasibility study yang mendetail dan memasukan unsur profil risiko produk layanan tersebut.

If in the future is also expected to be engaged in the business of micro -financing then there should be a detailed feasibility study and incorporate elements of the service product risk profile .

6.

Perlu dibuat studi kelayakan atas produk-produk yang akan ditawarkan.

Need capitalization calculation of rental charges specified outlets . Committee members will confirm to the Bank Indonesia regarding the imposition of costs as capitalized lease purchase .

7.

It needs to make a feasibility study for the products that will be offered .

Perlu perhitungan kapitalisasi biaya sewa dari outlet yang ditetapkan. Anggota Komite akan mengkonfirmasi ke Bank Indonesia mengenai pengenaan biaya sewa sebagai kapitalisasi pembelian.

8.

Perlu perhitungan proyeksi penambahan dana untuk mengindari pengikisan/ di ilusi yang semakin hari semakin habis dengan berbagai skenario yang ada.

9.

Perlu pengkajian risiko hukum terkait risiko penyidikan KPPU, regulasi ASN, dan regulasi BPJS.

Projection calculations need additional funds to avoid erosion / in the illusion that is increasingly depleted with various scenarios.

Need legal risks associated risk assessment the Commission’s investigation , ASN regulation , and regulation BPJS .



219

2013


No


Pelaksanaan/ Implementation 10.

11. 12.

Perlu ditegaskan terlebih dahulu komitmen Mandiri dan Taspen jika perolehan dana murah tidak tercapai sehingga diperlukan tambahan penempatan dana channelling dan penempatan dana talangan dari Mandiri dan Taspen. Jika hal ini ditempuh harus disepakati spread interest maksimum yang disepakati. It should be confirmed beforehand Independent and TASPEN commitment to raise cheap if not reached that required additional placement and placement of channeling funds from the bailouts and TASPEN Independent . If it is taken to be agreed upon agreed maximum interest spreads . Perlu perhitungan skenario jika Bank JV melakukan subdebt, maka beban biaya yang ditimbulkan harus disimulasikan karena akan mengurangi perolehan.

Calculations need scenario if the Bank did subdebt JV , then the costs incurred to be simulated because it will reduce the acquisition . Harus dimantapkan terlebih dahulu persentase fee setelah ada perhitungan yang di atas disepakati maka keputusan pembelian bisa dilakukan.

Must be established in advance after calculating the fee percentage above the agreed purchase decision can be made .

13.

Perlu dibuat satu simulasi tambahan perhitungan valuasi dengan metode DCF.

It needs to make an additional simulation calculations with methods DCF valuation .

14.

Selain itu, perlu dibuat KPI dari pencapaian bank dan juga perhitungan EVA sebagai alat ukur keberhasilan yang telah dicapai.

15.

Pegawai Pos yang akan ditempatkan di Bank JV (sebagai komisaris) tidak boleh menerima dan memakai fasilitas dari Bank JV, namun biaya dibebankan ke holding dan fasilitas yang diterima hanya berupa tantiem.

16.

In addition, the KPI should be made of the achievement of banks and also the calculation of EVA as a measure of success that has been achieved .

Postal employee will be placed on the JV Bank ( as commissioner ) may not accept and use the facilities of the Bank JV , but the cost is charged to the holding facility and received just a bonus .

Pemilihan komisaris yang mewakili PT Pos Indonesia (Persero) di Bank JV harus dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero). Election commissioner representing PT Pos Indonesia ( Persero ) in Bank JV must be confirmed and approved by the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia ( Persero ) .

Usulan pendirian anak perusahaan properti Proposed establishment of a subsidiary property 1.

2.

3.

2013



review of the proposed establishment of a subsidiary in order disikronkan property between the proposed project to study the establishment of subsidiaries and consolidated with the parent .

Financial project dari 2 (dua) hotel tersebut agar dikonsolidasikan menjadi financial project dari anak perusahaan dan hal ini juga yang diminta oleh pihak Kementerian BUMN.

Financial project of 2 ( two ) of the hotel in order to be consolidated into the financial projects of the subsidiaries and it is also required by the Ministry of SOEs . Bisnis model anak perusahaan untuk presentase yang akan diberikan kepada mitra (PT XYZ) agar dilakukan benchmark ke PT Swadarma (anak usaha Dana Pensiun BNI) dan PT Binakarsa (anak usaha Dana Pensiun BI) untuk dipelajari kelebihan dan kekurangan dari besaran prosentase yang diberikan.

Business models for the percentage of the subsidiary will be given to partners ( XYZ ) to do benchmarks to PT Swadarma ( a subsidiary of pension fund BNI ) and PT Binakarsa ( a subsidiary of Bank Pension Fund ) to study the advantages and disadvantages of a percentage scale given .

4.

Agar dipersiapkan daftar aset yang akan dikelola beserta prospek pengembangan aset sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.

220

kajian atas usulan pendirian anak perusahaan properti agar disikronkan antara usulan project dengan kajian pendirian anak perusahaan serta konsolidasian dengan induk.

To be prepared a list of assets to be managed along with the prospects for the development of assets in accordance with the conditions in each region .

Tanggal/Date


No


Tanggal/Date

Pelaksanaan/ Implementation 5.

Agar SDM dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang memadai serta jika memungkinkan agar merekrut dari eksternal.

6.

Setiap wilayah strategis agar disiapkan potensi pengembangan ekonomi daerah yang ada kaitannya dengan pengembangan bisnis properti.

7.

Agar dilakukan perbaikan perhitungan proyeksi keuangan terutama financial Planning dengan skenario 35% equity, 65% loan, 50% equity, 50% loan dan equity 100%.

8.

To be prepared in accordance with the requirements of human resources and adequate qualification and if possible in order to recruit externally .

Each strategic area in order to put economic development potential of the area in connection with property development .

To improvement of financial projections , especially financial calculations Planning with 35 % equity scenario , 65 % loan , 50 % equity , 50 % loans and 100% equity .

Hasil perbaikan proyeksi keuangan dari studi kelayakan anak perusahaan disepakati dibahas pada tanggal 9 Desember 2013. Results improved financial projections of the feasibility study discussed subsidiaries agreed on December 9, 2013.

PT Pos Logistik/ PT Pos Logistics 1.

Kajian atas PT Pos Logistik Indonesia ini agar disinkronkan dengan RJPP sehingga menunggu RJPP difinalkan.

2.

Hasil meeting dengan Manajemen bulan lalu disampaikan bahwa belum ada hasil kajian yang mendetail atas rencana pengembangan PT Pos Logistik Indonesia. Untuk itu, Manajemen diminta agar kajian atas rencana pengembangan PT Pos Logistik harus dapat dibuatkan secara jelas dan mendetail.

3.

A study of PT Pos Indonesia Logistics is so synchronized with RJPP so wait RJPP finalized .

The results of the meeting with management last month submitted that there has been no detailed study results on the proposed development of PT Pos Indonesia Logistics . To that end , management requested that a review of the development plan of PT Pos Logistics must be made clearly and in detail . Tanggapan Manajemen saat ini PT Pos Logistik sedang menyusun RJP, jadi nanti pada saat pembahasan RJP akan lebih ditekankan lagi.

Management Response is currently working on a PT Pos Logistics CPR , so later during the discussion of CPR will be emphasized .

BOT Denpasar Junction/ BOT Denpasar Junction 1.

Diminta kepada Manajemen agar melengkapi analisis perhitungan yang sudah dibuat dengan 3 skenario yaitu minimum, average dan maksimum. Dari ketiganya di negosiasikan kembali mana yang paling baik sehingga ini cukup fair.

Management requested in order to complete the analysis of the calculations that have been made with three scenarios , namely the minimum , average and maximum . Of the three in the back where the most negotiated better so this is quite fair .

2.

Sebaiknya dilakukan perhitungan ulang/rekonstruksi dari awal dimana perhitungan revenue sharing tidak memasukan nilai penyusutan.

3.

Untuk dijadikan pertimbangan adalah modal awal yang diterima PT Pos Indonesia (Persero) dari PT EJA sama dengan total sharing minimum kewajibannya selama 30 tahun.

4.

Should be re-calculation / reconstruction of the initial revenue sharing where the calculation does not include the value of depreciation .

To be taken into consideration is the initial capital received by PT Pos Indonesia ( Persero ) PT EJA equal to the total minimum sharing obligations for 30 years . NPV & IRR awal tidak dirubah sebagai dasar perhitungan.

NPV & IRR is not changed as the initial basis for calculation .



221

2013


No


Pelaksanaan/ Implementation 5. 6.

7.

Membuat surat usulan kembali yang data-datanya telah direvisi kepada Dewan Komisaris untuk memperbaiki surat usulan sebelumnya. Creating a proposal letter back that the data has been revised to the Board of Commissioners to revise the letter prior proposal .

Diminta kepada Manajemen agar melengkapi analisis perhitungan yang sudah dibuat dengan 3 skenario yaitu minimum, average dan maksimum. Dari ketiganya di negosiasikan kembali mana yang paling baik sehingga ini cukup fair.

Management requested in order to complete the analysis of the calculations that have been made with three scenarios , namely the minimum , average and maximum . Of the three in the back where the most negotiated better so this is quite fair . Membuat surat usulan kembali yang data-datanya telah direvisi kepada Dewan Komisaris untuk memperbaiki surat usulan sebelumnya. Creating a proposal letter back that the data has been revised to the Board of Commissioners to revise the letter prior proposal .

Komite mengharapkan agar pengajuan usulan investasi yang direncanakan harus melalui beberapa proses pengkajian sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Tim Assessment GCG dari BPKP Jabar pada Exit Meeting assessment GCG tahun 2012 bahwa proses pengajuan investasi harus dilengkapi dengan minimal dua kajian yaitu kajian legal dan kajian bisnis. Komite mengharapkan agar bagan proses pengajuan investasi (sebagaimana terlampir) yang sudah ada dari Divisi Investasi dibuatkan dalam bentuk Keputusan Direksi (KD) sebagai pedoman kedepan dalam pengajuan investasi.

The Committee expects that the planned investment proposal must go through several directives assessment process as presented by GCG Assessment Team of BPK Jabar at Exit Meeting GCG assessment in 2012 that the process of filing the investment must be equipped with at least two studies are of legal studies and business studies . The Committee expects that the investment chart submission process ( as attached ) that have been there from the Division of Investment Decisions made in the shape of Directors ( KD ) as a guide to future investment in the filing .

Pembayaran BLSM BLSM Payment

2013

222



Tanggal/Date


No


3.

Reviu atas Rencana Jangka Panjang dan RKAP PT. Pos Indonesia (Persero) Review for Long-Term Plan and CBP PT. Pos Indonesia (Persero)

Tanggal/Date

Pelaksanaan/ Implementation RJPP 1.

2.

3.

Roll out dahulu nanti direview jika masih ada yang perlu dipertajam seperti pada bagian properti, PT BWN, serta PT Pos Logistik. Yang menjadi fokus saat ini adalah untuk kepentingan penyusunan RKA tahun 2014. Roll out first later be reviewed if there are needs to be sharpened as on the property, PT BWN, and PT Pos Logistics. The focus now is for the benefit of drafting RKA 2014.

RJPP diharapkan basis dasarnya menggunakan prognosa terbaru tahun 2013. Selanjutnya diharapkan RJP tersebut direview bersama terlebih dahulu oleh tim investasi di internal Manajemen yang sudah dibentuk. Jika RJP tersebut telah dipahami dan disetujui oleh Manajemen dan Direksi yang baru maka silahkan disampaikan dan dibahas bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi.

28 Juni 2013 , 31 Juli 2013, 13 September 2013, 17 Oktober 2013, 18 Desember 2013 June 28th, 2013, July 31, 2013, 13 September 2013, October 17, 2013, December 18, 2013

RJPP expected prognosis basically uses the latest base year 2013. Then expected to be reviewed with the CPR first by the internal investment management team that has been formed. If CPR has been understood and approved by the new Board of Management and then simply presented and discussed along with the Business Risk Management Oversight Committee and Investment.

Pembentukan Komite Investasi sudah disetujui oleh Direksi dan SK-nya sudah ditandatangani oleh Direktur Utama. Laporan lengkap tentang Komite Investasi ini akan segera disampaikan kepada Dewan Komisaris. Establishment of the Investment Committee of the Board of Directors and approved by his decree has been signed by the Director. A full report on the Investment Committee will be submitted to the Board of Commissioners.

RKAP Budget Review RKAP 2013 sudah dibahas dan disepakati oleh Manajemen bahwa rencana investasi ke JV Bank Pos-Mandiri-Taspen sebesar Rp180 M, investasi ke anak perusahaan PT Pos Logistik sebesar Rp350 M dan pembentukan anak perusahaan properti sebesar Rp50 M akan ditunda dan tidak dilaksanakan pada tahun 2013. Total rencana investasi yang baru sebesar Rp324 M. Untuk usulan Budget Review RKAP 2013 ini akan segera disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan dimintakan persetujuan mengingat deadline yang diberikan oleh pihak Kementerian BUMN s.d akhir September 2013 sudah selesai. CBP

CBP Budget Review 2013 has been discussed and agreed by the management that the investment plan to JV-Post Bank Mandiri amounting to Rp180 M-TASPEN, investment subsidiary of PT Pos Logistics at 350 M and the establishment of a subsidiary amounting to Rp50 M property will be delayed and not implemented in , 2013. Total new investment plan amounting to Rp324 M. for the proposed 2013 Budget Review CBP will soon be submitted to the Board for discussion and requested approval given deadlines given by the Ministry of Enterprise until the end of September 2013 has been completed.

Kantor Pos Banjarmasin Banjarmasin Post Office



223

2013


Agenda Internal Business Risk Management Oversight Committee and Investment

Agenda Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi Agenda Rapat

No 1

2

Keterangan

Meeting Agenda Pembahasan usulan Debt to Equity Swap (DES) PT BWN

Discussion of the proposed Debt to Equity Swap (DES) PT BWN

Pembahasan laporan hasil pengkajian usulan investasi tahun 2013 yaitu: 1. Izin pembentukan JV Bank Pos-Mandiri-Taspen,

Tanggal 7 Januari 2013 Date January 7, 2013

Tanggal 25 Februari Date February 25

2. Usulan Deb to Equity Swap (DES) PT BWN,

3. Usulan pembentukan anak perusahaan PT Pos Properti, 4. Usulan penambahan modal ke PT Pos Logistik.

Discussion of the results of the assessment reports of investment proposals in 2013 are: Permit the formation of JV-Post Bank Mandiri-TASPEN,

2.

Deb proposal to Equity Swap (DES) PT BWN,

3.

Proposed establishment of a subsidiary of PT Pos Property,

4.

The proposal to increase the capital of PT Pos Logistics.

Pelaporan Hasil Kegiatan

Reporting the Results of Activities

Selama tahun 2013, KPMRUI telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut di bawah ini:

During the year 2013, KPMRUI has compiled a report and pass on the results of the activities to the Board of Commissioners are as follows below:

Program Kerja Work Program

No 1.

1.

Reviu atas Penyusunan, Implementasi dan Monitoring Manajemen Risiko di PT. Pos Indonesia (Persero)

Review for the Preparation, Implementation and Monitoring of Risk Management at PT. Pos Indonesia (Persero)

2013

224



Pelaksanaan 1.

Divisi Manajemen Risiko dan GCG diminta agar membuat roadmap terkait dengan Pengelolaan Risiko Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero); GCG Risk Management Division and asked to create a roadmap associated with Risk Management company PT Pos Indonesia ( Persero ) ;

2.

proses identifikasi risiko perusahaan secara keseluruhan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2013 (bulan Desember 2013). Rencana pelaksanaan identifikasi risiko diharapkan dapat dilaporkan kepada Komite, prosesnya dimulai dari objektif corporate, serta diharapkan juga ada pemisahan antara risiko operasional dengan non operasional. the company’s overall risk identification can be completed until the end of 2013 ( December 2013) . Plan for the implementation of risk identification is expected to be reported to the Committee , the process starts from the corporate objective , and is expected also no separation between operational and non operational risk .

3.

Acuan dasar yang digunakan dalam proses identifikasi risiko diharapkan berdasarkan pada tujuan perusahaan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tertera dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Baselines used in the risk identification process is expected based on the objectives of the company for 5 ( five ) years as stated in the Company’s Long-Term Plan ( RJPP ) .

4.

Divisi MR & GCG disarankan untuk mengadakan workshop bagi SVP dan VP di PT Pos Indonesia (Persero) tentang manajemen risiko yang diberikan oleh narasumber yang berkompeten di bidang Manajemen risiko tersebut. Division of MR and GCG are advised to conduct a workshop for SVP and VP of PT Pos Indonesia ( Persero ) on risk management given by speakers who are competent in the field of risk management .

5.

Proses pengadaan Konsultan agar dapat diteruskan dan diharapkan workshop bagi para SVP & VP telah dilakukan sebelum pengadaan ulang konsultan manajemen risiko. Consultant procurement process is expected to be forwarded and workshops for the SVP & VP has been done before re procurement risk management consultant .


No 2.

Program Kerja Work Program Reviu atas Penyusunan, Impelementasi dan Monitoring Investasi di PT. Pos Indonesia (Persero) Review for the Preparation, Implementation and Monitoring Investment in PT. Pos Indonesia (Persero)

Pelaksanaan Usulan Debt to Equity Swap (DES) PT BWN Proposed Debt to Equity Swap ( DES ) PT BWN 1.

Komite meminta hasil audit yang dilakukan oleh BPK terkait dengan PT Bhakti Wasantara Net dan minta dipertemukan dengan konsultan E&Y untuk berdiskusi terkait kajiannya terhadap PT Bhakti Wasantara Net tersebut. The Committee requests the results of an audit conducted by the CPC associated with PT Bhakti Wasantara Net and asked to meet with the consultant E & Y to discuss studies related to PT Bhakti Wasantara the Net .

2.

PT Pos Indonesia diminta untuk menyampaikan kembali rencana kerja rinci dan prospek ke depan seandainya DES dilaksanakan. PT Pos Indonesia was asked to submit a detailed work plan and return prospects ahead if DES implemented .

3.

Beberapa isu yg diminta untuk di sampaikan adalah Laporan Valuation nilai dari PT BWN. Dengan adanya valuation memungkinkan PT BWN untuk dapat ditawarkan ke mitra strategis dalam rangka konsolidasi BUMN. Misalnya dengan melibatkan PT Telkom sebagai mitra strategis. Some issues that are required to convey is the value of PT Valuation Report BWN . With the valuation allow PT BWN to be offered to a strategic partner in order to consolidate SOEs . For example, by involving PT Telkom as a strategic partner .

4.

Perlu dilakukan kajian Business plan PT BWN jika menggunakan Debt to Equity Swap dan jika tidak menggunakan Debt to Equity swap. Laporan business plan ini seyogyanya turut memasukkan analisis prospek bisnis tersebut, beserta asumsi-asumsi yang dipakai. Necessary to study business plan PT BWN if using Debt to Equity Swap and when not to use debt to equity swap . Report this business plan should also include an analysis of the prospects of the business, along with the assumptions used .

5.

Perlu disampaikan alternatif product development dari klien selain PT Pos Indonesia (Persero). It should be submitted alternative product development of the client in addition to PT Pos Indonesia ( Persero ) .

6.

Perlu disampaikan rencana Pengembangan SDM PT BWN dengan lebih mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, untuk meminimisasi atau menghilangkan, peran pihak SDM eksternal. Plans need to be submitted to the Human Resources Development PT BWN emphasizes competence and professionalism , to minimize , or eliminate , the role of external human resources .

7.

Harus dipastikan masalah license yang selama ini digunakan oleh PT BWN. It must be ensured that the license issue has been used by PT BWN .

9.

Hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen untuk PT BWN adalah komitmen PT Pos Indonesia (Persero) terhadap bisnisnya sehingga benar-benar fair cash flow jangan jadi additional cost. Things that need to be considered by management to PT BWN is the commitment of PT Pos Indonesia ( Persero ) to the business so it’s really fair cash flow should not be an additional cost.

10.

Selama ini 51% di inject terus oleh PT Pos Indonesia (Persero), sedangkan untuk yang 49% mitra tidak ikut inject, jadi hal itu tidak fair untuk PT Pos Indonesia (Persero) karena mitra tidak aktif. So far, 51 % injected continuously by PT Pos Indonesia ( Persero ) , while for the 49 % partner does not participate inject , so it is not fair to PT Pos Indonesia ( Persero ) as partners inactivity.

11.

Perlu dibuatkan rencana pengkajian dengan 2 (dua) skenario yaitu concern going on dan likuidasi. Assessment plans need to be made with two (2 ) scenarios that concern and liquidation going on .

8.

Kantor Pos Lubuksikaaping Lubuksikaaping Post Office

Perlu dikaji bussiness plan PT BWN ke depan alignment dengan rencana PT Pos Indonesia (Persero) supaya risiko-risiko yang akan dihadapi bisa di kurangi. Needs to be studied bussiness plan ahead PT BWN alignment with the plan of PT Pos Indonesia ( Persero ) that the risks to be faced can be reduced .



225

2013


No


Pelaksanaan JV Bank Pos-Mandiri-Taspen: JV-Post Bank Mandiri-TASPEN: Terkait dengan usulan membentuk JV Bank maka Manajemen diminta untuk: Associated with the proposal to form a JV Bank Management then asked to: 1. Menyampaikan hasil due diligence yang menyangkut aspek hukum dan keuangan. Present the results of due diligence concerning the legal and financial aspects .

Perlu dikaji beberapa alternatif pembiayaan seperti mempertimbangkan pembayaran kepemilikan atas JV Bank dengan cara amortisasi, dan bukan cash. Dana cash yang tersedia dapat dijadikan cadangan dana untuk keperluan injeksi modal JV Bank jika diperlukan suatu saat nanti atau dapat digunakan untuk kegiatan investasi lainnya. It should be assessed considering several financing alternatives such as ownership of the JV Bank payment by way of amortization , and not cash . Available cash funds can be used as a reserve fund for the purpose of capital injection JV Bank if needed one day or can be used for other investing activities . 2.

3.

Membuat perhitungan biaya sewa dengan adjustment 20 tahun untuk amortisasi sewa tempat selama 20 tahun. Making calculations rental costs with adjustment for amortization of 20 years rent for 20 years . 4.

Dalam hal ini PT Pos Indonesia (Persero) adalah pihak yang memiliki bargaining power yang lebih tinggi sehingga selayaknya Term sheet harus mencerminkan privileges yang menjadi hak PT Pos Indonesia (Persero). Dalam hal ini termasuk biaya sewa yang kompetitif dibandingkan dengan industri sejenis dan fee yang optimum sesuai dengan market price. Selain itu perbankan dan lembaga keuangan lain yang telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) sebelumnya dapat dipertahankan sebagai diversifikasi pemasukan jasa keuangan dari PT Pos Indonesia (Persero). In this case PT Pos Indonesia ( Persero ) is a party that has a higher bargaining power so that the proper term sheet should reflect that privileges the rights of PT Pos Indonesia ( Persero ) . This includes the cost of renting a competitive compared to similar industries and optimum fee according to the market price . Besides banks and other financial institutions that have cooperated with PT Pos Indonesia ( Persero ) earlier can be maintained as a diversified financial services income of PT Pos Indonesia ( Persero ) . 5.

Dengan demikian, JV Bank dapat menempati annex building yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero) sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat menempati main building dari PT Pos Indonesia (Persero). Thus , JV Bank may occupy the annex building which is owned by PT Pos Indonesia ( Persero ) , while banks and other financial institutions can occupy the main building of PT Pos Indonesia ( Persero ) . 6. 7.

Seandainya dalam masa yang akan datang juga diperkirakan akan bergerak di bisnis micro financing maka sebaiknya ada feasibility study yang mendetail dan memasukan unsur profil risiko produk layanan tersebut. If in the future is also expected to be engaged in the business of micro -financing then there should be a detailed feasibility study and incorporate elements of the service product risk profile.

7. Perlu dibuat studi kelayakan atas produk-produk yang akan ditawarkan. It needs to make a feasibility study for the products that will be offered. 8.

Perlu perhitungan kapitalisasi biaya sewa dari outlet yang ditetapkan. Anggota Komite akan mengkonfirmasi ke Bank Indonesia mengenai pengenaan biaya sewa sebagai kapitalisasi pembelian. Need capitalization calculation of rental charges specified outlets . Committee members will confirm to the Bank Indonesia regarding the imposition of costs as capitalized lease purchase. 9.

Perlu perhitungan proyeksi penambahan dana untuk mengindari pengikisan/di ilusi yang semakin hari semakin habis dengan berbagai skenario yang ada. Projection calculations need additional funds to avoid erosion / in the illusion that is increasingly depleted with various scenarios. 10.

Perlu pengkajian risiko hukum terkait risiko penyidikan KPPU, regulasi ASN, dan regulasi BPJS. Need legal risks associated risk assessment the Commission’s investigation , ASN regulation , and regulation BPJS . Perlu ditegaskan terlebih dahulu komitmen Mandiri dan Taspen jika perolehan dana murah tidak tercapai sehingga diperlukan tambahan penempatan dana channelling dan penempatan dana talangan dari Mandiri dan Taspen. Jika hal ini ditempuh harus disepakati spread interest maksimum yang disepakati. It should be confirmed beforehand Independent and TASPEN commitment to raise cheap if not reached that required additional placement and placement of channeling funds from the bailouts and TASPEN Independent . If it is taken to be agreed upon agreed maximum interest spreads . 11.

2013

226




No


Pelaksanaan 12.

Perlu perhitungan skenario jika Bank JV melakukan subdebt, maka beban biaya yang ditimbulkan harus disimulasikan karena akan mengurangi perolehan. Calculations need scenario if the Bank did subdebt JV , then the costs incurred to be simulated because it will reduce the acquisition .

13.

Harus dimantapkan terlebih dahulu persentase fee setelah ada perhitungan yang di atas disepakati maka keputusan pembelian bisa dilakukan. Must be established in advance after calculating the fee percentage above the agreed purchase decision can be made .

14. 15.

Perlu dibuat satu simulasi tambahan perhitungan valuasi dengan metode DCF. It needs to make an additional simulation calculations with methods DCF valuation .

16.

Pegawai Pos yang akan ditempatkan di Bank JV (sebagai komisaris) tidak boleh menerima dan memakai fasilitas dari Bank JV, namun biaya dibebankan ke holding dan fasilitas yang diterima hanya berupa tantiem. Postal employee will be placed on the JV Bank ( as commissioner ) may not accept and use the facilities of the Bank JV , but the cost is charged to the holding facility and received just a bonus.

17.

Pemilihan komisaris yang mewakili PT Pos Indonesia (Persero) di Bank JV harus dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero). Election commissioner representing PT Pos Indonesia ( Persero ) in Bank JV must be confirmed and approved by the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia ( Persero ) .

15.

Selain itu, perlu dibuat KPI dari pencapaian bank dan juga perhitungan EVA sebagai alat ukur keberhasilan yang telah dicapai. In addition, the KPI should be made of the achievement of banks and also the calculation of EVA as a measure of success that has been achieved .

Usulan pendirian anak perusahaan properti Proposed establishment of a subsidiary property 1.

kajian atas usulan pendirian anak perusahaan properti agar disikronkan antara usulan project dengan kajian pendirian anak perusahaan serta konsolidasian dengan induk. review of the proposed establishment of a subsidiary in order disikronkan property between the proposed project to study the establishment of subsidiaries and consolidated with the parent.

2.

Financial project dari 2 (dua) hotel tersebut agar dikonsolidasikan menjadi financial project dari anak perusahaan dan hal ini juga yang diminta oleh pihak Kementerian BUMN. Financial project of 2 ( two ) of the hotel in order to be consolidated into the financial projects of the subsidiaries and it is also required by the Ministry of SOEs.

3.

Bisnis model anak perusahaan untuk presentase yang akan diberikan kepada mitra (PT XYZ) agar dilakukan benchmark ke PT Swadarma (anak usaha Dana Pensiun BNI) dan PT Binakarsa (anak usaha Dana Pensiun BI) untuk dipelajari kelebihan dan kekurangan dari besaran prosentase yang diberikan. Business models for the percentage of the subsidiary will be given to partners ( XYZ ) to do benchmarks to PT Swadarma ( a subsidiary of pension fund BNI ) and PT Binakarsa ( a subsidiary of Bank Pension Fund ) to study the advantages and disadvantages of a percentage scale given.

4.

Agar dipersiapkan daftar aset yang akan dikelola beserta prospek pengembangan aset sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. To be prepared a list of assets to be managed along with the prospects for the development of assets in accordance with the conditions in each region.

5.

Agar SDM dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang memadai serta jika memungkinkan agar merekrut dari eksternal. To be prepared in accordance with the requirements of human resources and adequate qualification and if possible in order to recruit externally.

6.

Setiap wilayah strategis agar disiapkan potensi pengembangan ekonomi daerah yang ada kaitannya dengan pengembangan bisnis properti. Each strategic area in order to put economic development potential of the area in connection with property development .

7.

Agar dilakukan perbaikan perhitungan proyeksi keuangan terutama financial Planning dengan skenario 35% equity, 65% loan, 50% equity, 50% loan dan equity 100%. To improvement of financial projections , especially financial calculations Planning with 35 % equity scenario , 65 % loan , 50 % equity , 50 % loans and 100% equity .

8.

Hasil perbaikan proyeksi keuangan dari studi kelayakan anak perusahaan disepakati dibahas pada tanggal 9 Desember 2013. Results improved financial projections of the feasibility study discussed subsidiaries agreed on December 9, 2013.



227

2013


No


Pelaksanaan PT Pos Logistik PT Pos Logistics 1.

Kajian atas PT Pos Logistik Indonesia ini agar disinkronkan dengan RJPP sehingga menunggu RJPP difinalkan. A study of PT Pos Indonesia Logistics is so synchronized with RJPP so wait RJPP finalized.

2.

Hasil meeting dengan Manajemen bulan lalu disampaikan bahwa belum ada hasil kajian yang mendetail atas rencana pengembangan PT Pos Logistik Indonesia. Untuk itu, Manajemen diminta agar kajian atas rencana pengembangan PT Pos Logistik harus dapat dibuatkan secara jelas dan mendetail. The results of the meeting with management last month submitted that there has been no detailed study results on the proposed development of PT Pos Indonesia Logistics. To that end, management requested that a review of the development plan of PT Pos Logistics must be made clearly and in detail.

3.

Tanggapan Manajemen saat ini PT Pos Logistik sedang menyusun RJP, jadi nanti pada saat pembahasan RJP akan lebih ditekankan lagi. Management Response is currently working on a PT Pos Logistics CPR, so later during the discussion of CPR will be emphasized.

BOT Denpasar Junction 1.

Diminta kepada Manajemen agar melengkapi analisis perhitungan yang sudah dibuat dengan 3 skenario yaitu minimum, average dan maksimum. Dari ketiganya di negosiasikan kembali mana yang paling baik sehingga ini cukup fair. Management requested in order to complete the analysis of the calculations that have been made with three scenarios , namely the minimum , average and maximum . Of the three in the back where the most negotiated better so this is quite fair .

2.

Sebaiknya dilakukan perhitungan ulang/rekonstruksi dari awal dimana perhitungan revenue sharing tidak memasukan nilai penyusutan. Should be re-calculation / reconstruction of the initial revenue sharing where the calculation does not include the value of depreciation .

3.

Untuk dijadikan pertimbangan adalah modal awal yang diterima PT Pos Indonesia (Persero) dari PT EJA sama dengan total sharing minimum kewajibannya selama 30 tahun. To be taken into consideration is the initial capital received by PT Pos Indonesia ( Persero ) PT EJA equal to the total minimum sharing obligations for 30 years .

4.

NPV & IRR awal tidak dirubah sebagai dasar perhitungan. NPV & IRR is not changed as the initial basis for calculation .

6.

Diminta kepada Manajemen agar melengkapi analisis perhitungan yang sudah dibuat dengan 3 skenario yaitu minimum, average dan maksimum. Dari ketiganya di negosiasikan kembali mana yang paling baik sehingga ini cukup fair. Management requested in order to complete the analysis of the calculations that have been made with three scenarios , namely the minimum , average and maximum . Of the three in the back where the most negotiated better so this is quite fair .

7.

Sebaiknya dilakukan perhitungan ulang/rekonstruksi dari awal dimana perhitungan revenue sharing tidak memasukan nilai penyusutan. Should be re-calculation / reconstruction of the initial revenue sharing where the calculation does not include the value of depreciation .

8.

Untuk dijadikan pertimbangan adalah modal awal yang diterima PT Pos Indonesia (Persero) dari PT EJA sama dengan total sharing minimum kewajibannya selama 30 tahun. To be taken into consideration is the initial capital received by PT Pos Indonesia ( Persero ) PT EJA equal to the total minimum sharing obligations for 30 years .

9.

NPV & IRR awal tidak dirubah sebagai dasar perhitungan. NPV & IRR is not changed as the initial basis for calculation .

10.


5.

2013


Komite mengharapkan agar pengajuan usulan investasi yang direncanakan harus melalui beberapa proses pengkajian sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Tim Assessment GCG dari BPKP Jabar pada Exit Meeting assessment GCG tahun 2012 bahwa proses pengajuan investasi harus dilengkapi dengan minimal dua kajian yaitu kajian legal dan kajian bisnis. Komite mengharapkan agar bagan proses pengajuan investasi (sebagaimana terlampir) yang sudah ada dari Divisi Investasi dibuatkan dalam bentuk Keputusan Direksi (KD) sebagai pedoman kedepan dalam pengajuan investasi. The Committee expects that the planned investment proposal must go through several directives assessment process as presented by GCG Assessment Team of BPK Jabar at Exit Meeting GCG assessment in 2012 that the process of filing the investment must be equipped with at least two studies are of legal studies and business studies . The Committee expects that the investment chart submission process ( as attached ) that have been there from the Division of Investment Decisions made in the shape of Directors ( KD ) as a guide to future investment in the filing .

228




No 3.

Program Kerja Work Program Reviu atas Rencana Jangka Panjang dan RKAP PT. Pos Indonesia (Persero)

Pelaksanaan RJPP RJPP 1.

Roll out dahulu nanti direview jika masih ada yang perlu dipertajam seperti pada bagian properti, PT BWN, serta PT Pos Logistik. Yang menjadi fokus saat ini adalah untuk kepentingan penyusunan RKA tahun 2014. Roll out first later be reviewed if there are needs to be sharpened as on the property, PT BWN, and PT Pos Logistics. The focus now is for the benefit of drafting RKA 2014.

2.

RJPP diharapkan basis dasarnya menggunakan prognosa terbaru tahun 2013. Selanjutnya diharapkan RJP tersebut direview bersama terlebih dahulu oleh tim investasi di internal Manajemen yang sudah dibentuk. Jika RJP tersebut telah dipahami dan disetujui oleh Manajemen dan Direksi yang baru maka silahkan disampaikan dan dibahas bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. RJPP expected prognosis basically uses the latest base year 2013. Then expected to be reviewed with the CPR first by the internal investment management team that has been formed. If CPR has been understood and approved by the new Board of Management and then simply presented and discussed along with the Business Risk Management Oversight Committee and Investment.

3.

Pembentukan Komite Investasi sudah disetujui oleh Direksi dan SK-nya sudah ditandatangani oleh Direktur Utama. Laporan lengkap tentang Komite Investasi ini akan segera disampaikan kepada Dewan Komisaris. Establishment of the Investment Committee of the Board of Directors and approved by his decree has been signed by the Director. A full report on the Investment Committee will be submitted to the Board of Commissioners.

RKAP RKAP Budget Review RKAP 2013 sudah dibahas dan disepakati oleh Manajemen bahwa rencana investasi ke JV Bank Pos-Mandiri-Taspen sebesar Rp180 M, investasi ke anak perusahaan PT Pos Logistik sebesar Rp350 M dan pembentukan anak perusahaan properti sebesar Rp50 M akan ditunda dan tidak dilaksanakan pada tahun 2013. Total rencana investasi yang baru sebesar Rp324 M. Untuk usulan Budget Review RKAP 2013 ini akan segera disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan dimintakan persetujuan mengingat deadline yang diberikan oleh pihak Kementerian BUMN s.d akhir September 2013 sudah selesai. CBP Budget Review 2013 has been discussed and agreed by the management that the investment plan to JV-Post Bank Mandiri amounting to Rp180 M-TASPEN, investment subsidiary of PT Pos Logistics at 350 M and the establishment of a subsidiary amounting to Rp50 M property will be delayed and not implemented in , 2013. Total new investment plan amounting to Rp324 M. for the proposed 2013 Budget Review CBP will soon be submitted to the Board for discussion and requested approval given deadlines given by the Ministry of Enterprise until the end of September 2013 has been completed.

Penjelasan Mengenai Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Explanation Regarding Charter of Business Risk Management Oversight and Investment Committee

Dalam melaksanakan tugasnya, KPMRUI telah diperlengkapi dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada bulan Februari 2012. Piagam ini berisi Latar Belakang Dibentuknya Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Keanggotaan, Masa Jabatan, Tugas Wewenang dan Kewajiban, Program Kerja Tahunan, Pelaksanaan Program Kerja Tahunan, Rapat, Pelaporan, Tindak Lanjut Rekomendasi.

In carrying out its work, KPMRUI has been equipped with the Monitoring Committee risk management Charter business and investments authorized by the Board of Commissioners in February 2012. The Charter contains a Background to the formation of the Committee Monitoring risk management efforts and investments, the vision, mission and objectives, organizational structure, membership, term of Office, duties and obligations of the Authority, the annual work programme, the implementation of the annual work programme, meetings, reporting, follow-up recommendations.



229

2013


Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi Profile of Business Risk Management Oversight and Investment Committee

Nama

Kewarganegaraan


Alamat Personal Jenis Kelamin Telepon

Name

Riko Hendrawan

Nationality


Place/Born

Tangerang / 26 April 1975

Jl. Mustang No. 2 RT. 003/02, Kel. Neglasari, Tangerang 15129

Personal Addres Gender

Laki-laki

Phone

0818-02277799

E-Mail

E-Mail

[email protected]

Nama

Kewarganegaraan

Rofikoh Rokhim


Name Nationality


Klaten / 12 Februari 1971

Place/Born

E-Mail

[email protected]

E-Mail

Jenis Kelamin Telepon

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang berjumlah 7 orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 6 orang lainnya sebagai Direktur Bidang. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa Jabatan 5 Tahun. Pengangkatan Direksi melalui mekanisme penilaian kepatutan dan kelayakan yang pada waktu pengangkatannya berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/ MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar Perseroan. Susunan Direksi beserta masa jabatan selengkapnya sebagai berikut:

2013



Phone

081114115

Dewan Direksi

230

Gender

Perempuan

Board of Directors Company shall be managed and led by the Board of Directors with the total of 7 people, one of whom was appointed as President Director and 6 others as Field Director. Directors are appointed and dismissed by the Shareholders General Meeting for 5 years. Appointment of the Board of Directors through the mechanism of the fit and proper assessment was based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04 / MBU/2009 on Requirements and Procedure of Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of SOEs and the Articles of Association of the Corporate. The Board of Directors and their tenure will be explain in the table as follows:


Nama

Jabatan

Masa Jabatan

Name

Position

Tenure

I Ketut Mardjana

Direktur Utama / President Director

4 tahun / 4Year

Tavip Parawansa

Direktur Keuangan / Finance Director

2 tahun / 2Year

Sukatmo Padmosukarso Setyo Riyanto Ismanto

Budi Setiawan Entis Sutisna

Wakil Direktur / Deputy Director

4 tahun / 4Year

Direktur Ritel dan Properti / Retail and Property Director

4 tahun / 4Year

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan / Technology and Financial Services Director

2 tahun / 2Year

Direktur Operasi Surat Pos dan Logistik / Mail and Parcel Director

Direktur SDM dan Umum / Human Resources and General Affairs Director

4 tahun / 4Year 4 tahun / 4Year

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

The Appointment and Dismissal of Directors

1. Proses Pengangkatan Direksi Pengangkatan Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik melalui serangkaian tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi. Pengujian dilakukan dengan cara tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional yang disebut Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK). 2. Proses Pemberhentian Direksi Pada dasarnya masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun demikian RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya yaitu: a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen ; b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;

1.

The Process Of Appointment Of Directors The appointment of the Board of Directors is carried out based on the principles of professionalism and good corporate governance through a series of tests the tests in order to select the best candidates to occupy the position as a member of the Board of Directors. Testing is done in a certain way and by using yardsticks that’s clear and exhaustive testing, the system was transparent and professionally called the test of eligibility and Appropriateness (UKK). 2. The Dismissal Of The Board Of Directors Basically the term of members of the Board of Directors set 5 (five) years and may be reappointed for one (1) term. However, the GMS are able to dismiss the members of the Board of Directors at any time by mentioning the reason is as follows: a. Unable to meet its obligations agreed upon in the contract management; b. Unable to carry out his duties properly;



231

2013


c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan Anggaran Dasar; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara ; e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. g. Mengundurkan diri. h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan

Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

The decision was taken after the dismissal in question was given a chance to defend themselves. Plan stops at any time a member notified to the concerned Board members verbally or in writing by the shareholders.

Independensi Direksi

The Independence Of The Board Of Directors

Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis kurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Within the members of the Board of Directors and between the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, it should not have family relationships to the third degree, both vertical and horizantal, including relationships caused by marriage.

Nama Name

Hubungan Keluarga dengan

Hubungan Keuangan dengan



Komisaris

Direksi

Pemegang Saham

Komisaris

Direksi

Pemegang Saham

Commissioner

Director

Shareholders

Commissioner

Director

Shareholders

Budi Setiawan

x

x

x

x

x

x

Ismanto

x

x

x

x

x

x

Tavip Parawansa

x

Budhi Setyawan

x

Setyo Riyanto

x

Entis Sutisna

x

x x x x

Keterangan/ Information: • (v) Ada hubungan / Relationship • (x) Tidak ada hubungan / No Relationship

2013

c. Not implementing the provisions of the legislation and/or the provisions of the articles of Association; d. Engage in actions that hurt the company and/or the State; e. Take any action that violates ethics and/ or propriety that ought to be respected as a member of the Board of Directors of State-owned enterprises. f. Found guilty by a court decision that has the force of law. g. Resigned. h. Other reasons judged appropriate by the general meeting of shareholders for the company’s interests and goals

232



x x x x

x x x x

x x x x

x x x x


Pedoman Kerja Direksi

Board Manual

Untuk kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ perseroan, kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing-masing organ perseroan agar sejalan dengan Prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik maka Perseroan telah menyusun pedoman berupa Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual). Pedoman ini disusun oleh Direksi dan Komisaris pada bulan Juni tahun 2011 yang berisikan: 1. Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi 2. Tugas dan wewenang Direksi 3. Hak dan Kewajiban Direksi 4. Uraian Tugas Direksi 5. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan 6. Penetapan Kebijakan Direksi 7. Rapat Direksi 8. Program Orientasi dan Pengembangan 9. Informasi Kepemilikan Saham Direksi dan Keluarga 10. Etika Jabatan 11. Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 12. Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi

For the clarity between the system and the structure of the company organ, authority, duties and working relationship of each organs of the company in line with the Coorporate’s Principles of Good Governance, the Corporate has established guidelines for Commissioners and Board of Directors (Board Manual). The guidelines were developed by the Board of Directors and Commissioners in June of 2011 which contains: 1. Composition and Distribution of Duties of Directors 2. Duties and authorities of the Board of Directors 3. Rights and Responsibilities of Directors 4. Directors’ Job Description 5. Delegation of Duties and Authority 6. Determination of Board of Directors’ Policy 7. Board of Directors 8. Orientation and Development Program 9. The Information of Directors and Family Shareholding 10. Ethics Position 11. Planning, Reporting and Evaluation 12. Relations between Employment Commissioners and Directors

Tugas Direksi

The Board of Directors’ Duties

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Directors in charge of running all the action relating to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the intent and objectives of the Company and represent the Company both within and outside court on all things and all events the limitation as limitation set out in legislation, Articles of Association and / or the resolution of the GMS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan, mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang - undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip professionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta

In performing its duties, the Board of Directors shall devote energy, thought, attention, and full devotion to duty, obligations and the achievement of objectives of the Company, comply with the Articles of Association of the Company and legislation and mandatory implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability and fairness. in addition to that



233

2013


kewajaran. Di samping itu setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan undangundang yang berlaku. Kewenangan Direksi 1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. 2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan. 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan. 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

2013

234



each member of the Board of Directors shall in good faith full responsibility and duty for the benefit of the Company and the heed to the laws in force. Authority of theBoard of Directors 1. Establish policies for managing corporate. 2.

3.

Arrange a devolution of authority of the Board of Directors to a person or members of the Board of Directors to take decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Corporate inside and outside the court. Organize the devolution of authority to one or more employees of the corporate either individually or jointly to represent the corporate inside and outside the court.

4.

Set the terms of employment of the Corporate including remuneration, pension or retirement benefits and other income for the workers of the Corporate based on the legislation in force, the provisions of the determination of salary, pension or retirement benefits and other income for workers who exceed the obligations set by the legislation, must receive prior approval from the Shareholder General Meeting.

5.

Appoint and dismiss employees of the Corporate based on law and regulations in force.

6.

Appoint and dismiss the corporate secretary.

7.

Do all acts and other actions regarding the management and ownership of the Corporate’s assets, bind the corportae with other parties and or other parties to the corportae and represent the Company inside and outside the court on all things and all events, with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and or the decision of the Shareholder General Meeting.


Kewajiban Direksi 1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usahanya. 2. Menyiapkan pada waktunya rencana jangka Panjang Perseroan, rencana Kerja dan Anggaran perusahaan dan perubahannya serta menyampaikan Kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. 3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka panjang Perseroan dan rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan. 4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. 5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undangundang tentang Dokumen Peseroan. 6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. 7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Kepada RUPS untuk disetujuidan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus bukuan piutang. 8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. 9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan.

Obligations of the Board of Directors 1. Seek and guarantee the implementation of the Corporate’s business and activities in accordance with the purpose, objectives and business activities. 2. Prepare Long-term plans of the Corporate, Work plan and budget, and amendments and deliver it to the Board of Commissioners and Shareholders to get approval of Shareholder General Meeting. 3. Provide an explanation to the Shareholder General Meeting regarding the Corporate’s long-term plan, work plan, and the Articles of Association. 4. Make Shareholder Register, Special Register, treatise of Shareholder General Meeting, and treatise of the Board of Directors meeting. 5. Make the Annual Report of the Corporate as a form of accountability of the board, as well as financial documents referred to the laws on Corporate Documents. 6. Compile financial reports based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountant to be audited. 7. Deliver the Annual Report including Financial Statements to the Shareholder General Meeting to get approval, as well as a report on the rights of the Corporate which are not recorded in the books, as a result of writing off credit. 8. Provide an explanation to the Shareholder General Meeting regarding the Annual Report. 9. Deliver the balance Sheet and Income Statement that has been approved by the Shareholders General Meeting to the Minister who is in charge of law and human rights in accordance with the provisions of the legislation. 10. Submit reports of the changes in composition of Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister who is in charge of Law and Human Rights. 11. Maintain the register of Shareholders, the Special Register, treatise of Shareholder General Meeting, treatise of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, Annual Reports and Financial Statement of the corporate.



235

2013

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report 12. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen Keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya. 13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntasi keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, peniympanan dan pengawasan. 14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan /atau Pemegang Saham. 15. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. 16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. 17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan. 18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundangundangan.

12. S tore the register of Shareholders, the Special Register, treatise of Shareholder General Meeting, treatise of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, Annual Reports and Financial Statement of the corporate and other corporate’s documents. 13. Construct an accounting system based on the financial accounting standards and internal control principles, especially the function of the management, recording, storing and monitoring. 14. Provide periodic reports in the manner and time in accordance with the regulations and other reports whenever requested by the Board of Commissioners and / or the Shareholders. 15. S et up a company’s organizational structure completed with the details and job descriptions. 16. P rovide an overview of everything that is stated or requested by the Board of Commissioners and the Shareholders. 17. P repare and establish the Corporate’s organizational blueprint. onduct other obligations in accordance 18. C with the provisions stipulated in Articles of Association and approved by the Shareholder General Meeting based on legislation.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Direksi meliputi evaluasi (review) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas halhal khusus yang memerlukan persetujuan Direksi serta permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen.

Routine agenda discussed in the Meeting of the Board of Directors includes the evaluation (review) of monthly performance and the quarterly report, monitoring and evaluation of follow-up problems, and discussion on specific issues that require the approval of the Board of Directors as well as the actual problems that need to get clarification from management.

Presentase Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi Tahun 2013 Percentage of Attendance of Directors at Board of Directors Meeting in 2013

No

Nama Name

Jumlah Radir yg Diikuti Total Meeting

Hadir Attend

Tidak Hadir No Attend

Presentase Percentage

1

Budi Setiawan

40

37

3

92,5%

3

Ismanto

40

34

6

85%

2

Setyo Riyanto

4 5

7

2013

80%

40

0

100%

Budhi Setyawan

3

3

0

100%

0

100%

Sukatmo Padmosukarso

236

8

40

I Ketut Mardjana

8

32

Entis Sutisna

Tavip Parawansa

6

40



40 18

18

34 15

18

6

3

85%

83%

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Keputusan Direksi

Decision of theBoard of Directors

Pada dasarnya segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi yang kemudian dibuatkan Risalah Rapat Direksi. Namun demikian Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Adapun keputusan yang diambil di luar rapat Direksi dan disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang bersifat strategis diantaranya adalah sebagai berikut:

Basically, all the decisions taken in the Board of Directors Meeting will be noted in meeting treatise. However, decisions can also be taken outside the meeting as long as all of the Board of Directors agreed on the manner and the matter that are decided. As for the decisions taken outside meetings of the Board of Directors and approved by all members of the Board of Directors of the strategic nature of which is as follows:

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011 (yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002) hal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator). RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2013 menetapkan aturan mengenai sistem penilaian bagi Direksi baik kolegial maupun Individual yang tertuang dalam Kontrak Manajemen sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan. Adapun Pencapaian KPI sebagaimana termuat dalam Laporan Reviu Atas Laporan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2013 oleh Akuntan Independen Kosasih & Rekan adalah sebagai berikut:

Performance Evaluation of the Board of Directors Overall performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors are assessed by Shareholders through the mechanism of Shareholder General Meeting. In accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: PER-01/MBU/2011 date August 1, 2011 (which is a refinement of the Ministerial Decree No.:KEP-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002) on the Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises, The Shareholder General Meeting must establish Key Performance Indicators (Key Performance Indicator). The Shareholder General Meeting on the ratification of the Work Plan and Budget 2013 dated May 21, 2014 set the rules of the assessment system for Directors both collegially and individually and set out in the Management Contract as a benchmark in evaluating the success rate. The achievement of KPI as contained in the Review of the Key Performance Indicator (KPI) Report 2013 by the Independent Accountants Gani Sigiro & Handayani.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Remuneration Procedure

Penentuan Penghasilan Direksi berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per- 07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN. Gaji Direksi ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Income determination of the Board of Directors based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-07/MBU/2010 On Guidelines of Income Determination for Directors, the Board of Commissioners, and the Board of Trustees of SOEs. Directors’ salaries are set based on the following formula:

Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan Salary = Basic Salary x Industrial Adjustment Factor x Inflation Adjustment Factor x Position Factor Laporan Tahunan Annual Report


237

2013


2013

Perseroan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mengalami peningkatan kinerja. Penghasilan Direksi tahun 2012 termasuk Tantiem atas Kinerja Perseroan tahun buku 2012 dan besarnya Faktor Penyesuaian Industri (FPI) ditetapkan oleh Pemegang Saham secara tersendiri di luar RUPS berdasarkan hasil pembahasan Tim Ad Hoc Kementerian BUMN tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) yang kemudian ditegaskan melalui Surat Keputusan Direksi tentang Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Direksi PT Pos Indonesia (Persero) menetapkan Remunerasi Direksi.

Basic Salary x Industrial Salary = Adjustment Factor x Inflation Adjustment Factor x Position Factor The corporate can provide a performance bonus to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners, if the corporate experienced performance improvement. Directors’ revenue in 2013 including the Performance Bonus in 2013 and the amount of Industries Adjustment Factor is determined by the Shareholders outside the Shareholder General Meeting. It is based on the discussion result of Ad Hoc team of Ministry of SOEs on Remuneration of Directors and Board of Commissioners / Board of Trustees and then confirmed by the Decree of the Board on Payroll, Benefits and Other Facilities for the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero).

Renumerasi, Tunjangan Dan Fasilitas Direksi

Remuneration, Allowances and Facilities

Gaji Direktur Utama tahun 2013 sebesar Rp 85.000.000,00 per bulan, gaji Wakil Direktur Utama 95%, Anggota Direksi 90%, Komisaris Utama 40% dan Anggota Dewan Komisaris 36% dari gaji Direktur Utama. Tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010. Gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris berlaku terhitung efektif sejak tanggal 1 Januari 2013. Tantiem diberikan untuk kinerja tahun buku 2012 sebesar Rp 3.600.000.000,00 (pajak ditanggung penerima). Komposisi besarnya tantiem adalah Direktur Utama 100%, Wakil Direktur Utama 95%, Anggota Direksi 90%, Komisaris Utama 40% dan Anggota Dewan Komisaris 36% dari Direktur Utama.

The Salary of President Director in 2012 of IDR85,000,000.00 per month, Vice President was 95%, Member of the Board of Directors was 90%, Chairman of Board of Commissioners was 40% and member of the board of the commissioner was 36% of the salary of the President Directors. Allowances and/or facilities provided to the Board of Directors and Board of Commissioners referred to the regulation of Minister of SOEs No: Per-07/MBU/2010 number dated December 27, 2010. Salary/honorarium and allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners was effective since January 1, 2013. Bonus was awarded for the performance in 2012 amounted to IDR3,600,000,000.00 (tax borne by the recipient). The composition of the bonus was as follows: the bonus of President Director was 100%, Vice President was 95%, Member of the Board of Directors was 90%, Chairman of Board of Commissioners was 40% and the member of board of commissioners was 36% of the President Director’s bonus.

Program Pengembangan Direksi

Board Development Program

Untuk meningkatkan kompetensi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan memfasilitasi pengembangan Direksi. Dalam kurun waktu tahun 2012, Direksi telah mengikuti berbabagi In House Training, pelatihan, seminar, workshop dan konferensi.

To improve the competencies related to the duties and responsibilities, the corporate facilitates the development of the Corporate’s Board of Directors. In the period of 2012, the Directors had followed many In-House Trainings, trainings, seminars, workshops and conferences.

238




Topik dan Fokus Isu Tahun 2013

Topic and Focus Issues 2013

Tantangan Perseroan ke depan adalah bagaimana mewujudkan fundamental yang kokoh di tengah arus turbulensi perubahan bisnis, regulasi, kompetensi dan teknologi. Fokus manajemen Perseroan di tahun 2013 adalah “MOVE-ON : Shaping a New Future” untuk menuju capaian di tahun 2017, yang dijabarkan sebagai berikut : • Tahun 2013-2014 perbaikan infrastruktur dan pendayagunaan business lanscape secara kokoh dan fundamental. • Pembangunan infrastruktur dan core business yang dikembangkan ke arah menjadi market leader di setiap bisnis dan produk yang dimasuki. • Pengembangan bisnis finansial memasuki babak baru dengan konsep dan manajemen bisnis dengan business lanscape baru. • Melalui corporate action diharapkan pertumbuhan aset perusahaan meningkat secara signifikan (un-organic growth).

Company Challenges ahead is how to realize a solid fundamentals in the midst of the current turbulent change of business, regulatory, and technological competence. The focus of the company’s management in 2013 is “MOVE-ON: Shaping a New Future” for there is nothing in the year 2017, which is outlined as follows:

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per - 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, sistem pengendalian intern perseroan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian intern dalam Perseroan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari: a. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; b. Filosofi dan gaya manajemen; c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.

Based on the regulation of Minister of SOEs Number: Per - 01 / Mbu/2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) On StateOwned Enterprises, the corporate’s internal control system include as follow:

•

•

•

•

2013-2014 infrastructure improvements and business utilization of lanscape firmly and fundamentally. Infrastructure development and core business developed in the direction of becoming market leader in every business and the products are entered. Financial business development entered a new chapter with the concept and business management with business new lanscape. Through corporate action expected growth of the company’s assets increased significantly (un-organic growth).

Internal Control

Pengendalian Internal

1.

Internal control in the Corporate is executed with discipline and structured, which consists of: • Integrity, ethical values and competence of employees; • Philosophy and management style; • How the Management carry out the responsibilities and authorities; • Organization and development of human Resources; • Attention and direction made by the Board of Directors.

2.

Assessment of business risk Management is a process for identifying, analyzing, assessing relevant risk management.



239

2013

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report 3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakantindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perseroan. 4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN. 5. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai penjabaran dari proses pengendalian internal ini, Perseroan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut: a. Penataan Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perseroan yang sebelumnya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan/ Penyesuaian Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero). Pengawasan efektifitas pengendalian b. internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Sekretaris Perseroan

Control Activities are the actions carried out in a process of controlling the activities of the Corporate at any level and units of the SOEs organizational structure, such as the authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of job performance, job descriptions, and security of the assets of the Company.

4.

Information and communication System is a process of preparing a report on the operational and Financial activities, and adherence and compliance with the provisions of laws and regulations of SOEs. Monitoring is the process of assessment on the quality of internal control systems, including internal audit function at every level and unit of state-owned enterprises in the organizational structure, so it can be implemented optimally.

5.

As the elaboration of the internal control process, the Corporate has conducted some of the following: a.

Structuring Organizational Structure Organizational Structure of the Company is previously guided by the Decree of the Board on Change/ adjustment of Organizational Structure of PT Pos Indonesia (Persero). b. Controlling the effectiveness of internal control by the Internal Audit Unit (IAU).

Corporate Secretary

Untuk memenuhi kewajiban Direksi dalam menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 1/MBU/2011, Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi tentang Mutasi dan Promosi Karyawan di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero). Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Tuwuh Widodo.

To fulfill the obligations of Directors in carrying out the function of corporate Secretary as mentioned in the Ministerial Regulation No. 1/MBU/2011, the Board of Directors appointed a Corporate Secretary by Decree of the Board of Directors on the Employee’s Mutation and Promotion in PT. Pos Indonesia (Persero). The corporate Secretary is chaired by Tuwuh Widodo.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Uraian Jabatan yang tercantum pada SK Direksi tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan (Job Description) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

In day-to-day duties, the Corporate Secretary refers to Job Description listed at directors’ decree on Organizational Structure and job description in PT Pos Indonesia (Persero).

Pedoman Kerja Sekretaris Perseroan

2013

3.

240



Working Guidelines of Corporate Secretary


Fungsi Sekretaris Perseroan

The functions of the Corporate Secretary

Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan adalah Pejabat Penghubung (Liaison Officer) yang membantu Direktur Utama dalam penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

The function and role of the Corporate secretary is the Liaison Officer who assists the President Director in the implementation of good corporate governance principles in particularly the principle of transparency, and provides the information required by the Board of Directors and Board of Commissioners / Board of Trustees as well as administers and stores corporate’s documents, including but not limited to List of Shareholders, the treatise and the Special Register of Directors Meeting, the Board of Commissioners meeting and the Shareholder General Meeting.

Tugas dan tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Dalam mewujudkan fungsi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memonitor persiapan acara rapat Direksi, Komisaris dan rapat koordinasi antar Direktorat serta rapat lain di lingkungan Kantor Pusat serta menyiapkan agenda dan notulen rapat. 2. Mengawasi pendistribusian surat masuk dan keluar dari pihak internal maupun eksternal. Mengawasi pengarsipan copy surat masuk dan keluar dari dan ke Direksi, copy suratsurat keputusan Direksi, dan dokumendokumen penting Perseroan seperti Anggaran Dasar/Akte Pendirian Perseroan, dan ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Korporasi: UU BUMN, Pemerintah, Keputusan Peraturan Kementerian BUMN, SK Pengangkatan Direksi dan Komisaris, Biodata Direksi dan Komisaris dll. 3. Memeriksa dan menyetujui permintaan surat/dokumen dari Bagian lain. 4. Menyusun pedoman internal pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa yang terkait dengan aspek hukum. 5. Memberikan rekomendasi kesesuaian aspek hukum calon rekanan untuk dimasukkan dalam daftar rekanan perusahaan. 6. Memberikan rekomendasi aspek hukum semua Surat Perjanjian/Kontrak, MOU dan surat-surat berharga yang berhubungan dengan pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan.

In order to realize the functions mentioned above, the corporate secretary has duties and responsibilities as follows: 1. Monitor the preparations of Directors meetings, coordination meetings between the Commissioner and the Directorate as well as other meetings at HeadOffice and prepare the agenda and treatise of the meeting. 2. Oversee the distribution of incoming and outgoing mail from internal and external parties. Oversee the documentation of a copy of the entry and exit letter to and from the Board of Directors, a copy of Director’s decree, and other important documents such as the Company’s Articles of Association/ Articles of Corporate’s establishment, and the provisions of laws and regulation related to the Corporation: SOE Act, Government Regulations, decree of Ministry of SOE, decree of Appointment of Directors and Commissioners, CV of Directors and Commissioners etc. 3. Examine and approve the request letter / document from another section. 4. Formulate internal guidelines for contract procurement of goods / services related to the legal aspects. 5. Provide recommendation on the legal suitability of prospective partners to be included in the list of company’s partners. 6. Provide legal advice on all aspects of the Agreement / Contract, MOU and securities related to parties that bind themselves to the company.



241

2013


2013

Resolve the legal aspects of the IPO, the establishment of a subsidiary as well as cooperation with strategic partners (ISO, JOA, BOT, etc.) and build relationships with investors / strategic partners. Monitor the implementation of GCG. Prepare quarterly reports on the corporate compliance toward laws and regulations. M onitor the provision of information and provide information to the relevant parties based on their authority. M anage the implementation of corporate publications for internal and external parties. P repare materials to meet the needs of the Board of Directors for internal, external meeting, and protocol activities. M onitor the implementation of the protocol of the Corporate. anage activities Liaison Office (LO) in M Jakarta. D evelop guidelines on the procedures and methodology in the identification, measurement, management and monitoring / controlling risk. oordinate the identification process and C risk analysis, risk measurement and risk management systems formulation. rovide an opinion in terms of risk to the BOD P for any investment. I mplement the monitoring and evaluation of risk management for all business processes. M ake a report on the implementation of programs and activities of The Corporate secretary.

7. Menyelesaikan aspek legal IPO, pendirian anak perusahaan maupun kerjasama dengan mitra strategik (ISO, JOA, BOT, dll) dan membina hubungan dengan investor/mitra strategik. 8. Memonitor pelaksanaan GCG. 9. Menyiapkan laporan triwulan tentang kepatuhan korporasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan. 10. Memonitor penyediaan informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangan. 11. penyelenggaraan publikasi Mengelola korporasi untuk pihak internal maupun eksternal. 12. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Direksi dalam rangka pertemuan dengan pihak internal, eksternal maupun kegiatan protokoler. 13. Memonitor pelaksanaan kegiatan protokoler Perseroan. 14. Mengelola kegiatan Liaison Office (LO) Jakarta. 15. Menyusun pedoman tentang prosedur dan metodologi dalam identifikasi, pengukuran, pengelolaan dan pengawasan/pengendalian risiko. Mengkoordinasi proses identifikasi dan 16. analisis risiko, pengukuran risiko dan perumusan sistem pengelolaan risiko. 17. Memberikan opini dari segi risiko kepada BOD atas setiap investasi. 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko terhadap semua proses bisnis. 19. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Sekretaris Perusahaan

7.

Struktur Organisasi Sekretaris Perseroan

Organizational Structure of the Corporate Secretary

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi empat orang Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Sekretariat dan Protokoler, Kepala Urusan Humas, Kepala Urusan Manajemen Resiko, Legal, Kepatuhan dan Hubungan Investor, serta Kepala Urusan Rumah Tanggal.

Structurally, the Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors, headed by a Chief who supervises four Heads, they are Head of the Secretariat and Protocol Affairs, Head of Public Relations, Head of Risk Management, Legal, Compliance and Investor Relations, and Head of domestic affairs.

242



8. 9. 10.

11. 12.

13. 14. 15.

16.

17. 18. 19.


Sesuai SK Direksi Nomor 01-SKEP/05.D1/05.10/ I/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan (Job Description) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero), struktur Organsasi Bagian Sekretaris Perusahaan.

According to decree of Directors Number 01SKEP/05.D1/05.10 / I/2011 dated January 17, 2011 on Organizational Structure and Job Description in PT Pos Indonesia (Persero), the organizational structure of the secretary of Company:

Struktur Organisasi Perusahaan

Sekretaris

Organizational Structure of The Secretary of company

Formasi jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi diatas sebanyak 13 jabatan semuanya sudah terisi sesuai dengan ketentuan. Sesper membawahi 3 (tiga) Vice President, 9 (sembilan) Manager. Pengembangan Kompetensi Bagian Sekretaris Perusahaan Sesuai dengan kebutuhan perusahaan personel Bagian Sekretaris Perusahaan diberikan pendidikan dan pelatihan berupa kursus jabatan, in house training, seminar dan workshop yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam fungsinya sebagai personel Sekretaris Perusahaan.

Formations available in the organizational structure above are 13 positions that have been filled in accordance with the provisions. The secretary of company supervises three (3) Vice President, 9 (nine) Manager. The Development Of The Competence Of The Corporate Secretary According to the company’s personnel needs of The Corporate Secretary is given in the form of education and training courses, in house training, seminars and workshops are conducted on an ongoing basis to enhance the competence and capability in their functions as members of the Corporate Secretary.

Laporan Kegiatan

Activity Report

Dalam kaitan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan stakeholderss dan keterbukaan informasi yang telah dilakukan di tahun 2013 adalah: 1. RUPS sebanyak 2 kali 2. Rapat Direksi sebanyak 42 kali 3. Laporan Manajemen sebanyak 1 kali 4. Laporan Tahunan sebanyak 1 kali Selain kegiatan tersebut, Sekretaris Perseroan juga telah memfasilitasi pelaksanaan acaraacara.

Regarding to the functions and duties, the Secretary of the Company has conducted several activities related to stakeholders and information disclosure in 2013 such as:

Nama

Kewarganegaraan


Pendidikan

Tanggal Mulai Menjabat

Bagian

1. 2 (two) Shareholder General Meetings 2. 42 (fourty two) Board of Directors meetings 3. 1 (one) Management Report 4. 1 (one) Annual Report In addition to these activities, the Secretary of Company has also facilitated the implementation of events.

Profil Sekretaris Perusahaan Profile Corporate Secretary

Name

Tuwuh Widodo


Nationality

Sarjana Ekonomi Manajemen

Education

Place/Born

Tulungagung / 14 Januari 1963 08 September 2011

Date Of Taking Office



243

2013


Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Information and Data of Company

Penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum dipandang sangat perlu. Hal ini sebagai upaya Perseroan untuk memenuhi salah satu prinsip dalam GCG yaitu asas transparansi dan untuk mendukung diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Media yang selama ini digunakan Perseroan untuk penyebarluasan informasi adalah melalui internet/web dan media massa. Perseroan memiliki beberapa website yang dapat diakses oleh publik melalui alamat sebagai berikut: 1. Website resmi Perseroan : www.posindonesia.co.id 2. Subportal Perseroan di website Kementerian BUMN : http://www.bumn.go.id/PT. Pos Indonesia (Persero)5/

Dissemination of information in a transparent manner to both stakeholders and shareholders as well as to the general public is considered very important. It is the Corporate’s efforts to meet one of the principles in the corporate governance that is the principle of transparency and to support the enactment of Law No. 14 of 2008 on Public Information. Media that has been used by the Corporate to disseminate the information is through the internet / web and mass media. The Company has a number of websites that can be accessed by the public through the following address:

Untuk sistem komunikasi data dan informasi antar Area/Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Pusat, Perseroan telah menerapan teknologi Wide Area Network (WAN) dengan menggunakan VSAT (Very Small Apperture Terminal), Fiber Optic dan WaveLAN sehingga masing-masing Area/Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan panggilan telepon, pengiriman data, laporan dan berita melalui teknologi ini.

For data communication systems and information inter Area / Technical Unit and the Head Office, the Corporate has applied technology of Wide Area Network (WAN) using VSAT (Very Small Apperture Terminal), Fiber Optic and WaveLAN so that each area / Technical Unit can make phone calls, send data, reports and news through this technology.

Fungsi website tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum, membangun citra Perseroan dan sebagai media promosi. Selain melalui website/internet, Perseroan juga secara rutin menerbitkan company profile, mencetak brosur, publikasi melalui surat kabar, majalah dan media lainnya dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameran/ekspo. Untuk lingkungan internal, Perseroan menerbitkan Majalah Merpati Pos. Perseroan telah melakukan restrukturisasi jaringan local (Local Area Network/ LAN) Kantor Pusat dan saat ini LAN Kantor Pusat menggunakan teknologi Virtual LAN yang lebih handal untuk mengakses web intranet, sistem e-mail Perseroan dan internet.

2013

244



1.

Official Website of the corporate: www.posindonesia.co.id 2. Subportal of corporate at the website of Ministry of SOEs: http://www.bumn.go.id/PT. Pos Indonesia (Persero)5/ The function of the website is to disseminate information transparently to both stakeholders and shareholders as well as to the general public, to build the image of the Corporate and as a promotional media. Other than through the website / internet, the Corporate also regularly publishes company profile, brochure printing, publication in newspapers, magazines and other media and participates in various exhibitions / expos. For the internal of PT Pos, the Company issued Merpati Post Magazine. The Corporate has restructured the local network (Local Area Network / LAN) of the Headquarters and currently has used more reliable Virtual LAN technology to access intranet web, e-mail systems and Internet.


Satuan Pengawas Intern (SPI)

Internal Audit Unit (IAU)

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat mempertanggungjawabkan segala dan hasil usahanya kepada pemegang saham, seluruh pegawai, pelanggan dan stakeholders lainnya.

PT Pos Indonesia (Persero) is a State Owned Enterprise (SOE) should be accountable for all his efforts and results to shareholders, all employees, customers and other stakeholders.

Akuntabilitas dan responsibilitas manajemen kepada stakeholders tentu harus dinilai dan dievaluasi, baik dari aspek ketaatan pada peraturan, efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Accountability and management responsibility to the stakeholders would be assessed and evaluated, both from a regulatory compliance, efficiency and effectiveness of activities.

Agar SPI berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembentukannya, maka diperlukan Internal Audit Charter, sehingga dicapai adanya kesamaan pemahaman terhadap tugas, fungsi dan kewenangan SPI, baik oleh Direksi, Komisaris maupun seluruh jajaran manajemen perusahaan. Di sisi lain, eksistensi dan pelaksanaan tugas SPI dapat diterima dan didukung oleh seluruh unit

In order for IAU runs based on vision, mission and objectives of its formation, it would require the Internal Audit Charter, to achieve a common understanding of the duties, functions and powers IAU, either by the Board of Directors, Commissioners and all levels of corporate management. On the other hand, the existence and implementation of IAU tasks can be accepted and supported by all

Manajemen dituntut mengelola perusahaan dengan baik (Good Coporate Governance) dengan menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran atas seluruh aktivitas perusahaan, serta menyajikan laporan keuangan/kegiatan yang informatif, handal dan dapat dipercaya.

Management is required to manage the company well (Good Coporate Governance) to follow the principle of transparency, independence, accountability, and fairness for all activities of the company, as well as presenting the financial statements / events that are informative, reliable and trustworthy.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Pos Indonesia (Persero) selaku aparat fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dituntut berperan optimal membantu Top Management menjalankan fungsi pengawasan. SPI harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan operasional dan keuangan, baik menyangkut ketaatan peraturan, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan dari seluruh lini organisasi di lingkungan perusahaan. Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, SPI tentu dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan menjalankan tugas dan fungsi secara professional, bertindak objektif, bersikap independen dan menjujung tinggi kode etik dan norma pemeriksaan.

To reach this objective, the Internal Audit Unit (IAU) PT Pos Indonesia (Persero) as the functional apparatus that is responsible to the Managing Director prosecuted play optimally assist top management oversight. IAU must be able to provide input and advice to the flaws and irregularities in the implementation of operational and finance, both related to regulatory compliance, efficiency and effectiveness assessment of activity across organizational lines within the company. In carrying out its duties and functions, the IAU is certainly required to always improve their competence and perform the duties and functions in a professional, objective act, act independently and upholds ethical codes and norms examination.



245

2013


kerja di lingkungan perusahaan, serha menjadi pedoman bagi seluruh Auditor Internal SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nama

Maksud dan Tujuan a. Visi SPI adalah menjadi penilai professional bagi kepentingan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. b. Misi SPI adalah membantu manajemen melalui kegiatan penilaian aktivitas Perusahaan yang objektif dan tidak memihak, memberikan masukan/informasi kepada manajemen melalui laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu, serta mengoptimalkan peran Compliance, Catalyst, Consultant, Competence dan Colleague.

Goal and purpose a. The vision is to become a professional appraiser SPI for management’s interests in achieving company goals. b. The Mission of INTERNAL AUDIT is to help management through the activities of the company’s activity assessment objective and impartial, provide input to management/ information through reports that are complete, accurate and timely, as well as optimizing the role of Compliance, Catalyst, Consultant, Competence and Colleague.

Gusti Ngurah Sugiarta Yasa

Kewarganegaraan

Tempat/Tanggal Lahir Tanggal Mulai Menjabat

Name


Nationality

Pasca Sarjana UGM

Education

Denpasar / 06 Mei 1964

Pendidikan

2013

units of work in a corporate environment, serha be a guideline for all SPI Internal Auditor in carrying out its duties and functions.

26 Maret 2012

Place/Born

Date Of Taking Office

Pedoman Kerja SPI

Working Guidelines of Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, SPI mempunyai acuan kerja berupa Internal Audit Charter yang ditandatangani oleh Direksi . Internal Audit Charter memuat visi, misi, wewenang dan Kewajiban SPI. Di samping Internal Audit Charter, SPI juga terdapat perangkat berupa: 1. Pedoman Kerja SPI Isi dari Pedoman Kerja SPI ini adalah latar belakang serta maksud dan tujuan dibentuknya SPI, wewenang dan tanggung Jawab SPI, standar independensi, standar kemampuan/keahlian, standar lingkup kerja audit, standar pelaksanaan dan pelaporan audit, standar pengelolaan , serta pemberlakuan Pedoman SPI. Langkah-langkah Pemeriksaan Kerja 2. Operasional Secara Umum SPI Isi dari Langkah-langkah Pemeriksaan Kerja Operasional Secara Umum SPI ini adalah tujuan dan manfaat buku pedoman pemeriksaan, arti istilah-istilah, struktur

In performing its duties, internal audit has a reference in the form of Internal Audit Charter, which was signed by the Board of Directors. Internal Audit Charter contains the vision, mission, authority and obligation of internal audit. in addition to the Internal Audit Charter, Internal audit is equipped with: 1. Working Guidelines of Internal Audit The contents of the Working Guidelines of internal audit are the background and the purpose of the establishment of Internal audit, authority and responsibility, independence standards, standards of ability / expertise, the scope of audit work, audit execution and report, management standards, as well as the implementation of Internal Audit Guidelines. 2. The Steps of Operational Work Inspection in General Contents of Work Operational Inspection of Internal audit are the purpose and benefits of the examination handbook, the terms definition, organizational structure of

246




organisasi SPI, langkah-langkah kerja pemeriksaan operasional secara umum, dan kertas kerja pemeriksaan. 3. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaaan Isi dari Pedoman Pelaksaaan Kegiatan Pemeriksaan ini adalah maksud penyusunan audit, pengertian dan tujuan internal auditing, perencanaan pemeriksaan, pengujuan pemeriksaan, bukti pemeriksaan, temuan hasil audit, kertas kerja pemeriksa, penyampaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. 4. Kode Etik (Standar Perilaku) SPI Hasil kerja SPI sangat bermanfaat bagi pimpinan dan unit kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan apabila pemakai jasa, mengakul tingkat profesionalisme Standar Perilaku yang menuntut disiplin diri auditor yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dank ode etik. Kode Etik mengatur prinsip dasar prilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masingmasing auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat berakibat yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan. Tugas dan Fungsi a. SPI mempunyai tugas melakukan penilaian dan pemeriksaan yang independen untuk menganalisis, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan operasional dan keuangan perusahaan, serta memberikan opini dan masukan guna perbaikan kinerja perusahaan dalam rangka membangun tata kelola perusahaan yang baik dan benar sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, SPI menyelenggarakan fungsi: 1. Membantu Direktur Utama merumuskan kebijakan pengawasan internal perusahaan. 2. Perencanaan audit yang meliputi; a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.

internal audit, steps of operational inspection in general and paper checks. 3.

Guidelines for Inspection Activities The contents of this Guidelines are the objectives of audit preparation, definitian and purpose of internal auditing, inspection planning, examination testing, evidence of examination, the findings of the audit, the examiner paperwork, delivery and follow-up examination.

4.

Code of Conduct of Internal Audit IAU working very beneficial to the leadership and work units to improve overall company performance. The results will be used with confidence if the service users, the level of professionalism mengakul Standards of Conduct that requires self-discipline auditors in accordance with legislation and codes of conduct. Code of conduct set basic principles, which in practice requires careful consideration of each auditor. Violation of the Code of Conduct may result in question was given a warning, dismissed from duty or corporate audit.

Duties and Purposes a. Internal Audit has its mission to evaluate and inspect independently through analysing, evaluating operation, and managing corporate operation and finance. They also give the opinion and recommendation as for building a good corporate governance.

b. To do the mission above, internal audit conduct the job as follows: 1. Assist president director to design corporate internal audit policies. 2.

Audit planning which are: a. Deciding audit goals and scope of work.



247

2013


b. Memperoleh Informasi pendahuluan (background information) tentang kegiatan atau objek yang akan diaudit. c. Menentukan jumlah dan kompetensi auditor yang diperlukan untuk melaksanakan audit. d. Prosedur kerja tim dalam kegiatan audit. 3. Pelaksanaan pengawasan/audit internal meliputi: a. Audit keuangan dan operasi, serta audit operasional di seluruh unit kerja perusahaan. b. Verifikasi dan pengamanan asset perusahaan. c. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. d. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hokum dan peraturan lainnya. e. Mengevakuasi kehandalan system pengendalian internal setiap unit kerja termasuk mengevaluasi pelaksanaan GCG dan risk management. f. Menyusun dan melaporkan hasil audit kepada DIrektur Utama dan atau Pimpinan unit kerja terkait. 4. Pengembangan kualitas system audit meliputi: a. Pedoman/standar acuan, instrument pengukuran, metode dan teknik audit, procedure kerja tim, dan sebagainya. b. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dan keahlian auditor melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar dan sebagainya.

2013

Wewenang a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran serta sasaran dan program audit SPI. b. Memperoleh akses penuh terhadap sumber daya informasi yang meliputi dokumen, pencatatan, personal dan fisik harta kekayaan perusahaan termasuk sumber daya informasi berbasis Teknologi Informasi di seluruh Unit Kerja perusahaan yang berkaitan dengan tugas audit internal.

248



b. Gaining back ground information about activities or object which will be audited.

3.

c.

Deciding how many auditor with relevant competencies.

d.

Standardizing the audit procedures.

Implement internal audit activities through: a. Financial and operational audit trough all level of corporate organization b. Verification and security of corporate assets. c. Assessment of the efficiency and effectivity of corporate resources d. Assessment compliance between the work implementation with in policy, planning, and regulations e. Evaluation the reliability af internal control system at all level as well as evaluation the implementation of GCG and Risk Management.

f. Drafting and reporting audit result to president director and/or the unit manager respectively. 4. Develop audit system quality through: a. Guidance, reference, measurement instrument, method and audit technique, working procedure, and so on. b. Development and capacity building and auditor competency through formal education, training, and seminar.

Authority a. Establish Internal Audit annual budget plan and objectives and programing. b. Gaining full access to information resources which include documents, notes, Personal and physical assets of the company including resource-based information across the Information Technology Unit of Work related to the company’s internal audit assignments. c. Implementing audit, verification, and


c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap kehandalan, efektivitas dan efisiensi system pengendalian internal perusahaan di unit kerja termasuk pelaksaan tugas khusus dari Direktur Utama. d. Dalam hal-hal yang khusus SPI dapat melakukan kontrak kerja dengan pihak lain untuk membantu melakukan audit sekaligus untuk tujuan transfer knowledge. e. Memberi penilaian dan rekomendasi hasil audit dan memonitor tindak lanjutnya untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut telah dilakukan penanganan yang tepat.

evaluation to reliability, effechuveness, and effeciency of corporate internal control system at all level as well as special task from President Director. d. In special cases Internal Audit can sign a contract with third parties to assist audit activity as well a tranfor knowledge. e. Score the valuation and recommendation of audit result and monitor the follow up to asecertain that the recommendation has been done.

The Structure of Internal Audit

Struktur SPI

Kepala Bagian SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan membawahi 3 orang Deputi dan 1 Sekretariat serta tim auditor.

The head of Internal Audit is responsible directly to the President Director and supervises 3 Deputies, 1 Secretariat and the audit team. Structure chart of Internal Audit

Bagan Struktur SPI

Sesuai KD 01/Dirut/2012 tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan (Job Descriptions) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero). Struktur Organisasi Bagian SPI, adalah sebagai berikut:

According to KD 01/Dirut/2012 on Organizational Structure and Job Descriptions in PT Pos Indonesia (Persero). Organizational Structure of internal audit is as belows:

Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Audit Unit

Manajer Sekretariat SPI Secretariat Manager

Kepala Perwakilan SPI

Deputi Bidang Pengawasan Operasional

Deputi Bidang Pengawasan Keuangan

Deputi Bidang Pengawasan Teknologi

Chief Representative of Internal Audit Unit

Deputy of Operational Surveillance

Deputy of Financial Surveillance

Deputy of Technology Surveillance

Wakil Perwakilan SPI

Kelompok Auditor SPI

Vice Representative of Internal Audit Unit

Auditor Group of Internal Audit Unit

Kelompok Auditor Perwakilan SPI Representative of Auditor Group

Perkembangan Sumber Daya Manusia Bagian SPI Table of Internal Audit Human Resource Development



249

2013


Kualifikasi SPI

Qualifications of Internal Audit

Kepala SPI yang menjabat saat ini mulai menduduki posisinya sejak 23 Maret 2012. Para Deputi, Kepala perwakilan SPI, dan kelompok Auditor memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda beda terdiri dari Strata 2, Strata 1 dan D3 bidang Keuangan, Manajemen, dan Perposan. Dalam menjalankan tugasnya, juga dibantu oleh Karyawan sebanyak 30 orang. Pengembangan Kompetensi Auditor

Head of Internal Audit occupied the position since March 23, 2012. The Deputies, Chief of Internal Audit representatives, and Auditor groups have different educational background which consists of S2, S1 and D3 majoring in Finance, Management, and postal. In performing its duties, the head of internal audit is assisted by 30 staffs.

Secara bergilir personel SPI diberikan pendidikan dan pelatihan berupa kursus jabatan, kursus audit, seminar dan workshop yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam fungsinya sebagai auditor intern.

In rotation, personnel of internal audit is given education and training in the form of office course, audit courses, seminars and workshops which are conducted on an ongoing basis to improve the competence and ability as an internal auditor.

Pelaksanaan

Constraints in the Implementation of the Internal Audit Program

Pelaksanaan program pengawasan intern oleh SPI dilaksanakan sesuai standar pengawasan internal. Selama pelaksanaan program pengawasan tidak memperoleh hambatan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan. Hasil temuan pengawasan internal telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui surat intern kepada Direktur Utama.

Internal auditing program execution by SPI implemented appropriate internal oversight standards. During the program execution oversight does not acquire the barriers in accessing the required documents. Results of internal oversight had been presented in the report of the results of the Examination and the existing problems have been addressed through a letter to the President Director intern.

Akuntan Perseroan

Corporate Accountant

Berdasarkan Keputusan RUPS Mengenai Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2013 serta laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton). Kantor Akuntan Publik tersebut telah melakukan audit laporan keuangan sejak tahun 2010 dan tahun ini merupakan tahun ke ketiga. Pelaksanaan audit oleh KAP dilaksanakan sesuai standar audit. Selama pelaksanaan audit tidak memperoleh hambatan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan. Hasil audit telah disampaikan dalam laporan audit dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui management letter kepada Direksi.

Based Shareholder General Meeting on Approval of Annual Report, Financial Statements 2012 and the financial statements of the Partnership and Community Development audited by KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton). The public accounting firm has audited the financial statements since 2010 and this year is the third year. The implementation of audit is conducted based on audit report standards. During the audit, there is no constraints in accessing the documents required. Audit results have been presented in the audit report and the existing problems have been delivered through the management letter to the Board of Directors.

Hambatan-hambatan Program SPI

2013

250

Dalam



Auditor Competency Development


Peraturan Perilaku (Etika Perseroan)

Code of Conducts (Corporate Ethics)

Dalam pengembangan GCG, Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct). Perusahaan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi dan budaya Cintapos yang berisikan nilai-nilai etika bisnis dan tata perilaku bagi setiap insan Pos Indonesia, yang menjadi acuan dalam kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.

In the development of GCG, the Company has prepared the Business Ethics and Conduct (Code of Conduct). Companies seek the best implementation of ethical standards in carrying out its business activities in accordance with the vision, mission and culture Cintapos that contains the values of business ethics and code of conduct for every human Pos Indonesia, which is used in the operations of daily work. The company is fully aware that a good relationship with stakeholders and increase Shareholder value in the long term can only be achieved through business integrity in all our business activities as stated in the Code of Business Ethics and Conduct.

Komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah salah satunya dengan menginterpretasikan perilaku yang terkait dengan Etika Bisnis dan Tata Perilaku. Dalam penerapannya, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku ditandatangani oleh seluruh insan Pos Indonesia dan diperbarui pada setiap awal tahun selain itu setiap pimpinan unit kerja diwajibkan untuk melakukan sosialisasi untuk mempertahankan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di unit kerjanya.

Commitment to implement good corporate governance practices or good Corporate Governance is one of them by interpreting the behavior associated with the Business Ethics and Conduct. In its application, Business Ethics and Code of Conduct signed by all employees Pos Indonesia and updated at the beginning of each year than any unit leader is required to disseminate to maintain honesty, integrity, and fairness in all business activities in his unit.

Substansi Aturan Perilaku dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh insan Pos menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesama Insan Pos maupun dengan stakeholderss lainya. Sehinggga Aturan Perilaku ini dapat dijadikan bahan referensi pencegahan timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi.

Substance code of Conduct is intended to realize the noble values espoused by the Corporate into concrete actions in daily operations to interact with other people as well as other stakeholders. So as this Code of Conduct can be used as material reference or prevention of problems when facing a difficult situation.

Muatan Aturan Perilaku

The Code of Conduct

Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran Perusahaan

Guidelines for Ethics and Business Conduct is a set of norms, values and actions which are believed to act by the Company ranks as a standard of



251

2013


sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menjadi budaya kerja Perusahaan.

behavior that is ideal for Company. Ideal behavior shall be developed based on noble values that are believed to be the work culture of the Company.

1. Standar Etika Bisnis Perusahaan mengembangkan Pedoman Etika Bisnis yang merupakan standar perilaku dalam berbisnis dan menjadi panduan bagi Perusahaan sebagai suatu entitas, dalam berinteraksi dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis diharapkan dapat membantu Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan tetap memperhatikan kepentingan dari para shareholder dan stakeholders secara beretika dan berlandaskan peraturan dan hukum yang berlaku. Standar etika bisnis misalnya mengatur bagaimana setiap insan Pos mempunyai integritas dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaannya, perlakuan setara dan pemenuhan hak para pemangku kepentingan, pembinaan dan pengembangan karyawan, benturan kepentingan, keterbukaan informasi, pengelolaan lingkungan dan lain-lainnya.

1.

Dari nilai-nilai luhur yang telah ada pada Perusahaan, ditetapkan aturan Perilaku yang secara garis besar berisi sebagai berikut:

2. Standar Tata Perilaku Standar tata perilaku harus dimiliki setiap insan Pos dan menjadi panduan dalam berinteraksi dan berhubungan, dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaan sehari-hari. Penerapan tata perilaku diharapkan dapat menjadikan insan Pos mempunyai integritas, sikap jujur, adil dan mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. Standar tata perilaku misalnya bagaimana bersikap terhadap sesama insan Pos, atasan, bawahan, dapat menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, menjaga aset Perusahaan, keterlibatan dalam berpolitik, gratifikasi, entertainment, dan lain-lainnya.

2013

252



Of the noble values that already exist in the Company, which are defined behavior rules outline containing the following: Code Of Business Ethics Code of Business Ethics developing company which is a standard of behavior in business and guide the Company as an entity, in interacting and dealing with stakeholders. Application of business ethics is expected to help companies to improve performance by taking into account the interests of shareholders and stakeholders are ethical and based on applicable laws and regulations.

Standards of business ethics such as regulating how every individual has Pos integrity in conducting all business activities and work, equal treatment and fulfillment of the rights of stakeholders, coaching and employee development, conflict of interest, disclosure of information, environmental management, and others.

2.

Governance Standards Of Behaviour Governance standards of behavior must be owned by every member of Post and became a guide in interacting and relating, in doing all business activities and daily work. Implementation of codes of conduct is expected to make the post man with integrity, fairness, justice and put the Company’s interests above personal interests. Governance standards of behavior such as how to behave towards fellow beings Pos, superiors, subordinates, to maintain the confidentiality of the data and company information, avoiding conflicts of interest and abuse of office, maintaining the Company’s assets, involvement in politics, gratuities, entertainment, and others.


Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan Saat ini Perusahaan sedang mengembangkan Whistleblowing System (WBS) yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di Perusahaan sebagaimana tertuang di dalam kebijakan Panduan Penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero). Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyampaian laporan mengenai dugaan pelanggaran antara lain : setiap dugaan pelaporan pelanggaran akan ditindaklanjuti, identitas pelapor harus jelas, tidak ada hukuman yang dijatuhkan bagi pelapor kecuali pelapor terlibat di dalamnya, menjaga kerahasiaan pelapor, hasil tindak lanjut pelaporan pelanggaran disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup dan tanggungjawab masing-masing. Perusahaan menyusun kebijakan Whistleblowing System yang mencakup prosedur dan aspek-aspek yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mengelola WBS khususnya terkait dengan perlindungan Pelapor dan tindak lanjut penanganannya. Aspek-aspek WBS terdiri dari aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan (maintenance). Aspek struktural merupakan aspek yang berisikan elemen-elemen infra struktur Whistleblowing System. Aspek Operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja Whistleblowing System. Aspek perawatan (maintenance) merupakan aspek yang memastikan bahwa Whistleblowing System ini dapat berkelanjutan dan meningkat efektifitasnya.

Whistleblowing System Currently, the Company is developing Whistleblowing System (WBS) that governs the reporting mechanism for alleged irregularities in the Company as set out in the Implementation Guide GCG policy in PT Pos Indonesia (Persero). Some important things to note in the submission of reports regarding alleged violations include: reporting any suspected violations will be acted upon, the identity of the reporting should be clear, there is no punishment meted out to the complainant unless the complainant engaged in it, maintaining the confidentiality of the complainant, the result delivered the follow-up reporting violations to the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the scope and responsibilities of each.

Company develops policies and procedures of Whistleblowing System that cover aspects required to implement and manage WBS particularly associated with protecting Reporting and followup treatment. WBS aspects consist of structural aspects, operational aspects, and aspects of care (maintenance). Structural aspect is an aspect that contains the elements of infrastructure Whistleblowing System. Operational aspects are aspects related to the mechanisms and working procedures Whistleblowing System. Aspects of care (maintenance) is an aspect that ensures that the Whistleblowing System can be sustainable and increase effectiveness.

Manajemen Resiko

Risk Management

Secara umum, perkembangan implementasi Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia (Persero) relatif identik dengan tahun 2012 sehingga untuk tahun 2013 lebih memprioritaskan pada hasil asesmen penerapan GCG di Perusahaan oleh BPKP. Aktivitas lain dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, workshop dan benchmarking untuk bidang GCG dan Manajemen Risiko tetap berlangsung

In General, the development of risk management implementation in PT Pos Indonesia (Persero) relatively identical to the year 2012 to 2013 to further prioritize the implementation of GCG assessment results in the company by the BPKP. Other activities in an effort to increase the competency of HUMAN RESOURCES through training, seminars, workshops and benchmarking for the GCG and risk management process



253

2013


termasuk proses fasilitasi pengelolaan risiko korporat kepada masing-masing unit kerja. Kegiatan lain yang juga esensial dilakukan adalah efektivitas manejemen fraud di Perusahaan karena berpengaruh material terhadap nilai laba Perusahaan. Review atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan: A. Rekomendasi BPKP kepada Direksi hasil asessmen penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012: 1. identifikasi dan Melaksanakan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun ususlan tindakan Perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. 2. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program manajemen risiko secara korporat. 3. Laporan Pelaksanaan Menyusun Manajemen Risiko tiga bulanan berdasarkan daftar risiko (risk register) dan penanganannya, yang memuat profile risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko, dan/atau sewaktuwaktu jika diminta Dewan Komisaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham. 4. Menyusun analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. B. Tindak lanjut atas rekomendasi BPKP antara lain: 1. Perusahaan telah bekerjasama dengan konsultan untuk melakukan review atas pelaksanaan Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia (Persero) dengan penekanan pada: a. Membuat laporan hasil asesmen Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia (Persero). b. Menyusun roadmap Manajemen Risiko. c. Pembuatan risk register dan risk profile.

2013

254



including ongoing facilitation of corporate risk management to their respective work units. Other activities are also essential done is the effectiveness of manejemen fraud at the company because of the effect of materials of the profit value of the company. A Review on the effectiveness of Corporate risk management system: A. Recommendations to the Board of Directors of the BPKP asessmen application of GCG in pt. Pos Indonesia (Persero) in 2012: 1. Carrying out the identification and handling of risk on business processes, projects and companies that Act ususlan should get the approval of the Board of Commissioners and/or GMS. 2. Out the monitoring of the implementation of the risk management program for corporates. 3. Draft report on implementation of the risk management based on the monthly list of three risk (risk register) and handle the load profile, risk and risk management, program implementation and/or at any time if requested the Board of Commissioners for the next reported to shareholders. 4. Composing risk analysis on the draft of the COMPANY’S strategies and responses submitted to the Board of Commissioners and Board of Directors shareholders.

B. Follow-up on the recommendation of BPKP, among others: 1. The company has been working with a consultant to conduct a review of the implementation of risk management at PT Pos Indonesia (Persero) with an emphasis on assessment results report: • Creating a risk management PT. Pos Indonesia (Persero). • Devise risk management roadmap. • Creation of risk registers and risk profile.


2. Rekomendasi konsultan berbasis pada rekomendasi BPKP, asesmen atas implementasi Manajemen Risiko di Perusahaan dan benchmarking kepada best practise industri dengan karakteristik yang identik atau mendekati yang terimplementasi di Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 3. Rekomendasi konsultan berpotensi akan mengubah periodisasi implementasi Manajemen Risiko di Perusahaan mengingat roadmap yang akan disusun sangat tergantung pada hasil hasil review implementasi termasuk maturity levelnya. 4. Detailing aktivitas pengelolaan risiko Perusahaan yang melekat pada masingmasing unit kerja termasuk identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan Perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, kami akan kolaborasikan teknik pelaksanaannya dengan konsultan dan dimungkinkan untuk dilakukan pendampingan pada saatnya. C. Manajemen Fraud Seluruh kebijakan terkait dengan proses pencegahan, minimasi, bahkan sebagian diharapkan mampu mengeliminasi terjadinya fraud telah dikomunikasikan dan disosialisasikan ke setiap lini organisasi. Namun demikian, semua kebijakan baru dapat dikatakan menjadi perangkat yang efektif manakala potret hasil akhir menunjukkan jumlah transaksi dan nilai besar uang yang dicurangkan berkurang atau tidak terjadi kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, indikatornya dapat dilihat dengan cara membanding data fraud profile pada Tahun 2013 dengan data fraud profile pada Tahun 2012 secara apple to apple.

Recommendations based on the consultant’s recommendations, the implementation assessment BPKP risk management across the enterprise and benchmarking to best industry practise with characteristics that are identical or close to being implemented in companies that have been listed on the Jakarta Stock Exchange. 3. Potential consultants recommendations would change the periodization of risk management implementation in the company given the roadmap that will depend largely on the results of the compiled results of the review of implementation including the maturity level. 4. Detailing the activity of management of enterprise risk attached to each unit of work includes the identification and handling of risk on business processes, projects and proposals of actions companies should get the approval of the Board of Commissioners and/or GMS, we will collaborate with consultants and implementation techniques it is possible to do this in time. Management Fraud throughout the policy process related to prevention, minimasi, even most expected to eliminate the occurrence of fraud has been communicated and socialized to every line of the organization. However, all the new policy can be said to be effective while the device portrait the end result shows the transaction amount and the value of the money that fraud decreases or does not happen cheating. In connection with this, the charge indicators will be seen by way of appealing data fraud profile by 2013 with data fraud profile by 2012 by apple to apple. 2.

C.



255

2013


D. Fraud Profile

D.

Fraud Profile

PERBANDINGAN DATA FRAUD TAHUN 2013 TERHADAP 2012 BERDASARKAN JENIS LAYANAN omprasion of Fraud in 2012 By Type of Service

JENIS LAYANAN

NO 1

KAS

3

GIRO

2 4

5 6

7

8

9

10

11

Service

12

TAHUN 2012 Year 2012

TRX

61

9.509.428.678

7

3.960.423.176

7

WESEL LAIN-LAIN

13

PENSIUN

13

3

PENY. DANA

4

PERAMPOKAN

4

SOPP

4

TABANAS

8

BPM

2

SURATPOS

3

PAKETPOS

BSU

129

TRX

6.862.262.203


2.964.248.117

(42,86)

(25,15)

3

614.580.000

-

(47,57)

125,00

22,90

8

636.360.970

9

2

246.934.100

(50,00)

(61,55)

248.068.441

(50,00)

53,41

46.135.000

(33,33)

4

101.398.015

118

(43,80)

179.692.000

782.077.007

79.291.500

26.651.330.323

(96,40)

(38,46)

2.481.675.861

2

46,15

(53,56)

400.527.508

12

76.116.708

(14,29)

1.420.320.462

402.298.328

4

(26,23)

BSU (%)

4

6

796.549.885

161.704.275

TRX (%)

4.416.325.904

19

467.364.115

BSU

45

2.527.300.407

1.172.230.078

GROWTH (%)

200,00

100,00

13.901.982.415

(8,53)

(49,72)

516,87

27,88

(39,39)

(47,84)

PERBANDINGAN PELAKU FRAUD TAHUN 2013 TERHADAP TAHUN 2012 BERDASARKAN POSISI Comprasion of Fraud in 2012 By Position JABATAN Position Supervisor / Supervisor

Orang Person

23


%

17,83

Ka KPC / Head KPC

53

41,09

Staff Front Office / Staff Front Office

10

7,75

Staff Back Office / Staff Back Office

4

Petugas Loket / Staff Front Office

Pengantar / Guide Lainnya / Other

Jumlah / Total

2013


256



27

Orang Person

12

65

%

GROWTH (%) 10,17

(47,83) (22,22)

55,08

20,93

21

17,80

3

2,33

6

5,08

9

6,98

1

0,85

129

3,1

100,00

7

6

118

5,93

5,08

100,00

22,64

(30,00) 100,00 50,00

(88,89)


PERBANDINGAN PELAKU FRAUD TAHUN 2013 TERHADAP TAHUN 2012 BERDASARKAN USIA Comprasion of Fraud in 2012 By Age KELOMPOK USIA Age 50 s/d 54


JUMLAH Total

45 s/d 49


%

11

17,83

51

40 s/d 44

47

20,93

8

2,33

35 s/d 39

10

25 s/d 29

2

30 s/d 34

20 s/d 24

41,09

0

Jumlah / Total

19

%

16,10

72,73

33,90

(21,57)

29

24,58

(38,30)

13

11,02

62,50

0

-

11

3,1

6

100

GROWTH (%)

40

7,75

6,98

129

JUMLAH Total

9,32

118

10,00

5,08

200,00

100,00

-

PERBANDING PELAKU FRAUD TAHUN 2013 TERHADAP TAHUN 2012 BERDASARKAN JENIS KELAMIN Comprasion of Fraud in 2012 Based on Gender JENIS KELAMIN Gender LAKI-LAKI / Male


JUMLAH Total

PEREMPUAN / Female

%

117

90,70

12

JUMLAH / Total


9,30

129

100,00

JUMLAH Total

104

%

14

GROWTH (%) 88,14

(11,11)

100,00

11,86

118

16,67

PERBANDING PELAKU FRAUD TAHUN 2013 TERHADAP TAHUN 2012 BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN Comprasion of Fraud in 2012 Based on employment status STATUS KEPEGAWAIAN Status TETAP / Fix

TIDAK TETAP/ No Fix JUMLAH / Total


JUMLAH Total


JUMLAH Total

%

125

96,90

129

100,00

4

Berikut highlight perbandingan antara data fraud yang terjadi selama Tahun 2013 dengan data fraud selama Tahun 2012: • Secara agregat, upaya semua pihak terkait dalam Perusahaan disertai arahan Board of Director (BOD), fraud terkelola dengan baik (well managed) terbukti dengan ada capaian penurunan jumlah uang yang disalahgunakan sebesar 47,84%.

3,10

%

111

94,07

118

100,00

7

GROWTH (%)

5,93

(11,20)

75,00

The following highlights comparisons between data fraud that occurred during the Years 2013 to data fraud during the year 2012: • In the aggregate, the efforts of all relevant parties in the company accompanied the direction of the Board of Directors (BOD), fraud is well managed (well managed) proved to be with there close to decrease the amount of money that was misused by 47,84%.



257

2013


• •

•

•

•

2013

Yang cukup menggembirakan juga terjadi penurun rasio fraud terhadap laba Perusahaan. Untuk Tahun 2012, sebesar 12,64% menjadi 5,65% untuk Tahun 2013. Jika berbasis layanan, terdapat 2 (dua) jenis layanan yang harus diwaspadai karena mengalami kenaikan jumlah uang sangat material, yaitu Tabanas yang meningkat transaksinya sebesar 200,00% dan besar uangnya berlipat 516,87%, sementara suratpos, transaksinya naik 100,00% dan besar uangnya naik 27,88%. Berdasarkan posisi jabatan, para pelaku fraud yang patut diwaspadai adalah adanya kenaikan cukup signifikan untuk jabatan KakpC (22,64%), Staf Back Office (50,00%), dan Pengantar (100,00%). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sistem supervisi masih lemah mengingat secara fisik lokasi kantorpos cabang relatif jauh dari kantorpos pemeriksanya. Sementara para pengantar, sangat dimungkinkan pemeriksaan di jalan antar relatif tidak berjalan karena terbatasnya SDM, adanya tambahan pekerjaan dan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan kinerja antaran. Adanya kenaikan signifikan pelaku fraud pada usia 50 tahun ke atas cukup memprihatinkan karena idealnya usia menjelang pensiun adalah masa dimana karyawan tinggal memetik hasilnya, menikmati usia pensiun. Potret ini telah menjadi renungan bersama, khususnya sentilan bagi Direktorat SDM untuk mengkaji lebih ditel dan mendalam penyebab terjadinya, mengingat hal ini kontradiktif dengan Program Kerja Divisi Bina Lingkungan telah menyelenggarakan pelatihan untuk para calon pensiunan Pos. Tak kalah pentingnya adalah pelaku fraud pemula yang jumlah kasusnya melompat 200%. Pembinaan mutlak harus diprioritaskan mengingat usia pelaku tergolong generasi penerus. Status kepegawaian Tidak Tetap/TKO tidak menyurutkan niat untuk melakukan fraud, hal ini terlihat pada tingginya kenaikan jumlah fraud yang dilakukan oleh karyawan Tidak Tetap/TKO sebesar 75,00% sehingga perlu dievaluasi kembali pola rekrutasinya oleh Direktorat SDM.

258



•

•

•

•

•

Encouraging also occur down the ratio of fraud against Company earnings. For the year 2012, amounting to 12,64% to 5.65% for 2013. If a service-based, there are 2 (two) types of services that should be wary because of the increased amount of money is material, the amount of this transaction increased Tabanas 200.00% and 516,87% of his money doubled, while suratpos, its rise and its large% 100.00 up 27,88%. Based on the position title, the perpetrators of fraud should be wary of is the existence of quite a significant increase for the post of KakpC (22,64%), Back Office Staff (50.00%), and introduction (100.00%). This may indicate that the system of supervision is still weak considering the physical location of kantorpos relatively far from the kantorpos branch of the pemeriksanya. While the introduction, very possible checks on the road between relative does not run due to limited HUMAN RESOURCES, the presence of additional jobs and the existence of a conflict of interest in the management of the performance of deliveries. Any significant increase in perpetrators of fraud at the age of 50 years and over quite a concern because ideally the age ahead of retirement is a time where the employee lives reap the result, enjoy the retirement age. This portrait has been an afterthought, especially along sentilan to HR Directorate to examine more deeply the causes and occurrence of ditel, considering this is contradictory with the Community Development Division of the work programme has organized training for the prospective retiree Pos. No less important was the perpetrators of the fraud case of newbies who jumped 200%. Construction of the absolute priority must be given the age of the perpetrator belongs to the next generation. The staffing Status wich is not fixed/TKO is not shattered our intention to commit fraud, it is visible on the high rise in the number of fraud committed by employees not fixed/TKO of 75.00% so it needs to be re-evaluated by the HR Directorate recruitment pattern.


Jambore Nasional Kepala Kantor Pos National Assembly of Head Masters



259

2013


It’s evolve or die, really, you have to evolve, you have to move on otherwise it just becomes stagnant. - Craig Charles



Prospek PT Pos Indonesia PT Pos Indonesia telah mencanangkan transformasi dari perusahaan traditional postal menjadi perusahaan trusted postal service company. Transformasi ini diinspirasi oleh keberhasilan beberapa perusahaan pos di dunia, antara lain Australia Post, Korea Post, dan China Post yang sukses melakukan transformasi bisnis kurir melalui pelayanan e-commerce; CorreiosKantor Pos Brasil, China Post-Cina, Japan PostJepang, New Zealand Post-New Zealand, yang sukses melakukan transformasi jaringan kantor posnya menjadi jaringan Bank sehingga menjadi bank terbesar di negaranya; Deutsche PostJerman yang sukses menjadi perusahaan kurir dan logistik terbesar di dunia melalui in-organic growth dan modernisasi proses; Pochta RossiiRusia yang sukses menjadi perusahaan penyedia layanan pengiriman uang secara elektronik terbesar di Rusia melalui produk Cybermoney. Dua keunggulan utama dan peran strategis Pos Indonesia sebagai trusted postal service company adalah: • Konektivitas: menghubungkan seluruh daerah di Indonesia, dengan kemampuan Pos Indonesia untuk menjangkau lokasi terjauh (last mile access) sebagai penghubung antar kepulauan nusantara. • Kemampuan menjangkau lokasi unbanked population untuk mendukung inisiatif financial inclusion.

2013

262



The Prospect of PT Pos Indonesia PT Pos Indonesia has initiated the transformation from the traditional postal company became the trusted postal service company. The transformation was inspired by the success of some of the world’s postal company, among others, Australia Post, Korea Post, and a successful China Post doing business transformation through courier service of e-commerce; Brazilian Post Office-Correios Brazil, China Post-China, Japan-Japan Post, New Zealand Post, New Zealand-a successful transform into his post office network, a network of banks that it became the largest bank in the country; Deutsche Post-Germany courier company being successful and the world’s largest logistics through in-organic growth and modernisation process; Pochta Rossii-a successful Russia becomes a provider of money transfer services electronically through Russia’s largest product Cybermoney.

The two main advantages and the strategic role of Pos Indonesia as the trusted postal service company are: • Connectivity: connect all regions in Indonesia, with the ability to Post Indonesia to reach the location farthest (last mile access) as a liaison between the islands of the archipelago. • Ability to reach out to the unbanked population location to support financial inclusion initiatives.


Keberadaan Pos Indonesia sebagai trusted postal service company dititikberatkan pada jaringan yang dimilikinya yang didukung oleh teknologi yang aman dan efektif. Jaringan Pos Indonesia mampu menjangkau hingga ke pelosok terjauh nusantara (last mile) menjadi tulang punggung dalam keseluruhan layanan yang ditawarkan oleh Pos Indonesia.

The existence of the Pos Indonesia as the trusted postal service company stressed on its own network which is supported by a technology that safely and effectively. Indonesia Postal network is able to reach up to the furthest corners of the archipelago (last mile) become the backbone in the overall services offered by Pos Indonesia.

Pos Indonesia merencanakan membentuk beberapa anak perusahaan berupa perseroan terbatas untuk dapat mengakomodasi kebutuhan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan membentuk perseroan-perseroan terbatas yang dinaungi oleh suatu perusahaan holding pada saat kondisi layak dan memungkinkan di masa depan, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis. Selain itu, pengelompokan anak-anak perusahaan tersebut ke dalam suatu holding juga akan menciptakan corporate leverage sehingga dapat meningkatkan bargaining position perusahaan dan menciptakan sinergi yang optimal melalui integrasi vertikal.

Pos Indonesia plan to form a subsidiary in the form of a limited liability company to be able to accommodate the needs of speed of decision making. By forming a limited liability companyshaded by a holding company at the time the condition and allow in the future, it is expected the company can increase competitive advantage with a focus and a more economical business scale. In addition, the classification of the subsidiary of the company into a holding will also create corporate leverage so as to improve the bargaining position of companies and create an optimal synergy through vertical integration.

Agar mampu memperkuat bisnisnya sehingga dapat menjadi trusted postal service company unggulan, Pos Indonesia akan membutuhkan fleksibilitas untuk dapat menangkap peluang kerja sama dengan pelaku industri, dengan berbagai bentuk kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan.

In order to be able to strengthen its business so that it can be trusted postal service company’s flagship, the post Indonesia will need flexibility to be able to capture the opportunities of cooperation with industry peers, with various forms of partnership to suit the needs.

Pos Indonesia saat ini telah memiliki tiga anak perusahaan dan merencanakan membentuk lima anak perusahaan atau penyertaan modal baru yang berasal dari unit bisnis yang ada saat ini maupun pengembangan bisnis baru. Dalam penyusunan RJP ini diasumsikan masih sebagai Strategic Business Unit (SBU) yang pada saatnya

Pos Indonesia currently has three subsidiaries and plan to form a subsidiary or to the inclusion of five new capital coming from business units that exist today as well as new business development. In the preparation of this 2013 AR is assumed to be still as a Strategic Business Unit (SBU) which in time can be spin-off into a subsidiary. The SBU is: City



263

2013


dapat dispin-off menjadi anak perusahaan. SBU tersebut adalah: City Courier (menangani antaran low cost dan pengarapan city courier), Pos Digi (menangani pasar printing, Certification Autentification-CA dan Digital mail), Bank Joint Venture (menangani perbankan mikro), Pos Asuransi (menangani asuransi), dan Postshop (menangani bisnis ritel).

Dengan rancangan tersebut, Pos Indonesia di masa depan akan menjadi salah satu perusahaan BUMN dengan jaringan yang paling luas dan menjangkau seluruh pelosok Indonesia melalui: • layanan pengantaran surat, • layanan pengantaran barang melalui Pos Kurir (paket) maupun Pos Logistik, • layanan keuangan untuk kebutuhan pengiriman uang dan pembayaran tagihan melalui Pos Jasa Keuangan, • didukung oleh optimasi jaringan fisik melalui Pos Properti dan diversifikasi usaha melalui Pos Hospitality dan POSTshop untuk meraih kesempatan, • dan dihubungkan oleh TI terintegrasi bersinergi dengan BWN. Karyawan Kantor Pos Denpasar Employee of Post Office Denpasar

2013

264



Courier (handle between low cost and pengarapan city courier), post Digi (addressing printing market, Certification Autentification-CA and Digital mail), the Joint Venture Bank (handling micro banking), Postal insurance (dealing with insurance), and the Postshop (handle retail business).

With the draft, Pos Indonesia in the future will be one of the largest SOE’s with the most extensive network and reach out to all corners of Indonesia through its : • mail delivery service: • service delivery by Pos Courier (parcel) or Postal logistics, • financial services for remittance and bill payment via postal financial services, • supported by physical network optimization through the post properties and diversification efforts by post Hospitality and the Postshop, • and linked by an integrated IT synergize with BWN.


Business Structure ke Depan Upcoming Business Structure

Pos Kurir Indonesia

Pos Logistik Indonesia

Pos Jasa Keuangan Indonesia

Pos Ritel Indonesia

Pos Property Indonesia

PT Bhakti Wasantara Net

PSO Mail

3PL Service

Remitance

E-commerce

Internet / Networking

Parcel

Distribution / Transportation

Pospay

Aset Management

Post Shop

Hospitality

IT Solution

Commercial Mail

Project Cargo

Bank Channeling

AdMail

Costum Brokerage

Fund Distribution

Pos Market Chain (Rural Logistic)

Supply Chain Consulting

Mesin Antrian Kantor Pos Queue Machine of Post Office



265

2013


Lebih lanjut, keterkaitan antar rantai proses dari masing-masing lini bisnis Pos Indonesia merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan untuk bersinergi dan berintegrasi seperti yang diilustrasikan berikut ini.

Bisnis Warehousing Warehousing Business

Bisnis Transportasi

Formulasi strategi warehouse

Warehousing strategy formulation

Perencanaan dan pemilihan site warehouse Warehousing planning and site selection

Implementasi dan scheduling

Implementasi dan scheduling rencana network

Transportation Business

Logistic strategy formulation

Formulasi strategi logistik

Perencanaan network logistik

Bisnis Surat dan Paket

Formulasi strategi surat dan paket

Perencanaan pengelolaan network

Mail and Parcel Business

Mail and Parcel strategy formulation

Bisnis Retail

Formulasi strategi retail

Logistic network planning

Network planning and management

Retail Business

Retail strategy formulation

Perencanaan network dan pemilihan site

Bisnis Properti

Formulasi strategi pengelolaan aset

Perencanaan dan penentuan fungsi

Network planning and site selection

Property Business

Assets management strategy formulation

Function planning and definition


Formulasi strategi jasa keuangan

Perencanaan footprint dan pemilihan site


Financial service strategy formulation

Kerja sama dan sinergi antara lini bisnis sangat kritikal diperlukan oleh Pos Indonesia untuk menghadapi persaingan dan menjadi trusted postal service company unggulan. Hal ini dilatarbelakangi oleh interkoneksi dan keterhubungan masing-masing lini bisnis yang saling mendukung satu sama lain. Pengiriman surat, barang, dan jasa keuangan yang didukung oleh jaringan fisik, kantor pos, agen pos, dan

2013

Further, linkages between the chain of processes of each business line of Pos Indonesia is a logical consequence of the need to synergize and integrate as illustrated below.

266



Footprint planning and site selection

Implementation and scheduling

Implementation and scheduling of networking plan

C

Implementasi dan scheduling rencana network

Collection

Network plan implementation and scheduling

Collection

Implementasi rencana network retail Implementation of network retail plan

Benchmark harga dan feasibility study Benchmark price and feasibility study

Roadshow dan mencari aliansi

Formulasi strategi operasional

Outlet and agent operational

Operational strategy formulation

Roadshow and alliances search

Operasi outlet dan agen

Cooperation and synergy between business lines is very critical for Pos Indonesia to face competition and become the trusted postal service company. This is effected by interconnection and connectedness of each business line which are mutually supportive of each other. Delivery of mail, goods, and financial services are backed by a physical network, post offices, postal agencies, and connected by integrated IT network becomes the


Pelanggan Customer Transportasi logistik terjadwal Scheduled logistic transportation

Operasional warehouse Warehouse operational

Transportasi logistik terjadwal

Monitoring performa warehouse

Warehouse performance monitoring

Monitoring network logistik (utilisasi)

Scheduled logistic transportation

Logistik network monitoring (utilization)

RUTE PRIMER Primary Route

P1

P2

Processing pucuk surat Processing kantong Mail processing

Bag processing

T

Transportasi

Transportation

P3

P4

Processing kantong Processing pucuk surat Bag processing

Mail processing

D

Delivery Delivery

RUTE SEKUNDER Secondary Route

RUTE TERSIER Tertiary Route

Memperoleh supply barang Acquiring goods supply

Implementasi rencana kerja sama Implementation of cooperation plan

Operasionalkantor pos Post office operational

Operasional aset properti Property asset operational

Transportasi supply barang terjadwal Scheduled goods supply transportation

Transportasi logistik terjadwal Scheduled logistic transportation

Transportasi logistik cabang terjadwal

Scheduled branch logistic transportation

Operasional toko Store operational

Monitoring performa portofolio toko

Store performance monitoring

Monitoring performa portofolio

Portofolio performance monitoring

Pelaksanaan transaksi

Transaction Implementation

dihubungkan oleh jaringan TI secara terintegrasi menjadi gambaran Pos Indonesia sebagai satu kesatuan. Dengan melakukan aktivitas bisnis secara utuh demikian, maka Pos Indonesia dapat menawarkan one stop solution kepada konsumen, sehingga mampu bersaing dan menjadi trusted postal serives company terdepan dalam kancah persaingan.

Pelaporan dan monitoring performa Performance reporting and monitoring

image of Pos Indonesia as a whole. By conducting business activities as a whole, then Pos Indonesia can offer a one stop solution to consumers, so it’s able to compete and become the trusted postal serives company which is leading in the cauldron of competition.



267

2013


Strategi Transformasi Unit Bisnis dan Unit Pendukung

The Transformation Strategy of Business Units and Supporting Units

Strategi Transformasi Bisnis dan unit Pendukung selama pelaksanaan Rencana Jangka Panjang tahun 2014-2018 seperti digambarkan dalam rumah strategi dibawah ini:

Business Transformation strategy and Supporting Units during the implementation of the long-term plan 2014-2018 as illustrated in the following home strategies:

STRATEGI TRANSFORMASI

Transformation Strategy of SURAT DAN PAKET

LOGISTIK

JASA KEUANGAN

1

2

3

Logistic

Mail and Parcel

Merebut kembali posisi pemimpin pasar bisnis surat dan paket:

Mengembangkan perusahaan logistik yang efisien dan efektif

Developing an efficient logistic company

Reclaiming the market leader position of mail and parcel service

1

2

3 4 5 6

Membangun kembali kepemimpinan Suratpos dan Paketpos Perluasan portofolio produk dan layanan Portofolio expansion of products and services

Struktur regulasi yang berkelanjutan dan efisien Ongoing and efficient regulatory structure

Mendapatkan kembali pangsa pasar

Maintaining financial service business and expanding product and services portfolio of financial service

2

Memaksimalkan kesempatan yang ada

3

Ekspansi bisnis secara in-organic

Mempertahankan dan mengembangkan portofolio produk saat ini

1

Maintaining and developing the current products portofolio

Maximizing existing opportunities

In-organic business expansion

Menentukan model kerja sama untuk memperluas portofolio produk

2

Determining cooperation model to expand product portofolio

Mempertahankan basis pelanggan

Maintenance of customer basis

Sinergi bisnis dengan Poslog Business synergy with Poslog

Supporting System

2013

Mempertahankan bisnis jasa keuangan dan memperluas portofolio produk dan layananlayanan Jasa Keuangan

Developing an efficient and competitive logistic company

Regaining market share

SISTEM PENDUKUNG

268

1

Rebuilding leadership of Suratpos and Paketpos

Membangun Perusahaan Logistik yang efisiensi dan kompetitif

Financial Service



7

Merevitalisasi Pos Indonesia menjadi perusahaan berkinerja tinggi Revitalizing PT Pos Indonesia into a high-performance company

1

Memperkuat program budaya perusahaan dan komunikasi internal Stenghtening company culture and internal communication program


POS INDONESIA Pos Indonesia RITEL

PROPERTI

TEKNOLOGI INFORMASI

4

5

6

Retail

Menambah jaringan Kantor Pos dan mengembangkan portofolio produk dan layanan bisnis ritel:

Property

Mengoptimalkan nilai dan utilisasi aset properti:

Optimizing value and utilization of property assets

Additioning Post Office Network and expanding products and services portofolio of Retail business Mempertahankan dan mengambangkan portofolio produk ritel saat ini serta bisnis ritel baru berbasis 1 on-line

1

Maintaining and expanding the existing retail products portofolio and new online-based retail business

2

2

Menambah jumlah Kantor Pos

3

Memperbaiki kualitas layanan outlet

2

Mengoptimalkan nilai aset properti bagi pihak internal dan eksternal

Information Technology

Revitalisasi dan pengembangan bisnis PT BWN Business revitalizing and developing of PT BWN

1

Penyehatan PT BWN

2

Peningkatan dan pengambangan portofolio bisnis

Optimizing property assets value for internal and external parties

Menyempurnakan kontrol serta pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja unit bisnis

Restructuring of PT BWN

Enhancement and Development of business portofolio

Completing a better control and monitoring on business unit performance

Additioning the optimized number of post office

Improving the quality of outlet service

Meningkatkan efisiensi organisasi dan kapabilitas sumber daya manusia Improving organizational efficiency and human recource capabilities

3

Integrasi sistem TI melalui perencanaan yang menyeluruh

Integrating IT system through a comprehensive planning



269

2013


Transformasi menjadi trusted postal service company harus ditunjang oleh bisnis yang kuat di masing-masing unit usaha, dengan tetap mengedepankan sinergi antar unit usaha. Secara ringkas, strategi untuk masing-masing bisnis akan dijabarkan sebagai berikut.

Transformation to become the trusted postal service company should be supported by strong business in their respective business units, upholding the synergy between business units. In a summary, the strategy for each business will be elaborated as follows.

Pos Indonesia menekankan fokus penciptaan nilai bisnis surat dan paket pada pengiriman paket standar dan layanan prima atau premium (termasuk surat premium), sejalan dengan tren industri pos global, yaitu pengguna layanan pos di Indonesia saat ini dan di masa depan menginginkan kecepatan dan ketepatan.

Pos Indonesia stressed the focus of business value creation of mail and parcel delivery and excellent service standard or premium (including mail premium), in line with the trend of the global postal industry, the postal service users in Indonesia today and in the future want speed and accuracy.

Pos Admail akan dikembangkan menjadi anak perusahaan dengan bisnis utamanya sebagai mesin produksi surat, e-filling dan pengamanan transaksi elektronik. Pada tahun 2014 akan dimulai tahapan strategic business unit (SBU) dengan fokus program pengembangan kapasitas dan kompetensi printing, pembangunan data based customer untuk advertising mail serta mempersiapkan anak perusahaan.

Admail post will be developed into a subsidiary with its main business as a production machine letters, e-filing and electronic transaction security. In 2014 will commence phase of the strategic business unit (SBU) with the focus of capacity development programs and printing competency, and customer data based to advertising mail as well as preparing the subsidiary.


2013

Mail and Parcel Business

Segmen utama yang ditargetkan adalah pelanggan korporat mencakup industri perbankan, telekomunikasi, asuransi, listrik, dan perusahaan air minum (PAM/PDAM). Pos Indonesia akan meningkatkan penetrasi ke pasar korporat dengan layanan-layanan seperti corporate postal management dan Admail (essential mail dan advertising mail) sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada segmen ini, yang juga telah terbukti menjadi kontributor pendapatan industri pos di negara yang telah maju.

The primary segment is targeted corporate customers covers the banking industry, telecommunications, insurance, electricity, and water supply company (PAM/PDAM). Pos Indonesia will increase the penetration into the corporate market with services such as corporate postal management and Admail (essential mail and advertising mail) in accordance with the needs of customers in this segment, which has also proved to be a contributor to the post industry revenues in a country that has advanced.

Segmen lain yang menjadi sasaran adalah pasar UKM dan belanja online (e-commerce). Pasar UKM diproyeksikan akan tumbuh semakin kuat, seiring dukungan pemerintah dan dukungan industri perbankan dalam membangun industri UKM dalam negeri. Pos Indonesia sebagai salah satu engine of growth pembangunan Indonesia dengan cakupan jaringan yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Indonesia akan turut serta aktif mengambil peranan penting

Another segment of the target market are SMEs and online shopping (e-commerce). The SME market is projected to grow more strongly, with the support of the Government and the banking industry’s in building industry SMES in the country. Pos Indonesia as one of the engines of growth development of Indonesia with a coverage of network that can connect all regions of Indonesia will participate actively taking an important role in the growth of industrial SMEs in Indonesia.

270




dalam pertumbuhan industri UKM di Indonesia. Di samping pertumbuhan UKM, pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia secara langsung mendorong pertumbuhan e-commerce, didukung dengan masuknya penyedia layanan e-commerce internasional di Indonesia yang akan membuka peluang besar bagi Pos Indonesia sebagai pengantar paket e-commerce yang dapat diandalkan.

In addition to SME growth, growth in internet penetration in Indonesia directly encourage the growth of e-commerce, supported by the entry of the e-commerce service provider in Indonesia that will open up great opportunities for Pos Indonesia as an introduction to e-commerce package that can be relied upon

Untuk meningkatkan daya perusahaan terutama untuk pasar kiriman B2C yang low price, perusahaan akan membentuk anak perushaan kurir dengan misi utamanya sebagai penyedia jasa antaran untuk Low Cost Courier (LCC). Pada tahun 2014 akan dimulai tahapan Stragic Busines Unit (SBU) dengan program yang fokus pada spin-off sistem pengantaran biasa menjadi LCC, pengembangan kompetensi penggarapan pasar dan antaran LCC, pengelolaan model bisnis yang efektif dan efisien.

To increase the power of company primarily for the B2C delivery low price market, the company will establish a subsidiary of courier with its main mission as a provider of Low Cost for Courier deliveries (LCC). In 2014 will commence phase of Stragic Business Unit (SBU) and programs that focus on spin-off regular delivery system into implementation of the competencies, the development of LCC market and between the LCC, the management of the business models that are effective and efficient.

Secara keseluruhan, layanan surat dan paket Pos Indonesia didukung oleh variasi jenis produk yang beragam dengan berbagai fitur yang berbeda meliputi produk standar, premium (kilat khusus, express dan kiriman korporat atau Admail), dan internasional (EMS, re-mailling, Express post LN, dan Paketpos Cepat & Biasa LN).

Overall, the service’s letter and parcel post Indonesia supported by variations of the diverse types of products with a variety of different features including standard products, premium (Special Express, express and delivery of Admail or corporate), and international (EMS, re-mailling, International Express post, and International Parcel Post, express and standard).



271

2013


Bisnis Logistik Bisnis logistik merupakan konsekuensi logis dari jasa pengantaran. Pos Indonesia menekankan fokus penciptaan nilai bisnis logistik pada layanan transportasi (freight forwarding), Custom Brokerage, 3PL Service, Project Cargo, dan Supply Chain Consulting. Pasar yang dituju adalah korporasi dengan fokus industri yang bergantung pada kelancaran rantai pasok seperti: barang elektronik, makanan dan minuman, kertas, sparepart dan perlengakapan otomotif, dan kosmetik.

The logistics business is a logical consequence of the service delivery. Pos Indonesia emphasizes the focus the creation of business value of logistics in transport services (freight forwarding), Custom Brokerage, 3PL Service, Project Cargo and Supply Chain Consulting. The intended market is the Corporation with the focus of the industry which is dependent on the smooth running of the supply chain such as: Electronics, food and beverage, paper, automotive equipment and spare parts, and cosmetics.

Bisnis logistik merupakan konsekuensi logis dari jasa pengantaran. Pos Indonesia menekankan fokus penciptaan nilai bisnis logistik pada layanan transportasi (freight forwarding), Custom Brokerage, 3PL Service, Project Cargo, dan Supply Chain Consulting. Pasar yang dituju adalah korporasi dengan fokus industri yang bergantung pada kelancaran rantai pasok seperti: barang elektronik, makanan dan minuman, kertas, sparepart dan perlengakapan otomotif, dan kosmetik.

Business logistics is a logical consequence of the delivery service. Pos Indonesia emphasizes focus on creating business value logistics transport services ( freight forwarding ), Custom Brokerage, 3PL Services, Project Cargo and Supply Chain Consulting. Target markets are corporations with a focus on industries that depend on the smoothness of the supply chain such as : electronics, food and beverage, paper, spare parts and automotive utilities, and cosmetics.

Sebagai upaya sinergi dengan bisnis surat dan paket Pos Indonesia, Pos Logistik akan fokus pada layanan yang membutuhkan kompetensi logistik seperti pergudangan, Full-Truck-Loads (FTL), pengelolaan rantai pasok (Supply Chain Management-SCM), sebagai cargo agent untuk layanan Less-Truck-Loads (LTL), dan juga dapat menjadi penyelenggara jasa transportasi primer darat, laut, dan udara bagi Pos Indonesia. Sementara itu, bisnis surat dan paket Pos Indonesia akan terfokus pada layanan pengiriman surat dan paket dengan berat tidak terbatas (unlimited). Bila pada kegiatan operasinya layanan surat dan paket Pos Indonesia membutuhkan transportasi khusus, maka Pos Logistik dapat bertindak sebagai pendukung operasi. Selain berkolaborasi dengan pihak internal, salah satu opsi yang akan dikaji lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ke depan adalah kerja sama dengan penyedia transportasi terdedikasi, baik darat, laut maupun udara. Kolaborasi Pos Logistik dan Pos Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan jaringan sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Pos Indonesia sebagai trusted postal service company unggulan di masa depan.

2013

Logistic Business

272



As the efforts of business synergy with mail and parcel post Pos Logistic Indonesia will focus on services that require a competence of logistics such as warehousing, Full-Truck-Loads (FTL), supply chain management, as a cargo agent for Less-service Truck-Loads (LTL), and also be a service provider for the primary transport by land, sea, and air for Pos Indonesia. Meanwhile, business letter and parcel of Pos Indonesia will be focused on service delivery of letters and packages with a weight of unlimited. When on operations of mail and parcel Pos Indonesia require special transportation, then Post Logistics can act as support operations. In addition to collaborating with internal party, one of the options which will be examined further to enhance competitiveness to the future is a partnership with the leading provider of dedicated transport, whether by land, sea or air. Pos Logistics Indonesia collaboration is one form of utilization of the network so that it is able to support the efforts of Pos Indonesia achievement as the pre-eminent trusted postal service company in the future.


Sebagai upaya sinergi dengan bisnis surat dan paket Pos Indonesia, Pos Logistik akan fokus pada layanan yang membutuhkan kompetensi logistik seperti pergudangan, Full-Truck-Loads (FTL), pengelolaan rantai pasok (Supply Chain Management-SCM), sebagai cargo agent untuk layanan Less-Truck-Loads (LTL), dan juga dapat menjadi penyelenggara jasa transportasi primer darat, laut, dan udara bagi Pos Indonesia. Sementara itu, bisnis surat dan paket Pos Indonesia akan terfokus pada layanan pengiriman surat dan paket dengan berat tidak terbatas (unlimited). Bila pada kegiatan operasinya layanan surat dan paket Pos Indonesia membutuhkan transportasi khusus, maka Pos Logistik dapat bertindak sebagai pendukung operasi. Selain berkolaborasi dengan pihak internal, salah satu opsi yang akan dikaji lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ke depan adalah kerja sama dengan penyedia transportasi terdedikasi, baik darat, laut maupun udara. Kolaborasi Pos Logistik dan Pos Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan jaringan sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Pos Indonesia sebagai trusted postal service company unggulan di masa depan.

Kantor Pos Surabaya Surabaya Post Office

In an effort to synergies with business letters and packages Indonesian Post, Post Logistics will focus on services that require competencies such as warehousing logistics, Full - Truck Loads ( FTL ), supply chain management ( SCM Supply Chain Management ), as a cargo agent for service Less - Truck - Loads ( LTL ), and also can be a primary provider of transportation services by land, sea, and air for Pos Indonesia. Meanwhile, business letters and packages Pos Indonesia will focus on service delivery letters and packages weighing unlimited ( unlimited ). When the service operations Pos Indonesia letters and packages require special transportation, the Postal Logistics to act as a support operation. In addition to collaborating with internal parties, one of the options to be studied further to improve competitiveness of the future is working with a dedicated provider of transportation, whether by land, sea or air. Collaborative Logistics and Pos Pos Indonesia is one form of network utilization so as to support the achievement of Pos Indonesia as the trusted postal service seed company in the future.



273

2013



2013


Pos Indonesia menekankan fokus penciptaan nilai bisnis jasa keuangan pada kiriman uang (remitansi) dan PosPay. Segmen pasar yang dituju adalah kalangan pekerja dan perusahaan yang memerlukan jasa pembayaran tagihan berbasis ritel dengan jangkauan lokasi geografik yang luas, sebagai contoh PLN, Telkom, PDAM, dan juga institusi pemerintah seperti Ditjen Pajak.

Pos Indonesia stressed the focus of value creation in the financial services business in remittances and PosPay. The intended market segment is among the workers and companies that require the services of a retail-based bill payment with the geographical location of a wide range, for example PLN, Telkom, PDAM, as well as government institutions such as Dit taxes.

Selain itu, melalui karakteristik khusus Pos Indonesia yang memungkinkan distribusi dana (fund distribution) yang menjangkau cakupan daerah yang lebih luas, cepat dan efektif kepada unbanked population, Pos Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada inisiatif nasional terkait financial inclusion.

In addition, through the special characteristics of Pos Indonesia which allows distribution of funds that span a much wider area coverage, quickly and effectively to the unbanked population, Pos Indonesia can contribute significantly in national initiatives related to financial inclusion.

Sebagai langkah diversifikasi, tanpa meninggalkan kompetensi bisnis inti, Pos Indonesia akan membentuk kerja sama layanan keuangan dengan berbagai bank BUMN dan lembaga keuangan lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan akses produk jasa keuangan yang lebih komplit, sehingga Pos Indonesia dapat bersaing dengan keberadaan bisnis bank sebagai kompetitor utama. Hal ini sejalan pula dengan semangat sinergi BUMN untuk membangun Indonesia.

As a step to diversify, without leaving the core business competencies, Pos Indonesia will form a partnership with a wide range of financial services with banks and other financial institutions of SOE’s. The cooperation is expected to improve access to financial services and products that are more complete, so Pos Indonesia can compete with the presence of major competitors as bank’s business. This is in line with the spirit of synergy of SOE’s to build up Indonesia.

Produk-produk jasa keuangan Pos Indonesia saat ini sangat dikenal oleh pasar menengah ke bawah sehingga memiliki kedekatan dengan rakyat. Hal ini menjadi pembeda sekaligus kekuatan produk jasa keuangan Pos Indonesia karena kemampuannya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas khususnya di daerah rural. Selanjutnya, ke depan Pos Indonesia dapat memberikan kredit mikro kepada masyarakat melalui kerjasama dengan perbankan.

Financial services products of Pos Indonesia today are very well known by the lower middle market so it has proximity to the people. This becomes the differentiating power products of Pos Indonesia financial services because of its ability to reach out to the wider community, particularly in rural areas. Furthermore, in the future Pos Indonesia can provide micro-credit to the community through cooperation with banks.

274




Disamping itu juga akan dikembangkan infrastruktur card management untuk mendukung transaksi bebasis account, layanan mobile payment bekerjsama dengan perusahaan telekomunikasi. Pada tahun 2014 juga dijajaki kerjasama operasi dengan perusahaan asuransi mikro yang diharapkan kedepan layak ditingkatkan menjadi anak perusahaan asuransi guna optimasi basis pelanggan pos dan menyediakan jasa asuransi mikro guna mendukung pertumbuhan bisnis Pos Group.

Bisnis Ritel

In addition it will also be developed infrastructure of card management to support the transaction with account-based, cooperate with mobile payment service and Telecom companies. By 2014 also explored joint operations with microinsurance company which expected future worth will improved to become the insurance company in order to optimize the postal customer base and providing services to support the growth of microinsurance in Post business Group.

Retail Business

Pos Indonesia memiliki jaringan fisik berupa 4.067 kantor pos dan didukung oleh ribuan agen pos. Keberadaan jaringan fisik tersebut merupakan kunci untuk memberikan akses layanan kepada pasar ritel. Melalui cakupan dan keberadaan bisnis ritel dalam pemberian layanan Pos Indonesia secara terpadu, bisnis ritel merupakan bentuk optimasi jaringan bagi keseluruhan bisnis Pos Indonesia.

Pos Indonesia has a physical network of 4.067 post office and supported by thousands of postal agent. The existence of the physical network is the key to providing access services to the retail market. Through the scope and existence of retail business in the provision of postal services in Indonesia, integrated retail business is a form of network optimization for overall business Pos Indonesia.

Inti dari keberadaan bisnis ritel melalui POSTShop adalah memberikan daya tarik baru bagi masyarakat untuk singgah di jaringan fisik Pos Indonesia, yang kemudian dapat meningkatkan minat masyarakat untuk sekaligus aktif mempergunakan kembali jasa Pos Indonesia.

The core of the existence of the POSTShop retail business is by giving a new attraction for people to stop in Pos Indonesia physical network, which then can enhance people’s interest for active use once again at Indonesia postal service.

Penekanan fokus penciptaan nilai bisnis ritel terletak pada produk konsinyasi, filateli, dan POSTShop. POSTShop merupakan lini bisnis baru Pos Indonesia yaitu penempatan convenience store bersinergi dengan berbagai kantor pos di seluruh Indonesia. POSTShop mengusung konsep “one stop shopping”, yaitu suatu gerai belanja yang menjual barang kebutuhan seharihari masyarakat dan juga memberikan produk/ layanan Pos Indonesia seperti pengiriman surat, jasa keuangan, pembelian perangko, dan berbagai produk jasa yang diminati segmen pelanggan yang menjadi fokus. Sedangkan Galeripos adalah situs belanja online yang menjual berbagai produk elektronik, produk-produk tradisional Indonesia, maupun barang-barang mewah.

The focus in creating business value lies in retail product consignment, filateli and POSTShop. POSTShop is a new business lines of Pos Indonesia i.e. placement of convenience store synergize with different post offices throughout Indonesia. POSTShop brings the concept of “one stop shopping”, which is a shopping outlets which sell daily necessities and communities also provide Postal products/services Indonesia such as mail delivery, financial services, purchasing stamps, and a wide range of service product that are of interest to a segment of customers that become the focus. While the Galeripos is an online shopping site selling various electronic products, Indonesia’s traditional products, as well as luxury goods.



275

2013


Di lain pihak, inti keberadaan Galeripos sebagai situs belanja online adalah sebagai upaya Pos Indonesia untuk melengkapi rantai nilai (value chain) melalui kontribusi bisnis surat dan paket Pos Indonesia sebagai media pengantaran Galeripos. Bisnis e-commerce serupa telah terbukti berhasil pada negara lain seperti Korea Post dan Australia Post. Bagi Pos Indonesia, pengembangan Galeripos juga mampu mengoptimalkan jaringan yang dimiliki sekaligus bersinergi dengan bisnis Pos Indonesia yang lain terutama surat dan paket. Pos Indonesia juga akan mengembangkan channel distribusi yang tidak memerlukan beban investasi aset tetap melalui sistem lisensi maupun keagenan. Keberadaan jaringan fisik yang mencakup 4.067 kantor pos dan didukung oleh tambahan 836 Kantor Pos Desa, 318 Agen Pos Desa, 427 Agen Pos Koperasi, dan 1.600 Pos Keliling Desa, membuka peluang bagi Pos Indonesia untuk menjadi bagian dalam rencana nasional pengembangan daerah rural ke depan. Dalam konteks tersebut, Pos Indonesia akan melakukan aktivitas inkubasi untuk pengembangan bisnis rural menjadi jaringan berniaga produk komoditi, konsumsi dan produksi dari dan ke rural.

Pengembangan bisnis ritel kedepan antara lain mempersipakan model postshop shop/mart, e-commerce dan jaringan bisnis ritel berbasis rural menjadi anak perusahaan ritel dengan nama POSTshop dengan misi utamanya sebagai jaringan solusi ritel terluas dan terintegrasi. Pada tahun 2014 akan dimulai dengan tahapan strategic business unit (SBU) dengan beberapa program yang fokus pada pengembangan Postshop menjadi model lisensi sebagai bagaian dari salah satu strategi penambahan outlet, pengembangan e-commerce menjadi clearing house, pengantaran dan portal e-commerce, pengembangan on-line trading & e-auction bagi komoditi, barang konsumsi dan produksi dari dan ke rural sebagai infrastruktur berniaga melalui jaringan pos dan sekaligus bagian dari sistem logistik nasional.

2013

276



On the other hand, the existence of core Galeripos as the online shopping site is an effort to equip Indonesia Postal value chain through the contribution of media as Galeripos Indonesia. A similar e-commerce business has proved successful in other countries such as Korea Post and Australia Post. For Pos Indonesia, development of Galeripos is also able to optimize network owned and synergize with other Postal business Indonesia mainly mail and parcel.

Pos Indonesia will also develop a distribution channel that does not require the burden of fixed assets investment through licensing system and agents. The existence of the physical network that includes 4.067 post office and supported by an additional 836 post office village, 318 Postal Agent village, 427 Postal Agent cooperative, and 1,600 Posts round the Village, open the opportunities for Pos Indonesia to become part of national development plans in the area of rural ahead. In the context of the Pos Indonesia, it will conduct a business incubation for the development of rural products trade networks into commodities, consumption and production from and to rural.

The development of retail business among others is preparing model of postshop /mart, e-commerce and retail-based rural business network into a retail subsidiary by the name of its primary mission as a POSTshop network widest retail and integrated solutions. In 2014 will commence with the stages of the strategic business unit (SBU) and several programs that focus on the development of a model license Postshop as one of the strategies of the various additions outlet, development of e-commerce into a clearinghouse, delivery and portal development, e-commerce on-line trading & e-auction for commodities, consumer goods and production from and to rural infrastructure as a trade through a network of posts and at one time a part of the national logistics system.


Bisnis Properti

Property Business

Pos Indonesia dengan jumlah aset lebih dari 3.800 lokasi di seluruh Indonesia memberikan kelebihan sekaligus tantangan tersendiri. Kondisi ini menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN dengan ketersebaran yang sangat luas dan merata di seluruh Indonesia. Namun, kondisi ini juga menjadikan biaya operasional dan perawatan aset cukup tinggi karena terdapat aset yang idle. Untuk mengatasinya Pos Indonesia perlu melakukan optimalisasi aset.

Pos Indonesia with total assets of more than 4,000 locations across Indonesia provide advantages as well as its own challenges. This condition makes the Pos Indonesia as one of the SOE’s with a very broad branches and evenly throughout Indonesia. However, this condition also makes the cost of operation and maintenance of assets is quite high as there are assets that are idle. Pos Indonesia to overcome it need to do optimization of assets.

Pos Indonesia telah mengidentifikasi 100 lokasi potensial untuk dioptimalisasikan selama 20142018. Namun dengan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan ketersediaan sumber daya, dalam jangka pendek hingga menengah hanya akan dipilih bebrapa lokasi yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan untuk dibangun sendiri yang kemudian akan dikelola oleh profesional dengan kompetensi memadai. Lokasi-lokasi terpilih terdapat di kota-kota yang memiliki pergerakan pebisnis kecil dan menengah, memiliki ukuran lahan pada kisaran 3.000 m2, dan dinilai tidak akan mengganggu operasional Pos Indonesia apabila dikembangkan.

Pos Indonesia has identified potential locations for 100 to be optimized during 2014-2018. However, with the principle of prudence and the consideration of the availability of resources, in the short-to medium-sized site will be chosen only some scattered islands of Sumatra, Java, and Borneo to built itself which will then be managed by professionals with adequate competencies. The selected locations are in cities that have movement of small and medium businesses, has a size in the range of 3,000 m2 of land, and tagged will not interfere with operation of Pos Indonesia when developed.

Strategi optimalisasi aset Pos Indonesia adalah dengan membentuk anak perusahaan yang akan fokus pada bisnis properti. Anak perusahaan tersebut pada salah satu lini bisnisnya akan memfokuskan kepada konsep bisnis perhotelan kelas menengah atau bintang tiga. Bisnis perhotelan segmen ini dinilai cukup menjanjikan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, desentralisasi, semakin meratanya kegiatan perekonomian di daerah, dan maraknya penerbangan berbiaya rendah berdampak positif terhadap meningkatnya pergerakan masyarakat khususnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan bisnis atau usaha.

Strategy of optimization of Pos Indonesia assets is by forming a subsidiary that will focus on business property. The subsidiary on one line of business will be to focus on the concept of hospitality businesses or middle-class three-star. This segment of the hospitality businesses assessed quite promising because of Indonesia’s high economic growth, decentralisation, the equality of activities of the economy in the region, and the rise of low-cost flights to positively impact against the increasing movement of people especially for activities related to the business or undertaking.

Pada akhir tahun 2013 telah dibentuk anak perusahaan Pos Properti untuk optimasi aset perusahaan. Kedepan anak perushaan ini akan mengembangkan usahanya melalui pengelolaa aset yang diserah-kelolaan oleh induk ke anak perusahaan, penyediaan jasa properti bagi Pos Group dan membangun joint operation dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan dan pengelolaan usaha.

At the end of 2013 has formed a subsidiary of Post properties for the optimization of the company’s assets. In the future, these subsidiary will develop its business through asset transfered-assets-run by the parent to the subsidiary company, providing services to Post property Group and build joint operation with various parties in the framework of the development and management of the business.



277

2013


Pos Properti telah merencanakan pelaksanaan dua proyek pada tahun 2014 untuk dibangun menjadi hotel, secara bertahap induk akan menyerah-kelolakan aset (bangunan maupun tanah) untuk dikembangkan dengan skema investasi sendiri, KSU, maupun KSO. Lokasi yang dalam kondisi idle dan aset potensial lain tidak akan ditinggalkan, karena melalui anak perusahaan, lokasi-lokasi tersebut akan dikembangkan dengan skema Kerjasama Usaha (KSU) dan tetap mengacu kepada kajian Highest & Best Use (HBU) hasil kajian konsultan properti untuk masing-masing lokasi terkait.

2013

278



Post Property has planned the implementation of two projects by 2014 to built a hotel, the parent will gradually give up-manage assets (land and buildings) to be developed with its own investment schemes, KSU, and KSO. Location idle conditions and other potential assets will not be abandoned, because through its subsidiaries, these locations will be developed with the cooperation of Business Scheme (KSU) and still refers to the study of Highest & Best Use (HBU) results of the study consultants properties for each related site.


Bisnis Bhakti Wasantara Net

Bhakti Wasantara Net

Semula, keberadaan PT Bhakti Wasantara Net (BWN) merupakan bagian dari upaya Pos Indonesia untuk efisiensi biaya jaringan. Keberadaan BWN ke depan akan menjadi mitra strategis Pos Indonesia, yaitu untuk mendukung kebutuhan teknologi informasi dengan didukung pemahaman yang telah diperoleh dengan melayani Pos Indonesia. Keberadaan BWN ke depan juga akan menjadi growth story keberhasilan Pos Indonesia mengembangkan anak perusahaan.

Again, the existence of PT Bhakti Wasantara Net (BWN) is part of the efforts of Pos Indonesia to network cost efficiency. The existence of the BWN in the future will become the strategic partner for Pos Indonesia, namely to support the needs of information technology supported by the understanding which has been obtained by serving Pos Indonesia. The existence of the BWN forward will also be a growth story success at Pos Indonesia in developing subsidiary.

Pos Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur IT dan aplikasi IT sebagai jantung sistem bisnis dan pelayanan. Pada era on-line dan digitalisasi saat ini sebagian besar transaksi bisnis dilakukan melalui on line system. Maka pengembangan infrastruktur IT dan sistem bisnis berbasis IT sangat dibutuhkan Perusahaan untuk mendukung sukses program transformasi. Peran BWN akan direposisi menjadi Penyedia total solusi IT dan Backbone Infrastruktur IT Pos Indonesia, melalui Restrukturisasi keuangan, pengembangan kompetensi dan kapabilitas melalui JO, Intensifikasi penggarapan pasar IT PT Pos Indonesia dan industri.

Pos Indonesia is in need of IT infrastructure and applications to IT as the heart of the business and service system. In an era of digitization and online currently most business transactions made through the on line system. The development of IT infrastructure and business systems with ITbased, Company is urgently needed to support a successful transformation program. The role will be repositioned BWN as total IT solutions and IT infrastructure Backbone of Pos Indonesia, through a financial restructuring, development of competencies and capabilities through JO and the implementation of market Intensification of Pos Indonesia IT and industry.

Pos Indonesia akan menekankan fokus penciptaan nilai bisnis BWN pada pasar eksternal di luar Pos Indonesia utamanya pada layanan PosPay sebagai main agent, karena kompetensi BWN selama ini yang telah menunjukkan keandalan untuk menangani peran tersebut. Ke depan, dengan dukungan komitmen sumber daya, BWN juga akan dapat mengoptimalkan keunggulan lain yang dimiliki seperti lisensi Internet Service Provider (ISP) yang saat ini sangat dibatasi penerbitannya dan sebagai IT Solution.

Pos Indonesia will emphasize the business value creation focus on external markets BWN outside Pos Indonesia on PosPay as the main agent service, because the competence over the BWN has demonstrated reliability to handle the role. Looking ahead, with the support of the commitment of resources, BWN would also be able to optimize the benefits of such licenses owned Internet Service Provider (ISP) which is currently very limited publication and as an IT Solution.



279

2013


Strategi ke Depan Upcoming Strategies

Analisis kondisi internal dan eksternal Pos Indonesia menjadi basis penetapan strategi perusahaan tahun 2014 hingga 2018. Kondisi internal Pos Indonesia yang meliputi kondisi dan layanan yang ditawarkan masing-masing unit bisnis menjadi dasar pengembangan bisnis Pos Indonesia ke depan. Bertolak dari hal tersebut, kemampuan masing-masing bisnis untuk mengeksplorasi dan mempenetrasi peluang eksternal dapat mendukung Pos Indonesia untuk mencapai tujuan perusahaan yang ingin dicapai berkinerja tinggi secara berkelanjutan. Pengembangan bisnis Pos Indonesia akan selalu didukung oleh fungsi-fungsi pendukung bisnis yang krusial seperti TI dan SDM sehingga terjadilah keselarasan antar unit bisnis dan fungsi pendukung di dalam Pos Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan pencapaian tujuan perusahaan.

2013

280



Analysis of the internal and external conditions of the Pos Indonesia was the basis for setting corporate strategies by 2014 to 2018. Pos Indonesia’s internal conditions which include the conditions and services offered by each business unit to be the basis of Pos Indonesia business development forward. From this point, the ability of each business to explore and penetrate external opportunities can support Pos Indonesia to achieve company goals in achieving high performance on an ongoing basis. Pos Indonesia business development will always be supported by the business support functions that are crucial as IT and HR so there was alignment between business units and support functions in Pos Indonesia to jointly facilitate the attainment of company goals.


Sasaran Strategis

Strategic Objectives

Dengan menggunakan kerangka Kriteia Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai perusahaan pada tahun 2018 sebagai berikut:

By using Superior Performance Assessment Criteria framework (KPKU) of SOE’s the formulation of strategic objectives to be reached in 2018 the company as follows:

NO

PERSPEKTIF

KPI

BOBOT

SATUAN

NO

PERSPECTIVE

KPI

QUALITY

UNIT

1

Keuangan dan Pasar

10

%

17,11

19,69

27,85

20,69

20,75

4

%

(2,18)

(85,04)

(193,41)

(149,41)

26,19

%

80,00

83,75

87,50

91,25

95,00

Finance and Market

Revenue Growth Revenue Growth Net Profit Margin Growth Net Profit Margin Growth Operation Cash Flow Growth Operation Cash Flow Growth Market Share (mail, parcel, jaskug) Market Share (mail, parcel, jaskug)

2

3

Efektivitas Fokus Pelanggan

Costumer Satisfaction Index (CSI) Costumer Satisfaction Index (CSI)

Customer Focus Effectivity

Respon time to complain handling

Efektivitas produk dan proses

Ganti Rugi

Product and Process Effectivity

Respon time to complain handling Compensation SWP SWP

Downtime Downtime 4

Fokus tenaga kerja

Work Force Focus

Employee Engagement Index (EEI) Employee Engagement Index (EEI) Jam latihan/karyawan

Kepemimpinan Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

Leadership, Governance, and Social Resposibilty

4

11 11 7 5 8

5

Hours of training / employee

5

Produktivitas karyawan

7

Employee productivity 5

6

GCG Indeks GCG Index

Skor KPKU

3

%

%

% %

2014

7,50

14,00

83,00 0,09

2015

28,30

18,00

87,00 0,07

2016

29,77

22,00

91,00 0,05

2017

2018

23,56

26,00

95,00 0,03

39,30

30,00

99,00 0,01

%

85,00

87,50

90,00

92,50

95,00

%

98,00

98,25

98,50

98,75

99,00

%

Jamlat/ Karyawan Employee Koef poin

point

98,00

3,50 1,91

79,00

98,25

3,88 1,95

80,50

98,50

4,25 2,01

82,00

98,75

4,63 2,12

83,50

99,00

5,00 2,24

85,00

point

Realisasi Program Kerja (Investasi)

3

3

poin

300,00

387,50

475,00

562,50

650,00

Pencapaian fisik program (Investasi)

2

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tingkat Efektifitas Penyaluran dana (PKBL)

2

%

65,65

67,99

70,33

72,66

75,00

Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

2

%

31,06

35,80

40,53

45,27

50,00

Score KPKU Realization Program (Investment)

Physical Achievement program (Investment)

Effectiveness level Disbursements (CSR) Collectible levels Loans

Pengisian Portal BUMN Charging Portal SOE

2

%

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 Laporan Tahunan Annual Report


100,00

100,00

281

100,00

100,00

2013


Memperkuat PT Pos Indonesia Menjadi Trusted Postal Service Company

Strengthen PT Pos Indonesia to Become The Trusted Postal Service Company

Menghadapi pasar surat yang mulai jenuh, pasar paket dan logistik yang terus tumbuh, jasa transaksi keuangan yang makin ketat persaingannya, dan meningkatnya perdagangan secara on-line sehingga permintaan akan jasa distribusi/ pengantaran makin tingi, di masa depan Pos Indonesia di arahkan untuk mampu menjadi perusahaan jaringan terbesar di Indonesia. Keberadaan Pos Indonesia sebagai perusahaan jaringan di titik beratkan pada pengembangan infrastruktur, konektivitas dan dan jasa yang terintegrasi didukung teknologi. Perbaikan pada infrastruktur jaringan antara line on-line 3800 kantor pos dan perbaikan sistem aplikasi bisnis telah mampu meningkatkan kemampulabaan perusahaan sejak tahun 2009.

Facing a mail market that starts to saturate, parcel and logistics services market continues to grow, more stringent financial transactions increasing trade on-line so that the demand of delivery/distribution services will higher, in the future of Pos Indonesia will be able to become the largest network company in Indonesia. The presence of the postal company’s network in Indonesia is as a point of focus on infrastructure development, connectivity and integrated services and supported technologies. Improvements to the network infrastructure between the line online 3800 post office business application system fixes and has been able to increase the company profitability since 2009.

Pemanfaatan jumlah jaringan kantor pos untuk pendapatan paket melalui e-commerce juga berhasil dilakukan oleh Japan Post melalui layanan Furusato, Korea Post melalui layanan e-post shopping. Sedang untuk peningkatan

The utilization of the amount of the post office network as revenue for packages via e-commerce are also managed by Japan Post via Korea Post, Furusato service via e-post service shopping. While for an increase in financial services both through

Untuk membangun perusahaan jaringan kedepan, perusahaan menggunakan referensi keberhasilan transformasi administrasi pos dunia menjadi perusahaan sukses dalam pemanfaatan pengembangan jaringan pelayanan, pengembangan layanan dan pengembangan sdm. Beberapa contoh administrasi Pos yang berhasil melakukan transformasi sebagai perusahaan jaringan antara lain: Perusahaan yang mampu menambah jaringan pelayanan untuk peningkatan kiriman paket melalui e-commerce antara lain: Australia Post mampu meningkatkan pengiriman paket melalui e-commerce mencapai 70% dengan memanfaat kombinasi keberadaan 4.500 Kantor Pos sebagai toko seba ada dan layanan e- commerce; Correios-Pos Brasil, sukses memanfaatkan 17.000 jaringan kantorposnya untuk layanan e-commerce dan untuk jaringan pelayanan Bank; China Post juga mampu memanfaatkan 77.000 jaringan kantorposnya untuk jaringan e-commerce dan pelayanan bank untuk melayani sebagai besar masyarakat pedesaan.

2013

282



To build a network of companies in the future, company use a reference of post administration transformation success in the world in the utilization of network development, services development and human resource development. Some examples of the postal administration to successfully perform the transformation as a network among other companies: companies are able to add network services to increased shipment of packages via e-commerce, among others: Australia Post is able to improve the delivery of packages via e-commerce reached 70% with a combination of benefit from the existence of 4500 post offices as shops and services and there is a guided tour of e-commerce; Brazilian post office-Correios, successfully utilizing its post office for services network over 17,000 e-commerce and service network for the Bank; China Post is also able to utilize the network to 77,000 of e-commerce and service bank to serve as a large rural community.


pelayanan keuangan, baik melalui transaksi keuangan, bank dan asuransi berhasil dilakukan oleh Japan Post melalui Japan Postal Saving Bank,dan Postal Insurance sehingga mampu memobilisasi dana masyarakat menjadi sumber dana kedua bagi perintah setelah APBN-nya. Poschta Rossii-Rusia melalui Cybermoney.

financial transactions, bank and insurance work undertaken by Japan Post through the Japan Postal Saving Bank, and Postal Insurance which is so capable of mobilizing community Fund became a source of funds for the second command after his State’s budget. Poschta Rossii-Russia through Cybermoney.

Berikut ini dirumuskan Strategi dan Program Unit Bisnis dan Unit Pendukung untuk mewujudkan visi dan mencapai sasaran strategis:

The following formulated strategies and Program Support Units and Business Units in order to realize the vision and achieve strategic goals:

Untuk memperkuat posisi perusahaan menjadi trusted postal company dilakukan melalui strategi: peningkatan jumlah jaringan kantor pos, pengembangan bisnis perusahaan, dan keterhubungan jaringan pelayanan dan sistem bisnis perusahaan didukung infrastruktur teknologi dan sdm termasuk membangun jejaring dengan mitra bisnis untuk memanfaatkan jaringan infrastruktur dan pelayanan perusahaan sehingga mampu membangun nilai tambah bagi mitra, perusahaan dan pelanggan, melalui penyediaan jasa kurir, tansaksi keuangan, logistik, ritel, properti dan teknologi.

To strengthen the company’s position to become the trusted postal company is done through strategy: increasing the number of post office network, business development company, and the connectedness of the network services and enterprise business systems supported technology infrastructure and human resources, including building a network with business partners to make use of network infrastructure and services of the company so that it is able to establish added value for partners, companies and customers, through the provision of courier service, finances, logistics, retail, property and technology.



283

2013


Strategi dan Program Bisnis Surat dan Paket

Mail and Parcel Business Strategy and Program

Selama 2014-2018, Pos Indonesia akan menajamkan fokus penciptaan nilai bisnis surat dan paket pada layanan korporat dan produk paket. Hal ini sejalan dengan peluang eksternal produk-produk tersebut dan dengan mempertimbangkan risiko strategis yang dapat muncul pada bisnis surat dan paket. Tren industri pos di Indonesia didominasi oleh pengiriman surat korporat dan pertumbuhan sektor UKM serta e-commerce yang menjadi peluang bagi Pos Indonesia, terutama terkait dengan pengiriman barang (paket). Pengembangan produk tersebut juga merupakan upaya untuk memitigasi risiko strategis makin turunnya pangsa pasar bisnis surat dan paket Pos Indonesia. Risiko strategis lain yang dapat muncul adalah risiko tidak tersedianya informasi internal yang memadai untuk mendukung penetrasi pasar. Hal ini akan dimitigasi melalui kerja sama dengan fungsi TI Pos Indonesia dalam pengembangan sistemsistem terkait, sebagai contoh pengembangan Customer Relationship Management (CRM) sebagai sistem terintegrasi untuk kegiatan penjualan.

During the 2014-2018, Pos Indonesia will be focused on value creation of mail and parcel on corporate services and parcel product. This is in line with external opportunities for these products and taking into account the risks that can arise on the strategic business mail and parcel. Industry trends in Indonesia is dominated by post mail delivery corporate and SME sectors as well as the growth of e-commerce into opportunities for Pos Indonesia, especially related to the delivery of the goods (the package). The product development is also an effort to mitigate the risk of further decline in market share strategic business of mail and parcel of Pos Indonesia. Other strategic risk that can arise is the risk of unavailability of information adequate to support the internal market penetration. This will be mitigated through cooperation with Pos Indonesia in IT functions in development of related systems, for example the development of Customer Relationship Management (CRM) system integrated for sales and marketing.

Pada bisnis surat dan paket, Pos Indonesia bertekad untuk mendapatkan kembali dan mempertahankan penguasaan pangsa pasar surat dan paket yang potensial melalui inisiatif strategi dan program kegiatan. Hal ini diilustrasikan melalui matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, dan program kegiatan yang menggambarkan arah pengembangan perusahaan sebagai berikut.

In business mail and parcels, Pos Indonesia was determined to get back and maintain control of the market share of mail and parcel through an initiative of the strategy and programme. This is illustrated through the matrix of the link between objectives, strategies, programs and activities that illustrate the direction of development of the company as follows.

ISPI Pos Indonesia Bikers Association

2013

284




STRATEGI BISNIS Business Strategy

Mendapatkan kembali pangsa pasar

Activities Program

1.1.

Reclaiming market share

1.2.

Mempertahankan basis pelanggan

Maintaining customer basis

Memanfaatkan kemampuan yang ada untuk mendukung kinerja Utilizing the existing capability for performance supporting

SASARAN PENCAPAIAN

PROGRAM KEGIATAN

Achievement Target

Mengembangkan layanan corporate postal management

Developing services of corporate postal management

Meningkatkan volume pengiriman surat melalui layanan Admail

Increasing mail shipment volume through Admail services

1.3.

Meningkatkan penetrasi produk paket

1.4.

Spin Off AdMail menjadi anak perusahaan PT Pos Digi

Increasing parcel product penetration

Increasing parcel product penetration

2.1.

Mengembangkan program loyalitas konsumen

2.2.

Mengembangkan segmentasi pelanggan

3.1.

Menetapkan sinergi dengan Pos Logistik

3.2.

Perbaikan sistem antaran menjadi Spin Off PT POS City

Surat dan Paket Rp5,1 triliun Mail and Parcel IDR 5,1trillion

Developing costumer loyality program Developming customer segmentation

Determining synergy with Pos Logistic

Determining synergy with Pos Logistic

Mencakup kelanjutan program kegiatan untuk inisiatif strategi pembenahan (fix the basic) yang telah dibentuk sebelum penyelarasan pada tahun 2012. Including the continuation of activity program for improvement strategy (fix the basic) inititative has been formed before the alignment on 2012.

Strategi dan Program Bisnis Logistik

Strategy and Program of Logistic Business

Dengan kompetensi pengelolaan logistik dan pengalaman Pos Indonesia yang panjang dalam pengiriman barang, Pos Logistik diharapkan menjadi motor perubahan bagi Pos Indonesia untuk dapat mendukung sistim logistik nasional. Hal ini disebabkan oleh pembentukan Pos Logistik yang merupakan salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan jaringan yang selama ini telah terbentuk. Selain itu dalam rangka mendukung inisiatif IPO, Pos Logistik dinilai dapat memberikan nilai tambah terhadap Pos Indonesia untuk menarik calon investor.

Logistics management competencies and the experience of Pos Indonesia extended in Postal Logistics, delivery of the goods is expected to be the motor of change for Pos Indonesia to be able to support the national logistics system. This is due to the establishment of the Pos Logistik which is one of the network utilization optimization efforts that had been formed. Furthermore, in order to support the initiatives of the IPO, post Logistics can provide added value to Pos Indonesia to attract potential investors



285

2013


Pos Logistik memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan logistik yang terintegrasi, andal, dan terpercaya. Dengan penekanan fokus penciptaan nilai bisnis logistik melalui konsolidasi dan integrasi menyeluruh layanan transportasi (freight forwarding) multimoda yang meliputi transportasi darat, laut, udara, dan layanan pergudangan (warehousing), Pos Logistik diharapkan dapat bersaing dengan pemain-pemain logistik utama di Indonesia. Hal ini didukung oleh inisiatif peningkatan kapabilitas dan layanan Pos Logistik sehingga menjadi kunci utama untuk membuka peluang menuju pasar yang lebih besar. Kemampuan Pos Logistik untuk meraih kesempatan dalam pasar yang lebih besar juga dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan oleh Pos Indonesia.

Pos Logistics has a vision to become a leading provider of integrated logistics services, reliable, and trustworthy. With the emphasis focused creating business value through consolidation and logistics of thorough integration of transport services (freight forwarding) multimoda which includes transport by land, sea, air, and warehousing services (warehousing), post Logistics is expected to compete with the major logistics players in Indonesia. This initiative was supported by increased capabilities and Logistical postal service so that it becomes the main key to open opportunities to a larger market. The ability of postal Logistics to seize the opportunity in the market can also support the achievement of the targets set by Pos Indonesia.

Perencanaan strategis Pos Logistik melalui akuisisi pasar internal (Pos Indonesia) maupun eksternal juga membutuhkan pertimbangan risiko strategis. Terdapat risiko kolaborasi antara Pos Logistik dan Pos Indonesia yang berjalan tidak optimal karena kolaborasi tersebut tidak menyentuh level operasional. Untuk

Strategic planning of Pos Logistics through the acquisition of internal market (Pos Indonesia) and external strategic risks needs consideration. There is a risk of a collaboration between the Pos Indonesia and Pos Logistics which is not optimal running such collaboration because it did not touch on the operational level. For mitigation,

Untuk memenuhi harapan pertumbuhan dan mendukung arahan utama Pos Indonesia menjadi leading postal service company, Pos Logistik ditujukan untuk dapat meningkatkan skala bisnisnya secara cepat, tepat, dan terarah. Peningkatan skala bisnis Pos Logistik akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, akan dilakukan penguatan basis pendapatan melalui akuisisi pasar captive market baik pada Pos Indonesia maupun penetrasi pasar-pasar eksternal unggulan dengan memanfaatkan kekuatan aset dan jaringan yang dimiliki saat ini. Pada tahap kedua, peningkatan skala bisnis akan difokuskan pada pengembangan kapabilitas untuk dapat bersaing dan merebut pasar yang saat ini dikuasai oleh para pemain logistik besar melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Selanjutnya, Pos Logistik diharapkan dapat berkembang baik secara organik maupun unorganik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Pos Logistik agar mampu mendukung jati diri Pos Indonesia di masa depan .

2013

286



To meet the expectations of growth and support the main direction of Pos Indonesia became the leading postal service, Pos Logistics company are aimed to increase its business quickly, precisely, and directional. An increase in the scale of Pos Logistics business will be conducted in two stages. In the first stage, will be done through the acquisition of revenue base strengthening market with captive market at both Pos Indonesia as well as external markets penetration with superior to harness the power of the network and owned assets at this time. At the second stage, the increase in the scale of business will be focused on the development of capabilities to be competitive and capture a market that is currently dominated by the big logistics players through cooperation with external parties. Furthermore, the post of logistics is expected to grow both organically as well as unorganik so that it expected to increase the post Logistics capabilities in order to be able to support Pos Indonesia identity in the future.


memitigasinya, dibutuhkan skema kolaborasi yang detail bagi kedua entitas yang diikuti oleh sosialisasi mengenai kolaborasi tersebut. Selain itu, risiko lain yang dapat timbul yaitu kerja sama atau akuisisi yang tidak dapat berlangsung sesuai rencana dikarenakan tidak berhasilnya proses integrasi. Hal ini dapat dimitigasi melalui pembenahan internal untuk memperkuat posisi Pos Logistik sekaligus menunjukkan potensi Pos Logistik kepada calon mitra atau calon perusahaan yang akan diakuisisi. Selain itu dibutuhkan perencanaan yang matang dalam melakukan proses integrasi baik dengan pihak eksternal maupun internal. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2017, Pos Logistik memiliki tujuan pencapaian untuk meningkatkan skala bisnis logistik yang dimanifestasikan dalam inisiatif strategi dan program kegiatan. Hal ini diilustrasikan melalui matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, dan program kegiatan yang menggambarkan arah pengembangan perusahaan sebagai berikut.

STRATEGI BISNIS

Maximizing existing opportunities

In-organic business expansion

SASARAN PENCAPAIAN

Activities Program

1.1.

1.2.

2. Ekspansi bisnis secara in-organic

During the years 2013 to 2017, the postal Logistics have a goal attainment scale to enhance business logistics which manifested in the initiative’s strategy and programme of activities. This is illustrated through the matrix of the link between objectives, strategies, programs and activities that illustrate the direction of development of the company as follows.

PROGRAM KEGIATAN

Business Strategy

1. Memaksimalkan kesempatan yang ada

it takes a collaborative scheme details for both entities that followed by socialization about the collaboration. In addition, other risks that can arise is that a partnership or an acquisition that could not take place as planned because not a successful integration process. This can be mitigated through internal improvements to strengthen the position of post Logistics and Logistics Post showed potential to prospective partners or prospective company will be acquired. In addition it takes careful planning in process integration either by internal or external parties.

Achievement Target

Melakukan formalisasi kerja sama dengan Pos Indonesia Performing Cooperation formalizing with Pos Indonesia

Mengeksplorasi dan meraih kesempata eksternal

Exploring and achieving external opportunities

Pos Logistik Rp1,8 triliun

2.1.

Kemitraan antara Pos Logisik dengan pihan eksternal

2.2.

Merger dan/atau akuisisi dengan penyedia

2.2.

Initial Public Offering PT Pos Logistik Indonesia

Partnership between Pos Logistic and External parties

Pos Logistik IDR1.8 trillion

layanan logistik lain Mergering and/or acquisitioning with other logistic service providers

Initial Public Offering of PT Pos Logistik Indonesia

Mencakup kelanjutan program kegiatan untuk inisiatif strategi pembenahan (fix the basic) yang telah dibentuk sebelum penyelarasan pada tahun 2012.

Including the continuation of activity program for improvement strategy (fix the basic) inititative has been formed before the alignment on 2012.



287

2013


Strategi dan Program Bisnis Jasa Keuangan

Financial Services Business Strategy and Program

Produk jasa keuangan Pos Indonesia sangat dikenal

Pos Indonesia financial services products are very

keuangan Pos Indonesia karena dengan jaringan

financial services because with a network that

dan membuka kesempatan untuk meningkatkan

to increase financial inclusion. Therefore, the people

oleh pasar menengah ke bawah. Hal tersebut

well known by the lower middle market. It becomes

yang

Indonesia,

reaches all corners of Indonesia, Pos Indonesia is

financial inclusion. Oleh karena itu, rakyat Indonesia

of Indonesia that had yet to gain access to financial

menjadi pembeda sekaligus kekuatan produk jasa

the differentiating power products of Pos Indonesia

Pos Indonesia mampu

able to reach rural areas and opens the opportunity

menjangkau

seluruh

pelosok

menjangkau area rural

yang selama ini belum mendapatkan akses terhadap

services can enjoy the service.

Penciptaan nilai bisnis jasa keuangan di atas terlihat

Financial services business value creation over the

Segmen pasar yang dituju adalah kalangan pekerja

market segment is among the workers and companies

luas (contoh PLN, Telkom, PDAM, dan institusi

TAPS, and Government institutions such as Dit tax). In

distribusi dana (fund distribution) yang lebih

more quickly and effectively to the people who have

layanan jasa keuangan dapat menikmati layanan tersebut.

dari pengembangan produk-produk jasa keuangan

look of the development of financial services products

dan perusahaan yang memerlukan jasa pembayaran

that require retail bill payment services based on

pemerintah seperti Ditjen Pajak). Selain itu, bisnis

addition, Postal financial services business Indonesia

cepat dan efektif kepada masyarakat yang belum

yet to enjoy the financial services.

Di luar pengembangan produk, bisnis jasa keuangan

Outside of product development, business financial

dengan mitra perbankan. Diversifikasi juga akan

with partner banks. Diversification will also be

dan pembiayaan (multifinance). Kekuatan jaringan

(multifinance). The power of Pos Indonesia’s vast

mampu memberikan layanan jasa keuangan yang

a fully integrated financial services. It is also in

jasa keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat

considering strategic risk the risk that competition

Melalui kerja sama ini, Pos Indonesia akan

varied and supported by more extensive access. This

ini diharapkan akan membantu meningkatkan

risk of strategic so that Pos Indonesia can compete

yang meliputi kiriman uang (remitansi) dan PosPay.

including remittances and PosPay. The intended

tagihan berbasis ritel pada posisi geografik yang

extensive geographical position (e.g., PLN, Telkom,

jasa keuangan Pos Indonesia juga memungkinkan

also allows distribution of funds (fund distribution)

menikmati layanan jasa keuangan.

akan melakukan diversifikasi tanpa meninggalkan

services will be to diversify without leaving the

dikembangkan secara lebih luas dengan pelaku

developed

Pos Indonesia yang luas dan handal dan kerjasama

network and reliable partnership and co-operation

terintegrasi. Hal ini juga sejalan dengan salah satu

line with one goal Pos Indonesia namely providing

sekaligus telah mempertimbangkan risiko strategis

can arise the effort. Through this cooperation, Pos

menawarkan ragam produk yang makin bervariasi

will hopefully help boost the growth of the economy

pertumbuhan perekonomian masyarakat. Selain

with major competitors as the banking company.

jalur kompetensi bisnis inti melalui kerja sama

core business competencies through cooperation

industri pegadaian, asuransi, keuangan syariah,

pawnshops, insurance, Islamic finance, and financing

kemitraan dari berbagai industri tersebut diharapkan

from various industries are expected to provide

tujuan Pos Indonesia yaitu memberikan layanan

financial services to all walks of life and have been

yang dapat timbul yaitu risiko persaingan usaha.

Indonesia will offer a range of products that the more

dan ditunjang oleh akses yang makin luas. Hal

of the community. In addition, it will also mitigate the

itu, hal ini juga akan memitigasi risiko strategis

sehingga Pos Indonesia dapat bersaing dengan perusahaan perbankan sebagai kompetitor utama.

2013

288



more

broadly

with

industry

peers

Prospek Usaha Business Prospect Diversifikasi dan pengembangan produk jasa keuangan juga akan

Diversified financial services and product development

optimal, program kegiatan ini juga ditujukan untuk memitigasi risiko

activities of the program can run optimally, this program

didukung oleh program kegiatan untuk peningkatan kompetensi

will also be supported by a programme of activities for the

strategis tidak terpenuhinya kompetensi SDM yang memadai bagi

activity is also intended to mitigate strategic risks do not

Secara lebih detail, bisnis jasa keuangan memiliki tujuan pencapaian

In more detail, the financial services business has a purpose

strategi dan program kegiatan Hal ini diilustrasikan melalui matriks

achieved through strategies and initiatives program activity

SDM. Selain agar seluruh program kegiatan lain dapat berjalan

enhancement of competence. In addition to all the other

bisnis jasa keuangan.

satisfy competence for financial services business.

untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis jasa keuangan

the achievement to maintain and expand the financial services

keterkaitan antara sasaran, strategi, dan program kegiatan yang

this is illustrated through the matrix of the link between

melalui perluasan portofolio produk yang akan diraih melalui inisiatif

business through expansion of the product portfolio will be

menggambarkan arah pengembangan perusahaan sebagai berikut:

objectives, strategies, programs and activities that illustrate

STRATEGI BISNIS

Mempertahankan dan mengembangkan portofolio produk saat ini Maintaining and developing existing product portofolio

Activities Program

Menentukan model kerja sama untuk memperluas portofolio produk Determining cooperation model to expend product portofolio

Achievement Target

1.1.

Mengembangkan kapasitas Customer Understanding Analytics (CDA)

1.2.

Memperkuat pangsa pasar Pos Indonesia dalam pasar remitansi

1.3.

Memfokuskan pemasaran terhadap tenaga kerja industri padat karya

1.4.

2.

SASARAN PENCAPAIAN

PROGRAM KEGIATAN

Business Strategy

1.

the direction of development of the company as follows:

Developing capability of Customer Understanding/ Analytics (CDA) Strengthening market share of Pos Indonesia in remittance market

Focusing marketing on intensive industry labors

Mengembangkan produk remitansi untuk menembus segmen account-to-cash Developing remittance products to penetrate account-to-cash segment

1.5.

Mempertimbangkan strategi penetapan harga (repricing strategy)

1.6.

Melaksanakan strategi pemasaran yang terfokus kepada produk unggulan

1.7.

Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM sesuai dengan pertumbuhan layanan jasa keuangan

1.8.

Card Management

2.1.

Membentuk aliansi strategis untuk memperluas portofolio produk

Considering repricing strategy

Performing marketing strategy focused on excellent products

Jasa Keuangan Rp 3 triliun Financial Service IDR 3 trillion

Increasing the number and competency of Human Resource based on the growth of financial service provicer Card Management

performing strategic alliance to expand products portofoliio

Mencakup kelanjutan program kegiatan untuk inisiatif strategi pembenahan (fix the basic) yang telah dibentuk sebelum penyelarasan pada

Including the continuation of activity program for improvement strategy (fix the basic) inititative has been formed before the alignment on 2012.



289

2013


Strategi dan Program Business Ritel Bisnis ritel yang menopang bisnis-bisnis lain di dalam Pos Indonesia menjadikan bisnis ritel sebagai perekat bagi keseluruhan portofolio bisnis Pos Indonesia. Cakupan bisnis ritel Pos Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan front line dari seluruh layanan Pos Indonesia, yaitu seluruh loket kantor pos yang dikelola oleh Subdit Ritel. 2. Penjualan produk-produk filateli dan konsinyasi. 3. Pengelolaan agen pos. Direktorat Bisnis Ritel saat ini telah mengembangkan lini bisnis baru yaitu Post Shop dan Galeripos serta meningkatkan pendapatan dari unit filateli dan konsinyasi. Post Shop merupakan lini bisnis baru oleh Pos Indonesia yaitu penempatan convenience store di berbagai kantor pos di seluruh Indonesia. Post Shop mengusung konsep “one stop shopping”, yaitu suatu gerai belanja yang menjual barangbarang kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga memberikan produk/layanan Pos Indonesia seperti pengiriman surat, jasa keuangan, pembelian perangko, dan lain-lain. Sedangkan Galeripos adalah situs belanja online yang menjual berbagai produk elektronik, produkproduk tradisional Indonesia, maupun barangbarang mewah. Post Shop merupakan sarana Pos Indonesia untuk memberikan berbagai layanan kepada konsumen, mengandalkan jumlah dan ketersebaran gerai Post Shop.

2013

290



Retail Business Strategy and Program Retail business which prop up other businesses in Pos Indonesia made retail business as adhesive for overall business portfolio of Pos Indonesia. The business scope of Pos Indonesia Retail is as follows: 1.

2. 3.

Management of the front line from the rest of Pos Indonesia, namely all over the counter of post offices run by the Retail Subdit. Sales of products filateli and consignment The management of postal agent.

The Directorate of Retail Business currently has developed a new line of Business Post Shop and Galeripos as well as increase unit revenues from filateli and consignment. Post Shop which is a new line of business by Pos Indonesia is the placement of the convenience store at various post offices throughout Indonesia. Post Shop brings the concept of “one stop shopping”, which is a shopping outlets that sell goods for everyday requirement of society and also provide products/services of Pos Indonesia such as mail delivery, financial services, purchasing stamps, and others. While the Galeripos is an online shopping site selling various electronic products, Indonesia’s traditional products, as well as luxury goods. Post Shop is a means of Pos Indonesia to provide a variety of services to consumers, rely on a number of brances and outlets of Post Shop.


Perencanaan strategis bisnis ritel Pos Indonesia melalui pengembangan Post Shop ¬maupun Galeripos juga membutuhkan pertimbangan risiko strategis yang dapat timbul. Salah satu risiko strategis terkait pengembangan Post Shop yaitu risiko kegagalan beradaptasi dengan perubahan pola belanja konsumen. Hal ini akan dimitigasi melalui strategi pemasaran yang disesuaikan dengan target konsumen yang berbeda-beda antar area di Indonesia. Selain itu terdapat pula risiko persaingan usaha dalam bisnis e-commerce. Untuk memitigasi hal ini, Galeripos bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga dapat memperkaya portofolio produk dan meningkatkan daya saingnya. Selama kurun waktu 2014-2018, strategi bisnis ritel adalah menambah jaringan kantorpos dan mengembangkan portofolio produk dan layanan bisnis ritel. Adapun programnya adalah sebagai berikut: 1. Mempertahankan dan mengembangkan portofolio produk ritel saat ini serta produk baru berbasis online. jumlah kantorpos dan 2. Menambah optimasinya. 3. Memperbaiki kualitas layanan outlet. Berikut digambarkan matriks keterkaitan antara strategi dan program bisnis ritel sebagai berikut:

Strategic business planning through the development of Retail of Pos Indonesia, Post Shop or Galeripos also requires consideration of the strategic risk that can arise. One of the strategic risks related to the development of Post Shop that is the risk of failure to adapt to changing consumer shopping patterns. This will be mitigated through marketing strategies tailored to the different consumer target of an area in Indonesia. In addition there is also the risk of business competition in the e-commerce business. To mitigate this, the Galeripos is working with the third party so that it can enrich product portfolio and improve its competitive power.

During the period 2014-2018, retail business strategy is to add post office network and develop a portfolio of retail business products and services. As for the program are as follows: Maiaintain and develop the current retail product portfolio as well as a new onlinebased products. 2. Increase the number of post offices and its optimalization. 3. Improve the quality of service of the outlet. The following matrix is described as the link between the retail business strategies and programs 1.

Laporan Tahunan

291

2013

Annual Report Jambore Nasional Kkp PT Pos Indonesia National Assembly of Post Office Head Master PT Pos Indonesia (Persero)

Prospek Usaha Business Prospect STRATEGI BISNIS

PROGRAM KEGIATAN

Business Strategy

A.1. Mempertahankan dan mengembangkan portofolio produk filateli saat ini Maintaining and developing product portfolio of philately today

Activities Program

SASARAN PENCAPAIAN

Achievement Target

A.1.1. Menambah channeling penjualan Produk Filateli Channeling addition of Philately products sale

A.1.2. Mengembangkan produk filateli sebagai merchandise

Developing philately products as merchandise

A.1.3. Mengajukan inisiatif kenaikan tarif perangko dan penyesuaian pembagian pendapatan Proposing initiative rise of stamp rate and the adjustment of income share

A.1.4. Melakukan strategi pemasaran produk filateli yang berfokus terhadap produk unggulan

Performing marketing strategy of philately products which focuses on excellent products

Meningkatkan A.2. pendapatan konsinysi Increasing consignment income

A.2.1. Meningkatkan fee pendapatan dari penjualan materai Increasing income fee from revenue stamp sale

A.3. Mempersiapkan peluncuran Post Shop

A.3.1. Memformulasikan loket terpadu

A.4. Meluncurkan dan mengembangkan Post Shop

A.4.1. Meluncurkan piloting Post Shop

Preparing the launch of Post Shop

Launching and developing Post Shop

Formulating integrated outlets

Launching Post Shop piloting

A.4.2 Melakukan kajian bisnis mengenai pembentukan anak perusahaan PT Post Mart

Performing business research on the formation of PT Post Mart subsidiary

A.4.3 Melakukan ekspansi cakupan dan jaringan bisnis Post Shop

Conducting expansion of range and network of Post Shop business

A.4.4 Pendirian PT Post Shop

Establishment of PT Post Shop

A.5. Menetapkan dan mengembangkan konsep bisnis ritel e-commerce Plazapos sebagai pendukung bisnis surat dan paket Determining and developing e-commerce retail business concept of Plazapos as support for mail and parcel business

Menentukan model bisnis dan strategi yang A.5.1. tepat

Determining the appropriate business and strategy model

A.5.2. Merancang strategi pemasaran yang efektif dengan berfokus kepada pasar yang tepat

Designing an effective marketing strategy focusing on the right market

A.5.3. Membangun basis konsumen melalui aktivitas pencitraan

Building customer base through imaging activities

A.5.4. Menjaga mutu pelayanan guna meningkatkan kepuasan bagi seluruh pihak terkait (merchant, customer, dan partner) maintain the quality of service in order to improve the satisfaction of all parties

A.5.5. Membuka peluang bagi masyarakat untuk memasang iklan di situs Plazapos

Opportunities for the community to put an ad on the site Plazapos

2013

292



Ritel Rp 400,3 M Retail IDR 400,3 billion

Prospek Usaha Business Prospect STRATEGI BISNIS Business Strategy

B.1. Mengembangkan agen pos Developing post agents

SASARAN PENCAPAIAN

PROGRAM KEGIATAN Activities Program

Achievement Target

B.1.1. Meningkatkan fee pendapatan dari penjualan materai Increasing income fee from revenue stamps sale

B.2.1. Meningkatkan daya tarik bisnis keagenan dengan pembenahan skema bisnis yang ditawarkan kepada para agen

Increasing the attractiveness of agency business with a business improvement schemes offered to the agent

B.2.2. Mengambangkan sistem TI untuk pemantauan kinerja agen pos Developing IT systems for monitoring agent performance post

B.2.3. Sosialisasi mengenai agen pos kepada masyarakat Socialization of agents heading to the community

B.2.4. Kerja sama pengelolaan kantor pos dengan mitra usaha dalam rangka peningkatan jaringan dengan bentuk model kantor pos berbasis komunitas Management cooperation of the post office with business partners in order to increase the network form of the community based model of post office

B.2.5. Penyediaan layanan Pos Indonesia terpadu dengan menggabungkan agen pos jasa kurir dan agen pos jasa keuangan Post Indonesa integrated service delivery by combining postal agent services and postal financial services postal agents

B.2.6. Mempersiapkan tiap agen pos dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyediaan layanan Pos Indonesia terpadu, dan pemberlakuan fee berbasis target untuk setiap agen baru dengan kriteria tertentu

Ritel Rp 400,3 M Retail IDR 400,3 billion

Preparing each postal agency with the competencies required in the provision of Pos Indonesia integrated services and the implementation of target-basaed fee for each new agent with certain criteria

C.1. Memperbaiki kualitas pelayanan dan diversifikasi jenis outlet Pos Indonesia

Improving service quality and diversification of Pos Indonesia outlet types

C.1.1. Melakukan review dan analisis terhadap kinerja kegiatan operasional outlet kantor pos dan agen pos

Conducting a review and analysis of the performance of the operational activities of the post office outlets and postal agents

C.1.2. Melakukan perbaikan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas layanan pos Conducting improvements needed to improve the quality of postal services

C.1.3. Ekspansi penambahan outlet dengan berbagai metode seperti agen pos, rumah pos, pos desa, dan lainlain

Outlet additional expansion with the a variety of methods such as postal agencies, post houses, village post, etc.

C.1.4. Mengimplementasi loket terpadu Implementing an integrated outlet

C.2. Meningkatkan kompetensi internal Increasing internal competencies

C.2.1. Membangun sistem TI yang secured dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional e-commerce Building secured and integrated IT systems to support e-commerce operations

C.2.2. Mengembangkan kompetensi karyawan untuk dapat memberikan kontribusi maksimum kepada setiap unit kerja Developing employee competencies to provide maximum distribution to each unit of work



293

2013


Strategi dan Program Bisnis Properti Salah satu strategi optimalisasi aset yang akan dilakukan Pos Indonesia adalah dengan memfokuskan kepada konsep bisnis perhotelan kelas menengah atau bintang tiga. Hal ini dinilai cukup menjanjikan karena dengan desentralisasi dan semakin meratanya kegiatan perekonomian di daerah, akan berdampak terhadap meningkatnya pergerakan masyarakat khususnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan bisnis atau usaha. Pos Indonesia dapat mengoptimalisasi asetnya sehingga mampu menjangkau sentra-sentra ekonomi baru di atas. Selain itu, optimalisasi aset juga dapat digunakan sebagai wujud pengembangan kualitas jaringan. Bentuk optimalisasi selain perhotelan juga masih akan dikembangkan dengan skema Kerja Sama Usaha (KSU) dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan tetap mengacu kepada kajian Highest & Best Use (HBU) hasil kajian konsultan properti untuk masing-masing lokasi terkait. Optimalisasi aset properti Pos Indonesia juga membutuhkan pertimbangan risiko strategis yang dapat timbul. Salah satu risiko strategis adalah tidak diperolehnya izin-izin di lokasi aset potensial sehingga untuk memitigasinya dapat dilakukan penunjukan pihak independen untuk membantu proses perizinan. Secara lebih detail, tujuan bisnis properti Pos Indonesia adalah untuk meningkatkan optimalisasi aset dan pengendalian kinerja bisnis yang didukung oleh inisiatif strategi dan program kegiatan. Hal ini diilustrasikan melalui matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, dan program kegiatan yang menggambarkan arah pengembangan perusahaan sebagai berikut.

2013

294



Property Business Strategy and Program One of optimization strategy of assets to be done by Pos Indonesia is to focus upon the concept of hospitality businesses or middle-class threestar hotel. This is promising because with decentralization and growing economic activity in areas, it will have an impact on the increasing movement of people especially for activities related to the business. Pos Indonesia can optimize its assets so that it is able to reach areas of the new economic conditions. In addition, the optimization of assets can also be used as a form of development of network quality. Otimization of hospitality also will still be developed with Cooperation Business (KSU) and the Cooperation of Operation (KSO) scheme with fixed refers to the study of Highest & Best Use (HBU) results of the study from consultants of properties for each related site. Optimization of property assets of Pos Indonesia also requires consideration of the strategic risk that can arise. One of the strategic risk is not getting the permits at the site of potential assets so as to mitigate the designation of independent parties can do to help the process of licensing.

In more detail, the purpose of property business of Pos Indonesia is to improve the control of assets and optimizing business performance and strategy initiatives that are supported by program activity. This is illustrated through the matrix of the link between objectives, strategies, programs and activities that illustrate the direction of development of the company as follows.



1.

Mengoptimalkan nilai aset properti bagi pihan internal dan eksternal

Optimizing the property asset values for internal and external parties

2.

Mendapatkan kontrol serta pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja unit bisnis Gaining a better control and monitoring of business units performance

SASARAN PENCAPAIAN

PROGRAM KEGIATAN Activities Program

Achievement Target

1.1.

Membentuk anak perusahaan yang membidangi bisnis properti

1.2.

Memfokuskan optimalisasi terhadap lokasi aset potensial melalui kerja sama investasi/ kemitraan

1.3.

Mempertahankan pola penyewaan aset properti yang telah berlangsung

1.4.

Melakukan investasi sendiri untuk bisnis hospitality/perhotelan

2.1.

Melakukan pendataan terhadap harga sewa dan nilai kontrak kerja sama dari seluruh aset properti per Area

Forming subsidiary in property business

Focusing the optimalization on potestial asset locations through investment/partnership cooperation

Maintaining rental pattern on ongoing poperty assets

Conducting self-investment for hospitality business

Properti Rp 188,3 miliar

Property IDR 188,3 billion

Collecting data on rental proce and contract value from all property assest per area

2.2.

Memisahkan akun pencatatan kode rekening/ referensi dan kode produk bisnis

Separating recording account of account/reference codes and business product codes

Strategi dan Program BWN Peran BWN ke depan akan menjadi mitra strategis Pos Indonesia dalam mendukung kebutuhan solusi TI. Hal ini dapat diperoleh dengan sinergi antara BWN dengan fungsi TI Pos Indonesia serta pengembangan kapabilitas BWN sebagai penyedia jasa layanan Internet, pendukung layanan payment, dan pengadaan perangkat TI. Selain itu, BWN juga akan memperkuat jejaknya sebagai penyedia layanan jaringan dan solusi TI sehingga mampu berkembang secara optimal dalam meraih pasar eksternal.

BWN Business Strategy and Programs The role of BWN forward will become the strategic partner Pos Indonesia in supporting the IT solution. This can be obtained with synergy between the Pos Indonesia IT function with BWN as well as development capabilities BWN as a provider of Internet services, payment, service support and the procurement of IT equipment. In addition, BWN will also strengthen his steps as a provider of network services and IT solutions that are able to grow optimally in external markets gained.



295

2013


Saat ini Pos Indonesia menekankan fokus penciptaan nilai bisnis BWN untuk pasar eksternal. Salah satunya adalah melalui peran BWN sebagai main agent pada layanan PosPay. BWN telah memiliki kompetensi untuk menangani peran tersebut. Di masa depan, dengan dukungan komitmen sumber daya yang solid, BWN juga akan mengoptimalkan keunggulan lain yang dimiliki untuk mengembangkan layanannya. Perencanaan strategis BWN juga membutuhkan pertimbangan risiko strategis yang dapat timbul. Salah satu risiko strategis adalah risiko tidak tersedianya pendanaan usaha. Hal ini akan dimitigasi dengan pembenahan pembukuan BWN melalui restrukturisasi keuangan. Selain itu terdapat pula risiko strategis tidak memadainya SDM dalam pelaksanaan program kegiatan BWN. Hal ini akan dimitigasi melalui penguatan organisasi dan tata kelola perusahaan yang di dalamnya mencakup peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di BWN.

Selama 2014 hingga 2018, tujuan pencapaian BWN adalah untuk repositioning peran BWN menjadi business enabler Pos Indonesia dan perusahaan penyedia layanan ICT solution yang didukung oleh inisiatif strategi dan program kegiatan. Hal ini diilustrasikan melalui matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, dan program kegiatan yang menggambarkan arah pengembangan perusahaan sebagai berikut.

2013

296



Currently Pos Indonesia emphasizes focus BWN business value creation for the external market. One is through BWN role as the main agent in the service PosPay. BWN has the capability to handle the role. In the future, with the support of a solid commitment of resources, optimize BWN will also possessed another advantage to develop its services.

BWN strategic planning also takes into consideration of the strategic risk that can arise. One of the strategic risk is the risk of unavailability of funding efforts. This will dimitigasi with revamping bookkeeping BWN through financial restructuring. In addition there is also the risk of inadequate strategic Human Resource in the implementation of the programme of activities of the BWN. This will be mitigated through the strengthening of the Organization and corporate governance which includes an increase in the number and competence of Human Resource in the BWN. During the 2014 to 2018, goal of BWN is for repositioning the role of being a business enabler for Pos Indonesia and ICT service provider solution initiative supported by the strategy and programme of activities. This is illustrated through the matrix of the link between objectives, strategies, programs and activities that illustrate the direction of development of the company as follows.



1.

Penyehatan kondisi BWN

Restructuring of BWN condition

Activities Program

1.1. 1.2. 1.3.

2.

Peningkatan dan pengembangan portofolio bisnis

SASARAN PENCAPAIAN

PROGRAM KEGIATAN

2.1.

Achievement Target

Restrukturisasi keuangan Financial restructurization

Penguatan organisasi dan tata kelola perusahaan

The strenghtening of organization and company management

Pengurusan tambahan izin lisensi layanan bisnis Maintenance of business services license permit additional

Mengembangkan portofolio produk layanan jaringan Pos Indonesia (Network Outsourcing Service) Developing portfolio of Pos Indonesia network service products (Network Outsourcing Service)

Increasing and development of business portfolio

2.2.

Mendukung pengembangan bisnis jasa keuangan Pos Indonesia dalam layanan PosPay/ SOPP

2.3.

Mempertahankan dan mengembangkan portofolio layanan IT solution untuk Pos Indonesia

BWN Rp 375 miliar BWN IDR 375 billion

Supporting the development of financial service business of Pos Indonesia in PosPay/SOPP service

Maintaining and developing portfolio of IT solution services for Pos Indonesia



297

2013


In a business, you’ve got to - James Harden

move on.


Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management Fungsi SDM dalam suatu perusahaan merupakan salah satu fungsi pendukung yang berperan sangat penting dalam kelancaran proses pengelolaan kinerja perusahaan. Sebagai ujung tombak perusahaan, kinerja dan produktivitas seluruh karyawan akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saat ini Pos Indonesia telah mencanangkan inisiatif penilaian karyawan berbasis kinerja sebagai salah satu fokus pengembangan SDMnya. Langkah awal yang kini tengah dilaksanakan terkait fokus pengembangan tersebut adalah dengan adanya penetapan standar kinerja individu dan unit. Saat ini, Pos Indonesia telah menerapkan standar kinerja berupa Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) dan Sistem Manajemen Kinerja Unit (SMKU). Melalui SMKI dan SMKU, diharapkan penilaian kinerja individu dan unit akan menjadi lebih obyektif dan terukur di tahun-tahun berikutnya.

2013

300



HR functions in a company is one of the support functions is crucial to the smooth process of corporate performance management. As the spearhead of the company, the performance and productivity of all employees will largely determine the success of the company in the future. Therefore, the current Pos Indonesia has launched initiatives based employee performance appraisal as one focus of the development of its human resources. The initial steps are now being carried out related to the focus of the development is the establishment of standards of performance in the presence of individuals and units. Currently, Pos Indonesia has adopted a performance standard Individual Performance Management System (ISMS) and Performance Management Systems Unit (SMKU). Through ISMS and SMKU, expected individual and unit performance assessment will be more objective and measurable in subsequent years.

Fokus pengembangan SDM melalui penilaian berbasis kinerja ini perlu didukung oleh skema manajemen balas jasa/rewards yang kompetitif seperti yang telah dijalankan oleh perusahaanperusahaan unggulan dalam rangka mendorong potensi, kinerja, dan produktivitas karyawannya. Saat ini, skema balas jasa/rewards yang diterapkan belum secara khusus dirancang berdasarkan standar kinerja yang obyektif dan terukur dan dikaitkan dengan target-target masing-masing unit bisnis atau unit pendukungnya. Hal ini menjadi perhatian fungsi SDM dalam memperbaiki sistem balas jasa/rewards yang dapat mendorong karyawan untuk memenuhi standar kinerjanya dan mencapai target-target unitnya.

The focus of human resource development through performance based assessments need to be supported by the scheme management remuneration / rewards competitive as it has been implemented by leading companies in order to encourage potential, performance, and productivity of employees. Currently, remuneration schemes / reward is applied not specifically designed based on objective performance standards and measurable targets associated with each business unit or units supporters. This is a concern of HR functions in fixing remuneration system / rewards to encourage employees to meet performance standards and achieve targets unit.

Sehubungan dengan strategisnya peran karyawan dalam keberlangsungan dan perkembangan perusahaan, maka fungsi SDM memiliki peranan sentral terkait strategi transformasi Pos Indonesia. Untuk mendukung strategi transformasi Pos Indonesia, strategi fungsi pendukung SDM Pos Indonesia akan difokuskan untuk mencapai pengelolaan SDM yang efektif dan efisien dengan berbasis kompetensi dan kinerja.

With respect to the crucial role of employees in the sustainability and development of the company, the HR function has a central role on the strategy of transformation Pos Indonesia. To support the transformation strategy Pos Indonesia, supporting the HR function strategy Pos Indonesia will be focused to achieve effective management of human resources and efficient with competency based and performance.

Jumlah karyawan PT Pos Indonesia (Persero) sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak 19.502 orang, mengalami penurunan 3,31% jika dibandingkan dengan jumlah karyawan pada akhir tahun 2012 sebanyak 20.170 orang.

The number of employees of PT Pos Indonesia ( Persero ) until the end of 2013 was as much as 19.502 people, has decreased 3.31 % compared to the number of employees at the end of 2012 as many as 20 170 people.

Arahan strategi tersebut akan dicapai melalui peningkatan kualitas dan pengembangan fungsi SDM secara menyeluruh di setiap unit, sistem pengembangan kompetensi dan karier, perencanaan kebutuhan karyawan yang terarah, standardisasi proses rekrutmen dan seleksi, struktur imbalan kerja, balas jasa/ rewards, dan kesejahteraan yang kompetitf dan rencana suksesi yang komprehensif. Upaya pengembangan akan didukung oleh pengembangan sistem informasi SDM yang akurat dan terpadu. Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi program pendidikan dan pelatihan karyawan selama tahun 2013.

The strategic direction will be achieved by improving the quality and development of the HR function as a whole in each unit, system competence development and career planning needs of employees who are targeted, the standardization process of recruitment and selection, the structure of employee benefits, fringe benefits / rewards, and welfare of the Competitive and a comprehensive succession plan. Development efforts will be supported by the development of accurate HR information systems and integrated. In the table below can be seen the realization of educational and training programs for employees in 2013.



301

2013


Realisasi Program Pendidikan & Pelatihan Tahun 2013 Realization of Education & Training Programs In 2013 No

JENIS DIKLAT / PROGRAM / THIS TYPE OF TRAINING/PROGRAM

JUMLAH 2013/The AMOUNT of 2013

1

2

3

1 Pendidikan / Education

A.

Pembentukan / Formation

B.

Non Pembentukan / Non Formation

Management Trainee Intake D3 & D4 Poltekpos Penggantian Biaya Pendidikan S-2 /

Reimbursement of the costs of education S-2

Program Alih jenjang D4 / Program Control level D4

2 Pelatihan / Training Latpim I

Latpim II

A.

Latpim III

Dalam Negeri / In The Country

Pelatihan Kepala Kantor Pos / Training Head Post Office

Pelatihan Kepala Kantor Pos Cabang / Training Head Branch Post Office

Pelatihan Supervisory / Supervisory Training

Benchmark/seminar/workshop DN (Public Training)

Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsi (Inhouse Training)

B.

Seminar bulanan / Monthly seminars Luar Negeri / Overseas

Benchmark / seminar/ workshop LN APPC Bangkok

3 Knowledge Management

A.

B.

C.

2013

302

Artikel Lomba GKM dan Pokja 5R Tingkat Nasional /GKM Race article and a National Level, Pokja 5R

Implementasi Knowledge Sharing

Corporate Inspiring di Kantor Pusat / Inspiring Corporate Head Office

Berkolaborasi dengan bagian mutu dalam penilaian GKM/CoP Tingkat Pusat (tambahan di luar proker) / Collaborate with the quality assessment in GKM/CoP central level (additional outside proker) E-Learning

E-Learning (Penyiapan LMS dan Beta Tes dengan bagian IT) / E-Learning (Preparation of LMS and Beta test with part of IT) Penerbitan SE Tentang Implementasi E-Learning /

Publication Of The SE Implementation Of E-Learning

Pelatihan Menulis / Writing Training

Artikel Lomba Menulis Artikel di UPT / Articles article writing Contest in UPT

Capturing Knowledge

D.

Subject Matter Expert (SME)



54

7 -

25

25 -

96 -

140 59

1.258 -

-

-

41

44

37

2 Risalah / The Treatise

Portal -

22

Laporan Pendukung Bisnis Report of Business Support Fungsi SDM Pos Indonesia akan bertindak sebagai strategic business partner (mitra bisnis strategis) bagi para unit bisnis untuk mendukung pencapaian strategis dan transformasi Pos Indonesia.

Selain aspek tersebut, salah satu aspek di dalam ruang lingkup fungsi SDM yang sedang dalam pertimbangan adalah pengelolaan Imbalan Pasca Kerja (IPK) yang menjadi beban Pos Indonesia saat ini dan masa datang khususnya dimulai pada tahun 2017.Dimana pada tahun tersebut pegawai pada usia 45 – 50 tahun akan menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan pensiun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

HR function Pos Indonesia will act as a strategic business partner (strategic business partner) for the business unit to support the achievement of strategic and transformation Pos Indonesia. In addition to these aspects, one aspect within the scope of the HR function under consideration is the management of Post-Employment Benefits (GPA) Pos Indonesia is a burden on current and future 2017. Where especially starting in the year an employee at the age of 45 - 50 years will undergo retirement Preparation Period (MPP) and retirement. This can be seen in the table below.

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Composition of Human Resources by Education URAIAN

JENJANG PENDIDIKAN 1

2

1

Doktor/S3

4

Sarjana Muda (D I-D III)

2

3

5 6

7

Pasca Sarjana/S2 Sarjana/S1

SLTA dan Sederajat

SLTP dan Sederajat SD dan Sederajat Jumlah

Elementary school and equivalent 5,1 % 0,2 % S3 Doctor

DESCRIPTION

2013

2012

3

4

5

3

6

Doctor/S3

96

1.737

1.027

116

1.428 824

13.398

13.365

19.502

20.170

2.233 1.008

2.2911 1.520

EDUCATION

Post Graduate/S2 Bachelor/S1 Diploma (D I-D III) High school and equivalent Junior high school and equivalent Elementary school and equivalent Total

Junior high school and equivalent 11,45 %

0,49 % S2 Post Graduate S1 Bachelor 8,91 % Diploma D I- DIII 5,27 %

High school and equivalent 68,70 %



303

2013


SDM Berdasarkan Masa Kerja HR Based on Working Period MASA KERJA 1

2012

2013

WORKING PERIOD

>31

2.334

1.909

>31

16 – 20

2.144

1.735

2

26 – 30

5

11 – 15

3

21 – 25

4 6

6 – 10

7

0–5

Jumlah

5.378 6.404

5.367

26 – 30

2.229

11 – 15

6.501

2.251 184

21 – 25 16 – 20

205

1.475

6 – 10

1.556

20.170

0–5

Total

19.502

Masa Kerja 16 - 20 Tahun Masa Kerja11 - 15 Work Period 16 - 20 Year Tahun Work Period 11- 15 Year 9%

Masa Kerja 21 - 25 Tahun Work Period 21 - 25 Year

11%

33 %

Masa kerja 6 - 10 Tahun Work Period 6- 10 Year 1% Masa Kerja 0 - 5 Tahun Work Period 0- 5 Year 8%

Masa Kerja >31 Tahun Work Period >31 Year 10%

Masa Kerja 26 - 30 Tahun Work Period 26 - 30 Year 28%

2013

304




Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan Composition of Human Resources by Position JABATAN 1

Executive

2

Strategic Staff

5

Operator/Staff

3

4

Manager

Supervisor

Jumlah

Manajer Manager 3,98% Supervisor Supervisor 28,10%

2012

2013

POSITION

364

269

Executive

329

1.165

5.686

12.626

20.170

Strategic Staff Strategic Staff 1,68%

328

Strategic Staff

12.648

Operator/Staff

777

5.481

19.502

Manager Supervisor Total

Eksekutive Executive 1,38%

Operator/ Staff Operator / Staff 64,85%



305

2013


Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia Composition of Human Resources by Age

USIA 1 2

2012

2013

AGE

>50

2.803

3.567

>50

35 – 39

1.678

1.501

45 – 50

3

7.825

40 – 44

4 5

5.348

30 – 34

6

1.075

25 – 29

7

911

> = 24

530

Jumlah

20.170

8.005

45 – 50

952

30 – 34

40 – 44

4.312

35 – 39 25 – 29

915

> = 24

249

Total

19.502

Usia 40 - 44 Age 21,11%%

Usia 45 - 50 Age 41,05%

Usia 35 - 39 Age 7,70%

Usia 30 - 34 Age 4,88%

Usia 25 - 29 Age 4,70%

Usia >= 24 Age 1,28%

2013

306



Usia > 50 Age 18,29%


Untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi karyawan saat pensiun, Perusahaan mengikut-sertakan karyawan dalam program pensiun sebagai berikut NO 1.

PERSYARATAN KARYAWAN EMPLOYEE REQUIREMENT

Karyawan yang masuk bekerja sampai dengan 31 Desember 2009. Employees whose go to work until 31 December 2009.

To provide continuity for the employee retirement income, incorporating company employees in the pension plan as follows

JENIS PROGRAM PENSIUN TYPE OF RETIREMENT PLAN

Dikutkan dalam program pensiun manfaat pasti pada Dana Pensiun Pos (Dapenpos). Included in the retirement benefits must be on a postal pension fund (Dapenpos). A. Iuran pensiun manfaat pasti terbagi dua: Retirement benefits dues must be divided into two: 1. Iuran Normal, The Normal Dues, Yang merupakan tanggungan karyawan ditetapkan sebesar 5% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). Dependent employee is assigned a 5% x Basic Pension Income (BPI). Sedangkan yang menjadi tanggungan Perusahaan ditetapkan sebesar 13.50% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). While being a dependent Company set of 13% x Basic Pension Income (BPI). 2. Iuran Tambahan (PSL), seluruhnya merupakan tanggungan Perusahaan yang besarnya berdasarkan perhitungan Aktuaris terakhir. Additional dues , the Company is entirely dependent upon the calculation of the magnitude of the Actuary. B. Besarnya PHDP adalah : The magnitude of BPI is: 1. Bujangan : 130% x Gaji Pokok The Bachelor: 130% x base salary 2. Berkeluarga : 146% x Gaji Pokok Family: 146% x base salary C. Jenis-jenis Manfaat Pensiun Types of pension benefits 1.

Manfaat Pensiun Normal Normal Retirement Benefits

2.

Manfaat Pensiun Dipercepat Pension Benefits Accelerated

3.

Hak Pensiun Tunda Pension Rights Of Delay

4.

Manfaat Pensiun cacat Disability Retirement benefits

5.

Manfaat Pensiun Janda/Duda dan anak. Pension benefits the Widow/Widower and children.



307

2013


NO

PERSYARATAN KARYAWAN EMPLOYEE REQUIREMENT

JENIS PROGRAM PENSIUN TYPE OF RETIREMENT PLAN

2.

Karyawan yang masuk bekerja terhitung mulai 1 Januari 2010.

Diikutsertakan pada program pensiun iuran pasti . Saat ini Perusahaan bekerjasama dengan DPLK BNI.

Employees whose enter work calculated from January 1, 2010.

Included in the defined contribution retirement plan for sure. Currently the company is collaborating with the DPLK BNI.

A. Program Pensiun Iuran Pasti, tidak ada Iuran Tambahan (PSL) dari perusahaan. Defined contribution retirement plan for certain, there is no Additional Dues (PSL) from the company.

B. Besar Iuran yang ditanggung oleh Karyawan maupun Perusahaan sama dengan prosentase Iuran untuk manfaat pasti. Of the Dues paid by the Employee or the company equal to the percentage of Dues for the benefit of certain

Yang merupakan tanggungan karyawan ditetapkan sebesar 5% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). Who is a dependent employee is assigned a 5% x Basic Pension Income (BPI). Sedangkan yang menjadi tanggungan Perusahaan ditetapkan sebesar 13.50% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). While being a dependent Company set of 13% x Basic Pension Income (BPI). C. Besarnya PHDP adalah :

The magnitude of BPI is:

1. Bujangan : 130% x Gaji Pokok

The Bachelor: 130% x base salary

2. Berkeluarga : 146% x Gaji Pokok Family: 146% x base salary

D. Besar manfaat program iuran pasti Big benefits program dues must

Adalah : Besar Premi Yang Terkumpul + Hasil Pengembangan. Is A Large Accumulated Premiums: + Results Of Development.

2013

308




Sarana Produksi Means of Production To support the quality of service and to increase the range of services held company, it is necessary to support the availability of a viable operational. Policies of the company in 2013 to improve service coverage, especially for financial services by expanding the number of outlets through agency strategy.

Untuk mendukung kualitas layanan serta untuk meningkatkan jangkauan layanan yang diselenggarakan perusahaan, maka perlu dukungan ketersediaan sarana operasional yang layak. Kebijakan yang dilakukan perusahaan tahun 2013 untuk meningkatkan coverage layanan khususnya untuk layanan jasa keuangan dengan mengembangkan jumlah outlet melalui strategi keagenan.

The position of the means of production (physical care) at the end of 2013 are as follows:

Posisi sarana produksi (pelayanan fisik) pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Sarana Produksi / Pelayanan Fisik Means of Production / Physical Care No

1

2

3

Jumlah Unit Total Unit

Uraian Kantor Pos

Unit Pelayanan Pos Bergerak

Unit Pelayanan Pos Lainnya

Jumlah

Briefing

2013

2012

4.076

3.909

236

13.355

17.667

Post Office Mobile Service

207

Other Postal Service

15.833

Total

19.949

Komposisi Sarana Produksi / Pelayanan Fisik 4.076


236

Unit Pelayanan Pos Bergerak Mobile Service

13.355

Unit Pelayanan Pos Lainnya Other Postal Service



309

2013


Pengiriman Surat, barang dan jasa keuangan yang didukung oleh jaringan fisik, kantor pos, agenpos dan dihubungkan dengan jaringan TI secara terintegrasi menjadi gambaran Pos Indonesia sebagai satu kesatuan.

Letter shipments, goods and financial services are backed by a physical network, post office, agenpos and connected with IT network integrated into the image of Pos Indonesia as a whole.

Sebagai bagian dari Direktorat Jasa Keuangan dan Teknologi, Fungsi TI Pos Indonesia berperan sebagai penyelenggara teknologi dalam mendukung operasional fungsi bisnis dan fungsi pendukung perusahaan.

As part of the Financial Services and Technology Directorate, IT Function Pos Indonesia acts as a technology to support operational business functions and support functions of the company.

Teknologi Informasi Information Technology

Aktivitas utama fungsi TI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan layanan TI untuk kepentingan perusahaan yang meliputi: • Perencanaan strategi, kebijakan sistem TI, dan otomasi. • Pengembangan arsitektur TI. • Perancangan, pengembangan sistem, dan solusi TI. • Pengelolaan mutu layanan TI.

The main activities of the IT function aims to meet the need for IT services for the benefit of companies which includes : • Strategic planning, policy IT systems, and automation. • Development of the IT architecture. • The design, system development and IT solutions. • Management of IT service quality.

Dalam mendukung kegiatan operasional bisnis perusahaan, Fungsi TI menyediakan aplikasi dan sistem yang dibutuhkan oleh fungsi bisnis meliputi:

In support of the company’s business operations, the IT function provides applications and systems required by the business functions include :

1.

1.

Layanan Fungsi TI meliputi penyelenggaraan aplikasi dan sistem untuk fungsi bisnis dan pendukung perusahaan, serta infrastruktur TI untuk mendukung operasional layanan TI Pos Indonesia hingga di kantor-kantor pos di seluruh wilayah di Indonesia. Teknologi akan menjadi platform yang mengintegrasikan Pos Indonesia, baik melalui kantor-kantor pos di seluruh Indonesia maupun bisnis Pos Indonesia secara menyeluruh.

Service functions include the implementation of IT applications and systems for business functions and supporting companies, as well as the IT infrastructure to support the operation of IT services Pos Indonesia up in post offices across the region will Indonesia. Teknologi mrnjadi platform that integrates Pos Indonesia, either through post offices throughout Indonesia as well as a whole business of Pos Indonesia.


2. 3. 4. 5.

2013

Integrated Post Operation System (IPOS) untuk operasional bisnis surat dan paket, yang mencakup proses Collecting, Processing, Transporting, dan Delivery. Direct Mail, yaitu aplikasi utama dalam layanan Admail untuk mencetak surat dengan fungsi printing, folding, dan enveloping. Warehouse Management System (WMS), yaitu sistem yang digunakan dalam pengelolaan/ manajemen gudang Pos Indonesia Taskforce Sales, yaitu aplikasi yang digunakan untuk aktivitas penjualan bisnis surat dan paket. Portable Data Terminal (PDT), yang saat ini telah digunakan untuk operasional bisnis di daerah Jakarta dan sekitarnya.

310



Letters and Parcel Business

2. 3. 4. 5.

Integrated Post Operation System (IPOS) for letters and packages business operations, which include the process of Collecting, Processing, Transporting, and Delivery. Direct Mail, which is the main application in Admail service to print a letter with the function of printing, folding, and enveloping. Warehouse Management System (WMS), which is the system used in the management/ warehouse management Pos Indonesia Sales Taskforce, the application used for the sales activities of the business letters and packages. Portable Data Terminal (PDT), which is now used for business operations in the greater Jakarta area.


Bisnis Jasa Keuangan 1.

2. 3.

Financial Services Business

Sistem Layanan Jasa Keuangan, yaitu sistem yang digunakan untuk memproses transaksi layanan jasa keuangan berbasis tunai (cashbased), dengan modul Giro, Fund Distribution, Remitansi, dan SOPP. Aplikasi Mobile Agent, yaitu aplikasi perangkat mobile berbasis platform Android yang diperuntukkan untuk agen dengan fungsi layanan SOPP. Sistem Agency, yaitu sistem yang digunakan untuk memproses transaksi layanan jasa keuangan yang dilakukan melalui agen.

1.

Sistem Manajemen Informasi Ritel (SIM Ritel), yaitu sistem yang digunakan untuk pengelolaan bisnis ritel PT Pos Indonesia. Galeripos.com, website e-commerce Pos Indonesia.

1.

2.

3.

Bisnis Ritel 1. 2.

Financial Services System, which is the system used to process transactions -based financial services cash (cash - based), with the Giro module, Fund Distribution, Remittances, and SOPP. Mobile Agent Application, the application of mobile devices based on the Android platform that is destined for the agent to function SOPP service. Systems Agency, which is the system used to process financial services transactions conducted through agents.

Retail Business

2.

Retail Information Management System (SIM Retail), which is the system used for the management of the retail business of PT Pos Indonesia. Galeripos.com, e-commerce website Pos Indonesia.

Property Business

Bisnis Properti Sistem Manajemen Informasi Properti (SIM Properti), yaitu sistem yang digunakan untuk pengelolaan seluruh properti Pos Indonesia.

Property Management Information System (Property MIS), which is the system used for the management of the entire property Pos Indonesia.

Fungsi TI juga turut serta menyelenggarakan aplikasi dan sistem untuk mendukung fungsi-fungsi pendukung, yang antara lain adalah sebagai berikut:

IT function also participated organizing systems to support the applications and support functions, which include the following :

1.

1.

Selain aplikasi/sistem di atas, terdapat aplikasi/ sistem yang digunakan dalam mendukung layanan seluruh fungsi bisnis, yang meliputi: • Sistem Agensi Terpadu, yaitu sistem untuk memproses transaksi layanan Pos Indonesia yang digunakan oleh agen. • Corporate Customer Pos Indonesia (CCPI), yaitu website pengecekan status pengiriman bagi pelanggan korporat. • Sistem Loket Terpadu, yaitu sistem point-ofsales yang digunakan di kantor-kantor pos.

In addition to applications / systems above, there are applications / systems used in support services across business functions, which include : • Integrated Systems Agency, which is a system for transaction processing services Pos Indonesia, which is used by the agent. • Corporate Customer Pos Indonesia (CCPI), which is a website checking the delivery status for corporate customers. • Counters Integrated System, which is a point-ofsales used in post offices.

Fungsi Akuntansi dan Keuangan

2. 3.

SIMAKPOS, yang merupakan sistem pelaporan keuangan dari kantor UPT ke kantor Area. ITEMS, yaitu treasury management system Pos Indonesia. SPK, yaitu sistem pelaporan keuangan sebagai pendukung fungsi SIMAKPOS.

Accounting and Finance Function

2. 3.

SIMAKPOS, which is a system of financial reporting UPT office to office area. ITEMS, namely Pos Indonesia treasury management system. SPK, the financial reporting system as a support function SIMAKPOS.



311

2013


Fungsi SDM

HR Function

Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM SDM), yaitu sistem untuk pengelolaan dan pendukung operasional SDM.

Human Resource Management Information System (HR MIS), which is a system for the management of human resources and operational support.

1.

1.

Fungsi Aset dan Pengadaan

2.

2013

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset), yaitu sistem untuk pengelolaan aset perusahaan E-Procurement, yaitu sistem yang digunakan untuk operasional pengadaan di perusahaan

Assets and Procurement Function

2.

Asset Management Information System (assets MIS), the asset management system for companies E - Procurement, which is the system used for procurement operations in the company

Selain aplikasi dan sistem yang ditujukan untuk operasional fungsi bisnis dan pendukung, terdapat pula aplikasi dan sistem internal lainnya, seperti Data Warehouse dan Executive Information System (EIS) untuk pelaporan bagi manajemen Pos Indonesia, POS Call 161 dan Customer Complaint Handling (CCH) untuk layanan Customer Service Pos Indonesia, E-office untuk surat dinas, dan Helpdesk untuk layanan IT support.

In addition to applications and systems intended for operational and support functions of the business, there are also other applications and internal systems such as Data Warehouse and Executive Information System (EIS) for management reporting for Pos Indonesia, POS Call 161 and Customer Complaint Handling (CCH) for services Customer Service Pos Indonesia, E - mail office to office, and the Helpdesk for IT support services.

Saat ini, terdapat beberapa rencana pengembangan atau penyempurnaan TI baik dari sisi aplikasi/ sistem dalam upaya dan infrastruktur terkait rencana pengembangan perusahaan ke depan dan sebagai solusi dari sistem informasi yang tidak terintegrasi.

Currently, there are several IT development plan or improvement both in terms of applications / systems and associated infrastructure in an effort to plan the future development of the company and as a solution of an integrated information system.

Pada tahun 2012, salah satu program utama Pos Indonesia terkait teknologi informasi adalah mengintegrasikan aplikasi fungsi bisnis dengan aplikasi fungsi pendukung, khususnya terkait pelaporan keuangan melalui pengembangan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hal ini dimulai dengan modul untuk fungsi Akuntansi dan Keuangan yang ditargetkan di tahun 2013 telah diimplementasikan di seluruh kantor pos. Selanjutnya di tahun 2014 pengembangan sistem ERP akan dilanjutkan untuk fungsi Human

In 2012, one of the main programs Pos Indonesia regarding the application of information technology is to integrate business functions with application support functions, particularly related to the financial reporting system through the development of Enterprise Resource Planning (ERP). It starts with a module for the Accounting and Finance functions targeted in the year 2013 has been implemented in all post offices. Subsequently in 2014 the development of the ERP system will continue to function Human Resources (HR). In addition to the development of the

Untuk infrastruktur TI, Pos Indonesia memiliki cakupan jaringan yang luas yaitu lebih dari 3.800 kantor pos di Indonesia. Saat ini sekitar 2.520 kantor pos telah menggunakan koneksi kabel jaringan dedicated dan sisanya menggunakan koneksi GPRS.

For the IT infrastructure, Pos Indonesia has extensive coverage of more than 3,800 post offices in Indonesia. Currently about 2,520 post offices have a dedicated network using a wired connection and the rest use a GPRS connection.

Tidak adanya integrasi antara aplikasi yang digunakan di operasional bisnis dengan aplikasi fungsi pendukung berdampak pada masalah dalam proses pelaporan keuangan. Saat ini SIMAKPOS digunakan hanya di sebagian UPT, dan sebagian UPT lainnya menyiapkan laporan secara manual untuk dilaporkan ke Area, yang selanjutnya dilaporkan ke kantor pusat. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dan ketidakakuratan laporan keuangan.

The lack of integration between the applications used in business operations with application support functions impact on the problems in the financial reporting process. Currently used only in the most SIMAKPOS UPT, UPT and most other manually prepare a report to be reported to the area, which in turn reported to the central office. This led to delays and inaccuracies in financial statements.

312




Resources (HR). Selain pengembangan sistem ERP, juga sedang dilakukan pengembangan Sistem Layanan Keuangan Terpadu (SLKT) untuk bisnis jasa keuangan yang terintegrasi dengan sistem ERP sebagai solusi masalah pelaporan outstanding yang saat ini masih dilakukan secara manual dan terpisah-pisah untuk tiap layanan jasa keuangan. Hal ini juga dilakukan untuk penguatan layanan jasa keuangan dari sisi account-based, terkait terdapatnya peluang untuk ekspansi inisiatif bisnis melalui kapabilitas account-based.

ERP system, is also being carried out development of Financial Services Integrated Systems (FSIS) for the financial services business that is integrated with the ERP system as the solution of outstanding problems that reporting is still done manually and separately for each financial services. This is also done for the strengthening of the financial services side of the account - based, related to the presence of opportunities for business expansion initiatives through account - based capabilities.

Terkait infrastruktur TI, program-program kegiatan utama pada tahun 2012 meliputi peremajaan perangkat TI untuk menggantikan perangkat TI (komputer, laptop, printer, dll) yang telah obsolete dan optimalisasi jaringan. Program peremajaan perangkat TI untuk seluruh kantor pos ditargetkan akan selesai dilaksanakan pada tahun 2014. Sedangkan untuk jaringan TI, pada tahun 2012 ditargetkan terdapat 3.000 kantor pos dengan koneksi dedicated, dan diharapkan di tahun 2013 seluruh kantor pos akan menggunakan koneksi dedicated. Upaya pencapaian target tersebut adalah melalui konversi koneksi GPRS yang ada di kantorkantor tertentu menjadi koneksi dedicated.

Related to IT infrastructure, the main program of events in 2012 include the rejuvenation of IT devices to replace IT equipment (computers, laptops, printers, etc.) that has been obsolete and network optimization. IT equipment renewal program for the entire post office is targeted to be completed in 2014. As for the IT network, in 2012 there were 3,000 post offices targeted with dedicated connections, and is expected in 2013 throughout the post office will use a dedicated connection. Efforts to achieve these targets is through the conversion of existing GPRS connection in certain offices into a dedicated connection.

Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan surat dan paket, saat ini sedang dilakukan implementasi Portable Data Terminal (PDT) bagi para pengantar surat. Implementasi telah dimulai di tahun 2012 untuk area Jakarta dan sekitarnya, dan di tahun 2013 akan diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia.

To improve the efficiency and quality of service letters and packages, are currently being conducted implementation Portable Data Terminal (PDT) for the mail carrier. Implementation has started in the year 2012 for Jakarta and surrounding areas, and in the year 2013 will be implemented in all regions in Indonesia.



313

2013


Program Kerja IT PROGRAM KERJA/WORK PLAN

NO.

1. 2.

IT Program AKTIVITAS YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2013

REALISASI

ACTIVITIES THAT HAS BEEN CARRIED OUT IN THE YEAR 2013

REALIZATION (%)

Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi untuk fungsi pendukung.

•

Salesforce upgrading/Salesforce upgrading

Dashboard Jaskug Lanjutan/ Jaskug Dashboard Advanced

100%

Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi untuk fungsi bisnis (SBU).

•

RSPOS :WU Outgoing, /RSPOS: WU Outgoing,

100%

Improvement and development of applications for support functions.

• •

•

Improvement and development of applications for business functions (SBU).

• • • • •

3.

Penyempurnaan rencana strategi Teknologi Informasi.

-

4.

Optimalisasi operasional Teknologi Informasi.

•

Completion of Information Technology strategic plan.

Information Technology operational optimization.

- •

Aplikasi Monitoring DWH/DWH Application Monitoring

RSPOS : Modul Member Pelanggan/RSPOS: Customer Member Module

FDPOS: Taspen (e-karip), /FDPOS: TASPEN (e-karip),

FDPOS : Program Keluarga Harapan (Smart Card)/FDPOS: Family Hope Program (Smart Card) FDPOS : Asabri (e-dapem)/FDPOS: Asabri (e-dapem)

WU Agen : Bayar (Desain aplikasi)/WU Agent: Pay (Design Applications) SOPP Agent : Weselpos Instan (kirim dan bayar)/SOPP Agent: Instant Remmitance (send and pay)

Penyiapan RFP (Request for Proposal) /Preparation of RFP (Request for Proposal) Penyiapan Tim Pendamping/Preparation Assistance Team

Maintenance DC & DRC/Maintenance DC & DRC

Maintenance Perangkat Server HP/HP Server Maintenance Tool

•

Instalasi Storage dan Tape Backup FICO/Installing Storage and Tape Backup FICO

•

Dedicated backup link/Dedicated backup link

• •

•

Video Conference/Video Conference

Microsoft Enterprise Agreement/Microsoft Enterprise Agreement Contact Center Pos Indonesia/Contact Center Pos Indonesia

Procurement Notebook, Desktop PC, Printer, Projector etc.

7

Seat Management Nasional (Eksploitasi)

•

8

Seat Management Kantor Pusat (Eksploitasi)

•

9

Pemeliharaan/perbaikan komputer di kantor pusat

•

Seat Management Office (Exploitation)

(Eksploitasi)

Maintenance / repair computers at headquarters

•

Proses SPK dan PKS/SPK process and MCC

Proses Implementasi/Implementation process

Monthly Reconciliation and administration Billing

Evaluasi dan rekonsiliasi dengan mitra setiap bulan

2013


100%

100% 100% 100% 100% 90%

100% 100%

Proses administrasi SPB/Monthly Reconciliation and administration Billing

100%

Perbaikan perangkat IT di kantor pusat/Improvement of IT equipment in the central office

100%

Evaluasi dan rekonsiliasi dengan mitra setiap bulan

Evaluation and reconciliation with partners every month

Pelayanan Loket Kantor Pos Jakarta Pusat Services on Central Jakarta Post Office


100%

Evaluation and reconciliation with partners every month

(Exploitation)

314

30%

100%

100%

•

Provision of Work Means IT Office (Investments)

•

100%

Proses Rekonsiliasi Bulanan dan administrasi SPB

Penyediaan Sarana Kerja IT Kantor Pusat (Investasi)

100%

100%

6

Seat Management Agency (Exploitation)

100%

Pengadaan Notebook, PC Dekstop, Printer, Projector dll

• •

100%

100%

Pengadaan UPS Nasional (Investasi)

•

90%

Proses Pengadaan di Oktober 2013/Procurement process in October 2013

5

UPS Procurement Agency (Investments)

80%


PROGRAM KERJA/WORK PLAN

NO. 10

Security Loket (Investasi – proker Dit.Jaskug)

AKTIVITAS YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2013

REALISASI

ACTIVITIES THAT HAS BEEN CARRIED OUT IN THE YEAR 2013

REALIZATION (%)

•

Security Counters ( Investment - Dit.Jaskug Program ) a. b. c. d.

UPS GPI (Proker 2012)/UPS GPI ( Program 2012)

Terealisir/ realized

100%


•

Barcode Reader – Investasi 1.200 unit (Proker 2012)

•


100%

Barcode Reader – Repeat Order 100 unit (Tambahan)

•

Terealisir/realized

100%

Smart Card Reader PKH -Taspen 31 unit (Tambahan)

•


100%

Smart Card Reader PKH-Taspen 2013 (Proker 2013 Jaskug)

•

Proses Pengadaan sdh selesai, proses SPK

75%

10KVA UPS in 16Kprk ( Program 2012)

Barcode Reader - Investments 1,200 units ( Program 2012)

Smart Card Reader TASPEN PKH - 31 unit ( Additional Procurement) f.

100%

UPS 10KVA di 16Kprk (Proker 2012)

Barcode Reader - Repeat Order 100 units ( Additional Procurement ) e.

•


Smart Card Reader PKH - TASPEN 2013 ( Jaskug Program 2013 )

100%

Procurement Process sdh completed , the PRS

•

Target kerja 60 harikalender sejak SPK, selesai Oktober 2013

60 harikalender target since the SPK work , completed in October 2013

g.

Barcode Reader PKH (Tambahan 1.030 unit)

•

Barcode Reader PKH ( Additional Procurement 1,030 units )

Proses pengadaan selesai, proses SPK

procurement process is completed , the PRS

• •

Proses SPK, PKS dan SPB di Agustus 2013

100%

PRS process , MCC and Billing in August 2013 Proses Pengiriman ke Ktr Area Delivery process to Ktr Area

h.

Barcode Reader BLSM (Tambahan 4.000 unit)

•

BLSM Barcode Reader ( Additional Procurement 4,000 units )

Proses pengadaan selesai, proses SPK

procurement process is completed , the PRS

•

Proses SPK, PKS dan SPB di September 2013

100%

PRS process , MCC and Billing in September 2013

•

Proses Pengiriman ke Ktr Area Delivery process to Ktr Area

11

PDT (Investasi-Proker Dit.Operasi)

•

PDT ( Investment - Dit.Operasi Program)

Proses pengadaan sdh selesai, SPK,PKS

procurement process is completed , the PRS, Contract

•

Penyusunan Aplikasi

100%

Preparation of Application

•

UAT/Beta Test dan Piloting

UAT / Beta Test and Piloting

12

Penguatan infrastruktur Dacen/ Strengthening infrastructure support Dacen

•

13

Video Conference/ Video Conference

•

•

Dukungan pengadaan server dan storage DC - DRC procurement server and storage DC - DRC

Implementasi dan Instalasi

100%

Implementation and Installation

14

Pengadaan Jasa Pekerjaan WAN OPTI OPTI WAN Employment Services

•

•

•

Proses Pengadaan sudah dilaksanakan

procurement process has been implemented

Implementasi dan Instalasi ke seluruh Area yang telah ditetapkan

100%

Implementation and installation to all areas that have been set Proses Pengadaan sudah dilaksanakan

Procurement Procurement Process was implemented Implementasi dan Instalasi ke seluruh Area yang telah ditetapkan

100%

Implementation and installation to all areas that have been set



315

2013


SIM Keuangan Finance MIS Latar Belakang Perkembangan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan persaingan bisnis yang ketat menuntut manajemen dapat mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Oleh Karena itu perkembangan bisnis Perusahaan harus mendapat dukungan teknologi yang mampu menyediakan data dan informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi melalui implementasi ERP (Enterprise Resource Planning). Sehubungan dengan hal tersebut, maka : 1.

2. 3.

4.

PT Pos Indonesia telah menetapkan SAP sebagai sistem aplikasi dalam implementasi ERP sesuai KD.05/Dirut/0112 tanggal 19 Januari 2012, untuk meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi SAP dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Perusahaan dan pada tahap awal akan diimplementasikan modul FICO (Financial Accounting and Controlling). Untuk mengimplementasikan SAP modul FICO, PT Pos Indonesia telah membentuk Tim Proyek Simkugpos untuk pengawalan dalam implementasi SAP FICO dan menunjuk Konsultan PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) sebagai Konsultan Implementor. Proyek Pembangunan Simkugpos berbasis SAP FICO telah dimulai sejak 23 Juli 2012 (Kick Off Project) dan berakhir pada Desember 2013, sehingga pada 2 Januari 2014 akan dilakukan Go Live implementasi SAP FICO secara menyeluruh.

Backgrounds The development of the business environment is very quick and a tight business competition demands management can make decisions quickly and accurately. Therefore the development of the company’s business should support the technology that able to provide data and information in a timely, accurate and integrated through the implementation of ERP (Enterprise Resource Planning). In connection with this, then:

1.

2.

3.

4.

Maksud dan Tujuan 1.

2.

2013

Pelaksanaan Proyek dimaksudkan untuk membangun Sistem Informasi Keuangan sebagai bagian dari Enterprise Resources Planning, yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari Sistem Keuangan dan Pengawasan. Tujuan Proyek adalah : • Menetapkan standar kebijakan dan prosedur Akuntansi Keuangan sesuai dengan standarisasi pada SAP modul FICO. Development of the IT architecture. • Mengimplementasikan sistem keuangan yang terintegrasi berbasis SAP modul FICO secara bertahap di semua level organisasi.

316



PT Pos Indonesia has set the SAP system as ERP implementation applications in KD. 05/ Ceo/0112 dated January 20, 2012, to increase the effectiveness in the management of the company. SAP implementation is carried out gradually according to the needs of the company and in the early stages will be implemented modules of FICO (Financial Accounting and Controlling). To implement SAP FICO module, PT Pos Indonesia has formed a project team to escort Simkugpos in implementation of SAP FICO Consultant and appointed PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) as a consultant of Implementor. Simkugpos development projects based on SAP FICO has started since July 23, 2011 (Kick Off Project) and ending in December 2013, so on January 2, 2014 will be done Go Live SAP FICO implementation thoroughly

Goal and Purpose 1.

Implementation of Projects intended to build the financial information system as part of Enterprise Resources Planning, which is done in stages, starting from the financial system and supervision.

2.

The project’s goal is to: • Establish standards of financial accounting policies and procedures in accordance with standards in SAP FICO module. • Implement an integrated financial systembased SAP FICO module gradually at all levels of the organization.


Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Implementasi ERP berbasis SAP modul FICO di PT Pos Indonesia (Persero) meliputi beberapa proses bisnis utama, yaitu : 1.

Proses Bisnis pada fungsi Akuntansi Keuangan (modul FI) : • Pelaporan Akuntansi dan Analisa Keuangan • Pengendalian Transaksi Pendapatan • Pengelolaan Aktiva Tetap • Pengendalian Transaksi Pengeluaran • Pengelolaan Kas 2. Proses bisnis pada fungsi Akuntansi Manajemen (modul CO) : • Pengendalian Anggaran • Perhitungan Biaya Produk / Profitability Produk. • Pelaporan Public Service Obligation (PSO) • Pengelolaan Transfer Pricing Perbaikan/pembenahan Proses bisnis dalam implementasi Proyek Simkugpos akan menghasilkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi mulai dari front end sampai dengan back end sehingga dapat menghasilkan berbagai laporan keuangan yang terintegrasi, cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan Manajemen

Pelaksanaan Proyek Pembangunan Simkugpos Berbasis SAP Fico Pelaksanaan Proyek pembangunan Sistem Informasi Keuangan PT Pos berbasis SAP FICO dilakukan melalui metodologi standar Implementasi SAP yang dikenal sebagai ASAP Metodology (Accelerated SAP), sebagaimana gambar di bawah ini. ASAP Metodology merupakan metodologi spesifik dari SAP yang mengatur dan mengontrol suatu proyek implementasi SAP, dan akan membantu dalam memastikan dokumentasi proyek dan sistem SAP selalu berjalan dengan baik.

The Scope The scope of the activities of the implementation of the ERP SAP FICO module based on PT Pos Indonesia (Persero) covering some of the key business processes, namely: 1. Business processes in financial accounting functions (module FI) are: • Reporting of accounting and Financial Analysis • Controlling Transaction of Income • Management Of Fixed Assets • Control Of Expenditure Transactions • Cash Management 2. Business Process at Management Accounting function (CO Module) • Budget cost • Cost of product/ product profitability • Reporting PSO • Transfer Pricing Management Fixes/improvements of business processes in the implementation of the Simkugpos project will produce an integrated financial information system from the front end to the back end so that it can produce a variety of financial reporting that is integrated, fast and accurate decision-making for Management.

Implementation of Simkugpos Development Project with SAP Fico Based The implementation of the financial information system development project of PT. Pos based SAP FICO is done through standard SAP Implementation methodology known as ASAP Metodology (Accelerated SAP), as the image below. Metodology is a specific methodology of SAP which regulates and controls a SAP implementation project, and will assist in ensuring project documentation and SAP systems always run well.

Figure : ASAP Metodology Laporan Tahunan Annual Report


317

2013


Proyek Implementasi SAP FICO sudah dimulai sejak 23 Juli 2012 (Kick Off Project) bersama dengan konsultan Implementor (AGIT) dengan Road map sebagai berikut :

SAP FICO implementation project has already started since July 23, 2011 (Kick Off Project) along with consultant Implementor (AGIT) with the Road map as follows:

1.

Fase Project Preparation : 23 Juli s.d 3 Agustus 2012. Pelaksanaan Project Preparation telah dilaksanakan dengan output terdefinisikannya semua kebutuhan proyek yang tergambar dalam “Project Charter” dan pembekalan Tim Simkugpos melalui Overview Training SAP. Dokumen yang dihasilkan pada fase ini adalah : Dokumen Project Charter, Laporan Hasil Overview Training dan Laporan Pendahuluan.

1.

2.

2.

Fase Penyusunan Blueprint Business : 6 Agustus s.d 26 Oktober 2012. Pada fase ini telah dilakukan Workshop proses bisnis bersama fungsi terkait di Perusahaan untuk menggambarkan proses bisnis internal dan identifikasi requirement yang dibutuhkan dalam proses dalam penyusunan Blueprint Business di sistem SAP, serta mempersiapkan kebutuhan server untuk Development. Dari Fase ini dihasilkan dokumen : Blueprint Business, User Requirement Scoping, Laporan Pelaksanaan Workshop dan dokumen Quality Assurance (QA) Blueprint.

Business Blueprint Drafting phase: August 6, s. d. 26 October 2012 At this phase of business process Workshops have been conducted with related functions in the company to describe internal business processes and the identification requirement is needed in the process of drafting of the Business Blueprint in the SAP system, as well as preparing the server for Development needs. This Phase of the resulting document: Business Blueprint, User Requirement, Scoping, implementation of the report of the Workshop and document Quality Assurance (QA) Blueprint.

3.

3.

Fase Realization : 29 Oktober 2012 s.d 15 Februari 2013 Pada fase ini telah dilakukan aktivitas sebagai berikut : • Mengkonfigurasi sistem yang sesuai dengan Blueprint Business • Mengatur sistem termasuk diantaranya rencana test, transport ke mesin QA/ Test dan Production. • Mempersiapkan program konversi • Mempersiapkan program interface • Membuat program laporan • Mengatur otorisasi • Membuat user dokumentasi dan bahan latihan • Pelatihan untuk tim user utama (key user) • Melakukan final integrasi tes

Dokumen yang dihasilkan pada fase ini adalah Dokumen Pengembangan System, Laporan Pelaksanaan Testing, End User Training Manual, Laporan Pengembangan System

2013

Project Preparation phase: July 23, s. d. 3 August 2012. Implementation of Project Preparation has been implemented with the output of the all the needs of the project which are reflected in the “Project Charter” and a supply Team Simkugpos via SAP Training Overview. Document generated in this phase are: Project Charter Documents, reports the results of the Preliminary Report and Training Overview.

318



Realization Phase : 29 Oktober 2012 s.d 15 Februari 2013 In this phase has been carried out the following activities: • Configure the systems that suit Business Blueprint • Arrange systems, include trial plan, transport to QA mechine/ Test and production. • Prepare conversion program. • Prepare interface program • Make report propgram • Arrange authorization • Make documents users and training material • Training for key users. • Training for final integration test. Document generated in this phase are: Document Development System, Reports the implementation Testing, End User Training manuals, Reports Development System.


Fase Final Preparation : 18 Februari – 29 Maret 2013. Pada fase ini telah dilakukan aktivitas sebagai berikut : • Menyelesaikan data konversi • Persiapan dan memberikan latihan kepada trainers • Menyusun rencana pergantian sistem atau cut off • Mengaktifkan Production server • Performance dan infrasturktur test • Quality Assurance (QA) Dokumen yang dihasilkan pada fase ini adalah Dokumen Cut Over Plan, Dokumen Teknikal Manual, Dokumen Performance dan Infrastruktur test, Laporan Pelaksanaan Trainers Training, dan Dokumen QA

4.

5.

Piloting phase: 1 April – 31 July 2013 At this phase of the implementation of the Pilot Project implemented SA FICO with Piloting in 5 locations and the head office. Document generated in this phase are: Pilot Project Documents

6. Fase Roll Out : 1 Agustus – 31 Desember 2013. Pada fase ini telah dilakukan roll out implementasi SAP FICO yang dilakukan secara bertahap yang rencananya dibagi dalam 5 tahap, namun karena kebutuhan Perusahaan pelaksanaan roll out dibagi dalam 3 tahap dengan skedul sebagai berikut : • Roll out tahap pertama mulai 1 Agustus 2013 : Area 4, 5, 6, dan Kantor pusat • Roll out tahap kedua mulai 1 September 2013 : Area 1 • Roll out tahap ketiga mulai 1 Oktober 2013 : Area 2, 3, 8, 9, 10, dan 11

6.

Roll-Out phase: 1 January – 31 December 2013 On this phase has done SAP FICO implementation roll-out is done gradually and the production is divided in 5 stages, but because the company needs the implementation roll-out is divided in 3 stages with the following schedule:

4.

5. Fase Piloting : 1 April – 31 Juli 2013 Pada fase ini dilaksanakan Pilot Project implementasi SA FICO dengan lokasi Piloting di Area 5 dan Kantor Pusat. Dokumen yang dihasilkan pada fase ini adalah : Dokumen Pilot Project

Sebelum dilakukan Roll Out, setiap User diberikan end user Training terlebih dahulu. Pada fase ini juga sebagai media untuk menerima masukan dari User terkait hasil konfigurasi dan berbagai aspek terkait dengan implementasi SAP FICO. Secara sistem, SAP FICO telah siap dan akan dilakukan Go Live Implementasi SAP FICO pada 2 Januari 2014. Dan berbagai perbaikan konfigurasi ataupun permintaan requirement baru akan dilakukan secara periodik pada fase support implementasi tahun 2014.

The Final Preparation phase: 18 February – 29 March 2013 At this phase has been carried out the following activities: • Completing the conversion data • Preparation and provide exercises to trainers • Devised a plan change or cut off the system • Enable Production server • Performance infrasturktur test and • Quality Assurance (QA) Document generated in this phase are: Document Cut Over Plan, Technical documents, manuals, test Infrastructure and Performance Documents, reports, Training the Trainers and Implementation Document QA.

• • •

The first phase of Roll-out beginning August 1, 2013: Area 4, 5, 6, and headquarters Roll-out phase two began September 1, 2013: Area 1 Roll-out stage three began October 1, 2013: Area 2, 3, 8, 9, 10, and 11

Prior to Roll-Out, any User assigned end user Training in advance. In this phase, as well as the media to accept input from the User Configuration and results related to the various aspects related to the implementation of SAP FICO. In the system, SAP FICO has been prepared and will be made of the SAP FICO Implementation Go Live on January 2, 2014. And various improvements to the configuration or request a new requirement will be made periodically on implementation support phase by 2014.



319

2013


Manfaat / dihasilkan :

yang

Benefits/Output generated:

Pembangunan Sistem Informasi Keuangan (Simkugpos), berbasis SAP modul Financial and Controlling (FICO) diharapkan akan memberikan output sebagai berikut:

Financial information systems development (Simkugpos), based on SAP modules Financial and Controlling (FICO) will hopefully give the following output:

1. 2.

3. 4. 5.

2013

Output

Sistem informasi yang baru akan terintegrasi dari mulai front-end sampai dengan backend, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sistem informasi yang baru dapat memberikan laporan untuk akuntansi keuangan (neraca, rugi laba dan arus kas) dan akuntansi manajemen (kinerja keuangan, profitabilitas produk, dll) secara cepat dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan Manajemen. Sistem informasi yang realtime dari semua kantor, sehingga mampu meningkatkan proses pengendalian dan menyediakan informasi yang cepat Sistem informasi yang cukup fleksible terhadap berbagai perubahan, tanpa mengurangi fungsi keamanan dan kehandalannya Sistem informasi yang dapat melakukan kontrol budget, sehingga tidak terjadi adanya pelampauan realisasi anggaran.

320



1. 2.

3. 4. 5.

The new information system will be integrated from the beginning to the front-end to backend, so as to improve the efficiency of the work. New information systems can provide reports for financial accounting (balance sheet, profit and loss statement of cash flows) and management accounting (financial performance, profitability, products etc) quickly and accurately to support Management decision-making process. Realtime information system of all offices, thereby able to improve process control and provides quick information Systems flexible enough information against various changes, without reduce the function of the security and reliability of information System that can perform budget control, so that doesn’t happen there is realization of lending in excess of budget.




321

2013

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility

There is always a time to - Jock Stein

move on.


Corporate Social Responsibility dan Program PKBL serta Kaitannya dengan Pengembangan Masyarakat

2013

Small Medium Enterprice and Communinity Development Program

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu Kebijakan Strategis Perusahaan, sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Social and environmental responsibility is one of the Strategic policy of the company, as the company’s commitment to account for the impact of its operations in the dimension of social, economic, and environment, as well as constantly to keep the impacts contribute benefits to society and the environment.

1. Kebijakan Umum Program Kemitraan

1. General Policy of Partnership Program.

Pos Indonesia telah menjalankan tanggung jawab sosial salah satunya dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba perusahaan.

Pos Indonesia has run one of social responsibility in the form of community development and Partnership Program, in order to carry out the Regulations the Minister of SOE No. PER05/MBU/2013 September 13, 2013 with Four Changes on the regulation of the Minister of State-owned enterprises no. PER-05/MBU/2007 about the Partnership Program State-owned enterprises with small businesses and Community Development Program through the utilization of the funds from the Division of profits of the company

Kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT Pos Indonesia (Persero) dimulai pada tahun 1994, yang pada waktu itu berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 28 Desember 1994 nomor: 222/Peg/ Dirutpos/1994 dengan nama Gugus Bina Mitra Pos. Selanjutnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 berubah menjadi Unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Seiring dengan perkembangan organisasi, berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.45/Dirut/0803 tanggal 21 Agustus 2003 Unit PUKK berubah menjadi Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Unit PKBL) dengan mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor: 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003.

The activities of the Partnership Program and Community Development (PKBL) at PT Pos Indonesia (Persero) was started in 1994, which at the time was based on the decision of the Board of Directors on 28 December 1994 Giro number: 222/Peg/Dirutpos/1994 with the name Gugus Bina Mitra Pos. With reference to the decision of the Minister of Finance No. 60/KMK. 016/1996 dated 9 February 1996 turned into Small Business Coaching Units (PUKK). Along with the development of the Organization, based on the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) number: KD 45/ Ceo/0803 dated 21 August 2003 PUKK Unit turned into a Unit of the Partnership Program and Community Development Program (PKBL Units) with reference to the decision of the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES Number: 236/MBU/2003, 17 June 2003.

324




Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 November 2006 nomor: KD.65/Dirut/1106 dilakukan penataan kembali organisasi Unit PKBL sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 31 Agustus 2007 nomor: KD.45/ Dirut/0807 Unit PKBL berubah menjadi Divisi PKBL, sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN tanggal 27 April 2007 Nomor: Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Based on the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) on November 10, 2006 number: KD 65/Ceo/1122 conducted organizational realignment of PKBL Units while in 2007 based on the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) on August 31, 2007 number: KD 45/Ceo/0807PKBL Unit turned into a division of PKBL, in line with the regulations of the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES dated 27 April 2007 number: Per-05/MBU/2007 about the Partnership Program between StateOwned Enterprises with Small Businesses and Community Development Program.

Terkait dengan restrukturisasi Pos Indonesia, Organisasi dan Tata Kerja PKBL diatur kembali dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 3 Januari 2012 Nomor: KD.01/Dirut/0112 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero). Divisi Bina Lingkungan Perusahaan dipimpin oleh seorang Vice President (VP) dan membawahi dua bagian yaitu, Bagian PKBL dan Bagian CSR, Keuangan dan Umum.

Related to the restructuring of the Postal Organization and governance, PKBL rearranged with the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) on January 3, 2011 number: KD. 01/ Ceo/0112 about the Organization of PT Pos Indonesia (Persero). Corporate & Community Development Division is headed by a Vice President (VP) and includes two parts, namely, PKBL and CSR, Finance and General.

Kegiatan pokok PKBL meliputi Program Kemitraan dalam bentuk pembinaan terhadap usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan Program Bina Lingkungan yang merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Main activities of the PKBL: Partnership Program in the form of coaching against small businesses to become tough and selfsufficient through the utilization of the funds from the profit of STATE-OWNED ENTERPRISES and Community Development Program which is a program of the social condition to community empowerment through the utilization of the funds from the profit of STATE-OWNED ENTERPRISES.

Sejak Program Kemitraan dilaksanakan, hingga akhir triwulan II/2013 tercatat 41.533 usaha kecil yang telah dibina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui 26 Unit PKBL Daerah (Unit PKBLD) dengan total perputaran dana pinjaman (Dana Program Kemitraan) mencapai Rp. 490.092.025.134,. Dana Kemitraan yang dikelola sebagian besar merupakan take over dari PT Telkom (Tbk) dan PT Indosat (Tbk) pada tahun 1996.

Since the Partnership Program was implemented, up to the end of quarter II/2013 recorded 41.533 small businesses that have been built throughout the territory of Indonesia through the 26 Regional units of PKBL (units PKBLD) with a total turnover of loan funding (Funding Partnership Program) reached Rp. 490.092.025.134,-. The Partnership Fund is managed largely take over from PT Telkom and PT Indosat (Tbk) in 1996.



325

2013


Dana pinjaman yang diterima Mitra Binaan dipergunakan untuk tambahan modal kerja dan perluasan usaha. Banyak Mitra Binaan yang berhasil mengembangkan usahanya disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan bahkan mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya meninggalkan piutang macet. Hingga akhir triwulan II/2013 kolektibilitas sisa pinjaman (pinjaman umum dan khusus) adalah sebagai berikut:

Uraian

20.903.952.036 5.200.720.017 1.116.927.000 76.250.896.533 103.472.495.586 48.528.146.270 152.446.555.855

Tingginya pinjaman macet antara lain disebabkan: a. Usaha Mitra Binaan bangkrut. b. Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahliwaris yang bersedia membayar pinjaman/tunggakan pinjaman. c. Mitra Binaan tidak bersedia membayar karena uang yang diterimanya dianggap sebagai hibah. d. Mitra Binaan wanprestasi dengan berbagai alasan. e. Hasil survey menunjukkan kelayakan untuk menerima pinjaman Dana Kemitraan, namun setelah masa angsuran berjalan pembayarannya tersendat. f. Dengan berbagai alasan, pembayaran angsuran pinjaman harus dijemput ke tempat Mitra Binaan.

2013

Until the end of the quarter II/2013 collectibility the remainder of the loan (the special and General loan) are as follows:

Besar Uang (Rp.) Big Money

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Pinjaman Bermasalah Jumlah semua

326

Loan funds received assisted SMEs used for additional working capital and expansion effort. Many assisted SMEs to successfully develop its business coupled with increased absorption of labour, but not the least a failure even bankruptcy that ultimately leave debts bogged down.



Description Smoothly Less Smoothly It Is Doubtful Bogged Down Total Troubled Loans Grand Total

The high of non-performing loans is partly due to: a. Partners bankrupt businesses. b. Partners died and no heirs willing to pay the loan / loan arrears. c. Partners are not willing to pay because the money received is considered as grants. d. Partners’ unclear/incomplete address so it is difficult to trace, especially down the 1999 period. e. Partners defaults for various reasons.The survey results demonstrate the feasibility of the Partnership Fund to receive a loan, but after the installment period is started, the payments faltered f. With a variety of reasons, installment loan payments must be picked up to the Trained Partners location.


The steps that have been taken to overcome the problems mentioned above are as follows:

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan bahwa 75% waktu kerja para Kepala Unit PKBLD berada di luar untuk kegiatan penagihan (bagian dari monitoring). b. Meningkatkan pengiriman surat tagihan terhadap Mitra Binaan yang beralamat di luar kota. c. Memperketat persyaratan pengajuan pinjaman: • Persyaratan alamat calon Mitra Binaan yang jelas, lengkap, dan mudah dikunjungi (dalam jangkauan) serta wajib memiliki Kartu Keluarga. • Mewajibkan Mitra Binaan menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah (SHM/SHGU/SHGB). • Mengenakan persyaratan asuransi jiwa terhadap Mitra Binaan. d. Menaikkan masa angsuran dari 24 kali menjadi 36 kali angsuran agar Mitra Binaan tidak terlalu berat menanggung beban angsuran (kontra prestasi). e. Menekankan hak dan kewajiban Mitra Binaan pada saat pelatihan manajerial dan penyerahan pinjaman. f. Mengintensifkan kegiatan monitoring dan penagihan yang melibatkan seluruh elemen pegawai PKBL baik yang di daerah atau pusat yang telah dilaksanakan mulai triwulan II tahun 2013. 2. Kegiatan yang dilakukan Gambaran Singkat Pelaksanaan PKBL tahun 2013 dari sisi pencapaian realisasi RKA tahun 2013 sebagai berikut:

a.

Establishing a policy that 75% of working time of PKBLD Unit Heads are out for collection activities (part of monitoring).

b. Improving the delivery of invoices to Partners which is located outside the city. c. Tightening the requirements for loan application: • The requirements of candidates Partners to have a clear, complete, and easy to visit address (within range) and must have a family certificate. • Requiring Partners to cede collateral of land certificate (SHM / SHGU / HGB). • Imposing a life insurance requirement of the Trained Partners. d. Raising the installment period from 24 times to 36 times installments that are not too heavy Partners burden installment (cons achievement). e. Emphasizes the rights and obligations of Partners at the time of submission of the loan and managerial training. f. Intensify monitoring and billing activities involving all elements of CSR employees either in the area or center that has been implemented from the second quarter of 2013.

2.

Activities undertaken A brief overview of the implementation of PKBL 2013 from the achievements realized RKA 2013 as follows:



327

2013


a.

Program Kemitraan (PK) 1). Sumber dan penggunaan dana

a.

Uraian

Partnership Program (PP) 1) Sources and Uses of Funds Description

2013 (Rp.) IDR

Availability Of Funds:

Ketersediaan Dana :

36.679.195.767.00

a. Funds available

b. Penggunaan dana (pinjaman dan hibah)

16.838.308.821.00

b. use of funds (loans and grants)

19.840.886.946.00

c. the remaining funds (a – b)

a. Jasa pinjaman, bunga deposito, jasa giro

4.054.949.126.00

a. Service loans, deposit rates, checking services

2.198.414.203.00

b. operating expenses

c. Surplus/defisit ( a – b )

1.856.534.923.00

c. Surplus/deficit (a – b)

63.864.000.00

Investment (inventory Office)

a. Dana tersedia

c. Sisa dana ( a – b )

Revenues:

Pendapatan :

b. Beban operasional

Investasi (barang inventaris kantor)

2). Addition of Trained Partners (TP) and loan distribution.

2). Penambahan Mitra Binaan (MB) dan penyaluran pinjaman

Tahun 2013 / year 2013 Jumlah MB / The Amount Of MB Sektor Usaha

Posisi 31 Des 2011 Position 2011

a. Industri

7.147

b. Perdagangan c. Pertanian

f. Perikanan h. Lainnya

337

1

338

50.000.000

1.791

41.189

Pembinaan MB Jumlah semua

41.189

1

7

5

83

354

354

3). Pembentukan cluster. 4). Dana Pembinaan Mitra Binaan (Hibah) pada RKA 2013 dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau sebesar 10% dari penyaluran dan tereralisasikan sebesar Rp 1.818.308.821,- atau sebesar 12.11% dari penyaluran tahun 2013.

2013

328

2.430.000.000

8.665.000.000

7.907

Jumlah

7.199

21.563

799

g. Jasa

52

205

1.169

e. Perkebunan

Jumlah The Amount

Penyaluran Pinjaman (Rp.) Channeling loans (Rp.)

21.358

681

d. Peternakan

Penambahan 2012 The Addition Of 2012



682

1.176

804

7.990 1.791

41.543

41.189

Business Sectors

a. Industry b. Trade

50.000.000

c. Agriculture

230.000.000

f. Fisheries

15.020.000.000

Total

265.000.000

d. Farm e. Plantation

3.330.000.000

g. Services

1.818.308.821

Coaching MB

16.838.308.821

h. Other

Grand Total

3). Formation of cluster. 4). Assisted SMEs Development Fund (Grants) at RKA 2013 allocated Rp 3,000,000,000 fare or 10% of the disbursements and realized amounting to Rp 1.818.308.821,-or as big as 12% of channeling by 2013.


b.

b. Program Bina Lingkungan (BL) Uraian

1. Sumber Dana : a. Saldo awal

b. Penyisihan laba

Jumlah dana tersedia

2. Penggunaan Dana

Community Development Program (PKBL)

2013 (Rp.) IDR

Description

1.650.691.290 -

1. Source of funds: a. Beginning balance b. Income allowance

1.650.691.290

Total funds available

-

a. Natural disaster victim Relief

a. Bantuan korban bencana alam

b. Bantuan pendidikan/pelatihan

c. Bantuan peningkatan kesehatan d. Sarana & prasarana umum

e. Bantuan sarana ibadah

f. Bantuan pelestarian alam

Jumlah penggunaan dana Sisa dana (1-2)

BUMN Peduli :

93.500.000

b. Educational/training assistance

251.445.858

e. Religion assistance means

40.000.000

608.883.490 -

993.829.348

656.861.942

d. Means of public infrastructures f. Natural preservation assistance Total use of funds Balance of funds (1-2) SOE Care : b. Allowance for funds

b. Penyisihan dana

Total of funding SOE care

Jumlah dana BUMN Peduli

1. Program Kerja Selanjutnya Pada tahun 2014, kegiatan Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL) direncanakan sebagai berikut: a. Program Kemitraan (PK) 1). Rencana sumber dan penggunaan dana

c. Health promotion assistance

a. Funds/total funds available

a. Dana/sisa dana tersedia

Penyisihan Saldo awal Dana Program Bina Lingkungan yaitu sebesar Rp1.650.691.290,- merupakan sisa alokasi penyisihan laba tahun 2011 dan sisa dana Bina Lingkungan Tahun 2012. Penyaluran Bina Lingkungan cenderung dilaksanakan berdasarkan proposal yang diterima mengingat dana yang tersedia relatif kecil apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah binaan yang bersifat nasional.

2. Use of Funds

Allowance beginning balance Funds Community Development Program of Rp 1.650.691.290,-the allocation of allowance for profit in 2011 and the rest of the Community Development Fund in 2012. Channeling community development tends to be implemented based on the accepted proposal considering the funds available is relatively small when compared with the vastness of the areas assisted are nationwide.

1.

The Next Programme In 2014, the activities of the Partnership Program (PP) and the Community Development Program (CDP) is planned as follows: a. Partnership Program (PP) 1). Plan of source and use of funds



329

2013


Rencana 2014 (Rp.)/ Plan 2014

Uraian

Availability Of Funds:

Ketersediaan Dana : a. Dana tersedia

a. Funds available

44.128.040.000

b. Penggunaan dana (pinjaman dan hibah) c. Sisa dana ( a – b )

Pendapatan :

a. Jasa pinjaman, bunga deposito, jasa giro

b. Beban operasional

39.375.000.000

b. Use of funds (loans and grants)

4.753.040.000

c. Balance of funds (a – b)

4.537.550.000

a. Service loans, deposit rates, giro services

1.562.550.000

c. Surplus/deficit (a – b)

Revenues: b. Operating expenses

2.975.000.000

c. Surplus/defisit ( a – b )

Investasi (barang inventaris kantor)

Investment (inventory Office)

80.000.000

2). Plan of adding Trained Partners (TP) and loan distribution

2). Rencana penambahan Mitra Binaan dan penyaluran pinjaman

Rencana Jumlah Plan Number:

Sektor Usaha

31 Des 2013

a. Industri

Jumlah MB The Amount Of MB Penambahan 2014 The Addition Of 2004

7.199

b. Perdagangan

172

21.563

c. Pertanian

e. Perkebunan

Rencana Penyaluran Pinjaman (Rp.) Fund Distribution Plan

a. Industry

185.000.000

c. Agriculture

80.000.000

e. Plantation

8.037

10.700.000.000

g. Services Total

17.775.000.000

1.176

5

1.179

635.000.000

804

16

809

7

4

683

339

-

h. Other

3.000.000.000

Coaching MB

260

Jumlah

41.543

928

41.715

36.375.000.000

Jumlah semua

41.189

928

41.715

39.375.000.000

Pembinaan MB

3) Rencana

kolektibilitas

Uraian Pinjaman Umum

1

Lancar

Diragukan

sisa

pinjaman,

1.791

Krg. Lancar Macet

Pinjaman Khusus Special Loans (IDR)

Plans General Lending

Pinjaman Khusus Special Loans (IDR)

Collectibility: Less Smoothly.

5.430.665.502

1.175.847.504

74.234.928.420

Doubtful 438.914.000

110.398.385.429

438.914.000

Total (1+2)

158.751.876.449

438.914.000

330

Pinjaman Bermasalah Laporan Tahunan Annual Report


48.353.491.021

1

Smoothly

295.556.944.003

Jumlah 1 2

Grand Total

3) Collectability of Remainder Loan Plan

Rencana tahun 2014 (dlm juta) by 2014 (in million)

Kolektibilitas :

-

d. Farming f. Fisheries

7.990 1.791

b. Trading

850.000.000

g. Jasa

h. Lainnya

Business Sectors

6.150.000.000

7.248

21.629

338

f. Perikanan

Jumlah Total

464

682

d. Peternakan

2013

Description

-

Bogged Down Total 1 Troubled Loans

2

Total (1 + 2)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility b.

b.

Rencana penyaluran Dana Bina Lingkungan

Distribution plan of Community Development Fund

Rencana Tahun 2014/ Plan 2014 (IDR)

Uraian

1. Source of funds:

656.861.942

a. Beginning balance

1. Sumber Dana : a. Saldo Awal

-

b. Income allowance

656.861.942

Total funds available

b. Penyisihan laba Jumlah Dana tersedia

Description

2. Use of Funds

2. Penggunaan Dana

a. Bantuan korban bencana alam

50.000.000

a. Natural disaster victim Relief

b. Bantuan Pendidikan/pelatihan

50.000.000

b. Educational/training assistance

c. Bantuan Peningkatan kesehatan

50.000.000

c. Health promotion assistance

100.000.000

d. Means of public infrastructures

e. Bantuan sarana Ibadah

50.000.000

e. Religion assistance means

f. Bantuan pelestarian alam

50.000.000

f. Natural preservation assistance

d. Sarana & Prasarana Umum

4. Struktur Organisasi PKBL Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 3 Januari 2012 nomor: KD.01/Dirut/0112 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero), struktur organisasi PKBL adalah sebagai berikut:

4. Organizational Structure of PKBL Based on the decision of the Directors of PT Pos Indonesia (Persero) dated January 3, 2012 number: KD.01/Dirut/0112 on the Organization and Administration of PT Pos Indonesia (Persero), organizational structure of PKBL are as follows:

Direktur Utama President Director

Direktorat Ritel dan Properti Directorate of Retail and Property

Direktorat SDM dan Umum

Direktorat Directorate

Directorat of Human Resource and General

Sub Direktorat Ritel

Sub Direktorat SDM

Sub Direktorat Umum dan Bina Lingkungan

Sub Directorate of Retail

Sub Directorate of Human Resource

Sub Directorate of General and Development

Bagian CSR CSR Unit

Divisi Bina Lingkungan Community Development Division

Bagian PKBL PKBL Unit

PUSAT

Central

WILAYAH Area Area Ritel

Area SDM

Retail Area

Human Resource Area

Kantor Pos

Unit PKBLD (11)

Post Office

PKBLD Unit (11)

Unit PKBLD (15) PKBLD Unit (15)



331

2013


Keterangan : 1. Direktur SDM dan Umum adalah Direktur Pembina PKBL. 2. Divisi Bina Lingkungan Perusahaan berada dua tingkat di bawah Direktur dengan komposisi sebagai berikut: a. VP Bina Lingkungan. b. Manajer PKBL. c. Manajer CSR, Keuangan, dan Umum. d. FP PKBL (2 Orang) e. FP CSR (1 Orang) f. Staf (4 orang). 3. Unit PKBLD (Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Daerah) adalah pelaksana teknis di daerah yang terdiri dari 11 Unit PKBLD berkedudukan di Kantor Divisi Regional dan 15 Unit PKBLD berkedudukan di Kantorpos di ibukota propinsi. 4. Pertangungjawaban keuangan PKBL dibuat tersendiri/terpisah dari pertangungjawaban keuangan PT Pos Indonesia (Persero) sedangkan kegiatan CSR merupakan beban anggaran PT Pos Indonesia (Persero).

1. 2.

a. VP Of Community Development. b. Manager Of PKBL. c. Managers CSR, financial, and the public. d. FP-PKBL (2 people) e. FP CSR (1 people) f. Staff (4 people). 3. Unit PKBLD (Partnership Program and Local Community Development Program) is the technical implementers in the area consisting of 11 PKBLD Units based at the Regional Division Offices and 15 Units based at PKBLD Post Office in the provincial capital. 4. PKBL financial accountabilty is separate from financial responsibility PT Pos Indonesia (Persero), while CSR activities is the budget expenses of PT Pos Indonesia (Persero).

Jumlah pegawai yang bertugas di tingkat Pusat sebanyak 11 orang sedangkan di Wilayah sebagai pelaksana teknis (Unit PKBLD) sebanyak 42 orang, yang tersebar di Kantor-Kantor Area Pos dan Kantor pos di seluruh Indonesia, dengan komposisi rata-rata 1 (satu) orang Ka.Unit dan 1 (satu) orang pegawai pelaksana. Pelayanan Loket Kantor Pos Medan Counter Services on Medan Post Office

2013

332



Description: Director of Human Resources is principal of PKBL. Division of PKBL is two levels below Directors with the following composition:

Number of employees on duty at the head office are as many as 11 people while in the region as a technical implementers (units PKBLD) as many as 42 people, scattered in the Area Post offices and post offices throughout Indonesia, with an average of 1 (one) person Ka. units and one (1) staff employees.


1.

1. Informasi Pelaksanaan Kerja dan PKBL tahun 2013

1

Uraian

RKA 2013

Realisasi Semester I/2013

Prognosa Semester II/2013

Prognosa 2013 / Prognosis 2013

Pencapaian % / Attainment%

2

3

4

5

6=4+5

7=6:3

A

Dana Tersedia

2

Penerimaan

1

Saldo Awal

the

a. source and use of funds (in millions) PK.

a. Sumber dan penggunaan dana PK (dalam juta).

No

Work and Information implementation of PKBL 2013

Description

Funds Available Begining Balance

12.560.81

9.410.83

8.919.63

9.410.83

74.92

5.016.00

-

-

-

-

• Angsuran Pokok Pinjaman

27.706.25

10.908.10

9.354.46

20.262.56

73.15

c. Installment loan principal

Jumlah Dana Tersedia

45.283.06

20.318.93

18.274.09

29.673.39

65.50

Total Funds Available

1

Penyaluran Modal Kerja Umum

30.000.00

10.595.00

5.200.00

15.795.00

52.65 Channeling General Working Capital

3

Hibah

3.000.00

1.146.76

657.00

1.803.76

60.13

Grants

33.000.00

12.154.06

5.857.00

18.011.06

54.58

Total Uses of Funds

• Penyisihan dari Laba • Penggantian Defisit

• Lain-lain

B 2 4

C

D

Penggunaan Dana

Penyaluran Modal kerja Khusus Lain-lain

Jumlah Penggunaan Dana Sisa Dana Tersedia = A-B

Pendapatan

1

Jasa Pinjaman

3

Jasa Giro

2

4

E F

G

H

Bunga Deposito Lain-lain

-

-

-

12.283.06

-

-

-

412.30

-

-

-

-

-

-

-

412.30

8.164.87

12.417.09

11.662.33

4.176.50

1.728.76

1.000.00

2.728.76

2.00

-

2.00

2.00

500.00

212.44 -

350.00 -

562.44 -

94.95

Balance of Funds Available = A-B

65.34

Loan Services

100.00

Giro Service

112.40

3.293.20

70.39

Surplus/Defisit (D-E)

1.907.50

782.48

163.72

946.20

Pengeluaran Investasi

Saldo Akhir = C+F-G

80.00

14.110.56

27.72

8.919.63

20.00

12.560.81

2.347.00 47.72

12.560.81

Others

-

1.352.00

1.188.28

Use Of Funds

Channeling Special working capital

1.941.20

1.158.72

d. Others

-

4.678.50

2.771.00

a. Income Allowance b. Replacement of the deficit

-

Jumlah Pendapatan Beban Operasional

Cash in Flow

Revenue Deposit Rates Others Total Revenue Operating Expenses

84.70

49.60

Surplus/Deficit (D-E)

59.64

89.00

Ending Balance = C + F-G



Investment Expenses

333

2013


No

Uraian

RKA 2013



Prognosa 2013 Prognosis 2013

Pencapaian % The Achievement

2

3

4

5

6=4+5

7=6:3

1 1

Income

a.

Jasa Pinjaman

b.

Bunga Deposito

c.

Jasa Giro

d.

Lain-lain

4.176.50

1.728.76

1.000.00

2.728.76

65.34

a. Loan Services

500.00

212.44

350.00

562.44

112.49

b. Deposit rates

2.00

-

2.00

2.00

100.00

c Giro Service.

-

-

-

-

-

d. Others

4.678.50

1.941.20

1.352.00

3.293.20

70.39

Number 1 Expenses

Beban a.

Pembinaan

1.100.00

417.32

400.00

817.32

74.30

a. Coaching

b.

Upah tenaga kerja harian/honore

120.00

14.66

73.28

87.94

73.28

b. Daily Labor Wages

c.

Administrasi umum

dan

1.182.00

590.16

600.00

1.190.16

100.69

c. General and administration

d.

Pemeliharaan

225.00

96.71

75.00

171.71

76.31

d. Maintenance

e.

Sewa

144.00

39.88

40.00

79.88

55.47

e. Rent f. Depresiation

f.

Penyusutan

31.20

-

10.00

10.00

31.75

g.

Penyisihan

-

-

-

-

-

g. Allowance

h.

Pengeluaran lainnya

-

-

-

-

-

h. Other expenses

Jumlah 2

3.802.50

1.158.72

1.198.28

2.357.00

84.10

Total 2

3

Suurplus/Defisit (1-2)

1.876.00

782.48

153.72

936.20

49.90

Suurplus/Deficit (1-2)

4

O.R (%) 2:1

59.90

59.69

88.63

71.57

119.48

O.R (%) 2:1

c. Investments

c. Investasi (dalam juta rupiah).

(in

No

Uraian

RKA 2013




Pencapaian % The Achievement Of %

1

2

3

4

5

6=4+5

7=6:3

1

2

million

a.

Roda 2

b.

Roda 4

IDR).

Description

Motor Vehicles

Kendaraan Bermotor -

a. 2 Wheel

-

-

Jumlah kendaraan bermotor

2013

Description

Pendapatan

Jumlah 1 2

Revenues and expenses (in millions)

b.

b. Pendapatan dan beban (dalam juta)

b. 4 Wheel

-

-

-

-

Total of motor vehicles

Inventaris Kantor

80

25.15

15.00

40.15

50.19

Office Inventory

Jumlah (1+2)

80

25.15

15.00

40.15

50.19

Total investment (1 + 2)

334

Investasi



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility d.

d. Investasi (dalam juta rupiah).

Investments (in million IDR).

Sektor Usaha

RKA 2013 CBP 2013

Real s.d 31-122013

Real Smt 1/2013

Prognosa Smt II/2013

Prognosa s.d 2013

Tercapai (%) Achieved (%)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7=6:2

Business Sectors

7.312

7.312

39

30

7.381

100.94

Industry

21.763

21.763

159

45

21.967

100.94

Trading

683

683

1

5

689

100.88

Agriculture

Peternakan

1.179

1.179

5

5

1.189

100.85

Farming

Perkebunan

339

339

5

344

101.47

Plantation

Perikanan

809

809

4

10

823

101.73

Fisheries

53

20

8.277

100.89

Services

10

931

51.98

Other

130

41.601

98.86

Total

a.

Industri

b.

Perdagangan

c.

Pertanian

d. e. f. g.

Jasa

8.204

8.204

h.

Lainnya

1.791

921

Jumlah

42.080

41.210

261

e. The number of Assisted Partners according to the provinces.

e. Jumlah Mitra Binaan menurut Propinsi.

NO

Unit PKBLD

RKA 2013

PKBLD Unit

CBP 2013

2

3

1 1

NAD

1.198

Real s.d 31-12.12

Real Smt I/13

4

5

1.198

Prognosa Prognosis Smt II/13

Prognosa s.d 2013 Prognosis up to 2013

Pecapaian Achievement

6

7=4+5+6

8=7:3

-

10

1.208

100.83

2

Sumut

1.672

1.634

9

10

1.653

98.86

3

Sumbar

1.830

1.807

6

-

1.813

99.07

4

Riau

1.484

1.455

6

-

1.461

98.45

5

Jambi

1.274

1.243

9

-

1.252

98.27

6

Bengkulu

1.340

1.298

12

10

1.320

98.51

7

Sumsel

1.171

1.142

7

15

1.164

99.40

8

Lampung

1.325

1.292

14

-

1.306

98.57

9

DKI

1.474

1.426

7

-

1.433

97.22

10

Jabar

2.645

2.572

10

-

2.582

97.62

11

Jateng

3.217

3.178

12

15

3.205

99.63

12

DIY

1.376

1.338

16

15

1.369

99.49

13

Jatim

2.615

2.577

11

-

2.588

98.97

14

Bali

1.142

1.100

9

-

1.109

97.11

15

NTB

1.526

1.496

13

-

1.509

98.89

16

NTT

1.013

976

10

-

986

97.33

17

Kalbar

1.183

1.137

31

-

1.168

98.73

18

Kalteng

1.525

1.486

17

20

1.523

99.87

19

Kaltim

1.500

1.455

13

15

1.483

98.87

20

Kalsel

1.805

1.765

-

10

1.775

98.34

21

Sulut

2.031

2.001

18

-

2.019

99.41

22

Sulteng

1.965

1.931

16

-

1.947

99.08

23

Sultra

1.600

1.573

15

-

1.588

99.25

24

Sulsel

1.766

1.727

-

10

1.737

98.36

25

Maluku

1.132

1.132

-

-

1.132

100.00

26

Papua

1.271

1.271

-

-

1.271

100.00

Jumlah / Total

42.080

41.210

261

130

41.601

98.86



335

2013

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility f.

f. Investasi (dalam juta rupiah). No

Propinsi

RKA 2013

Realisasi Smt I/2013

Prognosa Prognosis Smt II/13


Pencapaian (%) Achieved (%)

1

2

3

4

5

6=4+5

7=6:3

a

Industri

b

Perdagangan

c

Pertanian

Business Sectors

4,650

1.815

1.200

3.015

64.84

Industry

16,800

5.985

2.500

8.485

50.51

Trade

750

50

100

150

20.00

Agriculture

d

Peternakan

500

205

100

305

61.00

Farm

e

Perkebunan

250

-

100

100

40.00

Plantation

f

Perikanan

1,700

200

250

450

26.47

Fisheries

g

Jasa

5,350

2.280

750

3.030

56.64

Services

h

Lainnya

-

60

200

260

Jumlah

30,000

10.595

5.200

17.795

Other 52.65

The Amount Of

g. Lending according to the provinces (in million IDR).

g. Penyaluran pinjaman menurut propinsi (dalam juta rupiah).

NO

Propinsi / Province

RKA 2013

Realisasi Smt I/2013

Prognosa Smt II/13

Prognosa 2013

Pencapaian / Archievement

1

2

3

4

5

6=4+5

7=6:3

1

NAD

2

Sumut

400

3 4 5 6

300

300

-

500

915

70.38

240

240

40.00

250

250

50.00

275

27.50

940

78.33

955

63.67

520

32.50

1,300

415

Sumbar

600

Riau

500

Jambi

1,000

275

Bengkulu

1,200

440

500

7

Sumsel

1,500

355

600

8

Lampung

1,600

520

9

DKI

1,500

350

350

23.33

10

Jabar

2,100

530

530

25.24

11

Jateng

1,600

550

600

1.150

71.88

12

DIY

1,000

600

600

1.200

120.00

13

Jatim

1,500

595

595

39.67

14

Bali

1,600

450

450

28.13

15

NTB

1,500

475

475

31.67

16

NTT

1,500

650

650

43.33

17

Kalbar

1,500

1.050

18

Kalteng

1,000

580 575

1.050

70.00

700

1.280

128.00

600

1.175

117.50

300

300

30.00

19

Kaltim

1,000

20

Kalsel

1,000

21

Sulut

1,500

710

710

47.33

22

Sulteng

1,200

410

410

34.17

23

Sultra

1,000

575

24

Sulsel

1,000

25

Maluku

26

Papua

27

Pusat

336

575

57.50

500

500

50.00

5.200

15.795

52.65

400 Jumlah

2013

Lending according to the business sector (in million IDR).



30,000

10.595


h. Distribution of grants (in million IDR).

h. Penyaluran dana Hibah (dalam juta rupiah). No

Uraian

RKA 2013

Realisasi Smt I/2013 Realisation of Semester I/2013

1

2

3

4

5

1.132.51

477.00

1.609.51

123.81

Education/Training

-

-

-

internship

1

Pendidikan/Pelatihan

2

Pemagangan

3

Promosi, Pameran & Pemasaran

4

Penelitian Pengembangan

1,300.00

Prognosa Smt II/2013 Prognosis Smt II/2013

Prognosa 2013 Prognosis of 2013

Terpakai (%) Used (%)

6=4+5

7=6:3

500.00

1,200.00

685.79

180.00

865.79

72.15

Promotions, Marketing & Exhibition

-

-

-

-

-

Research and development

3,000.00

1.818.31

657.00

2.475.31

82.51

The Amount Of

dan

Jumlah

i.

i. Penyaluran dana Hibah (dalam juta rupiah). Realisasi per 30-6-2013 Realization per 30-6-2013 Uraian Pinjaman Umum

1

Kolektibilitas:

Piutang Lancar

Piutang Kurang Lancar

Piutang Ragu-ragu

2

Piutang Macet

Jumlah 1

Pinjaman bermasalah: Yang tidak tertagih

Bencana alam dan kerusakan

Jumlah 2

Total (1+2)

Description

Kolektibilitas the rest of the loan (in million IDR)

Prognosa per 31-12-2013 Prognosis per 31-12-2013

Pinjaman Pinjaman Pinjaman Khusus Umum Khusus Special Loans Public Lending Special Loans

Pinjaman Umum Public Lending

Public Lending

Kolektibilitas: 25.635 6.296

1.049

-

24.635

-

899

-

76.219

449

40.095

-

109.199

-

Current Receivables

-

Accounts Receivable Less Smoothly

73.961

439

Bad Receivables

39.245

-

Not collectible

6.096

-

Accounts receivable doubtful

439

Quantity 1

449

105.591

9.108

-

9.108

-

Natural disasters and the damage

158.402

449

153.944

439

Total (1+2)

49.203

48.353



Troubled loans:

Quantity 2

337

2013


j. Performance.

j. Kinerja. No

Realisasi Smt I/2013 Realization Smt I/2013

Uraian

Dana yang Disalurkan

2

Tingkat Kolektibilitas pinjaman

Pinjaman yang disalurkan

x 100%

-

109,597

106,030

1

1

Realisasi Smt I/2013 / Smt realization I/2013

x 100%

Loan Effectivity Score Loan collectibility level

Distributed loans

28,98

1

Funds available

Collectability weighted mean

30,723

1

RKA 2013

0,55

x 100%

Loan Collectability Score Total Score (1+2)

k. Channeling funds for community development

Prognosa Smt II/2013 / Prognosis Smt II/2013

Prognosa 2013 / Prognosis of 2013

%

Description Sumber Dana Source of funding Programs: BL

Sumber dana Program BL:

a. starting balance

Saldo Awal

1.877.374.633

1.650.691.290

656.861.942

1.650.691.290

87.93

Jumlah Sumber Dana

1.877.374.633

1.650.691.290

656.861.942

1.650.691.290

87.93

A Number Of Sources Of Funds

a.

1.877.374.633

1.650.691.290

656.861.942

1.650.691.290

87.93

a. Funds Available

750.000.000

-

-

-

b.

Sumbangan dari BUMN Pembina

Dana Tersedia

b.

Penggunaan Dana

1.

Bantuan korban bencana alam

2.

Bantuan Pendidikan/pelatihan

3.

Bantuan Peningkatan Kesehatan

4.

Pengembangan Prasarana Umum

5.

Bantuan sarana Ibadah

6.

Bantuan pelestarian alam

7.

Bantuan Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan

Jumlah Penggunaan dana (b) c.

b

-

Distributed funds

Sumber Dana a.

a

-

54,31

Penyaluran dana Bina Lingkungan.

Uraian /

2

20,47

28.42

Total Skor(1+2)

1

32,402

31,149

Skor Kolektibilitas Pinjaman

k.

17,599

33,84

Skor Efektifitas pinjaman Rata-rata tertimbang kolektibitas

5,338

15,771

x 100%

Dana yang Tersedia

Description Effectivity level of funds distribution

Tingkat efektifitas penyaluran dana

1

Kenaikan Ascension


Sisa dana (a-b)

-

1.000.000.000 500.000.000

750.000.000

608.883.490

20.000.000

30.000.000

50.000.000

-

113.500.000 70.000.000

658.883.490

251.445.858

50.000.000

301.445.858

-

-

100.000.000

100.000.000

500.000.000

4.500.000.000

888.574.633

-

993.829.348

656.861.942

-

250.000.000

406.861.942

-

1.243.829348

406.861.942

-

-

b. contributions from BUMN pembina

b. use of funds 1. Help victims of natural disasters

11.35

2. Educational/Training Assistance

87.85

4. development of Public Infrastructure

14.00

30.14

3. Health Enhancement Assistance

5. Help the means of worship 6. Help natural conservation 7. social assistance for poverty reduction

27.64

45.79

The amount of the use of funds (b) c. the remaining funds (a-b)

BUMN care Funds/remaining funds available

Dana/sisa dana tersedia

Allowance funds

Penyisihan dana

The Amount Of Funding BUMN Care

Jumlah Dana BUMN Peduli

2013

93.500.000

40.000.000

-

1.000.000.000

BUMN Peduli

338

-




2. Perhitungan kinerja tiga tahun terakhir Kolektibilitas Piutang yang disalurkan pada tiga tahun terakhir sebagai berikut : Kolektibilitas Lancar Kurang Lancar

2.

The calculation of the performance of the last three years Collectibility accounts receivable that are transmitted in the last three years are as follows:

Rp

2011

2012

Collectibility

2013

11,241,793,946

4.707.509.778

4.118.811.000

Smoothly

2,796,847,924

1.774.791.890

1.048.544.000

Less Smoothly

Diragukan

645,731,400

388.082.000

322.984.000

It Is Doubtful

Macet

610,145,000

2.864.930.965

1.692.778.192

Bogged Down

Jumlah

15,294,518,270

9.705.313.633

7.183.117.192

The Amount Of

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Berikutnya 1. Program Kemitraan a. Sasaran, Strategi Penyaluran, dan Pembinaan Mitra Binaan

Work plan and budget of the Partnership Program and Community Development Program for the next 1. Program Partnership a. Goals, strategies and coaching, Channeling assisted SMEs. Targets will be achieved in 2013 is a small business security for future professionals in performing business activities with high market absorption of product produced thereby able to improve absorption of labour.

Dengan semakin menurunnya ketersediaan dana pinjaman karena tingginya pinjaman kategori macet, maka peningkatan percepatan perputaran dana merupakan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini ditempuh melalui intensifikasi kegiatan monitoring/penagihan terhadap Mitra Binaan yang mempunyai tunggakan.

With the declining availability of loan funds due to high bad loan category, the increased acceleration of turnover funds are the policies that will be pursued to achieve the targets set. This is accomplished through the intensification of monitoring activities/billing towards assisted SMEs which have arrears.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah terbinanya usaha kecil yang profesional dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan daya serap pasar yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja.

Strategi penyaluran pinjaman bertumpu pada usaha kecil yang perputaran produknya tinggi sehingga menjamin kelancaran pembayaran angsuran pinjaman. b. Rencana Penyaluran Dana Program Kemitraan 1. Rencana Sumber dan Penggunaan Dana (dalam juta rupiah)

Lending strategy resting on small businesses that are the product of high turnover so ensure smooth payment installment loans. Of Channeling Fund b. Plan Partnership Program 1. Source and use of funds plan (in million rupiah)



339

2013


1

2

3

4

5=4-3

Pragnosa 2012 Pragnosis 2012

(4,948)

(41.98)

Funds Available

A

Dana Tersedia

1

Saldo Awal

11,786

6,838

2

Penerimaan

-

-

-

5,016

5,016

Penggantian Difisit

-

-

-

-

16,856

27,706

10,850

64.37

Lain-lain

Jumlah Dana Tersedia

Deficit Replacement Loan Principal Installment Others

334

-

(334)

-

28,976

39,560

10,584

36.53

Total Funds Available Funds Source

B

Penggunaan Dana

-

-

-

-

1

Penyaluran Modal kerja Umum

20,965

29,000

8,035

38.33

Distribution of General Working Capital

2

Penyaluran Modal kerja Khusus

-

-

-

-

Distribution of Special Working Capital

3

Hibah

2,138

3,0000

862

40.29

4

Lain-lain

Grants Others

314

-

(314)

(100.00)

Jumlah Penggunaan Dana

23,148

32,000

8,582

36.65

Total Use of Fund

C

Sisa Dana Tersedia = A-B

5,558

7,560

2,001

36.01

Remaining Funds Available

D

Pendapatan

1

Jasa Pinjaman

Loan Service

2

Bungan Deposito

3 4

E

Revenue

-

-

-

2,721

4,154

1,433

52.66

597

500

(97)

(16.21)

Deposits Interest

Jasa Giro

1

2

1

100.00

Clearing Services

Lain

-

-

-

-

Jumlah Pendapatan

3,319

4,656

1,337

40.29

Total Revenue

Beban Operasional

2,000

2,771

771

38.58

Operational Expenses

Others

F

Surplus/Defisit (D-E)

1,319

1,885

566

42.88

Surplus/Deficit (D-E)

G

Pengeluaran Investasi

40

80

40

99.26

Investment Disbursement

H

Saldo Akhir = C+F-G

6,838

9,365

2,527

36.96

Final Balance = C+F-G

2.

2. Rencana Pendapatan dan Beban (dalam juta rupiah) No 1

2

RKA 2013

Prognosa 2012 Pragnosis 2012

Uraian

CBP 2013

Plan of income and Expenses (in million rupiah)

Pencapaian Achievement Baru / New

Description % Income

Pendapatan a.

Jasa pinjaman

b.

Bunga Deposito

c.

Jasa Giro

d.

Lain-lain Jumlah 1

Bebas

2,721

4,154

1,433

52.66

Loan Service

597

500

(97)

(16.21)

Interest of deposit

1

2

1

100.00

Clearing service Others

-

-

-

3,319

4,656

1,337

-

-

741

1,100

359

48.54

Training

68

120

52

77.63

Cost of Day Labors

1,182

197

20.00

Administration and General Affairs Maintenance

40.29

Total 1 Miscellaneous

a.

Pembinaan

b.

Upah tenaga harian/honorer

c.

Administrasi dan Umum

985

d.

Pemeliharaan

128

225

97

76.23

e.

Sewa

78

144

66

85.48

Rent

f.

Penyusutan

28

32

3

10.58

Depreciation

g.

Penyisihan

-

-

-

-

Disbursement

h.

Pengeluaran lainnya

-

-

-

-

Other Expenses

2,027

2,803

776

38.26

Total 2

3

Surplus/Defisit= 1-2

1,292

1,854

562

43.47

Surplus/Defisit=1-2

4

O.R (%) 2:1

61.07

60.19

(0.88)

(1.44)

Q.R (%) 2:1

Jumlah 2

2013

Provisions of Interest

Penyisihan dari laba

b.

c. Angsuran Pokok Pinjaman

Initial Balance Revenue

a.

d.

Description

340




3) Investment Plans

3) Rencana Investasi No

1

Uraian

Kendaraan Bermotor a.

b.

2

3


Roda 2

Roda 4

Jumlah kendaraan bermotor

Pengadaan 2 (dua) bh brangkas

Inventaris Kantor

Jumlah Investasi (1+2)

RKA 2013 CBP 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

40

80

40

4) Rencana penambahan Mitra Binaan menurut sektor usaha

a.

b.

80

Kenaikan Increasement Bsu

4 wheels

-

Number of Vehicles

-

Procurement 0f 2 (two) pcs Vault

-

40

Sektor Usaha


Penambahan 2014 Addition 2014

RKA 2013 CBP 2013

Pencapaian Achievement %

Industri

7.381

172

7.553

2.33

22.441

e.

Perkebunan

344

4

348

h.

Lainnya

g.

Total Investment(1+2)

99.26

4) Plan additions assisted SMEs according to business sectors

464

f.

Office Inventory

99.26

40

21.977

d.

Vehicles 2 wheels

-

Perdagangan

c.

Description

%

Pertanian

Peternakan

Perikanan Jasa

Jumlah

689

1.189 823

8.277 921

41.601

7

5

16

260 -

928

5) Rencana penambahan Mitra Binaan menurut propinsi

696

1.194 839

8.537 921

42.529

2.11

Business sector

Industry Trade

1.02

Agriculture

1.94

Fishery

2.23

Total

0.42

1.16

3.14 -

Livestock Plantation Service Others

5). Plan additions assisted SMEs according to business sectors



341

2013


No 1

2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2013

CBP 2013

1.218

Kenaikan% Increasement 0.83

38

1.691

2.30

Jambi

1.252

38

1.290

3.04

Bengkulu

8

10

RKA 2013

1.653

6 7

1.208

Penambahan 2013 Addition 2013

Sumut

Sumbar

5


NAD

3 4

342

Unit PKBLD PKBLD Unit

Riau

Sumsel

Lampung DKI

Jabar

Jateng

DIY

Jatim

Bali

NTB

NTT

Kalbar

Kalteng

Kaltim

Kalsel

Sulut

Sulteng

Sultra

Sulsel

Maluku

Papua

Jumlah / Total



1.813 1.461 1.320 1.164 1.306 1.433

2.582

3.205

1.369

2.588

1.109

1.509 986

1.168

1.523

1.483

1.775

2.019

1.947

1.588

1.737

1.132

1.271

41.601

40 40 42 40 41 38

38

42

38

40

40

38 38

40

40

37

38

40

40

37 35

20 -

928

1.853 1.501 1.362 1.209 1.347 1.471

2.620

3.247

1.407

2.628

1.149

1.547 1.024

1.213

1.568

1.520

1.813

2.064

1.987

1.625

2.21 2.74 3.18 3.87 3.14 2.65

1.47

1.31

2.78

1.55

3.61

2.52

3.85

3.85

2.95

2.49

2.14

2.23

2.05

2.33

1.772

2.01

42.529

2.23

1.131

1.271

-

-

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility c. Coaching assisted SMEs Activities Plan 1) The budget coaching assisted SMEs

c. Rencana Kegiatan Pembinaan Mitra Binaan 1) Anggaran pembinaan Mitra Binaan

RKA 2013

No

1

2

3

4

115.00

Penelitian dan Pengembangan

-

Pemegangan/Studi Banding

Jumlah

50.00

691.00

pembinaan

Mitra

Pendidikan / Pelatihan Manajerial

Promosi, pameran & Pemasaran

Description

Bsu/Milion IDR

Education / Training Managerial

900.00

1,560.00 -

540.00

3,000.00

Promotion, Exhibition & Other Marketing

Research and Development Apprenticeship / Comparative Study Total

2) The budget coaching assisted SMEs

RKA 2013 CBP 2013

Uraian Kegiatan

MB / TP

Description

Bsu / IDR

526

Education / Training Managerial

900.000.000

Promotion, Exhibition & Other Marketing Inacraf

a. Inacraf

15

200.000.000

c. Ramadhan Fair

15

200.000.000

Ramadhan Fair

200.000.000

KUKM Expo

540.000.000

Apprenticeship/Comparative Study

b. PKBL BUMNExpo

15

200.000.000

PKBL BUMN Expo Indocraft

d. Indocraft

15

200.000.000

f. Regional

40

560.000.000

e. Gelar KUKM

3.

526.00

Promosi, Pameran & Pemasaran Lainnya

No

2.

MB

Pendidikan/Pelatihan

2) Kegiatan Binaan

1.

CBP 2013

Uraian

Pemagangan/Studi banding

Jumlah / Total

15

50

691

3.000.000.000

d. Rencana Kerjasama Penyaluran Mengingat terbatasnya dana yang tersedia dan cenderung terus menurun karena tingginya pinjaman macet, maka penyaluran pinjaman dilaksanakan sendiri (tidak bekerjasama dengan PKBL/ penyalur lain). Pembentukan dan Rencana e. Pengembangan Cluster Penyaluran pinjaman Dana Kemitraan berbasis cluster direncanakan sebagai berikut:

Regional Total

d.

Channeling Cooperation Plan Given the limited funds available and are likely to continue to decline due to high bad loan, the lending done alone (not in cooperation with the other Contracting/PKBL).

e. Plan of formation and development of Clusters Lending Fund Partnership-based cluster is planned as follows:



343

2013

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility No. 1. 2.

Lokasi / Location Semarang Denpasar

Sektor Usaha Business Sector Industri / Industry Kerajinan / Craft Jumlah / Total

2. Program Bina Lingkungan. a. Sasaran, Kebijakan, Strategi Penyaluran Program Bina Lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai dari penyaluran Bina Lingkungan adalah peningkatan kualitas kelompok masyarakat yang menerima penyaluran dana Bina Lingkungan. Terkendala dengan dana yang tersedia dan luasnya wilayah binaan, maka penyaluran didasarkan hasil penilaian/ observasi yang cermat baik terhadap proposal maupun lapangan. Strategi penyaluran dana Bina Lingkungan bertumpu pada anggota/kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan pemberdayaan yang diperoleh melalui kajian baik proposal maupun lapangan.

2013

344



Jumlah / Total Cluster MB / TP 1 20 1 20 40 2.

Jumlah TK Total of TK 50 50 100

Community Development Program. a. Target Distribution Strategy, Policy, Community Development Program. Targets to be achieved by channelling community development is the improvement of the quality of community groups that receive remittances community development. Constrained by the available funds and the extent of the built area, then the distribution of is based the results/careful observation to the proposal nor pitch. Channeling funds community development strategy rests on members/community groups that really need the help of empowerment gained through study of both the proposal and the field.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility b. Rencana Penyaluran Bina Lingkungan.

b. Community Development Fund Distribution Plan.

Dana

Tahun 2013 Year 2013

Uraian / Description 1

Sumber dana / Sources of Fund Sumber dana Program BL Fund Source of CD Program a.

b. 2

RKA 2014 CBP 2014

a.

b.

Saldo Awal / Initial Balance

1.650.691.290

715.642.300

Jumlah Sumber Dana / Total of Source Fund

1.650.691.290

715.642.300

Penyisihan Laba / Provision of Funds

Dana Tersedia / Funds Available

-

1.

Bantuan korban bencana alam Victims of Natural Disarters Aid

-

3.

Bantuan Peningkatan kesehatan Health Improvement Aid

Penggunaan Dana / Use of Funds 2.

4.

5. 6. 7.

c.

-

Bantuan Pendidikan/pelatihan Education/Training Aid

Bantuan sarana Ibadah Places of Worship Aid

50.000.000

608.883.490

100.000.000

-

50.000.000

251.445.858

Bantuan pelestarian alam Conservation Assistance

Bantuan Program Pengentasan Kemiskinian Allocation for SOE Cares

-

Jumlah penggunaan dana (b) Total Use of Fund (b)

993.829.348

Sisa dana (a-b) / Remaining Fund (a-b)

50.000.000

93.500.000 40.000.000

Pengembangan Prasarana Umum Public Facilities and Infrastructure

-

656.861.942

50.000.000

50.000.000

250.000.000

600.000.000

115.642.300

BUMN Peduli / SOE Cares a.

b.

Dana/Sisa dana tersedia / Fund / Remaining Fund Available Penyisihan dana / Fund Disbursement

Perlindungan terhadap Keselamatan Ketenagakerjaan dan Kesehatan I. Kebijakan • Manajemen Pos Indonesia menghormati dan mengakui hak-hak pribadi karyawan, tidak melakukan diskriminasi atas dasar apapun dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk berkembang dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. • Hak dan kewajiban karyawan dijamin oleh Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Protection for Employment, Safety and Health I. Policy • Pos Indonesia management in honor and recognizes the personal rights of employees, do not do any on the basis of discrimination and provide equal opportunity to all employees to develop and deliver the best for the company. • Employee rights and obligations guaranteed by the company that poured in Joint Work Agreement (JWA).



345

2013


•

Manajemen Pos Indonesia memberikan kebebasan berorganisasi di Pos Indonesian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. • Perusahaan selalu berupaya menjaga dan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan. • Pos Indonesian berkewajiban melaksanakan praktek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh unit kerjanya dan menjamin hak karyawan untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat, moral dan ketentuan yang berlaku. II. Kegiatan yang Dilakukan a. Ketenagakerjaan Layanan Konsultasi dilaksanakan sesuai keperluan, apabila ada keluh kesah karyawan. Tahapan penyelesaian keluh kesah karyawan adalah dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung, dengan atasan yang lebih tinggi, selanjutnya apabila belum terselesaikan diteruskan kepada SPPI Pusat, dan diselesaikan secara Bipartit. Bilamana penyelesaian secara Bipartit tidak memberikan hasil maka keluh kesah karyawan diselesaikan sesuai Undang Undang No. 2 Tahun 2004 berikut peraturan pelaksanaannya. Selama tahun 2012, tidak ada kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan secara Tripartit. b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Lingkungan Dalam setiap aktivitas kerja operasionalnya,Pos Indonesia senantiasa memperhatikan dan

2013

346



•

•

•

Pos Indonesia management provides for freedom of Association, in the Pos Indonesia along does not conflict with the provisions of the applicable legislation. The company always strives to maintain and create a working climate conducive to employees. Pos Indonesian obligation to implement the practice of safety and occupational health (K3) in the entire unit of work and ensure the right of employees to obtain the protection of safety, health, maintenance work, as well as moral treatment in accordance with dignity, and moral conditions.

II. Activities Undertaken a. Employment Consulting services are implemented according to the necessity, if there are complaints about the employee over their fate. Stages of completion lamented over their fate of employees was discussed and resolved by the direct supervisor, with higher superiors, then if unresolved forwarded to SPPI, and settled in Bipartit. If the resolution does not give Bipartit results then lamented over their fate employees completed in accordance Law No. 2 of 2004 the following rules for its implementation. During the year 2012, there is no case of employment completed Tripartite basis.

b. Occupational health and safety (Hse) and the Environment In each of its operational activities, the post Indonesia always heed and implement aspects related to K3 and


melaksanakan aspek yang berkaitan dengan K3 dan Lingkungan. Sepanjang tahun 2013, kegiatan K3 dan Lingkungan yang dilaksanakan meliputi: • Penyediaan alat perlindungan diri dan alat pemadam kebakaran. • Melakukan tera ulang secara berkala terhadap alat pemadam kebakaran yang ada, sesuai ketentuan yang berlaku. • Membuat dan memasang rambu-rambu berupa anjuran dan peringatan di setiap tempat di Kantor Area Pos dan Kantorpos serta di tempattempat yang rawan kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. • Menyediakan biaya khusus untuk K3 dan biaya kesehatan karyawan dalam RKAP. pelayanan • Menyediakan kesehatan di setiap Kantor Area Pos/Kantorpos atau pun dengan cara bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik setempat. • Mengikutkan semua karyawan dalam program Jaminan Asuransi Tenaga Kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pelayanan Kesehatan. Pos Indonesia lebih mengedepankan tindakan preventif dalam melaksanakan K3, melalui pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan membekali tenaga kerja dengan pengetahuan/konsep K3 sebelum memulai pekerjaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan keluarga akan kesehatan dan pola hidup sehat, Perusahaan memberikan

the environment. Throughout the year 2013, the HSE and environment activities undertaken include:

•

•

The provision of means of self-protection and fire extinguishers. Doing repeated periodically against tera fire extinguishers, according conditions.

•

Create and put up signs in the form of advice and warnings in each place in the Office areas of the post and Kantorpos as well as in places that are prone to crash in order to prevent the occurrence of accidents and occupational diseases.

•

Provide the cost for K3 and health costs of employees in the CBP. Providing health services in any Area of the Post Office or partnering in a way similar to a local clinic or hospital.

•

•

Include all employees in Labor Insurance coverage program in the form of Guarantees, guarantees for Death work accident, old age Security, Guaranteed health care.

Pos Indonesia more emphasis on preventive action in carrying out K3, through prevention of occurrence of accidents and to equip the workforce with the knowledge/concept K3 before starting work. In an effort to improve understanding of employees and families are going to health and healthy living patterns, the company provides guidance and training regarding prevention of dengue disease, dental health education, as well as giving mouth & health



347

2013


penyuluhan dan pelatihan mengenai pencegahan penyakit demam berdarah, kesehatan gigi & mulut serta pemberian edukasi kesehatan sesuai penyakit yang diderita oleh pasien. Pos Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada pembinaan rohani yang diyakini dapat mendorong sikap positif pada diri karyawan.

III. Dampak Keuangan Terkait Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja a. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Berdasarkan jenis kelamin, karyawan Pos Indonesia didominasi oleh karyawan laki-laki, yang mencapai 83%. Hal ini tidak terkait dengan adanya diskriminasi gender, namun lebih banyak karena karakteristik kegiatan operasional dan lokasi kantor pos yang sebagian besar berada di remote area. Dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penjenjangan karir karyawan, dan sistem remunerasi, Perusahaan tidak melakukan kebijakan yang diskriminatif. Sepanjang tahun 2013, tidak pernah ada laporan terjadinya tindak diskriminasi yang terkait dengan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, afiliasi politik, kebangsaan maupun status sosial di semua unit kerja Perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat dampak negatif terhadap keuangan Perusahaan terkait dengan kesetaraan gender dan kesempatan kerja.

b. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa dengan Kantor Cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, Pos Indonesia memiliki tanggungjawab

2013

348



appropriate diseases suffered by patients. Pos Indonesia also gave special attention to the spiritual coaching is believed to be able to encourage a positive attitude to employees.

III. The Financial Impact of Employment Practices Related to Health and Safety a. Gender Equality and Employment Opportunity By gender, employees Pos Indonesia is dominated by male employees, which reached 83%. It is not associated with gender discrimination, but more because of the characteristics of the operations and post office locations that are mostly located in remote areas. In the process of recruitment, appointment, career hierarchy of employees, and remuneration systems, the Company does not undertake discriminatory policies.

Throughout the year 2013, there has never been a report of occurrence of acts of discrimination related to race, religion, colour, sex, political affiliation, nationality or social status in all work units of the company. Thus, there is no negative impact on the company’s financial related to gender equality and employment opportunities.

b.

The Use Of Local Labor As one of the STATE-OWNED ENTERPRISES that are engaged in service with Offices scattered in all corners of the country, Pos Indonesia has a responsibility in the community in accordance with its vision and


c.

pada masyarakat sesuai dengan visi dan misi, antara lain melalui penggunaan tenaga lokal. Dari 20.170 Karyawan, sebanyak 79% darijumlah karyawan berasal dari putera daerah, sedangkan 21% karyawan adalah dari berbagai etnis di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja lokal tidak berdampak negatif terhadap keuangan Perusahaan.

Sarana dan Keselamatan Kerja PT Pos Indonesia berkewajiban untuk melindungi keselamatan tenaga kerjanya, terutama yang lokasi pekerjaannya atau sifat pekerjaannya memiliki risiko tinggi. Perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri, meliputi helm, jaket dan tas pengantar, sarung tangan, serta masker bagi Karyawan yang bertugas di bagian Antaran pos dan Pos Keliling Desa (PKD). Perusahaan juga memasang rambu-rambu K3 sebagai rambu peringatan, serta bendera dan spanduk K3. Untuk keperluan sarana keselamatan kerja dan biaya pencegahan lainnya, selama tahun 2013 Pos Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar 0,28% dari biaya Karyawan.

Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan karakteristik industrinya, pelanggan Pos Indonesia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: Ritel adalah masyarakat 1. Pelanggan perorangan yang menggunakan layanan jasa Pos Indonesia. Karakteristik pelanggan ini biasanya memanfaatkan jasa pos tidak secarfa rutin dan transaksi dilakukan di loket-loket Kantor pos/Agenpos. 2. Pelanggan Korporat adalah pelanggan yang menggunakan jasa pos yang bertindak untuk dan atas nama perusahaannya, dengan frekuensi penggunaan jasa pos cenderung rutin dalam setiap bulan, yang dikuatkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan memiliki Account di Kantor pos (Giropos), misalnya antara lain : PT Taspen, Asabri, Pertamina, Pegadaian, Telkom, PLN, PDAM dll.

mission, among others through the use of local labour. Of 20.170 employees, as much as 79% from employees come from local Princes, while 21% of employees are from different ethnic groups in Indonesia. Thus, the use of local labour do not negatively impact corporate finance

c.

Facilities and Safety PT Pos Indonesia is obliged to protect the safety of the workforce, especially the location of his job or the nature of her work have higher risk. The company has provided protective equipment, including helmets, jackets and bags introduction, gloves, and masks for employees on duty at the post and Postal Deliveries around the village (PKD). The company also put up signs warning signs as K3 and K3 flags and banners. For the purposes of means of prevention and safety, during 2013 the post Indonesia has issued funds amounted to 0.28% of the cost of employees.

Customer Protection According to the characteristics of the industry, the customer Pos Indonesia is divided into three groups, namely: 1. Retail customers is a community of individuals who use the services of Indonesia postal service. This is usually the customers take advantage of the characteristics of the postal service is not routine and secarfa transactions carried out on the counter-the counter of the post office/Agenpos. 2. Corporate customers who use postal services acting for and on behalf of his company, with a frequency of use of the postal service tend to be routine in each month, which is strengthened by the existence of an agreement of cooperation (MCC) and have an Account at the post office (Giropos), for example among others: PT Taspen Office, Asabri, Pertamina, pawn shops, Telkom, PLN, PDAM etc.



349

2013


3. Pelanggan Pemerintah dan Perbankan, antara lain : Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bank Mandiri, BRI, BTN, dll.

I. Kebijakan 1. Kebijakan Terhadap Pelanggan • Perusahaan menghormati hakhak pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku; • Perusahaan memenuhi komitmennya dari segitarif, kualitas, waktu tempuh kiriman, jaminan produk maupun layanan purna jual sesuai ketentuan perusahaan, peraturan dan perundangan yang berlaku; • Perusahaan memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan; • Manajemen perusahaan tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung;

Sebagai perusahaan yang bertanggungjawab terhadap konsumen, Pos Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menunaikan tanggung jawab kepada konsumen/pelanggan. Bagi Pos Indonesia, kepuasan pelanggan adalah bentuk pelayanan yang fundamental dan penting. Pos Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan programprogram kepuasan pelanggan dengan mengkampanyekan pentingnya pelayanan prima (Service Excellence) dalam budaya Perusahaan. . 2. Kebijakan Terhadap Pihak Ketiga • Perusahaan memperlakukan pihak ketiga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan bisnis Perusahaan; • Perusahaan memandang pihak ketiga sebagai mitra sejajar, dengan asas kebersamaan, keterbukaan dan kejujuran;

2013

350



3.

Government and banking customers, among others: the Directorate General of taxation, the Ministry of people’s Welfare Coordinator, Bank Mandiri, BRI, BTN, etc.

I. Policy 1. Policy Against Customers • The company respects the rights of the customer in accordance with the regulations; • The company fulfill its commitment of segitarif, quality, takes delivery of product, guarantee or aftersales service in accordance with the legislation, regulations, and company; • Companies providing the same service to all customers; • Management of the company is not allowed to give or receive any kind of reward, either directly or indirectly;

As a company responsible for Postal customers, Pos Indonesia has a high commitment to fulfilling our responsibilities to the consumer/ customer. For Pos Indonesia, customer satisfaction is the fundamental and essential services. Pos Indonesia is committed to implement the programmes promote the importance of customer satisfaction with excellent service (Service Excellence) in the culture of the company.

2.

The Policy to a Third Party • Third-party companies treat as an integral part with the development of the company’s business; • The company looked at a thirdparty as partners on equal footing, with the principle of solidarity, openness and honesty;


II. Programme Implemented

II. Program Kerja yang Dilakukan

During the years 2013, as the implementation of the responsibility of Pos Indonesia to consumers, Pos Indonesia has been carrying out the following activities: 1. Pos Indonesia has developed the information centre and the Complaints of customers in our Customer Service and via phone to the Post Call 161 at every post office, in addition to the application via e-Post on the website (www.posindonesia.co.id).

Selama tahun 2013, sebagai pelaksanaan dari tanggungjawab Pos Indonesia kepada konsumen, Pos Indonesia telah melaksanakan kegiatan berikut:

1. Pos Indonesia telah mengembangkan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan di bagian Customer Service dan via telpos ke Pos Call 161 di setiap Kantor pos, di samping melalui aplikasi e-Post pada website (www.posindonesia. co.id). 2. Melakukan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Untuk mengetahui “Voice of Customer”, setiap tahun penyelenggarakan Survei Kepuasan Pelanggan secara rutin. Hasil dari survei tersebut dievaluasi dan dijadikan sebagai feedback oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Indeks kepuasan pelanggan menggunakan skala 10-100, diwakili beberapa produk yang intensitas penggunaannya tinggi. Tingkat kepuasan pelanggan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini. No

Jenis Produk

2.

Indek Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index 2011

Perform the measurement of customer satisfaction To know the “Voice of Customer”, every year conducting customer satisfaction Surveys on a regular basis. The results of the survey were evaluated and used as feedback by management to improve its performance. Customer satisfaction index uses a scale of 10 to 100, represented some of the products that use high intensity. The level of customer satisfaction as contained in the following table.

Product Type

2012

Layanan Ritel a. 1.

Retail Services

Jenis Layanan Mail & Parcel Surat Kilat Khusus (SKH)

Mail & Parcel Service Type 80,45

78,80

Special Delivery Mail (SKH) Special Delivery Parcel Post (PpKH)

2.

Paket Pos Kilat Khusus (PpKH)

78,77

78,80

4.

Express Mail Service (EMS)

78,14

79,60


78,40

79,10

Average Satisfaction Index

75,86

85,4

Post Pay (SOPP)

86,5


3.

Pos Express

Rata-rata Indek Kepuasan b. 1.

2.

76,24

78,80

Jenis Layanan Jasa Keuangan Pos Pay (SOPP)

Weselpos

Rata-rata Indek Kepuasan

Financial Service Type

76,71

75,89

87,6

Layanan Korporat 1.

Surat Kilat Khusus (SKH)

Express Post

Weselpos

Corporate Service 79,32

79,32

Special Delivery Mail (SKH) Special Delivery Parcel Post (PpKH)

2.

Paket Pos Kilat Khusus (PpKH)

79,52

79,52

4.



Rata-rata Indek Kepuasan

81,79

82,68

80,87

80,87


3.

Pos Express

82,68

81,79

Express Post



351

2013


Tingkat indek kepuasan pelanggan tahun 2012 terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2011. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan tahun 2013 belum dilakukan, karena masih dalam proses penunjukan Konsultan.

III. Upaya Meningkatkan Pelayanan

III. Efforts To Improve Services

IV. Dampak Keuangan terkait Tanggung Jawab Produk

IV. Financial Impact of Product Liability Related

Perusahaan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan berusaha meningkatkannya melalui berbagai program kegiatan, di antaranya : • Mengadakan temu pelanggan (Customer gathering) pada saat even-even tertentu. • Memberikan izin kepada pelanggan untuk audit mutu produk. • Berkoordinasi dengan MarkPlus secara formal melalui seminar atau forum terbuka maupun koordinasi non-formal. • Bekerjasama dengan berbagai media komunikasi, baik skala nasional maupun lokal, untuk menginformasikan berbagai produk dan layanan Pos Indonesia.

1. Kesehatan dan Keselamatan Konsumen Pos Indonesia telah memiliki Bagian Quality Assurance dan Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu untuk menangani pengendalian mutu layanan, dengan selalu mengikuti Standard Operational Procedure sehingga tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dan pekerja. Pos Indonesia berupaya untuk mentaati aturan kelayakan produk yang dijual, sehingga tidak pernah menghadapi adanya tuntutan pelanggaran peraturan atau kode etik penjualan produk. Selama 2013, tidak terdapat adanya pelanggaran peraturan perundangan-undangan maupun ketentuan lain yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen atas penggunaan layanan pos. Dengan demikian, tidak terdapat dampak keuangan yang ditimbulkannya.

2013

The level of customer satisfaction index in 2012 happens increased if compared to the year 2011. The measurement of customer satisfaction levels by 2013 has not been made, because it is still in the process of the appointment of a consultant.

352



The company always strives to provide the best service and tried to raise it through a variety of program activities, including: • Held an appointment customers (Customer gathering) at the time of certain events. • Authorise the customer to audit the quality of the product. • Coordinate with MarkPlus formally through seminars or open forums as well as non-formal coordination. • In collaboration with a variety of communication media, both national and local scale, to inform a variety of Pos Indonesia’s products and services.

1.

The Health and Safety of Consumers Pos Indonesia has had The Quality Assurance and management of the quality management system to handle quality control services, always follow Standard Operational Procedure so as not to endanger the health and safety of consumers and workers.

Pos Indonesia seek to obey the rules of eligibility of products sold, so never confront breach of any regulation or code of conduct product sales. For 2013, there are no infringement perundanganundangan as well as other provisions of the regulations related to the health and safety of the consumer for the use of postal services. Thus, there is no financial impact thereof.


2. Informasi Produk Jenis layanan yang diberikan Pos Indonesia merupakan produk jasa, sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen, yang disajikan dalam beberapa level layanan, yaitu standar, prioritas, dan perlakuan khusus. Layanan dengan level standar dan prioritas dikirim dalam bentuk mass product, sedangkan layanan dengan perlakuan khusus dikirim sesuai dengan permintaan pelanggan (negosiable) yang tertuang dalam perjanjian dengan pelanggan. Informasi produk yang berkaitan dengan jaringan layanan, bentuk dan ukuran, jadwal keberangkatan dan waktu sampainya kiriman, serta tarif dituangkan pada brosur produk, papan pengumuman di ruang umum (vestibule) di setiap Kantor pos, dan website (www.posindonesia. co.id), serta dapat dilakukan jejak lacak (track and trace) oleh pelanggan melalui aplikasi e-post pada www.posindonesia. co.id.

3. Pelayanan Pengaduan dan Klaim Pelanggan Pos Indonesia telah mengembangkan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan melalui petugas Customer Service, Kotak saran dan Pos Call 161 di setiap Kantor pos, serta dapat dilakukan jejak lacak (track and trace) kiriman oleh pelanggan dapat dilakukan melalui aplikasi e-Post pada www. posindonesia.co.id. Pos Indonesia selalu mengutamakan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan setiap transaksi dengan pelanggan. Perusahaan berupaya memberikan tanggapan yang cepat apabila ada pengaduan dan ketidakpuasan dari pelanggan. Layanan pengaduan kepada Perusahaan dapat disampaikan melalui telepon, surat, email atau tatap muka langsung ke bagian terkait di Kantor pos, Kantor Area Pos, dan Kantor Pusat.

2.

Product Information Type of services provided by Pos Indonesia is a product services, as a solution for the needs of consumers, served in several levels of service, namely, standard, priority, and special treatment. The service level standards and priorities submitted in the form of a mass product, whereas the service with special treatment delivered in accordance with the customer’s request (negosiable), which is contained in the agreement with the customer. Product information related to the service network, shape and size, the schedule departure time and mistakes in delivery, as well as tariffs on the product brochure, poured a bulletin board in the public space (vestibule) in every post office, and a website (www. posindonesia.co.id), and can be done a trace track (track and trace) by customers through the application of e-post at www. posindonesia.co.id.

3.

Customer Service for Complaints and Claims Pos Indonesia to develop an information center and complaint officer customers through Customer Service, suggestion box and post Call 161 at any post office, and can be done a trace track (track and trace) the shipment by customers can be done through the application of e-Post at www.posindonesia.co.id. Pos Indonesia always give priority to the principle of openness and honesty in conducting any transactions with customers. The company strives to provide a rapid response in case of complaints and dissatisfaction from customers. Service complaint to the company can be submitted by phone, letter, email or face-to-face directly to related section on post offices, Postal Area, and Head Office.



353

2013


Berdasarkan hasil evaluasi internal, pengaduan pelanggan sebagian besar dalam bentuk klaim keterlambatan dalam penyampaian kiriman. Pos Indonesia berupaya menyelesaikan klaim mutu, sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga permasalahan dengan pelanggan dimaksud dapat segera diselesaikan. Di samping itu Pos Indonesia selalu berusaha untuk mewujudkan “zerro-defect” dalam pelayanan.

Perlindungan Lingkungan

Environmental Conservation

I. Kebijakan Pos Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap lingkungan, yang tertuang melalui kebijakan strategis, yaitu “Keberpihakan kepada lingkungan”. Konsep peduli lingkungan menjadi landasan bagi Pos Indonesia dalam mengelola lingkungan. Perusahaan menerapkan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu pada proses produksi dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk menunjukkan komitmen Perusahaan pada pelestarian dan perlindungan lingkungan.

I. Policy Pos Indonesia has a high commitment to the environment, which are related through strategic policy, namely “Alignments to the environment”. The concept of care for the environment is becoming the Foundation for Pos Indonesia to manage the environment. The company implemented the strategy of preventive environmental management and integrated in the production process with the aim of reducing risks to man and the environment. This refers to Act No. 32 of 2009, on the protection and management of the environment as well as to demonstrate the company’s commitment to the preservation and protection of the environment.

II. Aktivitas Pelestarian Lingkungan Sepanjang tahun 2013, Perusahaan telah melaksanakan aktivitas pelestarian lingkungan yang tercakup dalam program BUMN Peduli dan Program Pelestarian Alam, yaitu penanaman pohon dalam rangka gerakan tanam 1 milyar pohon dan dalam rangka Hari Bhakti Postel di sekitar wilayah kerja Pos Indonesia, antara lain: pohon mahoni, mangga, durian, rambutan, dan pohon pucuk merah.

2013

Based on the results of internal evaluation, customer complaints are mostly in the form of delays in the submission of claim submissions. Pos Indonesia working to resolve claims of quality, in accordance with the applicable procedures, so that the problems of the customers in question can be resolved. In addition the Pos Indonesia always trying to realize “zerrodefects” in the service.

354



II. Environmental Conservation Activities Throughout the year 2013, the company has been carrying out environmental preservation activities included in the program of STATEOWNED ENTERPRISES concerned and natural conservation Programs, i.e. planting trees in order to movement planting 1 billion trees and Bhakti day Postel around Pos Indonesia work areas, among others: Mahogany trees, mango, durian, rambutan, and Red bud tree.


III. Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Pos Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menghasilkan kemasan produk yang ramah lingkungan. Sepanjang tahun 2013, aktivitas pengelolaan lingkungan Pos Indonesia adalah sebagai berikut: Pemanfaatan kembali amplop dan sampul dinas bekas. Amplop dan sampul surat dinas yang bekas pakai dalam persuratan internal antar Kantor pos digunakan kembali dengan cara diberi lidah sampul yang baru.

III. Environmental Management Activities Environmental management aims to reduce the negative impacts of the company’s activity on the environment and society as well as improved environmental management performance on an ongoing basis. Pos Indonesia has a high commitment to be able to produce an environmentally friendly product packaging. Throughout the year 2013, activities environmental management Pos Indonesia is as follows: the utilization of returned envelopes and cover the scars. The envelope and the cover letter of the following second-hand in internal correspondence between post offices are reused in a way given a new cover.

IV. Aktivitas Pemantauan Lingkungan Pos Indonesia mewajibkan dilakukannya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan oleh setiap Unit Pelaksana Teknis/Kantor pos secara rutin dengan tujuan untuk memastikan operasional kantor memenuhi standar kriteria yang berlaku.

IV. Environmental Monitoring Activities Pos Indonesia requires doing the monitoring, evaluation and reporting environmental management by each Technical Unit/Post Office on a regular basis with a view to ensuring the operational offices meet the standards of the applicable criteria.

Mengutamakan korespondensi secara paperless, yang diarahkan pada pemanfaatan korespondensi melalui email, sms, dll.

•

Kegiatan Lingkungan Internal

1. Coffee Morning & Knowledge Management Coffee Morning merupakan ajang pertemuan dan keterbukaan informasi antara pimpinan dan karyawan di Kantor Area Pos dan Kantor pos Pemeriksa (Kprk), dilaksanakan minimal sebulan sekali. Di Kantor Pusat, kegiatan serupa diselenggarakan dengan sebutan “Knowledge Management (Forum Sumbang Saran)”. Pada acara tersebut, Direksi dan atau pimpinan unit menyampaikan paparan yang berkaitan dengan kinerja Perusahaan, rencana dan strategi ke depan, dan informasi-

Emphasis on paperless, correspondence directed at utilization of correspondence via email, sms, etc.

•

Internal Environmental Activities

1.

Morning & Knowledge Coffee Management Coffee Morning is the meeting and information disclosure between leadership and employees in the postal Area and Examiner Post Office (Kprk), carried out at least once a month. At Headquarters, a similar activity was organized with the term “Knowledge Management (Suggestions Forum)“. At the event, the Board of Directors and management units or convey the exposure relating to the company’s performance, strategy and plan ahead, and the latest information, employees are given the



355

2013


informasi terbaru, karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan kinerjanya, permasalahan dan harapan mereka. Selama tahun 2013, telah terselenggara Coffee Morning & Knowledge Management rata-rata sebanyak 9 (sembilan) kali. II. Pembinaan Rohani Pembinaan Rohani merupakan kegiatan pembinaan bagi karyawan muslim maupun non muslim yang telah menjadi program tahunan perusahaan. Kegiatan ini merupakan media silaturahmi karyawan, di samping untuk membangun jiwa spiritual karyawan sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan social, baik sebagai karyawan maupun sebagai pribadi. Program Pembinaan Rohani dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan pada peringatan hari besar keagamaan.

III. Peringatan Hari Besar Keagamaan Peringatan hari besar keagamaan merupakan salah satu media komunikasi disamping sebagai upaya pembina rohani karyawan.

IV. Lomba Inovasi dan Kreativitas di Lingkungan Kerja Pos Indonesia Lomba Inovasi dan Kreativitas di lingkungan kerja Pos Indonesia berupa konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM), yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak 1998, dengan tujuan mendorong inovasi dan kreativitas karyawan, serta menanamkan nilai-nilai inovasi dan perbaikan terus-menerus pada bidang tugas masing-masing gugus. Konvensi GKM tersebut mengacu pada DELTA (Delapan Alat dan Tujuh Langkah) dengan mengembangkan skema Daming “Plan, Do, Check, dan Action (PDCA)”. Pencapaian kemajuan di Pos Indonesia tidak terlepas dari adanya kegiatan tersebut, yang diawali dari karya juara peserta lomba Inovasi & Kreativitas,

2013

356



opportunity to deliver performance, problems and their expectations. During the years 2013, has made Coffee Morning & Knowledge Management on average 9 (nine) times.

II. Spiritual Coaching Spiritual coaching is the coaching activities for muslim and non-muslim employees who had become an annual program of the company. This activity is a media hospitality employees, in addition to building the spiritual soul is created so that employees balance and harmony in life social, both as employees and as a person. Spiritual Coaching Program is carried out regularly every month and on major religious events.

III. Major Religious Events Major religious observances is one medium of communication as well as the efforts of the spiritual patrons of employees. IV. Competition, Innovation and Creativity in the Working Environment of Pos Indonesia The contest of Innovation and Creativity in the working environment of Pos Indonesia Quality Control Group (GKM) Convention, which is held regularly every year since 1998, with the aim of encouraging innovation and creativity of employees, as well as to instill the values of innovation and continuous improvement in the areas of the respective task force. The GKM Convention refers to the DELTA (Eight and seven steps) by developing a scheme of Daming “Plan, Do, Check, and Action (PDCA)”. The achievement of progress in Pos Indonesia is inseparable from any such activities, beginning from the work of participants champion Innovations such as the development of Bags Deliveries,


V.

seperti pengembangan jenis Tas Antaran, pengembangan e-Post dan penerapan SPK (Sistem Pelaporan Keuangan).

Klub Olah Raga Klub olah raga merupakan merupakan salah satu media komunikasi non formal yang dibentuk PT. Pos Indonesia (Persero), baik untuk lingkungan internal perusahaan maupun bagi lingkungan eksternal. Klub olah raga yang ada saat ini, klub Tennis Lapangan, Klub Futsal, Klub Bulu Tangkis, Komunitas Sepeda Pos, dan Ikatan Motor Pos Indonesia (IMPI).

development of e-Post and the application of SPK (Financial Reporting System).

V.

The Sports Club The Sports Club is one of the non-formal communication media formed by PT Pos Indonesia (Persero), both for the company’s internal environment as well as for the external environment. Sport clubs that exist today: Tennis Courts, Futsal, Badminton, Bycycle and Motorcross club.

Kantor Pos Medan Medan Post Office Laporan Tahunan Annual Report


357

2013

Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statement

2013

358





359

2013

2013

360





361

2013

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN REPRESENTATIVE LETTERS

2013

362





363

2013

2013

364





365

2013

2013

366





367

2013

2013

368





369

2013

2013

370





371

2013

2013

372





373

2013

2013

374





375

2013

2013

376





377

2013

2013

378





379

2013

2013

380





381

2013

2013

382





383

2013

2013

384





385

2013

2013

386





387

2013

2013

388





389

2013

2013

390





391

2013

2013

392





393

2013

2013

394





395

2013

2013

396





397

2013

2013

398





399

2013

2013

400





401

2013

2013

402





403

2013

2013

404





405

2013

2013

406





407

2013

2013

408





409

2013

2013

410





411

2013

2013

412





413

2013

2013

414





415

2013

2013

416





417

2013

2013

418





419

2013

2013

420





421

2013

2013

422





423

2013

2013

424





425

2013

2013

426





427

2013

2013

428





429

2013

2013

430





431

2013

2013

432





433

2013

2013

434





435

2013

2013

436





437

2013

2013

438





439

2013

2013

440





441

2013

2013

442





443

2013

2013

444





445

2013

2013

446





447

2013

2013

448





449

2013

2013

450





451

2013

2013

452





453

2013

2013

454





455

2013

Informasi Tambahan Additional Information

2013

456



Profil Pejabat Senior Profile of Senior Officials

Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa

Tuwuh Widodo

Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)


Tuwuh Widodo adalah Sekretaris Perusahaan, yang Lahir di Tulungagung,Jawa Timur, Tanggal 14 Januari 196., Lulus Sebagai Sarjana Ekonomi Manajemen Tahun 1988 di Malang. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 1 Desember 1990. Pendidikan Postal Dikti Sarjana Tahun 1991 di Bandung.

Tuwuh Widodo is the Corporate Secretary, who was born in Tulungagung, East Java, on January 14, 1963. Graduated as Bachelor of Management Economics 1988 in Malang. Joined PT Pos Indonesia (Persero) on the date December 1, 1990. Postal Higher Education Degree in 1991 in Bandung.

Head of Internal Audit Unit (IAU)

Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa adalah Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), yang lahir di Denpasar,Bali, 6 Mei 1964. Lulus Program Pasca Sarjana Umum UGM Tahun 1993 di Yogyakarta. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 1 Oktober 1986. Lulusan Dikti Pos 1986 di Bandung. Dikti Pos Lanjutan 1992 di Bandung.

Muhammad Yamin

Amrizal

Wakil Kepala Change Management Office (CMO) Bidang Revitalisasi Bisnis Deputy Head of Change Management Office (CMO) Business Revitalization Division

Kepala Change Management Office (CMO)

Head of Change Management Office (CMO)

Amrizal adalah Kepala Change Management Office (CMO), yang Lahir di Gadut, Sumatra Barat, 29 Agustus 1962. Lulus Pasca Sarjana UGM tahun 1993 di Yogyakarta. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 1 Oktober 1985. Lulusan Dikti Pos 1985 di Bandung dan Dikti Pos Lanjutan 1992 di Bandung.

Gusti Ngurah Putu Yasa Sugiarta is the Head of Internal Audit Unit (IAU), who was born in Denpasar, Bali, May 6, 1964. Pass the Graduate Program in Public UGM 1993 in Yogyakarta. Joined with PT Pos Indonesia (Persero) on October 1, 1986. Post graduate Higher Postal Education 1986 in Bandung and and Higher Postal Advanced Education 1992 in Bandung.

Amrizal is Head of Change Management Office (CMO), who was born in Gadut, West Sumatra, August 29, 1962. UGM Graduate graduate in 1993 in Yogyakarta. Joined with PT Pos Indonesia on October 1, 1985. Post graduate Higher Postal Education 1985 in Bandung and and Higher Postal Advanced Education 1992 in Bandung.

Muhammad Yamin adalah Wakil Kepala Change Management Office (CMO) Bidang Revitalisasi Bisnis, yang lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 5 Januari 1964. Lulus Program Pasca Sarjana Manajemen UGM tahun 1993 di Yogyakarta. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 1 Oktober 1986. Lulusan Dikti Pos 1986 di Bandung dan Dikti Pos Lanjutan 1992 di Bandung.

Muhammad Yamin is Deputy Head of Change Management Office (CMO) Business Revitalization Division, who was born in Palembang, South Sumatra, January 5, 1964. Passed the Post Graduate Program in Management in 1993 UGM Yogyakarta. Joined with PT Pos Indonesia (Persero) on October 1, 1986. Post graduate Higher Postal Education 1986 in Bandung and and Higher Postal



457

2013

Syahrial Senior Vice President Umum dan Bina Lingkungan Perusahaan

Senior Vice President of Public and Community Development Company

Harnito

Syahrial adalah Senior Vice President Umum dan Bina Lingkungan Perusahaan, yang Lahir di Sei Pandahan, Sumatra Barat, 1 Desember 1962. Lulus Program Pasca Sarjana Umum Tahun 1993 di Jakarta. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada 12 Desember 1990. Dikti Sarjana Pendidikan Postal Tahun 1991 di Bandung.

Syahrial is Senior Vice President of Public and Community Development Company, who was born in Sei Pandahan, West Sumatra, December 1, 1962. General Graduate Program graduated in 1993 in Jakarta. Joined PT Pos Indonesia (Persero) on December 1, 1990. Postal Higher Education Degree in 1991 in Bandung.

Totok Wilutantyo Senior Vice President Jasa Keuangan Senior Vice President of Financial Services

Totok Wilutantyo adalah Senior Vice President Jasa Keuangan, yang Lahir di Tulungagung,Jawa Timur, Tanggal 5 Mei 1961. Lulus Sebagai Sarjana Hukum Perdata Tahun 1988 di Surakarta. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 1990. Dikti Sarjana Pendidikan Postal Tahun 1991 di Bandung.

2013

458

Totok Wilutantyo is Senior Vice President of Financial Services, who was born in Tulungagung, East Java, on May 5, 1961. As a graduating Bachelor of Civil Law of 1988 in Surakarta. Joined PT Pos Indonesia (Persero) on December 1, 1990. Postal Higher Education Degree in 1991 in Bandung.



Senior Vice President Ritel

Senior Vice President of Retail

Harnito adalah Senior Vice President Ritel, yang lahir di Blora, Jawa Tengah, 8 Juni 1963. Lulus Program Pasca Ekonomi Manajemen UGM Tahun 1994. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 1 Oktober 1985. Dikti Pos tahun 1985 di Bandung dan Dikti Lanjutan 1993 di Bandung.

Harnito is Senior Vice President of Retail, who was born in Blora, Central Java, June 8, 1963. Post-graduate Program Management Economics UGM 1994. Joined with PT Pos Indonesia (Persero) on October 1, 1985. Higher Postal Education in 1985 in Bandung and Higher Postal Advanced Education 1993 in Bandung.

Hasanuddin Senior Vice President Sumber Daya Manusia Senior Vice President of Human

Hasanuddin adalah Senior Vice President Sumber Daya Manusia, yang lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, 30 Oktober 1963. Lulus Program Pasca Sarjana Umum UGM Tahun 1993, Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada 1 Oktober 1986. Lulusan Dikti Pos 1986 di Bandung. Dikti Pos Lanjutan 1992 di Bandung.

Hasanuddin is Senior Vice President of Human Resources, who was born in Martapura, South Kalimantan, October 30, 1963. UGM graduate Graduate Program in 1993. Joined with PT Pos Indonesia (Persero) on October 1, 1986. Post graduate Higher Postal Education 1986 in Bandung and and Higher Postal Advanced Education 1992 in Bandung.

Herbon Opnalto Senior Vice President Pengembangan Bisnis & Penjualan enior Vice President of Sales

Herbon Opnalto adalah Senior Vice President Penjualan, yang lahir di Tg. P. Mudik, Kerinci Jambi, Tanggal 17 Desember 1963. Lulus Pasca Sarjana Manajemen Pemasaran Tahun 2005 di Jakarta. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 1990. Dikti Sarjana Pendidikan Postal Tahun 1991 di Bandung.

Herbon Opnalto is Senior Vice President of Sales, who was born in Tg. P. Mudik, Kerinci Jambi, on December 17, 1963. Post Graduate Degree in Marketing Management in 2005 in Jakarta. Joined PT Pos Indonesia (Persero) on December 1, 1990. Postal Higher Education Degree in 1991 in Bandung.

Adam Anthony Mars Senior Vice President Property Senior Vice President of Property

Adam Anthony Mars adalah Senior Vice President Property, yang lahir di Giran, Sulawesi Utara, Tanggal 12 Desember 1963, Lulus Sebagai Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan Tahun 1987 di Manado. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada 1 Desember 1990. Dikti Sarjana Pendidikan Postal Tahun 1991 di Bandung.

Zulkifli Assagaf Senior Vice President Operasi Senior Vice President of Operations

Zulkifli Assagaf adalah Senior Vice President Operasi, yang lahir di Girian, Sulawesi Utara, Tanggal 12 Desember 1963, Lulus Sebagai Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan Tahun 1987 di Manado. Bergabung dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada 1 Desember 1990. Dikti Sarjana Pendidikan Postal Tahun 1991 di Bandung.

Zulkifli Assagaf is Senior Vice President of Operations, who was born in Girian, North Sulawesi, Date December 12, 1963, graduated as Bachelor of Economics and Development Studies in 1987 in Manado. Joined PT Pos Indonesia (Persero) on December 1, 1990. Postal Higher Education Degree in 1991 in Bandung.

Adam Anthony Mars is Senior Vice President of Property, who was born in Giran, North Sulawesi, Date December 12, 1963, graduated as Bachelor of Economics and Development Studies in 1987 in Manado. Joined PT Pos Indonesia (Persero) on December 1, 1990. Postal Higher Education Degree in 1991 in Bandung.



459

2013

KANTOR AREA POS SUMATERA UTARA dan ACEH 20004 Postal Area Office of North Sumatera and Aceh 20004 Jl.HM Yamin No.44 Medan 20231 Nama

Jabatan

Name

Kepala Area Ritel

Herman

Kepala Area Jasa Keuangan

Herkules

Kepala Area Operasi

Kepala Area Penjualan

Kepala Area Akuntansi

Kepala Area SDM

Position Head of Retail Area Head of Financial Service Area

Andy Mulya

Head of Operation Area

Fatchoel Rosjad

Head of Accounting Area

Fajar Kurnianto

Agung Sumarjadi Rahardjo

Head of Selling Area

Head of HRD Area

KANTOR AREA POS SUMATERA BARAT dan RIAU 25004 Postal Area Office of West Sumatera and Riau 25004 Jl.Khatib Sulaiman Padang 25133 Jabatan Kepala Area Ritel

Kepala Area Operasi


Kepala Area Akuntansi Kepala Area SDM


Nama Name

Suhatman

Position Head of Retail Area

Rismadi


Yuliardi


Januar

Hasanul Usni Dodo


Head of HRD Area Head of Financial Service Area

KANTOR AREA POS SUMATERA SELATAN-LAMPUNG-JAMBI-BENGKULU 30004 Postal Area Office of South Sumatera - Lampung - Jambi - Bengkulu 30004 Jl.Kapten A.Rivai No.63 Pg 30135 Jabatan Kepala Area Ritel

Kepala Area Operasi



Kepala Area SDM


2013

460



Nama Name

Hari Setianto


Sumanta Fery


Budi Satriyo


Sumanta Fery

A.H. Budi Wuryanto Dimat Tjachrudi



KANTOR AREA POS JAKARTA 10004 Postal Area Office of Jakarta 10004 Jl.Gedung Kesenian No.2 Jakarta 10710 Nama

Jabatan Kepala Area Ritel

Wayan Santra


Aan Anwar

Kepala Area Penjualan Kepala Area SDM

Head of Retail Area

Pupung Purnama

Kepala Area Operasi


Position

Name

Head of Operation Area Head of Financial Service Area Head of Selling Area

Arief Setyanto


Erwin Mulyawan

Head of HRD Area

R. Joesman Kartaprawira

KANTOR AREA POS JAWA BARAT dan BANTEN 40004 Postal Area Office of West Java and Banten 40004 Jl.Pahlawan No.87 Bandung 40123 Jabatan Kepala Area Ritel

Kepala Area Operasi

Kepala Area Jasa Keuangan Kepala Area Penjualan


Nama

Position

Name

Head of Retail Area

Apang Pramutyas R.Indro Subroto

Musholien Harjono

Head of Operation Area Head of Financial Service Area Head of Selling Area

R. Indro Subroto


Sukartini Amza

Head of HRD Area

Soeroso

KANTOR AREA POS JAWA TENGAH dan YOGYAKARTA 50004 Postal Area Office of Central Java and Yogyakarta 50004 Jl.Sisingamangaraja No.45 Semarang 50253 Jabatan Kepala Area Ritel

Nama Name

Hari Purnama

Kepala Area Operasi

Kunkun Kuntara


Kunkun Kuntara

Kepala Area Jasa Keuangan Kepala Area Akuntansi

Kepala Area SDM

Position Head of Retail Area Head of Operation Area

Tobiin

Head of Financial Service Area

Atbaji


S. Weka Purwanto


Head of HRD Area



461

2013

KANTOR AREA POS JAWA TIMUR 60004 Postal Area Office of East Java 60004 Jl.Krembangan Barat 73-75 Surabaya 60175 Jabatan

Nama

Kepala Area Ritel

Eka Pramuka Ananta Soemali


Eka Pramuka Ananta Soemali

Kepala Area Operasi



Syamsul Bachri Paruhum Syamsul Bachri Paruhum

Kepala Area SDM

Kepala Area Teknologi Informasi

Suswanto Haryawan

Bagja Ardi Mustawan

Ronald Rinding Padang

Position Head of Retail Area Head of Operation Area Head of Financial Service Area Head of Selling Area Head of Accounting Area Head of HRD Area Head of Information Technologi

KANTOR AREA POS BALI-NTT-NTB 80004 Postal Area Office of Bali-NTT-NTB 80004 Jl.Kapten Tjok Agung Tresna Denpasar 80234 Jabatan Kepala Area Ritel

Kepala Area Jasa Keuangan Kepala Area Operasi



Nama Nyoman Sudanta

Nyoman Sudanta


Endro Sarmono


Sudiyono


Abun Syabana

Faebadodo Aguswan Zalukhu


Head of HRD Area

KANTOR AREA POS KALIMANTAN 70704 Postal Area Office of Kalimantan 70704 Jl.Basuki Rahmat No.2 Bjb 70711 Jabatan Kepala Area Ritel

Kepala Area Operasi


Kepala Area Akuntansi Kepala Area SDM Kepala Area Jasa Keuangan

2013

462



Nama Akhmad Fauzi


Wibowo Kersono


Sumantri


Deni Rakhmat Daradjat Hartati Purwanti Akhmad Taufik



KANTOR AREA POS SULAWESI 90004 Postal Area Office of Sulawesi 90004 Jl.A.A.Pettarani Makassar 90222 Jabatan Kepala Area Ritel

Kepala Area Operasi




Nama Name

Prihadi Mardi Raharjo


Eko Yudo Prasongko


Binanga Siregar


Suryadi

Agung Purwanto

D. N.P Mahendratenaya



KANTOR AREA POS PAPUA dan AMBON 99004 Postal Area Office of Papua dan Ambon 99004 Jl.Pahlawan No.1 Abepura, Jayapura 99351

Jabatan Kepala Area Ritel

Kepala Area Jasa Keuangan Kepala Area Operasi



Nama Name

Anggiat Napitupulu

Anggiat Napitupulu


Frets Cornelis Rugebert


Aspin Sihombing


Anggiat Napitupulu


Head of HRD Area



463

2013

AREA POS I No.


Kantor Cabang Branch Office

NANGROE ACEH DARUSSALAM 1

Banda Aceh

21

3

Langsa

14

5

Meulaboh

12

2

4 6 7

Kutacane

Lhoseumawe Sigli

Tapaktuan Subtotal

SUMATERA UTARA

3

23 15 14

102

1

Balige

13

3

Gunungsitoli

7

2

Binjai

15

4

Kabanjahe

18

6

Medan

33

5 7 8 9

10

11 12

Kisaran

Padangsidempuan Pematangsiantar Rantauprapat

Sibolga

20 23 22 13 9

Tarutung

17

Subtotal

205

Tebingtinggideli TOTAL

AREA POS II No.

Kantor Pos

1 2

Batam

Tanjungpinang Subtotal

33 13

3

Rengat

11

4

Pekanbaru Tembilahan Subtotal

SUMATERA BARAT

26 13 63

15

1

Bukittinggi

19

307

3

Padang

24

2

7

8 9

Lubuksikaping Padangpanjang Painan

11 10 9

Pariaman

11

Sawahlunto

13

Subtotal

120

Payakumbuh

Solok

TOTAL


17

Dumai

2

6

2013

RIAU

16

1

5


Branch Office

KEPULAUAN RIAU

4

464

Kantor Cabang

Post Office

9

14

216

AREA POS III No.



BENGKULU 1 2

Bengkulu

41

Subtotal

50

Curup

9

JAMBI

AREA POS IV No.

Kantor Pos

Kantor Cabang

Post Office

Branch Office

D.K.I. JAKARTA

1

Jambi

29

1

Jakartabarat

39

3

Sungaipenuh

7

3

Jakartaselatan

40

2

Muarabungo Subtotal

LAMPUNG

22 58

1

Bandarlampung

43

3

Metro

26

2

Kotabumi Subtotal

SUMATERA SELATAN

1 2 3 4

5 6

Baturaja Lahat

Lubuklinggau Muaraenim

2

89 14 12 12 5

Palembang

45

Subtotal

94

Prabumulih

BANGKA BELITUNG

1

20

Pangkalpinang

Tanjungpandan Subtotal TOTAL

6

10 4

14

305

2 4 5 6 7

Jakartapusat

Jakartatimur

MPC Jakarta

12

1

Jakartamampang

10

13

19

Jakartajatinegara Jkttmnfatahillah

11

38

Jakartautara

8

9

45

1

1

Tanjungpriok

1

1

SGLK A Jakarta

1

KTR FIL Jakarta

1

MUPI

1

Subtotal

189

JAWA BARAT (BOGOR - BEKASI) 1

Bekasi

37

3

Cibinong

10

2 4 5 6

Bogor

24

Depok

11

Pondokgede

6

Sawangan Subtotal

7

BANTEN

95

1

Ciputat

15

3

Pandeglang

10

Serang

18

2 4 5 6 7

Cilegon

6

Rangkasbitung Tangerang

Soekarno Hatta Subtotal TOTAL

10 36 1

96

380



465

2013

AREA POS V No.


AREA POS VI


No.


JAWA BARAT


JAWA TENGAH

1

Bandung

58

1

Banjarnegara

19

3

Ciamis

11

3

Boyolali

18

2 4 5 6 7 8 9

Banjar

Cianjur Cimahi

Cirebon Garut

Indramayu Karawang

10

Kuningan

12

Purwakarta

11 13

Majalengka Soreang

15 16 17 34 20 17 19 17

19

MPC Bandung Subtotal TOTAL

9

10

Karanganyar Kebumen Kendal Kudus

23 21 11 1

350

350

14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30

Magelang Pekalongan Pemalang

Purbalingga

Pwgrobogan Purwokerto Purworejo Salatiga

Semarang Solo

Sragen

Sukoharjo Tegal

Temanggung Ungaran

Wonogiri

Wonosobo

MPC Semarang Subtotal

20 29 14 17 13 27 16 12 44 23 21 10 22 10 16 17 15 1

547

1

Bantul

12

3

Wonosariyogya

13

2 4 5

Watesyogya Yogyakarta

MPC Yogyakarta Subtotal TOTAL


15 9

D.I. YOGYAKARTA

2013

22

29

23


15

Pati

12

22

466

13

13

16

Ujungberung

8

Jepara

8

11

Sumedang

18

7

24

24

16

Tasikmalaya

6

Cilacap

17

Klaten

19

17

5

Brebes

15

11

Subang

Sukabumi

4

Blora

16

14 15

2

12 46 1

84

631

AREA POS VII No.



JAWA TIMUR 1

Bangkalan

24

3

Blitar

18

2 4 5 6 7 8 9

Banyuwangi Bojonegoro

Bondowoso Gresik

Jember

Jombang Kediri

10

Lamongan

12

Madiun

11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Lumajang Magetan Malang

Mojokerto Nganjuk Ngawi

Pamekasan Pasuruan

Ponorogo

Probolinggo Sidoarjo

Situbondo Sumenep Surabaya

Surabayaselatan Tuban

Tulungagung

MPC Surabaya Subtotal TOTAL

22 12 11 14 28 18

AREA POS VIII No.

Kantor Pos

Kantor Cabang

Post Office

Branch Office BALI

30

1

Denpasar

20

15

3

Singaraja

10

18 19 10 42

2 4

Gianyar

23

Tabanan

13

Subtotal

NUSA TENGGARA BARAT

66

14

1

Bima

16

14

3

Selong

11

18 13 21 18

2 4

Mataram Sumbawabesar Subtotal

1

Atambua

12

3

Kupang

18 24 21 15 30

16

NUSA TENGGARA TIMUR

20 17

28

2 4 5

6

71 6

Ende

18

Maumere

11

20

Soe

7

Waingapu

7

Subtotal

69

TOTAL

206

1

537

537



467

2013

AREA POS IX No.



KALIMANTAN BARAT 1

Ketapang

11

3

Sanggau

14

2 4 5

Pontianak Singkawang Sintang

Subtotal

KALIMANTAN SELATAN

30 16 20 91

1

Amuntai

20

3

Banjarmasin

18

2 4 5 6

Banjarbaru Kandangan Batulicin

MPC Banjarmasin Subtotal

KALIMANTAN TENGAH

22 11 12 1

84

1

Palangkaraya

26

3

Pangkalanbun

8

2 4

Buntok Sampit

12 8

Subtotal

54

1

Balikpapan

22

3

Samarinda

22

5

Tarakan

20

KALIMANTAN TIMUR

2

4

6

Bontang

Tanjungredeb

Tenggarong Subtotal TOTAL

6

5

13 88

317

AREA POS X No.

2013



Post Office


SULAWESI BARAT 1

Mamuju

14

Subtotal

SULAWESI SELATAN

14

1

Bulukumba

10

3

Palopo

17

2 4 5 6

Makassar Parepare

MPC Makassar Watampone Subtotal

SULAWESI TENGAH

1 2

Luwuk

1 2

Palu

2

15 1

13 84

43

Subtotal

Baubau

Kendari

40

Subtotal

Kotamobagu Manado

Subtotal

52 9

SULAWESI UTARA

1

28

9

SULAWESI TENGGARA

1

468

Kantor Pos

GORONTALO

49 15 47 62

Gorontalo

16

TOTAL

277

Subtotal

16

AREA POS XI No.



PAPUA BARAT 1

2

Manokwari Sorong

Subtotal

1

Biak

3

Merauke

2 4 5

1 2

9

7

PAPUA

7

Jayapura

14

Nabire

5

8

Timika

Subtotal

3

MALUKU

Ambon

37 26

Tual

8

Subtotal

MALUKU UTARA

1

16

Ternate

34 23

Subtotal

23

TOTAL

110



469

2013

Alamat Kantor Pos Pemeriksa Address of Main Post Office Kantor Pos Post Office

Address

Telepon

Telephone

BALIGE

Jl. DI Panjaitan No.4 Balige 22311 Fax 0632-21266

0632- 21266

SIGLI

Jl. Teuku Umar No.2 Sigli 24114

0653-21412

LHOSEUMAWE LANGSA

KUTACANE

BANDAACEH

GUNUNGSITOLI BINJAI

Jl. Samudra No.1

0645- 43026

Jl. Achmad Yani No.29

0641- 21024

Jl. T. Hamzah Bendahara No.33

0651-33985

Jl. Achmad Yani No.91 Ktc 24611

0629- 21013

Jl. Muhammad Hatta No.1

0639-21440

Jl. Sutomo No.25

KISARAN

Jl. Pahlawan No.2

MEULABOH

Jl. Teuku Cik Di Tiro No.2

TAPAKTUAN MEDAN

Jl. Sudirman No.78

061-8821483 0623-41895 0656- 21018 0655-7551292

Jl. Pos No.1 Medan 20111

061-4568940

Jl. WR Supratman No. 51

0624-21675

Jl. Merdeka No.5 Psp 22719

0634-21009

Jl. Veteran No.2 Kabanjahe

0628- 20054

Jl. Yos Sudarso No. 3, Dum 28814

0765-38603

TEBINGTINGGIDELI

Jl. Sutomo No.36

0621- 21131

PEMATANG SIANTAR

Jl. Sutomo No.2

0622-23213

Jl. DR. FL Tobing No.40

0631-22162

RANTAUPRAPAT

PADANGSIDEMPUAN SIBOLGA

KABANJAHE TARUTUNG DUMAI

TEMBILAHAN

TANJUNGPINANG

Jl. Sisingamangaraja No.200

0633-21414

Jl. Hang Tuah No.3 Tembilahan

0768-21838

Jl. Brigjend katamso No. 47

0771-313038

Jl. Soekarno Hatta No.1 Pp

0752-82044

Jl. A.Yani No.1 Sawahlunto 27411

0754-61001

BATAM

Jl. Jend Sudirman Batam Center

PAINAN

Jl. Prof Dr.Hamka, Painan

PADANG PANJANG SAWAHLUNTO PADANG

PARIAMAN

LUBUKSIKAPING PEKANBARU

PAYAKUMBUH BUKITTINGGI

2013

Alamat

470



Jl. Bagindo Azis Can No. 7 Padang

0778-462496

0756-21505

0751-810548

Jl. Tugu Perjuangan 45 No.2

0751-92185

Jl. Jend Sudirman No.229 Pbr 28111

0761-32661

Jl. Jend Sudirman No.75 Bkt

0752-21393

Jl. Jend Sudirman No.27

0753-20050

Jl. Jend Sudirman No.4 Py

0752-92030


Alamat Address

Telepon

Telephone

SOLOK

Jl. Dt.Perpatian Nan Sbtg No. 17A

0755- 20681

KOTABUMI

Jl. Kantor Pos No.5, Kb 34518

0724-21003

RENGAT

BANDARLAMPUNG

Jl. A. Yani No.8

0769-21012

Jl. KH Ahmad Dahlan No.21

0721-253014

Jl. Garuda No.20

0733-321021

MUARAENIM

Jl. Jendral Sudirman No. 99

0734-421002

PANGKALPINANG

Jl. Jendral Sudirman No.18

0717-431161 ,

Jl. Urip Sumoharjo No. 821

0713-320158

Jl. Prof Dr Emil Salim No.2

0731-321591

LUBUKLINGGAU MUARABUNGO PRABUMULIH METRO LAHAT

PALEMBANG

TANJUNGPANDAN SUNGAIPENUH JAMBI

BENGKULU BATURAJA CURUP

CILEGON BOGOR

SAWANGAN BEKASI

PONDOK GEDE TANGERANG CIBINONG

JAKARTA UTARA JAKARTA TIMUR DEPOK

JAKARTA MAMPANG SERANG

JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT

Jl. Saleh Somad No.1

Jl. A. H. Nasution No.1, Metro 34111 Jl. Merdeka No.3,Palembang 30132

0747-21057

0725-44161

0711-350626

Jl. Merdeka No.12

0719-21024

Jl. Sultan Taha No. 05

0741-22139


0748-21010

Jl. S. Parman No.111

0736-22951

Jl. A.Yani No. 56

0735-320011

Jl. TB Ismail Kav Blok F No.105 Clg

0254-391288

Jl. Kartini No.6, Curup 39113

0732-21085

Jl. IR H. Juanda No.5

0251-321460,

Jl. Lapangan Multiguna No.7

021-8808166

Jl. Raya Bojongsari No.1

0251-611412

Jl. Jati Makmur No.2

021-84996481

Jl. Tegar Beriman Blok B-4 No.7

021-87908578

Jl. Daan Mogot No 11 Tangerang Jl. Swasembada Timur XI No.37 Jl. Pemuda No.79

Jl. Sentosa Raya No.3

021-5523440

021-4355305 021-4890777 021-77822932

Jl. Kapten Piere Tendean No. 43

021-5250876

Jl. Daan Mogot No.20

021-5601206

Jl. Veteran No.3 Serang

0254-200419

Jl. Matraman Raya No.222

021-8191846



471

2013


Address

Telepon

Telephone

RANGKASBITUNG

Jl. Multatuli No. 6

0252-201007

JAKARTA PUSAT

Jl. Lap Banteng Utara No.1

021-3844188

JAKARTA TAMAN FATAHILLAH JAKARTA SELATAN CIPUTAT CIPUTAT

KARAWANG GARUT

CIREBON

INDRAMAYU

TASIKMALAYA SUBANG CIMAHI

CIANJUR

MAJALENGKA SOREANG BANJAR

UJUNGBERUNG SUKABUMI

SUMEDANG CIAMIS

PURWAKARTA KUNINGAN BANDUNG

WATESYOGYA PATI

PURWOKERTO PEKALONGAN SEMARANG SALATIGA

YOGYAKARTA

PURBALINGGA

2013

Alamat

472



Jl. Taman Fatahillah No.3 Jakarta Jl. RS. Fatmawati No.10

Jl. RE Martadinata No.17

021-6929035

021-75000222 021-74703072

Jl. Bank Banten No.1 Pandeglang

0253-201021

Jl. A.Yani No. 40 Garut 44117

0262-233832

Jl. Siliwangi No.6

0234-271200

Jl. A.Yani No 36 Subang

0260- 411606

Jl. Siti Jenab No.39 Cianjur 43211

0263-260630

Jl. Raya Soreang-Banjaran No.412

022-5891052

Jl. AH Nasution No.28 Ujb Fax 022-7817060

022-7834188

Jl. P.Geusan Ulun No.82

0261-202006

Jl. K.K.Singawinata No.105

0264-200150

Jl. Asia Afrika No.49 BANDUNG

022-4207081

Jl. P.Sudirman No.61 Pati 59112

0295-381315

Jl. Cendrawasih No. 1 Pekalongan

0285-421776

Jl. Prof. Moh.Yamin No.3

0298-323896

Jl. Alun Alun Utara No. 2

0281- 891147

Jl. Alun-Alun Selatan No. 1

0264-402341

Jl. Yos Sudarso No.9

0231-204733

Jl. Oto Iskandardinata No.6

0265-332572

Jl. Gatot Subroto No. 1 Cimahi

022-6654293

Jl. Alun-Alun Timur No.3 Mjl 45411

0233-281068

Jl. Kantor Pos No.221

0265-742312

Jl. A.Yani No. 42

0266-222215


0265-771057

Jl. A.Yani No.2 Kuningan 45511

0232-871037

Jl. Sutijab No.63 Wates 55611

0274-773047


0281-637055

Jl. Pemuda No.4 SEMARANG

024-3543271

Jl. P.Senopati No.2

0274-377322


Alamat

Telepon

Address

Telephone

SOLO

Jl.Jend Sudirman No.8 SOLO 57111

0271-647214

WONOSOBO

Jl.Pemuda No.9 Wonosobo 56311

0286-321026

Jl.Ahmad Yani No.168 Wonogiri

0273-321007

Jl.MT Haryono No.10 Ungaran

024-6921002

Jl. Raya Sukowati No.193

0271-891005

Jl. A. Yani No.1 Pemalang

0284-321078

Jl. Proklamasi No.2 Fax 0283-356162

0283-353265

Jl. A. Yani No.5, Mojokerto 61311

0321-322545

Jl. Mesigit No.3

0324-322216

Jl. Pahlawan No.14

0351-464454

Jl. Surojo No.33

0335-421621

Jl. Alun-Alun Utara No.1

0343-424042

Jl. Ki Sarmidi MS No.1 Lmg

0322-321018

Jl. Mastri No.87 Blitar 66111

0342- 801295

Jl. Sultan Agung No.50

031-8921263

Jl. KH Wahid Hasyim No.184

0321-861358

PURWOREJO PURWODADIGROBOGAN WONOGIRI

TEMANGGUNG UNGARAN

WONOSARIYOGYA SRAGEN

SUKOHARJO PEMALANG BANTUL TEGAL

TUBAN

MOJOKERTO

BONDOWOSO PAMEKASAN JEMBER

MADIUN

SURABAYA SELATAN PROBOLINGGO GRESIK

PASURUAN

PONOROGO

LAMONGAN

BOJONEGORO BLITAR

TULUNGAGUNG SIDOARJO

SURABAYA JOMBANG NGANJUK

Jl.Jend A Yani No.2 Pwr 54111

0275-321054

Jl.Jend Sudirman No.4 Purwodadi

0292-421055

Jl.S Parman 5 Temanggung Fax 0293-493324

0293-491162

Jl.Brigjen Katamso No.12

0274-391129

Jl. Wandyopranoto No.12

0271-591600


0274-367471

Jl. Sunan Bonang No.8 Tuban

0356-321490

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.9

0332-421130

Jl. Sudirman No.5 Jember 68114

0331-486166

Jl. Jemur andayani No.75

031-8417778

Jl. Dr.Sutomo No.135

031-3981786

Jl. Soekarno Hatta No.55

0352-481401

Jl. Trunojoyo No.1 Bojonegoro

0353-881140

Jl. Kartini No.31

0355-321121

Jl. Kebon Rojo No.10

031-3522096

Jl. Supriyadi No.19

0358-321738



473

2013


Address

Telepon

Telephone

KEDIRI

Jl.mayjend Sungkono No. 32

0354-685161

BANYUWANGI

Jl.Diponegoro No.1

0333-421075

Jl.Jaksa Agung Suprapto No.5

0351-749021

Jl. Urip Sumoharjo No. 5

0328-662421

Jl.A.Yani No.129

0338-671300

BANGKALAN LUMAJANG NGAWI

MAGETAN SUMENEP MALANG

SITUBONDO DENPASAR

SUMBAWA BESAR KUPANG SELONG BIMA SOE

SOE

ATAMBUA TABANAN

MAUMERE SINGARAJA

031-3095105

Jl.Dr.Sutomo No.19 Lumajang

0334-881103

Jl.A Yani No.82 Magetan

0351-895009

Jl.Merdeka Selatan No.5

0341-362255

Jl.Raya Puputan Renon

0361-223565

Jl.Palapa No.1 Kupang 85111

0380-833225

Jl Garuda No. 99 Sumbawa

ENDE

PANGKALANBUN BALIKPAPAN PONTIANAK

SAMARINDA SAMPIT

TANJUNGREDEB BUNTOK

SANGGAU

PALANGKARAYA AMUNTAI



0371-21290

Jl.Prof Moh Yamin.SH No.61

0376-21249

Jl. Suharto No.10

0388-21103

Jl.Letjen Suprapto No.5

0389-21203

Jl.Gajah Mada

0374-42083

Jl.Dr.Sutomo No.21, Wgp 87111

0387-61407

Jl.Pahlawan No.4

0361-811001

Jl.Abimanyu No.4, Gianyar 80511

0361-943190

Jl.Sriwijaya Mataram 83161

0370-632645

Jl.Gajahmada No.156

MATARAM

474

Jl.Trunojoyo No.2 Bangkalan 69111

Jl. Pos No.2 Maumere 86111

GIANYAR

2013

Alamat

0382-21042

0362-21788

Jl.Basuki Rahmat No.15

0381-21203

Jl.Jend Sudirman No.31

0542-422340

Jl.Gajah Mada No.15 Smr 75111

0541-742664

Jl.Pemuda No.542 Tanjungredeb

0554-21036

Jl.H Agus Salim No.42 Beringin

0564-21004

Jl.Sutan Syahrir No.26

Jl.Sutan Abdurahman No.49 Ptk

0532-21035

0561-730641

Jl.A Yani No.41

0531-21040

Jl.Uria Mapas No.62

0525-21024

Jl.Imam Bonjol No.3

0536-3224489

Jl.Basuki Rahmat No.10

0527-61008


Alamat Address

Telepon

Telephone 0541-661017

TENGGARONG

Jl.Jend. A Yani No. 5

BONTANG

Jl.MT Haryono No.3 Bontang

0548-23311

Jl. S. Parman No. 90

0565-21405

Jl.Transmigrasi No.5

0518-70678

KETAPANG TARAKAN SINTANG

KANDANGAN BATULICIN

BANJARMASIN SINGKAWANG BANJARBARU

KOTAMOBAGU PAREPARE MAMUJU BAUBAU

KENDARI

GORONTALO

BULUKUMBA

WATAMPONE MANADO

MAKASSAR PALU

PALOPO LUWUK

SORONG

MANOKWARI TIMIKA

NABIRE BIAK

TERNATE AMBON AMBON

JAYAPURA

MERAUKE

Jl.Dr.Sutomo No.4

0534-32082

Jl.Jend Sudirman No. 12 Tarakan

0551-21883

Jl.Merah Johansyah No.4

0517-21021

Jl.Lambung Mangkurat No.19

0511-3363745

Jl.Panglima Batur Timur No.25

0511-4772028

Jl.Pemuda No.107

0562-631009

Jl.DI. Panjaitan No 244

0434-21171

Jl.Yos Sudarso No. 163

0426-21038

Jl.Karaeng Burane No.1

0421-21944

Jl.Murhum No.56

0402-21985

Jl.Dr Sam Ratulangi No.79

Jl.Ahmad Yani No. 16 Gt 96111

Jl.Kenari No.3 Bulukumba 92516 Jl.M. Husni Thamrin No. 7

0401-329078 0435- 821808 0413-81010 0481-21044

Jl.SamRatulangi No.23

0431-862007

Jl.Moh Yamin

0451-421102

Jl.Slamet Riyadi No.10

Jl.A Yani No.15 Palopo 91911

Jl.Brigjen Katamso No.2 Luwuk

0411-314616

0471-21016 0461-21134

Jl.A Yani No.19 Sorong

0951-321718

Jl.Yos Sudarso No.17 Timika

0901-322588

Jl.M Yamin No.59 Biak 98111

0981-21858

Jl.Siliwangi No.28 Manokwari Jl.Yos Sudarso No.9 Nabire

Jl.Pahlawan Revolusi No.154

0986-211088

0984-21148

0921-3122863

Jl.Raya Pattimura No. 20

0911-352915

Jl.Koti No.3

0967-536161

Jl. Pahlawan Revolusi No.17 Jl.Brawijaya

0916- 21017

0971-321655



475

2013

Standar Kriteria Annual Report 2013 Cross Reference of Annual Report 2013 Kriteria Criteria

Description

Hal.

Page

I.

Umum General

1

Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The Annual Report is presented in good and correct Indonesian language, and is recommended to present at in English as well.



2

Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The Annual Report is printed with good quality using readable type and size of font



3

Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas The Annual Report should clearly mention the identity of the company

4

2013

Penjelasan

Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman Name of the Company and the Year of Annual Report are displayed on: 1. Front cover 2. Book Spine 3. Back cover 4. Each page

Laporan tahunan ditampilkan di website Perusahaan The Annual Report is posted in the Company’s website



II.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Highlight

1

Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information on the company business outcome in comparative form within 3 (three) financial years

Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham The information includes: 1. Sales/operating revenue 2. Profit (loss) 3. Total comprehensive income 4. Net income per share

2

Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Financial ratios in comparative form over period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the Company has been running its business activities less than 3 (three) years.

Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas lain 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas The information includes : 1. Net working capital 2. Total investments on other entities 3. Total assets 4. Total liabilities 5. Total equities

3

Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratio in comparison for 3 (three) years book or since The information includes 3 (three) general financial ratios and is relevant to the company’s sector of industry

Informasi memuat 3 (tiga) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan The information includes 3 (three) general financial ratios and is relevant to the company’s sector of industry

476





14-19

14,16-17, 139-141, 145, 147-149

16, 144

Kriteria

Penjelasan

4

Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Jumlah saham yang beredar, 2. Kapitalisasi pasar, 3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, 4. Volume perdagangan Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. The information on the share price in the form of tables and graphics includes : 1. The highest price 2. The lowest price 3. The closing price 4. The trading volume activity

Criteria

5

III.

Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.

Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konvertibel yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on outstanding bond, Shariah bond or convertible bond within the last 2 (two) financial years.

Hal.

Description

Page

Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk The information includes : 1. Total amount of issued bond/sukuk (islamic bond)/ convertible bond 2. Interest rate 3. Date of maturity 4. Bond/sukuk rating

-

-

Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors’ Report

1

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Report

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya. 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya. 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada). Includes the following items: 1. Performance assessement of the Board of Directors in running the Company 2. Analysis on the business prospect formulated by the Board of Directors 3. Committees under the supervision of the Board of Commissioners 4. The change of Board of Commissioners’ composition (if any)

2

Laporan Direksi Board of Directors’ Report

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Analisis tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada). Includes the following items: 1. The company’s performance, encompassing among others strategic policies, comparison between achievement of results and targets and challenges faced by the company 2. Business prospects 3. I mplementation of Good Corporate Governance by the company 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any)



68-77

82-91

477

2013

Kriteria

Penjelasan

3

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Should contain the following: 1. Signature to be affixed on a separate sheet 2. Statement that the Board of Directors and the Board of Commisioners are fully responsible for the contents of the annual report. 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by stating their names and positions. 4. Written explanation from the relevant parties is to be provided in a separate letter if there are any members of the Board of Commissioners or Board of Directors who do not sign the annual report or; Written explanation from other members is to be provided in a separate letter if there aren’t any written explanations from the relevant parties thereto

Criteria

2013

Description

Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Signature of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

IV.

Profil Perusahaan Company Profile

1

Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and address of the company

Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website The information includes among others: the name and address, zip code, phone number, fax number, e-mail and website addresses

2

Riwayat singkat perusahaan Company history in brief

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Includes among others the date/year of establishment, name, and change to the company’s name (if any)

3

Bidang usaha Business Line

Uraian mengenai antara lain: 1. bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan Description should include among others: 1. The business line run in accordance with the predetermined Articles of Association; and 2. Business activities implemented 3. Description of the product produced or service provided

4

Struktur organisasi Organizational Structure

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi In the form of a chart, including the name and position at least until the structure of the directors

5

Visi dan misi perusahaan Vision and Mission of the Company

Mencakup: 1. Visi dan misi perusahaan; dan 2. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris Includes: 1. Vision and Mission of the Company 2. Explanation that such vision and mission have been agreed upon by the Board of Directors/ Commissioners

478



Hal.

Page 96-97

20 36-41

20, 44-49

62-63

42-43

Kriteria

Penjelasan

6

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners

Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau 64, 78-81, lembaga lain) 176 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris Information includes among others: 1. Name 2. Position (including position in other company or institution) 3. Age 4. Education 5. Work experience 6. Date of the first appointment as members of the Board of Commisioners

7

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and curriculum vitae of the members of the Board of Directors

Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi Information includes among others: 1. Name 2. Position (including position in other company or institution) 3. Age 4. Education 5. Work experience 6. Date of the first appointment as members of the Board of Directors

8

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) Total employees (comparative within the last 2 years) and description on their competency development (such as: education and training for employees).

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan Information includes among others: 1. Total employees for each level of organization 2. Total employees for each educational level 3. Employee training which has been carried out by illustrating equal opportunities for all of the employees 4. Cost which has been incurred

9

Komposisi pemegang saham Composition of shareholders

Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Nama direktur dan komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya Mencakup antara lain: Information includes among others: 1. Name of shareholders holding 5% of share or more 2. Name of Directors and Commissioners holding shares 3. Public shareholders holding less than 5% of share

Criteria

Hal.

Description

Page



64, 92-95, 234-235

302-310

20, 55

479

2013

Kriteria

Penjelasan

10

Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of subsidiary and/or associate

Informasi memuat antara lain : 1. Nama entitas anak/asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi) Information includes among others: 1. Name of Subsidiary/Associate 2. Percentage of share owned 3. Information on business line of the subsidiary or associate company 4. Information of subsidiaries and associations operational status (has operated or has not operated yet)

11

Struktur grup perusahaan Structure Group of Companies

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV), atau pernyataan tidak memiliki grup Corporate group structure in the form of a chart that describe subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicle (SPV), or statement did not have a group

12

Kronologis pencatatan saham Chronology of share listing

Mencakup antara lain: Non LIsted 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang 20 menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan Includes among others: 1. Chronology of share listing 2. Type of the corporate action that causes a change in total shares 3. Change in total shares from the early listing to the end of bookkeeping year 4. Name of the stock exchange where the company’s shares are listed.

13

Kronologis pencatatan Efek lainnya Chronology of other stock listing

Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan Efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah Efek lainnya 3. Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana Efek lainnya perusahaan dicatatkan 5. Peringkat Efek Includes among others: 1. Chronology of other stock listing 2. Type of corporate action that causes a change in total other shares 3. A change in total other shares from the early listing through the end of bookkeeping year 4. Name of the stock exchange where the company’s shares are listed. 5. Stock Rank

Criteria

2013

Description

14

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal Name and address of stock exchange supporting institution and/or profession

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek Information includes among others: 1. Name and address of BAE 2. Name and address of Public Accountant Office 3. Name and addres of the Stock Rating Company

15

Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional Award or certification received by the company, both national and international level.

Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi Information includes among others: 1. Name of the award and/or certificate 2. Year of attainment 3. Grant awarding bodies 4. The validity period (for certification)

480



Hal.

Page

56-59, 146-149

Non LIsted 20

60

25-27

Kriteria Criteria

Penjelasan

Hal.

Description

Page

16

Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and add subsidiaries or incumbent members of the company’s (if any)

V.

Analisa dan Pembahasan Manajamen atas Kinerja Perusahaan Management’s Discussion and Analysis

1

Tinjauan operasi per segmen usaha Review of operations per business segments

Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Profitabilitas untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan (jika ada) Description includes the following items: 1. Production/business activities, 2. Increasing decreasing of production capacity 3. Sales/revenue 4.Profitability

2

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Explanation on Corporate financial performance

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi); 4. Pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif 5. Arus kas Analysis of the corporate financial performance, containing comparison with that of the previous year (in the form of narration and tables), including: 1. Current assets, non-current assets and total assets 2. Current liability, non-current liability and total liabilities 3. Sales/operating revenue, expenses and income 4. Other comprehensive income, and total comprehensive income 5. Cashflow

3

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan Discussion and analysis on Corporate solvability and collectability level

Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang Explanation on: 1. Solvability 2. Collectability level

4

Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure, and capital structure policy

Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure), 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy), Explanation on: 1. Capital structure 2. Capital structure policies

56-59, 462-477



18-19, 117-122

16-17, 124-145

16-17, 144

140,144, 383-392

481

2013

Kriteria

Penjelasan

5

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal Discussion on material contract for capital investment

Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatanikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan Explanation on: 1. Objective of the contract 2. Source of the fund expected to meet the requirements of the contract 3. Denominated currency 4. Steps planned by the company to protect the risk of the concerned foreign currency position Note: If there is no such transaction, it should be revealed

6

Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion of capital investments that were realized in the last financial year

Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan Explanation on: 1. Investment type of capital goods; 2. Investment objective of capital goods; and 3. Investment value capital goods issued on last fiscal year. Note: if there is no actual investment capital goods, that is expressed

7

Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Comparison between the target information at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the arget or projected to be achieved for the coming year regarding revenue, earnings, capital structure, or others are considered important for the company.

Informasi memuat antara lain:: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang. Information includes, among others :: 1. Comparison between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (actual); and 2. Targets or projections to be achieved in one coming year.

-

8

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material information and facts subsequent to the date of the accountant’s report

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan Description of significant events after the date of the accountant’s report, including the effects on the company’s future performance and business risk. Note: if there were no significant events subsequent to the date of the accountant’s report, this should be stated.

146

9

Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description of the company’s prospects

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya Description of the company’s prospects in relation to the industry and the economy in general, with supporting quantitative data from reliable sources

10

Uraian tentang aspek pemasaran Description of the marketing aspects

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa 111-116 perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar Description of the marketing aspects of company’s products and services,includes marketing strategy and market share

11

Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description of the dividend policy and the dates and total dividend per share (cash and/ or non cash) and total dividend per year declared and paid for the last 2 (two) years

Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen 2. Jumlah dividen per saham 3. Payout ratio untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya Includes the description of: 1. Total dividend 2. Total dividend per share 3. Payout ratio For each year Note: if no dividend was paid, state the reason

Criteria

2013

482

Description



Hal.

Page

141

-

266-299

Non Listed -

Kriteria

Penjelasan

12

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) Employee stock ownership program and / or implemented management company (ESOP / MSOP)

Memuat uraian mengenai: Non Listed 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan Contains a description of: 1. Number of shares ESOP / MSOP and realization; 2. Term time; 3. Requirements employees and / or management entitled; and 4. The exercise price. Note: if it does not have such programs, that disclosed

13

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Actual use of proceeds from the public offering (in the case of companies are still required to report actual use of funds)

Memuat uraian mengenai: Non Listed 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada) Includes a description of: 1. Total proceeds, 2. Plans to use the funds, 3. Details of the use of funds, 4. Fund balance, and 5. AGM approval date for the change of use of funds (if any)

14

Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal. Material information regarding the investment, expansion, divestiture, acquisition or restructuring debt / equity.

Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan Includes a description of: 1. The purpose of the transaction; 2. Transaction value or number that restructured; 3. Sources of funding. Note: If there is no such transaction, it should be revealed

15

Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi. Information material transaction involving conflict of interest and / or transactions with affiliates.

Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan Includes a description of: 1. Name of transaction parties and the nature of the affiliation; 2. Explanations about the fairness of the transaction; 3. Reasons for the transaction; 4. Realization of transactions in the current period; 5. Company policies related to the review of the transaction mechanism; 6. Regulatory compliance and related provisions Note: If there is no such transaction, it should be revealed

16

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Description of changes in laws and regulations that have a significant effect on the company

Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan The description shall include, among others: changes in legislation and its impact on companies Note: if there is no change in legislation that significantly, so that disclosed

Criteria

Hal.

Description

Page



146

146

40-41

483

2013

Kriteria

Penjelasan

17

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi Elaboration on the change of accounting policies

Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan The description includes among others any changes to the accounting policies, their reasons and impacts on the financial statement.

VI.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Criteria

2013

Description

1

Uraian Dewan Komisaris Elaboration from the Board of Commisioners

Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris Includes a description of: 1. Description of responsibilities of the Board of Commissioners 2. Disclosure of remuneration procedures 3. Remuneration structure that shows the components of remuneration and the nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners 4. Frequency of meetings and attendance at the meeting of Board of Commissioners 5. Training programs in order to improve the competence of the Board of Commissioners

2

Informasi mengenai Komisaris Independen Information about the Independent Commissioner

Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Include among others: 1. Criteria for determining independent commissioner; and 2. Statement about the independence of each Independent.

3

Uraian Direksi Elaboration from the Board of Directors

Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masingmasing anggota Direksi; 2. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi; 3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi); dan 6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. Includes a description of: 1. Scope of work and responsibilities each member of the Board of Directors; 2. Frequency of meetings and attendance rates members of the Board of Directors at a meeting of Directors; 3. Frequency of meetings and attendance rates members of the Board of Directors in a joint meeting Directors and Board of Commissioners; 4. The training program in order to increase competence of the Board of Directors or orientation programs for The new Board of Directors; 5. Disclosures regarding Board Charter (guidelines and the order of the Board of Directors); and 6. Policy regarding the succession of Directors.

4

Asesmen terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Assessment of the members of the Board of Commissioner and/or the Board of Directors

Uraian mengenai: 1. Proses pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment Elaboration on: 1. Execution process of the assessment of the performance of the BOC and/or the BOD. 2. The criteria used for performing the assessment of the performance of the members of the BOC and/or the BOD. 3. The party performing the assessment.

484



Hal.

Page 10, 318-322

174-199

234-242

187,235, 241

Hal.

Kriteria

Penjelasan

5

Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi Elaboration on the remuneration policies for Directors

Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/ pasca kerja untuk setiap anggota Direksi 3. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi Includes among others: 1. Disclosure of the procedures for determining remuneration. 2. Structure of remuneration indicating the type and amount of the short-term and long-term (post- working) payment for each member of the Board of Directors. 3. Performance indicator to measure the performance of the BOD.

6

Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu

Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali

Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan

Criteria

Information on the major and controlling shareholder, either directly or indirectly, to the individual owners 7

Disclosure of affiliation between the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Major Shareholders and / or controllers

Page

Description

241-242

In the form of schematic or diagram, except for state-owned entirely by the government

In the form of schematic or diagram, except for state-owned entirely by the government 8

Komite Audit Audit Committee

Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit Includes among others: 1. Name, and position of the members of the audit committee 2. Educational qualifications and work experience of the member of the audit committee 3. Independency of the members of the audit committee 4. Job description and responsibility 5. Brief report on the implementation of audit committee’s tasks. 6. Frequency of meeting and attendance level of the members of the audit committee.

9

Komite Nominasi & Remunerasi Nomination Committee & Remuneration Committee

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi 2. Independensi anggota komite nominasi / remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi / remu 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi/remunerasi Includes among others: 1. Name, position and curriculum vitae of the members of the nomination committee / Remuneration 2. Independency of the members of the nomination committee / Remuneration 3. Job description and responsibility 4. Brief description on the activities of the nomination Committee / Remuneration 5. Frequency of meeting and attendance level of the members of the nomination committee / Remuneration



199-213

-

485

2013

Kriteria

Penjelasan

10

Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Other committees below the Board of Commissioners in the company

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota 214-234 komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain Includes among others: 1. Name, position and curriculum vitae of the members of other committees 2. Independency of the members of other committees 3. Job description and responsibility 4. Brief description on the activities of other committees 5. Frequency of meeting and attendance level of the members of other committees

11

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan Job description and function of the Corporate Secretary

Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. Includes among others: 1. Name and curriculum vitae of the corporate secretary 2. The implementation of corporate secretary’s tasks 3. Program competency training in order to develop the company secretary.

12

Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya Description of the General Meeting of Shareholders (AGM) in previous

Mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. Include, among others: 1. Decision AGM previous year; 2. Realization of the AGM in the book; and 3. Reasons in the event of a decision of the General Meeting has not been realized.

13

Uraian mengenai unit audit internal Elaboration on Internal Audit Unit

Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Struktur atau kedudukan unit audit internal 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal Includes among others: 1. Name of the Chairman of the Internal Audit Unit 2. The number of employees in the internal audit unit 3. Qualification/certification as an internal auditor 4. Structure or position of the internal audit unit 5. Task implementation 6. The party appointing/terminating the head of the internal audit unit.

14

Akuntan Perseroan Financial audit.

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 3. Besarnya fee audit dan jasa atestasi lainnya (dalam hal akuntan memberikan jasa atestasi lainnya bersamaan dengan audit) 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit Information includes among others: 1. The total period the accountant has performed audit over the company’s annual financial statement. 2. The total period the Public Accountant Office has performed audit over the company’s annual financial statement 3. The rate of the audit fee and other attestation services (in cases that the accountant provides attestation services in conjunction with the audit). 4. Other services provided by the accountantin addition to the financial audit.

15

Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Elaboration on corporate risk management

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut Includes among others: 1. Elaboration on risk management system 2. Elaboration on the evaluation conducted over the risk management system effectiveness 3. Explanations on risks faced by the company 4. Efforts to manage the risks

Criteria

2013

486

Description



Hal.

Page

244-248

168-174

249-254

254

257-262

Kriteria

Penjelasan

16

Uraian mengenai sistem pengendalian intern Elaboration on the internal management system

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern Includes among others: 1. Brief explanation on the internal management system 2. Explanation on the evaluation of the internal management system effectiveness.

17

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Elaboration on the CSR related to environment

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki Information includes among others: 1. Policies 2. The activities undertaken, and 3. Financial impact/s arising from the environmentalrelated activities such as the use of material and environmentally friendly and recycled energy, the corporate waste management system, etc. 4. The environmental certification being held.

18

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja Elaboration on the CSR related to manpower, occupational health and environment.

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain Information includes among others: 1. Policies 2. The activities undertaken, and 3. Financial impact/s arising from any activities related to employment, occupation health and safety, employee turnover, work accident, training, and so on.

19

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan Elaboration on the CSR related to social and community development.

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain Information includes among others: 1. Policies 2. The activities undertaken, and 3. Financial impact/s arising from any activities related to social and community development such as the use of local manpower, the empowerment of the community living in the vicinity of the company, repair of social facilities and infrastructure, other forms of donation, and so on.

20

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Elaboration on the CSR related to the responsibilities to consumers.

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lainlain Information includes among others: 1. Policies 2. The activities undertaken, and 3. Financial impact/s arising from any activities related to the responsibilities for products such as consumers’ health and safety, product information, facilities, the number of and settlement to consumers’ complaints, and so on.

Criteria

Hal.

Description

Page



243-244

356-359

347-351

326-347

351-356

487

2013

Kriteria

Penjelasan

21

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan Important issues faced by the company, the Board of Directors, and the members of the Board of Commissioners during the annual report period

Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan 2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan Includes among others: 1. Lawsuit 2. Status of lawsuit settlement 3. The influence towards corporate financial condition Note: if there were no significant events subsequent to the date of lawsuit, this should be stated.

22

Akses informasi dan data perusahaan Access to information and corporate data

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya Elaboration on the availability of access to information and corporate data for the public, such as through website, mass media, mailing list, bulletin, etc.

20-21

23

Bahasan mengenai kode etik Elaboration on code of conducts

Memuat uraian antara lain: 1. Keberadaan kode etik 2. Isi kode etik 3. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 4. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan Includes among others: 1. The presence of code of conducts 2. The content of code of conducts 3. Statement that the code of conducts are applicable to all levels of organization 4. Efforts in its application and enforcement 5. Statements about corporate culture

255-256

24

Pengungkapan mengenai whistleblowing system Disclosure of whistle blowing system

Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan. Containing elaboration on the whistleblowing system 1. Protection of whistleblowers 2. Grievance handling 3. The party addressing grievance

257

VII.

Informasi Keuangan Financial Information

Criteria

2013

Description

1

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Board of Directors’ Statement on Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements

2

Opini auditor independen atas laporan keuangan Opinion of the independent auditor about the Financial Statements

3

Deskripsi auditor independen di opini The description of the independent auditor in the opinion

488



Kesesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Compliance with the regulations of Bapepam-LK No. VIII. G.11 regarding Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements.

Hal.

Page

Tidak ada perkara penting yang sedang dihadapi perusahaan

362-363

366-367 Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik Decription includes: 1. Name & signature 2. Date of Audit Report 3. Number of Public Accountant Office permit and number of Public Accountant permit

367

Kriteria

Penjelasan

4

Laporan keuangan yang lengkap Comprehensive financial statements

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan) To contain fully the reporting financial statement elements: 1. Report on financial position (balance sheet) 2. Comprehensive income statement 3. Statement of changes in equity 4. Cashflow Report 5. Notes to financial statement 6. Report on the financial position in early comparative period, which is presented at the time the entity imposes an accounting policy retrospectively, at the time it makes a representation of the financial statement posts, or at the time the entity reclassifies the posts in its financial statement (if relevant).

368-374

5

Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan Disclosure in the note over the financial statement at the time the entity imposes an accounting policy retrospectively, or at the time it makes a re-presentation of the financial statement posts, or at the time the entity reclassifies the posts in its financial statement.

Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK There is or was no disclosure in accordance with SFAS

380-381

6

Perbandingan tingkat profitabilitas Comparison of profitability level

Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Comparison of the year-to-date profit (loss) to that of the previous year.

14-16 144-145, 371

7

Laporan arus kas Cashflow Statement

Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas dalam catatan atas laporan keuangan Meet the following requirements: 1. Categorized into three activity categories: operating, investing and financing activity 2. The use of direct method to report cashflow from operating activities 3. Separated presentation between cash receipt and or cash expenditure during the year-to-date on operating, investing and financing activities 4. Disclosure of non-cash transaction in the note over the financial statement.

17, 373-374

Criteria

Hal.

Description

Page



489

2013

Kriteria

Penjelasan

8

Ikhtisar kebijakan akuntansi Accounting Policy Highlight

Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap 5. Instrumen Keuangan To include at least: 1. Statement of compliance with the SAK. 2. Basis for measurement and preparation of financial statemt. 3. Ackowledgement of income and expense. 4. Fixed assets 5. Financial statements

9

Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of transaction by related parties

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan 393-395 pihak berelasi 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas 4. Syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak berelasi Information includes among others: 1. Name of the related parties, as well as the nature and relation of the related parties. 2. Amount of transaction along with its percentage against the total income and related expense. 3. Amount of balance along with its percentage against the total assets or liabilities. 4. Transaction terms and conditions with the related parties.

10

Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan Disclosure related to Taxes Disclosure related to Taxes

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi 2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak Information must include: 1. Explanation on the relation between tax expense (income) and accounting profits. 2. Reconciliation between fiscal and the calculation of the present tax expense 3. Statement that Taxable Profit from the reconciliation becomes the basis of filling in the Annual Taxation Return of Corporate Income Tax. 4. Description of assets and liabilities of the deferred tax acknowledged on the financial position report for each presenting period, and the amount of the expenses (income) of the deferred tax acknowledged on the earnings statement if the amount is not reflected on the number of assets or liabilities of the deffered tax acknowledged in the financial position report 5. Disclosure of the presence or the absence of tax dispute.

Criteria

2013

490

Description



Hal.

Page 380-393

425-431

Kriteria

Penjelasan

11

Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap Disclosure related to Fixed Assets

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan 419-420 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model nilai wajar dan model biaya 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya) 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Things that must be disclosed: 1. The depreciation method used 2. Elaboration on accounting policies selected, between the fair value model and cost model 3. The method and significant assumption used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or recording the fair value of fixed assets (cost value) 4. Reconcilliation of the registered gross amount and accumulation of the fixed asset depreciation at the beginning and in the end of the period by highlighting the addition, deduction and reclassification.

12

Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosure related to financial instrument

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan 2. Klasifikasi instrumen keuangan 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas 5. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangannya Information includes: 1. Accounting requirements, conditions and policies for every financial instrument group 2. Classification of financial instrument 3. Fair value of every financial instrument group 4. Explanation on risk related to financial instrument: market risk, loan risk and liquidity risk 5. Objective and policies of corporate financial risk

13

Penerbitan laporan keuangan Release of financial statement

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan Information includes: 1. Date of the financial statement authorization for being released; 2. The party responsible for authorizing the financial statement.

Criteria

Hal.

Description

Page



391-393

363

491

2013

MOVE ON TO A BRIGHTER FUTURE

Recommend Documents