MOJAKOE Pajak 1
Dilarang Memperbanyak Mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com
FB : SPA FEUI
Twitter : @spafeui
Ujian Tengah Semester Perpajakan 1 Senin, 26 Maret 2012 SOAL 1 (20%) Soal Pilihan (15%) 1. Salah satu peran pajak adalah reguler. Pemerintah, menginginkan perekonomian dapat bertumbuh dengan cepat dan tidak sekedar mengejar jumlah penerimaan pajak dengan pengenaan tarif yang tinggi.Berikan 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak penghasilan yang menunjukkan peran reguler pajak dan jelaskan tujuan dari kebijakan tersebut. 2. Pembayaran Asuransi dan pensiun serta penerimaan klaim atau uang pensiun, dalam perpajakan memiliki keunikan dalam pengenaan pajak dan pembebanannya. Jelaskan perbedaan keduanya dari beberapa sudut pandang: a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun, b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada
karyawan d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun?
3. Jelaskan seluruh kewajiban sebuah badan/perusahaan terkait dengan UU pajak penghasilan serta
jelaskan kapan dan bagaimana kewajiban tersebut harus
diselesaikan? 4. Bagaimana pendapat Saudara tentang gratifikasi yang sering diberikan kepada pejabat pemerintah atau anggota dewan terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh perusahaan. Dalam perpajakan, apakah pengeluaran tersebut boleh dianggap sebagai beban yang boleh dikurangkan? Apakah saran Anda untuk kasus ini, dalam rangka mengoptimalkan jumlah pajak dan mengurangi korupsi? SOAL 2 (30%) Bapak Murya Saputra dan Ibu Ersita adalah pasangan suami istri yang menekuni bidang konveksi kaos anak dan remaja dan memiliki gerai busana sendiri dengan merk dagang “Cute”. Salah satu anak mereka yang bernama Cahaya masih duduk di bangku SD
namun sudah memiliki penghasilan sebagai penulis cilik. Setiap akhir tahun Cahya memperoleh penghasilan berupa royalti dari penerbit Misan atas dasar jumlah penjualan bukunya. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak murya Saputra dalam tahun 2011 adalah : No
Nama
Tanggal Lahir
1
Ersita
12 Juli 1965
2
Himma Rania
24
Hubungan Keluarga
Keterangan
Istri
Agustus Anak Kandung
1988
Mahasiswa dan
S1 belum
bekerja 3
Cahaya Permata
17
Agustus Anak Kandung
Penulis Cilik
Oktober Anak Kandung
Tuna
2000 4
Firman
16 1980
5
Bambang
13
Grahita
(tidak bekerja) Januari Suami Himma
Karyawan
1980
Dalam menjalankan usahanya, Bapak Murya Saputra dan istrinya menyelenggarakan pembukuan. Periode pembukuan meliputi masa Januari sampai dengan Desember 2011. Pembukuannya tidak diaudit oleh akuntan publik. Laba bersih berdasarkan pembukuan dari Bapak Murya Saputra selama tahun 2011 adlah Rp 550.000,00, dengan rincian : Penjualan -
Penjualan bruto
2.600.000.000
-
Retur penjualan
100.000.000
Penjualan netto
2.500.000.000.
Harga Pokok Penjualan
1.500.000.000
Laba Bruto
1.000.000.000
Beban Operasional -
Biaya gaji,tunjangan
2.000.000.000
-
Premi asuransi
40.500.000
-
Biaya listrik dan telpon
30.000.000
-
Biaya perjalanan
50.000.000
-
Biaya sewa bangunan
24.000.000
-
Biaya bunga pinjaman
20.500.000
-
Biaya piutang tak tertagih
10.000.000
-
Penyusutan
100.000.000
-
Pajak dan retribusi
70.000.000
-
Biaya lain-lain
5.000.000
Total Beban Operasional
550.000.000
Laba Operasional
450.000.000
Pendapatan (Beban) lain-lain -
Dividen dari PT Sukaria
50.000.000
-
Hadiah undian dari Bank INB
50.000.000
Laba (Rugi) sebelum Pajak
550.000.000
Keterangan : a. Dalam penghasilan bruto, termasuk penjualan kaos olahraga ke Pemda sebesar Rp
500.000.000 (belum termasuk PPN) dan sudah dipotong PPh pasal 22. Penjualan ini tidak terulang lagi tahun depan. b. Dalam biaya gaji dan tunjangan termasuk pengeluaran untuk tunjangan transport
Rp25.000.000, tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000 c. Biaya premi asuransi:
-
Asuransi kebakaran bangunan kantor Rp 20.500.000
-
Asuransi kecelakaan kerja karyawan Rp 10.000.000, dan
-
Asuransi kebakaran rumah pribadi Rp 10.000.000
d. Biaya listrik dan telpon :
-
Listrik dan telpon kantor Rp 28.000.000
-
Listrik dan telpon rumah prinadi Rp 2.000.000
e. Biaya perjalan dinas meliputi pengeluaran untuk biaya transport dalam rangka
bisnis 90% san untuk rekreasi karyawan 10%
f.
Biaya Sewa : -
Sewa gudang Rp 8.000.000
-
Sewa bangunan Rp 12.000.000
-
Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000
g.
Biaya bunga pinjaman telah sesuai dengan ketentuan perpajakan
h.
Penyusutan komersial sebesar Rp 100.000.000, setelah berdasar aturan fiskal, penyusutan fiskal Rp 75.000.000
i.
Piutang tak tertagih Rp 8.000.000 telah dilakukan penagihannya secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang tak tertagih Rp 2.000.000 adalah pinjaman Jono adik ipar Murya untuk modal usaha.
j.
k.
l.
Biaya pajak dan retribusi : -
Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun pajak 2011 Rp 60.000.000
-
PBB kantor Rp 5.000.000
-
Pajak kendaraan bermotor perusahaan Rp 3.000.000
-
Retribusi daerah perusahaan Rp 2.000.000
Biaya lain-lain : -
Sumbangan kepada yayasan sosial Panti Jompo rp 2.500.000
-
Sumbangan HUT RI Rp 2.000.000
-
Pakaian seragam Satpam Rp 500.000
Di luar pengahsilan di atas, terdapat info penghasilan lain: -
Bapak Murya memiliki keahlian perpajakan dan pernah memberikan konsultasi pajak ke PT X selama 1 bulan. Gaji yang diterima adalah Rp 8.000.000 dan sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp Rp 200.000. Setiap tahun Pak Murya memberikan konsultasi kepada PT X.
-
Cahaya memperoleh royalti dari PT Misan atas novel-novelyang ditulis sebesar Rp 10.000.000. PT Misan sudah memotong PPh 23atas royalti tersebut.
-
Ibu Ersita menjadi pembicara tetap Workshop Wirausaha dan memperoleh honor Rp 3.000.000. Honor sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp 150.000
DIMINTA : 1. Hitunglah laba hasil usaha menurut fiskal 2. Buatlah perhitungan untuk menentukan berapakah jumlah pajak terutang pak Murya dalam satu tahun fiskal?
3. Hitunglah kredit pajak dan tentukan berapa jumlah pajak kurang/lebih bayar ? 4. Hitunglah PPh 25 untuk tahun fiskal 2012 SOAL 3 (20%) Berikut ini adalah informasi tentang gaji, honor dan pesangon yang dibayarkan oleh PT Selalu Jaya kepada berapa karyawan serta tenaga ahli pada tahun 2010. a. Bapak Niko Sempurna
Niko telah bekerja sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2009 Niko diangkat sebagai Manajer Keuangan. Pada tahun 2010,Niko memperoleh gaji pokok Rp 5.000.000,perbulan,tunjangan jabatan Rp 4.000.000,- perbulan dan tunjangan pembelian mobil senilai Rp Rp 6.000.000,- perbulan. Pada tahun 2010 Niko juga mendapatkan fasilitas sebuah ipad seharga Rp 8.000.000,-. Fasilitas lain yang diterima Niko adalah makan siang dikantor senilai Rp 1.000.000,- perbulan. Fasilitas makan siang ini diberikan bagi seluruh karyawan, namun dengan nilai yang berbeda, tergantung pada jabatannya. Selain itu,Niko juga diikutkan dalam program Jamsostek, asuransi dan pensiun sebagai berikut :
Premi Jamsostek : -
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 2% dibayar perusahaan, 0,5% dipotong dari gaji Niko
-
Jaminan Kematian (JK) : 3% dibayar perusahaan, 1% dipotong dari gaji Niko
-
Jaminan Hari Tua (JHT) : 5% dibayar perusahaan, 2% dipotong dari gaji Niko
Premi Asuransi Kesehatan di PT AIA (dibayar perusahaan) Rp 700.000
Pada Agustus 2010, Niko Sempurna juga menerima pembayaran THR sebesar Rp 9.000.000,- dan pada Desember 2010 menerima bonus tahunan sebesar Rp 18.000.000,- . Niko telah menikah, istrinya bekerja sebagai konsultan di PT Manjeki dan dosen di STIE Pancasakti, sebuah perguruan tinggi swasta. Niko memiliki 1 orang anak dan juga menanggung seorang adik kandung dan seorang adik ipar yang masih kuliah. b. Henny Cahaya
Henny telah bekerja sejak tahun 2002. Pada Desembertahun 2009,Henny mengajukan pengunduran diri mulai Januaro 2010, karena mengikuti suami pindah ke Australia.
Pada Januari 2010, Henny menerima uang penghargaan masa kerja dan uang pisah sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp 20.000.000,c. Michael Smith
Smith adalah warga Negara Amerika yang bekerja di perusahaan sejak tahun 2006 dan menerima gaji sebesar Rp 50.000.000 per bulan. Pada bulan Maret 2010, Perusahaan tidak memperpanjang kontrak Smith. Pada 15 April 2010, Smith dan istrinya kembali ke negaranya.Selama tinggal di Indonesia Smith membawa serta istrinya yang juga warganegara Amerika. d. Budi Wicaksana
Budi adalah karyawan kontrak untuk masa 6 bulan yang dibayar secara harian. Upah yang diterima adalah sebesar Rp 100.000,- per hari. Budi mulai bekerja pada November 2010. Selama bulan November dan Desember 2010, Budi bekerja masingmasing 20 hari. e. Dinna Erika
Dinna adalah tenaga ahli pemasaran yang dikontrak perusahaan selama 1 tahun, mulai 1Maret 2010 hingga 28 Februari 2011 dengan fee yang dibayar secara bulanan sbesar Rp 25.000.000,- perbulan f.
Wita Asmara Pada tahun 2010, perusahaan melakukan lomba pembuatan logo perusahaan. Pemenangnya adalah Witta Asmara. Untuk itu Wita memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,- netto
g. Pada
tahun 2010, dalam rangka melaksanakan kegiatan Corporate Social
Responsibility, perusahaan mengadakan pelatihan bagi 100 pedagang kecil selama 2 hari. Untuk setiap peserta pelatihan perusahaan memberikan uang saku, sebagai pengganti karena tidak berdagang, sebesar Rp 5000.000,- per peserta. DIMINTA : 1. Hitunglah PPh pasal 21 yng harus dipotong perusahaan pada tahun 2010 berdasarkan informasi diatas. 2. Diketahui bahwa istri Niko Sempurna memperoleh penghasilan dari PT Makenji sebesar Rp 20.000.000,- perbulan dan memperoleh penghasilan sebagai dosen tidak tetap dari STIE Pancasakti Rp 4.000.000,- perbulan. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh pasal 21 dari PT Makenji dan STIE Pancasakti. Istri Niko Sempurna mempunyai NPWP yang terpisah dari NPWP Niko Sempurna.
Hitunglah PPh 21 yang terhutang oleh Niko Sempurna pada tahun 2010 dan hitunglah jumlah lebih/kirang abyar PPh Niko pada tahun 2010. Soal 4 (20%) PT Mitra Persada Indonesia (MPI), adalah perusahaan pemilik merek ‘Bebek Bonsai”. Disamping memiliki beberapa outlet, PT MPI juga menjual merk “Bebek Bonsai”. Dalam 3 bulan pertama tahun 2011, transaksi yang terjadi sebagai berikut : 1. PT MPI membayar tagihan dari Pt Adi Jaya atas penggunaan air dan listrik outlet “Bebek Bonsai” di Apartemen Paku Buwono Rp 4.000.000,2. Pada 5 Maret 2011, PT MPI membayar honor jasa konsultasi perpajakan dan pembukuan Bapak Hadi Prawiro sebesar Rp 15.000.000,3. PT MPI menyertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan dan kecelakaan di PT Cigna Indonesia. Pada bulan Maret 2011 PT MPI menerima pembayaran manfaat asuransi dari PT Cigna Indonesia sebesar Rp 25.000.000,4. Untuk meningkatkan mobilitasnya, PT MPI membeli 20 unit sepeda motor di PT Toyota Astra Motor. Masing-masing motor harganya Rp 25.000.000,5. CV Selera Makan membayar royalty atas penggunaan merek “Bebek Bonsai” sebesar Rp 30.000.000,-. CV Selera sudah mempunyai NPWP 6. PT MPI mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 150.000.000,-- dari Bank Artha Benda. 7. PT MPI menerima pesanan 100 kotak paket “Bebek Bonsai” untuk keperluan RUPS PT Adu Untung, senilai Rp 6.000.000,8. PT MPI menerima pesanan 500 kotak paket makanan “Bebek Bonsai” untuk keperluan konsumsi dalam acara temu Gubernur DKI dengan pedagang kaki lima di kantor Pemda DKI Jakarta, senilai Rp 15.000.000,9. PT MPI mempekerjakan seorang koki berkebangsaan Inggris,Michael Rourke. Michael tinggal di Indonesia kurang daro 183 hari, sudah beristri, dan mempunayi 2 orang anak. Michael memperoleh pembayaran dari PT MPI USD 5.000, pada28 Maret 2011 (KMK USD 1= Rp 8.720) 10. Untuk menyusun laporan keuangan 2010, PT MPI menggunakan jasa KAP Cinde Laras dan rekan.Atas pekerjaan pembukuan tahun 2010, PT MPI membayar KAP Cinde Laras pada 31 Maret 2011 Rp 35.000.000.
11. PT MPI mempunyai pinjaman kepada PT Nirwana
(bukan bank) sebesar Rp
1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman 20% pertahun. Bulan Februari 2011, PT MPI membayar bunga pinjaman tahun 2010 12. PT MPI memberi bantuan beasiswa skripsi untuk 10 orang mahasiswa FEUI sebesar Rp 20.000.000,Dari transaksi-transaksi di atas, Anda diminta untuk menjawab dalam bentuk tabel pertanyaan-pertanyaan berikut : a.
Menentukan jenis pajak penghasilan
b.
Menentukan apakah terdapat pajak yang dipotong/ dipungut
c.
Menentukan pihak yang memotong/ memungut pajak (bila ada)
d.
Menentukan jenis pajak final atau dapat dikreditkan
e.
Besarnya pajak yang dipotong (bila ada) JAWABAN
Soal 1 1) 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak penghasilan yang menunjukkan peran reguler : Contoh fungsi reguler pajak
Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan Berdasar UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh yang berlaku 1 Januari 2009, tarif PPh perorangan turun dari 35% menjadi 30%, sedangkan tarif PPh badan turun dari 30% ke 28% sejak 1 Januari 2009. Stimulus fiskal ini sangat berpengaruh untuk konsumsi, karena secara efektif penghasilan orang naik sekitar 11% yang juga mengakibatkan konsumsi dan ekonomi meningkat.
Kebijakan Bea Masuk DTP Untuk Industri Tertentu Kebijakan ini dilakukan untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk untuk bahan baku produksi. Pada tahun 2010 ada 9 sektor industri yang menerima fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) senilai Rp 1,2. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencakup 12 sektor dengan anggaran Rp 1,3 triliun.Sembilan sektor itu adalah: a. Komponen otomotif b.
Komponen elektronika,
c. Peralatan komponen telematika, d.
Sorbitol,
e. Bahan baku plastik, f.
Bahan baku karpet
g. Komponen alat berat komponen, h. Komponen perkapalan dan i.
Peralatan penunjang PLTU. Inti tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan sektor
manufaktur dalam negeri. Selain itu kebijakan ini juga terkait dengan proyek pembangunan pembangkit listrik PLTU berkapasitas 10.000MW yang dijamin pemerintah secara penuh.
Pajak Penggambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, juga dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian lingkungan dalam rangka mempertahankan ekosistem serta untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga dalam rangka penyesuaian Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah . Pajak ini dikenakan terhadap gedung-gedung dan tempat hiburan.
2) Keunikan dari pengenaan dan pembebanan pajak bagi : a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiunan
Perusahaan asuransi menanggung beban pajak atas penghasilan dari iuran yang diberikan perusahaan/pribadi Perusahaan dana pensiunan tidak menanggung beban pajak dari iuran yang diberikan perusahaan/pribadi. b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan
Pihak yang diberikan beban pajak adalah perusahaan c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada
karyawan Pihak yang dierikan beban pajak adalah perusahaan
d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun
Pihak yang diberikan beban pajak untuk program asuransi adalah individu Pihak yang diberikan beban pajak untuk program pensiun adalah individu
3) Kewajiban badan/perusahaan terkait dengan UU pajak penghasilan : a. Kewajiban mendaftarkan diri
Hal ini bertujuan agar badan / perusahaan mendapatkan NPWP Perusahaan/badan dapat mendaftarkan sendiri melalui KPP atau KP2KP yang ada disekitar wilayah mereka berdomisili atau bisa juga melalui e-register, yaitu pendaftaran NPWP melalui internet. Pendaftaran ini wajib dilakukan ketika badan/perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak. b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak
Badan/perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pembayaran, menggunakan sistem self-assesmenti yaitu melakukan sendiri penghitungan, pembayaran,dan pelaporan pajak terhutang. Pembayaran Pembayaran pajak penghasilan oleh badan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :
Membayar sendiri pajak yang terhutang
Membayar PPh melalui proses pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang berwenang.
Membayar kepada penjual ataupun pihak pemberi jasa ( pembayaran PPN)
Pemotongan atau pemungutan Hal ini wajib dilakukan oleh badan/perusahaan apabila mereka tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri. Pemotongan yang akan dilakukan badan/perusahaan sebagai pihak pemberi penghasilan yaitu PPh pasal 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2,PPh pasal 15, PPN dan PPnBM. Pelaporan
Sarana yang digunakan oleh wajib pajak badan/perusahaan untuk melakukan kegiatan pelporan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi mengenai laporan pembayaran atau pelunasan pajakbaik yang dilakukan
Wajib
Pajak
sendiri
atau
melalui
proses
pemungutan/pemotongan. Pelaporan dilakukan di KPP atau KP2KP tempat badan/perusahaan tersebut terdaftar. Untuk badan sendiri, dikenal adanya SPT Tahunan, dimana batas pelaporannya adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. c. Kewajiban dalam hal diperiksa
Dalam hal pemeriksaan, kewajiban wajib pajak adalah : a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan. d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan d. Kewajiban memberi data
Setiap badan/perusahaan harus memberikan data dan informasi yang terkait dengan perpajakan, seperti peredaran usaha, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa.Kewajiban terkait pemberian data ini sesuai dengan peraturan yang ada dalam UU Nomor 16 tahun 2009. Data dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak badan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. 4) Gratifikasi adalah pemberian, yang meliputi pemberian uang, barang,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. Menurut saya, praktik gratifikasi terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh perusahaan harus diberikan batasan jumlah minimum yang boleh dihitung sebagai
beban, misalnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan yang boleh dianggap sebagai beban hanya sebesar Rp 1.000.000. Diluar jumlah itu pihak yang harus mengeluarkan biaya, dalam hal ini perusahaan, tidak boleh menghitungnya lagi sebagai beban. Mengapa hal ini harus dilakukan? Pertama, agar jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa optimal. Jika seluruh biaya gratifikasi yang diberikan perusahaan boleh diakui sebagai beban maka tentunya jumlah penghasilan kena pajak perusahaan yang dikenai pajak akan lebih kecil daripada yang seharusnya. Apalagi mengingat bahwa, pengeluarannya juga tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Kedua, untuk mengurangi korupsi baik dari segi pemerintah maupun perusahaan. Jika tidak bisa dianggap beban sepenuhnya maka tentu perusahaan akan membatasi jumlah gratifikasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Pemerintahpun tidak bisa mengambil keuntungan lagi dari praktik ini dan tidak memilih perusahaan yang akan menjalankan proyek pemerintah berdasarkan seberapa besar jumlah uang yang mereka berikan di luar uang proyek yang seharusnya. Soal 2 1) Rekonsiliasi Fiskal Laba (Rugi) sebelum pajak
Rp 550.000.000
a. Tidak ada rekonsiliasi fiskal b. (+) Tunjangan PPh 21 untuk karyawan
Rp 20.000.000
c. (+) Premi Asuransi
Rp 40.500.000
(asumsi dua premi awal dibayar perusahaan) d. (+) Listrik dan telpon rumah pribadi
Rp 2.000.000
e. (+) Biaya transport untuk rekreasi karyawan
Rp 5.000.000
10% x Rp 50.000.000 f. (+) Sewa garasi pribadi
Rp 4.000.000
g. (+) Penyusutan
Rp 25.000.000
h. (+) Piutang tak tertagih
Rp 2.000.000
i. (+) Angsuran bulanan PPh pasal 25
Rp 60.000.000
j. (+) Sumbangan yayasan sosial dan sumbangan HUT RI
Rp 4.500.000
k. (-) Hadiah undian dari Bank INB
Rp 50.000.000
l. (-) Dividen dari PT Sukaria
Rp 50.000.000 Rp 613.000.000
Laba Usaha = Laba (Rugi) sebelum pajak + jumlah rekonsiliasi fiskal = Rp 550.000.000 + Rp 63.000.000 = Rp 613.000.000 2) Perhitungan jumlah pajak terhutang Pak Murya dalam satu tahun fiskal Pajak terutang : Laba (rugi) sebelum pajak awal
= Rp 613.000.000
Penghasilan lain : Bapak Murya
= Rp
8.000.000
Cahaya
= Rp 10.000.000
Ibu Ersita
= Rp
3.000.000
Laba (Rugi) sebelum pajak
= Rp 634.000.000
PTKP : WPOP
= Rp 15.840.000
Istri bekerja
= Rp 15.840.000
Menikah
= Rp 1.320.000
Tanggungan
= Rp 2.640.000
=Rp (35.640.000) Rp 598.360.000
PPh terutang : 5% x Rp 50.000.000
= Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000
= Rp 30.000.000
25% x Rp 250.000.000
= Rp 62.500.000
30% x Rp 98.360.000
= Rp 29.508.000 Rp 124.508.000
3) Perhitungan kredit pajak dan jumlah pajak kurang/lebih bayar PPh terutang
= Rp 124.508.000
Kredit pajak : PPh 21
= Rp
350.000
Kredit pajak PPh 22
= Rp 7.500.000
Kredit pajak PPh 23
= Rp 1.500.000
Pajak sebelum cicilan PPh 25
= Rp 9.350.000
Cicilan pajak PPh 25
= Rp 60.000.000
= Rp
69.350.000
Rp 55.158.000
Pajak kurang bayar = Rp 124.508.000 – Rp 69.350.000 = Rp 55.158.000 4) PPh 25 untuk fiskal 2012 Laba hasil usaha
= Rp 598.360.000
Penghasilan tidak teratur
= Rp 404.000.000
Penghasilan teratur
= Rp 194.360.000
!! Penghasilan tidak teratur Proporsi penjualan tidak teratur = 500.000.000 = 19,2% 2.600.000.000 COGS penjualan tidak teratur = 19,2% x Rp 500.000.000 = Rp 96.000.000 Penghasilan tidak teratur yang dikurangi = Rp 500.000.000 – 96.000.000 = Rp 404.000.000 Pajak terutang : 5% x Rp 50.000.000
= Rp 2.500.000
15% x Rp 144.360.000
= Rp 21.654.000
Pajak terutang
Rp 24.154.000
Pajak terutang
= Rp 24.154.000
PPh 21 yang telah dipotong
= Rp
Kredit pajak PPh 23
= Rp 1.500.000
350.000
Rp 22.304.000 PPh 25 = 22.304.000 Cicilan pajak perbulan = Rp 22.304.000 : 12 = Rp 1.858.667 Soal 3
a) Niko Sempurna
Penghasilan Netto Niko : Gaji Pokok
= Rp 60.000.000
Tunjangan Pembelian Mobil
=
72.000.000
Fasilitas Makan Siang
=
12.000.000
Premi JKK
=
1.200.000
Premi JKM
=
1.800.000
THR
=
9.000.000
Bonus Tahunan
=
18.000.000
Penghasilan Brutto
Rp 174.000.000
Pengurangan Biaya Jabatan ( Maksimum) =
(Rp 6.000.000)
Iuran Hari Tua
=
(Rp 1.200.000)
=
Rp 166.800.000
Penghasilan Netto Niko Penghasilan Netto Istri Nikko : Gaji Pokok
= Rp 288.000.000
Pengurangan : Biaya Jabatan (Maksimum)
= (Rp 6.000.000)
Penghasilan Netto Istri Niko
= Rp 282.000.000
Jumlah penghasilan netto
= Rp 448.800.000
Penghitungan Pajak : Penghasilan Netto Gabungan
= Rp 448.800.000
PTKP : Suami + istri
=
31.680.000
Kawin
=
1.320.000
Tanggungan (2)
=
2.640.000 Rp 413.160.000
Pajak terhutang PPh 21 : 5% x 50.000.000
= 2.500.000
15% x 200.000.000
= 30.000.000
25% x 163.160.000
= 40.790.000
Pajak terhutang :
Rp73.290.000
(gabungan) Karena NPWPnya dipisah, maka :
Pajak Bapak Niko : 166.800.000 x Rp 73.290.000 = Rp 27.238.797 448.800.000 Pajak (lebih) bayar = Rp 73.290.000 – 27.238.797 = Rp 46.051.203 b) PPh 21 = 5% x Rp 20.000.000
= Rp 1.000.000 c) Berhenti kerja : 1 Maret 2010
Gaji 2 bulan
= Rp 100.000.000
Pengurangan Biaya Jabatan
= Rp
1.000.000
Netto sebulan
= Rp 99.000.000
Netto setahun
= 12 x 99.000.00 2 = Rp 594.000.000
Penghasilan netto setahun
= Rp 594.000.000
PTKP : Wajib Pajak
=
15.840.000
Kawin
=
1.320.000
Penghasilan Kena Pajak
= Rp 576.840.000
Pajak terhutang PPh 21 : 5%
x Rp 50.000.000
= Rp 2.500.000
15%
x Rp 200.000.000
=
30.000.000
25%
x Rp 250.000.000
=
62.500.000
30%
x Rp 76.840.000
=
23.052.000
Pajak terhutang
= Rp 118.052.000
PPh 21 untuk 2 bulan = 2
x Rp 118.052.000
12 = Rp 19.675.333 d) Gaji kumulatif upah sudah melebihi Rp 1.320.000 pada hari ke-14 kerja, sehingga :
Upah s.d hari ke 14 PTKP :
= Rp 1.400.000
(14 x 15.840.000 )
=
616.000
360 PKP s.d hari ke-14
Rp
784.000
Pajak terhutang PPh 21 : 5% x Rp 784.000
= Rp 39.200
Upah hari ke 14
= Rp 100.000 – 39.200 = Rp 60.800
Untuk hari ke-15 dan seterusnya Upah sehari
= Rp 100.000
PTKP sehari (15.840.000:360)
= Rp 44.000
PKP
= Rp 56.000
PPh pasal 21 terhutang /hari 5% x Rp 56.000 = Rp 2800 Upah harian (netto) = Rp 100.000 – 2800 = Rp 97.200 e) Upah per bulan Dinna Erika = Rp 25.000.000
Penghasilan setahun
= Rp 300.000.000
Penghitungan pajak terhutang : Gaji setahun
= Rp 300.000.000
PTKP : WP
=
(15.840.000)
PKP
= Rp 284.160.000
PPh pasal 21 terhutang : 5% x Rp 50.000.000
= Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000
=
30.000.000
25% x Rp 34.160.000
=
8.540.000
Rp 41.040.000 PPh 21/bulan = Rp 41.040.000
12 = Rp 3.420.000 f) Penghasilan netto = Rp 30.000.000
Tarif pajak
= 5%
Penghasilan bruto = Rp 30.000.000 0,95 Penghasilan brutto = Rp 31.578.947 PPh 21
= Rp 31.578.947 – 30.000.000 = Rp 1.578.947
g) Penghasilan brutto
= Rp 1.000.000
(2 x Rp 500.000) PPh pasal 21 terutang : 5% x Rp 1.000.000
= Rp 50.000
PPh pasal 21 terutang seluruh peserta kegiatan = Rp 50.000 x 100 = Rp 5.000.000 Soal 4
No
Dipotong/Dipungut
Jenis
Pihak
Final
pemotong/
/dapat
pemungut
dikreditkan dipotong
Besarnya
pajak
yang
PPh 1
Bukan
-
-
-
-
PPh 2
PPh 21
Dipotong
PT MPI
Dapat
Rp 375.000
dikreditkan ( 5% x 50%xRp 15.000.000) 3
Pasal
4
ayat (3)
-
-
-
-
-
-
-
-
:bukan objek pajak 4
Bukan PPh
5
PPh 23
Dipotong
CV Selera
Dapat
Rp 4.500.000
dikreditkan (15%xRp30.000.000) 6
PPh pasal
Dipotong 4
Bank
Artha Final
Benda
Rp 22.500.000 (15%xRp150.000.000)
ayat (2) 7
Tidak dihitung
8
9
PPh 22
Dipungut
PPh 26
Dipotong
Bendaharawan Dapat
Rp 225.000
negara
dikreditkan ( 1,5%xRp15.000.000)
PT MPI
Final
Rp 8.720.000 (20%xRp8.720xUSD 5.000
10
PPh 23
Dipotong
PT MPI
Dapat
Rp 700.000
dikreditkan ( 2% x Rp 35.000.000) 11
PPh 23
Dipotong
PT MPI
Dapat
Rp 30.000.000
dikreditkan (20%xRp1.000.000.000x15%) 12
PPh pasal
4
ayat (3) : bukan objek pajak
-
-
-
-
