MOJAKOE
MOdul JAwaban KOEliah
Perpajakan 2 UTS Semester Genap 2013/2014
@spafebui
SPA FEB UI
Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI. Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com
Official Partners:
Official Media Partner:
SOAL 1 1. Diketahui : Luas rumah
171 m2
NJOP rumah Luas tanah
Rp 1.800.000/m2 209 m2
NJOP tanah
Rp 780.000/m2
Tambahan kamar
20 m2
Harga bangunan
Rp 3.500.000/m2
Harga tanah
Rp 1.560.000/m2
NJOPTKP
Rp 15.000.000
NJOP tanah
(209 x Rp780.000)
163,020,000
NJOP rumah
(171 x Rp1.800.000)+(20 x Rp3.500.000)
377,800,000
NJOP DPP
540,820,000
NJOPTKP
NJOP Pajak DPP PBB PBB terutang Tarif PBB
(15,000,000) 525,820,000
(20% x Rp 525.820.000) (0.25% x Rp 105.164.000)
105,164,000 262,910
0,25%
2. Tanah WARNO Luas tanah
600m2
Nilai pasar (600m2)
Rp 600.000.000
NJOP
Rp 880.000/m2
Pembebasan lahan
300m2
NPOPTKP
Rp 325.000.000 ! karena tanah merupakan warisan langsung kepada Warno
TANAH WIWIK Luas tanah
650m2
NJOP
Rp 760.000/m2
Harga transaksi/jual Rp 540.000.000 Nilai pasar
Rp 430.000.000
NPOPTKP (waris)
Rp 310.000.000
NPOPTKP (jual)
Rp 61.000.000
PERHITUNGAN BPHTB TANAH BOGOR (sebelum terkena pembebasan lahan) NPOP NPOPTKP
(yang lebih tinggi antara NJOP atau nilai pasar) (NPOPTKP hak waris)
NPOPKP BPHTB**
600,000,000 (325,000,000) 275,000,000
(50% x 5% x Rp 275.000.000)
6,875,000
PERHITUNGAN BPHTB TANAH BOGOR (setelah terkena pembebasan lahan) NPOP NPOPTKP
(yang lebih tinggi antara NJOP atau nilai pasar) (NPOPTKP hak waris)
NPOPKP BPHTB**
300,000,000 (325,000,000) (25,000,000)
(50% x 5% x -Rp25.000.000)
-
PERHITUNGAN BPHTB TANAH SUKABUMI (sebelum dijual kepada Warno) (yg lebih tinggi antara NJOP atau nilai transaksi)
NPOP NPOPTKP
494,000,000
(NPOPTKP hak waris)
(310,000,000)
NPOPKP
184,000,000
BPHTB**
(50% x 5% x Rp 184.000.000)
4,600,000
**menurut PP No. 111 Tahun 2000, BPHTB atas waris hanya dikenakan sebesar 50% dari NPOPKP
PERHITUNGAN BPHTB TANAH SUKABUMI (setelah dijual kepada Warno) NPOP
(yg lebih tinggi antara NJOP atau nilai transaksi)
540,000,000
(NPOPTKP non-hak waris)
(61,000,000)
NPOPTKP NPOPKP BPHTB
479,000,000 (5% x Rp 433.000.000)
23,950,000
3. Identifikasi dokumen-dokumen yang terutang bea materai a. Pembayaran PBB atau BPHTB : Tidak ada dokumen terutang Bea Materai (karena Pajak ! masuk ke kas negara) b. Membangun kamar tambahan IMB
Rp
0 (non-objek bea materai)
c. Penyerahan warisan Akta waris : Sertifikat tanah
Rp 6.000 Rp 6.000
d. Penjualan : Akta jual beli
Rp 6.000
Bukti transfer uang melalui bank
Rp 6.000 (berdasarkan S-965/PJ.32/2004)
Kuitansi
Rp 6.000
TOTAL BEA MATERAI
Rp 30.000
! untuk transaksi yang masuk ke kas negara tidak termasuk objek yang dikenakan bea materai (pasal 4 UU Bea Materai)
SOAL 2 1. Data pembayaran dan pelaporan pajak: SPT Masa Maret-April 2014 Terbengkalai
Bayar
Lapor
1 PPh 21/26
Mar dan April
20,000,000
2-Jun
1-Jul
2 PPh 23/26
Mar dan April
10,000,000
2-Jun
1-Jul
3 PPh 25
Mar dan April
15,000,000
2-Jun
1-Jul
4 PPN
Mar dan April
25,000,000
30-Jun
1-Jul
Penjelasan u/ PPh 25 : a. SPT Tahunan selesai akhir bulan April. b. Sebelum Bulan April, PPh mengikuti PPh 25 Tahun sebelumnya. c. Sementara mulai bulan April sampai seterusnya, mengikuti PPh 25 baru. d. Asumsi perhitungan PPh 25 tahun 2014 telah selesai sebelum membayar PPh 25 Masa April, sehingga besaran PPh 25 April adalah Rp 0 (NIHIL). PPh dan PPN dibayarkan dengan jumlah yang sama setiap bulannya, kecuali dikatakan lain. No.
1
2
3
4
Jenis Pajak PPh 21/26
PPh 23/26
PPh 25
Masa
Besaran
Bayar
Lapo r
Batas Bayar*
Batas Lapor*
Sanksi Denda
Maret
10,000,00 2-Jun 0
1-Jul
10-Apr
20-Apr
100,000
2% x 3 x Rp 10.000.000
600,000
April
10,000,00 2-Jun 0
1-Jul
10-May
20-May
100,000
2% x 2 x Rp 10.000.000
400,000
Maret
5,000,000 2-Jun
1-Jul
10-Apr
20-Apr
100,000
2% x 3 x Rp 5.000.000
300,000
April
5,000,000 2-Jun
1-Jul
10-May
20-May
100,000
2% x 2 x Rp 5.000.000
200,000
Maret
15,000,00 2-Jun 0
1-Jul
15-Apr
20-Apr
100,000
2% x 3 x Rp 15.000.000
900,000
April
0 2-Jun
1-Jul
15-May
20-May
100,000
2% x 2 x Rp 0
-
Sanksi Bunga
Maret
12,500,00 0
30Jun
1-Jul
30-Apr
30-Apr
500,000
2% x 2 x Rp 12.500.000
500,000
April
12,500,00 0
30Jun
1-Jul
31-May
31-May
500,000
2% x 1 x Rp 12.500.000
250,000
PPN
*) data diambil dari www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak
2. Perusahaan melaporkan SPT PPh Badan tahun 2013 pada tanggal 1 Mei 2014 karena tanggal 30 April 2014 merupakan hari libur. a. Tidak ada sanksi berkaitan dengan tanggal pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena tanggal 30 April 2014 adalah hari libur, sehingga perusahaan dapat melaporkan pajak tersebut di 1 hari kerja berikutnya setelah hari libur tersebut. b. Saat perusahaan melaporkan terjadinya lebih bayar atas PPh 25, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh fiskus untuk membuktikan adanya lebih bayar tersebut.
Jika terbukti benar bahwa lebih bayar, maka fiskus akan mengeluarkan SKP LB dan perusahaan bisa mendapatkan restitusi atau pengembalian atas jumlah yang lebih bayar tersebut (dengan tambahan imbalan bunga jika fiskus mengembalikan pajak lebih bayar tersebut diatas 1 bulan setelah SKP LB dikeluarkan). Jika tidak terbukti terjadi lebih bayar, maka fiskus dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk menagih pajak jika malah terjadi kurang atau belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus melunasi pajak yang tertera di SKP beserta dengan sanksi-nya.
SOAL 3 1. Apabila perusahaan ingin melakukan keberatan, surat-surat yang manakah yang dapat diajukan keberatan? Tanggal berapa surat pengajuan harus diajukan? Berapa jumlah pajak yang harus disetorkan sebelum keberatan diajukan? a. Surat-surat yang dapat diajukan keberatan : SKP KB PPN SKP KB PPh 21 SKP LB PPh Badan b. Tanggal pengajuan keberatan : Paling lambat 3 bulan setelah diterima SKP Tanggal penerimaan SKP : 15 Maret 2013 Batas pengajuan keberatan
: 15 Juni 2013
c. Jumlah yang harus disetorkan sebelum keberatan diajukan : Harus menyetorkan sesuai dengan kesepakatan pada pembahasan sebelum mengajukan kebeatan PPN (Kurang Bayar) PPh 21 (Kurang Bayar)
150.000.000 25.000.000
PPh Badan (Lebih Bayar)
0
2. Apabila perusahaan kemudian berubah pikiran dan tidak jadi mengajukan keberatan dan kemudian melakukan pembayaran pajak yang ditagih dengan SKP KB dan STP tersebut pada tanggal 13 Juli 2013, apakah ada konsekuensinya? Jika Perusahaan ingin mencabut pengajuan keberatan, harus menyampaikan permohonan ke DJP sebelum tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan untuk Hadir oleh WP sesuai pasal 11 PMK No.9/PMK.03/2013. Konsekuensinya, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan/pembahasan akhir hasil verifikasi, menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak; dan perusahaan tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas SKP yang sama dikemudian hari. Perusahaan melunasi SKP pada tanggal 13 Juli 2013. Jika tidak mengajukan keberatan, seharusnya pembayaran dilakukan paling lambat 1 bulan setelah diterimanya SKP. Akan tetapi, perusahaan baru melunasi SKP pada tanggal 13 Juli 2013 (3 bulan setelah batas akhir pelunasan pajak dalam SKP). Oleh karena itu, perusahaan terkena sanksi bunga : SKP KB PPN
(2% x 3 x Rp 750.000.000)
Rp 45.000.000
SKP KB PPh 21 (2% x 3 x Rp 250.000.000)
Rp 15.000.000
STP PPN
Rp
(2% x 3 x Rp 15.000.000)
TOTAL SANKSI BUNGA
900.000
Rp 60.900.000
Dan mendapatkan imbalan bunga : SKP LB PPh Badan (2% x 3 x Rp 500.000.000) Rp 30.000.000 ! asumsi DJP mengembalikan jumlah yang lebih bayar tersebut pada tanggal 13 Juli juga.
3. Hitunglah sanksi / imbalan bunga terkait penerbitan Surat Keputusan Keberatan : a. PPh Badan (lebih bayar) ! tidak mendapatkan imbalan bunga, karena keberatan ditolak seluruhnya; sehingga perusahaan hanya mendapat pengembalian atas pokok lebih bayar sebesar Rp 500.000.000. b. PPN (kurang bayar) (550.000.000-150.000.000)] c. PPh 21 (kurang bayar)
! terkena sanksi sebesar Rp 200.000.000 [50% x
! terkena sanksi sebesar Rp 25.000.000 [50%*(75.000.000-25.000.000)]
**Sanksi (dan imbalan bunga) tidak perlu dibayarkan apabila perusahaan mengajukan banding.
4. Apabila perusahaan ingin mengajukan banding, tanggal berapa surat pengajuan harus diajukan? Berapa jumlah pajak yang harus disetorkan sebelum banding diajukan? a. Tanggal pengajuan banding : Paling lambat 3 bulan setelah diterima Surat Keputusan Keberatan Tanggal penerimaan SKK : 20 Desember 2013 Batas pengajuan banding : 20 Maret 2014 b. Jumlah yang harus disetorkan sebelum banding diajukan : Rp 0, karena jumlah pajak yang harus disetorkan hanya saat mengajukan keberatan saja (pasal 25 ayat (3a) UU KUP). Di soal disebutkan bahwa perusahaan membayar Rp 200.000.000 untuk PPN sebelum mengajukan banding. Hal tersebut diperbolehkan, jika memang perusahaan ingin membayar; akan tetapi bukan merupakan keharusan karena tidak diatur dalam UU.
5. Hitunglah sanksi / imbalan bunga terkait penerbitan Surat Keputusan Banding a. PPh Badan (lebih bayar) ! imbalan bunga sebesar Rp 360.000.000 (2% x 18 x Rp 1.000.000.000) karena banding dikabulkan seluruhnya, sehingga diberikan imbalan bunga 2% untuk pajak yang lebih bayar Rp 1.000.000.000 (1.200.000.000-200.000.000), dan pihak DJP terlambat mengembalikan pajak selama 18 bulan terhitung sejak penerbitan SKP LB hingga penerbitan SK Banding (termasuk bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh) ! berdasarkan UU KUP pasal 27A ayat 1 huruf b b. PPN (kurang bayar)
! sanksi sebesar Rp 350.000.000 [100%*(500.000.000-150.000.000)]
Good luck for MID TERM test! ☺
