MODUL PELAKSANAAN APBD
MODUL MODUL PELAKSANAAN APBD KUASA BUD Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 untuk proses pelaksanaan APBD dimulai sejak disusunnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan/ pencairan serta penerimaan dana. Modul ini berfungsi untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan tugas fungsi Kuasa BUD. Baik Kuasa BUD untuk Anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga Kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D. Di Modul ini juga disertakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu bendahara penerimaan maupun pengeluaran untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Sehingga Modul ini juga disebut sebagai modul Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD).
1. Penerbitan SPD Proses selanjutnya dalam pelaksanaan APBD adalah penerbitan SPD. Dasar dari penerbitan SPD adalah DPA yang telah disahkan oleh PPKD atas persetujuan Sekretaris Daerah.
Didalam
Permendagri
No.13
Penerbitan
SPD
termasuk
dalam
bagian
Penatausahaan Pengeluaran. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD (permendagri no.13 pasal 196) Syarat penerbitan SPD dengan menggunakan aplikasi adalah persetujuan terhadap DPASKPD oleh PPKD telah dilakukan, karena nomor SK-DPA akan dijadikan dasar dalam pembuatan SPD di aplikasi. Secara normal (default) pembuatan SPD berdasarkan alokasi kas yang sudah dibuat di DPA artinya bahwa SPD dibuat berdasarkan alokasi kas DPA. Untuk membuat Pengajuan SPD klik menu SPD Pengajuan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut : (contoh untuk membuat SPD Belanja Tidak Langsung)
Gambar 31 Menu SPD
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 1
MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk melakukan pengaturan atas ‘SPD’ unit organisasi bersangkutan, dilakukan dengan memilih submenu ‘pengajuan’ didalam menu ‘SPD’, sehingga akan tampil form berikut :
Gambar 32 Form Isi/Edit SPD
Untuk menambah SPD tekan tombol
yang berada di pojok kiri bawah
formulir, kemudian akan tampil formulir penambahan SPD sebagai berikut :
Gambar 33 Tambahan SPD
Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Nomor SPD diisi dengan sistem penomoran SPD yang berlaku di daerah 2. Tanggal diisi dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kanan field, selanjutnya pilih tanggal dari dalam kalender sistem yang tampil 3. Kterangan diisi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan peruntukan SPD dll 4. Bulan awal dan bulan akhir merupakan informasi atas periodisasi SPD, pengisian dilakukan dengan memilih data yang berada dalam combo 5. Penandatangan telah terisi secara otomatis dengan data PPKD selaku BUD 6. Berikan tanda ceklis pada dalam kotak transfer untuk memasukkan nilai anggaran kas kedalam rincian SPD SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 2
MODUL PELAKSANAAN APBD
7. Klik tombol
untuk menyimpan data
Untuk melihat rincian SPD klik salah satu no SPD yang akan dilihat rinciannya, selanjutnya akan tampil form rincian SPD sebagaimana gambar berikut :
Gambar 34 Rincian SPD Belanja Tidak Langsung
Dengan pengisian rincian menggunakan transfer dari anggaran kas yang telah disusun dalam DPA, maka nilai SPD sudah tidak dapat diedit kembali Untuk melihat rincian belanja langsung klik tab belanja langsung seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 35 Rincian SPD Belanja Langsung
Untuk melihat rincian rekening SPD klik kode kegiatan sehingga akan tampil form rincian rekening kegiatan yang berada dibawah form rincian SPD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 3
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 36 Rincian Rekening Kegiatan SPD Belanja Langsung
Pembuatan Pengesahan SPD dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SPD sebagai berikut :
Gambar 37 Menu SPD Persetujuan
Selanjutnaya akan tampil form pengelolaan pengesahan SPD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 38 Form Pengelolaan SPD Persetujuan
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 4
MODUL PELAKSANAAN APBD Persetujuan SPD dilakukan dengan menambahkan tanggal valid pada SPD. Jika tanggal valid sudah terisi berarti SPD telah disahkan sehingga data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol ‘edit’ pada no SPD yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan yang ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 39 Form SPD Persetujuan
Proses pemberian tanggal valid SPD dilakukan dengan cara yang sama dengan pemberian tanggal valid DPA.
a. Cetak SPD Proses pencetakan dilakukan dengan menggunakan menu cetak SPD seperti yang tampak dalam gambar berikut :
Gambar 40 Menu Laporan DPA-SKPD
Setelah dipilih laporan DPA yang akan dicetak maka akan tampil form pencetakan seperti yang tampak dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 5
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 41 Form Dialog Cetak Laporan DPA-SKPD
Untuk cetak SPD yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), No SPD yang akan dicetak dan bendahara yang berwenang. Penyiapan data pendukung untuk Modul Kas Proses selanjutnya sebelum masuk ke menu modul kas untuk pelaksanaan pencairan dana, maka perlu dipersiapkan data-data pendukung yaitu sebagai berikut : a. Daftar Bank b. Daftar Rekening Kas Daerah c. Daftar rekanan/pihak ketiga Pengaturan data-data tersebut dilakukan dalam mdoul Data Master. Untuk masuk ke Modul Data Master dilakukan dengan meng’klik’ icon Modul Data Master dari Halaman utama seperti gambar berikut :
Gambar 42 Menu Modul Kas
Setelah masuk ke modul Data Master maka sebelum dilakukan pemasukkan data-data transaksi terlebih dahulu dilakukan setup untuk data pendukung. Pengaturan atas rekening neraca kas daerah sangat terkait erat dengan pengaturan nama-nama Bank atas rekening koran tersebut. MENU ‘BANK’ digunakan untuk melakukan pengaturan atas pengisian data-data bank terkait dengan penyimpanan uang daerah beserta nomor-nomor rekeningnya. Pengaturan data-data Bank tempat menyimpan uang daerah dilakukan dengan memilih submenu bank seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 6
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 43 Menu Bank
Setelah pemilihan submenu dilakukan, maka akan tampil formulir daftar bank sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut :
Gambar 44 Formulir Daftar Bank
Untuk menambah Bank klik tombol
dan jika ingin melakukan perubahan
atas data-data bank, dilakukan dengan cara mengklik kode bank yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit bank sebagai berikut:
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 7
MODUL PELAKSANAAN APBD Gambar 45 Form isi/edit Bank
Pengisian dilakukan dengan memasukkan data-data kedalam field yang disediakan. Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol
untuk menyimpan
data. MENU ‘Rekening Kas Daerah’ digunakan untuk melakukan pengaturan atas pengisian data-data rekening kas daerah terkait dengan penyimpanan uang daerah beserta nomornomor rekeningnya. Pengaturan data-data rekening kas daerah tempat menyimpan uang daerah dilakukan dengan memilih menu rekening kas daerah seperti yang diperagakan dalam gambar berikut :
Gambar 46 Menu Rekening Kas Daerah
Selanjutnya akan tampil form rekening kas daerah sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut ini :
Gambar 47 Form Rekening Kas Daerah
Untuk menambah rekening kas daerah dapat dilakukan dengan cara menekan tombol dan jika ingin mengedit rekening kas daerah dilakukan dengan cara
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 8
MODUL PELAKSANAAN APBD mengklik kode rekening kas daerah yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit rekening kas daerah sebagai berikut :
Gambar 48 Form isi/edit Rekening Kas Daerah
Pengisian dilakukan dengan memasukkan data-data kedalam field yang disediakan Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol
untuk menyimpan
data. Untuk pengaturan nama Rekanan/Pihak ketiga dilakukan dengan memilih sub menu rekanan dari menu daftar yang ada di Modul Kas.
Gambar 49 Menu Rekanan
Setelah pemilihan submenu dilakukan,
selanjutnya akan tampil form rekanan
sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut ini :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 9
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 50 Form rekanan
Untuk menambah rekanan klik tombol tambah
dan jika ingin mengedit
rekanan dilakukan dengan cara mengklik kode rekanan yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit rekanan sebagai berikut :
Gambar 51 Form isi/edit rekanan
Pengisian dilakukan dengan memasukkan data-data kedalam field yang disediakan Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol
untuk menyimpan
data.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 10
MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk menggunakan fasilitas pengelolaan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, klik icon modul Pelaksanaan dan Penatausahaan sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 52 Icon Pelaksanaan dan Penatausahaan
Selanjutnya akan tampil menu utama dalam modul sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 53 Menu Utama Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Penatausahaan BUD a.
SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Merupakan dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasaran SPM. SP2D pada penatausahaan BUD ini terdiri dari pengembalian pendapatan, uang persediaan SKPD, belanja tidak langsung gaji, belanja tidak langsung non gaji, belanja langsung dan pembiayaan.
i.
SP2D Pengembalian Pendapatan Cara untuk membuat SP2D pengembalian pendapatan dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD SPP pengajuan pengembalian pendapatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 11
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 172 Menu Penatausahaan BUD SP2D Pengembalian Pendapatan
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 173 Tampilan form SP2D Pengembalian Pendapatan
Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit SP2D pengembalian pendapatan sebagai berikut:
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 12
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 174 Tampilan isi/edit form SP2D Pengembalian Pendapatan
Setelah pengisian selesai dilakukan, klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian SP2D dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no SP2D yang akan dilihat rinciannya.
Gambar 175 Rincian SP2D Pengembalian Pendapatan
Untuk mengedit nilai dari masing-masing rekening dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan setelah selesai klik tombol update untuk menyimpan data.
ii.
SP2D Uang persediaan Cara untuk membuat SP2D dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD SP2D pengajuan uang persediaan SKPD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 13
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 176 Menu Penatausahaan BUD SP2D Uang Persediaan SKPD
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 177 Tampilan form BUD SP2D Uang Persediaan SKPD
Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit SP2D uang persediaan SKPD sebagai berikut:
Gambar 178 Tampilan isi/edit form BUD SP2D Uang Persediaan SKPD
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 14
MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk melihat rincian SP2D dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no SP2D yang ingin dilihat rinciannya.
Gambar 179 Rincian BUD SP2D Uang Persediaan SKPD
iii.
SP2D Belanja Tidak Langsung Non Pegawai, SP2D Belanja Langsung Pegawai, dan SP2D Pembiayaan Pembuatan SP2D Pegawai dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran SP2D pengajuan Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 180 Menu Penatausahaan BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 181 Tampilan form BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 15
MODUL PELAKSANAAN APBD
Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagai berikut:
Gambar 182 Tampilan isi/edit form BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai
Untuk melihat rincian SPP dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no SP2D yang akan dilihat rinciannya.
Gambar 183 Rincian BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai
Untuk mengisi nilai dari rekening dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan setelah selesai klik tombol update untuk menyimpan data. Jika ingin menambah Untuk menambah rincian SP2D dari unit organisasi tersebut dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah
kemudian akan
tampil Form tambah rincian SP2D Belanja Tidak Langsung Pegawai sebagai berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 16
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 184 Form Tambah Rincian BUD SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji
Kemudian setelah terisi, klik tombol
untuk menyimpan data,
pengisian nilai dilakukan dengan cara yang sama dengan pengisian nilai sebelumnya.
iv.
SP2D Belanja Langsung Pembuatan SP2D dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD SP2D pengajuan Belanja Langsung sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 17
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 185 Menu Penatausahaan BUD SP2D Belanja Langsung
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 186 Tampilan form BUD SP2D Belanja Langsung
Untuk menambah SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SP2D dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit SP2D Belanja Langsung sebagai berikut:
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 18
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 187 Tampilan isi/edit form BUD SP2D Balanja Langsung
Untuk melihat Program Kegiatan SP2D dilakukan dengan cara menklik pada salah satu no SP2D yang akan dilihat rinciannya.
Gambar 188 Rincian BUD SP2D Balanja Langsung
Untuk mengisi nilai dari rekening dilakukan dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai yang diinginkan setelah selesai klik tombol update untuk menyimpan data.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 19
MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk membuat persetujuan SP2D dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SP2D sebagai berikut, sebagai contoh adalah belanja langsung :
Gambar 189 Menu SP2D Persetujuan
Proses persetujuan dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SP2D yang akan disahkan. Apabila SP2D sudah disahkan maka data sudah tidak dapat ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara cara ini berlaku untuk semua SP2D. Proses pengesahan dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pengesahan SPP dan SPM
b. Daftar Penguji Pembuatan daftar penguji dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD daftar penguji sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 190 Menu Penatausahaan BUD Daftar Penguji
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 191 Tampilan form Daftar Pen guji
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 20
MODUL PELAKSANAAN APBD Pengisian jenis rekening dilakukan dengan mengklik tombol lookup, kemudian pilih data jenis rekening dalam daftar jenis rekening yang tampil. Untuk menambah daftar penguji dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah
dan jika ingin
mengedit daftar penguji dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit daftar penguji sebagai berikut:
Gambar 192 Tampilan isi/edit form daftar penguji
Setelah pengisian data selesai dilakukan klik tombol simpan untuk menyimpan data.
Gambar 193 Tampilan form Daftar Penguji Isi
Untuk melihat rincian daftar penguji dilakukan dengan cara mengklik pada no daftar penguji yang akan dilihat rinciannya.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 21
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 194 Rincian daftar penguji
Untuk menambah data rincian daftar penguji klik tombol tambah, selanjutnya akan tampil form isian daftar penguji berikut :
Gambar 195 Form Isian Rincian daftar penguji
No SP2D diisi dengan mengklik tombol lookup yang direpresentasikan dalam gambar kaca pembesar, selanjutnya akan tampil tabel lookup daftar SP2D yang akan dimasukkan kedalam daftar penguji.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 22
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 196 Form Lookup Data SP2D
Pilih data SP2D yang akan dimasukkan dengan mengklik tombol ‘select’, selanjutnya SP2D akan masuk kedalam rincian daftar penguji. Isi Keterangan dalam gambar 195 dengan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan daftar penguji kemudian klik tombol
untuk menyimpan data.
Gambar 197 Rincian daftar penguji Isi
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 23
MODUL PELAKSANAAN APBD
c. Transfer Antar Rekening Pembuatan transfer antar rekening dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD transfer antar rekening sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 198 Menu Penatausahaan BUD transfer antar rekening
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 199 Tampilan form transfer antar rekening
Untuk menambah data transfer antar rekening dilakukan dengan cara mengklik tombol , seklanjutnya akan tampil Form penambahan transfer antar rekening sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 200 Tampilan form tambah transfer antar rekening
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 24
MODUL PELAKSANAAN APBD Setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol
untuk menyimpan
data. Untuk dapat melihat rincian transfer antar rekening dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no transfer antar rekening yang akan dilihat rinciannya.
Gambar 201 Rincian transfer antar rekening
d. Validasi Kas Daerah Cara untuk membuat buku kas umum dari aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan BUD sub menu buku kas umum.
Gambar 202 Menu Penatausahaan BUD Buku Kas Umum
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 203 Tampilan form Buku Kas Umum
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 25
MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk mengedit buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form edit buku kas umum sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:
Gambar 204 Tampilan isi/edit form Buku Kas Umum
Untuk melihat rincian buku kas umum dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu no buku kas umum yang akan dilihat rinciannya.
Gambar 205 Rincian Buku Kas Umum
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 26
MODUL PELAKSANAAN APBD
4. Cetak a. Register Menu yang digunakan untuk melaksanakan cetak register dapat dilihat dalam gambar
berikut : Gambar 206 Menu Laporan register
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 207 Form Dialog Cetak Laporan register
Untuk cetak register yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan jenis bukti yang akan dicetak. Ini berlaku untuk semua register.
b. Penerimaan (TBP) Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan TBP dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 27
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 208 Menu Laporan Penerimaan
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 209 Form Dialog Cetak Laporan TBP
Untuk cetak TBP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No TBP yang akan dicetak.
c. Penyetoran (STS) Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan STS dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 28
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 210 Menu Laporan Penyetoran
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 211 Form Dialog Cetak Laporan STS
Untuk cetak STS yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No STS yang akan dicetak.
d. BPK Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan BPK dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 29
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 212 Menu Laporan BPK
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 213 Form Dialog Cetak Laporan BPK
Untuk cetak BPK yang perlu diperhatikan adalah jenis rekening dan No BPk yang akan dicetak.
e. SPP Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SPP dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 30
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 214 Menu Laporan SPP
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 215 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Pengantar
Untuk cetak SPP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No SPP yang akan dicetak.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 31
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 216 Form Dialog Cetak Laporan SPP S urat Ringkasan/Rincian
Untuk cetak SPP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening, No SPP yang akan dicetak dan nama yang bertandatangan.
f. SPM Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SPM dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 217 Menu Laporan SPM
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 32
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 218 Form Dialog Cetak Laporan SPM
Untuk cetak SPM yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No SPM yang akan dicetak.
g. SP2D Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SP2D dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 219 Menu Laporan SP2D
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 33
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 220 Form Dialog Cetak Laporan SP2D
Untuk cetak SP2D yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening, jenis bukti dan No SP2D yang akan dicetak.
Gambar 221 Form Dialog Cetak Laporan SP2D belum cair
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 34
MODUL PELAKSANAAN APBD
h. Daftar Penguji Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan daftar penguji dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 222 Menu Laporan daftar penguji
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 223 Form Dialog Cetak Laporan daftar penguji
Untuk cetak daftar penguji yang perlu diperhatikan adalah jenis rekening dan No daftar penguji yang akan dicetak.
i. Buku Bendahara Setelah melakukan entry data Buku Bendahara maka operator akan melakukan pencetakan data Buku Bendahara yang terdiri dari buku penerimaan dan penyetoran,
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 35
MODUL PELAKSANAAN APBD buku bendahara pengeluaran, buku kas umum BUD, buku kas tunai, buku simpanan bank, buku panjar, buku rincian objek, buku pajak, dan bendahara pengeluaran UP. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan buku bendahara dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 224 Menu Laporan Buku Bendahara
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 225 Form Dialog Cetak Laporan Buku Bendahara
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 36
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 226 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Ringkasan/Rincian
j. SPJ Setelah melakukan entry data SPJ maka operator akan melakukan pencetakan data SPJ yang terdiri dari SPJ administratif dan SPJ fungsional. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan daftar penguji dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 227 Menu Laporan SPJ
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 37
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 228 Form Dialog Cetak Laporan SPJ Administratif
Untuk cetak SPJ Administratif yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), nama bendahara dan periode SPJ yang akan dicetak.
k. Pencairan Setelah melakukan entry data pencairan maka operator akan melakukan pencetakan data pencairan yang terdiri dari kartu kendali kegiatan, kartu kendali BTL, buku kas umum, buku kas umum per rekening, BKU SKPD penerimaan, dan BUKU SKPD pengeluaran. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan pencairan dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 229 Menu Laporan pencairan
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 38
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 230 Form Dialog Cetak Laporan kartu kendali kegiatan
Untuk cetak kartu kendali kegiatan yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi) dan kegiatan yang akan dicetak.
Gambar 231 Form Dialog Cetak Laporan kartu kendali BTL
Untuk cetak kartu kendali BTL yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi).
Gambar 232 Form Dialog Cetak Laporan buku kas umum
Untuk cetak buku kas umum yang perlu diperhatikan adalah tanggal buku kas umum yang akan dicetak.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 39
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 233 Form Dialog Cetak Laporan buku kas umum per rekening
Untuk cetak buku kas umum per rekening yang perlu diperhatikan adalah tanggal buku kas umum yang akan dicetak dan rekeningnya.
Gambar 234 Form Dialog Cetak Laporan BKU SKPD Penerimaan/Pengeluaran
Untuk cetak BKU SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi) dan bendahara dan tanggal BKU SKPD yang akan dicetak.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 40