MODUL PELAKSANAAN APBD
MODUL MODUL PELAKSANAAN APBD BENDAHARA PENERIMAAN Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 untuk proses pelaksanaan APBD dimulai sejak disusunnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan/ pencairan serta penerimaan dana. Modul ini berfungsi untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan tugas fungsi Kuasa BUD. Baik Kuasa BUD untuk Anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga Kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D. Di Modul ini juga disertakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu bendahara penerimaan maupun pengeluaran untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Sehingga Modul ini juga disebut sebagai modul Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD).
1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Untuk menggunakan fasilitas pengelolaan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, klik icon modul Pelaksanaan dan Penatausahaan sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 52 Icon Pelaksanaan dan Penatausahaan
Selanjutnya akan tampil menu utama dalam modul sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 53 Menu Utama Pelaksanaan dan Penatausahaan
a. Penerimaan TBP berfungsi untuk mencatat bukti penerimaan kas yang diterima oleh bendahara. TBP pada penatausahaan penerimaan ini terdiri dari pendapatan dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini berlaku untuk keduanya sebagai contoh berikut ini TBP pendapatan.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 1
MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk membuat TBP dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu Penerimaan sub menu pengajuan sub menu pendapatan seperti yang tampak dalam gambar berikut :
Gambar 54 Menu Penatausahaan Penerimaan Pendapatan
kemudian akan tampil form pengelolaan TBP sebagai berikut : Gambar 55 Tampilan form TBP
Pengisian unit organisasi dan bendahara dilakukan dengan cara pengisian unit organisasi yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Untuk menambah data TBP klik tombol
yang terletak disudut kiri bawah formulir dan jika ingin
mengedit TBP dilakukan dengan cara mengklik tombol Edit pa da data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit TBP sebagai berikut:
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 2
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 56 Tampilan isi/edit form TBP
secara berurut isi bendahara penerimaan, penyetor, Alamat, Nomor TBP, Uraian dan Tanggal TBP, pengisian tanggal TBP dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem, klik tanggal dalam kalender sistem, setelah seluruh data telah terisi klk klik tombol
untuk menyimpan data.
Untuk melihat rincian TBP, klik pada salah satu no TBP yang akan dilihat rinciannya, sehingga tampil formulir sebagaimana gambar berikut :
Gambar 57 Rincian TBP Pendapatan Penerimaan
Untuk mengedit nilai dari masing-masing rekening dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai yang diinginkan. Untuk menambah TBP dari unit organisasi tersebut klik tombol
maka akan tampil Form tambah rincian TBP Pendapatan
Penerimaan sebagai berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 3
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 58 Form Tambah Rincian TBP Pendapatan Penerimaan
Pengisian data dilakukan dengan memberikan tanda ceklis dalam kotak yang tersedia disamping kiri kolom uraian. Kemudian setelah pengisian data selesai dilakukan, klik tombol
untuk menyimpan data.
Gambar 59 Rincian TBP Pendapatan Potongan Penerimaan
Untuk melakukan perubahan nilai dari masing-masing rekening klik tombol edit dan masukkan nilai TPB, kemudian klik tombol ‘update’ untuk menyimpan data, proses edit dilakukan dengan cara yang sama dengan pengisian data. Untuk membuat persetujuan TBP dengan cara memilih menu persetujuan TBP sebagai berikut :
Gambar 60 Menu TBP Persetujuan
Persetujuan TBP adalah dengan menambahkan tanggal valid ke dalam TBP. Jika tanggal valid sudah terisi berarti TBP telah disahkan. Jika TBP sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Pemberian tanggal valid dilakukan
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 4
MODUL PELAKSANAAN APBD dengan cara yang sama dengan proses pengesahan DPA dan SPD. Cara yang sama juga dilakukan untuk TBP pembiayaan.
b. Penyetoran Surat Tanda Setoran (STS) digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan kepada Kas Daerah di Bank. STS pada penatausahaan Penerimaan terdiri dari STS pendapatan dan STS pembiayaan. Penjelasan berikut ini berlaku untuk keduanya, sebagai contoh berikut ini STS pendapatan. Cara untuk membuat STS dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu penyetoran sub menu pengajuan pendapatan sebgaimana diperagakan dalam gambar berikut :
Gambar 61 Menu Penatausahaan Penyetoran Pendapatan
Setelah menu tersebut dipilih kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
Gambar 61 Tampilan form STS
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 5
MODUL PELAKSANAAN APBD
Untuk menambah data-data STS klik tombol
dan jika ingin mengedit
STS dilakukan dengan cara mengklik edit yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit STS sebagaimana yang tampak dalam gambar berikut:
Gambar 62 Tampilan isi/edit Form STS
Pengisian form dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Jenis bukti diisi dengan memilih data jenis bukti yang berada dalam combo box 2. Nomor diisi dengan struktur penomoran STS yang berlaku di daerah 3. Tanggal diisi dengan menekan tombol kalender kemudian memilih tanggal dalam kotak kalender yang tampil 4. Uraian diisi dengan penjelasan STS yang diperlukan 5. Rekening Kas Daerah diisi dengan mengklik tombol lookup kemudian memilih data yang berada dalam tampilan formulir lookup 6. Penandatangan diisi dengan memilih data penandatangan yang berada dalam combo 7. Klik simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian STS klik pada salah satu no STS yang akan dilihat rinciannya, selanjutnya akan tampil form rincian rekening STS seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut :
Gambar 63 Rincian STS Pendapatan Penerimaan
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 6
MODUL PELAKSANAAN APBD Untuk melakukan perubahan nilai dari masing-masing rekening dengan cara meng’klik’ edit dan masukkan nilai yang diinginkan. Untuk menambah STS dari unit organisasi klik tombol
maka akan tampil Form tambah rincian STS Pendapatan sebagai
berikut :
Gambar 64 Form Tambah Rincian Kode Rekening STS Pendapatan
Kemudian setelah terisi, klik tombol
untuk menyimpan data.
Gambar 65 Rincian STS Pendapatan Potongan Penerimaan
Untuk melakukan pengisian atau perubahan atas nilai dari masing-masing rekening dilakukan dengan cara mengklik tombol edit, kemudian masukkan nilai yang rekening, setelah pengisian nilai selesai dilakukan klik tombol update untuk menyimpan data. Pembuatan persetujuan STS dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan STS sebagai yang tampak pada gambar berikut :
Gambar 66 Menu STS Persetujuan
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 7
MODUL PELAKSANAAN APBD Setelah menu tersebut diklik selanjutnya akan tampil form pengelolaan pengesahan STS yang bentuknya sama dengan gambar 61. Proses pengesahan STS dilakukan dengan memberikan tanggal valid atas STS. Jika tanggal valid sudah terisi berarti STS telah disahkan. Dengan demikian maka data sudah dikunci dalam artian tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara yang sama juga dilakukan untuk STS pembiayaan. Pemberian tanggal valid pada STS dilakukan dengan mengklik tombol ‘edit’ pada data yang akan disahkan, kemudian akan tampil form pengesahan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 67 Form STS Persetujuan
Proses pemberian tanggal sah dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pemberian tanggal sah pada TBP.
c. Pengembalian Surat Perintah Membayar pengembalian penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM pada penatausahaan Penerimaan terdiri dari pengembalian pendapatan dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini berlaku untuk keduanya sebagai contoh berikut ini SPM pengembalian pendapatan. Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu Pengembalian Pengajuan seperti dapat dilihat pada gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 8
MODUL PELAKSANAAN APBD Gambar 56 Menu Penatausahaan Pengembalian Pendapatan
kemudian akan tampil form pengelolaan pengajuan SPM sebagai berikut :
Gambar 57 : Tampilan form SPM
Untuk menambah SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol
dan jika
ingin mengedit SPM dilakukan dengan cara mengklik tombol edit pada data yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit STS sebagai berikut :
Gambar 58 : Tampilan isi/edit Form SPM
Setelah pengisian data selesai dilakukan klik tombol simpan untuk menyimpan data. Berikut adalah tampilan form yang telah terisi :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 9
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 59 Tampilan Form SPM Isi
Untuk melihat rincian SPM klik salah satu no SPM yang akan dilihat rinciannya, maka akan tampil form daftar rincian rekening dibawah form SPM.
Gambar 60 Tampilan Form Rincian SPM
Untuk menambah rincian SPM, klik tombol
yang berada pada bagian kiri
bawah form, selanjutnya akan tampil form lookup kode rekening berikut :
Gambar 61 Tampilan Form Lookup Kode Rekening
Berikan tanda ceklis dalam kotak sebagaimana diperagakan dalam gambar 61 untuk memilih kode rekening, setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data sehingga form rincian SPM akan terisi sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 10
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 62 Rincian SPM Pengembalian Pendapatan Penerimaan
Untuk memasukkan nila rekening atau mengedit nilai dari masing-masing rekening dilakukan dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai rekening, setelah selesai klik tombol ‘update’ untuk menyimpan data. Pembuatan persetujuan SPM dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SPM sebagai berikut :
Gambar 63 Menu SPM Persetujuan
Kemudian akan tampil form pengelolaan pengesahan SPM sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 63 Form Pengelolaan Persetujuan SPM
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 11
MODUL PELAKSANAAN APBD Persetujuan SPM dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPM Jika tanggal valid sudah terisi berarti SPM telah disahkan. Jika SPM sudah disahkan maka data sudah dikunci dalam artian tidak dapat ditambah, diedit dan dihapus. Pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol edit pada no SPM yang akan disahkan, kemudian akan tampil form pengesahan sebagai berikut :
Gambar 64 Form Persetujuan SPM
Pemberian pengesahan adalah dengan mengisi field ‘tanggal sah’, klik tombol kalender dan pilih tanggal yang berada dalam kotak kalender yang muncul, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data.
Cara yang sama juga dilakukan untuk SPM
pembiayaan.
d. Buku Penerimaan dan Penyetoran Pembuatan buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu penatausahaan penerimaan sub menu buku penerimaan dan penyetoran.
Gambar 65 Menu Penatausahaan Buku Penerimaan dan Penyetoran
kemudian akan tampil form isian sebagai berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 12
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 66 Tampilan form Buku Penerimaan dan Penyetoran
Untuk menambah data dilakukan dengan cara menekan tombol
dan jika
ingin melakukan pengubahan data buku penerimaan dan penyetoran, dilakukan dengan cara mengklik edit yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit buku penerimaan dan penyetoran sebagai berikut:
Gambar 67 Tampilan isi/edit Form Buku Penerimaan dan Penyetoran
Setelah pengisian data selesai dilakukan klik tombol
untuk menyimpan
data.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 13
MODUL PELAKSANAAN APBD
2. Cetak a. Register Menu yang digunakan untuk melaksanakan cetak register dapat dilihat dalam gambar
berikut : Gambar 206 Menu Laporan register
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 207 Form Dialog Cetak Laporan register
Untuk cetak register yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan jenis bukti yang akan dicetak. Ini berlaku untuk semua register.
b. Penerimaan (TBP) Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan TBP dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 14
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 208 Menu Laporan Penerimaan
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 209 Form Dialog Cetak Laporan TBP
Untuk cetak TBP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No TBP yang akan dicetak.
c. Penyetoran (STS) Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan STS dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 15
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 210 Menu Laporan Penyetoran
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 211 Form Dialog Cetak Laporan STS
Untuk cetak STS yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No STS yang akan dicetak.
d. BPK Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan BPK dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 16
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 212 Menu Laporan BPK
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 213 Form Dialog Cetak Laporan BPK
Untuk cetak BPK yang perlu diperhatikan adalah jenis rekening dan No BPk yang akan dicetak.
e. SPP Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SPP dapat dilihat dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 17
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 214 Menu Laporan SPP
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 215 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Pengantar
Untuk cetak SPP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No SPP yang akan dicetak.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 18
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 216 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Ringkasan/Rincian
Untuk cetak SPP yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening, No SPP yang akan dicetak dan nama yang bertandatangan.
f. SPM Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SPM dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 217 Menu Laporan SPM
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 19
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 218 Form Dialog Cetak Laporan SPM
Untuk cetak SPM yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening dan No SPM yang akan dicetak.
g. SP2D Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan SP2D dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 219 Menu Laporan SP2D
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 20
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 220 Form Dialog Cetak Laporan SP2D
Untuk cetak SP2D yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), jenis rekening, jenis bukti dan No SP2D yang akan dicetak.
Gambar 221 Form Dialog Cetak Laporan SP2D belum cair
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 21
MODUL PELAKSANAAN APBD
h. Daftar Penguji Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan daftar penguji dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 222 Menu Laporan daftar penguji
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 223 Form Dialog Cetak Laporan daftar penguji
Untuk cetak daftar penguji yang perlu diperhatikan adalah jenis rekening dan No daftar penguji yang akan dicetak.
i. Buku Bendahara Setelah melakukan entry data Buku Bendahara maka operator akan melakukan pencetakan data Buku Bendahara yang terdiri dari buku penerimaan dan penyetoran,
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 22
MODUL PELAKSANAAN APBD buku bendahara pengeluaran, buku kas umum BUD, buku kas tunai, buku simpanan bank, buku panjar, buku rincian objek, buku pajak, dan bendahara pengeluaran UP. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan buku bendahara dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 224 Menu Laporan Buku Bendahara
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 225 Form Dialog Cetak Laporan Buku Bendahara
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 23
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 226 Form Dialog Cetak Laporan SPP Surat Ringkasan /Rincian
j. SPJ Setelah melakukan entry data SPJ maka operator akan melakukan pencetakan data SPJ yang terdiri dari SPJ administratif dan SPJ fungsional. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan daftar penguji dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 227 Menu Laporan SPJ
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 24
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 228 Form Dialog Cetak Laporan SPJ Administratif
Untuk cetak SPJ Administratif yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi), nama bendahara dan periode SPJ yang akan dicetak.
k. Pencairan Setelah melakukan entry data pencairan maka operator akan melakukan pencetakan data pencairan yang terdiri dari kartu kendali kegiatan, kartu kendali BTL, buku kas umum, buku kas umum per rekening, BKU SKPD penerimaan, dan BUKU SKPD pengeluaran. Menu yang digunakan untuk melaksanakan pencetakan pencairan dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 229 Menu Laporan pencairan
Setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil form pelaksanaan cetak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 25
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 230 Form Dialog Cetak Laporan kartu kendali kegiatan
Untuk cetak kartu kendali kegiatan yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi) dan kegiatan yang akan dicetak.
Gambar 231 Form Dialog Cetak Laporan kartu kendali BTL
Untuk cetak kartu kendali BTL yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi).
Gambar 232 Form Dialog Cetak Laporan buku kas umum
Untuk cetak buku kas umum yang perlu diperhatikan adalah tanggal buku kas umum yang akan dicetak.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 26
MODUL PELAKSANAAN APBD
Gambar 233 Form Dialog Cetak Laporan buku kas umum per rekening
Untuk cetak buku kas umum per rekening yang perlu diperhatikan adalah tanggal buku kas umum yang akan dicetak dan rekeningnya.
Gambar 234 Form Dialog Cetak Laporan BKU SKPD Penerimaan/Pengeluaran
Untuk cetak BKU SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu diperhatikan adalah isi nama SKPD (unit organisasi) dan bendahara dan tanggal BKU SKPD yang akan dicetak.
SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang
Hal: 27