(MODUL) ingka t Dasar Modul I. Oleh : Drs. A.J. MULJADI, MM. Pengantar Kepariwisataan 1

(MODUL) ingka t Dasar Modul I

Oleh : Drs. A.J. MULJADI, MM

Pengantar Kepariwisataan

1

BAB I PENDAHULUAN A.

TUJUAN INSTRUKSIONAL Setelah membaca buku ini diharapkan mampu menjelaskan tentang :

B.



Pengertian dasar pariwisata.



Hakekat pariwisata.



Filosofi pariwisata nasional.



Sstem kepariwisataan nasional (tataran makro).



Sistem pariwisata nasional (tataran mikro).



Produk pariwisata.



Usaha pariwisata.



Perencanaan pariwisata.



Pemasaran pariwisata.



Pengaruh kepariwisataan terhadap perekonomian.



Organisasi kepariwisataan.



Bentuk pariwisata dan jenis wisata (tour).

MANFAAT Kepariwisataan

merupakan

salah

satu

sub

sektor

andalan

pembangunan nasional Indonesia, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan perolehan devisa, kesempatan usaha dan kesempatan kerja, sehingga dalam pembinaannya perlu dilaksanakan secara lebih optimal. Hal ini disebabkan sub sektor pariwisata relatif masih muda usianya dan masih dalam taraf perkembangan awal, oleh sebab itu belum secara luas dipahami oleh para generasi muda/pelajar/mahasiswa serta masyarakat luas umumnya.


2

Atas dasar itu, maka buku ini diterbitkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus sebagai upaya memasyarakatkan kepariwisataan kepada generasi muda/pelajar/mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas umumnya.


3

BAB II PENGERTIAN DASAR PARIWISATA A.

PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN Istilah pariwisata (Tourism) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke 18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (tour) yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata

yang

mampu

menciptakan

pengalaman

perjalanan

bagi

wisatawan. McIntosh (1995:10), menyatakan bahwa pariwisata adalah “...a composite of activies, services and industries that delivers a travel experience:

transportation,

accommodation,

eating

and

drinking

establishment, shops, entertainment, activity, and other hospitality service available for individuals or group that are away from home“.

Unsur

pembentuk pengalaman wisatawan yang utama adalah adanya daya tarik dari suatu tempat atau lokasi (Gartner:1996). Dengan

meningkatnya

peradaban

manusia,

dorongan

untuk

melakukan perjalanan semakin kuat, kebutuhan yang harus dipenuhi semakin kompleks, dimana pada saat ini melakukan perjalanan wisata merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama bagi penduduk dari negara-negara yang telah maju. Manfaat dan peranan pariwisata bagi suatu wilayah, negara dan dunia telah banyak diakui, sehingga pariwisata telah menjadi salah satu bidang


4

yang cukup penting disamping bidang-bidang lainnya, seperti bidang pertanian, pertambangan, industri, politik dan sosial budaya dan lain-lain.

1.

Perkembangan Pariwisata Internasional Kegiatan pariwisata di tataran dunia selama dekade terakhir mengalami peningkatan, meskipun perkembangan ekonomi dunia terus menghadapi ketidakpastian. Berdasarkan laporan World Tourism Organization (WTO = Organisasi Kepariwisataan Dunia), pada tahun 1970 jumlah wisatawan dunia tercatat sebanyak 172 juta, sepuluh tahun kemudian yakni tahun 1980 meningkat menjadi 285 juta orang, sementara di tahun 1990 telah mencapai 443 juta orang.

WTO juga

menyebutkan telah terjadi lonjakan jumlah wisatawan dunia yang tinggi memasuki milenium baru, tercatat 699 juta penduduk dunia melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia pada tahun 2000, dan pada tahun 2004 melonjak menjadi 763 juta orang. Sedangkan pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak 1.018 juta orang dengan pengeluaran sebesar US $1.5 trilyun dan pada tahun 2020 sebanyak 1,6 milyar orang dengan pengeluaran sebesar US $ 2 trilyun. Demikian pula dalam penerimaan devisa, WTO menyampaikan bahwa pada tahun 1970 baru tercatat US$ 18 milyar, pada tahun 1980 melonjak hampir 6 kali lipat menjadi US$ 102 miliar, sementara pada tahun 2000 telah mencapai US$ 476 milyar, dan pada tahun 2004 menjadi US$ 623 milyar. Peningkatan jumlah penerimaaan devisa ini memperlihatkan arti penting kepariwisataan sebagai salah satu sektor perekonomian dunia yang sangat berpengaruh. Data dan informasi menyangkut jumlah perjalanan wisata dan penerimaan devisa ini sangat berarti bagi perkembangan kepariwisataan dunia. Metode penghitungan jumlah wisatawan dan penerimaan devisa direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (The United Nation


5

Statistical Commission) pada bulan Maret 1993 sebagai hasil dari konferensi internasional tentang statistik perjalanan dan pariwisata yang diadakan di Ottawa atas kerjasama WTO dan pemerintah Kanada pada bulan Juni 1991. Metode

penghitungan

yang

direkomendasikan

PBB

itu

menunjukkan pengakuan pariwisata secara statistik dan persamaan pada level internasional. Walaupun jumlah perjalanan wisata internasional di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2004 baru mewakili 20% perjalanan dunia atau setara

dengan

152,5

juta

perjalanan

wisata,

namun

demikian

pertumbuhan perjalanan wisata di kawasan ini merupakan yang tertinggi di dunia (27,9%) dibandingkan kawasan lainnya. Asia Pasifik sampai saat ini merupakan kawasan pariwisata dunia yang paling dinamis. Pada tahun 1990 jumlah perjalanan wisata di kawasan ini baru mencapai 57,7 juta perjalanan namun dalam waktu lima belas tahun berlipat tiga menjadi lebih dari 150 juta perjalanan, walaupun sempat mengalami penurunan jumlah kunjungan yang signifikan di tahun 2003 (-9,0%). Pendapatan pariwisata di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2004 mencapai US$ 124,97 milyar, meningkat 31,8% dibanding tahun 2003. Pada kawasan Asia Pasifik terdapat 4 (empat) sub kawasan pariwisata yaitu Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, Oseania dan Asia Selatan. Pada tahun 2004 keseluruhan kawasan ini rata-rata mengalami pertumbuhan di atas 12%. Hanya saja kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu lebih dari 30% diikuti Asia Timur Jauh (29,6%), Asia Selatan (16,7%) dan Oseania (12,5%). Pariwisata mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di masa yang akan datang dan mengalami perubahan yang sangat besar dan alami yang merupakan syarat yang sangat penting untuk berkembang dengan hebat dari sudut pandang statistik pariwisata. Hal Pengantar Kepariwisataan

6

ini tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata tiap negara, yang mempunyai persyaratan khusus berdasarkan data yang diinginkan, akan tetapi juga memberi kesamaan persepsi bagi kelompok pemerhati lainnya seperti industri pariwisata, asosiasi industri kepariwisataan, masyarakat lokal dan akademisi. 2.

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Sejak Repelita I dimulai sampai tahun ke empat Repelita IV, arus wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat, kecuali pada tahun 1982 yang mengalami penurunan sebesar 1,4%. Pada Repelita I (1969-1973) tercatat rata-rata pertumbuhan sebesar 39,6% dari 86.000 menjadi 270.000 wisatawan. Pada empat tahun pertama Pelita IV (19841987) tingkat rata-rata pertumbuhan mencapai 14,4% dari 700.910 menjadi 1.060.347 wisatawan.

Pada tahun 1990 jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia telah mencapai jumlah 2.177.566 orang sedangkan pada tahun 1995 tercatat 4.324.229 orang wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia.

Di tahun 2000 jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia telah mengalami pertumbuhan kembali menjadi

5.064.217

orang

dan

setelah

mengalami

penurunan

pertumbuhan seiring dengan krisis multidimensi yang dialami Indonesia pada akhir dekade 1990, maka pada tahun 2002 telah mengalami penurunan menjadi 5.033.400 orang, namun pada tahun 2001 mengalami kenaikan dibanding tahun 2000, yaitu sebanyak 5.153.620 orang. Pada tahun 2003 menurun menjadi 4.467.021 orang. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 5,002 juta orang jumlahnya menurun dibanding tahun 2004 sebanyak 5,321 juta orang (lihat Tabel 1).


7

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Tahun 2002-2005 BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

2002 372.678 392.683 449.151 409.802 444.173 454.029 486.749 503.447 461.135 382.004 318.442 359.107 5.033.400

2003 340.972 355.345 353.877 249.491 268.959 371.642 431.512 441.144 411.791 424.965 372.261 445.062 4.467.021

2004 426.465 379.614 410.128 383.693 434.792 477.017 488.096 519.615 466.500 449.865 392.821 492.559 5.321.165

2005 405.609 372.343 409.122 379.272 410.133 410.133 471.412 462.291 453.876 332.468 387.651 465.178 5.006.797

Sumber : Pusdatin Dep. Budpar, 2006.

Berdasarkan devisa yang diterima Indonesia dari kedatangan wisatawan mancanegara ini tercatat perkembangan yang signifikan. Pada tahun 1990 devisa yang berhasil diperoleh Indonesia dari kegiatan pariwisata mencapai US$ 2,105 Milyar dan tetap meningkat menjadi US$ 5,228 Milyar pada tahun 1995.

Pada tahun 2000 angka

penerimaan devisa dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mengalami peningkatan yang cukup berarti di tengah gejolak krisis menjadi US$ 5,749 Milyar, sedangkan penerimaan devisa tahun 2001 sebesar US $ 5,396 milyar dan tahun 2002 sebesar US $ 4,243 milyar, serta tahun 2003 sebesar US$ 4,037 milyar. Pada tahun 2005 sebesar US$ 4,526 milyar menurun dibanding tahun 2004 sebanyak US$ 4,798 milyar (lihat Tabel 2)


8

Tabel 2 Penerimaan Devisa Dari Kunjungan Wisman Tahun 2004 vs 2005 BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

2004 (Juta USD) 323,13 289,95 319,45 290,47 332,79 367,76 383,00 405,57 363,77 346,52 354,19 444,12 4.797,88

2005 (Juta USD) 314,36 278,62 311,94 300,88 310,09 332,05 364,52 353,60 349,23 241,49 350,44 420,52 4.526,14

Perubahan (%) -2,71 -3,91 -2,35 3,58 -6,82 -9,71 -4,83 -12,81 -4,00 -30,31 -1,00 -24,00 -5,66

Sumber: Pusdatin Dep. Budpar, 2006

3.

Perkembangan Pariwisata Nusantara Di samping pertumbuhan kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia, hal lain yang juga perlu dicermati adalah perkembangan kepariwisataan domestik di Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah pariwisata nusantara. Pariwisata Nusantara memberikan pula andil penting dalam perkembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dengan pemerataan pendapatan antara wilayah urban (daerah perkotaan) yang memiliki tingkat pendapatan rata-rata penduduk yang lebih tinggi ke daerah pedesaan

lainnya

yang

lebih

rendah

tingkat

kesejahteraan

masyarakatnya. Pada tahun 1997 tercatat 98,1 juta warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri dengan menghabiskan pengeluaran wisata mereka sejumlah Rp 73,411 Trilyun.

Kondisi

tersebut meningkat secara drastis sehingga pada tahun 2000 telah Pengantar Kepariwisataan

9

mencapai angka 109,4 juta orang wisatawan nusantara dengan pengeluaran sebesar Rp 77,630 Trilyun. Namun pada tahun 2002-2005 terdapat jumlah wisatawan nusantara yang melakukan perjalanan dan pengeluarannya sebagai berikut (lihat Tabel 3) : Tabel 3 Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara Tahun 2002-2005 TAHUN 2002 2003 2004 2005

JUMLAH WISNUS 105,4 juta 106,9 juta 108,3 juta 109,9 juta

JUMLAH PERJALANAN 198,5 juta 201,3 juta 204,1 juta 206,8 juta

PENGELUARAN Rp 68,8 Triliun Rp 70,9 Triliun Rp 77,8 Triliun Rp 86,6 Triliun

Sumber: Pusdatin Dep. Budpar, 2006

B.

PENGERTIAN PARIWISATA Terdapat beberapa peristilahan atau kata-kata yang perlu dipahami secara baik, dan penjelasannya lebih lanjut secara rinci. Arti dari istilah pariwisata belum banyak diungkapkan oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia, yang jelas kata pariwisata, berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkalikali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam bahasa Inggris. Selain definisi menurut McIntosh seperti yang telah dikemukakan di awal bab ini, Norval menyatakan bahwa pariwisata atau tourism adalah “the sum total of operations, mainly of an economic nature, wich directly relate to the entry, stay and movement of foreigners inside and outside a certain country, city or region". Pariwisata adalah keseluruhan


kegiatan yang

10

berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu. Selain itu

Hunziker dan Kraft (1942) mendefinisikan pariwisata

sebagai “the totality of relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers, provided the stay does not empty the establishment permanent residence and is not connected with a remunerated activity” atau pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dimana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Menurut Instruksi Presiden No. 19 tahun 1969 kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, “pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini”. Di lain sisi, WTO mendefinisikan pariwisata sebagai “the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one concecutive year for leisure, business and other purposes” atau berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain.


11

C.

PENGERTIAN WISATAWAN Usaha pertama kali untuk memberikan batasan tentang fenomena pariwisata (tourism) di Forum Internasional, dilakukan tahun 1937 oleh Komisi Ekonomi Liga Bangsa-Bangsa (Economic Commission of the League of Nations). Formulasi batasan

pengertian wisatawan yang diterima secara

internasional pada saat itu adalah tourist is any person travelling for a period of 24 hours or more in a country other than that in wich be usually resides. Batasan umum ini kemudian dianggap kurang cukup tepat, sehingga komisi menganggap perlu menyempurnakannya dengan mengkatagorikan orangorang yang seharusnya dianggap wisatawan. Untuk selanjutnya Komisi Liga Bangsa-Bangsa menyempurnakan pengertian tersebut dengan pengelompokan orang-orang yang dapat disebut wisatawan dan bukan wisatawan. Komisi merumuskan bahwa yang bisa dianggap wisatawan adalah : 

Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan dan lain-lain.



Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuanpertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olah raga dan lain-lain).



Mereka yang mengadakan perjalan dengan tujuan usaha.



Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada di suatu negara kurang dari 24 jam.

Sedangkan yang tidak bisa dikategorikan sebagai wisatawan adalah : 

Mereka yang datang baik dengan maupun tanpa kontrak kerja, dengan tujuan mencari pekerjaan atau mengadakan kegiatan usaha di suatu negara.


12



Mereka yang datang untuk mengusahakan tempat tinggal tetap di suatu negara.



Penduduk di suatu tapal batas negara dan mereka bekerja di negara yang berdekatan.



Wisatawan-wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal, walaupun perjalanan tersebut berlangsung lebih dari 24 jam. Pada perkembangan selanjutnya, dua lembaga internasional yaitu Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Komisi Fasilitas Internasional Civil Aviation Organization (ICAO), tidak dapat menerima batasan pengertian dari Liga Bangsa-Bangsa tersebut dan menyiapkan batasan arti sendiri, batasan baru tersebut bukan lagi menggunakan istilah tourist tetapi foreign visitor. Intisari perbedaan tersebut antara keduanya ialah bahwa dua komisi tersebut menentukan batasan waktu tinggal maksimum di negara yang dikunjungi, masing-masing 6 bulan dan 3 bulan, serta menyampingkan kriteria tinggal minimum 24 jam lebih lanjut batasan komisi statistik PBB memasukkan pula dalam kategori visitor tersebut, mereka yang jalan terus tanpa singgah untuk menginap (in transit), suatu hal yang tidak dimasukkan dalam batasan-batasan lainnya. Batasan pengertian tourist yang diambil dalam konvensi PBB tahun 1954 dan diratifikasi oleh lebih dari 70 negara ialah “setiap orang yang datang ke suatu negara karena alasan lain untuk tujuan berimigrasi dan yang tinggal paling sedikit 24 jam, serta paling lama 6 bulan dalam tahun yang sama”. Batasan IUOTO yang memakai istilah umum visitor adalah dimaksudkan untuk “any person traveling to a country other than that in which he has his usual place of residence, for any reason other than the exercise of a renumerated activity”. (Setiap orang yang mengadakan perjalanan ke suatu negara lain di luar tempat tinggal biasanya, dengan alasan apapun, selain melakukan kegiatan yang mendapatkan upah).


13

Definisi pengunjung (visitor) menurut the International Union of Office Travel Organization (IUOTO) dan World Tourism Organization (WTO) adalah : “any person who travels to a country other than that in which she/he has his/her usual residence but outside his/her usual environment for a period not exceeding 12 months and whose main purpose of visit is other than the exercise of an activity remunerated from within the country visited” atau bisa diartikan sebagai seseorang yang melakukan perjalanan ke negara lain selain negaranya di luar tempat kediamannya dengan tujuan utama kunjungan selain alasan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Termasuk dalam definisi ini penumpang kapal pesiar yang kembali ke kapal pesiarnya untuk menginap walaupun kapal tersebut berlabuh di pelabuhan untuk jangka waktu beberapa hari. The International Union of Office Travel Organization (IUOTO) dan World Tourism Organization (WTO) turut pula mendefinisikan pelacong sebagai “temporary visitors staying only one day in the country visited without staying over night (include cruise passanger)”. Definisi tersebut mengandung arti pelancong adalah pengunjung sementara, tinggal satu hari di negara atau tempat yang dikunjungi tanpa menginap, termasuk di dalamnya penumpang kapal pesiar. Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.


14

D.

PENGERTIAN PRASARANA DAN SARANA KEPARIWISATAAN 1.

Prasarana Kepariwisataan Prasarana

kepariwisataan

adalah

semua

fasilitas

yang

memungkinkan agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam, antara lain : ■ Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan kereta api, pelabuhan udara (airport), pelabuhan laut (sea-port), terminal dan stasion. ■ Instalasi pembangkit, tenaga listrik dan instalasi penjernihan air bersih. ■ Instalasi penyulingan bahan bakar minyak, dan lain-lain. ■ Sistem

pengairan

atau

irigasi

untuk

kepentingan

pertanian,

peternakan dan perkebunan. ■ Sistem perbankan dan moneter. ■ Sistem telekomunikasi, seperti tilpon, pos dan telegraf, telex, dan lain-lain. ■ Pelayanan kesehatan, keamanan dan pendidikan.

2.

Sarana Kepariwisataan Adapun yang dimaksudkan dengan sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan

yang

memberikan

pelayanan

kepada

wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Jenis-jenis sarana pokok kepariwisataan, antara lain : ■ Travel Agent atau Tour Operator atau Biro Perjalanan Wisata. ■ Perusahaan-perusahaan angkutan wisata. ■ Hotel dan jenis akomodasi lainnya. Pengantar Kepariwisataan

15

■ Bar dan restoran, serta rumah makan lainnya. ■ Obyek dan daya tarik wisata dan hiburan. ■ Toko cinderamata atau art shops. Pada dasarnya perusahaan tersebut merupakan fasilitas minimal yang harus ada pada suatu daerah tujuan wisata, jika salah satunya tidak ada, maka dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bagi

wisatawan

kepariwisataan

diatas

sebenarnya belum

dengan

sepenuhnya

tersedianya dianggap

sarana

mencukupi

kebutuhannya, sehingga perlu adanya sarana lain sebagai pendukung antara lain : bank/ATM, money changer, kantor pos, kantor telepon, supermarket, fasilitas umum, dan lain-lain.


16

BAB III HAKEKAT PARIWISATA A.

PARIWISATA BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA Kegiatan pariwisata yang pada hakekatnya merupakan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan dan eksistensi manusia itu sendiri. Hak yang sangat mendasar adalah kebebasan untuk bergerak dan untuk memperoleh istirahat, mengisi waktu senggang dengan berlibur, kegiatan ini disebut pariwisata. Jadi tidak salah apabila dikatakan bahwa pariwisata merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Di Dalam the Universal Declaration of Human Rights tercantum pernyataan sebagai berikut : 1.

Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dan tinggal di dalam batas wilayah setiap negara atau everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state (Pasal 13 ayat 1).

2.

Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpesiar, termasuk di dalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu liburan dengan tetap digaji (everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay) (Pasal 24). Kedua pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa secara jelas dapat

diketahui adanya hak yang sangat mendasar atas kebebasan untuk bergerak, beristirahat dan berlibur. Sedangkan pariwisata merupakan alat pelaksana HAM seperti yang dikemukakan dalam pasal 2 the Universal Declaration of


17

Human Right sebagai berikut : “Everyone is entitled to all the right and freedoms set forth in this declaration, with one destination of any kinds, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Jelaslah bahwa pariwisata mampu menempatkan diri menjadi penghubung antara wisatawan dan tempat-tempat yang dikunjunginya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaran, kebangsaan, tempat kelahiran dan status lainnya. Prinsip ini secara tegas telah dicantumkan dalam preambul Global Code of Ethics for Tourism yang telah ditetapkan oleh World Tourism Organization (WTO). Tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia tidak bertentangan, bahkan mendukung HAM dimana pariwisata ingin mewujudkan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berdaya saing tinggi. Guna mendapat kenyamanan yang hakiki, perlu adanya aturan main yang jelas, sehingga tidak akan menyalahi hak-hak azasi manusia baik bagi pendatang maupun yang didatangi artinya bahwa peraturan yang datang dari pemerintah maupun lembaga adat di desadesa, yang selama ini hanya mengatur masalah adat saja, maka saat ini pula banyak mengatur bagi pendatang (misal : desa adat di Bali). Pembangunan kepariwisataan terwujud dalam gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan alam secara fisik atau sosial. Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang HAM didasarkan pada pemikiran bahwa manusia merupakan mahluk sosial, maka HAM bukanlah tanpa batas. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak azasi orang lain, hal ini sejalan dengan pandangan di atas, dan pengaturan mengenai HAM pada dasarnya juga tercantum dalam Pengantar Kepariwisataan

18

berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan . Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999, khususnya bab IV pasal 69 ayat 1 dan 2 mencantumkan dasar manusia sebagai berikut : Ayat 1

: Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat 2

: Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak azasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi dan menegakkan serta memajukannya. Hal-hal yang diperkirakan berpengaruh langsung dan tidak langsung

terhadap kesinambungan pembangunan kepariwisataan Indonesia pada skala internasional antara lain meliputi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah menjadi isu sentral secara global dan telah mengkristal dalam seluruh aspek kehidupan manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tingkat apresiasi dan jaminan suatu bangsa dan negara terhadap HAM secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi persahabatan dan kerjasama antar bangsa. Aspek HAM sebagai kekuatan eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengancam kesinambungan pembangunan, agar diupayakan untuk dijadikan sebagai pendorong dengan menempatkan pada skala prioritas dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan kepariwisataan

di

Indonesia,

kepedulian

dan

jaminan

HAM

mutlak

diutamakan.


19

B.

KEUNIKAN DAN KEKHASAN (LINGKUNGAN ALAM DAN SOSIAL BUDAYA) Pada hakekatnya pariwisata sangat mengandalkan adanya keunikan, kekhasan dan keaslian alam dan budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Hakekat ini merupakan kerangka dasar konsepsi kepariwisataan yang kemudian berkembang menjadi sukma pariwisata nasional. Konsepsi tersebut dibangun dari konsep kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan adanya keseimbangan. Keseimbangan yang harmonis antara lain adanya hubungan yaitu : 1.

Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, artinya agama harus selalu ditempatkan sebagai acuan nilai-nilai fundamental yang tertinggi.

2.

Manusia dengan manusia artinya perlu adanya keseimbangan hubungan antar individu dengan individu dan masyarakat dimana kita hidup, demikian pula dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.

3.

Manusia

dengan

alam

sekitarnya,

artinya

mutlak

pula

adanya

keseimbangan antara pemanfaatan alam dan pelestarian alam demi timbulnya pembangunan yang berkelanjutan. (lihat Gambar 1)


20

Gambar 1 LANDASAN FILOSOFIS PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA

Semua agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang berkesinambungan, misalnya: agama Islam dengan prinsip Hablumminallah dan Hablumminannas, agama Nasrani mengajarkan hukum kasih, agama Budha mengajarkan Mangalasutta, agama Hindu Dharma dengan Tri Hita Karana dan Khonghucu mengajarkan Tian Di Ren (Tuhan, Manusia dan Alam). Demikian pula dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia seperti upacara Boras Sipir Ni Tondi di Tapanuli yang dimaksudkan untuk memperteguh jiwa dengan menggambarkan rasa syukur manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya ada tuntutan untuk mampu mengendalikan diri dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yang mengutamakan manusia sebagai subyek sentral. Kepariwisataan Indonesia berorientasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kekuatan inti


21

pariwisata

Indonesia

adalah

berada

ditangan

rakyat

atau

disebut

pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (Community Based Tourism Development). Berangkat dari konsep tersebut di atas, maka kepariwisataan Indonesia memiliki misi yaitu : 1.

Pemberdayaan

dan

peningkatan

peranserta

masyarakat

dalam

pengembangan kepariwisataan. 2.

Pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan guna kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan dan kesatuan serta persahabatan antar bangsa.

3.

Pengembangan produk kepariwisataan yang berwawasan lingkungan bertumpu pada budaya daerah, pesona alam, pelayanan prima dan berdaya saing global.

4.

Pengembangan SDM kepariwisataan yang sehat, berakhlak mulia dan profesional yang mampu berkiprah di arena internasional. Dengan demikian pariwisata Indonesia dapat diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sehingga dapat menggerakan perekonomian nasional, menghasilkan devisa, negara menciptakan kesempatan kerja, menciptakan kesempatan usaha, melestarikan nilai-nilai budaya dan sebagainya. C.

KEPARIWISATAAN DAN PELESTARIANNYA Kepariwisataan yang hakekatnya adalah bertumpu pada keunikan dan kekhasan serta kelokalan, sehingga menempatkan keanekaragaman sebagai suatu hal yang prinsip dan hakiki, maka pengembangan kepariwisataan pada dasarnya untuk kelestarian dan memperkukuh jati diri

Pembangunan

kepariwisataan Indonesia harus tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa, terlindunginya kepemilikan aset masyarakat setempat,


22

tertangkalnya dampak negatif serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Guna mewujudkan tekad agar sektor pariwisata menjadi salah satu aset bangsa perlu dimantapkan keragamaan perangkat lunak dan perangkat keras sehingga memberikan sinergi dukungan yang lebih handal, dan yang paling penting bahwa kepariwisataan merupakan wahana pendamaian dan keadilan sosial serta kesejahteraan secara merata. Kegiatan kepariwisataan Indonesia mempunyai akar yang sangat kuat dalam masyarakat yang bersumber pada nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Masyarakat adalah pelaku aktif dalam kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sendiri dan kepariwisataan merupakan aktualisasi dari sistem ekonomi kerakyatan dimana

pariwisata

merupakan

kegiatan

seluruh

lapisan

masyarakat

Indonesia. Adalah benar bila dikatakan bahwa produsen pariwisata adalah seluruh lapisan masyarakat. Pendapat ini diperkuat dengan bukti nyata yaitu tumbuh dan berkembangnya desa wisata, suatu produk pariwisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat

terutama

berkaitan

dengan

nilai-nilai

kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain. Dengan

kebersamaan,

demikian,

maka

kelestarian alam dan sosial budaya masyarakat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata.


23

BAB IV FILOSOFI PARIWISATA NASIONAL A.

AWAL PERKEMBANGAN PARIWISATA Jika kita perhatikan motivasi perjalanan sejak jaman kuno, banyak pedagang-pedagang Yunani, Arab, India dan Eropa Barat melakukan perjalanan,

disamping

bertujuan

mencari

peluang

bisnis,

memenuhi

keinginan tahu atau menyebarkan agama, dengan tujuan untuk mempelajari budaya bangsa-bangsa yang dikunjungi. Cukup banyak bukti prasasti yang menunjukkan bahwa mereka selama kunjungannya mengajar budayanya sendiri dan sekaligus pula mempelajari budaya seperti yang dapat ditemui di situs-situs bekas kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kutai, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram dan lain-lain. Dorongan keagamaan membuat seseorang sering melakukan ziarah jauh ke tempat-tempat ibadah yang dihormati, sebagai contoh : 

Seorang bernama Ibnu Batuta melakukan perjalanan dari Afrika ke Mekah dan Madinah selama 7 tahun dengan jarak tempuh 79.000 mil dan menyebut dirinya “The First Traveller of Islam”.



Kaum Budhis Cina berkunjung ke India dengan menyeberangi ribuan kilometer padang pasir.



Kaum Yunani dan Roma yang pergi ke Delphi untuk mendengarkan ramalan masa depan dari filsuf Oracle. Selain dorongan keagamaan, dorongan untuk memperlebar hubungan

ekonomi dan kemajuan suatu bangsa juga telah mendorong orang melakukan perjalanan jauh dari tempat kediamannya di masa lalu seperti :


24



Tahun 1854 Commodor Perry dari Amerika Serikat membuka isolasi budaya Kaisar Meiji di Jepang. Setelah itu budaya Jepang terbuka untuk dunia luas dan menerima modernisasi barat.



Tahun 1596 Cornelis de Houtman mulai membuka isolasi budaya nusantara, setelah mendarat di pelabuhan Banten dan sejak itu menyusul bangsa Belanda dan mengubah isolasi budaya bangsa nusantara. Perjalanan-perjalanan tersebut membuka lembaran dunia baru dengan

adanya

penemuan-penemuan

dunia

baru

yang

berakibat

terjadinya

pertemuan budaya berbagai bangsa dan terjadi pula pergeseran nilai-nilai hidup di dalam masyarakat dan menyadari hal ini mulailah diupayakan langkah-langkah pengamanan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang terancam

kelangsungannya

dan

terus

menggali

upaya-upaya

untuk

mengembangkannya sesuai peruntukkan ilmu dan teknologi. Nilai-nilai budaya yang tadinya ditulis di atas daun lontar dan batu prasasti, lambat laun mulai ditulis kembali di dalam buku dan huruf-huruf pun mulai dipergunakan aksara Latin atau Arab. Dengan penulisan ini khasanah budaya dalam bentuk buku dengan huruf Latin atau Arab atau bahasa yang umum menjadi lebih kaya dan telah banyak budaya asli yang dilestarikan dan terus dikembangkan selaras dengan tuntutan zaman perkembangannya. B.

PRINSIP HIDUP BERKESEIMBANGAN Pengembangan pariwisata dalam negeri telah diarahkan untuk memupuk cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai

luhur

berbangsa,

meningkatkan

kualitas

budaya

bangsa,

memperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari dengan terus meningkatkan wisata remaja-remaja pemuda. Peningkatan kesadaran dan pariwisata masyarakat melalui usaha penyuluhan dan Pengantar Kepariwisataan

25

pembinaan

kelompok-kelompok

seni

budaya,

industri

kerajinan,

memperkenalkan dan mengembangkan budaya bangsa, terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan

Undang-undang

No.

9

tahun

1990

tentang

Kepariwisataan, kebijaksanaan yang digariskan bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia model ini harus di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk berbagai tujuan nasional termasuk untuk masyarakat dan

persahabatan

antar bangsa. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri. Nilai-nilai budaya bangsa yang menuju kearah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. Karena itu untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.

2.

Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3.

Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

4.

Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri. Asas

perikehidupan

dalam

keseimbangan

adalah

bahwa

penyelenggaraan kepariwisataan, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar Pengantar Kepariwisataan

26

manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Asas kepercayaan terhadap diri sendiri adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek material dan spiritual. C.

KEPARIWISATAAN BERDASARKAN FALSAFAH HIDUP SEHARI-HARI Landasan

pertama

dalam

penyelenggaraan

kepariwisataan

di

Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang juga sekaligus falsafah negara dan dasar negara menjadi pedoman dalam pengembangan kepariwisataan. Pengembangannya harus berpedoman dan tidak bertentangan dengan Pancasila.

Butir-butir

dalam

Pancasila

harus

menjadi

tujuan

dari

pengembangan kepariwisataan nasional. Pancasila dijadikan penyaring atau filter dari pembangunan kepariwisataan, oleh karena merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan kepercayaan pada diri sendiri. Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk dapat memberi manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Dengan asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berarti bahwa kepariwisataan harus merupakan usaha bersama dan gotong royong dan bukan merupakan seseorang atau satu golongan kalau ada persoalan harus diselesaikan secara musyawarah berdasarkan kekeluargaan. Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan agar tercipta suasana yang adil dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia serta suasana yang


27

penuh dengan peri kehidupan yang seimbang menuju kemakmuran yang adil sejahtera. Penyelenggaraan kepariwisataan tidak semata-mata memberi manfaat dalam bidang ekonomi saja tetapi, juga dapat meningkatkan kehidupan sosial. Pasal 3 Undang-undang tentang Kepariwisataan menyebutkan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah : 1.

Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu dan daya tarik wisata.

2.

Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.

3.

Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

4.

Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

D.

MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL KEPARIWISATAAN Dalam kepariwisataan terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan kepariwisataan dalam aspek sosial dimana menyangkut hubungan antar manusia, yaitu wisatawan dengan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata, di samping itu kegiatan kepariwisataan tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak terhadap lingkungan fisik di daerah tujuan tersebut. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa aktivitas perjalanan manusia di latar belakangi oleh adanya keinginan dan kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam kaitannya dengan perjalanan wisata,

faktor

motivasi

merupakan

hal yang

berpengaruh

terhadap

terselenggaranya perjalanan tersebut. Motivasi perjalanan sebenarnya timbul akibat

adanya

realisasi

manusia

untuk

memenuhi

kebutuhan

dan

keinginannya. (lihat Gambar 2)


28

Gambar 2 HUBUNGAN ANTARA KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MANUSIA DENGAN MOTIVASI UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN WISATA

NEEDS AND WANTS

MOTIVES

MOTIVATION

Adapun bentuk motivasi perjalanan wisata yang dapat dilakukan antara lain adalah : 

Berlibur, rekreasi, bertamasya



Bisnis



Kesehatan



Studi



Misi, rapat, konvensi dan sejenisnya



Mengunjungi kerabat, famili



Keagamaan



Olahraga



Dan sebagainya Berdasarkan uraian tersebut di atas, motivasi dapat diartikan sebagai

suatu terminologi yang menggambarkan atau menjelaskan mengapa manusia melakukan perjalanan serta menunjukkan adanya motivasi yang sifatnya umum maupun spesifik.


29

E.

KEPARIWISATAAN MENDORONG PENDAYAGUNAAN NASIONAL Tujuan

penyelenggaraan

pembangunan

dan

pengembangan

kepariwisataan Indonesia adalah agar obyek dan daya tarik wisata yang sedemikian banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat dikenal, baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia, serta dapat didayagunakan secara optimal, namun dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya serta menghindarkan dari kerusakan-kerusakan. Sebaliknya, dengan adanya penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, maka obyek dan daya tarik wisata tersebut harus senantiasa ditingkatkan. Penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu mendorong upaya memupuk rakyat dan bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, mempertebal rasa memiliki terhadap apa yang ada dinegara ini, menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan di antara satu suku dengan suku lainnya dan saling memahami adat dan kebudayaan masing-masing daerah. Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan pula untuk meningkatkan persahabatan antar bangsa khususnya antar bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain melalui pengembangan kepariwisataan mancanegara atau internasional. Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Kepariwisataan dikembangkan oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan melalui suatu konsepsi pembangunan yang bertumpu kepada asas kehidupan yang berkesinambungan. Untuk itu diperlukan suatu konsepsi


30

yang menjadi landasan dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Konsepsi tersebut meliputi falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia, yaitu “Sistem Kepariwisataan Nasional” dan “Sistem Pariwisata Nasional”.


31

BAB V SISTEM KEPARIWISATAAN NASIONAL (TATARAN MAKRO) A.

PENJABARAN LANDASAN Pembangunan kepariwisataan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan

sektor

kepariwisataan

secara

nasional

yang

berkesinambungan meliputi seluruh kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi konsep kehidupan yang seimbang dan selaras, yaitu : 1.

Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maka Esa.

2.

Hubungan antar manusia dengan sesama manusia.

3.

Hubungan

manusia

dengan

masyarakat

dan

manusia

dengan

lingkungan alam baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis. Konsepsi tersebut di atas, jelas sejalan dengan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta dalam operasionalnya adalah bahwa pembangunan kepariwisataan nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, baik sebagai subyek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan nasional harus bertumpu di atas semua aspek kehidupan masyarakat berupa Ideologi,


32

Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam sebagai struktur fundamental. (Gambar 3).

Sedangkan

kekuatan

inti

untuk

menggerakan

pembangunan

kepariwisataan nasional adalah perpaduan kekuatan (sinergi) yang terdiri dari unsur-unsur Dunia Usaha, Masyarakat (termasuk LSM, Akademisi, Media Massa dan Pekerja) dan Pemerintah. B.

KEPARIWISATAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Sistem kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep kehidupan bangsa Indonesia yang berkesinambungan yaitu hubungan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografi dengan menggunakan pendekatan ketahanan nasional.


33

Hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa menempatkan nilai-nilai agama sebagai nilai tertinggi dalam pembangunan kepariwisataan

nasional.

Segala

usaha

dan

kegiatan

pembangunan

kepariwisataan digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika kepariwisataan nasional. Masyarakat

Indonesia

dengan

segala

hasil

budayanya

dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi titik sentral, subyek pembangunan dan kekuatan dasar pembangunan kepariwisataan. Peranserta dan keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi utama dalam wujud partisipasi masyarakat secara nyata. Kepariwisataan nasional yang bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan dasar, maka kepariwisataan bertumpu pula pada semua aspek kehidupan masyarakat yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Kepariwisataan

mampu

membangun

kondisi

semua

aspek

kehidupan bangsa dan pariwisata akan mampu turut membangun : 1.

Ketahanan Ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi pancasila yang mengandung

kemampuan

untuk

menggalang

dan

memelihara

persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2.

Ketahanan Politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan proaktif.

3.

Ketahanan

Ekonomi,

yaitu

kondisi

perekonomian

bangsa

yang

berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan


34

memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. 4.

Ketahanan Sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa

yang

dijiwai

kepribadian

nasional

yang

mengandung

kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 5.

Ketahanan Hankam, yaitu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh insan pariwisata yang mengandung kemampuan

memelihara

stabiltas

keamanan,

mengamankan

pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Selain kelima aspek tersebut di atas berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan kepariwisataan, ada 3 (tiga) faktor dominan yang berperan dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yaitu : 1.

Sumber Daya Alam Telah diketahui secara umum bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan mempunyai unsur-unsur keindahan alam (natural beauty), keaslian (originality), kelangkaan (scarcity), dan keutuhan

(wholeness)

dan

diperkaya

dengan

kekayaan

alam

keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem, serta gejala alam yang kesemuanya itu merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan kepariwisataan Indonesia. 2.

Penduduk Jumlah penduduk Indonesia yang beradat ramah tamah, terdiri dari beberapa suku bangsa


dengan keanekaragaman

budaya yang 35

merupakan

faktor

dominan

sangat

berpengaruh

bagi

upaya

pembangunan nasional, yang secara tidak langsung akan berpengaruh kepada pembangunan kepariwisataan Indonesia. 3.

Geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau mencakup wilayah yang luasnya lebih dari 1,9 juta km 2 dan dua pertiganya merupakan wilayah perairan dan memiliki garis pantai lebih 81.000 km, disamping posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak di antara dua benua dan dua samudra merupakan

faktor

dominan

yang

sangat

berpengaruh

bagi

pembangunan bangsa dan negara. Dengan kondisi geografi yang demikian memberikan peluang yang besar bagi upaya pembangunan kepariwisataan. Melalui pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan kondisi geografis, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan mampu mendorong terciptanya ketahanan Nasional yang tangguh. C.

PELAKU-PELAKU UTAMA KEPARIWISATAAN NASIONAL Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata, yang terwujud dalam bentuk antara lain kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti : Biro Perjalanan, jasa konvensi, penyediaan


36

akomodasi dan transportasi wisata, akan berfungsi dapat meningkatkan daya tarik

bagi

berkembangnya

jumlah

wisatawan

dan

juga

mendukung

pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang baru. Hasil yang optimal dapat diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektoral, agar pembangunan komponen pariwisata dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung dari komponen lain misalnya : obyek dan daya tarik wisata, akomodasi, restaurant dan transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih dan industri cenderamata. Semuanya itu tentunya melibatkan koperasi, swasta dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kekuatan inti untuk menggerakan roda pembangunan pariwisata dilakukan oleh para pelaku Utama yaitu dunia usaha pariwisata, masyarakat dan pemerintah. Peran pemerintah hanyalah sebagai fasiltator atau sebagai pemicu, sedangkan swasta dan masyarakat adalah merupakan pelakupelaku langsung dalam kegiatan pariwisata.


37

BAB VI SISTEM PARIWISATA NASIONAL (TATARAN MIKRO) A.

FENOMENA PERJALANAN MANUSIA Kepariwisataan pada dasarnya merupakan fenomena perjalanan manusia secara perorangan atau kelompok dengan berbagai macam tujuan asalkan bukan untuk mencari nafkah atau menetap. Manusia melakukan perjalanan secara bebas atas kemauan sendiri dengan tujuan damai untuk memenuhi

kebutuhan

hakikinya

yaitu

untuk

mengetahui,

belajar,

menemukenali, dan mengalami secara langsung segala sesuatunya yang tidak ada ditempat tinggalnya dan mencari sesuatu keunikan atau kekhasan budaya atau alam yang unik, yang khas, yang berbeda itu harus diakui dan dihargai serta dilestarikan, sebagai objek dan daya tarik wisata. Melalui pengaturan akan keragaman tersebut dapat menumbuhkan saling pengertian dan saling menghargai diantara manusia, kelompok masyarakat dan bangsa-bangsa yang pada akhirnya akan membawa pada kesadaran sebagai umat manusia yang sama derajatnya tak mengenal perbedaan suku, ras, agama dan bahasa yang turut berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Pada melakukan

saat

kegiatan

berbagai

aktivitas

kepariwisataan untuk

berlangsung,

memenuhi

wisatawan

keingintahuan

dan

kebutuhannya. Aktivitas wisata yang dilakukan sangat beragam sesuai dengan motivasi dan minat wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata baik untuk berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, konferensi dan pameran.


38

B.

UNSUR-UNSUR YANG BERKAITAN DENGAN PERJALANAN WISATA Wisatawan melakukan perjalanan untuk mengunjungi obyek dan daya tarik wisata serta menggunakan sarana wisata dan jasa wisata seperti : Biro Perjalanan, angkutan wisata, akomodasi, restaurant, dan lain-lain. (lihat Gambar 4). Gambar 4 SISTEM PARIWISATA NASIONAL

Kelompok unsur yang berkaitan langsung dengan perjalanan wisata antara lain :KK 1.

Objek dan daya tarik wisata, misalnya : a.

Alam (gunung, pantai, danau, laut);

b.

buatan (candi, tempat hiburan, adat istiadat atau kebiasaan orang lain); dan

c.

kesiapan masyarakat setempat.


39

2.

Prasarana wisata, misalnya : a. Jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, pelabuhan udara, laut dan terminal atau stasiun. b. Instalasi listrik, air bersih dan sistem telekomunikasi.

3.

Sarana Wisata, yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung dari arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, misalnya : Biro Perjalanan, angkutan wisata, akomodasi, restauran atau rumah makan serta obyek dan daya tarik wisata.

4.

Aksesibilitas, misalnya : a.

Sistem transportasi udara, laut dan darat;

b.

CIQ (Custom, Immigration, Quarantine = bea cukai, imigrasi, dan karantina).

Kelompok unsur pendukung yang tak berkaitan langsung dengan perjalanan wisata baik bersifat ke hulu maupun ke hilir antara lain : hasil-hasil pertanian, holtikultura, perikanan dan perternakan industri besar dan kecil, jasa rumah sakit, jasa perbankan, dan lain-lain. Keterkaitan dan keterpaduan antara unsur-unsur dalam kelompok unsur yang terkait maupun yang tak terkait langsung dengan perjalanan wisata disebut Sistem Pariwisata Nasional (Tataran Mikro).


40

BAB VII PRODUK WISATA A.

MOTIVASI PERJALANAN WISATA Sejak dulu manusia selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ketempat lain. Ciri itu selalu nampak pada pola kehidupan manusia baik sebagai bangsa primitif maupun modern. Pada hakekatnya moralitas manusia merupakan salah satu sifat utama kehidupan manusia itu sendiri yang tidak bisa puas dan terpaku pada suatu tempat untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Zaman

modern

ditandai

dengan

meningkatnya

pertambahan

penduduk, perkembangan sosial ekonomi yang ditunjang dengan kemajuan teknologi, mendorong manusia memenuhi kebutuhannya. Teori motivasi yang dikemukakan Abraham Maslow menyebutkan bahwa manusia selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan dengan mengikuti suatu hirarki. Dalam tingkatan ini kebutuhan pertama yang harus dipenuhi terlebih dulu adalah kebutuhan fisiologis, antara lain, istirahat. Setelah kebutuhan pertama dipuaskan, kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya akan menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan keamanan dan rasa aman. Kebutuhan ketiga akan muncul setelah kebutuhan kedua terpuaskan. Proses ini berjalan terus sampai terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri, dimana manajemen dapat memberikan insentif untuk memotivasi hubungan kerja sama, kewibawaan pribadi suatu rasa tanggung jawab untuk mencapai hasil prestasi yang tinggi. Berdasarkan teori tersebut di atas, maka setiap manusia terdorong berbagai

macam

dorongan

melakukan

mobilitas

untuk

memenuhi

kebutuhannya antara lain : 1.

Kebutuhan dagang atau ekonomi


41

2.

Kebutuhan kepentingan politik

3.

Kebutuhan keamanan

4.

Kebutuhan kesehatan

5.

Kebutuhan pemukiman

6.

Kebutuhan kepentingan agama

7.

Kebutuhan kepentingan pendidikan

8.

Kebutuhan minat kebudayaan

9.

Kebutuhan hubungan keluarga

10. Kebutuhan untuk rekreasi 11. Kebutuhan untuk konferensi Dorongan kebutuhan tersebut timbul demi kepentingan-kepentingan hidup manusia, karena kehidupan dalam suatu masyarakat wajar dan aktivitas-aktivitas permintaan yang timbul tersebut dapat dipenuhi dan disediakan. Motivasi atau dorongan orang untuk melakukan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan berupa jasa pariwisata yang disediakan oleh masyarakat, sehingga permintaan akan jasa pariwisata tersebut juga akan meningkat apabila terjadi peningkatan jumlah orang yang melakukan perjalanan. Pada saat ini terdapat kecenderungan untuk melihat pariwisata sebagai suatu aktivitas yang wajar dan merupakan suatu permintaan yang wajar

pula untuk dipenuhi. Pariwisata tidak saja dilihat sebagai suatu

fenomena dimana sejak zaman purbakala manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan perjalanan. Fenomena pariwisata baik dalam arti sempit adalah kenikmatan perjalanan atau kunjungan sebagai dorongan atau motivasinya maupun dalam arti luas adalah segala macam motivasi dan mempunyai dampak pada sendi-sendi kehidupan orang dan masyarakat antara lain sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup. Dampak dari pariwisata tersebut Pengantar Kepariwisataan

42

bersifat positif, maka perlu dikembangkan tetapi juga bersifat negatif yang sedapat mungkin dihindari atau dikurangi. B.

PENGERTIAN PRODUK WISATA Sebagaimana diketahui perjalanan wisata (tour) bersifat lebih lengkap dibandingkan dengan bentuk perjalanan biasa, hal ini dapat dilihat dari jenis aktivitas yang dilakukan biasanya bervariasi dan jenis fasilitas yang digunakan juga beraneka ragam, mulai dari daerah asal sampai daerah tujuan perjalanan. Untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan perjalanan wisata ini, berbagai bentuk unsur dan lembaga saling berintegrasi satu sama lainnya membentuk suatu tatanan atau sistem. Unsur-unsur ini saling terkait yaitu melibatkan wisatawan, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Jenis aktivitas yang terintegrasi tersebut di atas merupakan suatu gejala atau fenomena sosial yang disebut sebagai kepariwisataan (tourism). Keterkaitan antara kepariwisataan dan lingkungan alam adalah lingkungan alam sebagai daya tarik bagi wisatawan serta sebagai wadah bagi dibangunnya fasilitas-fasilitas wisata. Aspek sosial budaya juga merupakan aspek penting yang tidak boleh terlepas dari perhatian bagi suatu pengembangan kepariwisataan di daerah tujuan wisata. Hal ini menyangkut peranan masyarakat setempat dan pengaruh yang mereka terima dengan adanya pengembangan kepariwisataan baik yang menyangkut aktivitas sosial maupun kebudayaan yang mereka miliki. Ada sebagian wisatawan yang menginginkan suasana lingkungan yang dikunjungi merupakan suasana baru yang lain dari yang biasanya dia temukan sehari-hari (novelty) dan ada pula wisatawan yang menginginkan suatu bentuk perjalanan yang dapat memberikan suasana lingkungan di daerah tujuan wisata seperti di daerah tempat asalnya (familiarity).


43

Upaya untuk memahami karakteristik keinginan dan kebutuhan wisatawan adalah suatu hal yang penting untuk diketahui oleh para pelaku pariwisata agar perjalanan dapat dirasakan nyaman bagi wisatawan. Dengan diketahuinya berbagai karakteristik wisatawan yang datang dan potensial untuk datang, maka dapat diketahui apakah produk wisata yang dimiliki oleh suatu destinasi memiliki kecocokan satu sama lainnya. Apabila terdapat kekurangcocokan diantara produk dan pasar wisatanya akan dapat dilakukan upaya-upaya pengembangan baik produk maupun pemasaran sehingga potensi yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan yang datang sehingga tercipta pengalaman berwisata yang tidak terlupakan.

Dalam konteks ini

peran produk wisata menjadi sangat penting dalam pengembangan kepariwisataan. Produk wisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata, dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila

seluruh

rangkaian

perjalanan

tersebut

dapat

memberikan

pengalaman yang baik bagi yang melakukan perjalanan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata diperlukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpadu oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. C.

CIRI-CIRI PRODUK WISATA Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah suatu perusahaan di bidang pariwisata yang menghasilkan produk tertentu. Produk wisata sebenarnya bukan saja merupakan produk yang nyata (tangible), akan tetapi merupakan rangkaian produk (barang dan jasa) yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, namun juga bersifat sosial, psikologis dan alam.


44

Produk wisata merupakan berbagai jasa dimana satu dengan lainnya saling terkait dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata misalnya : akomodasi, angkutan wisata, biro perjalanan, restoran, obyek dan daya tarik wisata dan perusahaan lain yang terkait. Rangkaian jasa dari produk wisata dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan produk jasa yang diperlukan oleh wisatawan dan dibentuk menjadi satu paket wisata. Paket wisata adalah suatu rencana acara perjalanan wisata yang telah tersusun secara tetap, dengan harga tertentu yang di dalamnya termasuk biaya untuk angkutan, penginapan, perjalanan wisata dan sebagainya. Unsur-unsur jasa dalam suatu paket wisata masing-masing harus memberi pelayanan yang baik, sebab bila salah satu urusan pelayanan kurang baik sedangkan unsur-unsur yang lain bagus, maka secara keseluruhan pelayanan jasa secara paket tersebut dikatakan kurang baik. Sebagai suatu produk yang kompleks, produk wisata berbeda dari jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri lainnya, terutama industri manufaktur.

Kekhasan inilah yang menjadikan produk wisata suatu jenis

barang dan jasa yang unik dan memerlukan penanganan yang khusus pula. Pemahaman yang memadai menyangkut ciri-ciri produk wisata akan dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran kepariwisataan. Adapun ciri-ciri utama produk wisata adalah ; 1.

Tidak dapat disimpan Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan pariwisata pada umumnya bersifat mudah rusak dan tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual kembali keesokan hari.


45

2.

Tidak dapat dipindahkan Wisatawan atau pengguna barang dan jasa pariwisata tidak dapat membawa produk wisata pada pelanggan tetapi pelanggan itu sendiri yang harus mengunjungi atau datang sendiri untuk menikmati produk wisata itu.

3.

Produksi dan proses konsumsi terjadi atau berlangsung bersamaan Wisatawan maupun pengunjung yang akan menikmati produk wisata harus datang ke tempat dimana proses produksi sedang berlangsung, tanpa keberadaan pembeli, untuk mempergunakan atau menikmati jasa-jasa tersebut, tidak akan terjadi produksi.

4.

Tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif Karena dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun wisatawan yang beragam, umumnya produk wisata dibuat dan dijual dengan variasi yang beraneka.

Produk wisata memiliki

keragaman jenis dan harga yang ditentukan oleh bermacam-macam faktor seperti misalnya musim dan status sosial pembeli. 5.

Pelanggan tidak dapat mencicipi produk itu sebelumnya Oleh karena pembeli harus datang sendiri ke tempat dimana proses produksi barang dan jasa pariwisata berlangsung, mereka tidak akan dapat mengetahui kondisi produk tersebut secara nyata karena hanya mengetahui melalui brosur dan media promosi lainnya.

6.

Pengelolaan produk wisata mengandung risiko besar Usaha pariwisata memerlukan investasi yang sangat besar sedangkan permintaan sangat peka terhadap perubahan kondisi ekonomi, politik, keamanan dan sikap masyarakat, sehingga perubahan-perubahan tersebut yang terjadi akan menimbulkan pengurangan permintaan dan apabila

hal


ini

berlanjut

terus-menerus

akan

mengakibatkan

46

tergoyahnya sendi-sendi investasi. Dengan demikian maka dalam mengembangkan kepariwisataan harus benar-benar dilandaskan pada hasil penelitian yang cermat/akurat, perencanaan dan pertimbangan yang matang untuk mengurangi resiko yang lebih besar. D.

JENIS-JENIS PRODUK PARIWISATA Berkart dan Medlik mengemukakan bahwa produk industri pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lain tidak terpisah. Menurut mereka yang dimaksudkan dengan produk industri pariwisata adalah : “semua jasa-jasa (service) yang dibutuhkan wisatawan semenjak ia berangkat meninggalkan rumah sampai di daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya, sampai ia kembali ke rumah di mana biasanya ia tinggal. Bila ketiga unsur tersebut di atas dikembangkan sesuai dengan urutannya, yaitu semenjak seorang wisatawan meninggalkan tempat tinggalnya, sampai di tempat tujuan dan kembali ke rumah di mana ia biasanya tinggal, maka ada delapan macam unsur pokok yang membentuk produk, sehingga merupakan suatu paket, yaitu : 1.

Jasa-jasa Travel Agent atau Tour Operator, yang memberikan informasi, advis, pengurusan dokumen perjalanan, perencanaan perjalanan itu sendiri pada waktu akan berangkat.

2.

Jasa-jasa perusahaan angkutan (darat, laut dan udara) yang akan membawa wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata yang telah ditentukannya.

3.

Jasa-jasa pelayanan dari perusahaan : akomodasi perhotelan, bar dan restoran, fasilitas rekreasi, entertainment dan hiburan lainnya.

4.

Jasa-jasa Retail Travel Agent atau Tour Operator Lokal yang menyelenggarakan City Sightseeing, tours atau excursion tour, berikut jasa pramuwisatanya, yang dikenal dengan optional tour.


47

5.

Jasa-jasa transport lokal (bus, taxi, coach-bus) dalam melakukan City Sightseeing, Tours, atau Excursion pada obyek wisata dan atraksi wisata setempat.

6.

Obyek dan daya tarik wisata, yang terdapat di daerah tujuan wisata, yang merupakan motivasi orang untuk datang berkunjung ke daerah tersebut.

7.

Jasa-jasa Souvenirshop dan Handicraft serta Shoping Centre di mana wisatawan dapat berbelanja untuk membeli oleh-oleh dan barangbarang kenangan lainnya.

8.

Jasa-jasa perusahaan pendukung, seperti penjual postcards, perangko (Kantor Pos), penjual camera dan film (photo supply), penukaran uang (money changers dan Bank).


48

BAB VIII USAHA PARIWISATA Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1996, menjelaskan usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Rincian dari rumusan tersebut di atas diuraikan dalam pasal 4, sebagai berikut : Pasal 4 menggolongkan usaha pariwisata menjadi 3 golongan : 1. usaha jasa pariwisata; 2. pengusahaan objek dan daya tarik pariwisata (ODTW); 3. usaha sarana pariwisata. Golongan besar dari usaha pariwisata, atau dikenal dengan komponen pariwisata tersebut terus berkembang maju sesuai dengan perkembangan teknologi dan pariwisata itu sendiri. Berkembangnya suatu usaha pariwisata tidak terlepas dari adanya dukungan prasarana dan usaha pendukung lainnya, mengingat karakteristik pariwisata yang berdimensi banyak. A.

USAHA JASA PARIWISATA Usaha jasa pariwisata, meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata, sedangkan usaha jasa pariwisata adalah : 1.

Biro Perjalanan Wisata (BPW) Usaha Biro Perjalanan Wisata, dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang tunduk pada Hukum Indonesia. Bentuk badan usahanya bisa


49

perseroan

terbatas

atau

koperasi.

Persyaratan

utama

untuk

menjalankan usaha ini adalah tersedianya tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta dimilikinya kantor tetap yang memenuhi syarat sesuai peraturan. Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi : a.

Perencanaan dan pengawasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya, terutama yang terdapat di wilayah Republik Indonesia dalam bentuk paket wisata;

b.

Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan

melalui

agen

perjalanan

wisata

dan

atau

penjualannya langsung kepada wisatawan atau konsumen; c.

Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;

d.

Penyediaan layanan angkutan wisata;

e.

Pemesanan akomodasi, restoran tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;

f.

Pengurusan dokumen perjalanan berupa pasport dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;

2.

g.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama

h.

Penyelenggaraan perjalanan insentif.

Agen Perjalanan Wisata Usaha Agen Perjalanan Wisata diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas atau Koperasi yang dipersyaratkan memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai, juga


50

mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. Kegiatan usaha agen perjalanan wisata meliputi : a.

Pemesanan tiket angkutan darat, laut dan udara baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;

b.

Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;

c.

Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertujukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;

d.

Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

3.

Jasa Pramuwisata Usaha ini diselenggarakan oleh Badan Usaha Perseroan Terbatas atau Koperasi. Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi : a.

Penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata;

b.

Mengkoordinasikan

tenaga

pramuwisata

lepas sebagaimana

dimaksud dalam ayat a, hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki Badan Usaha Jasa Pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada; c.

Mengkoordinasikan

tenaga

pramuwisata

lepas sebagaimana

dimaksud dalam ayat b dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan

profesionalisme

tenaga

pramuwisata

yang

bersangkutan.


51

Kewajiban yang harus dipenuhi Usaha Jasa Pramuwisata : Mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan keterampilan yang berlaku dan secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan; 4.

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran. dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Usaha jasa ini diselenggarakan oleh Badan Usaha Perseroan Terbatas atau Koperasi. Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi

persyaratan

sekurang-kurangnya

:

memiliki

tenaga

profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;, dan mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi: a.

Penyelenggaraan kegiatan konvensi yang antara lain : 1) Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi; 2) Perencanaan dan pengelolaan penyelenggaraan konvensi; 3) Penyelenggaraan konvensi; 4) Pelayanan terjemahan simultan;

b.

Perencanaan,

penyusunan

dan

penyelenggaraan

program

perjalanan insentif; c.

Perencanaan dan penyelenggaraan pameran;

d.

Penyusunan

dan

pengkoordinasian

penyelenggaraan

wisata

sebelum, selama dan sesudah konvensi;


52

e.

Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;

f.

Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran. 5.

Usaha Jasa Impresariat Usaha ini diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas, atau Koperasi. Badan usaha jasa impresariat bertanggung jawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan. Kegiatan Usaha Jasa Impresariat meliputi : a.

Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olah ragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam atau di luar negeri;

b.

Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;

c.

Pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olah ragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan;

d.

Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Kewajiban yang perlu dipenuhi Badan Usaha Impresariat yaitu : a.

Melestarikan seni budaya Indonesia;


53

b.

Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai

yang

hidup

dalam

masyarakat,

serta

mencegah

pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; c.

Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan dan pertunjukan

hiburan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. 6.

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Usaha ini diselenggarakan oleh suatu Badan Hukum/ Usaha Perseroan Terbatas atau Koperasi. Kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata meliputi penyampaian pandangan,

saran,

penyusunan

studi

kelayakan,

perencanaan,

pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan. 7.

Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan Usaha ini diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas atau Koperasi. Di samping itu Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan dapat diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat. Kegiatannya meliputi : a.

Penyediaan Informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, sasaran pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;

b.

Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan

c.

Pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.


54

Penyelenggara Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan bertanggung jawab atas kebenaran yang disediakan. B.

PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) terdiri dari : 1.

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Pengusahaan ini diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas, atau Koperasi dan Perorangan. Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Kegiatan pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam meliputi : a.

Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi Wisatawan.

b.

Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada.

c.

Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperanserta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan

seni budaya yang dapat

memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.


55

Kelompok pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam antara lain pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, dan taman laut. 2.

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya Pengusahaan ini diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas, atau Koperasi dan Perorangan. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata. Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi : a.

Pembangunan objek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.

b.

Pengelolaan objek dan daya tarik wisata, termasuk sarana dan prasarana yang ada.

c.

Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya. Kelompok pengusahaan obyek dan daya tarik budaya antara lain peninggalan sejarah, museum, pusat kesenian dan budaya, taman rekreasi, tempat hiburan, taman satwa dan lain-lain. 3.

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus. Pengusahaan ini diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perorangan.


56

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus. Kegiatan

pengusahaan

objek dan daya tarik wisata minat khusus

meliputi : a.

Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata;

b.

Penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutahkir.

Kelompok pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus antara lain wisata buru, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, wisata gua, wisata kesehatan, dan tempat budaya, industri dan kerajinan. C.

USAHA SARANA PARIWISATA Usaha Sarana Pariwisata meliputi : 1.

Usaha Penyediaan Akomodasi Akomodasi adalah suatu sarana yang menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainnya. a.

Usaha Hotel Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan


57

persyaratan (Kepmen Parpostel Nomor : KM.94/HK.103/MPPT87). Usaha Hotel diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas atau Koperasi. Kegiatan usaha hotel meliputi : 1)

Penyediaan kamar tempat nginap;

2)

Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;

3)

Pelayanan pencucian pakaian/binatu;

4)

Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.

Badan usaha hotel bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel. Di Indonesia, hotel diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori dari yang terendah yakni hotel bintang 1 (satu) sampai dengan hotel bintang 5 (lima). Kriteria klasifikasi di suatu negara berbeda sama lain, begitu pula di Indonesia, sistem klasifikasi yang sudah berjalan sejak tahun ’80 an mengalami beberapa kali mengalami perubahan kriteria. Pada intinya ada 3 persyaratan utama, yakni :

b.

1)

Terpenuhinya persyaratan phisik bangunan,

2)

Manajemen Operasional,

3)

Kualitas Pelayanan.

Usaha Pondok Wisata Pondok

Wisata

adalah

suatu

usaha

perorangan

dengan

menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran per hari.


58

Pengusahaan

Pondok

Wisata

adalah

usaha

penyediaan

pelayanan penginapan. Kegiatan Usaha Pondok Wisata meliputi :

c.

1)

Penyediaan kamar tempat menginap;

2)

Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;

3)

Pelayanan pencucian pakaian/binatu.

Usaha Bumi Perkemahan Usaha Bumi Perkemahan adalah salah satu bentuk usaha sarana dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap. Usaha ini harus berbentuk suatu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Kegiatan bumi perkemahan meliputi : 1)

Penyediaan

lahan

untuk

perkemahan,

perlengkapan

perkemahan, dan tempat parkir kendaraan bermotor; 2)

Penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;

3)


4)

Menyediakan sarana olahraga dan rekreasi.

Kewajiban badan usaha

perkemahan yang berada di kawasan

konservasi penyelenggaraannya mengindahkan perumahan terkait seperti : 1)

Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan perkemahan;

2)

Menjaga kelestarian lingkungan;

3)

Mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan


59

4) d.

Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Usaha Persinggahan Karavan Usaha persinggahan karavan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan berupa kegiatan penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karawan atau kendaraan sejenis. Karavan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilias tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak, yang telah dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha persinggahan karavan meliputi :

2.

1)

Penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan;

2)

Penyediaan sarana air bersih, fasilitas penerangan;

3)


4)

Penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.

Usaha Penyediaan Makanan Dan Minuman Usaha penyediaan makanan dan minuman meliputi : a.

Restoran dan atau Bar Meliputi

kegiatan

pengelolaan

penyediaan

dan

pelayanan

makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan dan hiburan sebagai pelengkap; Kewajiban yang harus dipenuhi pengusaha restoran dan bar yaitu : 1)

Menjaga citra usaha

restoran dan atau bar mencegah

pelanggaran kesusilaan dan ketertiban; 2)

Menjaga

kebersihan

dan

kesehatan

lingkungan

yang

berhubungan dengan pengelolaan makanan dan minuman,


60

termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman. b.

Usaha Jasa Boga Kegiatan Usaha Jasa Boga meliputi : 1)

Pengelolaan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;

2)

Jasa andrawina;

3)

Pelayanan penghidangan makanan dan minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan;

4)

Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan minum.

Usaha jasa boga diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseorangan. 3.

Usaha Penyediaan Angkutan Wisata Usaha penyediaan angkutan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perorangan. Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi : a.

Penyediaan sarana angkutan wisata yang baik dan aman;

b.

Penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Penyediaan

angkutan

penyelenggara

wisata

penyediaan

pada

angkutan

dasarnya wisata,

dilakukan namun

oleh

demikian

mengingat situasi dan kondisi pada saat ini, penyediaan angkutan wisata dapat pula dilakukan oleh usaha angkutan umum dengan


61

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan dibidang kepariwisataan. 4.

Usaha Sarana Wisata Tirta Kegiatan usaha sarana wisata tirta meliputi : a.

Pelayanan

kegiatan

rekreasi

menyelam

untuk

menikmati

keindahan flora dan fauna di bawah air laut; b.

Penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk; dan

c.

Pembangunan dan penyediaan sarana tempat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

5.

Usaha Kawasan Pariwisata Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata. Usaha kawasan diselenggarakan oleh Badan Usaha Perseroan Terbatas atau Koperasi dengan kegiatan : a.

Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;

b.

Penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan

c.

Penyediaan

bangunan-bangunan

untuk

menunjang

kegiatan

pariwisata di dalam kawasan pariwisata. Badan usaha kawasan pariwisata wajib :


62

a.

Membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata;

b.

Mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;

c.

Mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata menyelenggara-kan kegiatan usaha pariwisata;

d.

Memperhatikan berlaku,

dan

kebijaksanaan memberikan

pengembangan

kesempatan

wilayah

kepada

yang

masyarakat

disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata. Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya. D.

USAHA PENDUKUNG Usaha pendukung yang terkait erat dengan pengembangan periwisata meliputi : usaha peternakan, usaha pertanian, usaha perindustrian, dan sebagainya. Yang termasuk juga dalam jasa pendukung ini adalah fasilitas atau sarana penunjang yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan bila sewaktuwaktu diperlukan, sehingga dengan tersedianya sarana penunjang akan lebih


63

membantu memperlancar perjalanan. Yang termasuk komponen penunjang, antara lain : kantor pos dan telepon, kantor bank, penukaran uang, tempat pelayanan kesehatan, keamanan dan sebagainya


64

BAB IX

PERENCANAAN PARIWISATA A.

ARTI PERENCANAAN PARIWISATA Suatu perencanaan bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat pula memperkecil semua efek sampingan

yang

tidak

menguntungkan.

Karena

perencanaan

dalam

pengembangan pariwisata sebagai suatu industri ialah agar perkembangan industri pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri diperlukan biaya yang tidak kecil jumlahnya, misalnya perbaikan jembatan dan jalan-jalan menuju obyek wisata, yang harus diperluas jaringannya, pembangkit tenaga listrik yang harus dibangun, penyediaan air bersih yang harus diciptakan dengan baik, sarana komunikasi yang teratur yang perlu diadakan, pendidikan karyawan yang profesional dalam bidangnya. Semuanya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, agar uang tidak dihamburkan sia-sia maka perencanaan yang matang mutlak harus diadakan. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya akan tidak menguntungkan semua pihak. Bangunan hotel yang menjulang tinggi, poster iklan yang merusak pemandangan dan lingkungan, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pengotoran pantai yang tidak terkendali sebagai akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung, semuanya dapat saja terjadi akibat dari perencanaan yang tidak baik.


65

Pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan, akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat di mana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang dan penduduk setempat. Sebagai akibat tingkah laku penduduk yang suka meniru seperti apa yang dilakukan wisatawan asing tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan wisatawan asing yang ditirunya, dapat menimbulkan masalahmasalah sosial seperti hilangnya kepribadian, mundurnya kualitas kesenian tradisional, menurunnya kualitas barang-barang kerajinan, pencemaran pada candi-candi dan monumen yang menjadi obyek wisata atau menurunnya moral kaum muda dengan adanya kebebasan melakukan sesuatu, dan datangnya para wisatawan di tempat-tempat rekreasi akan dapat menaikkan harga kebutuhan sehari-hari yang tidak disenangi oleh penduduk setempat. Pengembangan

pariwisata

sebagai

suatu

industri,

perlu

dipertimbangkan dalam segala macam segi tanpa terkecuali, karena diakui bahwa pariwisata sebagai suatu industri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Bila pengembangan tidak terarah, tidak direncanakan dengan matang, maka bukan manfaat yang akan diperoleh, tetapi perbenturan sosial, kebudayaan, kepentingan dan akibatnya pelayanan kepada wisatawan akan menjadi korban dan selanjutnya akan mematikan usaha-usaha yang telah lama dibina dengan susah payah. Dengan demikian perencanaan pariwisata hendaknya harus sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai. Keputusan pertama yang harus diambil oleh suatu daerah ialah, apakah sudah ada kesepakatan di antara pemuka/pejabat setempat bahwa daerah itu akan dikembangkan menjadi suatu obyek wisata atau suatu daerah tujuan wisata. Kalau demikian halnya, apakah manfaat dan keuntungan langsung bagi penduduk disekitarnya, sehingga pengembangan pariwisata selanjutnya akan mendapat dukungan dari masyarakat banyak.


66

Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah : 1.

Wisatawan (tourist) Harus tahu lebih dahulu melalui penelitian karakteristik wisatawan yang diharapkan datang. Dari negara mana saja mereka datang, anak muda atau orang tua, pengusaha atau pegawai biasa, apa kesukaannya dan pada musim apa saja mereka melakukan perjalanan.

2.

Pengangkutan (transportations) Melakukan penelitian lebih dahulu, bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia atau yang akan dapat digunakan, baik untuk membawa wisatawan dari negara ke DTW yang akan dituju. Selain bagaimana pula transportasi lokal kalau melakukan perjalanan wisata di DTW yang dikunjungi.

3.

Atraksi/obyek wisata (attractions) Obyek dan daya tarik wisata yang akan dijual harus memenuhi tiga syarat, agar memberikan kepuasan kepada wisatawan/pengunjung, antara lain : a. Apa yang dapat dilihat (something to see). b. Apa yang dapat dilakukan (something to do). c. Apa yang dapat dibeli (something to buy).

4.

Fasilitas pelayanan (services facilities) Fasilitas apa saja yang tersedia di DTW tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, restoran, pelayanan umum seperti bank/money changers, kantor pos, telepon/teleks/ faksimili di DTW yang akan dikunjungi wisatawan.

5.

Informasi dan promosi (informations)


67

Calon wisatawan perlu memperoleh informasi tentang daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Untuk itu perlu dipikirkan cara-cara publikasi atau promosi yang akan dilakukan. Kapan iklan harus dipasang, ke mana leaflets/brochures harus disebarkan, sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata yang kita jumlah semuanya ini perlu agar calon wisatawan mudah cepat mengambil keputusan, berangkat tidak ke DTW yang ditawarkan. B.

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi disuatu negara. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. Pada saat ini pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk : 1. Persatuan dan kesatuan bangsa Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap negara

melalui

kegiatan

perjalanan

wisata

yang

dilakukan

oleh

penduduknya ke seluruh penjuru negeri, sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. 2. Penghapusan kemiskinan (poverty alleviation) Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

pariwisata


akan

mampu

memberi

andil

besar

dalam

68

penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. 3. Pembangunan berkesinambungan (sustainable development) Dengan sifatnya kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya. 4. Pelestarian budaya (culture preservation) Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah. 5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak asazi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. 6. Peningkatan ekonomi dan industri Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu Pengantar Kepariwisataan

69

destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas. 7. Pengembangan teknologi Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri, akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

C.

KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA Dalam

upaya

mencapai sasaran

pembangunan

kepariwisataan

Indonesia dan berdasarkan Rancangan Repelita VII Pariwisata, diperlukan suatu

strategi

melalui

kebijakan

dan

langkah-langkah

yang

harus

dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Kebijakankebijakan tersebut antara lain : Pengantar Kepariwisataan

70

1.

Menjadikan Pariwisata Sebagai Penghasil Devisa Utama Upaya memperkokoh perekonomian Indonesia perlu peningkatan penerimaan devisa, dimana salah satu sektor potensialnya adalah sektor pariwisata. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah : a.

Menggencarkan pemasaran dan promosi dengan memberi peranan yang lebih dominan bagi usaha pariwisata.

b.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi berbagai sektor terkait, baik di tingkat pusat

maupun daerah dalam setiap kegiatan

pemasaran dan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri. c.

Menggarap lebih intensif pasar Asia Pasifik sehingga akan semakin meningkatkan pangsa pasar.

d.

Menggarap segmen pasar yang berpotensi pembelanjaan tinggi dengan didukung peningkatan mutu pelayanan dan diversifikasi produk.

e.

Memberikan kemudahan wisman untuk mengadakan perjalanan dan multilateral.

f.

Peningkatan promosi terpadu dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral.

g.

Meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui keikutsertaan dalam event-event pariwisata internasional.

h.

Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan promosi melalui penyajian data dan informasi yang akurat.

2.

Menjadikan

Pariwisata

Nusantara

Sebagai

Pendorong

Pembangunan Sebagai

sektor

pembangunan

yang

multi

dimensional,

pengembangan pariwisata nusantara yang mempunyai potensi dampak


71

pengganda (multiplier effect) yang relatif besar, sebagai pendorong pembangunan. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah : a.

Meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui pemasyarakatan Sapta Pesona.

b.

Mengembangkan

promosi

Dalam

Negeri

untuk

menjadikan

Nusantara sebagai daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia. c.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan nasional.

d.

Penyebarluasan informasi Obyek dan Daya Tarik Wisata serta sarana pendukungnya kepada masyarakat.

e.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk segmen pasar wisnus (wisata remaja, lansia, dan penyandang cacat).

3.

Meningkatkan Ketangguhan Kepariwisataan Nasional Dalam persaingan,

rangka maka

menghadapi

produk

era

wisata

globalisasi

harus

mampu

yang

penuh

meningkatkan

ketangguhan di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat, untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah : a.

Menyusun perencanaan pembangunan pariwisata nasional untuk dijabarkan ke tingkat daerah dengan memperhatikan pola dasar pembangunan

daerah,

rencana

Tata

Ruang

Daerah

dan

standarisasi mutu produk. b.

Penyesuaian pembangunan DTW, dengan potensi masing-masing serta mempertimbangkan sasaran pasar yang akan diraih dengan mempertimbangkan tahap perkembangannya.

c.

Pengembangan produk wisata di luar Jawa dan Bali dengan pemantapan dan peningkatan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Andalan Prioritas, dan kawasan


72

tertentu

lainnya

dalam

upaya

mempercepat

pemerataan

pembangunan. d.

Pengembangan dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus seabgai komponen utama untuk meningkatkan produk wisata yang berkualitas.

e.

Pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata dan pengusahaan jasa pariwisata seperti Biro Perjalanan Wisata (BPW), Professional Convention Organizer (PCO), Impresariat, Pramuwisata dan usaha jasa lainnya serta sistem pendukungnya.

f.

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata dan pengusahaan sarana pariwisata (akomodasi, kawasan pariwisata, wisata

tirta,

restoran,

angkutan

wisata,

serta

sistem

pendukungnya). g.

Mendorong peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri.

h.

Meningkatkan dan memperluas aksesibilitas guna mendukung pengembangan pariwisata.

i.

Meningkatkan Mutu Pelayanan informasi kepariwisataan.

j.

Pengembangan sistem informasi pariwisata melalui penyediaan pusat data yang handal.

k.

Meningkatkan

kualitas

produk

pariwisata

sebagai

antisipasi

terhadap meningkatnya tuntutan wisatawan. l.

Peningkatan penggunaan IPTEK guna mendukung optimalisasi pengembangan kepariwisataan.

4.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan Sebagai

penyelenggara

kegiatan

kepariwisataan,

peranan

sumber daya manusia sangat penting. Dengan memanfaatkan sumber daya

manusia


yang

berkualitas

tinggi,

maka

kegiatan-kegiatan 73

kepariwisataan dapat menghasilkan pelayanan yang profesional. Untuk itu perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut : a.

Mengembangkan lembaga pendidikan dan latihan Guna

menghasilkan

memberikan

sumber

pelayanan

daya

secara

manusia

yang

mampu

di

bidang

profesional

kepariwisataan, perlu dikembangkan model pendidikan dan latihan dengan memberikan fasilitas fisik dan non-fisik dan memanfaatkan iptek modern. b.

Memperbanyak jumlah pemandu wisata dan penyelia profesional Pelayanan jasa kepariwisataan juga bertumpu pada profesionalnya pemandu

wisata

dan

penyelia.

Peningkatan

kemampuan

profesional ini mencakup penguasaan dalam memahami dan menggunakan bahasa sehingga perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga

penyelenggara

pendidikan

dan

latihan

di

bidang

kepariwisataan. c.

Mengembangkan kerjasama internasional Kerja sama dalam memberikan pendidikan dan latihan secara internasional, dapat dimulai dengan kerja sama antara negaranegara ASEAN. Hal ini dimaksudkan meningkatkan profesionalnya pemandu dan penyelia wisata, dengan cara merasakan secara langsung pemberian layanan kepariwisataan.

5.

Peningkatan Kemitraan Masyarakat, Swasta, dan Media Massa Keberhasilan Pembangunan Kepariwisataan Nasional merupakan hasil kerja dan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi swasta, dengan dukungan masyarakat dan media massa. Oleh karena itu, guna pencapaian sasaran Pembangunan Kepariwisataan Nasional, perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut :


74

a.

Peningkatan pembinaan media masa Upaya menyebarluaskan obyek dan daya tarik wisata perlu terus ditingkatkan dengan mengajak serta keterlibatan media massa dalam pemberitaan secara nasional dan internasional. Oleh karena penyampaian

data

dan

informasi

mengenai

Pembangunan

Kepariwisataan Nasional perlu lebih ditingkatkan melalui berbagai forum dan kesempatan, dan dilakukan pembinaan terhadap wartawannya. b.

Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan Penyertaan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dapat ditempuh

melalui

pembinaan

kemasyarakatan,

khususnya

penyelenggaraan

kegiatan

yang

organisasi-organisasi berhubungan

kepariwisataan,

seperti

dengan upacara-

upacara adat setempat. c.

Peningkatan pembinaan unit ekonomi setempat Penyertaan lembaga-lembaga ekonomi daerah, seperti koperasi, unit usaha cenderamata, dan unit usaha lainnya sangat diperlukan untuk

lebih

memperbanyak

akses

ekonomi

kepariwisataan.

Penyertaan ini dilakukan secara bersama-sama dengan upaya pembinaan,agar penyelenggaran kewirausahaan ini mengikuti selera pasar bagi wisatawan mancanegara dan nusantara. d.

Mendorong

peran

meningkatkan

serta

organisasi

pemahaman

kemasyarakatan

terhadap

dalam

pembangunan

kepariwisataan. 6.

Peningkatan Kerjasama Lintas Sektoral Pembangunan

sektor

pariwisata

menyentuh

segala

aspek

kehidupan masyarakat, oleh karena itu keterpaduan pembangunan


75

pariwisata memerlukan peningkatan kerja sama lintas sektoral, sehingga perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut : a.

Memantapkan

pengaturan

dan

kelembagaan

dalam

penyelenggaraan kepariwisataan. b.

Menanamkan pengertian yang sama tentang pentingnya sektor pariwisata kepada lembaga-lembaga terkait, baik pusat maupun daerah.

c.

Meningkatkan kerjasama antar lembaga dengan memfungsikan lembaga-lembaga koordinasi yang ada.

d.

Meningkatkan keterpaduan pembinaan unit-unit usaha yang terkait dengan bidang kepariwisataan.

e.

Pemantapan keterpaduan pengembangan DTW yang didukung pengembagan jaringan perhubungan.

f.

Penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu serta pemantapan konsolidasi antar sektor terkait. Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan

Kepariwisataan

Nasional

tahun

2005-2009,

maka

kebijakan

dalam

pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk : 1. peningkatan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional; 2. peningkatan pangsa pasar pariwisata melalui pemasaran terpadu di dalam maupun di luar negeri; 3. peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata; 4. pengembangan incentive system usaha dan investasi di bidang pariwisata; 5. pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata;


76

6. pengembangan SDM (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi); 7. sinergi multi-stakeholders dalam desain program kepariwisataan. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan dan potensi yang telah disebutkan di atas dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang telah disebutkan, perlu dilakukan serangkaian tindakan yang berbasis pada strategi : 1. Kebijakan fiscal (fiscal policy) Dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiskal bagi pengembangan kepariwisataan di berbagai daerah khususnya di kawasan timur Indonesia, seperti tax holiday, pendukungan permodalan, bunga pinjaman yang kompetitif dan sebagainya. 2. Kebijakan investasi (investment policy) Melalui penerapan peraturan perundangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang kondusif terhadap pembangunan usaha pariwisata baru maupun pengembangan usaha yang telah ada. 3. Pengembangan infrastruktur Dengan

memperbesar

aksesibilitas

menuju

dan

dalam

destinasi

pariwisata melalui pembangunan serta perluasan jaringan jalan, bandara, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi, penyediaan listrik dan air bersih. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan daya saing serta daya tarik dalam penyediaan fasilitas kepariwisataan di suatu daerah tertentu. 4. Pengembangan SDM Melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal guna mengembangkan kompetensi masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan serta pelayanan bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Pengantar Kepariwisataan

77

5. Koordinasi lintas sektor Mengembangkan kemitraan antara seluruh stakeholders pembangunan kepariwisataan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi yang

melibatkan

lembaga

swadaya

masyarakat,

asosiasi/usaha

pariwisata, DPR/DPRD, maupun pemerintah. Seluruh kondisi tersebut di atas memerlukan pendekatan yang ditujukan untuk meningkatan keunggulan daya saing (competitive advantage) yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kepariwisataan. Michael E. Porter (2004) menyebutkan bahwa competitive advantage membutuhkan faktor-faktor pembangun seperti : 1. Cost advantages Keunggulan atas biaya yang harus dikeluarkan dalam penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan faktor penting dalam membangun keunggulan kompetitif destinasi pariwisata. Di dalamnya bergabung berbagai faktor yang mampu mengembangkan kinerja destinasi seperti perencanaan (desain); pengembangan produk wisata; pemasaran; pelayanan; serta harga. Dalam konteks pemerintahan, keunggulan biaya dapat pula dibantu dengan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan insentif keuangan, penetapan tarif serta skema perpajakan atau retribusi. 2. Differentiation Membedakan destinasi dan produk wisata merupakan fokus dalam mengembangkan keunggulan komparatif kepariwisataan. Suatu destinasi pariwisata harus mampu menjadi berbeda dengan pesaingnya ketika menghasilkan aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang unik dan berharga bagi wisatawan yang datang. Diferensiasi tidak melulu dilakukan dengan hanya menawarkan harga produk dan pelayanan yang lebih rendah.


78

3. Business linkages Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan merupakan suatu

proses

integratif

dalam

membangun

keunggulan

kompetitif

kepariwisataan. Hubungan yang dibangun bersifat vertikal dan horisontal serta saling terintegrasi satu sama lainnya. 4. Services Pelayanan yang konsisten semenjak wisatawan tiba di pintu masuk (entry point), pada saat berada di destinasi pariwisata sampai dengan kepulangannya. Seluruh pihak yang terkait seperti administratur bandara dan pelabuhan, seyogyanya mampu memberikan pelayanan prima dan baku sehingga meninggalkan kesan yang dalam bagi wisatawan. 5. Infrastructures Kondisi prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang terpelihara dan beropasi dengan baik juga merupakan faktor penting pembangun keunggulan kompetitif suatu destinasi pariwisata. 6. Technology Penggunaan teknologi yang tepat dan mudah digunakan akan mampu memberikan dukungan bagi pelayanan kepada wisatawan yang datang selain mampu juga mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengembangan, pengelolaan dan pemasaran destinasi pariwisata. 7. Human resources Kompetensi

sumberdaya

manusia

pelayanan

dan

pembinaan

kepariwiastaan menjadi kunci penting pelaksanaan berbagai faktor pembentuk keunggulan kompetitif tersebut di atas. Berbagai

faktor

pembentuk

keunggulan

kompetitif

tersebut

mengambarkan kompleksitas pengembangan kepariwisataan yang bersifat multisektor dan multidisipliner bagi di tingkat pusat, provinsi maupun lokal. Pengantar Kepariwisataan

79

Namun demikian untuk melaksanakannya secara berhasil diperlukan 3 elemen penting yaitu : visi, kepemimpinan (leadership), dan komitmen. Ketiga elemen ini harus pula ditunjukkan secara nyata dalam proses pengembangan, pengelolaan dan pemasaran kepariwisataan. D.

DAMPAK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pembangunan kepariwisataan diperlukan perencanaan yang terpadu dan matang untuk dapat mengidentifikasikan dampak positif dan negatif serta berusaha meminimalkan dampak negatifnya. Dampak tersebut pasti ada dan biasanya sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain dampak ekonomi, budaya dan lingkungan dan sosial. 1.

Dampak Ekonomi Positif : -

Memberikan pekerjaan dan penghasilan daerah.

-

Perolehan sumber devisa.

-

Pendorong pembangunan ekonomi.

-

Pembangunan prasarana yang bermanfaat serba guna.

Negatif :

2.

-

Biaya-biaya relatif lebih tinggi.

-

Pengurangan devisa (import bahan-bahan dan tenaga kerja).

-

Harga-harga barang termasuk harga tanah akan naik.

Dampak Budaya dan Lingkungan Positif : -

Mendorong pemeliharaan dan pemugaran monumen budaya.

-

Mendorong

melindungi

dan

menghidupkan

kembali

pola-pola

tradisional.


80

-

Mendorong melindungi dan memelihara ciri-ciri khas pada pantai, tanah-tanah dan pemandangan alam.

-

Mendorong

terjadinya

pertukaran

budaya

(nasional

dan

internasional). -

Mendorong budaya dapat berkembang.

Negatif : -

Banyak kerusakan alam/budaya karena pengunjung.

-

Terjadi komersialisasi budaya.

-

Lingkungan menjadi kotor.

-

Penduduk asli tersingkir, karena wilayahnya dibangun kawasan pariwisata.

-

Terjadi perubahan prilaku ke arah negatif yang berlebihan (dampak budaya asing).

3.

Dampak Sosial Positif : -

Pendidikan kejuruan (bidang pariwisata dan bidang lain yang mendukung) tumbuh pesat/cepat.

-

Mendorong pengembangan SDM dalam kemampuan spesialisasi.

Negatif : -

Banyak tenaga kerja asing sehingga menimbulkan pertentangan sosial (gaya hidup, gaji, dll).

-

Karyawan pariwisata mengalami kesulitan perumahan dan pelayanan umum di daerah tujuan wisata.


81

BAB X PEMASARAN PARIWISATA

A.

PENGERTIAN Pemasaran pariwisata adalah upaya mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan wisatawan dan menawarkan produk wisata yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan dengan maksud agar usaha pariwisata dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan.

B.

KARAKTERISTIK PRODUK PARIWISATA Faktor utama yang membedakan pemasaran barang dan pemasaran jasa adalah karakteristik dari barang atau jasa itu sendiri. Karakteristik yang berbeda akan membawa dampak terhadap pendekatan dan strategi pemasarannya. Namun demi dan patut diketahui bahwa memang ada beberapa prinsip yang berlaku secara universal baik untuk produk barang maupun jasa seperti halnya pariwisata. 1.

Apa yang membedakan barang dan jasa Beberapa pakar pemasaran jasa diantaranya Judd (1964), Rathmell (1974), Shostack (1977), dan Sasser, Olsen dan Waykoff (1978) menemu kenali perbedaan prinsipal antara produk barang dan jasa terletak pada tiga aspek, yaitu : -

Intangibility atau tidak berwujud seperti halnya produk barang yang dapat dilihat, diraba atau diukur secara obyektif. Dampak dari kenyataan ini adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan bukti yang meyakinkan kepada konsumen akan produk yang akan dibelinya.

-

Parishability artinya bahwa produk jasa tersebut mudah rusak atau tidak dapat disimpan seperti halnya menyimpan sesuatu barang.


82

Hal ini berarti bahwa jasa yang tidak laku terjual pada satu saat tertentu

akan

kehilangan

pendapatan

penjualannya

untuk

selamanya. -

Simultanity yang maksudnya tidak lain adalah bahwa proses produksi dan konsumsi dari jasa tersebut terjadi secara simultan. Mutu layanan yang diberikan akan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara si produsen dengan konsumennya.

2.

Arti Penting Pemasaran Pariwisata Memperhatikan faktor-faktor sebagaimana diuraikan diatas dapatlah dimengerti betapa besar peranan pemasaran dalam pengembangan kepariwisataan di suatu daerah tujuan wisata. Ada 3 aspek penting dari produk pariwisata yang perlu mendapat perhatian

dari

para

pengelola

atau

pemasar

dalam

bidang

kepariwisataan : 1.

Attraction, yakni segala sesuatu baik itu berupa obyek maupun atraksi wisata lainnya yang menarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata. Hal ini antara lain meliputi keindahan alam, pantai, obyek dan atraksi wisata budaya, kebiasaan dan cara hidup masyarakat, keunikan alam dan budaya, atraksi-atraksi seni, pertemuan ilmiah, dagang, dan sebagainya.

2.

Accessibility atau aksesibilitas, artinya kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata yang dimaksud melalui berbagai media transportasi, udara, laut, atau darat. Hasil penelitian membuktikan bahwa hal ini sangat mempengaruhi keputusan para calon wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata.

3.

Aminities, maksudnya berbagai fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi para wisatawan selama mereka melakukan perjalanan wisata di suatu daerah tujuan wisata. Hal ini


83

antara lain misalnya akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, keamanan, dll. Ketiga aspek (3A) diatas harus dapat dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih menarik, memberikan kenyamanan bagi calon wisatawan sesuai dengan maksud kunjungan dari para wisatawan tersebut. Sebagai contoh misalnya : Seorang pengelola hotel mutlak harus memiliki wawasan 3A ini dalam mengelola hotelnya dan selalu mencari peluang dalam lingkungan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan kegagalan pemasaran karena wawasan yang terlalu sempit atau sering disebut “marketing myophia”. Disamping karakteristik sebagaimana disebutkan di atas, pariwisata memiliki keunikan tersendiri, yaitu : -

Produknya terdiri dari serangkaian unsur layanan yang satu sama lainnya saling terkait meliputi obyek dan atau atraksi wisata, transportasi, fasilitas penunjang misalnya halnya akomodasi, restoran, rumah makan dan sebagainya, serta jasa-jasa penunjang lainnya yakni, layanan keamanan dan kesehatan, penukaran uang asing, layanan informasi, dll. Perlu dipahami bahwa kelemahan dari produk pariwisata tersebut terletak pada titik yang paling lemah dari mata rantai layanan seperti yang disebutkan di atas.

-

Bahwasanya kesemua unsur layanan tersebut dikuasai dan dikelola secara

otonomi

oleh

lembaga

yang

berbeda-beda

yakni

pemerintah, usaha swasta dan masyarakat umum lainnya.


84

Dengan

demikian

keberhasilan

pariwisata

tersebut

sangat

tergantung kepada upaya kerja sama dan koordinasi antar semua pihak yang terlibat. -

Investasi dalam bidang pariwisata membutuhkan dana yang sangat besar yang tertanam dalam bentuk prasarana dan sarana kepariwisataan. Hal ini akan mengakibatkan tingginya biaya tetap (fixed cost) yang harus dipikul oleh kegiatan operasional dari pariwisata itu sendiri. Beban biaya tetap yang tinggi akan berdampak terhadap pendekatan dan strategi pemasarannya.

-

Motivasi kunjungan para wisatawan yang berbeda-beda seperti untuk berlibur, bisnis, konferensi, mengunjungi sanak keluarga, dll, akan berpengaruh bsear terhadap penyediaan produk yang ditawarkan. Hal ini akan menambah kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan dan pemasaran produk pariwisata itu sendiri.

-

Kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Permintaan yang sangat musiman ditambah lagi dengan kenyataan tidak dapat disimpannya produk pariwisata tersebut akan menambah rumitnya masalah pemasaran pariwisata itu sendiri.

C.

TANTANGAN DAN PELUANG PASAR BAGI INDONESIA Dari sisi ketersediaan produk, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, memiliki potensi yang sulit dicari tandingannya dengan negara manapun di dunia. Aset potensi kepariwisataan Indonesia, tidak saja memenuhi unsur keindahan alam (natural beauty), keaslian (originality), kelangkaan (scarcity) dan keutuhan (wholesomeness), tetapi juga kekayaan seni budaya, flora & fauna, ekosistem dan gejala alam. Kesemuanya ini dapat dikombinasikan, diramu dan kemudian dikemas secara


85

profesional, sehingga menjadi objek yang memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sebagai salah satu sektor pembangunan, sektor Kebudayaan dan Pariwisata

memberikan

kontribusi

yang

cukup

signifikan

didalam

menggerakkan pertumbuhan pembangunan Nasional. Sebagai contoh, signifikansinya di bidang ekonomi dapat terlihat dari beberapa indikator kinerjanya, seperti nilai investasi, serapan tenaga kerja, devisa yang diperoleh dan sirkulasi rupiah. Bahkan, diakui bahwa secara universal sektor ini dianggap sebagai the most effective away (or even the only way) for developing countries to increase foreign exchange earnings, dan sangat efektif

untuk

mendorong

pembangunan

dalam

rangka

percepatan

pertumbuhan regional suatu negara. Para pakar mempunyai keyakinan bahwa industri pariwisata dunia memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang. Dan boleh jadi pada suatu saat, industri ini menjadi industri terbesar melampaui industri MIGAS dan industri lainnya. Menurut data dan perkiraan World Tourism Organization, WTO (per Januari 2001), selama tahun 2000 tercatat 698 juta orang international arrivals di dunia, walaupun sementara ini 58% dari jumlah tersebut masih didominasi oleh Eropa. Selanjutnya WTO memperkirakan pada akhir tahun 2010 jumlah wisatawan dunia akan mencapai 1,1 milyar orang dan pada akhir tahun 2020 menjadi 1,6 milyar orang wisatawan dunia. Keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisataan Indonesia seperti yang kita rasakan sekarang ini ditentukan oleh paling tidak 3 (tiga) pilar utama yaitu : Keberhasilan dalam pemasaran, keberhasilan dalam pengembangan produk dan keberhasilan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata. Ketiga komponen tersebut harus dibina dan dikembangkan secara simultan untuk terciptanya keterpaduan dalam upaya pencapaian tujuan dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.


86

Pemasaran berperan sebagai intelligent untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pasar dan sasaran pasar. Di samping itu ia juga diharapkan akan menjembatani (bridging) kekuatan produk yang dimiliki dalam memasuki dan menguasai pasar domestik maupun pasar global. Roman G. Hiebing, Jr dan Scott W Cooper dalam bukunya The Successful Marketing Plan menegaskan bahwa telah terjadi perubahan pendekatan paradigma dari orientasi produk (4 P’s) ke orientasi pasar (4 C’s). Perubahan ini disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan dalam upaya mengenalkan dan menjual produk yang dimiliki. Pemasaran produk karya seni dan pariwisata tidak lagi dipandang sebagai “way of doing”, tetapi harus disikapi dalam kerangka “way of thinking process”. Konsepsi perencanaan pemasaran yang ditawarkan oleh Hiebing dan Cooper yang dianggap relevan meliputi : Understanding consumer wants and needs; Understanding the consumer’s cost; thinking consumer convenience, thinking customer communication. Untuk itu, ia menyarankan setting objective marketing to affect the segment’s behaviour. Untuk

melakukan

perintisan

terhadap

pasar

dan

memelihara

(maintaining) pasar sasaran, maka aspek Kerjasama Luar Negeri perlu diberdayakan dan dioptimalkan. Kerjasama Luar Negeri meliputi hubungan dengan organisasi, assosiasi dan lembaga internasional (bilateral, subregional, regional dan multilateral) baik yang bersifat pemerintahan (governmental)

maupun

yang

swasta

(non-governmental).

Prinsip

pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri adalah saling menghargai dan saling menguntungkan. Dalam melaksanakan aktivitas pemasaran dan kerjasama luar negeri, pemanfaatan teknologi informasi canggih oleh setiap negara (individu dan kelompok) cenderung semakin meningkat. Teknologi informasi kini turut mewarnai identitas dan kredibilitas pelaku pemasaran. Oleh karena itu,


87

teknologi informasi tidak lagi dapat dipisahkan dari setiap aktivitas pemasaran dan kerjasama luar negeri dalam memasuki arena persaingan di pasar global. Terjadinya paradigma baru pada lingkungan strategis dalam lingkup global, regional adn nasional, misalnya seperti merebaknya isu globalisasi dan

perdagangan

bebas,

pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

development dan responsible marketing) dan pemberlakuan Kode Etik Pariwisata Sedunia (The Global Code of Ethic for Tourism), dan dalam lingkup nasional seperti desentralisasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap peluang dan tantangan pemasaran pariwisata Indonesia. Pada sisi lain, tragedi WTC yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001 juga telah secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan industri perjalanan dan pariwisata dunia. Peristiwa tersebut mendorong Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan reposisi terhadap fokus pasar, dengan mengutamakan (orientasi) ke pasar medium and short haul dengan tetap memelihara pasar-pasar konvensional seperti Eropa dan Amerika. Berdasarkan hal tersebut di atas, aspek pemasaran dan kerjasama luar negeri amatlah strategi dan penting dalam konteks pembangunan kebudayaan dan pariwisata Indonesia. Target dan Pasar Sasaran Kekuatan produk yang beraneka ragam dengan pilihan destinasi yang variatif itu harus didukung oleh serangkaian kebijakan, program dan kegiatan Pemasaran & Kerjasama Luar Negeri yang terencana dan terpadu secara optimal. Hal ini dimaksudkan agar misi maupun sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sasaran tersebut antara lain adalah meningkatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 6,9 juta wisaman (rata-rata pertumbuhan 7%), rata-rata lama tinggal 10 hari, tingkat


88

pengeluaran US $ 98, sehingga akan memacu penerimaan devisa sebesar US $ 7,6 milyar pada akhir tahun 2004. Figur sasaran ini sekaligus menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam memacu pembangunan perekonomian Indonesia. (Berdasarkan data statistik tahun 1999, pariwisata berhasil menduduki peringkat kedua penghasil devisa bagi Indonesia di luar MIGAS, dengan jumlah devisa sebesar US $ 4,7 milyar). Pasar sasaran tersebut adalah : Pasar utama (main market) meliputi : 1. Singapura

5. Jepang

2. Malaysia

6. China

3. Thailand

7. Australia

4. Korea Selatan

8. Selandia Baru

Pasar baru (potential market) meliputi : 1. India 2. Timur Tengah 3. Afrika Selatan 4. Rusia Transformasi Pasar Global dan Munculnya Pariwisata Baru Pariwisata global sedang mengalami transisi yang bergerak cepat dan radikal menuju industri pariwisata baru yang prima dan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan industri itu sendiri. Perubahan dalam nilai dan perilaku pelanggan mendorong lahirnya pariwisata baru. Pariwisata gaya baru muncul, di mana kegiatan pariwisatanya dicirikan sebagai liburan yang fleksibel, tersegmentasi dan sadar lingkungan. Pariwisata baru adalah suatu fenomena pengemasan skala besar dari suatu layanan liburan yang non standar pada Pengantar Kepariwisataan

89

tingkat harga bersaing yang lebih sesuai dengan tuntutan permintaan wisatawan serta tuntutan kebutuhan ekonomis dan lingkungan sosial (Auliana Poon : 1991). Perubahan pada tingkah laku konsumen dan nilai-nilai memberi kekuatan sebagai pedoman yang mendasar bagi pariwisata baru. Konsumen pariwisata baru adalah para wisatawan yang memiliki informasi dan lebih berpengalaman. Mereka telah menempatkan nilai-nilai dan gaya hidup yang berubah. Wisatawan baru tersebut berciri fleksibel dan lebih mandiri, mereka merupakan konsumen cangkokan (Hybrid), spontan, sulit diramalkan dan selalu ingin aktif. Adapun indikasi yang menandakan pariwisata baru antara lain : -

Permintaan akan liburan yang independen.

-

Permintaan akan pilihan dan fleksibilitas liburan meningkat.

-

Pemakaian teknologi informasi semakin meningkat (96% agen-agen perjalanan US dihubungkan dengan Computer Reservation System, CRS’s).

-

CRS’s menjadi alternatif yang fleksibel untuk alternatif liburan.

-

Peningkatan atas kepedulian lingkungan.

-

Peningkatan segmentasi pasar liburan yang mencerminkan karakteristik gaya hidup (DINKS/pasangan tanpa anak dengan penghasilan ganda, YUPPIES/anak muda dengan mobilitas dan profesionalisme tinggi, MILKIES/masyarakat moden yang introvert).

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memasuki pasar pariwisata global, yaitu : a.

Mengutamakan kepentingan konsumen.

b.

Produk dan pelayanan yang unggul kualitasnya.


90

c.

Mampu mengembangkan inovasi radikal.

d.

Memperkuat posisi strategis dalam rantai industri pariwisata dunia.

e.

Mementingkan lingkungan.

f.

Memperkuat jalur distribusi di pasar sasaran.

g.

Membangun sektor swasta yang dinamis. Oleh karena itu harus disadari bahwa pasar pariwisata global

merupakan kumpulan dari “konsumen baru” yang bercirikan fleksibel, tersegmentasi, terintegrasi secara diagonal, sadar lingkungan,

lebih

berpengalaman, memiliki nilai-nilai dan gaya hidup yang berubah-ubah serta berpikiran mandiri. Tantangan dan Peluang Pasar Pada era modern sekarang ini, istilah pasar telah berubah secara radikal. Adalah sangat naif untuk mendefinisikan bahwa pasar produk pariwisata Indonesia pada jaman modern ini adalah negara-negara/kawasan tertentu atau sekelompok negara/kawasan sebagai tourist generating country, saya beranggapan bahwa pasar bukan lagi sekedar bertemunya penjual dengan pembeli atau sebaliknya, tetapi pasar adalah perpaduan antara dunia maya dan dunia nyata. Pengertian pasar dalam dunia maya analog dengan dunia cyber, dunia teknologi informasi. Artinya dengan memberdayakan teknologi informasi seperti internet, aktivitas pasar dapat dilakukan secara instant. Dalam hal ini konsistensi monitoring perilaku dan karakter konsumen menjadi amat penting agar input data kemasan produk baru senantiasa dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Sebaliknya pasar dalam dunia nyata masih tetap eksis, seperti berbagai bursa kebudayaan dan pariwisata yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan aktivitas pasar. Aspek pasar dan pemasaran sebagai salah satu pilar utama pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia dihadapkan pada situasi yang sarat dengan tantangan dan peluang, baik pada skala tataran Pengantar Kepariwisataan

91

global, regional maupun domestik. Kondisi potensi produk industri budaya dan pariwisata yang harus ditingkatkan dan dikembangkan keragaman dan kualitasnya secara berkesinambungan, iapun harus dikemas sedemikian rupa agar menarik dan mampu bersaing di pasaran. Pasca tragedi WTC telah dilakukan reorientasi fokus pemasaran dan promosi pariwisata Indonesia ke pasar medium dan short haul, yang meliputi 8 pasar utama (Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru), dan 4 pasar potensial (China, Rusia, India, Afrika Selatan dan Saudi Arabia). Namun demikian, pasar long haul yang dikategorikan sebagai pasar konvensional seperti negara-negara akwasan Eropa dan Amerika tetap dipelihara (maintain). Segera setelah Indonesia dilanda multi krisis, pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia sejak tahun 1999 sudah mulai membaik, yakni tahun 1999 naik 2,63%, naik 7,12% tahun 2000, dan tahun 2001 naik 1,77%. Rendahnya kenaikan di tahun 2001 diindikasikan sebagai dampak tragedi WTC yang pengaruhnya melebar ke seluruh penjuru dunia. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap tantangan dan peluang pasar, yaitu : 1.

Pendekatan paradigma a.

Tataran internasional Pada

tataran

internasional,

isu-isu

strategis

yang

dapat

dikategorikan sebagai tantangan sekaligus (bisa jadi) sebagai peluang antara lain : 1)

Proses globalisasi (liberalisasi ekonomi perdagangan dan industri)

2)

Meningkatnya apresiasi terhadap Hak Azasi Manusia (HAM)

3)

Kualitas Layanan Jasa Pariwisata (Quality Tourism Services)


92

4)

2.

Isu Lingkungan Hidup

b.

Tataran Regional Asia-Pasifik

c.

Tataran Nasional

Pendekatan kekuatan pengaruh eksternal dan internal (SWOT) dengan menggunakan analisis multi variabel a.

Variabel eksternal 1)

Gross National Productt (GDP) pangsa pasar pariwisata Indonesia.

2)

Rasio antara jumlah outbound dengan jumlah penduduk (travel propensity).

3)

Pangsa pasar ke Indonesia dibanding Total Outbound ke negara-negara lain.

4)

Posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN.

5)

Tingkat penggunaan transportasi udara ke Indonesia.

6)

Tingkat pilihan Indonesia sebagai single destination.

7)

Pola pengaturan perjalanan dengan penggunaan paket wisata.

b.

8)

Tingkat kunjungan ulang (repeater).

9)

Saham penggunaan maskapai penerbangan nasional.

Variabel internal 1)

Penerimaan devisa.

2)

Pangsa pasar wisman ke Indonesia (periode tahun 2001).

3)

Tingkat pertumbuhan pasar wisman ke Indonesia.

4)

Tingkat penggunaan akomodasi ke hotel.


93

D.

5)

Rata-rata pengeluaran wisman per hari di Indonesia.

6)

Rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia.

7)

Tingkat motivasi/maksud kunjungan wisman untuk berlibur.

8)

Tingkat motivasi/maksud kunjungan wisman untuk bisnis.

9)

Tingkat motivasi/maksud kunjungan wisman untuk MICE.

MENINGKATKAN

CITRA

PARIWISATA

INDONESIA

DENGAN

MEWUJUDKAN SAPTA PESONA Dalam

Kampanye

Nasional

Sadar

Wisata

bertujuan

untuk

meningkatkan peran serta masyarakat, menggalang sikap dan perilaku untuk menjadi tuan rumah yang baik serta meningkatkan citra, mutu produk dan pelayanan pariwisata yang didukung oleh semakin meningkatnya penerapan SAPTA PESONA dalam kehidupan masyarakat. Apa itu SAPTA PESONA ? Mengapa SAPTA PESONA ? Mengapa perlu meningkatkan penerapan SAPTA PESONA ? Sapta Pesona a.

Latar Belakang Dari hasil penelitian yang berulang kali dilakukan selama beberapa tahun tentang citra pariwisata Indonesia menurut pandangan wisatawan mancanegara yang pernah mengunjungi Indonesia diperoleh kesan-kesan atau faktor-faktor yang positif dan negatif. Faktor-faktor positif yang dinilai sangat menonjol dan terdapat hampir di semua DTW adalah : -

Penduduk yang ramah tamah.

-

Iklim yang cukup baik khususnya di luar kota.

Faktor-faktor positif hal yang dinilai cukup tinggi adalah : Pengantar Kepariwisataan

94

-

Pemandangan alam yang indah.

-

Sejarah dan cara hidup dan adat istiadat penduduk yang menarik.

Sebaliknya, terdapat pula beberapa faktor negatif, dan yang dinilai sangat menonjol adalah : -

Kotor;

-

Kemiskinan;

-

Kondisi yang tidak sehat;

-

Masalah bahasa (sukar berkomunikasi). Dari berbagai komentar dan kesan yang banyak disampaikan

wisatawan, dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa unsur pokok produk wisata kita yang berupa obyek atau atraksi wisata yang kita miliki, ternyata

keramah-tamahan

penduduk

yang

dianggap

paling

mengesankan. Namun masih banyak segi yang cukup merisaukan wisatawan, yang membuat citra produk wisata kita kurang baik. Selain faktor-faktor yang dikemukakan sebelumnya masih sering pula disampaikan keluhan, seperti : -

Penampilan lalu-lintas angkutan jalan raya, yang dinilai kurang memperhatikan keselamatan baik penumpang maupun pejalan kaki;

-

Kurang disiplin, kurang tertib;

-

Kelemahan pelayanan dalam bidang informasi;

-

Kurangnya ketrampilan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan. Jadi, walaupun kita memiliki cukup banyak potensi wisata, yang

bukan saja terdapat di mana-mana, dan beraneka ragam serta tiap DTW memiliki keunikan dan kekhasan daya tariknya sendiri, bahkan mengundang rasa kagum banyak wisatawan dari mancanegara, tetapi Pengantar Kepariwisataan

95

banyak pula yang masih harus kita tata dan benahi untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan datang berkunjung. Apalagi,

Indonesia

menghadapi

penyelenggaraan

Tahun

Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992. Berbagai langkah dan upaya perlu dilakukan oleh semua pihak untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kedua peristiwa tersebut. Untuk itu, tiap DTW di tanah air harus menyiapkan semua langkahlangkah yang diperlukan dalam berbenah diri, menambah daya tarik, dengan sasaran meraih jumlah kunjungan yang lebih besar ke DTW masing-masing, sekaligus berupaya menampilkan penyambutan selaku tuan rumah yang baik. Semuanya itu akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi nasional dan partisipasi masyarakat, guna mencapai sasaran Repelita V pada khususnya serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan pariwisata pada umumnya. Sejalan dengan dilakukan berbagai langkah dan upaya penataan dan pembinaan, dilakukan Kampanye Sadar Wisata secara nasional untuk menggalang semua potensi nasional agar semua ikut berperan serta

mendukung

pelaksanaan

program

pemerintah

dalam

mengembangkan pariwisata nasional. Dengan menyadari kenyataan, bahwa terdapat beberapa faktor kondisi dalam unsur kepariwisataan kita yang dinilai negatif oleh wisatawan, dan dengan dasar pertimbangan pencapaian sasaran yang realistik, maka perlu dilakukan upaya penataan dan pembenahan pada 7 faktor atau unsur yang dianggap penting dalam meningkatkan daya tarik wisata. Dengan memperbaiki dan menata unsur pesonanya, maka diharapkan dapat menambah pesona pariwisata Indonesia dimata wisatawan mancanegara. Demikianlah “SAPTA PESONA” dijadikan semacam tema sentral dalam pelaksanaan Kampanye Nasional Sadar Wisata dalam rangka Pengantar Kepariwisataan

96

memobilisasi potensi dan kemampuan industri pariwisata, swasta, dan swadaya masyarakat. b.

Apa dan mengapa perlu Sapta Pesona ? Seperti telah disinggung di atas, pada dasarnya terdapat 7 unsur daya tarik wisata yang dapat mempengaruhi keinginan berkunjung wisatawan dan membuatnya betah tinggal lebih lama di suatu DTW. Dengan begitu, memilih Sapta Pesona sebagai tema sentral dalam kampanye sadar wisata bukanlah mengada-ada dan bukan pula merupakan hal-hal yang mustahil diwujudkan. Tiga unsur dari Sapta Pesona yaitu keamanan, ketertiban, dan kebersihan, dijadikan sasaran yang perlu diwujudkan dalam rangka mempunyai tema atau motto sendiri dalam upaya menggerakkan dan memajukan

pembangunan

daerahnya,

seperti

:

BMW

(Bersih,

Manusiawi dan Berwibawa) untuk DKI Jakarta, Solo Berseri (Bersih, Senyum, Rapi, Indah) dan sebagainya. Semua daerah, terutama Ibukota Propinsi sampai Ibukota Kabupaten terus berupaya mengadakan penghijauan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang teduh dan sejuk. Upaya memperindah kota terus dilakukan. Keramah-tamahan penduduk kita masih tetap menonjol, namun tetap perlu dilakukan upaya memeliharanya agar tidak cepat luntur. Dengan memadukan upaya-upaya daerah, tertuju pada perbaikan penataan, dan pembinaan ke 7 unsur daya tarik di atas, maka ke 7 unsur itu akan memperoleh nilai tambah, sehingga yang tadinya dinilai negatif dapat berubah menjadi positif dan yang sudah positif meningkat menjadi daya tarik yang mempesona. Ketujuh unsur itulah yang disebut Sapta Pesona.


97

Uraian lebih lanjut dari unsur-unsur Sapta Pesona itu adalah sebagai berikut : 1)

Aman Aman, merupakan suatu kondisi atau keadaan yang memberikan suasana tenang dan rasa tenteram bagi wisatawan. Aman juga berarti bebas dari rasa takut dan khawatir akan keselamatan jiwa, raga dan harta miliknya (barang bawaan dan yang melekat pada tubuhnya). Juga berarti, bebas dari ancaman, gangguan dan tindak kekerasan atau kejahatan (penodongan, perampokan, pemerasan, penipuan). Aman, dalam arti termasuk pula penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas, yaitu baik dari gangguan teknis maupun lainnya, karena sarana, prasarana dan fasilitas tersebut terpelihara dengan baik.

2)

Tertib Tertib, merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua kehidupan masyarakat. Keadaan atau suasana tertib menghadapi wisatawan lebih ditujukan kepada : -

Tertib

dari

segi

peraturan

dimana

wisatawan

akan

mendapatkan suasana pelaksanaan peraturan yang konsisten dan seragam dimana saja. -

Tertib dari segi waktu dimana wisatawan akan menemukan segala sesuatu yang pasti waktunya sesuai dengan jadwal.

-

Tertib dari segi mutu pelayanan dimana wisatawan akan mendapatkan mutu pelayanan yang bermutu tinggi.


98

-

Tertib dari segi informasi dimana wisatawan selalu dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan dalam bahasa yang dapat dimengerti.

3)

Bersih Bersih, merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menampilkan sifat bersih dan sehat (hygienis). Keadaan bersih harus selalu tercermin pada lingkungan dan sarana pariwisata yang bersih dan rapi, penggunaan alat perlengkapan yang selalu terawat baik, bersih dan bebas dari bakteri atau hama penyakit, makanan dan minuman yang sehat, serta penampilan petugas pelayanan yang bersih baik fisik maupun pakaiannya. Bersih dari segi lingkungan dimana wisatawan akan menemukan lingkungan

yang

bersih

dan

bebas

dari

sampah,

limbah,

pencemaran lembah, pencemaran maupun kotoran lainnya. Bersih dari segi bahan dimana wisatawan mendapatkan bahan yang bersih baik pada makanan, minuman, maupun bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian. 4)

Sejuk Sejuk, merupakan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang memberikan suasana segar, dan nyaman. Kondisi lingkungan seperti itu tercipta dengan upaya menciptakan suasana penataan lingkungan, pertamanan, penghijauan pada jalur wisata. Memperindah wajah kota dengan pembangunan taman-taman di tempat-tempat terbuka, penghijauan sepanjang jalan, lingkungan dan

perkantoran

dan

pusat

perbelanjaan

serta

lingkungan

pemukiman penduduk dan obyek wisata.


99

Dalam ruangan kesejukan dapat diciptakan melalui penataan dan penyediaan pot-pot tanaman serta bahkan kalau mungkin membuat taman. 5)

Indah Indah, merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi, sehingga memancarkan keindahan. Indah, dilihat dari sudut penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungan sekitarnya, baik interior maupun eksterior serta menunjukkan sifat dan ciri kepribadian nasional. Keindahan terutama dituntut dari penampilan semua unsur yang berhubungan langsung dengan pariwisata, seperti penampilan wajah kota, halaman depan hotel dan bangunan bersejarah, jalurjalur wisata, lingkungan obyek wisata serta produk wisata lainnya. Indah dari segi alam dimana wisatawan akan mendapatkan lingkungan yang indah yang dikarenakan pemeliharaan dan pelestarian yang teratur dan terus menerus.

6)

Ramah-tamah Ramah tamah, adalah sifat dan perilaku masyarakat yang akrab dalam pergaulan, hormat dan sopan dalam berkomunikasi, suka senyum, suka menyapa, suka memberikan pelayanan, dan ringan kaki untuk membantu tanpa pamrih, baik yang diberikan oleh petugas/aparat unsur pemerintah maupun usaha pariwisata yang secara langsung melayaninya.

7)

Kenangan Dalam pengertian kenangan tercakup didalamnya adalah :


100

-

Kenangan dari segi akomodasi yang nyaman, dimana wisatawan selama menginap akan mendapatkan kenyamanan baik dari segi lingkungan, pelayanan kamar, pelayanan makan minum maupun pelayanan-pelayanan lainnya.

-

Kenangan dari segi atraksi budaya yang mempesona dimana wisatawan akan mendapatkan suatu kenangan akan budaya yang

mempesona,

baik

dari

segi

variasi,

mutu

dan

kontinyuitas maupun waktu yang tepat. -

Kenangan dari segi makanan khas daerah yang lezat dimana wisatawan

akan

mendapatkan

sesuatu

kenangan

dari

makanan khas daerah yang lezat rasanya, hygienis, bervariasi dan menarik dalam penyajiannya. -

Kenangan dari segi cinderamata yang mungil, bermutur, menawan dan harga yang wajar.


101

BAB XI PENGARUH KEPARIWISATAAN TERHADAP PEREKONOMIAN

A.

ARTI PARIWISATA DALAM PEREKONOMIAN Seseorang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya untuk bisa hidup atau memperoleh kesenangan dalam hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus ada alat-alat untuk pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya relatif banyak macam dan ragamnya. Ilmu ekonomi akan memusatkan perhatiannya kepada barang-barang atau benda-benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas. Seperti kita ketahui manusia itu sebenarnya dalam rangka mencapai kemakmuran hidupnya, yaitu keadaan di mana orang-orang dapat memenuhi kebutuhannya dalam suatu keseimbangan antara banyaknya kebutuhan dan banyaknya benda-benda yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Secara seksama batasan tentang pariwisata seperti yang dikemukakan dalam beberapa kesempatan adalah : suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam. Keinginan yang bermacam-macam di sini tidak lain adalah barangbarang kebutuhan yang diperlukannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Jadi memuaskan kebutuhan itulah yang menjadi dorongan bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan wisata dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu negara ke negara lain. Suatu negara yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di negaranya, maka lalu lintas orang-orang (wisatawan) tersebut ternyata


102

memberi keuntungan dan memberi hasil yang bukan sedikit dan bahkan memberikan pendapatan (income) utama, melebihi ekspor bahan-bahan mentah, hasil tambang yang dihasilkan negara tersebut. Sebagai akibat lebih jauh, dengan adanya lalu lintas orang-orang yang melakukan perjalanan wisata tadi, yaitu mereka yang mencari kemakmuran lebih tadi, ternyata memberi dampak terhadap perekonomian di negara yang dikunjungi. Dampak yang dimaksudkan antara lain adalah : -

Memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.

-

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

-

Meningkatkan pendapatan nasional (national income).

-

Memperkuat posisi neraca pembayaran (net balance payment).

-

Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat. Jadi mengembangkan industri pariwisata pada suatu negara, tujuan

utamanya adalah untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi sebagai akibat adanya orang-orang melakukan perjalanan wisata di negara tersebut.

B.

DAMPAK EKONOMI PARIWISATA TERHADAP NEGARA INDONESIA Perserikatan

Bangsa-Bangsa

telah

menyetujui

suatu

metode

pengukuran dampak ekonomi pariwisata yang disebut dengan Tourism Satelite Account (TSA). TSA ini merupakan satu-satunya satelite account yang telah disetujui oleh PBB dari berbagai sektor ekonomi lainnya. Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata mulai menerapkan dan mengembangkan TSA pada tahun 2001 yang dikenal dengan istilah Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS), dengan hasil secara garis besar diuraikan pada berikut ini. Pengantar Kepariwisataan

103

Pada tahun 2000 sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar Rp 238,6 triliun atau 9,27% terhadap produk nasional dan kontribusi pariwisata mencapai 9,38% (Rp 128,31 triliun) dari total PDB Indonesia sebesar Rp 1.368 triliun (BPS, 2001). Hal menarik yang patut dikemukakan adalah bahwa pencapaian sebesar itu diperoleh melalui peranan investasi kepariwisataan yang hanya mencapai 5,24% dari total investasi nasional. Sementara itu peranan dalam penyediaan lapangan kerja mencapai 7,36 juta orang atau 8,11% dari total lapangan kerja nasional sebesar 89,3 juta orang. Demikian juga dapat diungkapkan bahwa penyediaan upah dan gaji dari sektor pariwisata mencapai Rp 40,09 triliun, 9,87% dari penyediaan upah secara nasional sebesar Rp 406 triliun. Selain itu kontribusi pajak tak langsung mencapai 8,29% dari total pajak tak langsung sebesar Rp 61 triliun. Bagi

Indonesia,

sektor

pariwisata

semakin

berperan

dalam

menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan sektor pariwisata, sebagai sektor prioritas dalam pembangunan. Sebagai sektor ekonomi, pariwisata memiliki potensi dan keunggulan antara lain : 1.

Memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional, meringankan beban utang negara dan memelihara nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing.

2.

Penciptaan lapangan kerja tidak hanya terbatas di kota tetapi justru menyebar ke pedesaan.

3.

Memperluas kesempatan berusaha sektor formal dan informal, usaha besar, menengah, kecil dan koperasi.

4.

Peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi.

5.

Peningkatan pendapatan masyarakat.


104

6.

Pemerataan,

pembangunan

dan

mengurangi

ketimpangan

pembangunan baik secara struktural, spesial dan sektoral. Disamping pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat, pariwisata mampu menjadi wahana bagi masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan wisata nusantara yaitu dari kota ke desa dan sebaliknya, antar kota, antar propinsi, dan antar pulau. Penerapan

paradigma

pembangunan

kepariwisataan

yang

berkelanjutan diharapkan akan memperkecil dampak negatif terhadap perusakan

lingkungan

hidup,

nilai

budaya

dan

tradisi.

Keterlibatan

masyarakat di dalam kepariwisataan di samping memberikan manfaat ekonomi juga sekaligus memberikan manfaat politik berupa dukungan terhadap pariwisata, terhadap pemerintah dan dunia usaha. Kawasan Asia Pasifik terdapat 4 (empat) sub kawasan pariwisata yaitu Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, Oscania dan Asia Selatan. Kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan tertinggi diantara kawasan lainnya. Dari 5 negara destinasi pariwisata utama di Asia Tenggara, Thailand masih merupakan negara yang paling besar menerima devisa dari kegiatan pariwisata internasional seperti terlihat pada Tabel 4 dibawah ini : Tabel 4 Data Penerimaan Devisa Untuk Kawasan Asia Tenggara Jumlah Wisman (juta) Negara Thailand Malaysia Indonesia Singapura Filipina

2003

2004

10,004 10,577 4,467 5,703 1,907

11,651 15,703 5,321 n.a. 2,291

Pertumbuhan 16,5% 10,3% 19,1% 20,2%

Pendapatan Devisa (USD miliar) Pertum2003 2004 buhan 7,828 10,034 28,2% 5,901 8,198 38,9% 4,037 4,798 18,8% 3,787 5,090 34,4% 1,545 2,012 30,2%

Sumber : Tourism Highlight 2005, UN-WTO, 2005


105

Data tersebut di atas memberikan gambaran bagaimana ketatnya pesaingan di antara negara-negara Asia Tenggara tersebut dalam meraih pendapatan dari wisatawan mancanegara yang datang ke region ini. Masingmasing negara memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing seperti dapat dilihat di bawah ini : Negara Thailand

Malaysia

Singapura

     

Filipina



Vietnam

  

Kekuatan Atraksi wisata budaya Infrastruktur, fasilitas dan pelayanan pariwisata Aksesibilitas Fasilitas dan pelayanan pariwisata Infrastruktur dan aksesibilitas (Hub penerbangan) Fasilitas dan pelayanan wisata Atraksi wisata alam & budaya Keragaman destinasi Kekayaan heritage tourism Atraksi wisata alam dan budaya

Sedangkan

kekuatan,

kelemahan

     

Kelemahan Citra negatif pariwisata Dominasi kepemilikan usaha oleh orang asing Kemampuan untuk menahan wisman lebih lama Keragaman atraksi wisata Keterbatasan destinasi Kemampuan untuk menahan wisman lebih lama

 Keamanan  Citra negatif pariwisata  Terbatasnya infrastruktur  Belum terbentuknya citra sebagai destinasi pariwisata

dan

peluang

pembangunan

kepariwisataan Indonesia seperti yang dapat dilihat di bawah ini : Kekuatan  Kekayaan budaya  Kekayaan daya tarik wisata alam  Keragaman aktivitas wisata yang dapat dilakukan  Lokasi wisata bahari terbaik di dunia  Kekayaan jenis dan ragam kuliner  Kehidupan masyarakat (living culture) yang khas


Kelemahan  Pengemasan daya tarik wisata  Terbatasnya diversifikasi produk  Masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata  Kualitas pelayanan wisata  Disparitas pembangunan kawasan pariwisata  Interpretasi, promosi dan komunikasi pemasaran  Kualitas SDM  Kondisi keamanan

Peluang  Keramahtamahan penduduk  Kemajemukan masyarakat  Jumlah penduduk yang dapat berperan serta dalam kepariwisataan

106

Disamping kondisi tersebut di atas, masih ditemui dilema (paradox) dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah “High Investment, Not Quick Yield” artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang menyukai memiliki budaya “instant and shortcut” dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (tourism business integration) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan

manajemen

partisipatoris

dengan

melibatkan

seluruh

stakeholders baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, maupun kota), serta pemerintah pusat. Pada tabel-tabel berikut ini disajikan sebagai indikator ekonomi perkembangan kepariwisataan di Indonesia yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan kepariwisataan di berbagai daerah khususnya dalam konteks pengembangan wisata bahari yang memiliki potensi sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Tabel 5 Pendapatan dari Sektor Pariwisata (dalam Rupiah) Komponen Pengeluaran 1. Wisman di DN 2. Wisnus di DN 3. Investasi pada sektor pariwisata 4. Wisatawan ke LN (Outbound) di Pengantar Kepariwisataan

2002 38,10 Triliun 68,82 Triliun 15,61 Triliun 0,45 Triliun

2003 33,32 Triliun 70,87 Triliun 17,24 Triliun 0,47 Triliun 107

Dalam Negeri 5. Anggaran Pemerintah di sektor Pariwisata Total

1,87 Triliun

2,39 Triliun

124,85 Triliun

124,29 Triliun

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2005

Tabel 6 Dampak Pariwisata dalam Parameter Ekonomi 2002 Dampak

Nilai

Output (Rp) PDB (Rp) Upah & Gaji (Rp) Pajak (Rp) Lapangan Kerja

2003 Dari Total 6,11% 6,12% 6,41% 7,81% 8,69%

209,20 T 98,59 T 29,94 T 5,56 T 7,96 juta

Nilai 212,41 T 99,24 T 29,31 T 5,11 T 7,52 juta

Dari Total 6,01% 5,55% 5,49% 5,86% 8,28%


Tabel 7 Besaran Investasi pada Sektor Pariwisata Tahun 2004 (dalam Rupiah) No.

Usaha

1 2 3 4 5 6 7

Hotel Fasilitas Rekreasi Wisata Bahari Biro Perjalanan Restoran Kawasan Pariwisata Konsultan Pariwisata Sub Total Total

Unit 19 9 3 8 25 8 72

PMA Nilai 3.833,00 miliar 400,00 miliar 2,75 miliar 11,95 miliar 173,90 miliar 762,00 miliar 5.184,30 miliar 84 unit

Unit 1 1 3 6 1 12

PMDN Nilai 55,00 miliar 0,20 miliar 11,85 miliar 6,00 miliar 35,00 miliar 108,05 miliar 5.292,35 miliar

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2005

Tabel 8 Kontribusi Pariwisata dalam Perolehan Devisa (dalam Miliar USD) Sektor 1. Minyak dan gas 2. Pariwisata 3. Garment 4. Industri kayu lapis 5. Industri elektronik Sumbangan Pariwisata Terhadap Total Ekspor

2002 12,29 4,50 3,57 1,62 n.a. 10,21%

2003 13,65 4,03 3,89 3,16 3,12 10,35%

2004 15,59 4,70 4,27 3,41 3,23 10,76%



108

C.

HASIL-HASIL

DAN

MANFAAT

KEPARIWISATAAN

TERHADAP

PEREKONOMIAN 1.

Hasil-hasil a.

Perimbangan Neraca Pembayaran Dari Sektor Pariwisata Adalah perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain (pemasukan dan pengeluaran). 1)

Pemasukan :

- Ekspor barang dan jasa - Modal asing/investasi - Penjualan barang/souvenir dalam negeri - Penjualan

jasa

dengan

membayar

dengan valuta asing 2)

Pengeluaran :

- Impor barang dan jasa - Warganegara ke luar negeri - Modal yang ditanam di luar negeri

b.

Keuntungan Dalam Negeri Dari Kepariwisataan 1)

Mendorong kesempatan kerja (termasuk sektor lain).

2)

Pasar baru bagi hasil-hasil tertentu, khususnya produk-produk khas suatu negara (mis. Rotan, ukiran dan lain-lain).

3)

Pembangunan prasarana di daerah.

4)

Mendorong penanaman modal asing dan dalam negeri.

5)

Memajukan pembangunan di daerah.

6)

Mendistribusikan

kembali

pendapatan

nasional

melalui

penciptaan kesempatan-kesempatan baru dalam perluasan modal. Pengantar Kepariwisataan

109

c.

Kepariwisataan

Sebagai

Alat

Pencapaian

Tujuan

Untuk

Perekonomian 1)

Mendorong dan mempercepat pembangunan di daerah.

2)

Menanggulangi pengangguran.

3)

Pemasukan devisa.

4)

Menarik modal/investasi.

5)

Memperingan beban bantuan dari luar negeri bagi masingmasing negara.

2.

Manfaat Kepariwisataan a.

Kepariwisataan

merupakan

kegiatan

pemakaian

jasa

yang

beraneka ragam atau kepariwisataan adalah suatu kumpulan dari beraneka ragam pemakaian jasa, sehingga para wisatawan memerlukan jasa hotel, jasa makan/minum, jasa angkutan dan lainlain. b.

Pada hakekatnya kepariwisataan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain “saling ketergantungan”, dengan gambaran yang jelas seperti beberapa contoh pertanyaan sebagai berikut : 1)

Kenaikan

jumlah

kedatangan

wisatawan,

apakah

menimbulkan dampak produksi di segala sektor? 2)

Kenaikan jumlah kedatangan wisatawan, apakah berdampak pada peningkatan jumlah impor?

3)

Kenaikan jumlah kedatangan wisatawan, apakah berdampak pada kesempatan lapangan kerja?

4)

Apakah peningkatan di bidang kepariwisataan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pajak?


110

c.

Pengeluaran wisatawan di suatu negara/wilayah yang dikunjungi berpengaruh secara signifikan, sebab : 1)

Pengeluaran wisatawan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan : - Transportasi - Akomodasi, makan dan minum - Lain-lain

2)

Dampak pengeluaran wisatawan mancanegara, menambah devisa negara.

D.

MASALAH DAN DISTORSI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR KEPARIWISATAAN 1.

Masalah : a.

Kurangnya hubungan pemerintah dengan industri pariwisata asing, sehingga terdapat Tour Operator mengabaikan kantor-kantor promosi pariwisata negara tujuan paket wisata, misalnya : -

Program paket wisata bersifat terbatas, karena kurang laku (misalnya Bali dan Yogyakarta).

b.

Program hanya jenis pariwisata tertentu.

Terdapat cabang-cabang Tour Operator asing yang dibuka di negara tujuan wisata tidak memberi kesempatan Tour Operator lokal sebagai partner.

2.

Distorsi : a.

Terjadi karena adanya kondisi sebagai berikut : -

Terlibat langsung Tour Operator asing.

-

Distribusi pelayanan pariwisata dan praktek-praktek khusus oleh Tour Operator asing.


111

-

Kurang dana untuk pembangunan prasarana dan sarana, sehingga perlu pinjaman keluar negeri.

b.

Adanya

distorsi tersebut,

karena

terdapat

kegiatan-kegiatan

sebagai berikut : 1)

2)

Impor barang dan jasa yang dibutuhkan, antara lain : -

Transportasi laut, udara dan darat

-

Bahan-bahan makanan dan minuman

-

Perlengkapan hotel

Tour Operator lebih senang menggunakan bentuk booking daripada

mengadakan

kontrak,

sehingga

bila

terjadi

pembatalan tidak ada resiko kerugian. 3)

Perusahaan penerbangan asing mengadakan hubungan business,

melalui

pembukaan

cabang

perusahaan

penerbangan di negara lain, dengan menggunakan pola :

4)

-

Memberikan potongan harga.

-

Penerbangan borongan dengan menggunakan jalur lokal.

Penggunaan tenaga asing, dimana gaji dibayar tinggi dengan mata uang asing (dollar) merupakan persyaratan PMA.

5)

Praktek-praktek pembukuan Ada tiga bentuk pembukuan untuk mencapai tujuan, antara lain : a)

Perhitungan harga, pengadaan barang dan jasa dengan harga tinggi bila pajaknya ditetapkan tinggi.

b)

Perhitungan

tidak

dibuat

sebenarnya

(pembukuan

ganda).


112

c)

Biaya

pengeluaran

dibuat

lebih

banyak,

sehingga

untungnya sedikit, maka pajak sedikit pula. 6)

Pembayaran sistem travel cheque dan credit card yang menyulitkan pengawasan valuta asing.

7)

Biaya perjalanan wisatawan asing ditanggung oleh penduduk negara tujuan wisata, sehingga seluruh pengeluaran dibiayai oleh penduduk/saudara di negara tujuan wisata.


113

BAB XII ORGANISASI KEPARIWISATAAN A.

GAMBARAN UMUM Pada dasarnya setiap negara yang membangun dan mengembangkan kepariwisataan memerlukan suatu organisasi atau wadah yang dapat berfungsi membina kepariwisataan, baik secara nasional, regional maupun internasional, dalam bentuk organisasi pemerintah, semi pemerintah dan bukan pemerintah. Dalam pembentukan organisasi kepariwisataan diperlukan suatu kebijakan atau aturan yang mendasarinya, sehingga dapat diakui secara nasional dan dapat melakukan kegiatan kerjasama secara nasional maupun internasional. Di dalam organisasi yang bersifat internasional diharapkan adanya kerjasama antar negara sehingga dapat memahami kepentingan dari masingmasing negara terutama dalam bidang kepariwisataan. Untuk itu dalam setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, regional maupun nasional. Di samping itu diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar negara secara bilateral atau multilateral yang bertujuan memperbesar jumlah kunjungan wisatawan dan memperlancar arus wisatawan.

B.

ORGANISASI KEPARIWISATAAN NASIONAL (NATIONAL TOURISM ORGANIZATION) 1.

Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI)


114

Pembangunan industri pariwisata dapat diwujudkan dengan peran aktif para pelakunya termasuk badan usaha perhotelan, restauran/rumah makan, jasa pangan yang bersatu dalam satu wadah. Agar wadah tersebut berhasil guna dan berdaya guna dalam mengemban serta melaksanakan perananya dalam pembangunan dan bagi kemajuan anggota, maka badan usaha perhotelan

dan jasa akomodasi,

restoran/rumah makan dan jasa pangan menghimpun diri dalam satu organisasi yang disebut Perhimpunan Hotel dan Restoran yang merupakan kelanjutan dari Indonesia Tourism Hotel Association (ITHA) yang didirikan pada pada tanggal 9 Februari 1969 untuk jangka panjang yang tidak ditentukan lamanya, dan PHRI berpusat di Jakarta. 2.

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia sebagai salah satu rantai dalam jajaran industri pariwisata, sepakat untuk mempersatukan niat dan tekad dalam memajukan kepariwisataan Indonesia melalui wadah persatuan dan kesatuan yang segala sesuatunya dapat dilakukan dengan

pengaturan.

Untuk

meningkatkan

profesionalisme

dan

profitabilitas perusahaan para anggota dengan cara perwakilan dalam rangka kemitraan dengan kalangan industri dan pemerintah mutlak diselenggarakan pendidikan, pelatihan dan identifikasi masalah guna meningkatkan rasa kepuasan jasa penjualan wisata. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies/ASITA) didirikan di Jakarta tanggal 7 Januari 1971 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. 3.

Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO) Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia yang disingkat dengan ASPINDO merupakan suatu wadah organisasi profesi dari


115

kalangan swasta yang bersifat non politik dan mandiri yang menghimpun perusahaan-perusahaan jasa impresariat Indonesia untuk melakukan kegiatan dan berusaha di bidang impresariat. Usaha

jasa

impresariat

merupakan

kegiatan

pengurusan

penyelenggaraan hiburan, baik berupa mendatangkan, mengirim, maupun pengembalian artis/seniman, olahragawan Indonesia maupun asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan kegiatan usaha impresariat meliputi bidang seni dan olahraga yang bersifat eksibisi. ASPINDO

dibentuk

pada

tanggal

16

April

1993

dan

berkedudukan di Jakarta dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. 4.

Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bahwa objek wisata yang berupa tempat atau keadaan alam, tata hidup, seni budaya serta peninggalan sejarah bangsa, dan perwujudan ciptaan manusia yang menarik untuk dikunjungi wisatawan merupakan titik sentral dari upaya pengembangan kepariwisataan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan secara terencana, terarah dan terpadu disertai upaya inovatif secara berkesinambungan atas dasar pengkajian pola dan jenis permintaan. Atas dasar itu didasari perlu adanya suatu wadah perjuangan kepentingan bersama dan sarana pengabdian profesi dalam usaha pengelolaan objek wisata dengan membentuk suatu perhimpunan. Bahwa dengan menyadari sepenuhnya atas hal-hal tersebut di atas, dengan memohon bimbingan Tuhan Yang maha Esa, para pendiri organisasi dengan penuh ketulusan dan keiklasan merasa memerlukan suatu wadah kegiatan yang berupa perhimpunan. PUTRI didirikan pada tanggal 10 November 1977 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.


116

5.

Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI) Pengembangan kawasan pariwisata merupakan bagian yang terpadu dengan rencana pengembangan daerah yang harus didasarkan kepada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), karena asset yang akan dimanfaatkan sangat peka terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata pada umumnya mencakup lahan yang cukup luas dan beragam permasalahannya, dan pemilik lahan tidak ada selalu pada pemerintah tetapi juga yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Untuk pengembangan kawasan pariwisata cukup besar, karena menyangkut penyediaan prasaranan dan sarana bahkan ada sementara pihak yang beranggapan bahwa penyediaan prasarana ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Demikian pula halnya dengan pembebasan lahan/tanah, pemerintah daerah harus selalu dilibatkan karena dalam proses dan pelaksanaannya akan lebih dan cepat akarena pemerintah daerah lebih mengetahui dan memahami tentang keadaan dan permasalahan lahan tersebut bila dibandingkan dengan pemerintah pusat dan pengusaha.

6.

Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah tugas dari setiap komponen masyarakat madani untuk mencapai hasil dan memperoleh

manfaatnya.

Masyarakat

Pariwisata

Indonesia

menempatkan diri sebagai forum, untuk menampung aspirasi semua pihak secara dinamis, dalam kerangka pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Peran serta masyarakat menempati posisi penting dalam pembangunan kepariwisataan nasional, untuk menyumbangkan dharma


117

baktinya dalam sektor pariwisata yang sangat berharga bagi bangsa dan negara. MPI

merupakan

hasil

reformasi

di

bidang

pembangunan

pariwisata yang diprakarsai oleh forum dialog pariwisata (FDP) dan dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 1998, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berpusat di ibukota Negara Republik Indonesia. 7.

Ikatan Juru Masak Profesional Indonesia (IJUMPI) Untuk mewujudkan partisipasi dan peran para juru masak professional secara efektif dan efisien guna mencapai cita-cita yang dimaksud adalah suatu keharusan bagi seluruh juru masak untuk bersatu dalam suatu wadah organisasi profesi, sehingga dalam akselerasi pembangunan sekarang ini mampu menjalankan fungsi dan tugas pengabdian pada negara dan bangsa, dengan tetap berpegangan pada UUD 45 dan falsafah Pancasila. Didorong

oleh

kesadaran,

rasa

tanggung

jawab

untuk

mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka didirikan organisasi kemasyarakatan

sebagai

modal

bersatunya

para

juru

masak

professional yang diberi nama Ikatan Juru Masak Profesional Indonesia. IJUMPI didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 1987. 8.

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Himpunan Pramuwisata Indonesia merupakan organisasi swasta non politik dan mandiri yang merupakan wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramuwisata. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) disahkan pada tanggal 4 Oktober 1988 di Palembang (Sumatera Selatan) yang merupakan Musyawarah Nasional I Pramuwisata seluruh Indonesia.


118

9.

Hotel Human Resources Managers Association (HHRMA) Wadah

tempat

berkumpulnya

HRD-HRD

dari

hotel-hotel

berbintang dan apartemen seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan misi dari berbagai pemimpin Departemen HRD agar dapat saling menukar informasi tentang sumber daya manusia yang andal. Kemajuan dan perkembangan sebuah manajemen usaha sangat tergantung dari sumber daya manusia yang profesional dan tangguh. C.

ORGANISASI KEPARIWISATAAN REGIONAL 1.

Sejarah Perkembangan Organisasi Kepariwisataan Regional Organisasi perintis bagi kerjasama di kawasan regional Asia Tenggara ini disebut Perhimpunan Asia Tenggara, lazim disebut ASA, yang didirikan bersama oleh Malaysia, Philipina dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok tanggal

31 Juli 1967 yang bersejarah itu.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN merupakan pertumbuhan langsung dari ASA, dan terdiri dari ketiga negara anggota ASA, ditambah dengan Indonesia dan Singapura. ASEAN terbentuk setelah berlangsung perundingan-perundingan di Philipina dan di Bangkok (Thailand), dimana tercapai kesepakatan antara kelima negara untuk memperluas ASA dan memberi nama baru melalui gagasan yang disebut DEKLARASI ASEAN atau DEKLARASI BANGKOK. a.

Deklarasi Bangkok Presidium Menteri Urusan Politik/Menteri Luar Negeri Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Menteri Luar Negeri Philipina, Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand. Memperhatikan adanya kepentingan-kepentingan dan masalahmasalah bersama di kalangan negara-negara Asia Tenggara, dan


119

merasa yakin akan perlunya usaha untuk lebih memperkokoh ikatan-ikatan solidaritas regional dan kerjasama yang ada ; Adanya hasrat untuk membentuk suatu kesatuan landasan yang teguh untuk kegiatan-kegiatan bersama guna meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara atas dasar jiwa persamaan dan persekutuan dan dengan demikian memberikan sumbangan ke arah terwujudnya perdamaian, kemajuan dan kemakmuran di wilayah ini ; Menyadari bahwa di dunia ini dimana saling ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya bertambah, maka cita-cita bagi perdamaian, kemerdekaan , keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi akan terlaksana sebaik-baiknya dengan jalan memelihara saling pengertian, bertetangga baik dan kerjasama yang berarti di kalangan negara-negara wilayah ini, yang satu dengan yang lainnya sudah terikat oleh hubungan-hubungan sejarah dan kebudayaan. Anggota ASEAN terdiri dari : a.

Brunei Darussalam

b.

Indonesia

c.

Kamboja

d.

Laos

e.

Malaysia

f.

Myanmar

g.

Philipina

h.

Singapura

i.

Thailand

j.

Vietnam


120

2.

Jenis-jenis Organisasi Kepariwisataan Regional a.

Asean Tourism Association (ASEANTA) Sebagai pelaksana Deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan untuk mewujudkan kerjasama regional antar bangsa di kawasan Asia Tenggara, maka di dalam sidang-sindang para Menteri Luar Negeri ASEAN, sejak tahun 1967, bidang pariwisata telah menjadi salah satu

pokok

pembahasan, karena disadari bahwa melalui pengembangan pariwisata

diharapkan

kerjasama

ASEAN

akan

lebih

memasyarakat. ASEANTA dibentuk dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata antar negara-negara ASEAN. b.

Asian Association of Convention and Visitors Bureaus (AACVB) Asian Association of Convention and Visitors Bureaus (AACVB) adalah suatu assosiasi kepariwisataan yang bergerak di bidang pengembangan dan pembinaan usaha konvensi di kawasan Asia.

Assosiasi ini dibentuk pada tahun 1983 di Manila dan

berkantor Pusat di Macao. Keanggotaan AACVB meliputi antara lain : Organisasi Hotels, Airlines, Professional Congress Organizer (PCO), Specialist Travel Agents dan Transportation Companies. 3.

Jenis-Jenis Organisasi Tingkat Sub Regional a.

Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (Indonesia, Malaysia, Tahiland Growth Traingle/IMT-GT) Pengembangan segitiga pertumbuhan

(growth Triangle)

IMT-GT dimulai dengan pertemuan bilateral tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi di Pulau Langkawi, Malaysia pada tanggal 20 Juli 1993. Kerjasama segitiga pertumbuhan ini melibatkan dua propinsi Pengantar Kepariwisataan

121

Indonesia yaitu : Sumatera Utara dan Aceh. Empat negara bagian Malaysia yaitu Perak, Penang, Kedah, Perlis dan empat belas propinsi di selatan Thailand. Dalam pertemuan IMT-GT di Penang Desember 1994, diputuskan untuk mengikutsertakan juga propinsi Sumatera Barat dalam kerjasama ini. b.

Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura (Indonesia, Malaysia dan Singapore Growth Triangle/ IMS-GT) Keberhasilan kerjasama pertumbuhan IMT-GT sebagai model kerjasama sub wilayah

yang pertama kalinya dibentuk,

menginspiransikan pembentukan kerjasama-kerjasama sub wilayah lainnya. Batam yang masuk dalam Propinsi Riau mempunyai letak yang sangat strategis Singapura dan Johor.

karena

kedekatan letaknya dengan

Gagasan pertama pengembangan Pulau

Batam diperkenalkan oleh BJ Habibie ini disebut sebagai teori Balon. Singapura sebagai balon pertama telah mencapai titik yang optimal dan Batam adalah balon kedua. Pada tahun 1989 Deputi Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong, mencakup

melontarkan gagasan kerjasama trilateral yang

Singapura,

Johor

dan

Riau.

Konsep

segitiga

pertumbuhan merupakan jalan keluar bagi Singapura yang mengalami peningkatan biaya produksi dan bisnis sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat selama dua dasawarsa. c.

Kawasan Pertumbuhan

ASEAN Bagian Timur : Brunei,

Indonesia, Malaysia dan Philipina (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines– East ASEAN Growth Area/BIMP-EAGA) Kerjasama kawasan pertumbuhan ASEAN bagian Timur (East ASEAN Growth Area-BIMP EAGA) ini diikuti oleh empat


122

negara di kawasan Timur ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara),

Malaysia

(Sabah,

Serawak

dan

Labuan),

Philipina

(Mindanau dan Palawan). Kerjasama BIMP-EAGA ini dibentuk untuk merangsang minat para investor lokal dan asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasan timur ASEAN.

Tujuan

pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkan kerjasama sub-regional

antara

negara-negara

anggota

dalam

rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Sektor kerjasama yang diprioritaskan adalah perhubungan udara dan laut, perikanan, pariwisata, energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja.

D.

ORGANISASI KEPARIWISATAAN INTERNASIONAL 1.

Sejarah Perkembangan Organisasi Kepariwisataan Internasional Pada dasarnya organisasi kepariwisataan tingkat internasional berkembang dari masa ke masa seperti World Tourism Organization (WTO) yang didirikan pada tanggal 27 September 1970, termasuk juga yang didirikan pada tahun 1951 serta yang didirikan pada tahun 1964, dimana organisasi ini ditujukan untuk kepentingan semua anggota dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan masuk pada setiap negara anggota.

2.

Jenis-jenis Organisasi a.

WTO (World Tourism Organization) World Tourism Organization (WTO) didirikan pada tanggal 27 September 1970 dan secara aktif Januari


1976.

WTO

dibentuk

bekerja pada tanggal 1

sebagai

transformasi

dari 123

International Union Official of Travel Organization (IUOTO) yang didirikan pada tahun 1924 di Den Haag-Belanda. WTO merupakan organisasi internasional antara Pemerintah berstatus Badan Konsultatif PBB dan berkantor Pusat di Madrid – Spanyol. Anggota penuh (Full Member) berdasarkan Sidang Umum XIII Tahun 1999 berjumlah 133 negara, 5 anggota Associate, 1 Permanent Observer dan 329 anggota Affiliasi. Kegiatan Pokok WTO Secara garis besar kegiatan utama WTO meliputi 6 (enam) bidang, yaitu : 1)

Kerjasama dibidang pengembangan kepariwisataan Memberi nasehat dan bantuan kepada pemerintah secara luas seperti menyusun master plan, studi kelayakan, kebutuhan tentang penanaman

modal, transfer teknologi di bidang

pemasaran dan promosi. 2)

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Merupakan wadah strategis bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya kursus “Pelatihan untuk Pelatih, kursus jangka pendek dan kursus jarak jauh, dan pendirian pusat-pusat pendidikan dan pelatihan WTO”.

3)

Bidang Lingkungan dan Perencanaan WTO bergerak di bidang pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan lingkungan.

yang juga memperhatikan aspek-aspek

Dalam hal ini WTO turut berpartisipasi dalam

forum-forum internasional yang berkaitan dengan lingkungan


124

seperti pertemuan puncak Tentang Bumi di Rio de Janeiro dan Seminar Bumi di Kanada. 4)

Bidang Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Liberalisasi, kesehatan dan keamanan merupakan isu penting didalam peningkatan-peningkatan di bidang kepariwisataan. WTO berupaya mengurangi hambatan-hambatan yang timbul di

dalam

pengembangan

pariwisata

dan

mendorong

terciptanya liberalisme usaha di bidang kepariwisataan. 5)

Bidang Statistik dan Penelitian Pasar WTO menjadi pusat data dan analisa pariwisata yang memiliki koleksi

lebih

dari

180

berkesinambungan

negara.

memonitor

dan

kecenderungan-kecenderungan kepariwisataan dunia.

WTO

secara

menganalisis

(trend)

perkembangan

Untuk itu diterbitkan buku yang

komprehensif dan dibagikan kepada anggota. 6)

Bidang Komunikasi dan Demokrasi Bidang ini adalah unit yang melaksanakan publikasi dan Pusat Informasi bagi Pers berkaitan dengan kegiatan WTO.

b.

Pasific Asia Travel Association (PATA) Pasific Asia Travel Association (PATA) adalah suatu organisasi

pariwisata

intersional

yang

bertujuan

untuk

mempromosikan seluruh daerah/kawasan Asia Pasifik dan Amerika Utara sebagai daerah wisata yang menarik. PATA didirikan pada tahun 1951 di Hawaii, dan pada tahun 1952 diselenggarakan Sidang Tahunan I di Honolulu. Assosiasi ini bersifat tidak mencari keuntungan (non-profit). Persyaratan tertentu dan organisasi pemerintah yang ada kepentingannya dengan


125

kepariwisataan.

Walaupun dalam tubuh asosiasi tergabung

organisasi-organisasi yang hampir seluruhnya saling bersaing, namun terdapat satu konsesus bahwa tugas utama setiap anggota adalah memperbesar jumlah kunjungan wisatawan ke Asia Pasifik dan Amerika Utara yang dengan sendirinya berarti meningkatkan tourism revenue setiap anggota. c.

International Congress and Convention Association (ICCA) International Congress and Convention Association (ICCA) adalah suatu asosiasi profesi yang berskala internasional yang secara khusus menitikberatkan tujuannya kepada pengembangan dan pembinaan pengelolaan Kongres, Konvensi dan Eksibisi. ICCA didirikan pada tahun 1964 berkantor Pusat di Amsterdam – Belanda. Asosiasi ini pada posisi Januari 1997 memiliki lebih dari 467 anggota yang berasal dari 44 negara.

Indonesia masuk

menjadi anggota pada tahun 1981.


126

BAB XIII BENTUK-BENTUK PARIWISATA DAN JENIS-JENIS WISATA (TOUR) A.

BENTUK-BENTUK PARIWISATA 1.

Menurut Jumlah Orang Yang Bepergian a.

Pariwisata individu/perorangan (individual tourism) yaitu : bila seseorang atau sekelompok orang dalam mengadakan perjalanan wisatanya melakukan sendiri dan memilih daerah tujuan wisata beserta programnya serta pelaksanaannya dilakukan sendiri.

b.

Pariwisata kolektif (collective tourism), yaitu : suatu usaha perjalanan wisata yang menjual paketnya kepada siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukannya.

2.

Menurut Sifatnya a.

Pariwisata

aktif

(active

tourism),

adalah

pariwisata

yang

mendatangkan wisatawan asing dengan membawa devisa ke suatu negara. b.

Pariwisata pasip (passive tourism), adalah penduduk suatu negara yang pergi keluar negeri dan membawa uang keluar untuk dibelanjakan di negara lain.

3.

Menurut Motivasi Perjalanan a.

Pariwisata rekreasi (recreational tourism), adalah bentuk pariwisata untuk beristirahat guna memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani dan menghilangkan kelelahan.


127

b.

Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) adalah bentuk

pariwisata

yang

dilakukan

oleh

orang-orang

yang

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk menikmati hiburan dll. c.

Pariwisata budaya (cultural tourism), adalah bentuk pariwisata yang ditandai dengan rangkaian motivasi, seperti : keinginan untuk belajar adat istiadat, dan cara hidup rakyat negara lain, studistudi/riset pada pertemuan-pertemuan, mengunjungi tempat-tempat peninggalan kuno/sejarah dll.

d.

Pariwisata olah raga (sports tourism). Bentuk pariwisata ini dapat dibedakan menjadi dua katagori : Pertama

: Big Sports Events, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar yang menarik perhatian baik olahragawannya sendiri maupun penggemarnya (sporter).

Kedua

: Sporting Tourism of the Practisioners, yaitu bentuk olahraga bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktekkan sendiri seperti : mendaki gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dll.

e.

Pariwisata untuk urusan usaha (business tourism), adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis tetapi dalam perjalananya hanya untuk melihat eksibisi atau pameran dan sering mengambil dan memanfaatkan waktu untuk menikmati atraksi dinegara yang dikunjungi.

f.

Pariwisata untuk tujuan konvensi (convention tourism), adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah seprofesi dan politik. Tempat komperensi dituntut tersedia fasilitas yang lengkap, modern


128

dan canggih baik tempat penyelenggaraan, beserta peralatannya, penginapan, dan lain-lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan tour (kunjungan wisata). 4.

Menurut Letak Georafis a.

Pariwisata lokal (local tourism) adalah pariwisata setempat dengan ruang lingkup yang terbatas pada tempat-tempat tertentu.

b.

Pariwisata

regional

(regional

tourism)

adalah

kegiatan

kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah (regional) yang meliputi beberapa pariwisata lokal. c.

Pariwisata nasional (national tourism) adalah lingkup pariwisata yang berkembang dalam satu negara.

d.

Pariwisata regional internasional (regional international tourism) adalah kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu kawasan yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdekatan.

e.

Pariwisata internasional (international tourism) adalah kegiatan pariwisata yang berkembang dengan lingkup diseluruh negara di dunia.

5.

Menurut Waktu Berkunjung a.

Seasional tourism adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung

pada

musim-musim

tertentu.

Termasuk

dalam

kelompok ini adalah Summer tourism dan Winter tourism. b.

Occasional

tourism

adalah

kegiatan

pariwisata

yang

diselenggarakan dengan mengkaitkan dengan kejadian atau events tertentu, seperti galungan dan kuningan di Bali, Sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. 6.

Menurut Objeknya


129

a.

Cultural tourism adalah jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu daerah/tempat, seperti peninggalan nenek moyang, benda-bnda kuno dan sebagainya.

b.

Recuperational

tourism

yaitu

orang-orang

yang

melakukan

perjalanan wisata bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit. c.

Commercial tourism adalah perjalanan yang dikaitkan dengan perdagangan seperti penyelenggaraan expo, fair, exhibition dan sebagainya.

d.

Political tourism adalah suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan melihat dan menyaksikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara.

7.

Menurut alat angkutan a.

Land tourism adalah jenis pariwisata yang di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kendaraan darat seperti bus, kereta api, mobil pribadi atau taksi dan kendaraan darat lainnya.

b.

Sea or river tourism adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi air seperti kapal laut, feri dan sebagainya.

c.

Air tourism adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi udara seperti pesawat terbang, helikopter dan sebagainya.

8.

Menurut umur a.

Youth tourism atau wisata remaja adalah jenis pariwisata yang dikembangkan bagi remaja dan pada umumnya dengan harga relatif murah dan menggunakan sarana akomodasi youth hostel.

b.

Adult tourism adalah kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orangorang berusia lanjut. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah mereka yang menjalani masa pensiun.


130

9.

Menurut jenis kelamin a.

Masculine tourism adalah jenis wisata yang hanya diikuti oleh kaum pria.

b.

Feminine tourism adalah jenis pariwisata yang diikuti oleh kaum wanita.

B.

JENIS-JENIS WISATA (TOUR) 1.

Tour Berdasarkan Tempat/Wilayah Tour ini disusun berdasarkan tempat dimana pelaksanaan tour tersebut diselenggarakan. a.

Domestik tour adalah tour yang diselenggarakan didalam negeri dimana paket wisata tersebut disusun.

b.

Overseas tour adalah tour yang diselenggarakan didalam negeri dimana paket wisata berdasarkan wilayah penyelenggaraan : 1)

Transfer (penjemputan) Tour ini dilakukan hanya bersifat penjemputan/pengantaran wisatawan pada waktu tiba/berangkat/dari/ke dari port/ seaport menuju/dari hotel.

2)

City tour (sightseening tour) Yaitu tour yang direncanakan untuk mengunjungi obyek/ atraksi wisata yang terdapat dalam satu kota.

3)

Countryside tour Tour yang diselenggarakan untuk kunjungan keluar kota, yang pada umumnya mempunyai daya tarik, seperti pegunungan, perkampungan, pantai, dll.


131

4)

Intercity tour Tour yang direncanakan untuk mengujungi beberapa kota yang mempunyai daya tarik dalam satu daerah/propinsi.

5)

Intersland tour Tour yang direncanakan untuk mengunjungi kota-kota atau objek wisata yang melintasi antar pulau.

2.

Tour Berdasarkan Waktu Tour ini dilaksanakan jangka waktu atau lamanya tour tersebut diselenggarakan. a.

Halfday tour Biasanya

dilakukan

untuk

city

tour

atau

cruisye

tour,

diselenggarakan berkisar antara 3-4 jam. Tour ini dibagi menjadi morning tour, afternoon tour, dan night tour. b.

Fullday tour Tour yang diselenggarakan dalam satu hari penuh berkisar antara 8-12 jam.

c.

Overnight tour Tour ini dilakukan dengan menginap ditempat yang dikunjungi minimal satu hari.

d.

Multipledays tour Tour yang diselenggarakan dalam beberapa hari dan biasanya dalam jangka waktu relatif lama antara 7, 14-27 hari.

e.

Ekskursi (excursion) Yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata.


132

3.

Tour Berdasarkan Cara Penyelenggaraan Tour ini disusun berdasarkan cara/system penyelenggaraan tour. a.

Regular tour Tour ini diselenggarakan berdasarkan jadwal/schedule yang telah ditentukan.

b.

Irregular tour Tour ini tidak mempunyai jadwal/schedule tetapi diselenggarakan sesuai dengan permintaan dari pembeli/ pemesan tour tersebut, dengan kata lain tour yang penyelenggaraannya tidak tetap.

4.

Tour Berdasarkan Tujuan Tour yang diselenggarakan berdasarkan tujuan dari tour. a.

Educational tour Yaitu tour yang mempunyai tujuan untuk menambah pengetahuan, mengadakan penelitian atau untuk mempelajari dari dekat objek wisata yang dikunjungi.

b.

Business tour Yaitu tour yang diselenggarakan disamping tujuan untuk berlibur juga melakukan suatu kegiatan bisnis/dagang, seperti : expo tour (trade tour), familirization tour, incentive tour.

c.

Cultural tour Tour yang diselenggarakan untuk mengunjungi objek/atraksi wisata yang bersifat budaya.

d.

Convention tour Tour yang diselenggarakan untuk tujuan disamping melakukan suatu konvensi (konperensi) juga mengunjungi objek/atraksi wisata di tempat konvensi tersebut.


133

Bentuk kegiatan wisata ini dapat dilakukan dengan 2 cara : 1)

Package convention tour : yaitu kegiatan perjalanan wisata telah termasuk dalam kegiatan konvensi dalam satu paket.

2)

Suggestion convention tour : yaitu dimana kegiatan wisata bagi peserta konvensi adalah sebagai penunjang, antara lain : a)

Pre convention tour : tour yang dilakukan sebelum konvensi dimulai.

b)

During convention tour : tour yang dilakukan selama konvensi berlangsung.

c)

Post convention tour : yaitu perjalanan yang dilakukan setelah konvensi selesai.

e.

Adventure tour Suatu

tour/perjalanan

wisata

yang

bertujuan

untuk

suatu

petualangan. f.

Agricultural tour (agro tour) Yaitu perjalanan wisata yang disamping tujuan rekreasi juga mengunjungi objek yang bersifat perkebunan atau tumbuhan yang pada umumnya tidak ditemui di negara asal wisatawan.

g.

Pilgrimage tour (tour untuk tujuan ziarah) Yaitu suatu perjalanan wisata yang diatur untuk tujuan berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci/keramat atau bersejarah.

h.

Holiday tour (wisata liburan) Yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur.

i.

Familiarization tour (wisata pengenalan)


134

Yaitu suatu perjalanan anjangsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. j.

Scientific tour (wisata pengetahuan) Yaitu suatu perjalanan yang tujuan pokoknya untuk memperoleh pengetahuan/penyelidikan

terhadap

suatu

bidang

ilmu

pengetahuan. k.

Special mission tour (wisata kunjungan khusus) Yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi dagang, kesenian, dan lain-lain.

l.

Special-programme tour (wisata program khusus) Yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan khusus.

m.

Hunting tour (wisata perburuan) Yaitu

suatu

kunjungan

menyelenggarakan

wisata

perburuan

yang

binatang

dimaksudkan yang

diijinkan

untuk oleh

penguasa setempat sebagai hiburan semata. n.

Safari tour Yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus pula yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek kunjungan wisata pada umumnya.

5.

Tour Berdasarkan Sarana Angkutan Tour atau perjalanan wisata ini disusun berdasarkan alat angkutan yang dipergunakan dalam penyelenggaraannya :


135

a.

Overland tour : yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dengan menggunakan angkutan darat/coach.

b.

Sea tour : yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dengan mempergunakan sarana angkutan air.

c.

Air tour : yaitu suatu tour yang disusun dengan sarana angkutan udara.

d.

Cruize tour : yaitu suatu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar.

6.

Tour Berdasarkan Kelas/Tarif a.

Deluxe tour : Tour yang disusun dengan harga yang tinggi dimana fasilitas yang dipergunakan adalah kelas istimewa.

b.

First class tour : Tour yang diselenggarakan dengan harga kelas satu dan menggunakan fasilitas serta pelayanan kelas satu.

c.

Standart class tour : Tour yang diselenggarakan dengan harga yang dapat dijangkau oleh wisatawan secara umum dengan pelayanan yang tidak terlampau mewah.

d.

Economy class tour : Tour yang diselenggarakan berdasarkan kelas ekonomi atau sederhana.

e.

Budged class tour : Tour yang diselenggarakan dengan biaya dan kelas yang paling murah atau sederhana.

7.

Tour Berdasarkan Jumlah Peserta Bentuk tour berdasarkan jumlah peserta dapat dibagi atas : a.

Individual tour (tour perseorangan) : Tour yang diselenggarakan dalam bentuk perorangan.

b.

Group tour (tour secara rombongan) : Tour yang diselenggarakan secara rombongan.


136

c.

Mass tour : Yaitu suatu penyelenggaraan tour yang diikuti oleh rombongan dalam jumlah yang besar.

d.

Family group tour : Yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.

8.

Tour Berdasarkan Minat Tour ini disusun dan diselenggarakan sesuai dengan minat dari para wisatawan yang melakukan perjalanan : a.

Common interest tour (wisata umum) : Tour ini bertujuan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata atau daerah-daerah wisata yang sudah umum dikunjungi oleh wisatawan dan dipasarkan secara umum oleh biro perjalanan.

b.

Special interest tour (minat khusus) : Tour yang disusun berdasarkan minat khusus dari wisatawan. Beberapa jenis dari tour ini antara lain : 1)

Museum tour : yaitu tour yang sifatnya adalah mengunjungi museum-museum yang terdapat di negara yang dikunjungi.

2)

Archeologi tour : yaitu tour yang tujuannya untuk mengunjungi objek-objek wisata yang mempunyai nilai arkeologi untuk penelitian.

3)

Architectural

tour

:

yaitu

tour

yang

bertujuan

untuk

mengunjungi bangunan-bangunan yang mempunyai nilai arsitektur yang tinggi yang menarik. 4) c.

Adventure tour : yaitu tour yang mempunyai sifat petualangan.

Marine tour : Yaitu tour yang bertujuan untuk mengunjungi objekobjek wisata yang sifatnya laut.


137

d.

Incentive tour : Tour yang penyelenggaraannya dilakukan secara insentif dalam satu periode.

9.

Tour Berdasarkan Pengaturannya a.

Pre arranged tour (wisata berencana), yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi maupun objek-objek yang akan dikunjungi.

b.

Package tour (wisata paket), yaitu suatu produk perjalanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan biro perjalanan dimana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel maupun fasilitas lainnya.

c.

Coach tour (wisata terpimpin), yaitu suatu paket perjalanan ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam jangka yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan tertentu pula.

d.

Special arranged tour (wisata khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya.

e.

Optional tour (wisata tambahan), yaitu suatu perjalanan wisata tambahan diluar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya.


138

DAFTAR PUSTAKA Ardika, I G., Pariwisata Sebagai Perwujudan Hak Azasi Manusia, Orasi Ilmiah, Jakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2001. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005-2009, Jakarta, 2005. Dep. Parpostel, Peraturan Pemerintah RI No. 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dep. Parpostel, Rancangan Repelita VII Pariwisata, Jakarta. Dep. Parsenibud, Organisasi Internasional, 1994. Direktorat Jenderal Pariwisata, Pengantar Pariwisata Indonesia, Jakarta, 1985. Direktorat Jenderal Pariwisata, Rancangan Repelita VII Pariwisata, Jakarta, 1988. Direktorat Jenderal Pariwisata, Bahan Baku Penyuluhan Sadar Wisata, Jakarta, 1989. H. Achmad Dimyati, Usaha Pariwisata, Jakarta, 2003. Holloway, J. C., The Business of Tourism, Third Edition, New York, Pitman, 1989. Irawan, P., Suryani, Motik, S.F. dan Krida Sakti, MGASW, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIA Press, Jakarta, 1997. Kementrian Budpar, Statistik Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2004. Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian, Paparan Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian pada Peserta Kursus Reguler Angkatan XXXIII (KRA XXXIII), Jakarta, 2000. Makalam, N., Konsep Waktu Luang Dalam Persepsi Budaya Indonesia dan Budaya Barat, Bandung, 2001.


139

Marsongko, E.P., Elemen-elemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bandung, 2001. Oka A. Yoeti, Pemasaran Pariwisata, Angkasa, Bandung, 1985. Porter, Michael E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, with a new introduction, copyright 1985, Free Press Publishing, New York, 2004. Pusdiklat Parpostel, Pengantar Pariwisata, Jakarta, 1993. R.T. Marpaung, Organisasi Kepariwisataan, Jakarta, 2003. Samubdjo Parikesit, Prinsip-prinsip dan Konsep Perencanaan Pengembangan Pariwisata Nasional, Jakarta, 2002. Thamrin B. Bachri, Tantangan dan Peluang Pasar Bagi Indonesia, Jakarta, 2002. World Travel and Tourism Council, Industri Pariwisata Pembuka Lapangan Kerja, 1997. World Tourism Organization, World Tourism Database, Madrid, 2001.


140

(MODUL) ingka t Dasar Modul I. Oleh : Drs. A.J. MULJADI, MM. Pengantar Kepariwisataan 1

Recommend Documents