MODUL ILMU HUKUM DISUSUN OLEH : SANAWIYAH, S.Ag., M.H

MODUL ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH : SANAWIYAH, S.Ag., M.H

PROGRAM STUDI SYARI’AH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2014

Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya. Sholawat dan salam selau tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Modul Ilmu Hukum ini berisi berbagai hal tentang Ilmu Hukum, Tidak hanya berbicara tentang hukum positif tetapi juga bahasan tentang tentang hukum Islam

secara

informatif Dengan demikian, diharapkan modul Ilmu Hukum ini memudahkan penulis untuk menyusun menjadi sebuah bahan ajar yang membwa manfaat bagi para akademisi yang sedang menempuh studi Syari’ah atau mahasiswa studi Hukum. Sebagai manusia dengan segala keterbatasannya, apabila dalam penulisan dan penyusunan Modul Ilmu Hukum ini ada kesalahan atau kekeliruan, penulis berharap kritik konstruktif dan pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai pengembangan Khasanah ilmu hukum. Penyusun Universitas

menyampaikan terikasih yang sebesar-besarnya kepada

Muhammadiyah

Palangkaraya

yang

telah

memberikan

kesempatan dan bantuan biaya dalam penulisan penyusunan Modul ini, dan Modul Ilmu Hukum, dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga Allah SWT memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Palangka Raya, 12 Agustus 2014 Penulis

Sanawiah, S.Ag., M.H

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II BATASAN DAN PENGERTIAN HUKUM 1. Pengertian Dan Tujuan Hukum 2. Kedudukan dan Fungsi Hukum 3. Sejarah tata hukum Indonesia BAB III

BEBERAPA PENGERTIAN DASAR DARI HUKUM 1. Masyarakat Hukum 2. Subyek Hukum 3. Obyek Hukum 4. Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum 5. Hukum Hak dan Kewajiban

BAB IV BAB V

PENGGOLONGAN HUKUM BATASAN DAN PENGERTIAN SISTEM HUKUM 1. Berbagai komponen dalam sistem Hukum 2. Macam-macam Sistem Hukum

BAB VI

ALIRAN HUKUM 1. Aliran Legisme 2. Aliran Freie Rechtsbewegung 3. Aliran Reschtsvinding

BAB VII

SUMBER-SUMBER HUKUM 1. Pengertian dan macam-macam Sumber Hukum 2. Sumber Hukum menurut Para Ahli 3. Sumber Hukum Formil 4. Sumber tertib Hukum

BAB VIII

ANEKA CARA PEMBEDAAN HUKUM 1. Ius Constitutum dan Consttuendum 2. Hukum alam dan Hukum Positif 3. Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif 4. Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif 5. Macam-macam Hukum Menurut Isi

BABIX MENGENAL ILMU-ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KEYATAAN 1. Sosiologi hukum 2. Antropologi hukum 3. Perbandinganhuku BAB X

DISIPLIN HUKUM 1. Ilmu Hukum 2. Filsafat Hukum 3. PolitikHukum

BAB XI 1. 2. 3. 4. BAB XII

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KAIDAH Pengertian Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Kaidah Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah Hukum dan Interdisiplin Ilmu

PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919 2. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum

BAB XIII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PENEMUAN HUKUM Batasan Peneman Hukum Sejarah Penemuan Hukum Sistem Penemuan Hukum Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia Metode Penemuan Hukum Perkembangan Penemuan Hukum Penemuan Hukum Modern

BAB XIV

ALIRAN-ALIRAN TEORI DALAM ULMU HUKUM 1. Aliran-aliran Ilmu Hukum 2. Teori-teori Kekuatan Hukum

BAB XV

POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 1. Identitas Bangsa Indonesia 2. Upaya Pembanguan Hukum Nasional

BAB I PENDAHULUAN Berbicara masalah hukum, berarti membicarakan suatu masalah yang sangat luas cakupannya.Pengetahuan tentang hukum meliputi suatu wilayah yang tidak bertepi, atau menurut Curzonyang di kutip Satjipto Rahardjo, batasan – batasan hukum tidak bisa di tentukan.Ia menyentuh masalah sosial,

ekonomi,

budaya,

sejarah,

politik,

manajemen,

filsafat

dan

sebagainya. Hukum sebagai suatu cabang ilmu juga mampunyai obyek, yaitu hukum itu sendiri.Ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner, karenan berbagai disiplin ilmu pengetahuan berusaha menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di tengah manyarakat.1 Dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum dikenal dengan sebutan jurisprudence, berasal dari kata jus, juris, yang berarti hukum atau hak. Sedang prudensi berarti melihat ke depan atau mepunyai keahlian. Secara umum, istilah jurisprudence diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hikum. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang Ilmu Hukum, berikut beberapa pendapat tentang arti Ilmu Hukum.2 1. “Ilmu yang formal tentang hukum positif” (Holland) 2. “Sintesis ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum (allen) 3. “Nama yang diberikan kepada sutu cara untuk mempelajari hukum, penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoretis, yang berusaha untuk mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum” (Fizgereald) 4. “Pengetahuan

tentang

hukum

dalam

segala

menifistasinya” (Croos) 1 2

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2000. hal 7 Ibid. hal 11

bentuk

dan

Dari pendapat-pendapat di atas tampak bahwa wilayah Ilmu Hukum begitu luas dan mendasar, karena itu Modul ini disusun.Dengan harapan, bisa memberi alternative solusi mempermudah dalam mempelajari memahami Ilmu hukum.

BAB II BATASAN DAN PENGERTIAN HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian dan tujuan hukum 2. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dan fungsi hukum 3. Mahasiswa mampu memahami Sejarah tata hukum Indonesia B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan tujuan hukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi hukum 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah tata hukum Indonesia C. Uraian Materi 1. Pengertian dan tujuan hukum. 2. Kedudukan dan fungsi hukum, Sejarah tata hukum Indonesia.

Pengertian Ilmu hukumMenurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979 : v). Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat

perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut Istilah hukum identik dengan istilah Law dalm bahasa Inggris,droitdalam bahasa prancis, Rechtdalam bahasa Jerman, recht dalam bahasa Belanda, atau dirito dalam bahasa Itali. Namun kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahsa Arab Hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision).3 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya Sedangkan menurut Ensiklopedi Indonesia, Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturanperaturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan–hubungan antara angguta masyarakat, atau dalam arti luas, hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku atau diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sangsi. Rumusan di atas memperlihatkan, adanya penekanan pada hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan, dan tata aturan (proses dan prosedur) serta pembedaan antara sumber hukum undang-undang kaidah yang tertulis) dan kebiasaan (kaidah yang tidak tertulis). Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi berbagai unsur:4 a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia b. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang c. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan d. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 3 4

Muchsin Ikhtisar Ilmu Hukum.PT. Karya Intan Maksima 2006 , hal 4 Ibid, hal.9

a. Adanya suatu perintah, larangan,dan kebolehan b. Adanya sanksi yang tegas. Tentang adanya sanksi yang tegas sebagai punishment bagi siapa yang melanggar hukum oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa hukum sebagai alat untuk menegakkan sebuah aturan, kalau ada yang melanggar aturan tersebut, maka dia dihukum sesuai dengan besar kecilnya aturan yang dia langgar.5 Walaupun sebetulnya Eugen Ehrlich menyangsikan bahwa doktrin paksaan yang dikatakan sebagai suatu yang mendasar dalam hukum cukup mendapatkan pertentangan khususnya dari sudut pandang sosiologisnya.6 Sementara pengertian hukum dalam definisi Antony Alloit adalah sebuah abstraksi dari suatu realitas daridari hukum-hukum atau hukum yang khusus.7 Dalam konsep Hukum Islam, sanksi atau hukuman tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Karena putusan atau ketetapan sanksi, disamping berhubungan dengan Allah, juga dengan manusia. Dan ketetapan Allah tidak lagi memperhatikan wilayah keputusan manusia karena itu, keputusan Allah tidak ada yang bisa menghalangi dan meminta pertanggungjawaban-Nya. Menurut Muchsin berpendapat dalam bukunya Ikhtisar Ilmu Hukum, bahwa penertian hukum adalah semua aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara. A. Tujuan hukum menurut teori 1. Teori etis (etische theorie) Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. 5

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, 1945, hal 18. Ibid, hal 24. 7 Antony Alloit, The Limits of Law USA. Butterworths & Co. 1980, hal.2. 6

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya Ethica Nicomachea dan Rhetorica yang menyatakan ”hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu : Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing. Keadilan menurut Aristoteles bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yg sama. 2. Teori utilitas (utiliteis theorie) Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin

adanya

kemamfaatan

atau

kebahagiaan

sebanyak-

banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang. Apa

yang

dirumuskan

oleh

Betham

tersebut

diatas

hanyalah

memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

3. Teori campuranTeori ini dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. 4.Teori normatif-dogmatif, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya. 5. Teori Peace (damai sejahtera) Menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat. Hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar ketertiban.

B. Tujuan hukum menurut pendapat ahli : 1. Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi 2. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan

hukum

manusia

tertentu,

kehormatan,

kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan. 3. R. Soebekti, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya.

Hukum

melayani

tujuan

negara

menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.

tersebut

dengan

4.Aristoteles, hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja. 5. SM. Amin, SH tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. 6.Soejono Dirdjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubngannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil 7. Roscoe Pound, hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engeneering), Intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. 8.Bellefroid, tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota2 suatu masyarakat. 9.Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap2 manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu 10.Suharjo (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya : - mewujudkan ketertiban dan keteraturanmewujudkan kedamaian sejati- mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat- mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat

Kesimpulan Tujuan Hukum : 1. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan,damani sejahtera setiap manusia. 2. Dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. 3. Inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan. C. Fungsi Hukum 1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sbg petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir. 2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumanya (penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai. 3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimamfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yg maju. 4.Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yg berlaku dan masyarakt pun akan merasakan keadilan. 5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertingkaian. Contoh kasus tanah.

2. SEJARAH HUKUM INDONESIA Sumbangan Von Savigny sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah menghasilkan aliran historis (sejarah). Cabang ilmu ini lebih muda usianya dibandingkan dengan sosiologi hukum. Apa yang sejak lama disebut sejarah hukum, sebenarnya tak lain daripada pertelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridisi dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, jadi adalah kronik hukum dahulu. Sejarah hukum yang demikian itupun disebut “antiquiteiter”, suatu nama yang cocok benar. Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan suatu yang berhenti melaiknkan suatu yang bergerak; bukan mati. Melainkan hidup. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh membuat 2 arti yaitu, perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh, berarti bahwa ada terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan. Itu berarti, bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan penyelidikan sejarah., bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah. Misal saja penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Koesno tentang hukum adat

setelah

Perang

Dunia

II

melalui

beberapa

pentahapan

(periodisasi). Secara kronologi perkembangan tersebut dibaginya dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Masa 1945-1950 2. Masa UUDS 1950 3. Masa 1959-1966 4. Masa 1966-sekarang

Penetapan

tersebut

disertai

analisis

yang

mendalam

tentang

kedudukan dan peranan hukum adat pada masa-masa tersebut. Mempelajari sejarah hukum memang bermanfaat, demikian yang dikatakan oleh Macauly bahwa dengan mempelajari sejarah, sama faedahnya dengan membuat perjalanan ke negeri-negeri yang jauh.

D. Soal 1. Jelskan pengertian dan tujuan hukum? 2. Jelaskan kedudukan dan Fungsi hukum? 3. Ceritakan secara singkat sejarah tata hukum Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2003 Antony Alloit, The Limits of Law USA. Butterworths & Co. Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, 1945 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksim

BAB III BEBERAPA PENGERTIAN DASAR DARI HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa dapat memehamI, Masyarakat Hukum, Subyek Hukum, Obyek Hukum 2. Mahasiswa dapat memahami Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Hak dan Kewajiban

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskan, Masyarakat Hukum Subyek Hukum, Obyek Hukum 2. Mahasiswa dapat memjelaskan Peristiwa Hukum, Hukum Hak dan Kewajiban C. Uraian Materi 1. Masyarakat Hukum 2. Subyek Hukum 3. Obyek Hukum 4. Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum 5. Hukum Hak dan Kewajiba Ada beberapa hal yang sangat mendasar dan perlu diketahui lebih lanjut tentang hukum, yaitu mekanisme bekerjanya hukum itu sendiri di tengah masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa pengertian yang saling terkait, seperti masyarakat hukum, subjek, objek, peristiwa dan perbuatan hukum. Penjelasan lebih lengkap sebagai berikut:8 1. Hukum Masyarakat Yang disebut sebagai masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berdiam di dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok 88

Dudu Daswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Refika Aditamahal 31-32

tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Dilihat dari segi bentuk masyarakat tersebut dapat terjadi berdasarkan hubungan yang diciptakan anggotanya, berdasarkan sifat pembentukannya, berdasarkan hubungan kekeluargaan dan berdasarkan perikehidupan kebudayaan. 2. Subjek Hukum Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang menjadi pendukung hak). Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Menurut macamnya subjek hukum ada dua, yaitu pertama manusia (naturalijke person), kedua badan hukum (rechts person). Sedangkan menurut hukum modern, setiap manusia apakah itu warga negara atau warga negara asing, apakah dia laki-laki atau perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agama dan kebudayaan seseorang dapat menjadi subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat, melakukan perkawinan dan lain sebagainya. Namun demikian kewenangannya itu dibatasi oleh beberapa faktor, dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan berwenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia telah dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampuan (curandus). Seseorang bisa katakan cakap bertindak hukum kalau orang tersebut dikategorikan telah dewasa. Ukuran umur seseorang dikatakan dewasa bervariasi. Menurut KUHPerdata seseorang laki-laki di dewasa kalau dia sudah berumur 18 tahun, sedang untuk perempuan sudah berumur 15 tahun. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dewasa itu adalah bila pria sudah berumur 19 tahun dan bagi wanita ia telah berumur 16 tahun. Sedangkan menurut KUHPidana seseorang dikatakan dewasa kalau dia telah berumur 16 tahun tidak dibedakan antara pria dan wanita. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota- Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat seseorang baik pria maupun wanita

disebut telah dewasa apabila telah berumur 17 tahun. Menurut Undangundang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia, seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah berumur 21 tahun atau pernah kawin sebelumnya. Sedangkan menurut hukum adat seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah “Kuat gawe” atau telah mampu mencari nafkah sendiri. Terakhir, pengertian dewasa menurut Hukum Islam. Menurut Syariat Islam seseorang dinyatakan sebagai subjek Hukum atau mukalaf (kewajiban untuk melakukan peraturan Allah) yaitu apabila: a. Ajaran Islam sudah sampai kepadanya b. Berakal (sehat, tidak gila, atau dalam keadaan tidak sadar) dan sebagainya. c. Baligh yang cici-cirinya antara lain sudah berumur 15 tahun, pernah mimpi bersetubuh, sudah menikah, dan menstruasi (haid) bagi wanita 3. Objek Hukum Yang dimaksud dengan objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam bahasan hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki subjek hukum. Ada yang mengartikan hak sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Ada juga yang mengidentikkan hak dengan wewenang. Dalam bahasa latin hak atau wewenang diberi istilah ius, sedangkan dalam bahasa Inggris diberi istilah right, Dalam Bahasa Perancis diberi nama droit sedangkan menurut bahasa Belanda digunakan istilah recht. Sekarang kita membahas objek hukum yang namanya benda. Berdasarkan hukum perdata Barat, benda itu dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: a. Benda yang dapat diganti (contoh uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh seekor kuda). b. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh jalan atau lapangan umum). c. Benda yang dibagi (contoh beras) yang tidak dapat dibagi (contoh seekor kuda) d. Benda yang bergerak (contoh perabot rumah) dan yang tidak bergerak (contoh tanah).

e. Benda yang berwujud, lichamelijke zaken (contoh tanah dan benda yang tidak berwujud, onlichamelijke zaken (contoh segala hak). Dari perbedaan di atas yang dianggap paling penting adalah perbedaan-perbedaan benda yang bergerak dan benda tidak bergerak sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Yang termasuk kategori benda bergerak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: a. Benda yang dapat bergerak sendiri, contohnya hewan b. Benda yang dapat dipindahkan, contoh meja kursi c. Benda bergerak karena penetapan undang-undang, contohnya hak pakai, sero, bunga yang dijanjikan. Sedangkan yang termasuk kategori benda yang tidak bergerak pun dibedakan lagi menjadi tiga pula, yaitu: a. Benda tidak bergerak karena sifatnya, contoh tanah, rumah b. Benda tidak bergerak karena tujuannya, contoh gambar, kaca, alat percetakan yang ditempatkan di gudang. c. Benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang contoh hak pakai, hak numpang, hak usaha. 4. Peristiwa Hukum Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dapat dibagi dalam dua bagian yaitu: perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, lalu perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum contoh peristiwa pembuatan surat hukum wasiat dan peristiwa tentang penghibahan barang. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Perbuatan subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu: a. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum

b. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Jadi unsur kehendak menjadi unsur esenssial dari perbuatan tersebut. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. 5. Perbuatan Hukum Seperti yang telah di singgung sebelumnya bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Seperti yang dikemukakan oleh longmann seperti yang dikutip Dudu Duswara bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum). Atau dengan kata lain perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki pelaku, bukan suatu perbuatan hukum. Misalnya tindakan subyek hukum dalam mengadakan perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbulinilah yang disebut dengan akibat hukum. Secara umum menurut macamnya perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Perbuatan hukum bersegi satu (sepihak) b. Perbuatan hukum bersegi dua (timbal balik) c. Perbuatan hukum bersegi banyak Suatu perbuatan hukum disebut bersegi satu apabila perbuatan itu akibat hukumnya hanya ditimbulkan oleh satu pihak, sementara perbuatan hukum disebut bersegi dua apabila satu perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subyek yang melakukan perbuatan hukum itu sendiri, sedangkan perbuatan hukum bersegi banyak apabila perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pribadi. Di samping perbuatan hukum sebagai subjek hukum ada lagi perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan melanggar/ melawan hukum atau onrechtmatige daad. Sebagai contoh dari onrechtmatige daad pada mulanya secara sempit diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar undang-undang dalam arti :

a. Melanggar hak orang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang b. Melanggar kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri sebagai mana ditetapkan undang-undang. Terkait dengan perbuatan melawan hukum ada satu pasal dalam KUHPerdata yaitu pada Pasal 1365 atau Pasal 1401 BW yang mengkaji tentang persoalan ini seperti bisa dilihat pada sebuah kasus yang terkenal dengan putusan Hoge Raad 10 Juni 1910. Dari hasil pertimbangan dan pengkajian terhadap kasus yang dihadapi Hoge Raad mengemukakan bahwa sekarang yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (oncrechtmatige daad) adalah setiap : a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain sebagaimana diterapkan undang-undang. b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku sebagaimana ditetapkan undang-undang. c. Pertumbuhan yang bertentangan dengan kesusilaan d. Perbuatan yang bertentangan dengan keseksamaan yang lazim dalam pergaulan manusia terhadap orang lain, atau harta benda milik orang lain. 6. Hubungan Hukum Yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Menurut Longmann seperti yang dikutip oleh Dudu Duswara bahwa setiap hubungan hukum ada dua segi, yaitu kekuasaan (wewenang) dengan lawannya kewajiban. Menurutnya dalam hubungan hukum ada pihak yang berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi. Menurut macamnya hubungan hukum itu ada dua: a. Hubungan hukum bersegi satu b. Hubungan hukum bersegi dua Dalam hubungan hukum yang bersegi satu atau sepihak hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Dengan kata lain hubungan hukum sepihak adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Misalnya kasus penghibahan tanah air dari orang tua kepada anak angkatnya.

Sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua, adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua pihak mempunyai hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, begitu juga kedua pihak mempunyai kewajiban sesuatu kepada pihak lain. Misalnya dalam kasus jual beli sebidang tanah dalam kasus ini timbul hak dan kewajiban, baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Disamping dua macam hubungan hukum di atas, ada juga yang membedakan hubungan hukum menjadi empat, yaitu: a. Hubungan hukum yang sederajat (neben ein ander). Dalam lapangan hukum perdata, misalnya hubungan suami isteri. b. Hubungan tidak sederajat (naach ein ander). Dalam hukum tata negara misalnya, hubungan penguasa dengan rakyatnya. c. Hubungan timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya jual beli. d. Hubungan yang timbang bukan sepihak, yaitu satu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban saja. Misalnya pinjam meminjam. 7. Akibat Hukum Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau pun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum adalah: a. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah. b. Penjatuhan hukum terhadap seseorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum. 8. Fungsi Hukum Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas. Dalam konteks pergaulan hidup di antara para subjek hukum, hukum berperang sedemikian rupa, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan

teratur sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. Menurut Sjachran Basah seperti dikutip Dudu Duswara fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi: yaitu: a. Direktif, adalah penatah dalam membangun untuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. b. Interaktif, sebagai pembina kesatuan bangsa. c. Stabilitatif, sebagai pemeliharaan (termasuk di dalam hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat. d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administratif negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dalam bermasyarakat. e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. 9. Hak dan Kewajiban Yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif kepada subjek hukum. Wewenang yang diberikan kepada subjek hukum ini contohnya adalah wewenang untuk memiliki tanah dan bangunan yang penggunaannya diserahkan kepada pemilik itu sendiri. Ia dapat berbuat apa saja terhadap tanah dan bangunan itu misalnya untuk menguasasi, menjual, menggadaikan dan sebagainya. Asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Kewenangan untuk berbuat inilah yang disebut hak. Dengan kata lain hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap-tindak dengan cara-cara tertentu. Timbulnya hak: a. Adanya subjek hukum baru, baik berupa orang maupun badan hukum. b. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. c. Adanya kerugian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. d. Seseorang yang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak itu.

e. Kadaluarsa yang bersifat akuisitif, yaitu yang dapat menghadirkan hak bagi seseorang. Sedangkan lenyapnya hak dapat diakibatkan oleh beberapa sebab a. Pemegang hak tersebut meninggal dunia dan kebetulan tidak didapati pengganti atau ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pemegang hak itu sendiri maupun oleh hukum. b. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Misalnya sewa rumah yang telah habis masanya kebetulan oleh yang punya rumah sudah tidak disewakan lagi. c. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak sendiri. Misalnya seseorang yang mempunyai piutang pada orang lain. Hak menagih yang dia punyai akan lenyap mana kala si debitur telah melunasi hutangnya. d. Kadaluarsa yang bersifat ekstingtif, yaitu kadaluarsa menghapuskan hak, misalnya seorang yang mempunyai sebidang tanah yang ditelantarkan. Tanah itu kemudian selama 30 tahun dipelihara, digarap dan dikuasai oleh orang lain itu yang berhak atas tanah itu. e. Penyalahgunaan hak dianggap telah terjadi manakala seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan. Dengan demikian setiap hak yang diberikan hukum kepada seseorang sudah tentu mempunyai tujuan, yaitu tujuan kemasyarakatan. Oleh sebab itu apabila ada penggunaan hak yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.9 D. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan Mayarakat Hukum ? 2. Jelskan apa yang dimaksud dengan Subyek Hukum, Obyek Hukum 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Obyek hukum dan berikan contohnya 4. Jelaskan apa yang di maksuddengan Peristiwa hukum dan berikan contohnya? 5. Apa yang dimaksud dengan hukum hak dan kewajiban ? 9

Ibid hal 55

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2003 Dudu Daswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Refika Aditama, cet ke-2, 2003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada,2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB IV PENGGOLONGAN HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1.

Mahasiswa

mampu

memahami

penggolongan

Hukum

berdasarkan sumbernya 2.

Mahasiswa

mampu

memahami

penggolongan

Hukum

berddasarkan bentuknya 3.

Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum berdasarkan isinya

4.

Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum tempat berlakunya

5.

Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum berdasarkan masa berlakunya

6.

Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum berdasarkan cara mempertahankan

7.

Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum berdasarkan sifatknya

8.

Mahasiswa mampu memahami penggolongan Hukum berdasarkan wujudnya

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1.

Mahasiswa

mampu

menjelaskan

penggolongan

Hukum

berdasarkan sumbernya 2.

Mahasiswa

mampu

menjelaskan

penggolongan

Hukum

berdasarkan bentuknya 3.

Mahasiswa

mampu

berdasarkan isinya

menjelaskan

penggolongan

Hukum

4.

Mahasiswa mampu menjelaskan

penggolongan Hkum tempat

berlakunya 5.

Mahasiswa

mampu

menjelaskan

penggolongan

Hukum

berdasarkan masa berlakunya 6.

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mencontohkan penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankan

7.

Mahasiswa

mampu

menjelaskan

penggolongan

hukum

berdasarkan sifatknya 8.

Mahasiswa

mampu

menjelaskan

penggolongan

hukum

berdasarkan wujudnya C. Uraian Materi 1.

Penggolongan Hukum berdasarkan sumbernya

2.

Penggolongan Hukum berdasarkan bentuknya

3.

Penggolongan Hukum berdasarkan isinya

4.

Penggolongan Hukum tempat berlakunya

5.

Penggolongan Hukum berdasarkan masa berlakunya

6.

Penggolongan Hukum berdasarkan cara mempertahankan

7.

Penggolongan Hukum berdasarkan sifatknya

8.

Penggolongan Hukum berdasarkan wujudnya

Hukum merupakan himpunan kaidah, berisi keharusan atau larangan perihal tingkah laku manusia. Kaidah-kaidah yang dimaksud dianut di tengah masyarakat. Karena itu hukum bisa dikelompokkan dalam beberapa kriteria sebagai berikut : 1. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya:10 Menurut sumber formalnya hukum dapat terbagi atas lima, yaitu a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 10

Dudu kuswara, Op Cit, hal, 56-65

b. Hukum adat dan hukum kebiasaan , yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan adat dan kebiasaan . c. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. d. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. e. Hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal. 2. Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya Menurut bentuknya hukum terbagi atas dua: a. Hukum tertulis (statue law, written law, scriptum) yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. b. Hukum tidak tertulis (un-statutery, un written law, non-scriptum), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyrakat yang bersangkutan.Misalnya hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum tertulis terbagi lagi atas hukum tertulis yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Yang dimaksud dengan kodifikasi menurut Fockema Andreae adalah penyusunan atau penetapan perundang-undangan dalam kitab-kitab secara sistematis bagi bagian-bagian bidang hukumyang agak luas. Atau secara sederhana dapat kita katakan adalah pengumpulan hukum sejenis yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang. Adapun bentuk hukum yang dikodifikasikan adalah: berlaku di indonesia mulai 1 mei 1848. KUHDagang yang berlaku di indonesia mulai 1 mei 1848, KUHPidana yang berlaku di indonesia mulai 1 januari 1918, dan sebagainya. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan contohnya UndangUndang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya.

3. Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya Berdasarkan isi atau kekuatan yang dianutnya, hukum digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Hukum privat, adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi, misalnya hukum perdata, hukum dagang. b. Hukum publik, adalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. Misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan sebagainya.

Bila dikaji ternyata ada perbedaan antara hukum privat dan hukum publik, yaitu: HUKUM PRIVAT HUKUM PUBLIK a. Mengutamakan kepentingan individu b. Mengatur hal ikhwal yang bersifat khusus c. Dipertahankan oleh individu d. Asas damai diutamakan, hakim mengupayakannya e. Setiap saat gugatan penggugat dapat ditarik kembali f. Sanksinya berbentuk perdata

a. Mengutamakan pengaturan mengutamakan kepentingan umum b. Mengatur hal ikhwal yang bersifat umum c. Dipertahankan oleh negara melalui jaksa d. Tidak mengenal asas perdamaian e. Tidak dapat dicabut kembali kecuali dalam perkara aduan f. Sanksinya umum

Adanya perbedaan antara hukum publik dan hukum privat bukanlah perbedaan yang a priori memaksa, sedangkan hukum privat tidak walaupun pada akhirnya juga memaksa. 4. Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya Mengenai tempat berlakunya hukum dapat dibagi atas: a. Hukum Nasional
d. Hukum gereja, yaitu kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Dalam hal ini Hans Kelsen mengajarkan lingkungan kuasa kaidah yang meliputi empat macam lingkungan, sebagaimana dalam bukunya General Theory of Law and state: Just as there are norms validonly for a certain territory, for a certain time, And with respect to certain matters, so there are norms valid only for Certain individuals. Empat lingkungan yang dimaksud adalah: 1. Waktu berlakunya. 2. Daerah berlakunya. 3. Terhadap siapa berlakunya. 4. Soal-soal apa yang diaturnya. 5. Penggolongan Hukum Berdasarkan Masa Berlakunya Berdasarkan kriteria berlakunya, hukum dapat digolongkan ke dalam: a. Hukum Positif (Lus Constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini, pada masyarakat tertentu, dan wilayah tertentu.Hukum positif bisa juga disebut tata hukum.Misalnya hukum pidana yang berdasarkan KUHP sekarang. b. Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang(lus constituendum) contoh dari hukum yang dicita-citakan misalnya hukum pidana nasional yang sampai sekarang masih terus disusun. c. Hukum Universal, hukum asasi, atau hukum alam yaitu hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa di mana pun, dan terhadap siapa pun. 6. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara mempertahankannya Berdasarkan kriteria ini, atau juga disebut golongan hukum berdasarkan fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi: a. Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antara sesama anggota masyarakat, antaranggota masyarakat dengan masyarakat, antaranggota masyarakat dengan pengusaha negara antar

masyarakat dengan penguasa negara. Didalam hukum materiil ini ditetapkan mana sikap tindak yang diharuskan, mana yang dilarang, dan mana yang diperbolehkan termasuk akibat hukum dan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Contoh dari hukum materiil misalnya ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam KUH Pidana, KUH Pidana, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dsb b. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan, menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum materiil, dan bagaimanakah cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Biasanya hukum formal disebabkan juga hukum acara yang meliputi Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Perdata (HIR/RIB), dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN). 7. Penggolongan hukum Berdasarkan Sifatnya Yang termasuk dalam kriteria ini adalah: a. Kaidah hukum yang memaksa, yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apa pun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Ini berarti bahwa kaidah hukum yang memaksa ini berisi ketentuan hukum yang dalam situasi apa pun tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian para pihak, contohnya pasal 340 KUH Pidana yang menetapkan: ‘’Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun’’. b. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi, yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jelas membuat ketentuan kasus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam 1152 KUHPerdata. ‘’Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua pihak”.

8. Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya Berdasarkan kriteria ini hukum dapat dibagi ke dalam dua bagian: a. Hukum objektif, yaitu kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. b. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ada juga yang menyebut sebagai hak, dan ada juga yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban. Jadi pengertian hukum objektif tidak sama dengan hukum subjektif, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, dalam suatu peristiwa hukum, hubungan hukum, atau perbuatan hukum hampir selalu terlihat hal-hal sebagai berikut : a. Hukum objektif sebagai kaidah yang bersikap dan berlaku umum b. Hukum subjektif dalam wujud hak dan kewajiban yang terbit bagi seseorang tertentu atau lebih yang terlihat dalam suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum dan hubungan hukum yang memang telah diatur oleh hukum objektif. Penggolongan hukum secara skematis Hukum undang-undang Hukum Kebiasaan dan hukum Adat Menurut Sumbernya

Hukum Yurisprudensi Hukum Traktat Hukum Doktrin

Menurut Bentuknya

Menurut Isinya

Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis

Hukum privat Hukum Publik Hukum Nasional Hukum Internasional

Menurut Tempatnya HUKUM

Hukum Asing Hukum Gereja Hukum Positif

D. Soal 1. Sebutkan Penggolongan

hukum berdasarkan sumbernya, dan

berikan salah satu contonya? 2. Sebukan Penggolongan Hukum berdasarkan bentuknya? 3. Apa yang di maksud dengan Penggolongan Hukum berdasarkan isinya ? 4. Jelaskan Penggolongan Hukum tempat berlakunya? 5. Apa ysng dimaksud dengan Penggolongan Hukum berdasarkan masa berlakunya? 6. Jelaskan

Penggolongan

Hukum

berdasarkan

cara

mempertahankan? 7. Jelaskan Penggolongan Hukum berdasarkan sifatnya? 8. Jelaskan Penggolongan Hukum berdasarkan wujudnya?

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB V BATASAN DAN PENGERTIAN SISTEM HUKUM

A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa dapat memehami Berbagai Komponen dalam Sistem Hukum 2. Mahasiswa dapat memahami Macam-macam Sistem Hukum

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1.

Mahasiswa dapat menjelaskan Berbagai Komponen dalam Sistem Hukum

2.

Mahasiswa dapat memjelaskan Macam-macam Sistem Hukum

C. Uraian Materi 1.

Berbagai Komponen dalam Sistem Hukum

2.

Macam-macam Sistem Hukum

Istilah sistem ternyata telah dirumuskan oleh banyak ahli sehingga bunyi batasannya

pun

berbeda-beda.Gabrial

A.

Almond.Misalnya

telah

mengartikan system sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang memengaruhi maupun yang dipengaruhinya.11 Sementara Schosderbek mendefinisikan sistem sebagai perangkat tujuan yang bersama-sama dengan interrelasi di antara tujuan dan di antara atributatributnya dihubungkan satu sama lainnya, serta dihubungkan dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga membentuk keseluruhan. Sedangkan

11

Muchsin Ikhtisar Ilmu Hukum. Ibid, hal 49

Russel L Ackoff memberikan definisi secara singkat sebagai perangkat elemen yang saling melakukan interaksi. Apabila kita kaitkan dengan berbagai definisi sistem di atas terhadap pengertian sistem hukum, maka yang dimaksud dengan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri bagianbagian yang satu sama lain berhubungan dan kait mengkait secara erat. 1. Berbagai Komponen Dalam Sistem Hukum Menurut

Lewrence M.Friedman suatu sistem hukum dapat dibagi

kedalam tiga bagian atau komponen yaitu: a. Komponen Struktural b. Komponen Subtansi c. Komponen Budaya Hukum Komponen struktural, adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan,

dan

berbagai

badan

yang

diberi

wewenang

untuk

menerapkan dan menggerakkan hukum. Komponen subtansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum in-come creto atau kaidah hukum individual, maupun hukum in-abstracto atau kaidah hukum umum. Contoh

kaidah

hukum

individual

seperti

pengadilan

menghukum

terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. Sedangkan kaidah hukum umum, yaitu ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal undang-undang, misalnya pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Dalam pandangan Hans Kalsen ada dua teori yang menurutnya cukup penting yaitu ajaran hukum murni dan Stufenbau Theory. Inti dari teori hukum murni dari Hans Kelsen adalah hukum

harus

dibersihkan dari analsir-anasir yang non hukum (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain) sedangkan Stufenbau

teorinya berintikan bahwa sistem

hukum itu merupakan pertanggalan kaidah secara piramida. Artinya suatu kaidah hukum yang tingkatannya lebih rendah harus mempunyai dasar atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. 2. Macam-macam Sistem Hukum.12 a. Sistem Hukum Eropa Kontinental Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai “Civil law” sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus Abad VI sebelum masehi. Peraturanperaturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut “Corpus Juris Civilis”. Prinsip utama yang menjadi dasar dari sistem ini adalah “hukum” memperolehkekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturanperaturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sumber hukum bagi sistem hukum ini adalah “undang-undang” yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu juga diakui “peraturanperaturan” yang dibuat pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (peraturanperaturan hukum administrasi negara) dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan sumber-sumber hukum itu maka sistem hukum Erofa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu penggolongan ke dalam bidang “hukum publik” dan “hukum privat”. Termasuk dalam hukum publik adalah : 12

Abdoel djamali Pengantar Hukum Indonesia Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 66- 75

1. Hukum tata negara 2. Hukum administrasi negara 3. Hukum pidana Sedangkan yang termasuk hukum privat adalah : 1. Hukum sipil 2. Hukum dagang b. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika) Sistem hukum Anglo Saxon, yang kemudian dikenal dengan sebutan Anglo Amerika”, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai sistem Common Law dan sistem Unwritten Law” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai unwritten law tetapi tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (Statutes). Sumber-sumber hukum dalam sistem Anglo Amerika adalah putusan – putusan hakim/pengadilan (Judicial decisions). Melalui putusanputusan hakim yang diwujudkan kepastian hukum, maka prinsipprinsip kaidah-kaidah hukum dibentuk

dan menjadi kaidah yang

mengikat umum. Di samping putusan hakim, maka kebiasaan – kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui walaupun banyak landasan terbentuk kebiasaan dan peraturan tertulis itu

berasal dari dalam

pengadilan. Selain itu di dalam sistem hukum Anglo Amerika “Peranan” yang diberikan kepada seorang hakim berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan

menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim untuk memutuskan perkara yang sejenis. c. Sistem Hukum Adat Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang dan negara lainnya. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang itu. Karenannya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu

selalu

dikembalikan

kepada

pangkalnya,

kehendak suci nenek moyang adalah tolak ukur terhadap keinginan yang akan dilakukan. Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, maka dari 19 daerah lingkungan hukum Indonesia sistem hukum adat dibagi ke dalam tiga kelompok : 1. Hukum adat mengenai Tata Negara (tata susunan rakyat) mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuanpersekutuan hukum serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan pejabatnya. 2. Hukum adat mengenai Warga (hukum warga) terdiri yaitu: a. Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris) b. Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah). c. Hukum

perhutangan

(hak-hak

atasan,

transaksi-transaksi

tentang benda selain tanah dan jasa). 3. Hukum adat mengenai delik (hukum Pidana), memuat peraturanperaturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

d. Sistem Hukum Islam Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke negara –negara lain di Asia, erofa dan Amerika secara individual maupun kelompok. Sedangkan untuk beberapa negara di Afrika dan asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara itu yang berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara, karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Sistem hukum Islam bersumber kepada: 1. Al’Qur’an 2. Sunah Nabi ialah cara hidup nabi Muhammad atau cerita (hadist) mengenai nabi Muhammad. 3. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar tentang

sesuatu hal

dalam cara bekerja (berorganisasi). 4. Qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Beberapa asas hukum Islam yang pernah disampaikan oleh Tim Pengkajian Hukum Islam

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman dalam laporannya tahun 1983/1984 sebagai berikut: 1. Asas-asas Umum Meliputi : (1) asas keadilan (2) asas kepastian, dan (3) asas kemanfaatan 2. Asas-asas dalam lapangan hukum Pidana Meliputi : (1) asas legalitas (2) asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, (3) asas praduga tidak bersalah. 3. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata

Meliputi : asas kebolehan (mubah, kemaslahatan, kebebasan dan kesukarelaan, menolak dan mudarat dan mengambil manfaat, kebajikan, kekeluargaan, adil dan berimbang, mendahulukan kewajiban dari pada hak, larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, kemampuan berbuat, kebebasan berusaha, mendapat hak karena usaha dan jasa, perlindungan hak, hak milik fungsi sosial, itikad baik harus dilindungi, resiko dibebankan pada harta benda bukan pada tenaga atau pekerja, mengatur sebagai petunjuk, perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Perdata khusus : Hukum perkawinan: Meliputi

:

asas

kesukarelaan,

persetujuan

kedua

belah

pihak,kebebasan memilih, kemitraan suami-istri, untuk selamanya, dan menogami terbuka. Perdata Khusus : Hukum kewarisan Meliputi : Asas Ijbari (wajib dilaksanakan), bilateral, individual, keadilan yang berimbang, akibat kematian. Dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam di dalam syariat dalam terjadi perbedaan pendapat bila di dalam sumber utama hukum yaitu Al’qur’an dan Al-Hadist tidak ditemukan. Maka jalan berikutnya adalah dengan beruhtijhad, yaitu suatu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai suatu putusan syara’ (hukum Islam) yang penyelesaianya belum tertera dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dasar Ittihad ini adalah sebuah hadist yang menceritakan dialog Rasulullah SAW dengan sahabat Mu’az bin Jabal yang diutus ke Yaman sebagai kadi (hakim). Saat itu Rasulullah bertanya tentang penetapan hukum apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Mu’az bin Jabal menjawb “ apabila tidak ada dalam AlQur’an dan sunah rasul maka saya akan berijtihad”. Karena itu dalam perkembangan berikutnya, akibat dari ijtihad ini muncul berbagai madzhab

atau kelompok

aliran yang berbeda dalam metode pengambilan

hukum

tersebut. Ada banyak madzhab, namun empat 94) madzhab yang paling menonjol yang sering dijadikan rujukan oleh para ahli hukum Islam yaitu: 1. Madzhab Hanafi Madzhab Hanafi lahir di Kufah, dirintisoleh Abu hanafiah An Nu’Am bin Tsabit atau lebih dikenal dengan sebuat Al-Imamul a’zam (Imam besar). Beliau keturunan persi, lahir di kufah tahun 699. Keahlianya di bidang ilmu kalam dan ilmu fikh dari Syaikh Hammad bin Abi Sulaiman, kemudian di dukung dengan keaktifannya sebagai saudagar sutera yang mengakibatkan terjadinya hubungan-hubungan hukum secara praktis. Karenanya Beliau cakap menerapkan pendapat dan logika dalam menggali hukum syariat dengan cara qiyas dan istihsan. Itulah sebabnya, Beliau terkenal dengan sebutan Madzhab aliran Ra’yi. Imam Syafi’I pernah berkata “ Siapa yang senang dengan ilmu fikh harus menjadi keluarga pada Abu Hanifah”. 2. Madzab Maliki Imam Mahzhab ini bernama Malik Bin Anas Al-Asyabahi Al-Arabi Lahir di Madinah pada tahun 713 dan meninggal pada tahun 795. Beliau terus menetap di Madinah dan tidak pernah keluar kota kecuali ke Mekah untuk keluar kota kecuali ke Mekah untuk Ibadah Haji. Imam Malik ulama terulung dalam bidang hadits dan ilmu Fikh, serta menjadi Imam di negerinya. Imam Syafi’I pernah mengatakan “Malik adalah hujjatullah, darinyalah saya memperoleh ilmu. Kalau kau dapatkan daripadanya peganglah kuat-kuat dan kalau datang atsar atau hadits maka Malik adalah bintangnya.” Pendirianya teguh dalam membawakan madhzabnya, karena itu pernah dicambuk Wali Negeri Muhammad Ja’far bin Sulaiman karena ucapanya yang tegas menolak jual beli paksaan. Kumpulan buku haditsnya Al-Muwatta, yang menurut Imam Syafi’I tidak ada kitab setelah Al-Qur’an yang lebih sah kecuali kitabnya Malik.

Sebagai pedoman hukum, selain Al-Qur’an dan Hadits, Beliau menggunakan giyas dan Al-Masalihul Musalah, Suatu dalil atau alasan hukum berkenaan dengan keharusan karena kemaslahatan umum. 3. Madzhab Syafi’i Imam Muhammad Idris Asy-Syafi’I, Keturunan Quraisy yang lahir di Gaza tahun 767 dan meninggal di Mesir pada tahun 819. Beliau Seorang imam keliling yang suka mengadakan perlawatan-perlawatan. Awalnya Beliau mengikut madzhab Maliki dan aliran hadits, namun perlawatanya telah menambah banyak pengalaman yang mengakibatkan Beliau mengadakan Madzhab. Pertama memilih madzhab Al-Iraqi yang disebut madzhab Qadim (Qoul Qodim). Tetapi setelah mesir beliau mengubah pendapatnya yang lama dengan pendapat yang baru, atau biasadisebut madzhab Jadid (Qoul Jadid). Imam Syafi’I seorang Imam Besar, mahir dalam bidang bahasa fikh dan hadist. Dengan keluasan pengalamanya yang bersifat praktis beliau sangat tajam pemikirannya, cakap menggali masalah dan berdebatan serta menggabungkan aliran pendapat dan aliran hadits. Madzhab syafi’I mengakuit empat dalil hukum, yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Syafi’I tidak memakai istihsan ulama Hanafi, juga tidak memakai Masalihul mursalah madzhab maliki. Kitanya yang terkenal Al-Umm yang ditulis secara ilmiah dan argumentatif, cara penulisan kitan yang jarang dilakuakn masa itu Membahas berbagai masalah hukum seperti ibadat, muamalat, masalah pidana dan pernikahan. 4. Madzhab Hambali Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal adalah pendiri Madzhab Hambali. Beliau lahir di Bagdad tahun 780 dan meninggal 855. Termasuk imam keliling atau pengembara, untuk belajar Hadits, beliau harus pergi ke Syiria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Kitab Hadist Musnad Imam Ahmad memuat lebih dari 40.000 Hadist. Karenanya Banyak kalangan menyebutnya sebagai golongan ahli daripada sebagai ahli ijtihad. Ibnu Hambali seorang murid terbesar Imam Syafi’i.

D. Soal 1.

Jelaskan Komponen dalam Sistem Hukum?

2.

Jelaskan Macam-macam Sistem Hukum? DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum Jakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB VI ALIRAN HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Aliran Legisme 2. Mahasiswa mampu memahami Aliran Freie Rechtsbewegung 3. Mahasiswa mampu memahami Reschtsvinding

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Aliran Legisme 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Aliran Freie Rechtsbewegung 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Reschtsvinding

C. Uraian Materi 1. Aliran Legisme 2. Aliran Freie Rechtsbewegung 3. Aliran Reschtsvinding Beberapa aliran atau mazhab dalam pemikiran tentang hukum, di pandang sangat penting karena mempunyai luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam perbuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan, atau dengan kata lain beberapa aliran pemikiran hukum mewarnai pratek hukum. Aliran-aliran hukum tersebut adalah: 1. Aliran Legisme Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undangundang. Atau berarti hukum identik dengan undang-undang. Hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaanya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (wetstoepassing),

dengan jalan pembentukan silogisme hukum, atau juridischesylogisme, yaitu suatu dedukasi logis dari suatu perumusan yang luas, kepada keadaan khusus sehingga sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi menentukan perumusan preposisi mayor kepada keadaan preposisi minor, sehingga sampai pada conclusion, dengan contoh sebagai berikut : a. Siapa membeli harus membayar (mayor) b. Si “A” membeli (minor) c. Si “A” harus membayar (conclusion) Menurut aliran ini, mengenai hukum yang primer adalah pengetahuan tentang undang-undang, sedangkan mempelajari yurisperudensi adalah masalah sekunder. (Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Perundangundangan dan Yurisprudensi, 1979). Aliran legisme demikian besarnya menganggap kemampuan undangundang

sebagai

hukum;

termasuk

dalam

penyelesaian

berbagai

permasalahan sosial. Aliran legisme berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segera terselesaikan apabila telah dikeluarkan undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang dianggapnya sebagai obat yang mujarab, obat ang manjur. Undang-undang

adalah segala-galanya, sekalipun pada

kenyataannya tidak demikian. Pengaruh aliran ini masih berlangsung di beberapa negara yang maju sekalipun. 2. Aliran Freie Rechtsbewegung Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham legisme. Ia beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal yang primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan

hal yang sekunder, pada aliran ini hakim benar-benar sebagai pencipta hukum (judge made law), karena keputusan yang berdasar keyakinannya merupakan hukum. Dan keputusannya ini lebih bersifat dinamis dan up to date karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat.

3. Aliran Reschtsvinding Aliran rechtsvinding dapat dianggap sebagai aliran tengah di antara aliran-aliran legisme dan freie rechtsbewegung. Menurut pahami ini, benarbenar hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun

kebebasan

rechtsbewegung,

hakim

sehingga

tidak dalam

seperti melakukan

anggapan

aliran

tugas-tugasnya

freie hakim

mempunyai apa yang disebut sebagai “kebebasan yang terikat” (gebondedvrijheid) atau keterikatan yang bebas (vrije-gebongdenbeid), oleh sebab itu maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan rechtsvinding yang artinya menseleraskan undang-undang pada tuntutan zaman. Kebebasan yang terikat dan sebaliknya terbukti tercermin dari beberapa kewenangan hakim dalam beberapa hal seperti tindakan penafsiran undang-undang (metode penafsiran telah dikemukakan); menentukan komposisi yang meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undangundang yang mempunyai arti luas. Dari anggapan aliran rechtsvinding terurai di atas dapat diketahui pentingnya yurisprudensi untuk dipelajari, disamping perundang-undangan. Hal ini antara lain karena di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang konkrit diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah-kaidah yang terdapat pada undang-undang.

Kelengkapan dalam studi demi penghayatan dan pemahaman hukum haruslah belajar dari undang-undang dan yurisprudensi bersama-sama. Ketiga aliran dalam bidang hukum ini sangat penting tidak saja bagi studi secara teoritis, tetapi malahan akan banyak pengaruhnya di dalam pembentukan hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Mengenai yurisprudensi seperti telah disinggung sepintas, maka pada hukum anglosaksis

(Inggris dan Amerika Serikat), hakim terikat pada keputusan-

keputusan dari hakim yang lebih tinggi, dan keputusan terdahulu dari lembaganya sendiri (stare decicis), yang menghasilkan the binding force of presedent, yang tidak dijumpai pada sistem hukum di negara kita. Namun demikian

kita

memiliki

yurisprudensi

yang

pemanfaatannya

bersifat

persuasive preseden, yang berarti tidak mengikat secara mutlak. Beberapa faktor yang berperan disini adalah: a. Pembentuk undang-undang tidak dapat mengetahui semuanya terlebih dahulu. b. Pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan proses perkembangan sosial yang relatif cepat. c. Penerapan undang-undang, menuntut penerapan undang-undang. d. Apa yang patut dan masuk akal dalam suatu kasus tertentu, berlaku juga bagi kasus-kasus lain yang sejenis. e. Peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung Demikian beberapa aliran yang berpengaruh sesuai zamannya, serta mewarnai praktek peradilan dari masa ke masa, di samping itu tentunya juga berpengaruh terhadap pembuatan undang-undang.

D. Soal 1. Jelaskan apa yang dimaksudAliran Legisme? 2. Jelaskan

apa

yang

dimaksud

dengan

Aliran

Freie

Rechtsbewegung? 3. Jelaskan apa yang dimaksud Aliran Reschtsvindi? 4. Aliran hukum apa yang sering dipraktekkan dalam keputusan hakim ? DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van

Hoeve, 1997

Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB VII SUMBER- SUMBER HUKUM

A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa dapat memehami

Pengertian dan macam-macam

sumber hukum 2. Mahasiswa dapat memahami Sumber hukum menurut para ahli, Sumber hukum formal, Sumber tertib hukum RI B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1.

Mahasiswa dapat menjelaskan

Pengertian dan macam-macam

sumber hukum 2.

Mahasiswa dapat memjelaskan Sumber hukum menurut para ahli, Sumber hukum formal, Sumber tertib hukum RI

C. Uraian Materi 1. Pengertian dan macam-macam sumber hukum 2. Sumber hukum menurut para ahli 3. Sumber hukum formal 4. Sumber tertib hukum RI 1. Batasan dan Pengertian Yang dimaksud sumber hukum adalah tempat kita dapat melihat bentuk perwujutan alam. Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatannya, sumber hukum dapat pula disebut asal mula hukum.

2. Macam-macam Sumber Hukum Menanggapi persoalan sumber hukum ini Van Apeldoorn melihat bahwa sumber-sumber hukum itu sangat tergantung dari sudut mana kita melihat. Menurut Apeldoorn pembagian sumber hukum bisa ditinjau dari berbagai sudut, kalau sumber hukum dalam arti sejarah, maka yang

disorot adalah dalam arti sumber pengenalan hukum yakni semua tulisan dokumen, inskripsi dan sebagainya. Kemudian dalam arti sumber-sumber dari mana pembentukan UU memperoleh bahan dalam membentuk UU. Sumber hukum dalam arti sosiologis, menyorot pada pandangan ahli sosiologis, bahwa sumber hukum adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum positif, hukum adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum positif, misalnya kondisi ekonomi, pandangan agama, saat-saat psikologis. Sumber hukum dalam arti filsafat lebih memfokuskan kepada sumber isi hukum dan sebagai sumber kekuatan mengikuti dari hukum, dan sumber hukum dalam arti formal, adalah Undang-Undang kebiasaan dan traktat.13 Pada hakikatnya sumber-sumber hukum dapat dibedakan dua macam yaitu : a. Sumber Hukum Materiil b. Sumber hukum Formal Yang dimaksud sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Di antara beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum, ada dua faktor yang dianggap penting yaitu faktor idiil dan faktor riil. Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadaan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benarbenar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan adapun yang termasuk ke dalam kategori faktor rill adalah : a. Struktur ekonomi dan kebutuhan pasar.

13

Van apeldoorn.op. cit. Hal 75-78

b. Adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan berulang dan menjadi pola tingkah laku yang tetap. c. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan. d. Berbagai gejala dalam masyarakat. Sumber hukum materiil dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya saja dari sudut ekonomi, sejarah, agama dan sebagainya. Contoh bagi seorang ekonomi kebutuhan masyarakat itulah menyebabkan timbulnya hukum. Bagi sosiolog peristiwa yang terjadi dalam masyarakat itulah yang menjadi sumber hukum. Sedangkan bagi ahli agama semacam ulama, pastur, biksu dan sebagainya, kita suci masing-masing agama dan sikap tindak dari Nabi dan pembawa risalah itulah yang menjadi sumber hukumnya. Yang dimaksud sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan para penegak hukum. Adapun secara umum sumber hukum formal dapat dibedakan menjadi lima, yaitu : a. Undang-undang (Statue). b. Kebiasaan dan adat (Custom. c. Traktat (Treaty). d. Yurisprudensi (Case Law, Judge Made Law). e. Pendapat ahli hukum terkenal (doctrine). Sumber pertama Undang-undang, menurut Buysundang-undang mempunyai dua pengertian, yaitu : 1. Undang-undang dalam arti formal, adalah seperti peraturan yang dibuat oleh alat perundang-undangan dan isinya mengikat umum. Contohnya undang-undang yang dibuat berdasarkan pasal 5 Ayat (1) UUD 1945.

2. Undang-undang dalam arti materiil, adalah setiap peraturan/ keputusan yang dibuat bukan oleh badan perundang-undang, tetapi isinya mengikat umum. Contohnya peraturan pemerintah, dasar hukumnya Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945. Kemudian sumber yang kedua adalah kebiasaan, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Kebiasaan itu walaupun tidak ditentukan oleh pemerintah, namun diakui dan ditaati oleh anggota-anggota masyarakat, oleh karena kebiasaan-kebiasaan itu berkali-kali dijalankan dan ditaati sehingga lambat laun menjadi peraturan yang teguh. Lalu traktat, traktat atau treaty adalah perjanjian yang diadakan antara dua atau lebih negara. Bila traktat diadakan antara hanya dua negara, maka perjanjian itu disebut bilateral, sedang kalau diadakan oleh banyak negara, maka disebut perjanjian multilateral. Kita mengenai dua macam tersebut : traktat dan agreement. Traktat dibuat oleh president dengan persetujuan DPR, sedangkan agreement dibuat hanya dengan keputusan presiden, biasanya menyangkut bidang politik. Lalu kemudian yurisprudensi, yurisprudensi istilah istilah teknik indonesia sama artinya dengan yurisprudentie dalam bahasa Belanda dan yuresprudence dalam bahasa Perancis, yang artinya keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain menangani kasus yang sama. Ada tiga asalan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang lain : 1. Keputusan

hakim

yang

mempunyai

kekuasaan,

terutama

keputusan dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, karena alasan psikologis maka seorang hakim akan mengikuti keputusan hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.

2. Karena alasan praktis. 3. Sependapat, hakim mengikuti keputusan hakim lain karena sependapat/ menyetujui keputusan hakim lain tersebut.

Kemudian terakhir pendapat Ahli Hukum, pendapat ahli hukum atau sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalamnya prudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusan-keputusannya maka hakim dapat sering mengutip pendapat seorang ahli sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi bila sarjaa/ ahli hukum tersebut menentukan bagaimana seharusnya, sehingga pendapat-pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Jadi pendapat ahli/ sarjana hukum itu menjadi sumber hukum melalui yurisprudensi. 14

3. Sumber Hukum Tertib Republik Indonesia Di zaman Hindia Belanda, bentuk-bentuk peraturan yang dikenal meliputi 5 tingkat, yaitu : (i) Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda, (ii) Undang-Undang Belanda atau ‘wet’, (iii) Ordinantie yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan Dewan Rakyat (volksraad) di Jakarta sesuai Titah Ratu Kerajaan Belanda di den Haag, (iv) Regerings Verordening atau RV, yaitu peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal untuk melakukan Undang-Undang atau ‘wew’,dan (v) peraturan daerah swantra ataupun

14

Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, refika aditama,bandung hal 21

daerah swapraja.15setelah Indonesia merdeka mulai diperkenalkan bentuk-bentuk peraturan baru, tetapi dalam praktiknya belum teratur karena suasana belum memungkinkan untuk menerbitkan peraturan yang dibuat. Di masa-masa awal kemerdekaan, kadang-kadang nota-nota dinas, maklumat, surat-surat edaran dan lain sebagainya diperlukan sebagai peraturan yang seakan mengikat secara hukum. Bahkan, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat yang sangat terkenal yang istilahnya membatasi tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang ketika itu sangat berperan sebagai lembaga legislatif, tetapi maklumat itu dibuat tanpa nomor, sehingga dikenal kemudian sebagai No . X tertanggal 16 Oktober 1945. Dalam

rangka

penataan

kembali

bentuk-bentuk

peraturan

perundang-undangan tersebut dengan maksud mengadakan pemurnian terhadap pelaksanaan UUD 1945, maka pada tahun 1966 dikeluarkan ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif Negara di Luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 ketetapan MPRS tersebut menugaskan pemerintah untuk bersama-sama dengan DPR melaksanakan peninjauan kembali produk-produk legislatif,

baik yang

berbentuk Penetapan Presiden , Peraturan Presiden Undang-Undang, ataupun peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Untuk memberikan pedoman bagi terwujudnya kepastian hukum dan keserasian hukum serta kesatuan tafsir pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945

serta untuk mengakhiri ekses-ekses dan

penyimpangan-penyimpangan terseebut diatas, ditetapkan sumber hukum dan tata untuk peraturan perundangan Republik Indonesia dalam ketetapan MPRS Sumber Tertib Hukum Republik dalam Ketetapan MPR 15

Jimly Asshiddiqi, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di abad Globalisai. Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 54-55

No. XX/MPRS/1966, yaitu tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urut Perundangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan No XX/MPRS/ 1966 tersebut, ditentukan bentuk peraturan dengan tata urut sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang Perpu. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan

lainnya

seperti peraturan

Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

Dalam praktik, tata urut dan penanaman bentuk-bentuk peraturan bagaimana diatur dalam ketetapan tersebut, tidak sepenuhnya diikuti. Sebagai contoh di beberapa kementerian, digunakan istilah peraturan Menteri, tetapi di beberapa kementerian lainnya digunakan istilah keputusan Menteri, padahal isinya jelas-jelas memuat materi-materi yang mengatur

kepentingan

publik

seperti

di

lingkungan

Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan nasional, dan sebagainya. Di samping untuk, untuk mengatur secara

bersama berkenaan

dengan materi-materi yang bersifat lintas departemen berkembang pula kebiasaan menerbitkan Keputusan Bersama antar Menteri. Padahal, untuk Keputusan Bersama itu jelas tidak ada dasar hukumnya. Di Pihak lain, berkembang pula kebutuhan di lingkungan instansi yang dipimpin oleh pejabat tinggi yang bukan berkedudukan sebagai Menteri untuk mengatur kepentingan publik yang bersangkut paut dengan bidangnya, seperti misalnya Gubernur Bank Indonesia perlu membuat

peraturan-peraturan berkenaan dengan dunia

perbankan.

Selama

dikembangkan kebiasaan untuk menerbitkan peraturan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia yang juga jelas-jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Keganjilan-keganjilan yang sama juga terjadi dalam keputusan yang dibuat oleh Presiden dalam bentuk keputusan Presiden (Keppres). Seperti tercermin dalam pendapat Hamid S. Attamimi yang telah lama bertugas sebagai Wakil Sekretaris Kabinet selama masa Orde baru.16 Keputusan Presiden itu banyak yang berisi materi pengaturan bersifat mandiri dalam arti tidak dimaksudkan untuk melakukan ketentuan Undang-Undang, kebiasaan seperti ini didukung pula oleh kenyataan. Karena berdasarkan UUD 1945 sebelum diadakan amandemen melalui perubahan Pertama UUD, Presiden memang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan perkataan lain, Presiden itu selain sebagai eksekutif juga mempunyai kedudukan sebagai legislatif. Di samping itu, materi yang diatur dalam Keputusan Presiden juga tidak dibedakan secara jelas antara materi yang bersifat mengatur atau regulatif (regeling) seperti misalnya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Keppres mengenai pembentukan

panitia-panitia

negara

yang

bersifat

ad-hoc,

dan

sebagainya. Pembedaan antara kedua jenis keputusan itu selama ini hanya diadakan dalam pemberian nomor kode Keppres sehingga bagi masyarakat umum, sulit dibedakan mana yang bersifat mengatur (regeling) dan karena itu dapat disebut sebagai peraturan dan mana yang bukan.

16

hamid s. Attamimi. Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Peresiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu pelita 1-pelita IV, disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana UniversitasIndonesia, Jakarta, 1991

Juga yang mnenjadi persoalan adalah mengenai kedudukan ketetapan MPR yang selama ini sudah banyak sekali jumlah apakah ketetapan MPR itu termasuk peraturan atau bukan, karena isinya kadangkadang sama dengan Keputusan Presiden yang hanya bersifat penetapan biasa, sebagai contoh, Ketetapan MPR tentang pengangkutan Presiden dan Wakil Presiden, sifatnya sama dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan untuk mengangkut atau memberhentikan pejabat sebagaimana disebut diatas, lebih-lebih lagi , menjelang berlangsungnya sidang Umum MPR pada bulan Nopember 1999 yang lalu, karena adanya kebutuhan untuk melakukan perbuatan terhadap pasal-pasal UUD 1945l, timbul polemik mengenai bentuk hukum perubahan UUD itu sendiri. Jika perubahan itu dituangkan dalam bentuk ketetapan MPR yang jelas ditentukan bahwa kedudukan berada di bawah UUD, maka akan timbul kekacauan dalam sistematik berpikir menurut tata urutan peraturan yang diatur menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut. Bagaimana mungkin UUD yang lebih tinggi diubah dengan peraturan yang lebih rendah. Karena itu, sebagai jalan keluar, telah disepakati bahwa bentuk hukum perubahan itu dinamakan ‘Perubahan UUD’ sebagai nomenklatur baru yang tingkatnya sederajat dengan UUD. Karena itu, otomatis, ketentuan

TAP

MPRS

No.

XX/1966

tersebut

tidak

dapat

lagi

dipertahankan dan perlu segera diadakan penyempurnaan dalam rangka penataan kembali sumber tertib hukum dan bentuk-bentuk serta tat urut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Pada

tanggal

19

Oktober

1999

Sidang

Umum

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripura ke12 , Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengadakan perubahan pertama atas Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, Majelis Permusyawaratan

Rakyat telah mengadakan perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001,Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengadakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada Sidang Tahunan

Majelis

Permusyawaratan

Permusyawaratan Rakyat

telah

Rakyat

tahun

mengadakan

2002,

perubahan

Majelis keempat

Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya setelah diadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945

ketentuan

yang

mengatur

tentang

masih

diberlakukannya

peraturan-peraturan yang sudah ada tercantum dalam Pasal II Aturan peralihan yang menentukan bahwa segala lembaga negara peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut perubahan undang-undang ini. Ada beberapa argumentasi yang penulis kemukakan dengan mengutip Teras Narang mengapa harus terjadi pembaharuan UUD 1945 yang selama ini dianggap tabu.45 Pada

tahun

1998

di

Indonesia

terjadi

reformasi

terhadap

pemerintahan, hal ini membawa implikasi terhadap tatanan kehidupan yang konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, para reformis melihat bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut banyak sekali celah yang dapat dimanfaatkan oleh penguasa negara. Ada o6 (enam) aspek penting yang menjadi kajian perubahan UUD 1945, yaitu : 1. Aspek Filosofis Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Republik Indonesia merupakan buah karya manusia, menurut kodratnya manusia adalah makhluk yang terbatas, karena yang membuat penuh dengan keterbatasan maka hasil ciptaannya juga

tidak dapat sempurna, jadi Undang-Undang Dasar 1945 juga penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terjadi karena masyarakat yang cenderung melakukan perubahan, selain itu juga karena perkembangan zaman, dan ini suatu kewajaran apabila suatu

saat

konstitusi

sudah

tidak

sanggup

untuk

mengikuti

perkembangan masyarakat dan perkembangan jaman maka ia harus diadakan perubahan-perubahan disesuaikan dengan zamannya dan untuk masa depan, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 sudah berlaku selama 53 tahun baru ada tuntutan untuk mengubahnya yang disebabkan oleh situasi dan kondisi dalam negeri serta globalisasi. 2. Aspek Materi Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan konstitusi yang singkat, hanya terdiri 16 bab dan 37 pasal Aturan Peralihan, sehingga dipandang tidak cukup mengatur tentang sistem check and Balance atau sistem kontrol dan keseimbangan antar cabang

ke kuasaan

negara. Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

dipandang

mempunyai

kekuasaan yang sangat besar. Selain itu kekuasaan eksekutif sangat besar dan terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan eksekutif untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dalam

Undang-Undang

Dasar

1945

terlalu

memberikan

kepercayaan pada semangat para penyelenggara negara. 3. Aspek Sosiologis Sejalan berlakunya Undang-Undang 1945 sampai adanya tuntutan reformasi, Indonesia baru memiliki dua orang Presiden, Ir. Soekarno

(1845-1967)

dan

Soeharto

(1967-1998),

pada

perkembangan selanjutnya sejak 1-998 sampai 2004 telah muncul

tiga orang lagi Presiden, yaitu Prof. Dr. Bj Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. 4. Aspek Praktik Ketenagakerjaan Selama ini Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai suatu kitab suci yang tidak dapat diganggu gugat, untuk mengubahnya diperlukan referendum (Tap MPR Nomor IV/ MPRI 1983), hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. 5. Aspek Historis Dalam

sidang

Panitia

Persiapan

Kemerdekaan

Republik

Indonesia, Ir. Soekarno dalam pidatonya menyatakan antara lain: Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah UndangUndang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita bernegara dalam suasana lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat karena memang pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan hanya satu hari oleh PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 6. Aspek Yuridis atau aspek hukumnya Undang-Undang

Dasar

1945

telah

mengalami perubahan

sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2001 dan 2002, hal ini dilakukan berdasarkan ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 yang memberi tugas kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat bekerja mempersiapkan rancangan perubahan UndangUndang 1945 untuk disahkan dalam Sidang Tahunan MPR, 18 Agustus 2000.

Selanjutnya melalui ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 Juncto Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 diamanatkan agar pada sidang MPR tahun 2002 sudah harus selesai pembahasan dan pengesahan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selain karena tuntutan reformasi perubahan

Undang-Undang

Dasar 1945 juga dimaksudkan untuk mendekatkan pada teori montesqiuci, yaitu adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga terciptalah check and balance antara lembaga-lembaga tersebut. Perubahan

pertama

yang

dilakukan

adalah

membatasi

kekuasaan Pemerintahan Negara di mana Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan

Undang-Undang

Dasar

1945

yang

kedua

dimaksudkan untuk dapat menjawab isu global mengenai Hak Asasi Manusia, dimana terjadi perubahan yang signifikan dalam pengaturan Hak Asasi Manusia karena dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945

pengaturan

hak

asasi

manusia

lebih

dirinci

dengan

menambahkan 10 pasal yang mengaturnya. Selain itu dalam perubahan kedua juga diatur mengenai otonomi daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Ayat (5) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pada perubahan ketiga merupakan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, karena pada Undang-Undang Dasar 1945 penegasan sebagai negara hukum ini tercantum dalam

penjelasan bukan dalam pasalnya. Juga ada lembaga baru dalam bidang hukum yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pembaharuan sistem peraturan perundangundangan kita di era reformasi dewasa ini, sidang tahun MPR Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 2 ditentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah : 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Keputusan MPR – RI. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 5. Peraturan Pemerintah. 6. Peraturan Presiden. 7. Peraturan Daerah. Perumusan mengenai bentuk dan tata urutan ketujuh peraturan perundang-undangan di atas dapat dikatakan kurang sempurna dan mengandung beberapa kelemahan. Pertama, karena naskah ubahan UUD sekarang dibuat terpisah, maka seharusnya penyebutan UUD 1945 tersebut diatas dilengkapib dengan ‘…. Dan Perubahan UUD. Kedua, Penyebutan Perpu pada nomor urut ke empat di bawah undang-undang dapat menimbulkan penafsiran seakan-akan keduanya adalah sederajat. Karena itul, seharusnya, seperti dalam TAP No. XX/MPRS/1966, keduanya ditempatkan pada nomor tiga yaitu ‘Undang-Undang

dan

Perpu,

Ketiga,

penggunaan

nomenklatur

Keputusan Presiden yang selama ini dipakai mengandung kelemahan karena tidak membedakan secara tegas antara keputusan yang mengatur (regeling) dengan keputusan yang bersifat administrasi belaka (beschikking). Seharusnya, momentum reformasi ini digunakan

sebaik-baiknya untuk menata kembali peristilahan yang baik dan benar,

yaitu

untuk

keputusan

yang

mengandung

aturan

dan

pengaturan dokumen hukumnya sebaiknya dinamakan Per-ATUR-an, bukan keputusan. Keempat, hanya karena pertimbangan bahwa MPR cukup mengatur mengenai tata urutan peraturan sampai tingkat peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, maka bentuk peraturan Menteri tidak disebut dalam tata urutan tersebut. Padahal, di bawahnya masih disebut Peraturan Daerah yang tingkatannya

juga dibawah

peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Padahal, Peraturan Menteri itu sangat penting untuk ditempatkan dalam tata urutan di atas Perda, disamping produk peraturan tingkat menteri itu dalam praktik banyak sekali ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintah sehari-hari dan memerlukan penerbitan sebagaimana mestinya. Selanjutnya penegasan tentang tata urutan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilihat pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 10 2004 tentang Tata Urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Jenis atau hierki peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan

Perwakilan

Rakyat

dengan

persetujuan

bersama

Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, adalah peraturan perundang-undangan yang yang ditetapkan oleh Presiden, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan desa/ peraturan yang setingkat adalah peraturan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. D. Soal 1. Jelaskan Pengertian dan macam-macam sumber hokum ? 2. Jelaskan Sumber hukum menurut para ahl ? 3. Jelaskan Sumber hukum formal ? 4. Sebutkan Sumber tertib hukum RI dan berikan contohnya DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB VIII ANEKA CARA PEMBEDAAN HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa dapat memahami Ius Constitutum dan Consttuendum 2. Mahasiswa dapat memahami Hukum alam dan Hukum Positif 3. Mahasiswa dapat memahami Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif 4. Mahasiswa dapat memahami Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif 5. Mahasiswa dapat memahami Macam-macam Hukum Menurut Isi B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1.

Mahasiswa dapat menjelaskan Ius Constitutum dan Consttuendum

2.

Mahasiswa dapat memjelaskan Hukum alam dan Hukum Positif

3.

Mahasiswa dapat menjelaskan Imperatif dan Hukum Fakultatif

4.

Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif

5.

Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Hukum Menurut Isi

C. Uraian Materi 6. Ius Constitutum dan Consttuendum 7. Hukum alam dan Hukum Positif 8. Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif 9. Hukum Subtantif dan Hukum Ajektif 10. Macam-macam Hukum Menurut Isi (Lapangan-lapangan Hukum) 6.1

Hukum Tata Negara

6.2

Hukum Administrasi Negara

6.3

Hukum Acara

6.4

Hukum Perburuhan

6.5

Hukum Pajak

6.7

Hukum Perdata

6.8

Hukum Dagang

6.9

Hukum Pidana

6.10 Hukum Perdata Internasional 6.11 Hukum Perselisihan Terdapat aneka cara pembedaan Hukum, di antaranya yang di bedakan adalah antara-pasangan-pasangan hokum.17sebagai berikut: 1. Ius Constitutum dan Ius Constituendum a. Ius Constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu sebagai contoh hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan Ius Consitutum, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia. b. Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk Undang-Undang atau berbagai ketentuan lain.

2. Hukum Alam dan Hukum Positif a. Hukum Alam Hukum alam adalah ekspresi dari kegiatan manusia yang mencari keadilan sejati yang mutlak. Selama sekitar 2500 tahun upaya ini berjuang mencari hukum yang ideal yang lebih tinggi dari segala hukum positif. Upaya mencari hukum yang ideal ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

17

Soedjono, Op Cit, hal 163-164

Ajaran-ajaran hukum alam telah banyak

dipergunakan oleh pelbagai bagian masyarakat dan generasi untuk mengungkapkan aspirasinya. b. Hukum Positif Hukum Positif atau Stellingrecht, merupakan suatu kaidah yang berlaku, sebenarnya merumuskan bagian yang pantas antara hukum dan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusankeputusan.47 3. Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif.18 Dari sudut sifatnya yang dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu yang disebut hukum imperatif dan hukum fakultatif. Pembedaan keduanya ini mendapat banyak penjelasan berbagai ahli hukum yang intinya bekisar pada penekanan bahwa hukum imperatif adalah paksaan dari fakultatif adalah pelengkap, hukum imperatif harus

ditaati secara mutlak

sedangkan hukum fakultatif masih bisa ada pilihan dan sebagainya. Yang sebenarnya dapat dirasakan nama yang imperatif dan mana yang fakultatif. Hukum imperatif, adalah kaidah-kaidah hukum yang secara apriode harus ditaati. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara apriode harus ditaati atau tidak apriode wajib untuk dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kedua kelompok hukum ini yaitu : a. Pada hukum fakultatif pembentukan undang-undang juga memberikan perintah seperti halnya pada hukum imperatif. Hanya sifat perintahnya yang berbeda, yakni disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa pemerintah tertentu itu mungkin tidak sesuai dengan keadaan, sehingga 18

Ibid, hal 163-166

dimungkinkan

terjadinya

penyimpangan

yang

berupa

pengecualian. Maka perintah tersebut lebih banyak diartikan sebagai petunjuk, sehingga itu langsung ditujukan kepada penegak hukum, berbeda dengan hukum legislatif yang juga secara langsung tertuju kepada pribadi-pribadi. b. Dalam hubungan dengan hukum publik dan hukum perdata. Dari perbedaan sifat antara hukum yang imperatif dan fakultatif secara garis besar pada umumnya, hukum publik relatif lebih imperatif sedangkan hukum perdata bersifat fakultatif, sekalipun dalam hukum perdata ada juga yang bersifat imperatif. 4. Hukum Subtantib dan Hukum Ajektif Dalam hal kewajiban-kewajiban serta hak dari subjek hukum, di dalam hukum substantif hal tersebut dirumuskan sedangkan hukum ajektif memberikan pedoman bagaimana penegakannya, atau mempertahankan di dalam praktik, termasuk bagaimana mengatasi pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban tersebut. Lebih jelasnya dapat dirumuskan bahwa hukum substantif adalah serangkaian kaidah yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek hukum yang terkait dalam hubungan hukum. Sedangkan

hukum

ajektif

adalah

serangkaian

kaidah

yang

memberikan petunjuk dengan jelas tentang bagaimana kaidah-kaidah materiil dan hukum substantif ditegakkan. Maka keduanya adalah komplementer yang saling mengisi, ini berarti pula bahwa hukum subjektif adalah hukum materiel sedangkan hukum ajektif adalah hukum formal. 5. Hukum Tidak Tertulis dan Hukum Tertulis a. Hukum Tidak Tertulis Hukum tidak tertulis adalah juga hukum kebiasaan. Salah satu contoh hukum kebiasaan adalah hukum adat Indonesia. Adat disini berarti kebiasaan yang merupakan perbuatan yang diulang-ulang, dengan

cara dan tidak sama. Hukum yang tidak tertulis ini merupakan hukum yang tertua. Secara penguraian dari sudut bahasa nampaknya ada kesamaan antara hukum esensial, yakni pada hukum tidak tertulis didukung oleh teori. Teori kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh mazhab sejati yang di tokohi oleh von Savigny. b. Hukum Tertulis Hukum

tertulis

atau

greschreven

recht.

adalah

hukum

yang

mencangkup perundang-undangan dalam berbagai bentuk dibuat oleh pembuat undang-undang yang dibuat secara nasional dapat berisi hukum internasional, yaitu hukum yang berhubungan dengan peristiwa internasional. 6. Macam-macam Hukum Menurut Isinya Berikut ini dikemukakan definisi-definisi atau pengertian dan macam-macam hukum yang terbagi menurut isinya. 6.1.

Hukum Tata Negara Ahli Hukum bangsa Belanda, Scholten mengemukakan : Bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara”. M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mendefinisikan : “Hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur

organisasi

dari

pada

negara

hubungan

antaralat

perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negaranya dan hak-hak asasinya”. Hukum tata negara adalah ketentuan-ketentuan hukum dan aturanaturan

hukum

yang

menentukan

serta

mengatur

sistem

ketatanegaraan suatu negara.19

19

Soehino, Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Negara Indonesia, leberry, yogyakarta, 1985, hal,103

tata

6.2.

Hukum Administrasi Negara Istilah hukum administrasi negara sering juga disebut hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Jadi belum ada keseragaman dalam mempergunakan istilah ini. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia mengemukakan : Hukum tata pemerintahan ialah hukum mengenai ‘aktivitasaktivitas kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang).20 Abdoel Djamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menyatakan : “Hukum administrasi negara sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintah yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagian. Yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ada ditujukan kepada legislatif, yudikatif atau lembaga pemerintahan daerah otonomi mengurus daerahnya sendiri”.

6.3. Hukum Acara Hukum acara biasanya juga disebut hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya dipertahankannya hukum materiil. Hukum acara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil

20

Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia. Balai pustaka 1984 hal.442

(yang lazim disebut hukum pidana saja). Jadi hukum acara pidana memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan pidana tersebut terhadap perkara-perkara pidana. “Hukum acara

perdata adalah hukum yang mengatur

bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum perdata materiil yang lazim disebut hukum perdata saja). Jadi hukum acara perdata memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum perdata terhadap perkara-perkara perdata.” Hukum acara perdata dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan badan pengadilan umum dan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hukum Acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha negara termuat dalam UndangUndang No. 15 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seperangkat Peraturan pelaksanaannya. 6.4. Hukum Perburuhan Ahli Hukum Perburuhan Indonesia, Imam Soepomo,dalam bukunya ‘Pengantar Hukum Perburuhan”, mendefinisikan : Hukum perburuhan sebagai suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.54 Moleenar berpendapat bahwa hukum perburuhan ialah suatu bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa.

secara umum dapat disimpulkan bahwa hukum perburuhan itu ialah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan yaitu hubungan antar buruh dengan majikan, dan hubungan buruh dengan majikan dengan penguasa. 6.5. Hukum Pajak Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur

hubungan

antara

pemerintah

pemerintah

sebagai

pemungkinan pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan : siapa-siapa wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah. Hak-hak pemerintah objek apa yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan dan sebagainya. 6.6. Hukum Perdata Menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok mengatur kepentingan-kepentingan pribadi. Sedangkan Sri Soedewi Masjchon Sofwan mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi). 6.7. Hukum Dagang Achmad Ichsan dalam bukunya “Hukum Dagang”

menyatakan

bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur perdagangan/ perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena laku manusia dalam perdagangan/perniagaan. 6.8. Hukum Pidana Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap melakukannya.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain, dan sanksi pidana di adakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Norma lain itu misalnya norma agama dan norma kesusilaan yang misalnya menentukan jangan membunuh, jangan mengambil barang orang lain jangan menghina orang lain dan sebagainya. 6.9. Hukum Internasional (Publik) Hukum Internasional

(publik) bisa juga disebut hukum

antarnegara, antarbangsa, hukum bangsa-bangsa, hukum publik internasional dan sebagainya, tetapi lebih lazim disebut hukum internasional saja. Menurut

Mochtar

Kusumatmadja,

hukum

internasional

adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. 6.10. Hukum Perdata Internasional Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidahkaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan perkataan lain hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku-pelaku hukum yang masing-masing tunduk kepada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional). 6.11. Hukum Perselisihan Sering juga disebut hukum antar tata hukum, yang terdiri dari hukum intergentil (hukum antargolongan), hukum interlokal (hukum antar daerah), dan hukum interrelegius (hukum antaragama).

Hukum intergentil adalah himpunan peraturan-peraturan yang menentukan hukum mana atau hukum apa yang berlaku terhadap suatu hubungan hukum antara orang-orang berlainan golongan hukum perdata dalam suatu negara. Hukum Interlokal (hukum antardaerah)

adalah peraturan

yang mengatur hubungan hukum antar orang-orang warga negara Indonesia asli yang mempunyai lingkungan hukum adat yang berbeda. Hukum interrelegius adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum (yang erat kaitannya dengan agama) yang diadakan oleh orang-orang yang berbeda agamanya.21 D. Soal 1. Apa yang di maksud dengan Ius Constitutum dan Consttuendum ? 2. Apa yang di maksud denganHukum alam dan Hukum Positif dan berikan contohkedua hukum tersebut ? 3. Apa yang di maksud denganImperatif dan Hukum Fakultatif dan berikan contoh keduanya ? 4. Jelaskan apa yang di maksud denganHukum Subtantif dan Hukum Ajektif 5. Jelaskan apa yang di maksud denganMacam-macam Hukum Menurut Isi? DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2003 21

Ibid. Hal, 80-95

Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB IX MENGENAL ILMU-ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KENYATAAN A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Bidang studi hukum B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskanSosiologi hukum, Antropologi hukum, Perbandinganhukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Antropologi hukum 3. Mahasiswa dapat memjelaskan Perbandinganhukum. C. Uraian Materi 4. Sosiologi hukum 5. Antropologi hukum 6. Perbandinganhukum Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ilmu tentang kenyataan atau Tatsachenwissenschaft atau Seinwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak. Termasuk sebagai ilmu-ilmu kenyataan tentang hukum adalah: 1. Sosiologi Hukum Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Studi yang demikian ini memiliki beberapa karakteristik. Kekhasan terebut adalah: a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktekpraktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan

mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. Cara ini oleh Max Weber dinamakan sebagai interpretative-understanding yang tidak dikenal dalam studi hukum yang konvensional. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Di sini tidak dibedakan antara perilaku yang sesuai dan menyimpang terhadap kaidah-kaidah hukum, karena keduanya adalah sesama obyek studi ilmu ini. b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahaan empiris, dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya, baik dengan data empiris ataupun non empiris. c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan ini memang sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi ini membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Pada hal tentunya adalah tidak demikian. Maka penekanya adalah bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum tidak menetapkan penilaian kepatutan. Ciri-ciri di atas menurut Satjipto Raharjo dalam “Ilmu hukum” (1982), sekaligus merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum. Dengan cara-cara menyelidiki hukum yang demikian itu orang langsung berada di tengah-tengah sosiologi hukum.

Penting pula dalam buku pengantar ini untuk mengetahui beberapa obyek sasaran studi yang penting dalam sosiologi hukum, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pengorganisasian sosial dari hukum. Obyek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, peradilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang di sini dilihatnya sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia pada anggotanya, pendidikan dan faktor-faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang perundang-undangan

sosiologi

hukum

secara

mendalam

berusaha

mengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas undangundang, mengapa orang mentaati hukum, golongan mana yang diuntungkan dan

dirugikan

dengan

dikeluarkannya

undang-undang

tertentu

dan

sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami benar perhatian dan obyek penyelidikan sosiologi hukum. Hal yang perlu dipahami pula dari segi obyek sasaran studi sosiologi hukum adalah bahwa perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga menyingkapkan mengenai “ janji-janji” dalam hukum akan efektif bermanfaat terutama

oleh

kelompok-kelompok

dalam

masyarakat

yang

mampu

mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu

hubungan tertentu. Seperti

dikemukakan oleh Schuyt :”kemampuan untuk mengorganisasikan diri tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain yakni prestise sosial dari suatu kelompok sosial tertentu. Demikian bahwa sosiologi hukum memiliki ciri-ciri khas sedemikian rupa sehingga ia mengemban tugas yang khas pula bagi amalan hukum dalam masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membangun dan hukum diharapkan peranannya di dalam proses pembangunan tersebut. 2. Antropologi Hukum

Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropolog menurut Euber:”suatu segi yang menonjol dari ilmu antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Para antropolog mempelajari tidak hanya semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia, seperti penulisan tentang gambaran tentang bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup dan kehidupan keluarga-keluarga, pemukiman, segi-segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian dan berpakaian, bahasa dan sebagainya”. Maka kekhasan antropologi hukum tampaknya memang terletak pada sifat pengamatan, penyelidikan secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Inilah yang menempatkan antropologi, tentunya juga terapannya dalam antropologi hukum, untuk mendapatkan hasil studi yang lebih mempunyai nilai universal baik dalam hubungannya dengan waktu maupun tempat. Atau paling tidak sasarannya ke arah itu. Antropologi hukum menyediakan banyak waktu untuk membicarakan batasan-batasan tentang hukum. Hal ini dapat di mengarti karena ia dihadapkan kepada definisi-definisi yang sudah ada pada para ahli hukum. Pada perkembangan dewasa ini hukum cenderung untuk diterima sebagai instrumen serta teknologi sosial, yang dengan demikian membatasi hukum dalam lingkup pengertian yang semakin konkrit, tetapi juga sekaligus semakin sempit. Sifat sempit ini mengandung arti memisahkan apa yang bisa disebut dan apa yang tidak. Para ahli antropologi hukum sangat menentang pemahaman hukum secara demikian itu disifatkannya sebagai pemahaman yang etnosentris. Memahami hukum dengan kriteria modern seperti dikenal sekarang,

menyebabkan “hukum” pada masyarakat-masyarakat yang lebih sederhana tidak diterima sebagai hukum. Dalam masyarakat yang disebut belakangan ini, orang memang tidak menemukan hukum seperti diartikan oleh masyarakat modern sekarang ini. Antropologi hukum yang menggunakan pendekatan

secara

menyeluruh

dalam

menyelidiki

manusia

dan

masyarakatnya, menemukan bahwa melalui manifestasinya sendiri yang khas “hukum” itu selalu hadir dalam masyarakat. Untuk menyebut manifestasi yang demikian itu, para ahli antropologi hukum menerimanya dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai organisasi sosial. Kembali pada antropologi, ia merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, yakni mengekspresikan kehidupan manusia dalam totalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Maka sebenarnya apabila antropologi hukum dimintakan untuk hanya memperhatikan hukum, sebenarnya merupakan suatu “kemunduruan”, karena hukum hanya merupakan segi kecil saja dari totalitas yang jauh lebih besar dan dalam itu (dilihat dari lingkup tugas antropologi). Oleh karena itulah bisa dipahami kesulitan yang dihadapi antropologi untuk menyesuaikan pada definisidefinisi tentang hukum yang lazim dikenal dalam ilmu hukum positif. Baginya hukum hendaknya diartikan lebih dari sekedar peraturan dan lembagalembaga pelaksanaannya yang formal. Seperti dapat diikuti pada perumusan fungsi-fungsi yang diperankan oleh hukum sebagai berikut: a. Merumuskan hubungan-hubungan antara anggota suatu masyarakat, untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan yang tidak, dengan tujuan mempertahankan paling tidak integrasi minimal dari kegiatan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. b. Keharusan untuk menjinakkan kekuatan yang belum mapan dan mengarahkan kekuatan yang demikian itu kepada pemeliharaan tatanan. Fungsi kedua ini meliputi pengalokasian kekuasaan dan penegasan tentang siapa

boleh menggunakan paksaan fisik sebagai suatu yang

diakui secara sosial, bersama-sama dengan pemilihan bentuk-bentuk sangsi fisik yang paling efektif guna mencapai tujuan-tujuan sosial dari hukum. c. Penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul. d. Melakukan perumusan kembali hubungan-hubungan antara orang-orang dan kelompok-kelompok manakala kondisi kehidupan berubah, fungsi ini dijalankan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi. Nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat adalah demikian luasnya, sehingga ia terlalu sukar untuk dapa di utarakan oleh masyarakat melalui peraturan-peraturan dan lembaga-hukumnya yang resmi sematamata. Pada dasarnya studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis-premis berikut: a. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat, harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan-hubungan antar orang dan kelompok. b. Hukum paling baik dipelajari melalui analisa terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas, melalui manajemen politik. c. Pada gilirannya prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisa dan perbandingan. d. Agar dapat dibuat suatu laporan yang sah mengenai hukum rakyat, dua tugas terpisah tetapi berhubungan perlu digarap. Yang satu adalah untuk memastikan kategori –kategori kognitif yang dipakai oleh rakyat, yang sistem hukumnya diselidiki, untuk mengemukakan ide-ide mereka tentang bentuk-bentuk dan prosedur-prosedur untuk membahas yang harus diambil. Tugas yang lain menghendaki diterjemahkannya kategorikategori ini ke dalam sarana komunikasi yang dipakai. Pekerjaan ini

adalah sukar. Oleh karena itu ia menuntut dua hal yaitu bahwa ciri-ciri esensi dan sistem hukum yang asli tidak boleh diselewengkan dan bahwa ia

dituangkan

ke dalam

terminologi

ilmiah

yang

memungkinkan

dilakukannya suatu perbandingan antar budaya. Maka

sebagaimana

telah

dikemukakan

antropologi

hukum

memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian ia melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. 3. Psikologi Hukum Yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan

tentang perilaku manusia (human behavior), maka dalam

kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaanya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap

tingkah-laku

manusia.

Bukankah

proses

demikian

ini

menunjukkan bahwa hukum telah memasuki bidang psikologi. Terutama psikologi sosial. Sebagai contoh hukum pidana misalnya merupakan hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas

dan lain sebagainya yang

menunjukkan hubungan antara hukum dan psikologi. Contoh studi yang jelas misalnya yang diketengahkan dalam pendapat Leon Petrazic (1867-1931), ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. Leon Petrazycki beranggapan bahwa fenomenen-fenomenen hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dengan menggunakan metode intropeksi.

Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak –hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu. petrazicky memandang hak-hak dan kewajiban sebagai hal yang hanya ada dalam pikiran manusia, tetapi yang mempunyai arti sosial. Oleh karena ia menciptakan “Pengalaman imperatif-atributif” yang mempengaruhi tingkah laku mereka yang terasa terikat olehnya. Beberapa sarjana hukum secara khusus

dan

mendalam

mempelajari

psikologi

hukum,

sehingga

mengembangkan ilmu ini. 4. Sejarah Hukum Adalah

salah

satu

bidang

studi

hukum,

yang

mempelajari

perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny (1779-1861). Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus –menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa yang lampau, maka hal itu berarti, bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau, mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum faktor-faktor yang menyebabkannya dan sebagainya, memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum

dalam masyarakat.

Misi ini dilakukan oleh cabang studi hukum yang

dinamakan sejarah hukum. 5. Perbandingan Hukum Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Dilihat dari posisi yang demikian itu, orang akan mengatakan; bahwa studi perbandingan hukum adalah studi tentang hukum. Barulah pada saat orang menggarap lahan-lahan yang terkumpul itu menurut arah tertentu, terjadi suatu studi perbandingan hukum. Rudolf D. Schlesinger dalam bukunya comparative law (1959), mengemukakan bahwa perbandingan hukum, merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum, melainkan suatu cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. (Sudarto, 1981).

Sosiologi Hukum

Hukum dalam kenyataan

Perbandingan hukum

Antropologi hukum

Sejarah hukum Psikologi hukum

Gambar 9 Ilmu-ilmu kenyataan tentang Hukum Keterangan Hukum sebagai kenyataan, ia menghidup dalam pergaulan hidup manusia dan tercermin dalam bentuk sikap tindak warga masyarakat.22

D. Soal 1. Apa yang dimaksud Sosiologi hukum? 2. Apayang dimaksud Antropologi hukum? 3. Apa yang dimaksudPerbandingan hukum dan berikan contoh?

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

22

Soedjono Dirdjosisworo,Pengantar Ilmu Hukum, hal, 60

BAB X DISIPLIN HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Politik Hukum

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskanIlmuHukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Filsafat Hukum 3. Mahasiswa dapat memjelaskan Politik Hukum

C. Uraian Materi 4. Ilmu Hukum 5. Filsafat Hukum 6. Politik Hukum Sebagaimana telah dikemukakan, disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan “hidup” di tengah pergaulan. Apabila lebih seksama ditelaah pengertian mengenai disiplin ini, maka dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin perspektif. Disiplin analistis merupakan ajaran yang menganalisa, memahami dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi dan lainlain. Disiplin perspektif merupakan sistem-sistem ajaran yang menentukan apakah

yang

seyogyanya

atau

yang

seharusnya

dilakukan

dalam

menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, contohnya adalah hukum, filsafat dan lain-lain.

Maka jelaslah disiplin hukum merupakan disiplin perspektif yang berusaha menentukan apakah yang seyogyanya, seharusnya dan patut dilakukan dalam menghadapi kenyataan. Kenyataan

Disiplin hukum

Seyogyanya dan seharusnya

Gambar 7. Disiplin hukum dalam hubungan antara kenyataan dan cita-cita Keterangan: Menghadapi kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup, disiplin hukum sebagai salah satu disiplin perspektif menentukan apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Berbicara tentang disiplin hukum maka ruang lingkup utamanya setidak-tidaknya meliputi: ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. 1. Ilmu Hukum Secara garis besar ilmu hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan. b. Ilmu yang formal tentang hukum positif. c. Sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum. d. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir. e. Ilmu pengetahuan adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan

teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum. f. Ilmu hukum, adalah ilmu tentang hukum dalam seginya yang paling umum. Segenap usaha mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan, adalah suatu kegiatan ilmu hukum, sekalipun nama yang umumnya dipakai dalam bahasa Inggris dibatasi pada artiannya sebagai aturan-aturan yang paling luas dan konsep yang paling fundamental. g. Teori ilmu hukum yang menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas. h. Suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asas sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkrit. i.

Ia meliputi pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu untuk memberikan ekspresi yang penuh arti sebagai semua cabang ilmu hukum.

j.

Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.

k. Pokok bahasa ilmu hukum adalah luas sekali meliputi hal-hal yang filsafati, sosiologis, historis maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum. l.

Ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkat kehidupan hukum, asal pemikiran itu menjangkau keluar batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkrit, jadi ilmu hukum meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masakmasak di bidang hukum. (Satjipto Raharjo, 1982). Dengan berbagai pendapat tersebut (f dan l adalah pandangan Sapjipto

Raharjo) maka akan semakin jelaslah mengenai ruang-lingkup yang dipelajari oleh ilmu hukum. Termasuk dalam ilmu hukum ini adalah:

a. Ilmu kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. b. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. c. Ilmu kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai peri kelakuan atau sikap tindak, yang antara lain dipelajari dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1978) mengenai ilmu-ilmu kenyataan ini akan dibahas secara lebih terperinci pada bagian lain. 2. Filsafat Hukum Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaanpertanyaan mendasar dari hukum. Atau ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum. Dikemukakan dalam ilmu tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum. 3. Politik Hukum Masyarakat

yang

teratur

senantiasa

memiliki

tujuan

untuk

menyejahterakan warganya sebagai misal, politik hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan. Oleh karenanya politik adalah juga aktivitas memilih tujuan tertentu. Dalam hukum dijumpai keadaan yang sama. Hukum yang berusaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum. Jelaslah

bahwa

politik

hukum

adalah

disiplin

hukum

yang

mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang cita-citakan oleh masyarakat tertentu.

Ilmu Hukum

Ilmu Kaidah

Ilmu Pengertian Disiplin Hukum

Dogmatik Hukum

Ilmu Kenyataan

Filsafat Hukum

Politik Hukum

Gambar 8 cabang-cabang ilmu hukum dalam disiplin hukum

D. Soal 1. Jelaskan apa yang dimaksud IlmuHukum ? 2. Jelaskan apa yang dimaksud FilsafatHukum? 3. Apa yang dimaksud Politik hukum?

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB XI ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KAIDAH A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Ilmu Pengetahuan 2. Mahasiswa mampu memahami Ilmu Pengetahuan Kaidah 3. Mahasiswa mamapu Memahami Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah 4. Mahasiswa Memahami Hukum dan Interdisiplin Ilmu B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskanPengertian Ilmu Hukum 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Pengetahuan Kaidah 3. Mahasiswa dapat memjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah 4. Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum dan Interdisiplin Ilmu C. Uraian Materi 5. Pengertian Ilmu Pengetahuan 6. Ilmu Pengetahuan Kaidah 7. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah 8. Hukum dan Interdisiplin 1. Pengertian Ilmu Pengetahuan a. Definisi Ilmu Pengetahuan Sebagaimana setiap definisi tidak akan pernah lengkap dan jelas oleh karena sifat definisi itu sendiri yang harus dinyatakan secara singkat-padat, demikian pula definisi tentang ilmu tidak akan lengkap dan jelas juga. Dan sebenarnya definisi itu sekedar merupakan suatu titik tolak bagi sesuatu penguraian dan analisa lebih lanjut, sehingga pada akhirnya menjadi lebih jelaslah batas-batas serta ruang lingkup penyelidikan ilmu yang didefinisikan itu dan menjadi lebih teranglah sifat-sifat pokok ilmu itu dan tempatnya dalam kerangka umum ilmu-ilmu yang lain. Adapun salah satu definisi tentang ilmu adalah, bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan. Atau ilmu adalah kesatuan

pengetahuan yang terorganisasikan. Definisi-definisi tentang ilmu seperti dikemukakan di atas sebenarnya terlalu luas dan baru akan menjadi lebih jelas, apabila dapat ditegaskan lebih lanjut arti yang lebih terperinci mengenai pengetahuan, dan arti tentang sistematik dan organisasi yang digunakan dalam definisi itu. Ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh pancaindera manusia. Memang yang mengikat semua ilmu adalah adanya metode

ilmu

yang

digunakan

untuk

mensistematisasikan

seluruh

pengetahuan yang sifatnya masih fragmentaris itu. rumusan lain tentang ilmu adalah, bahwa ilmu merupakan suatu cara menganalisa yang mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan sesuatu proposisi dalam bentuk. “jika….maka…..”.

dalam

hubungan

ini

perlu

diketengahkan,

bahwa

bagaimana sekumpulan pengetahuan itu telah disistematisasikan, akan tetapi apabila proposisi itu kehilangan sifat ilmiahnya (Harsoyo, 1971). Demikian itu apabila dipelajari dan dibandingkan definisi-definisi tentang ilmu, maka akan diketahui bahwa ciri-ciri yang pokok yang terdapat pada pengertian ilmu itu adalah: 1) Bahwa ilmu itu rasional 2) Bahwa ilmu itu bersifat empiris 3) Bahwa ilmu itu bersifat umum 4) Bahwa ilmu itu bersifat akumulatif Marilah kita tinjau lebih lanjut ciri-ciri pokok ilmu seperti disebut diatas. Mengenai sifat ilmu yang rasional, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rasional disini adalah suatu sifat kegiatan berpikir yang ditundukkan kepada logika formal Aristoteles dalam mengikuti urutan berpikir silogistik. Kemampuan

untuk

berpikir

rasional

pada

manusia

dibawa

oleh

kemampuannya untuk dapat berpikir secara abstrak. Di samping itu manusia

adalah makhluk yang dapat berpikir secara kompleks dan konsepsional, serta dia menyadari akan dimensi waktu masa lampau, sekarang dan masa yang akan

datang.

Berpikir

pada

manusia

erat

hubungannya

dengan

kemampuannya untuk menggunakan lambang, kemampuan manusiawi semata-mata, yaitu suatu kemampuan untuk dapat memberikan arti yang hampir-hampir tidak terbatas kepada seluruh obyek materiil, seperti pada suara, gerak, warna dan rasa.

Kemampuan berlambang menyebabkan

manusia dapat berbahasa dan berbicara. Kemampuan untuk dapat berpikir secara abstrak kompleks dan konsepsional, sebagai kenyataan kultural setelah manusia saling berkomunikasi, berasosiasi dalam kehidupan masyarakat.

Dan

potensi-potensi

intelektual

itu

berkembang

dalam

kehidupan masyarakat dan mendapatkan ujudnya sebagai kebudayaan rohaniah seperti religi, mag, mitos, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Berpikir rasional pada manusia ditimbulkan oleh kebutuhan untuk menghemat atau lebih tepat untuk menekonomiskan segala dana dan daya yang ada padanya, untuk mengefisienkan tata cara dalam penyelesaiannya terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Berpikir rasional sebenarnya dapat digunakan diterapkan kepada dunia empiris dan dunia non-empiris. Akan tetapi ilmu adalah hasil daripada berpikir rasional yang ditujukan atau diterapkan kepada dunia empiris saja. Maka sampailah kita kepada sifat yang kedua dari ilmu yaitu sifat-sifat empiris disamping rasional. Ilmu dikatakan bersifat empiris, oleh karena konklusi-konklusi yang diambil harus dapat ditundukkan kepada pemeriksaan atau pada verifikasi pancaindera manusia. Dalam hubungan dengan sifat empiris dari ilmu itu para ilmiawan dan terutama pada filsuf dewasa ini kebanyakan sependapat, bahwa kita tidak dapat mempelajari dunia dan mengembangkan ilmu tanpa bantuan panca indera kita. Dalam pada itu perlu diketengahkan bahwa kita tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa dalam menggunakan pancaindera

itu kita harus menerima preposisi-preposisi tertentu yang tidak dapat diverifikasikan oleh pancaindera manusia. Preposisi ilmiah itu antara lain adalah kaidah-kaidah logika formal dan hukum-hukum kausalitas, yang menjadi dasar-dasar ilmu yang menghasilkan kebenaran-kebenaran yang bersifat relatif. Ilmu yang terdiri atas dua unsur besar fakta dan teori mendefinisikan fakta sebagai observasi empiris yang dapat diverifikasikan, sedang teori mempunyai fungsi menetapkan hubungan yang terdapat di antara fakta-fakta itu. ilmu tidak dapat disusun dalam satu sistematik, dihubung-hubungkan, diinterprestasikan. Tanpa adanya sistem atau tanpa adanya prinsip yang mengatur, singkatnya tanpa teori fakta tidak mempunyai sesuatu arti. Oleh karena itu kelirulah anggapan kebanyakan orang yang mengatakan bahwa fakta lebih penting dari teori atau sebaliknya. Fakta dan teori atau sebaliknya. Fakta dan teori sangat erat hubungannya dan mempunyai hubungan yang fungsional. Ilmu bersifat umum mengandung arti, bahwa kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu itu dapat diverifikasikan oleh peninjau-peninjau ilmiah yang mempunyai hak dan kemampuan untuk melakukan itu. di dalam kebudayaan Indonesia, khususnya dalam kebudayaan Jawa dikenal istilah ngelmu, yang sifatnya dan cara-cara memilikinya dan melaksanakan bersifat rahasia. Sifat ngelmu tidak di ajarkan secara klasikal. Obyek maupun metode ilmu harus dapat dipelajari dan diikuti secara umum (openbaar) dan dapat diajarkan dalam kelas secara bersama-sama. Kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh sesuatu ilmu tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan, melainkan hasil-hasil kebenaran ilmu justru memiliki nilai sosial, serta kewibawaan ilmiah setelah hasil-hasil itu diketahui, diselidiki dan dibenarkan validitasnya oleh sebanyak mungkin ahli dalam bidang ilmu tersebut. Oleh karena itu hasil sesuatu penelitian itu untuk mendapatkan wibawa teknis ilmiah maupun untuk memenuhi kewajiban moril harus dikenalkan agar dapat diketahui oleh sebanyak mungkin ahli dan orang-orang yang mempunyai

minat

terhadap

persoalan

itu.

itulah

sebabnya

dalam

mengadakan

perencanaan pembiayaan penelitian, biaya untuk publikasi harus diberi tempat yang sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri. Dan fakta ilmiah ini baru dapat dihasilkan apabila: 1) Seseorang telah mendapatkan suatu pengetahuan dengan perantaraan pancainderanya

dengan

menggunakan

preposisi

ilmiah,

yang

menyebabkan pengetahuan itu pengetahuan empiris. 2) Dipakainya akal atau kemampuan rasionalnya, untuk mengobservasikan, yaitu menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, atau untuk meninterpretasikan fakta-fakta itu secara rasional. 3) Orang-orang lain yang mempunyai latihan dan pendidikan yang memadai dalam bidang yang sedang diselidiki melihat, mendengar ataupun merasakan sama seperti yang dialami oleh peneliti pertama, kemudian menggunakan daya logikanya dan mengorganisasikan pengetahuannya sebagaimana peneliti pertama mengerjakannya, dan menghasilkan kesimpulan yang sama. Demikian itu apalagi tiga hal telah dilakukan maka diperoleh fakta ilmiah. Adapun sifat yang lain dari ilmu pengetahuan adalah bahwa ia bersifat akumulatif. Untuk dapat mengerti sifat akumulatif dari ilmu perlu kiranya diketengahkan hubungan antara ilmu dan kebudayaan yang juga bersifat akumulatif. Sebagaimana kita ketahui, ilmu merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia. Berbeda dengan aspek-aspek alamiah yang ada pada manusia yang dimiliki olehnya dengan dibawah oleh kelahiran, maka aspek budaya yang ada pada manusia itu meskipun mempunyai dasar-dasar alamiah atau dasar-dasar organis mempunyai dasar-dasar organis atau dasar-dasar biologis, dimiliki oleh manusia dengan dasar mempelajarinya secara sosial. Dan manusia dapat belajar, oleh karena manusia dapat berbahasa dan berbicara. Kemampuan berbahasa dan kemampuan belajar

yang ada pada manusia menyebabkan manusia dapat berbudaya, yaitu seluruh rohaniah dan materil manusia yang didapat berbudaya, yaitu milik rohaniah dan materil manusia yang didapat dari pelajaran. Kebudayaan dapat pula dikatakan sebagai seluruh yang dipelajari oleh manusia. Dan kebudayaan inilah yang membedakan secara fundamental manusia dari hewan. Manusia yang sekarang ada di dunia itu tidaklah sekonyong-konyong kaya akan kebudayaan, tidak sekonyong-konyong kaya akan kebudayaan, tidak sekonyong-konyong “beradab”. Kebudayaan dan peradaban itu dikumpulkan, dipelajari dan diajarkan dari generasi ke generasi ditambah, diubah dan dilepaskan, sesuai dengan kebutuhan dan ukuran-ukuran yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan dan ukuran-ukuran yang berlaku. Kebudayaan itu berkumulasi. Dan ilmu yang merupakan salah satu unsur dari kebudayaan manusia oleh karena kemampuan intelektual manusia itu, yaitu bahwa manusia dapat berbahasa, berbicara dan belajar, juga mencari menyelidiki, dan mengumpulkan ilmu dari masa ke masa, dari abad ke abad sehingga kita memiliki kekayaan ilmu yang ada dewasa ini. Tetapi perlu diingat bahwa ilmu yang dimiliki oleh manusia dewasa ini belumlah seberapa dibandingkan dengan rahasia alam semesta yang melingkungi hidup manusia. Ilmuwan-ilmuwan besar biasanya diganggu oleh perasaan agung semacam

kegelisahan batin untuk ingin tahu lebih banyak, bahwa yang

diketahui itu masih meragu-ragukan, serba tidak pasti yang menyebabkannya menjadi lebih besar adalah orang –orang yang rendah hati dan suka menundukkan kepala, sebagai buah padi, makin berisi makin runduk. Demikianlah ilmu itu dapat dikatakan bersifat akumulatif oleh karena ilmu yang kita kenal sekarang ini merupakan kelanjutan dari ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya. Terutama bagi ilmu-ilmu pengetahuan ala, sifat kumulatif itu lebih nyata. Dalam proses perkembangannya atau dalam proses kumulasinya konklusi-konklusi ilmu itu biasanya bersifat tentantif. Ilmu mempunyai sifat mengoreksi sendiri. Jika sesuatu konklusi itu kemudian

ternyata tidak benar, di dalam perkembangan selanjutnya ilmu itu akan mengoreksi dirinya sendiri. Malahan sering dikatakan bahwa tujuan dari pada tiap-tiap

penyelidikan

adalah

untuk

menumbangkan

teori-teori

yang

sebelumnya dianggap relatif benar. b. Metode ilmu pengetahuan. Metode ilmu adalah suatu prosedur berpikir teratur yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh konklusi-konklusi ilmiah berdasarkan atas postulat-postulat dan posisi-preposisi ilmiah tertentu. Pada prinsipnya dan sekurang-kurangnya metode ilmu itu meliputi tiga hal: 1) Pernyataan masalah penelitian 2) Pemecahan soal yang diusulkan yang sering juga disebut hipotesa 3) Testing dan verifikasi dari penyelesaian yang diusulkan. Sementara beberapa ahli lain yang lebih memerinci bagian-bagian metode ilmu itu seperti: 1) Pernyataan masalah 2) Perumusan hipotesa 3) Elaborasi deduktif hipotesa 4) Pentesan hipotesa 5) Penerimaan, penolakan atau modifikasi hipotesa Dalam buku yang lain tentang ilmu sosial misalnya lagi, metode ilmu itu meliputi enam bagian yaitu: 1) Observasi 2) Perumusan masalah 3) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan fakta-fakta tambahan yang baru 4) Mengadakan generalisasi 5) Perumusan hipotesa 6) Mengadakan testing dan verifikasi Apabila kita adakan perbandingan antara ketiga contoh di atas maka tetap contoh yang pertama merupakan esensi metode ini. Untuk memperoleh

pengertian tentang metode ilmu yang lebih jelas dalam uraian selanjutnya akan diuraikan mengenai bagian-bagian yang penting daripada metode ilmu. 1) Pernyataan Masalah Bagi seseorang yang hendak mengadakan sesuatu penelitian ilmiah, pertama-tama yang dituntut padanya adalah bahwa ia harus mampu untuk mengidentifikasikan masalah itu. permasalahan itu sendiri tidak dihadapkan kepada peneliti secara tersusun da terumuskan secara rapi. Akan tetapi permasalahan itu harus kita rumuskan sendiri sejelas mungkin dan sebaiknya dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Mengindentifikasikan dan merumuskan masalah itu memang tidak mudah. Merumuskan masalah tidak disediakan misalnya dalam buku-buku pengantar atau buku-buku pelajaran yang lebih jelas. Pengalaman yang cukup untuk secara praktek melakukan penelitian di lapangan akan sangat menolong peneliti untuk merumuskan masalah itu dengan setepat-tepatnya. Disamping itu pengetahuan teoritisnya dalam ilmu speasialisasinya dan penguasanya terhadap metode penelitian harus kuat. Selanjutnya ketajaman serta kelincahan berpikir dan adanya daya imajinasi yang sehat akan sangat membantu bagi para peneliti atau para surveyer untuk merumuskan masalah yang adekuat. Biasanya merumuskan masalah itu tidak dapat dilakukan sekali jadi, melainkan merupakan satu proses ke arah pemahaman yang dapat secara intensif dijelaskan dalam disput-disput akademis, dalam seminar-seminar kecil, dalam diskusi-diskusi panel. Sebenarnya tingkat merumuskan masalah dalam suatu penelitian atau survei, telah merupakan tingkat berpikir dan bekerja yang agak lebih jauh. Sebelumnya para peneliti mulai dengan mengadakan penjajagan terhadap relevansi masalah yang dia usulkan untuk diteliti. Dalam tingkat ini biasanya peneliti mengadakan hubungan dan pembicaraan dengan berbagai kalangan masyarakat. Kemudian berdasarkan atas pengalaman intelektualnya sendiri dan atas keyakinannya sendiri dia mulai menyusun peta atau mengadakan inventarisasi daripada permasalahan

–permasalahan untuk kemudian dapat dipilihnya satu bagian masalah yang paling dekat dengan gagasan-gagasanya semula. Dan disamping itu suatu studi

bibliografi

yang

ada

hubungannya

dengan

obyek

penelitian-

penelitiannya mempunyai kedudukan yang vital. 2) Perumusan hipotesa Suatu hipotesa adalah suatu pernyataan yang menekankan bahwa fenomena yang sedang diselidiki itu ada hubungannya dengan kondisikondisi tertentu yang dapat diamati. Dengan perkataan lain suatu hipotesa adalah suatu generalisasi ilmiah yang mengadakan spesifikasi terhadap kondisi-kondisi yang ada korelasinya dengan fenomena-fenomena yang sedang diselidikinya. Jika hipotesa itu dapat diverifikasikan dengan buktibukti empiris, maka setidak-tidaknya satu bagian daripada masalah yang sedang diselidiki telah dapat dipecahkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai suatu masalah sosial dalam pendidikan yaitu bahwa dibanyak Sekolah Dasar sekarang ini terjadi “Drop-out” yang tinggi prosentasenya di mulai dari kelas III ke atas. Apabila hal ini akan berlangsung terus-menerus maka masyarakat akan kehilangan tenaga kerja bagi pembangunan, sehingga

mengakibatkan

pembangunan

itu

akan

sangat

terhambat.

Kelambatan pembangunan dihadapkan kepada kesadaran akan harapanharapan yang lebih tinggi sering menimbulkan ketenagaan-ketenagaan sosial. Sebagai hipotesa terhadap masalah dikemukakan, bahwa sebab-sebab “drop-out” yang paling penting adalah faktor-faktor sosial ekonomi. Hipotesa dapat pula diartikan sebagai suatu usul yang bersifat tentatif yang dirumuskan secara deduktif-logis, untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diselidiki dengan jalan mencarikan dan mengumpulkan faktafakta empiris yang akan menguji benar atau tidaknya hipotesa itu. hipotesa yang baik adalah hipotesa yang merupakan satu pernyataan yang sekaligus telah dapat membatasi diri mengenai ruang lingkup masalah, sehingga dari

hipotesa itu dapat dibatasi pula pengumpulan-pengumpulan data yang relevan. Suatu hipotesa dapat disusun dengan jelas dan terang apabila permasalahan yang diketengahkan juga jelas dan terang. 3) Elaborasi deduktif hipotesa Tujuan

utama

sesuatu

penelitian

antara

lain

adalah

untuk

mengumpulkan data-data empiris dari lapangan yang akan dijadikan dasar pembuktian. Seperti telah diutarakan di atas, tugas hipotesa adalah untuk mengajukan sesuatu pemecahan soal. Persoalannya sendiri telah dinyatakan sebelumnya. Ada pun cara untuk menyatakan bahwa sesuatu hipotesa itu benar ialah dengan cara mengujinya dengan data-data empiris yang relevan. Padahal hipotesa itu sendiri sebenarnya masih terlalu bersifat umum. Oleh karena itu untuk dapat mengumpulkan data-data empiris yang relevan, maka perlu diadakan elaborasi deduktif terhadap hipotesa itu. elaborasi deduktif itu harus mencapai suatu bentuk pernyataan yang khusus mengenai sesuatu observasi. Baru dengan cara demikian, hipotesa yang bersifat khusus itu dapat diverifikasikan kepada kenyataan empiris dengan mencarikan data yang relevan. Dalam kenyataannya masalah-masalah sosial yang terdapat di berbagai negeri yang sedang mengalami perubahan-perubahan yang cepat amatlah kompleksnya. Oleh karena itu bagi sesuatu tujuan yang praktis maka biasanya diadakan penelitian interdisiplinair. Artinya yang mengadakan penelitian mengenai masalah yang kompleks itu tidak hanya sarjana dari satu ilmu saja, melainkan pendekatan yang diadakan terhadap masalah itu dilakukan dari berbagai sudut ilmu. Masalah anak-anak tanggung di kota-kota besar yang anak itu faktor-faktor yang mempengaruhinya tidak hanya faktor ekonomi saja melainkan juga faktor lain seperti faktor sosiologis, sosial psikologis, faktor politik dan mungkin ada faktor-faktor yang lain lagi. Oleh karena itu hipotesa-hipotesa itu telah diajukan, masih perlu diadakan deduksi

terhadap hipotesa yang masih umum itu sehingga dapat dikemukakan indikator-indikator yang lebih konkrit untuk dicarikan data-data empirisnya. 4) Mengadakan tes dan verifikasi terhadap hipotesa Setelah ditemukan hipotesa yang sifatnya masih umum dan setelah diadakan elaborasi deduktif terhadap hipotesa dan telah diketemukan pula indikator-indikator, maka dicobakan hipotesa itu ke dalam masyarakat ramai. Sebagai

contoh

misalnya

dapat

kita

kemukakan

tentang

masalah

kemunduran mutu pengetahuan para mahasiswa. Masalahnya adalah apakah yang menyebabkan mutu pengetahuan para mahasiswa. Sebagai hipotesa dapat diketengahkan, bahkan salah satu sebab kemunduran itu adalah faktor-faktor sosial ekonomis dan sosial psikologis, walaupun harus diakui bahwa turunnya mutu pengetahuan mahasiswa itu ada segi-segi yang lain. Demikian

itu maka yang dimaksud dengan mengadakan verifikasi

terhadap hipotesa itu adalah, bahwa berdasarkan atas survei mengenai kehidupan ekonomi para mahasiswa, setelah dianalisa secara sosiologis, dapat diambil satu kesimpulan, bahwa kehidupan ekonomi para mahasiswa adalah relatif amat rendah. Selanjutnya untuk melengkapkan verifikasi itu para mahasiswa yang sedang diselidiki dimungkingkan untuk menaikkan taraf hidup ekonomi. Dalam waktu yang ditetapkan, survei evaluasi diadakan baik dan teratur. Disamping itu perasaan aman oleh karena ada perbaikan ekonomi, memberikan dorongan yang kuat untuk maju dalam studinya. Kesimpulankesimpulan ini tentunya didasarkan atas observasi dan deskripsi yang diteliti, yang merupakan bagian daripada seluruh survei sosial. Sekiranya data-data yang dicari mengenai adanya korelasi antara kehidupan sosial ekonomi, kehidupan sosial psikologi dengan kemajuan atau kemunduran mutu pengetahuan para mahasiswa, memang dapat mendukung hipotesa itu, maka hipotesa menjadi sesuatu kaidah ilmu. Khusus bagi ilmu-ilmu sosial, mengadakan tes dan verifikasi terhadap hipotesa harus diingat pepatah lain

yang berbunyi “ceteris patibus” yang berarti “ other thing being equal”. Dan sekiranya fakta-fakta itu tidak menunjang kebenaran hipotesa itu maka dapatlah hipotesa itu ditinggal dan tidak perlu dipertahankan mati-matian. Masalah ini lalu menyangkut masalah sikap ilmiah, yang akan diuraikan dalam pasal berikutnya. Perlu pula diingat, bahwa kebenaran ilmiah itu tidaklah absolut dan final sifatnya. Kebenaran-kebenaran ilmiah selalu berbuka untuk peninjauan kembali berdasarkan atas adanya fakta-fakta baru yang sebenarnya tidak diketahui. Kebenaran ilmiah tidak tergantung kepada siapa yang menghasilkan teori ilmu itu. ilmu mengoreksi dirinya sendiri, dan ini merupakan satu bagian yang penting daripada kehidupan ilmu. Demikianlah uraian mengenai bagian-bagian serta tingkat-tingkat metode ilmu, yang sebagaimana diuraikan di atas merupakan satu prosedur berpikir runtut yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memperoleh konklusi-konklusi ilmiah, berdasarkan atas postulat-postulat dan anggapananggapan dasar tertentu. Dengan menggunakan metode ilmu dalam mempelajari masalah-masalah dan peristiwa sosial misalnya dapatlah dipisahkan mana yang merupakan faktor-faktor yang relatif konstan, faktorfaktor yang merupakan variabel-variabel atau faktor-faktor yang dipengaruhi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti telah diketengahkan di atas, tujuan daripada penyelidikan ilmiah adalah untuk mendapatkan sistem, atau suatu gejala tertib di belakang fenomena. Metode ilmu itu pulalah yang bersifat mengikat dan menyatukan, sehingga fakta-fakta yang semula tampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain mempunyai hubungan kausal dalam suatu sistem tertentu. Metode ilmu itulah yang menaikkan fakta-fakta menjadi suatu teori ilmu. c. Sikap Ilmiah Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima serta mengubah atau menambah ilmu. Dalam karya

mengembangkan ilmu, seorang ilmuwan harus mengambil sikap batin tertentu, sebagaimana seseorang yang hendak mempelajari dan menghayati sesuatu ajaran agama harus pula mengambil sesuatu sikap yang sesuai dengan niatnya. Adapun sikap-sikap ilmiah itu adalah: 1) Obyektivitas Yang dimaksud dengan obyektivitas adalah, bahwa dalam suatu peninjauan yang dipentingkan adalah obyeknya. Pengaruh subyek dalam membuat deskripsi dan analisa seharusnya dilepaskan jauh-jauh. Walaupun tidak mungkin untuk mendapatkan obyektivitas yang absolut, oleh karena ilmu itu sendiri merupakan hasil budaya manusia, yang sebagai subyek sedikit banyak akan memberikan pengaruhnya. Dapat pula dikemukakan, bahwa sikap obyektif dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu adalah bahwa konklusi yang diambil sebagai sesuatu hasil

dari suatu penelitian

tidak tergantung dari faktor-faktor yang subyektif sifatnya seperti faktor kepercayaan, faktor ras, nilai-nilai moral dan predisposisi politik. Dalam mengadakan penilaian ilmiah secara obyektif, maka sikap suka atau tidak suka tidak boleh mempengaruhi kesimpulan-kesimpulan. Sikap obyektif dalam bekerja dalam dunia ilmu adalah satu sikap yang paling sulit untuk diambil, oleh karena dalam mengambil sikap seperti itu faktor-faktor yang menentukan bukanlah semata-mata faktor keberanian moril, kejujuran ilmiah seseorang, melainkan faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat ikut pula memberikan pengaruhnya terhadap sikap obyektif seseorang ilmuwan. Kesulitan lain untuk mengambil sikap obyektif dalam dunia ilmu, disebabkan oleh karena manusia sejak muda hingga dewasa bersikap dan bertingkah laku dengan dibina oleh motivasi-motivasi emosionil. Belajar untuk menguasai emosi adalah salah satu bagian daripada pendidikan seseorang yang hendak menjadi seorang ilmuwan yang baik. Kedewasaan emosionil merupakan salah satu syarat dan sifat yang harus dimiliki oleh seseorang ilmuwan yang ingin menjadi besar dalam kariernya. Penguasaan emosi itu

terlebih penting bagi seseorang yang hendak mempelajari ilmu-ilmu sosial, oleh karena ia akan selalu atau sering dihadapkan pada obyek-obyek peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah sosial yang ada sangkut pautnya dengan diri pribadinya. Status sosial seseorang terutama dalam masyarakat yang sudah kompleks adalah kompleks. Ia mempunyai berbagai macam kepentingan sesuai dengan statusnya yang bersegi banyak itu. dan lagi di dalam ilmu-ilmu sosial kita diberikan ukuran-ukuran untuk digunakan sebagai alat penilai dalam menghadapi masalah-masalah sosio budaya. Salah dan benar itu di dalam ilmu sosial adalah sangat relatif. Oleh karena itu di dalam mengembangkan diri sebagai ahli-ahli ilmu sosial maka sikap ilmiah yang selanjutnya

yang harus diusahakan untuk dapat dihayati dan dipahami

adalah sikap serba relatif. 2) Sikap serba relatif Sikap ilmiah yang kedua yang perlu ditegakkan adalah sikap serba relatif. Di atas telah dikemukakan, bahwa ilmu tidak mempunyai tujuan untuk mencari dasar-dasar, asas atau prinsip-prinsip daripada kenyataan. Ilmu tidak mempunyai

maksud

untuk

mencari

kebenaran

yang

mutlak.

Ilmu

mendasarkan kebenaran-kebenaran ilmiahnya atas beberapa postulat, yang secara priori telah diterima sebagai suatu kebenaran. Malahan teori-teori dalam ilmu sering digugurkan oleh teori yang lain. Dan boleh dikatakan bahwa tujuan penyelidikan ilmu terutama adalah menggugurkan teori-teori yang sebelumnya telah diterima. Salah satu kelemahan daripada teori ilmuilmu sosial adalah, bahwa teori itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya lebih dahulu, tetapi sebaliknya juga tidak dapat begitu saja disalahkan. Berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam yang masih dapat menguasai obyek penyelidikannya dalam laboratorium, ilmu-ilmu sosial tidak mempunyai laboratorium bagi penelitiannya yang dapat dikuasai sepenuhnya. Oleh karena itu teori-teori dalam ilmu sosial lebih mudah untuk mendapatkan koreksi yang kritis. Dan seharusnyalah apabila seorang ilmuwan itu harus

selalu bersikap kritis, malahan harus bersikap skeptis yaitu sikap yang dapat disebut sebagai sikap ilmiah yang ketiga. 3) Sikap skeptif Sikap ilmiah yang utama disamping sikap obyektif, sikap serba relatif adalah sikap skeptif. Yang dimaksud dengan sikap skeptif adalah sikap untuk selalu ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Ini tidak berarti bahwa seorang ilmuwan harus meragukan segala-galanya. Dan secara filsafat tidak mungkin orang meragukan segalanya. Bahwa semua harus diragukan bagaimanapun juga masih merupakan suatu kepastian baginya. Dan yang dimaksud dengan sikap skeptif di sini adalah, bahwa seorang ilmuwan harus selalu hati-hati harus teliti dalam memberikan penilaian

dan pernyataan ilmiah.

Didikan

untuk selalu bersikap skeptif inilah yang biasanya menyebabkan seorang ilmuwan bersikap kritis terhadap segala sesuatunya dan dia tidak mudah untuk segera mengikatkan diri pada sesuatu paham politik. Orang-orang ilmuwan yang besar biasanya hidup sendiri secara intelektual. Dia dapat diumpamakan sebagai burung elang yang terbang sendiri. Juga di dalam masyarakat

orang-orang

seperti

itu

tidak

suka

memasuki

sesuatu

perkumpulan. Bagi suatu pemerintahan yang totaliter orang-orang seperti itu menjadi musuhnya dan selalu diawasi atau dimusuhi. Banyak sarjana-sarjana besar yang menyingkir dari tanah airnya yang sebenarnya dia cintai, di mana dia dapat hidup, dimuliakan, tetapi lebih memilih hidup di negeri orang, terangkat dari komunitinya dan kebudayaan semata-mata karena sarjana seperti itu lebih memetingkan kebebasan intelektual daripada menundukkan sikap kritis dan skeptis kepada kekuasaan dan tirani. Orang-orang seperti inilah yang biasanya berjasa kepada kemanusiaan oleh karena mereka itulah yang memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi manusia.

4) Kesabaran intelektual Mampu menahan diri dan kuat untuk tidak menyerah kepada tekanan agar dinyatakan suatu pendirian ilmiah, karena memang belum selesai dan cukup lengkap hasil dari penelitian adalah sikap utama seorang ilmuwan. Bekerja dalam bidang keilmuwan harus disertai dengan jiwa yang penuh kesabaran lebih daripada pengatur batu pembuat candi. Bekerja

dalam

bidang ilmu adalah bekerja secara sistematis, dimulai dari permulaan serta mengikuti jalan yang tidak boleh dipotong-potong. Membaca sebuah buku tidak dapat dilakukan dengan meloncat-loncat, tidak dapat dilakukan secara diagonal. Membaca sebuah buku harus dimulai dari permulaan, halaman demi halaman, sampai pada halaman yang terakhir. Membuat percobaanpercobaan dalam laboratorium tidak sekali jadi. Sering puluhan malahan ratusan kali percobaan ini harus diulang sehingga mencapai hasil yang dikehendaki. Mengumpulkan data yang relevan, mengklasifikasikan dan menganalisanya merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran Kesabaran tidak berarti bekerja lambat, tetapi kesabaran bekerja secara teliti, tekun, sistematis, tanpa tergesa-gesa mengumumkan hasilnya jika belum cukup kuat dasar-dasarnya, walaupun diketahui bahwa dengan mengumumkan hasil itu peneliti akan segera mendapat perhatian dan mungkin sanjungan dari masyarakat. Salah satu sifat yang harus dijauhi oleh seorang yang hendak menjadi ilmuwan baik adalah menghindari sejauhjauhnya popularitas murah. Kesabaran intelektual berarti pula bekerja dengan giat dan sekuatkuatnya, tanpa menjurus ke arah bekerja secara grusa-grusu. Banyak sarjana –sarjana besar yang barus mengumumkan hasil-hasil penelitiannya setelah bekerja dengan giat selama sepuluh tahun, bahkan ada yang setelah dua puluh lima tahun baru mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya. Memang dengan alat-alat yang serba modern penelitian dapat dipercepat,

akan tetapi sikap kesabaran intelektual itu merupakan sikap yang utama bagi setiap ilmuwan. 5) Kesederhanaan Sekiranya tidak dihubungkan dengan sikap ilmiah, sikap sederhana adalah sikap yang baik untuk dimiliki setiap orang. Orang Belanda malahan mengatakan bahwa “Eenvoud Ishet kenmerk van het ware”, kesederhanaan sebagai sikap ilmiah adalah kesederhanaan dalam cara berpikir, dalam cara menyatakan, dalam cara pembuktian. Jika sesuatu fenomena dapat diterangkan secara adekuat oleh sesuatu penjelasan, maka penjelasan lain tidak diperlukan lagi. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang sederhana. Bahasa sederhana tidak berarti bahasa yang kacau, bahasa yang vulgair, tetapi bahasa yang jernih, terang dan jelas, tidak menggambarkan perasaan peneliti yang akan mengaburkan pengertian. 6) Sikap tidak memihak kepada etik Masalah hubungan antara ilmu dan etik adalah masalah yang telah banyak menarik perhatian para cendekiawan, para filsuf dan ilmuwan. Sikap tidak memihak pada etik dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan ialah, bahwa ilmu tidak mempunyai tujuan dan tugas untuk pada akhirnya membuat penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk, melainkan ilmu mempunyai tugas untuk mengemukakan apa yang salah dan apa yang benar secara relatif. Seorang ilmuwan dalam menjalankan pekerjaanya dalam bidang keilmuwan sebagai adanya tidak mempunyai preferensi politik, religius dan moral. Baginya semua fakta boleh dikatakan suci, artinya dia tidak dibenarkan memutarbalikkan fakta. Seorang ilmuwan tidak dibenarkan untuk mengadakan diskriminasi terhadap faktafakta dan memilih

dalam penyusunan teori-teorinya fakta-fakta yang

disenangi saja. Dalam pada itu sebagai warga negara dia mempunyai tanggung jawab pula dan sering harus mengambil sikap terhadap beberapa isu yang bersifat

nasional. Dalam mengambil sikap yang berhubungan dengan isu-isu tersebut tentunya seorang ilmuwan berdiri atas dasar-dasar etik tertentu. Seorang ahli fisika nuklir dalam membuat senjata atom semata-mata dibina oleh kaidah-kaidah teknis akademis, dan dalam hal ini dia dibina oleh pengetahuan teknis dalam ilmu fisika. Dalam membuat bom atom itu ia tidak akan berhasil apabila dia mencampurkan dalam perhitungan-perhitungan itu kalkulasi-kalkulasi politik, kalkulasi-kalkulasi psikologis. Tetapi ketika padanya ditanyakan mengenai penggunaan bom atom itu maka ahli fisika itu diharuskan mengambil sikap yang mengandung penilaian etik. Demikian penemu

narkotika

mungkin

akan

kurang

kebanggaanya

apabila

penyalahgunaannya sekarang demikian merusak generasi muda. Sebenarnya ilmu itu sendiri tidak dapat dikatakan jelek atau baik. Kita dapat mengatakan tentang ilmu, bahwa ia mungkin benar atau mungkin salah. Ilmu menjadi alat yang merusak umat atau membahagiakan umat manusia setelah ada di tangan manusia dan dipergunakannya. Sebenarnya ilmu dan etik bukan suatu dikotomi, karena asasnya ilmu itu sendiri adalah baik bagi umat manusia. Demikian pula misalnya ilmu dan agama tidak perlu dilihat sebagai satu dikotomi seolah-olah kedua konsep itu bertentangan satu sama lain. Hanya masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. 2. ILMU PENGETAHUAN KAIDAH Ilmu pengetahuan kaidah atau disebut juga sebagai ilmu-ilmu normatif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah, juga dikenal untuk istilah ini adalah normwissenschaft atau sollenwissenchaft. Maka jelaslah bahwa ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan pada punt 1. Tersebut di atas di terapkan di dalam mempelajari tentang kaidah atau norma, yang antara lain menelaah proses terjadinya kaidah, atau pengkaidahan. Mengenai pengkaidahan ini, secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut:

Manusia sebagai pribadi maupun warga masyarakat tidak selalu menyadari,

bahwa

di

dalam

hidupnya

sehari-hari

sebetulnya

dia

berperikelakuan atau bersikap tindak menurut suatu pola tertentu. Di antara penyebabnya adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhinya dengan jalan mencontoh orang lain atas berdasar petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Semua itu menyebabkan bahwa pada dirinya tidak ada daya upaya untuk mengetahui pola tersebut, kecuali dalam hal di mana perkembangan hidup tidak memungkinkan untuk berpegang teguh pada pola yang telah ada tadi, dan dirancangkan pola tersebut. Di dalam suatu pola hidup tertentu manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan dasar tadi di antaranya mencakup, sandang pangan, papan, ketenangan hidup, kasih dan sebagainya. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa khawatir , yang mungkin sifatnya ekstern atau yang sifatnya intern. Rasa khawatir yang sangat memuncak, akan mengakibatkan bahwa manusia merasa tidak puas pada pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sehingga yang bersangkutan menghendaki suasana yang baru. Pola hidup yang dibicarakan tersebut di atas tak lain adalah struktur atau susunan-susunan dari kaidah-kaidah untuk hidup. Maka dapat dikatakan bahwa kaidah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berkelakuan atau bersikap tidak dalam hidup. Bila lebih cermat diamati, maka kaidah merupakan perumusan

suatu pandangan mengenai perilaku dan sikap

tindak. Sikap tindak dan perilaku yang baik dan yang buruk, yang patut dan tidak patut, di dalam ketentuan-ketentuan yang telah menghayati di dalam pergaulan hidup dari masa ke masa, yang hanya waktu-waktu berubah apabila kelompok pergaulan menghendakinya. Kaidah-kaidah ini terwujud secara alamiah dan dianut sekalipun tak tertulis, ataupun dalam bentuk

tertulis. Ada yang merupakan kaidah hukum, namun banyak pula yang berupa norma-norma lain yang bukan norma hukum sebagaimana telah diuraikan dimuka. Yang bersifat sebagai norma hukum ada yang tidak tertulis dan lahir dalam proses pengkaidahan langsung di tengah pergaulan hidup, yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara tidak tertulis, namun pada masyarakat modern yang tidak kompleks ini, banyak pengkaidahan yang melalui proses pembuatan undang-undangan oleh pembuat undang-undan atau lembaga pemerintahan yang berwenang untuk itu.

3. ILMU HUKUM SEBAGAI ILMUKAIDAH a. Ide Hukum, Hukum Positif dan Paham Hukum Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum, sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai ilmu kaidah. Pada punt 3 V ini akan dijelaskan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang ide hukum, hukum positif dan paham-paham hukum, sebagai berikut : Apabila kita memandang dan menyelidiki masayrakat, yakni sebagai suatu kenyataan, maka dapat ditemui berupa gejala yang dapat diuraikan secara sosiologis/atau psikologis (misalnya: perhubungan di antara agama dengan kejahatan; diantara pernikahan dan perceraian, dan sebagainya). Hasil uraian itu semata-mata merupakan gubahan saja, yaitu tentang keadaan yang terdapat di dalam kenyataan sosial, tanpa memberikan penghargaan

kepada

gejala-gejala

itu.

Dengan

cara

itu

kita

tidak

mementingkan nilai gejala-gejala itu (kita tidak mengatakan sesuatu apa – apa tentang betapa jahatkah kejahatan itu; betapa buruklah perceraian pernikahan itu); kita hanya menggubahkan gejala-gejala itu, sebagaimana gejala itu telah kita tangkap dengan pancaindra kita dalam dunia kenyataan.

Lain halnnya apabila kita mempesoalkan harga benda kebudayaan (kulturguitter); disanalah gubahan yang semata-mata gubahan saja, sekalikali tidak memuaskan. Kepada arti harta benda kebudayaan (misalnya: kesenian, hukum, juga

menurut suatu arti yang tertentu; agama), kita

senantiasa mengkaitkan juga suatu penilaian. Sungguh dapatlah kita memandang harta-benda kebudayaan itu dari sudut sebagai hasil usaha manusia; akan tetapi demikian baru memperoleh arti apabila kepada gubahan-gubahan itu kita baitkan suatu pertimbangan tentang nilai (yakni;pendapat) daripada gejala-gejala yang diuraikan tadi. Pertimbangan itu tidaklah dapat diturunkan hanya daripada kenyataan yang digubahkan itu, akan tetapi untuk pertimbangan itu diperlukan ukuran-ukuran yang terletak diluar dunia kenyataan, sekalipun nilai itu sesungguhnya diucapkan dengan memperalatkan kenyataan tadi. Misalnya : kita menyelidiki candi Borobudur; kita mengukur tingginya, lebarnya beratnya patung budha di

dalam

candi

itu;

kita

menyelidiki

jenis-jenis

bahan-bahan

yang

dipergunakan oleh para seniman yang mengerjakannya, kita dapat menaksir jumlah jam-kerja yang dipergunakan untuknya; kita mengetahui hari tahun candi itu didirikan, ditahbiskan, ditinggalkan oleh orang-orang yang berbakti di sana. Akan tetapi dari segala pengetahuan itu (yang amat penting untuk ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu), kita dapat menerangkan atau memastikan keindahan, kemuliaan dan keluhuran candi itu, kita tidak menjelaskan apakah sebabnya kita terharu oleh cerminan dari candi dan arcanya itu. Juga kita tidak dapat mengerti apakah sebabnya pernah seorang seniman yang merasa terdorong membuat candi dan arca di dalam bentuk itu. Hal-hal itulah yang hanya dapat dimengerti apabila kita mengakui bahwa manusia dikuasai oleh nilai-nilai yang mutlak, dan oleh ide-ide, yang menjadi dasar bagi pendapat-pendapat menilai, dan yang menjadi alasan sehingga manusia merasa terdorong berbuat sesuatu. Manusia hendak hidup dengan penuh keinsyafan, sebagaiamana budi manusia meluluskannya, dengan

demikian manusialah yang menyesuaikan diri dengan ide-ide itu. Yang dimaksudkan ialah ; ide kebenaran, ide keindahan, ide kemulian dan ide keadilan.

Justru

itulah

sebabnya

bahwa

kita

selalu

mempertalikan

pertimbangan tentang nilai kepada hal-hal dan kelakuan-kelakuan yang terdapat di dalam dunia kenyataan itu. Apabila dinyatakan sesuatu tentang “baik atau buruk” atau sebagai “bagus atau jelek” atau sebagai “indah atau keji” maka kita mengucaapkan sesuatu penilaian. Hanya berdasarkan ide-ide mutlak itulah dapat kita menyatakan yang demikian. Ide terletak di dalam dunia-ide, gejala-gejala, yang dalam duniakenyataan, hanya dapat dimengerti sebagai pengabdian kepada ide itu. Segala hasil usaha manusia hanya dapat dimengerti dan dipahamkan dari sudut idenya. Hanya harus diperhatikan bahwa hasil itu berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Juga terhadap kaidah-kaidah harus dipahami idenya. Bagaimanakah halnya dengan hukum? Apakah yang menjadi dasarnya yang mutlak? Menurut pandangan golongan ahli filsafat Neo Kantiaan, seperti tokohnya ahli filsafat hukum Gustav Radbruch, maka ide hukum itu tidak lain adalah keadilan saja (Rectsphilosopie 1950), ide-hukum itu terletak di dalam dunia nilai-nilai yang mutlak. Mulai dari zaman purbakala, semenjak manusia hidup bersama-sama di dalam

ikatan-ikatan

yang

tertentu,

kaidah-kaidah

hukum

mengusai

masyarakat. Masyarakat sendiri, yang disusun menurut kehendak hukum positif, dinamakan tertib-hukum. Kita berharap hukum positif itu berorientasi atas keadilan sebagai ide hukum. Radruch mengatakan hukum (positif) ialah kenyataan yang bermaksud mengabdikan kepada nilai-hukum, kepada ide-hukum; dan bahwa hukum (positif) merupakan kenyataan, yang mempunyai pengertian akan mengabdi keadilan. Jadi, apabila dipelajari sumber-sumber hukum positif (yaitu: sumber

di dalam arti zahiri), maka kita jumpai bentuk-bentuk yang berupa hukum, yang bermaksud mengabdi kepada keadilan. Kita khayalkan saja bahwa hukum positif itu sebagai lambang-lambang daripada ide-hukum. Hal itu tidak berarti bahwa seluruh hukum positif benar-benar berorientasi kepada ide hukum itu; karena bukankah, tadi dikatakan bahwa hukum positif bermaksud mengabdi kepada ide-hukum; perumusan itu mengandung kemungkinan bahwa akan terdapat jenis-jenis hukum positif juga yang tidak memenuhi maksud itu. Akan tetapi kaidah hukum positif itu yang tidak berorientasi kepada ide-hukum tak dapat dipandang sebagai lambangnya. Kaidah-kaidah hukum itu harus dinyatakan dengan bentuk-bentuk zahiri, sehingga bentuk itu dapat ditangkap dengan kaidah itu malahan tanda itu hanyalah lambang kaidah itu. Lambang-lambang itu mungkin berupa perilaku manusia, mungkin juga berupa tulisan-tulisan. Seorang polisi lalu-lintas yang menahan kendaraan, mempergunakan lambang (menaikan tanganya) untuk menyatakan adanya perintah hukum. Jadi bentuk-bentuk yang manakah dipergunakan untuk membuat lambang-lambang itu, tidak dapat ditentukan terlebih dahulu; halhal yang kebetulan mempengaruhi jenis lambang yang manakah yang diketemukan di dalam dunia kenyataan ini. Pandangan itu berarti pula bahwa pemakaian suatu jenis lambang tidak mengucilkan pemakaian jenis –jenis lambang yang lain. Hal itu dilupakan oleh kaum penganut legisme, yang berpendirian bahwa undang-undang adalah satu-satunya lambang hukum itu. Pada masa sekarang kita tahu bahwa kaidah-kaidah (yang abstrak itu) ternyata di dalam berbagai bentuk, yakni diantaranya juga di dalam perilaku manusia yang berkepentingan. Kita hanya

menghendaki

supaya

lambang

itu

dapat

ditangkap

dengan

pancaindera, dan bahwa bentuk itu adalah sesuai dengan ide tentang ide tentang apa yang hendak dijelmakan. Misalnya : kita mempertalikan idehukum dengan cita-cita kerukunan, perdamaian, kesentosaan, oleh sebab itu,

bentuk-bentuk penjelmaan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan inti cita-cita itu. Bertalian dengan yang diatas, kita menemui suatu sifat baru, yakni : pendapat kita mengenai hukum. Dengan perkataan itu dimaksudkan: inti pengertian yang menentukan bahwa kaidah-kaidah yang tertentu adalah kaidah hukum, dan bahwa kaidah-kaidah yang lain bukanlah kaidah hukum, melainkan

misalnya

kaidah

kesusilaan.

Pengertian

itu

dapat

kita

namakan:’’paham-paham’’(bahasa jerman:der recbtbegrif). Jadi syarat itu dapat dirumuskan sebagai berikut: lambang hukum, yang dapat ditangkap oleh pancaindera harus pula sesuai dengan paham-hukum itu. Pada zaman purbakala, saat manusia belum pandai menulis, tentulah manusia telah hidup bersama-sama di dalam ikatan-ikatan yang tertentu; ikatan itu membutuhkan supaya kepentingan-kepentingan perseorangan, maupun kepentingan bersama, terlindung; hukumlah yang yang dapat memenuhi maksud itu. Akan tetapi anggota-anggota masyrakat memerlukan petunjuk yang menyatakan dengan cara bagaimana mereka itu harus berkelakuan. Kita dapat khayalkan bahwa oleh alat-alat masyarakat itu, dapat ditentukan peraturan-peraturan. Mungkin oleh seseorang yang berkuasa, oleh suatu dewan orang-orang yang terkemuka, atau oleh para anggota masyarakat seluruhnya dapat ditentukan peraturan-peraturan tingkah-laku bagi anggota-anggotanya. Jenis-jenis penjelmaan hukum itu mempunyai satu sifat yang sama, yakni kaidah-kaidah hukum dirumuskan dengan kata-kata, sekalipun kaidah-kaidah itu belum disusun menjadi undang-undang maupun kitab hukum Bentuk tertulis yang tertua di bumi ini, ialah tugu Hamurubi (1955 – 1913, sebelum masehi); di atas suatu tugu batulah diukirkan undang-undang itu, yakni

yang diterima

oleh Hamurubi dan

disampaikan olehnya kepada rakyatnya.

dewata-dewata, yang

Tugu itu pernah disebutkan sebagai “kitab undang-undang yang tertuadi muka bumi ini”, sekalipun “buku” itu merupakan batu saja.Akan tetapi di situ ternyata inti pengertian kitab undang-undang; kepada arti “undang-undang” dipertalikanhanya dengan bentuk “perkataan” sedangkan kepada kitab selalu diperhubungkan sifat “tertulis”. Dengan begitu: kitab undang-undang haruslah diartikan sebagai suatu kitab yang menyatakan undang-undang brbentuk tertulis. Kita mengetahui dan kita menginsyafi bahwa undang-undang tidak sanggup mengatur dan menjamin segala kepentingan yang muncul di dalam masyarakat; bahwa oknum-oknum, yang berbudi itu, tidak menunggu apakah kepentingannya diperhatikan oleh alat-alat masyarakat yang ditugaskan menentukan peraturan-peraturan itu; bahwa manusia bersifat otonom di lapangan mentukan nasibnya, dan waspada menjaga kepentingannya sendiri. Hal itu mengakibatkan bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan kepentingan orang lain, mengadakan reaksi dari pihak orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu; bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang sesuai dengan kepentingan orang lain itu, memperoleh pengakuan dari pihah orang lain itu. Dengan kata lain;dari kelakuan dan perbuatan manusia ternyata juga apakah

anggota-anggota

bertentangan

dengan

masyarakat

kepentingan

bertindak

bersama

sesuai,

maupun

(kepentingan

bersama

khususnya ialah pertama-tama: ke-rukunan dan perdamaian) kelakuan atau perbuatan manusia itu dapat menyebabkan raaksi yang bersifqat menentang, atau mengakui. Reaksi itu berdasarkan keinsyafan, bahwa kelakuan atau perbuatan itu adalah sesuai, ataupun berlawanan, dengan keadilan. Dapat kita katakan, bahwa dari perbuatan atau kelakuan manusia ternyata pula kehendak hukum; dengan kata lain: hukum yang abstrak dapat juga diwujudkan di dalam prilaku manusia. Apakah semua perbuatan itu harus diakui sebagai penjelmaan hukum juga?

Tentu tidak; pertama-tama ada kelakuan yang diakibatkan langsung oleh suatu perintah atau izin dari undang-undang, yang harus atau dapat dipenuhi; bahwa perbuatan itu berdasarkan hukum, tak perlu kita persoalkan. Disamping perbuatan sejenis itu, terdapat pelbagai perbuatan juga, yang tidak diperintahkan oleh undang-undang, sekalipun perbuatan-perbuatan itu diakui pula sebagai suatu kewajiban; ada perbuatan yang oleh masyarakat dipertalikan dengan hukum. Ada juga yang diakui sebagai kalaziman saja (ada juga yang disebabkan oleh kesusilaan, akan tetapi perbuatan ini tidak dipersoalkan di sini, karena telah dibahas). Kedua jenis perbuatan itu(berdasarkan hukum atau kalaziman) dilakukan oleh manusia dengan penuh keinsyafan pula; perbuatan-perbatan yang dilakukan tanpa kesadaran, tidak kita perbincangkan. Jadi di dalam perilaku itu harus kita perhatikan faktor psikologis. Faktor psikologis itu menentukan apakah pada sustu perbuatan yang tertentu dipertalikan ide hukum, ataukah perbuatan itu diakui saja sebagai kelaziman. Dengan kata lain; faktor psikologis itu menentukan apakah prilaku itu bersifat hukum atau tidak. Lama kelamaan masyarakat mengakui sesuatu perbuatan kewajiban hukum; lama-kelamaan muncul kesadaran bahwa suatu perbuatan yang tertentu adalah perwujudan hukum. Seringkali berdasarkan kebiasaan, dapat dibuktikan apakah sesuatu perbuatan adalahpenjelmaan hukum atau bukan. Oleh sebab itu biasa dipergunakan istilah hukum kebiasaan. Disamping hukum kebiasaan itu (yakni: perilaku manusia sebagai perwujudan hukum) terdapat kebiasaan-kebiasaan yang tidak diakui sebagai hukum, yang kita namakan, kelaziman. Kelaziman itu terbukti juga dengan perbuatanperbuatan manusia yang biasa dilakukan, akan tetapi perbuatan-perbuatan itu tidak mempunyai sifat hukum; kesadaran manusia mengakui ada atau tidak ada sifat psikologis itu. Istilah hukum kebiasaan itu tidak begitu tepat : convention ialah contoh (di lapangan hukum tata-negara), bahwa sesuatu kejadian di dalam DPR, yang terjadi hanya satu, dua kali saja, diakui pula

sebagai perwujudan hukum; nyata benar bahwa sifat hukum telah diakui tanpa kejadian itu diketemukan berulang-ulang kali, diakui walaupun syarat “kebiasaan” itu tidak terpenuhi. Oleh sebab itu tampaknya lebih tepat kita pergunakan istilah “hukum perilaku” (gedragingenrecht). Sekalipun begitu, dalam tulisan ini tetap mempergunakan istilah “ hukum kebiasaan”. Perbedaan antara perilaku sebagai penjelmaan hukum, dengan perilaku yang dinilaikan sebagai kelaziman saja, haruslah dibubungkan pada ada atau tidaknya paham hukum. Baik hukum kebiasaan, maupun kelaziman membebankan kehendaknya kepada anggota-anggota masyarakat; keduaduanya memberikan peraturan tingkah laku kepada manusia supaya ia menyesuaikan kelakuannya kepada petunjuk-petunjuk itu, begitulah pula, kedua-duanya dapat dipergunakan paksaan, supaya mereka itu yang ingkar di dalam memperhatikan perintah-perintah itu, akan menyesuaikan dirinya kepada perintah-perintah itu. Dimanakah terletak perbedaan di antara kedua jenis norma itu? Sukar sekali untuk menetapkan perbedaan menurut inti pengertian kedua jenis kaidah itu: hanya suatu perbedaan dapat diakui, yakni: kepada paham-paham hukum itu dipertalikan “kuasa” ( die macht), sedangkan kepada kelaziman perbuhubungkan dengan alat-alat penguasa di dalam negara, yaitu kuasa yang telah berorganisasi. Hukum tanpa kekuasaan (machtloses recht) menjadi tertawan saja; hukum yang tak dapat membebankan kehendaknya (dengan perantaraan alat-alat penguasa di dalam negara) tidak bergaya tidaklah pula dihormati. Sebaliknya ; kekuasaan tanpa hukum rechtlose macht

dirasai sebagai

kewenang-wenangan saja. Rudolf von Jhering mengatakan : hukum ialaha penjaminan syaratsyarat penghidupan di dalam masyarakat; syarat-syarat itu berbentuk memaksa. Von Jhering yang mementingkan maksud-maksud hukum yang terletak di dalam masyarakat.

Terhadap pernyataan itu, oleh Rodulf

Stammler (dalam Handwortebuch der staatswissenshcaft, 4e Auflage, “recht”) di kemukakan bahwa; a. Masyarakat hanya dimungkinkan berlangsung oleh hukum; b. Baik di dalam hukum, maupun di dalam kesewenang-wenangan terdapat pemaksaan; c. Penjaminan itu tidak berarti sesuatu yang mengenai isi hukum yang hendak dipaksakan itu. Oleh Rudolf Stammler dihubungkan perbedaan antara hukum dengan kesewenang-wenangan itu, kepada kekuasaan mengikat, baik secara obyektif

maupun

subyektif,

sesuatu

peraturan

yang

berdasarkan

kesewenang-wenangan saja, mengikatoleh karena kehendak pihak yang menentukannya; akan tetapi pihak yang menetapkan peraturan itu dapat pula menentukan bahwa ia sendiri tidak takluk kepada peraturan itu. Sifat kewenang-wenangan itu ternyata pula oleh karena pihak yang menentukan peraturan itu dapat mencabut kembali peraturannya, yaitu dengan sewenangwenangan saja. Sebaliknya; perintah hukum menguasai baik rakyat, maupun pihak yang menentukan peraturan tu, penguasa yang menetapkan peraturan itu mengakui dan menghendaki bahwa ia sendiri takluk pula kepada peraturan itu. Lain daripada itu, suatu perintah yang berdasarkan hukum tak dapat dicabut kembali dengan sewenang-wenangan saja. Oleh karena itu, hukum bersandarkan paham, bahwa ia bersifat perintah yang baku, lagi pula hukum tak dapat mengakui pengecualian-pengecualian. Stammler mengemukakan bahwa kaidah itu, tak dapat diperkosakan; dengan demikian ia menyatakan perbedaan di antara paham-paham dengan paham kesewenang-wenangan. Pendapat yang sejajar dengan ini dikemukakan pula oleh Lemaire, di dalam karangannya “Het Recht in Indonesia, dimana ia mengatakan bahwa hukum tidak bersifat menindas, akan tetapai hendak menyalaraskan kebebasan

oknum-oknum

sehingga

terbentuk

suatu

tata-tertib

yang

harmonis; juga pencipta tata-tertib itu (yakni: alat-alat yang turut mewujudkan hukum), adalah mengabdi di bawah peraturan-peraturan hukum itu. Padangan kita membawa serta suatu akibat yang lain lagi, yaitu yang berhubungan dengan tugas hakim. Secara teoritis dapatlah kita gambarkan, bahwa

undang-uundang,

diperlengkapi

dengan

kebiasaan,

dapatlah

bersama-sama mewujudkan seluruh hukum. Akan tetapi di dalam kebenaran sosial, hal itu berlainan; ada kemungkinan besar

bahwa terjadi suatu

perselisihan mengenai suatu jenis kepentingan yang telah diketemukan, baik oleh pembuat undang-undang, maupun oleh oknum-oknum di dalam perwujudan hukum kebiasaan, atau oleh hakim apabila apabila memberikan keputusan. Dapatlah hakim mengingkari buat memutuskan perkara itu? Tidak; karena mereka itu tidak meluputkan diri dari tugas itu, karena mereka itu tidak dapat meluputkan diri dari tugas itu, tidak juga dengan beralih “bahwa undang-undang kurang terang maupun kurang lengkap”. Dengan kata lain: setiap perselisihan yang dimajukan kepada hakim haruslah ia selesaikan,

semata-mata

berdasarkan

hukum,

supayakeputusan

itu

memperoleh kekuatan hukum. Untuk memenuhi tugas kewajiban itu, hakim dapat mempergunakan kaidah-kaidah yang sudah terwujud di dalam bentukbentuk yang tertentu, atau hakim haruslah mengusahakan supaya ia memperoleh perwujudan yang baru. Dalam pada itu hakim lalu turut pula menjelmakan hukum’ penjelmaan hukum oleh hakim khusus dinamakan “menemukan hukum” (heat recht vinden; rechtsvinding). Berdasarkan pandangan di atas, maka sumber-sumber hukum (di dalam arti zahiri) ialah: a. Undang-undang; b. Traktat; c. Perilaku manusia; d. Jurisprudensi, yang meliputi:

1) Penggunaan langsung kaidah-kaidah yang terwujud di dalam a, b atau c; 2) Menemukan determinasi;

hukum (penafsiran penciptaan

kaidh-kaidah

kaidah-kaidah

itu;

berdasarkan

analogi

dan

pandangan

bahwa hukum ialah suatu sistem yang terbuka). Pekerjaan hakim tentu sekali amat dipengaruhi oleh ilmu hukum (communis opinio doctorum = pendapat umum para ahli hukum). Akan tetapi, berlainan dengan ilmu hukum di masa kejayaan Rumawi yang memandang ilmu hukum juga sebagai sumber-sumber, pada masa sekarang ilmu hukum tak dapat dipandang selaku sumber hukum di dalam arti zahiri. Tak dapat disangkal bahwa ilmu hukum sebagai ilmu kaidah mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap isi bentuk-bentuk perwujudan hukum itu akan tetapi hanya hukum yang ternyata di dalam bentuk-bentuk yang tadi disebut itu, mempunyai kekuatan mengikat atau memiliki kekuatan hukum. b. Kebiasan atau hukum kebiasaan Seperti telah kita lihat kebiasaan dapat dipandang sebagai perwujudan hukum, oleh sebab itu kita mempergunakan istilah: hukum kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Kebiasaan umum (kebiasaan yang diperhatikan oleh para anggota suatu masyarakat pada umumnya; di Indonesia contoh-contoh terdapat di dalam hukum adat Indonesia pada umumnya); 2) Kebiasaan setempat (kebiasaan yang terdapat di dalam suatu wilayah tertentu, atau yang diperhatikan oleh suatu golongan tertentu; misalnya hukum kekeluargaan Indonesia pada suku Minangkabau, Tapanulis, Ambon dan sebagainya); 3) Kebiasaan khusus (yang di perhatikan di dalam golongan-golongan orang tertentu; misalnya kebiasaan-kebiasaan kaum pedagang, petani dan sebagainya

Syarat-syarat yang dapat membuktikan bahwa perilaku itu telah menjadi hukum kebiasaan ialah: 1) Hendaknya diperhatikan oleh yang berkepentingan pada umumnya. Kepada syarat itu seringkali dihubungkan juga, supaya kebiasaan itu diperhatikan selama suatu periode yang agaka lama; 2) Yang berkepentingan harus sadar bahwa kelakuan mereka itu (kebiasaan itu) adalah sesuai dengan kehendak hukum; yang berkepentingan harus mengisyafi bahwa mereka itu terikat kepada kebiasaan itu, karena hukum. Ad.1) hanya yang berkepentingan harus memperhatikan kebiasan itu; misalnya; kebiasaan-kebiasaan yang muncul di antara pemilik rumah-rumah rakyat di satu pihak, dan para penyewa pada lain pihak, khusus mengenai caranya sewa itu di pungut. Kebiasaan-kebiasaan yang telahmuncul di dalam perhubungan itu, hanya dapat mengikat kedua belah pihak, dan bukan bagi orang-orang di dalam golongan-golongan atau kelompok lain. Yang sering di persoalkan juga adalah lamanya masa yang harus berlangsung sampai perbuatan-perbuatan yang tertentu diakui sebagai kebiasaan. Dahulu sering kali dikatakan bahwa dibutuhkan longa et inveterata consuetudo (kebiasaan yang lama dan tetap diperhatikan). Akan tetapi sebagaimana yang telah disinggung, bahwa kita dapat mengakui kejadian-kejadian sebagai kebiasaan, apabila hanya satu atau dua kali hal ini terjadi, contoh-contohnya khusus terdapat dilapangan hukum tata-negara dan hukum bangsa-bangsa. Ad.2) kesadaran yang dalam hubungannya dengan faktor psikologis. Apabila perilaku itu tidak berdasarkan kesadaran-hukum, maka kepada kelakuan manusia tidak pernah dapat ditemukan watak hukum. Jadi harus ada keinsyafan kepada yang berkepentingan bahwa kaidah itu berlaku sebagai kaidah hukum; hal itu dapat dinyatakan sebagai opinio jurisseunessitatis. Kesadaran hukum itu dapat dibuktikan juga dari syarat-syarat yang tetapi diperhatikan oleh golongan-golongan orang tertentu. Syarat-syarat itu

acapkali dinyatakan secara tertulis di dalam bentuk kontrak dan lain-lain yang dipergunakan oleh para pedagang, dalam lintas niaga. Jadi dalam hukum kebiasaan itu terdapat faktor yang bersifat kenyataan (perilaku) dan faktor psikologis (keinsyafan hukum). Kebiasaan sebagai hukum dipersoalkan oleh berbagai mazhab

dan

aliran di dalam ilmu hukum; yang khusus dipersoalkan ialah hubungan antara undang-undang dengan kebiasaan. Dapat dibedakan aliran absolutistis, ajaran sejarah dan aliran positivistis; ketiga pendirian itu secara sepintas lalu adalah sebagai berikut: 1) Apabila raja-raja atau pembesar-pembesar zaman dahuluu menetapkan undang-undang, mereka itu menghendaki kesempurnaan perundangundangan itu. Pendirian itu terbukti diantaranya juga oleh pengitaban di dalam Corpus Iuris Civilis oleh kaisar justianus. Penafsiran pasal-pasal Corpus itu tidak diizinkan kepada para hakim, melainkan pembuat undang-undang sendirilah yang akan memberikan penafsiran itu. Tidak dapat disangkal bahwa disamping kitab-kitab yang dianggap sempurna, muncul juga kebiasaan-kebiasaan, yang bersifat hukum, oleh karena rakyat sendiri mematuhi (hukum) kebiasaan tersebut. Akan tetapi ahli-ahli hukum yang menganut pendirian absolutistis itu menyatakan bahwa pembuat undang-undang, hanya dengan diam-diam menerima baik adanya hukum kebiasaan itu; pembuat undang-undang setiap waktu dapat mengatur hal-hal itu di dalam undang-undang. Pendirian tadi mengakui kebiasaan sebagai sumber hukum hanyalah pada tingkat kedua, yakni yang terletak di bawah undang-undang. Kita dapat mengerti akan pendirian itu, jika dapat diinsyafi bahwa undang-undang itu sering diperintahkan saja oleh raja-raja absolut tersebut; sebelum revolusi perancis rakyat tak dapat mengambil bagian langsung di dalam perundang-undangan. Rakyat hanya dapat mempergunakan perilaku sebagai perwujudan hukum.

2) Mazhab sejarah, didirikan oleh Hugo (1964-1844), akan tetapi diketuai oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861). Mazhab ini berpendirian bahwa hukum dibuat, akan tetapi hukum ada dan muncul bersama-sama dengan rakyat. Dapat dikatakan bahwa Von Savigny memandang hukum hanya dari sudut psikologi, seperti yang dibuktikan di dalam sejarah. Hukum dihasilkan oleh jiwa rakyat, jika rakyat iut mengadakan hukum; yang diterima baik oleh para anggota masyarakat, sebagai hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum setiap orang. Hukum berkembang, seperti juga bahasa yang senantiasa berkembang. Kesadaran hukum yang bersama itu (yang dibutkikan di dalam jiwa rakyat) menjadi dasar bagi segala bentuk hukum, baik undan-undang, maupun kebiasaan, juga hukum yang diciptakan oleh para ahli hukum. Pokoknya segala bentukbentuk itu dipandang sebagai hukum positi. Mazhab

sejarah adalah

reaksi terhadpa ajaran-ajaran hukum kodrat, pula terhadap aliran-aliran yang hendak mendewatakan kodifikasi. Hasil yang terbesar yang menjadi jasa mazhab tersebut,

ialah bahwa kepada hukum kebiasaan, lalu

diberikan suatu tempat tersendiri, selaku salah satu sumber hukum positif. Akan tetapi tentulah tidak benar bahwa kesadaran hukum itu, malahan undan-undang tersebut adalah perwujudan hukum yang baik dan tepat sekali.

Namun

kekeliruan

von

savigny

ialah

memperhatikan sifat kemanfaatan yang terkandung

bahwa

ia

kurang

di dalam hukum

positif kebutuhan sosial seringkali menghendaki supaya hal-hal tertentu diatur secara praktis, sesuai dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Tidak mungkin undang-undang itu langsung mendasarkan kesadaran hukum masyarakat. 3) Aliran lain lagi hendak mengakui kebiasaan sebagai hukum, hanyalah apabila kebiasaan itu diakui dan ditetapkan dengan keputusan hakim. Hal itu berarti bahwa kepada kebiasaan sendiri tak diberikan watak hukum, akan tetapi watak kelaziman saja. Hanya apabila negara, khusus dengan

perantraan alat-alatnya, mempergunakan kebiasaan-kebiasaan itu, maka kebiasaan itu memperoleh watak hukum. Dengan kata lain : oleh alat alat negara kebiasaan ditetapkan menjadi hukum (yaitu: hukum kebiasaan). Penganut paham ini mengatakan bahwa mungkin pergaulan masyarakat, dan ternyata benar. Akan tetapi baru apabila kebiasaan itu dapat dipertahankan dengan alat-alat paksaan yang dipergunakan oleh hakim itu, sehingga baru dengan keputusan hakim itu, kebiasaan dapat memperoleh watak hukum. Dengan ini ternyata bahwa aliran itu mempunyai pendirian yang agak dekat sekali dengan aliran absolutistis. Kedua-duanya baru mengakui kebiasaan-kebiasaan sebagai hukum, apabila alat-alat negara dinyatakan bahwa kebiasaan itu diakui sesuai dengan kehendak negara, atau sama dengan kehendak negara (yang dapat dinyatakn pula dengan undang-undang). Dengan kata lain: watak hukum diperkenankan oleh negara, tanpa watak hukum itu kelaziman itu hanya merupakan kelaziman saja. Jadi tidak ada alasan untuk mensyaratkan bahwa hanya perilaku yang memerlukan pengakuan hakim yang memberikan watak hukum kepadanya; menurut hakikatnya tidaklah ada perbedaan di antara hukum kebiasaan dengan hukum undangundang, apabila dituntut bahwa watak kaidah hukum diberikan oleh keputusan hakim, tidak ada alasan yang logis membatasi tugas hakim itu hanya kepada kebiasaan saja. Sebenarnya baik undang-undang maupun kebiasaan adalah perwujudan hukum. Dan justru oleh karena bentuk itu adalah perwujudan hukum, maka hakim dapat mempergunakannya dengan memberikan keputusan yang mempunyai hukum. Lagi pula; bagaimana halnya hukum kebiasaan (perilaku sebagai perwujudan hukum) yang senantiasa ditaati penuh oleh manusia; pentaatannya belum pernah dipersoalkan, sehingga belum pernah seorang hakim dapat merumuskan sesuatu keputusan yang merupakan perumusan dengan perkataan. Di dalam hal itu penganut aliran ini (yang ketiga) hendak

membantah adanya watak itu telah terbukti dengan cukup, karena kaidah yang terkandung di dalam kebiasaan itu belum pernah dilanggar; tiada ada seorangpun yang memikirkan akan melewati perintah-perintah kaidah. Mengenai aliran-aliran yang lain, di antara George Jellinek (18511911); ia berpendirian positivis murni. Tentang dasar berlakunya hukum kebiasaan, sangat tenar perkataanya; yaitu pada awal permulaan segala hukum di dalam suatu masyarakat adalah berdasarkan pengendalian yang sebenarnya. Pengendalian yang selalu diperhatikan membangunkan bayangan bahwa pengendalian itu bersifat norma, oleh sebab itu norma muncul sebagai suatu perintah masyarakat, jadi sebagai norma hukum. Perkaatan-perkataanya yang lain, yang amat dikenal juga yakni, bahwa hukum berdasarkan kepada normative kraft des faktischem (ialah kira-kira: kekuatan yang menentukan sifat norma kepada hal-hal yang sebenarnya dilakukan; lihat allegemenine rechtslehre). Pendirian itu sama sekali tidak dapat disetujui pula, oleh karena kita harus mengisyafi bahwa kenyataankenyataan (das faktische) tidaklah pernah menjadi nroma, tidak pernah memperoleh

kekuatan

normatif

dari

dirinya

sendiri.

Manusia

tetap

mempergunakan budinya, dan tetap mendengar kepada suara batinya yang menyatakan kepadanya, apakah perbuatan itu sesuai dengan kesadaran keadilan, atau tidak (dengan kata lain: apakah perbuatan itu bersifat “baik” atau “buruk”). Kita sebagai manusia menilai hal-hal kenyataan yang terjadi di dunia sekitar kita. Khusus oleh kamphuisen, di dalam karyanya Gewoonterecht (1935) ditekankan pengaruh budi manusia terhadap penghargaan perilaku sebagai penjelmaan hukum. Di dalam bukunya ia menyebut dan mengupas terlebih dahulu pendirian-pendirian dan pendapat-pendapat ahli-ahli hukum yang lain, lalu ia sendiri merumuskan teorinya sebagai berikut:

a) Mengingat kepentingan umum, kita harus melakukan diri pada kebiasaankebiasaan yang terdapat di dalam suasana hukum yang diperhatikan pada umumnya; b) Oleh sebab kebiasaan itu adalah “batu ujian” (toetssteen) untuk mempertimbangkan apakah sesuatu kaidah bersifat pantas (redelijk), jika sebagai makhluk yang berbudi (met rede begaafd) haruslah menghormati kaidah itu. Apabila kita membandingkan undang-undang dengan kebiasaan, maka kedua-duanya adalah sumber hukum di dalam arti zahiri; perbedaannya khusus terletak di dalam asalnya. Kehendak negara yang dirumuskan dengan kata-kata, dapat dinyatakan di dalam undang-undang; kemauan rakyat, yang dinyatakan dengan perilaku anggota-anggota masyarakat, dapat dibuktikan dengan kebiasaan. Hanya, hukum kebiasaan mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan undang-undang, oleh karena di dalam negara-negara modern, hukum pada umumnya hanyalah dapat dijalankan oleh alat-alat negara saja. Pada umumnya hukum sipil maupun hukum pidana adalah dipertahankan hanya dengan perantaraan hakim-hakim negara; Cuma dimungkinkan hukum sipil terdapat kemungkinan bahwa percerderaan tentang hak-hak yang kita kuasai sendiri, dapatlah diputus oleh wasit. Dapat dimengerti bahwa hakim-hakim yang diangkat oleh negara lebih memperhatikan hukum yang dirumuskan oleh negara-negara bandingkan

dengan

hukum

yang

ditetapkan

oleh

rakyat

tanpa

mempergunakan alat-alat perundang-undangan negara itu. pendirian itu diperkuat lagi oleh ajaran “Trias Politica”; mostequieu menyatakan bahwa para hakim hanyalah dapat dipandang sebagai “mulut undang-undang”, artinya hakim hanyalah diwajibkan mempergunakan kaida-kaidah hukum yang sungguh dirumuskan di dalam undang-undang. Oleh karena ajaran legisma menegaskan lagi bahwa undang-undang adalah identik dengan hukum, maka hakim hanyalah dapat mempergunakan undang-undang saja.

Sebaliknya, hakim yang tidak diangkat oleh negara memang lebih bebas mempergunakan jenis-jenis hukum yang lain, yakni untuk dijadikan dasar bagi keputusannya. Misalnya : di dalam Republik Rum, iudex (hakim) tidak diangkat oleh negara akan tetapi setiap warga Rum yang terpelajar di dalam hukum dapat diaku sebagai hakim untuk memutuskan sesuatu perselisihan. Khusus praetor yang mempunyai kedudukan selaku pegawai kehakiman, ditugaskan untuk menyelidiki apakah diantara kedua belah pihak yang menghadap terdapat suatu perselisihan hukum. Apabila salah satu pihak tidak mempertahankan pendiriannya, maka cukuplah itu buat menyatakan bahwa tidaklah ada percederaan. Di dalam hal kebalikannya, maka praetor mengusahakan terlebih dahulu supaya diketahui apakah hal yang dimajukan kepadanya adalah suatu perselisihan hukum, sehingga iudex yang ditugaskan memberikan

keputusan

itu. akan

tetapi iudex itu

tidak

diperintahkan mempergunakan kebiasaan. Di negara Rum dari dahulu kala diakui mos majorum (kebiasaan orang banyak), sebagai salah satu sumber hukum yang tertua. Dari sejarah pengkitaban di Eropa Barat, terbukti juga bahwa disamping hukum Romawi, yang dikitabkan atas perintah Kaisar Justianus, menjadi Corpus Iuris Civils (± 530), tetap diakui dan dipergunakan juga hukum kebiasaan (yang acapkali dinamakan : Coutumes). Sesudah hukum Romawi itu diberi komentar oleh para glossator dan post-glossator (abad ke-11 sampai ke-13), hukum kebiasaan dapatlah dipertahankan diri disamping hukum yang dikitabkan itu. baru pada akhir abad ke-18, kodifikasi di Eropa barat menang; hal itu mengakibatkan bahwa hukum kebiasaan adalah sederajat dengan undang-undang, maka ada kemungkinan bahwa diantara kedua jenis perwujudan itu akan terdapat pertikaian. Oleh ilmu hukum dikenal adanya : 1) Consuetudo

praeter

legem

menjelaskan undang-undang);

(

kebiasaan

yang

menambah

atau

2) Consuetude contra legem (kebiasaan yang bertentangan dengan undangundang). Kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang, dapatlah mengakibatkan

bahwa

undang-undang

dihapuskan

(consuetude

obragatoria), ataupun bahwa undang-undang itu tidak diperhatikan lagi, oleh karena hanya kebiasaan yang bertentangan itu yang diperhatikan (desuetude). Khusus consuetude praeter legem itu (sub.1) sering menjadi bahanbahan untuk penambahan kedua undang-undang. Akan tetapi janganlah undang-undang dipandang sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dikitabkan, dan perlu dihayati bahwa hasil pekerjaan pembuat undang-undang merupakan sesuatu perwujudan hukum tersendiri, disamping bentuk-bentuk hukum yang lain.

4. HUKUM DAN INTERDISIPLIN ILMU Sebagaimana telah disinggung di muka disiplin meliputi analitis dan prespektif. Yang pertama merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memaami dan menjelaskan seperti sosiologi, psikologi, ekonomi dan lainlain, sedangkan yang terakhir merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya

atau yang seharusnya dilakukan dalam

menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu seperti hukum, filsafat dan lainlain. Melihat kenyataan bekerjanya hukum di dalam masyarakat seperti yang telah dijelaskan, maka ilmu hukum yang sifatnya prespektif tidaklah mampu “bekerja sendiri, melainkan senantiasa, interdisiplin dengan berbagai ilmu lain baik yang analitis, maupun sesama yang perspektif. Secara sederhana sekali dapat dilihat hubungan erat antara sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu-ilmu hukum etika, filsafat dan lain-lain. Sehingga dapat pada dasarnya untuk bisa menjabarkan hukum dalam kehidupan

masyarakat,

serta kaidahnya yang menetapkan bagaimana seharunya dengan sanksinya yang mengikat, serta melindungi hak dan kepentingan yang berhubungan

dengan

benda-benda

nyata

yang

bergerak,

ataupun

benda-benda

kondisional alamiah. Maka hukum dan interdisiplin ilmu akan meliputi ilmu meliputi ilmu-ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, yang akan dijelaskan dengan sederhana sebagai berikut: a. Ilmu-ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Diatas telah diketengahkan, bahwa ilmu pengetahuan positif sebagai yang

kita

kenal

itu

merupakan

unsur kebudayaan

manusia,

yang

dimungkinkan eksistensinya dan perkembangannya oleh faktor-faktor: 1) Adanya rasionalitas kemanusiaan yang universal 2) Adanya komunitas pertumbuhan evolusi ilmu 3) Adanya

faktor-faktor

sejarah

sosio-budaya

yang

memungkinkan

pertumbuhan ilmu itu hingga sekarang, walaupun harus diakui, bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pertumbuhan ilmu secara otonomi itu besar serta banyak. 4) Adanya masyarakat ilmiawan yang memiliki dedikasi mempunyai integritas moril dan intelektual yang besar. Di atas telah pula kita kemukakan bahwa potensi untuk dapat berpikir ilmiah tidaklah menjadi monopoli orang-orang modern saja, melainkan menjadi milik seluruh umat manusia. Bahwa pada beberapa kelompok manusia cara berpikir ilmiah tidak merupakan bagian yang terpenting daripada kebudayaan kelompok-kelompok itu tidak disebabkan oleh faktorfaktor yang prinsipil, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat sejarah, faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebaran peradaban. Sifat universalitas ilmu, sebagaimana sifat universalitas religi, filsafat, mitologi, ditumbuhkan oleh rasionalitas manusia yang universal. Bagaimana ketahui rasionalitas itu dapat ditujukan kepada dunia empiris maupun dunia non-empiris. Hanya ilmu yang mencapai derajat yang tinggi itu telah dan harus dicapai dengan kegiatan intelektual yang ditundukkan kepada sikap disiplin yang kuat dan keras. Dengan sikap batin yang didisiplinkan

pengalaman

manusia

dapat

disistematisasikan,

diabstrasikan,

dieksistensikan, dikeraskan dan dimatangkan, sehingga pengalaman yang biasa itu menjadi ilmu pengetahuan. Sebagaimana diatas telah dikemukakan, kesatuan ilmu terletak pada metodologi ilmu yang mengubah pengetahuan biasa menjadi ilmu. Yang membedakan disiplin-disiplin akademis satu dari yang lain secara garis besar adalah obyek penyelidikannya serta persoalan yang diketengahkan. Dan berdasarkan

atas

obyek

penyelidikannya

itu

maka

ilmu-ilmu

itu

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: 1) Ilmu-ilmu pengetahuan alam; 2) Ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Apabila kita bandingkan ilmu-ilmu pengetahuan alam itu dengan ilmuilmu sosial, maka perbedaan itu terletak pada; a) Adanya perbedaan mengenai unsur konseptual atau unsur teoritis antara kedua kelompok ilmu-ilmu, sehingga kaidah-kaidah yang diterapkan dalam studi mengenai disiplin-disiplin akademi berbeda pula. b) Adanya perbedaan dalam data empiris yang digunakan yang ada relevansinya.

Seperti

kita

ketahui

ilmu-ilmu

pengetahuan

alam

menggunakan data-data dari dunia organik dan organik, sedang ilmu-ilmu sosial menggunakan data dari dunia super organik. Yang dimaksud dengan dunia superorganik adalah kenyataan empiris yang timbul dari kehidupan bersama manusia yaitu dunia sosial-budaya. c) Dalam mengadakan penyelidikan dan percobaan, ilmu-ilmu pengetahuan alam dapat menguasai obyeknya dan pendekatan yang digunakan dapat bersifat eksak. Obyek itu dapat dilokasikan sehingga konklusi-konklusi yang diambil oleh ilmu-ilmu pengetahuan alam tidak terikat oleh sesuatu konteks sosial atau geografis. Jadi jika antara semua ilmu-ilmu itu yang menyamakan adalah metode ilmu, maka yang membedakan antara satu dengan lain terutama adalah

persoalan atau problematik yang diketengahkan, dan istilah-istilah teknis serta konsep-konsep teoritis yang digunakan dan dikembangkan oleh tiaptiap cabang ilmu. b. Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu-ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu-ilmu yang mempelajari sikap dan tingkah alku manusia di dalam kelompok. Kehidupan kelompok itu meurpakan suatu keharusan bagi manusia karena anatomunya yang bersifat umum dan karena sikap dan tingkah laku m manusia berbeda dengan hewan, tidak bersifat otomatis, melainkan sikap dan tingkah lakunya dalam segenap bidang kehidupan yang dikembangkan dan dilengkapkan dengan jalan latihan, pelajaran dan pendidikan yang diperolehnya dari manusia lain dalam masyarakatnya. Dengan kata lain

kondisi bio-psikologi manusia

menyebabkan bahwa potensi-potensi yang dibawanya dari kelahiran dapat berkembang dalam kehidupan bersama manusia, yaitu dalam kelompok yang terorganisasikan. Demikian itu ilmu-ilmu yang mempelajari semua aspek relasional manusia yang hidup dalam kelompok disebut ilmu-ilmu sosial. Adapun

yang

membedakan

itu

satu

daripada

yang

lain

adalah

kepentingannya, iterasnya Dewasa ini yang digolongkan ke dalam ilmu-ilmu sosial adalah: 1) Ilmu Politik Ilmu politik adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan serta mempelajari pula sifat dan tujuan gejala-gejala

kekuasaan

pengaruh

yang

tidak

resmi

dan

yang

memberikan pengaruhnya kepada negara. Dalam ilmu politik manusia ditinjau sebagai anggota negara. Kekuasaan politik dan tujuan politik mempengaruhi satu sama lain dan bergantung satu sama lain. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa bidang-bidang permasalahan ilmu politik adalah :

a) Teori politik yang mempelajari : (1) Teori politik itu sendiri (2) Sejarah perkembangan ide-ide politik b) Lembaga-lembaga politik yang meliputi studi tentang: (1) Undang-undang dasar (2) Pemerintahan nasional (3) Pemerintahan daerah dan lokal (4) Fungsi ekonomi dan sosial pemerintah (5) Perbandingan lembaga-lembaga politik c) Partai-partai, kelompok dan pendapat umum yang meliputi; (1) Partai-partai politik (2) Golongan-golongan dan asosiasi politik (3) Partisipasi dari warga negara dalam pemerintah dan administrasi (4) Pendapat umum d) Hubungan internasional (1) Politik internasional (2) Organisasi dan administrasi internasional (3) Hukum internasional 2) Ekonomi Ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya kepada aktivitas sosial manusia

dalam

lingkungannya.

memenuhi Masalah

kebutuhannya

utama

kekayaan, konsumsi dan distribusi

ekonomi

yang adalah

diperoleh

dari

memproduksikan

kekayaan. Dengan kata lain dapat

dikatakan bahwa ilmu ekonomi mempelajari fenomena sosial yang timbul dari daya memperoleh kekayaan dan daya mempergunakan kekayaan, yaitu caranya berproduksi, berkonsumsi dan berdistribusi, sepanjang sejarah tidaklah sama. Ekonomi subsistensi berbeda dengan ekonomi uang. Komunisme, sosialisme, fasisme dan kapitalisme mempunyai konsep yang berbeda-beda tentang ekonomi dan perkembangannya.

Akan tetapi intisarnya adalah bahwa ekonomi berurusan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia hampir-hampir tidak ada batasnya. Dewasa ini ilmu ekonomi tidak hanya menggunakan metode penyelidikan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga menggunakan pendekatanpendekatan yang bersifat matematis dan ilmu pengetahuan alam lainnya. 3) Ilmu sejarah Ilmu sejarah adalah satu cabang ilmu sosial yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadiannya, dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah kemajuan masa depan. Dapat pula dikatakan bahwa ilmu sejarah terdiri atas dua unsur pkok, yaitu unsur yang berhubungan dengan bronen-eritiek dan kedua adalah faktor interpretasi. Kedua faktor itu akan menghasilkan teori sejarah, maka faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu yang perlu dicari adalah faktafakta sejarah yang kemudian diinterprestasikan. Berhubungan dengan masalah interpretasi sejarah itu ada tiga aliran atau konsepsi penglihatan sejarah yang berpengaruh dalam ilmu sejarah: a) Aliran yang memandang seluruh kejadian dalam sejarah itu sebagai ulangan belaka dari kejadian-kejadian masa lampau. Secara mekanis dan cylis tiap-tiap kejadian di masa sekarang dianggap sebagai lingkaran ulangan belaka dari kejadian-kejadian yang terdahulu. b) Aliran redemptive philosophical viewpoint, terutama berakar pada keyakinan dan dogma agama Kristen, yang menafsirkan segala kejadian di dalam sejarah itu semata-mata sebagai kehendak Tuhan,

di mana manusia di dalam panggung sejarah itu menjalankan sekedar pernaan penebus dosa belaka (toredeem-menebus) menuju ke arah peningkatan nilai-nilai kemanusiaan. c) Aliran progressive philosophical viewpoint

yang melihat seluruh

kejadian-kejadian dalam panggung sejarah kemanusiaan itu adanya satu garis yang menarik dan meningkat ke arah kemajuan dan memandang

sejarah sebagai garis yang linear menuju ke arah

perfeksi. Oleh karena tidak selamanya manusia itu memiliki tulisan, maka masa manusia

belum

mengenal

tulisan

perkembangan

kebudayaannya

dipelajari oleh Archeologi Prasejarah. 4. Jurisprudensi / Hukum Jurisprudensi terutama memperhatikan kehidupan sosial manusia yang berhubungan dengan kehidupan hukumnya dan kode-kode formil yang lain. Hukum adalah norma-norma sosial yang apabila dilanggar mempunyai sanksi berupa ancaman atau sanksi berupa penggunaan kekerasan fisik oleh pihak yang memiliki hak yang diakui secara sosial untuk bertindak. Definisi tersebut tidak dapat diterapkan pada semua jenis masyarakat yang modern atau kompleks maupun masyarakat yang sederhana. Tetapi baru setelah terdapat perkembangan dalam sistem hukum pada negara-negara yang relatif sudah maju, maka hukum diakui sebagai manifestasi keadilan, dan timbullah jurisprudensi. Yang pertama-tama mengembangkan ilmu hukum adalah bangsa Romawi yang dibutuhkan untuk mengonsolidasikan daerah kekuasaannya. Keempat disiplin tersebut diatas, yaitu ilmu politik, ekonomi, sejarah dan Jurisprudensi mula-mula tumbuh secara terpisah, akan tetapi kemudian disiplin-disiplin tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya dan mengakui, bahwa ilmu-ilmu tersebut pertama-tama adalah ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang lebih muda adalah:

1) Antropologi Yaitu ilmu yang mempelajari manusia. Ilmu ini ruang lingkupnya menjadi begitu luas sehingga sekarang ini terdapat empat spesialisasi besar dalam antropologi, yaitu: a) Antropologi fisik b) Antropologi budaya c) Antropologi psikologi d) Antropologi sosiologi Disamping spesialisasi tersebut masih ada ahli-ahli antropologi umum yang melihat manusia bio-sosial secara holistik. Dalam studi ini antropologi menggunakan metode yang digunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan alam, sosial dan ilmu kerohanian. 2) Linguistik Linguistik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bahasa pada umumnya. Tujuan daripada linguistik adalah mencari serta mempelajari kaidah-kaidah yang mempengaruhi dan menguasai bangunan dan pertumbuhan bahasa. Studi linguistik itu dilakukan secara sinkronistis. Studi sinkronistis mengenai bahasa adalah penyelidikan bentuk bahasa pada sesuatu waktu. Tiap-tiap bahasa pada waktu merupakan satu kesatuan yang bulat, yang bagian-bagiannya erat berhubungan satu sama lain. Walaupun sejarah ilmu bahasa itu telah tua juga tetapi ilmu bahasa itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri dengan metode-metodenya sendiri timbul sejak abad XIX 3) Human Geography Human geography adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hakikat dan distribusi daripada relasi antara lingkungan geografi dan aktivitas manusia dan kualitas-kualitasnya. 4) Ilmu Jiwa Sosial

Ilmu jiwa sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku individu seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi sosial. Atau ilmu jiwa adalah ilmu pengetahuan tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan perangsang sosial. Psikologi sosial sendiri adalah cabang dari psikologi yang dapat dibagi menjadi, psikologi teoritis dan psikologi terpakai. a) Psikologi teoritis terbagi dalam (1) Psikologi umum (2) Psikologi khusus, yang terbagi lagi ke dalam: (a) Psikologi perkembangan (b) Psikologi kepribadian dan tipologi (c) Psikologi sosial (d) Psikologi pendidikan (e) Psikologi deferensial dan psikodiagnostik (f) Psikopatologi b) Psikologi terpakai terbagi dalam (1) Psikodiagnostik (2) Psikologi klinis dan bimbingan psikologis (3) Psikologi perusahaan (4) Psikologi pendidikan 5) Sosiologi Ilmu sosial yang paling luas dasar-dasarnya adalah sosiologi, dalam arti bahwa sosiologi mempelajari bentuk dan proses yang fundamental daripada asosiasi. Oleh karena sosiologi memperhatikan sifat-sifat atau ciri-ciri yang timbul dari kehidupan bersama masyarakat yaitu interaksi dan relasi sosial dilembagakan, maka sosiologi banyak mengambil hasil penyelidikan cabang-cabang ilmu sosial yang lain yang pada dasarnya

juga mempelajari masalah interaksi sosial dan relasi sosial, misalnya dalam hukum, ekonomi, politik. Sebagai ilmu-ilmu sosial yang lain, sosiologi sebelum berdiri sebagai ilmu dengan obyek formil dan metodologi sendiri merupakan bagian daripada filsafat sosial masa itu. baru setelah abad XIX sosiologi meninggalkan pendekatan-pendekatan yang spekulatif dan menjadi ilmu yang empiris rasional. Dewasa ini sosiologi didefinisikan sebagai : a generalizing science of sociocultural phenomena viewed in their generic forms, types and manifold interconnections.

c. Ilmu Gabungan Tentang Tingkah Laku Manusia. Di dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu sosial yang semula merupakan bagian dari filsafat sosial atau dari satu memisahkan diri induknya untuk masing-masing berdiri sendiri sebagai ilmu-ilmu yang khusus. Dan ada waktunya pula bahwa studi yang bersifat otomistris tentang tingkah laku manusia menjadi sedemikian memuncak, sehingga tiap-tiap peneliti daripada sub-sub spesialisasi ilmu-ilmu sosial tersebut tidak mau tahu mengenai apa yang telah dicapai oleh cabang-cabang ilmu yang lain, sehingga orang lebih melihat pohon dari hutanya. Tetapi kemudian disadari bahwa spesialisasi yang sangat menajam dan kurangnya perhatian terhadap ilmu-ilmu sosial yang lain menghambat perkembangan ilmu sosial sendiri. Disadari pula oleh ahli-ahli ilmu sosial bahwa untuk mencapai suatu pengertian yang sungguh-sungguh tentang suatu aspek dari tingkah laku manusia hanya dapat dicapai dengan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain mempelajari aspek-aspek lain. Dan para sarjana dari berbagai subdisliplin mulai saling mendekati lagi. Malahan akhir-akhir ini timbul saran-saran bagaimanakah suatu kerja sama antara berbagai ilmu sosial ke arah suatu “ilmu gabungan tentang tingkah laku manusia” dapat diorganisasikan dan dilaksanakan.

Demikian, dengan diketahui oleh seorang ahli antropologi J. Gillin berkumpul beberapa sarjana antropologi, sosiologi dan psikologi untuk mendiskusikan kemungkinan suatu kerja sama antara ketiga disiplin tersebut. Prasarana-prasarana serta hasil diterbitkan menjadi satu buku di bawah redaksi J. Gillin dengan judul : For a science of sosial Man.23 D. Soal 1. Jelaskan Pengertian Ilmu Pengetahuan? 2. Jelaskanapa yang kamu ketahui tentang Ilmu Pengetahuan Kaidah? 3. Jelaskan apa yang di maksud Ilmu Hukum Sebagai Kaidah? 4. Apa yang di maksud dengan Hukum dan Interdisiplin Ilmu?

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,3003 Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 200 23

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, hal 106

BAB XII PERBUATAN MELAWAN HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919 2. Mahasiswamampu

memahami Unsur-unsur dari Perbuatan

Melawan Hukum. B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919 dan memberikan contohnya. 2. Mahasiswa

dapat

menjelaskan

Unsur-unsur

dari

Perbuatan

Melawan Hukum dan memberikan contohnya. C. Uraian Materi 3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919 4. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum Meskipun Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negaranegara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan di dominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, di samping tentunya gugatan wanprestasi kontak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum-hukum dan teori –teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana praktiknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, sebab, untuk tindakan perbuatan , melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “Onrechmatige ofer heidesdaad” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.24 Untuk istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “Onrechmatige daad” atau dalam bahasa inggris disebut dengan “tort”. Kata tort sendiri sebenarnya hanya berarti. “salah” (Wrong) . akan tetapi khususnya yang dalam bidang hukum, kata tort

tersebut berkembang

sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dalam perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut.60 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dari kelalaian). 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 24

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta,2002, hal 1

Jika dititik dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut : a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan , khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat pada Pasal 1366 KUH Perdata. c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas dikemukakan dalam Pasal 1367 KUH Perdata. 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum dan Setelah Tahun 1919. Secara klasik yang dimaksud dengan perbuatan dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah : a. Nonfeasance, yakni merupakan tidak perbuatan yang diwajibkan oleh hukum. b. Misfeasance, yakni merupakan

perbuatan yang dilakukan

secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan

perbuatan

yang

mempunyai

hak

untuk

melakukannya. c. Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. Dahulu pengadilan menafsirkan “Melawan Hukum, sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggar perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “Melawan Hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran

terhadap

kesusilaan

atau

kepantasan

dalam

pergaulan

hidup

masyarakat. Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut.25Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. 1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 3. Perbuatan

yang

bertentangan

dengan

kehati-hatian

atau

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing kategori sebagai berikut : 1.1. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang Lain Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang di akui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut : a. Hak-hak pribadi (Persoonlijkheidsrechten). b. Hak-hak kekayaan (Vermosgenscrecht). c. Hak atas kebebasan. d. Hak atas kehormatan dan Nama Baik. 1.2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri Juga termasuk perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtspltcht) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa sesuatu kewajiban yang diberikan oleh hukum

25

Ibid, hal 3

terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelejijk). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechmatige daad, bukan onwetmatige daad. 1.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). 1.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan isilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasaldari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan

melawan

hukum,

karena

tindakannya

tersebut

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :26 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut : 1.1 Adanya suatu perbuatan Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik perbuatan sesuatu (dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. 1.2 Perbuatan tersebut melawan hukum

26

Ibid, hal 10

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku. b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) atau e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memerhatikan kepentingan orang lain. 1.3 Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi masyarakat agar pada

pelaku

haruslah

mengandung

unsur

kesalahan

dalam

melakukan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undangundang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata masyarakat adanya unsur kesalahan (sechuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Ada unsur kesengajaan, atau b. Ada unsur kelainan dan

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain. 1.4 Adanya Kerugian Bagi Korban Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. 1.5 Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (Causation in fact) hanya merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara f aktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

D. Soal 1. Jelaskan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebelum dan setelah Tahun 1919 dan berikan contohnya.? 2. Jelaskan Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dan berikan contohnya.?

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van

Hoeve, 1997

Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 3003

Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum Jakarta Kawan Pustaka, 2002

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB XIII PENEMUAN HUKUM A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Batasan Penemuan Hukum 2. Mahasiswa mampu memahami Sejarah Penemuan Hukum 3. Mahasiswa mampu memahami Sistem Penemuan Hukum 4. Mahasiswa mampu memahami Dasar HukumPenemuan Hukum di Indonesia 5. Mahasiswa mampu memahami Metode Penemuan Hukum 6. Mahasiswa mampu memahami Perkembangan Penemuan Hukum 7. Mahasiswa mampu memahami Penemuan Hukum Modern

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Batasan Penemuan Hukum 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Penemuan Hukum 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Penemuan Hukum 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Hukum, Penemuan Hukum di Indonesia 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Metode Penemuan Hukum 4. Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan Penemuan Hukum 5. Mahasiswa mampu menjelaskan Penemuan Hukum Modern

C. Uraian Materi 8. Batasan Peneman Hukum 9. Sejarah Penemuan Hukum 10. Sistem Penemuan Hukum 11. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia

12. Metode Penemuan Hukum 13. Perkembangan Penemuan Hukum 14. Penemuan Hukum Modern Peristilahan tentang penemuan hukum cukup menjadi perbincangan, karena ada beberapa istilah yang sepintas lalu maknanya sama yaitu Pelaksanaan Hukum, Penerapan Hukum, Pembentukan Hukum atau Penciptaan Hukum.27 Pelaksanaan Hukum dapat berarti melaksanakan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang sering tidak disadarinya dan juga oleh aparatur negara. Misalnya seorang polisi yang berdiri di jalan raya untuk mengatur lalu lintas. Penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkret secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkret itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat ditetapkan. Di waktu yang lampau bahwa hakim adalah corong undangundang, karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang. Pembentukan Hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang, kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim yang merupakan pedoman bagi para masyarakat, yang putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum. Satu putusan dapat sekaligus mengandung dua unsur yaitu di pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu 27

Sudikno Martokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004

peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang. Sedangkan

istilah

Penciptaan

hukum

kiranya

kurang

tepat,

memberikan kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada. Hukum bukanlah sesuatu yang berupa kaidah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaidah atau hukumnya (lihat Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004). Maka kiranya istilah penemuan hukumlah yang paling tepat. Penemuan hukum merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum, atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-udangan yang tidak kurang jelas, semakin dinamisnya kehidupan masyarakat yang menyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal sehingga hakim dituntut menghidupkannya seiring dengan perubahan dab rasa keadilan masyarakat. 1. Batasan Penemuan Hukum 1. Pengertian dalam Arti Sempit Pengertian dalam arti sempit, adalah “jika peraturannya sudah ada

dan

sudah

jelas,

dimana

hakim tinggal menerapkannya

28

saja”. dalam menerapkannya, hakim tetap dianggap menemukan penemuan,yaitu melakukan penemuan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya. Sudikno

Mertokusumo,

memberikan

gambaran

tentang

penemuan hukum dalam arti sempit sebagai” suatu penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuan penemuan hukum pun mengadakan penemuan hukum, maka hasil penemuan 28

Ahmad Ali, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, Penemuan Hukum, Makassar lembaga Penerbit UNHAS. 1988, hal 81

hukum oleh ilmuan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu atau doktrin. Pandangan Sudikno29 diatas menunjukkan bahwa kendati yang dihasilkan oleh ilmuan hukum itu bukanlah hukum karena ia hanyalah doktrin, tetapi tidak dianggap sebagai penemuan hukum dalam arti sempit. Doktrin yang dijadikan pertimbangan atau diikuti oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum, kendali doktrin itu sendiri hanya merupakan sumber hukum. Bahkan seseorang yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang itu sebenarnya sudah lengkap, tetapi menurut Achmad Ali.30mereka itu sebenarnya telah menafsirkan undang-undang. Dalam kehidupan manusia sangat banyak persoalan dan permasalahan yang diihadapi (Kompleks) sehingga sangat tidak mungkiin sebuah peraturan atau undang-undang dapat secara komperehensif mengakomodir semua persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh manusia tersebut. Sehingga ada peraturan perundang-undangan

yang

selengkap-lengkapnya

dan

sejelas-

jelasnya, sehingga harus mencari dan diketemukan. Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalam proses konkretisasi atau individulisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi

29

Sudikno Menokusumo, hal 5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 1996, hal 167

30

dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konktret. Menurut hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subjektif mengenai peristiwa-pertistiwa dan peraturan-peraturan yang relavan. Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti merumus ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkret. Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum, pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undangundang akan tetapi di dalam kenyataannya problematik penemuan hukum tidak hanya berperan pada kegiatan hakim dan pembentuk undang-undang saja. Berbagai pihak melakukan penemuaun hukum. Penerapan hukum boleh dikatakan merupakan problematik bagi setiap pencari keadilan. Boleh

dikatakan

bahwa

setiap

orang

yang

berkepribadian dalam suatu perkara melakukan kegiatan penemuan hukum untuk peristiwa konkret. Terutama hakim

melakukan penemuan hukum, karena tiap

harinya dia dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik. Hasil penemuan

hukum

oleh

hakim

ini

merupakan

hukum

karena

mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga. Selanjutnya

pembentukan

undang-undang

pun

melakukan

penemuan hukum juga, bedanya dengan penemuan hukum oleh hakim ialah bahwa hakim menghadapi peristiwa konkret atau konflik, sedangkan pembentuk undang-undang tidak. Yang dihadapi oleh penbentuk undang-undang bukanlah pertanyaa. Bagaimana saya mencegah konflik ini ?” melainkan pertanyaan “Bagaimana saya seyogya menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu

yang belum terjadi, tetapi besar kemungkinannya akan terjadi waktu mendatang”). Jadi sifatnya adalah preskriptif. Hasil temuan hukum oleh pembentuk undang-undang ini pun merupakan hukum karena mempunyai

kekuatan

mengikat

sebagai

hukum

disebabkank

dituangkan di dalam bentuk undang-undang dan sekaligus juga merupakan sumber hukum. 1.2. Pengertian dalam Arti Luas Penemuan hukum dalam arti luas, posisi hakim bukan lagi sekedar penerapan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat putusan, sudah memperluaskan makna suatu ketentuan undang-undang yang dibagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan penemuan hukum dalam arti luas, penulis kutip dua pendapat pakar hukm yang darinya dapat memberikan gambaran makna dari penemuan penemuan hukum sebagai berikut : a. Van Eikema Hummes menyatakan bahwa penemuan hukum lazim diartikan sebagapi proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. b. Paul Scolten menyatakan bahwa penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturanperaturan pada peristiwanya. Kadang-kadang, dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus diterjemahkan

baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan ataupun rechtsvervijning.

Penemuan hukum merupakan kegiatan atas berprosesnya hukum di pengadian dan hakim sebagai aktornya. Undang-Undang mana kaidah pada umumnya, bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga ia harus diketahui oleh warga masyarakat untuk memenuhi asas, setiap orang dianggap tahu akan hukum”. Menjadikan ketentuan Undang-Undang, pada hakikatnya untuk merealisasi agar hukum postif dapat berlaku dan diterima baik oleh masyarakat. Demikian pula, menafsirkan Undang-Undang untuk menemukan hukumnya, sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh ilmuwan hukum melainkan juga justisiable yang mempunyai kepentingan dengan peristiwa yang diperkarakan di pengadilan sebagai pusat berprosesnya hukum

seperti

polisi,

jaksa,

pengacara

yang

juga

melakukan

interpretasi.

2. Sejarah Penemuan Hukum Keberadaan hukum tertulis atau perundang-undangan, dalam kenyataannya

selalu tertinggal dari dinamika

dan

perkembangan

kehidupan sosial masyarakat. Bagi kaum yang menganut “paham dogmatic”. Yang melihat hukum sebagai peraturan tertulis menganggap bahwa hakim hanyalah bertugas untuk menghubungkan antara fakta konkret dengan ketentuan undang-undang. Selain undang-undang, berarti bukan hukum. Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan masyarakat yang kian pesat, maka undang-undang dengan sejumlahb kelebihan dan kelemahan seperti sifatnya yang statistic, kaku, dan lamban mengikuti dinamika masyarakat, dampaknya harus dilengkapi dengan penemuan hukum (rehtsvinding)

oleh huku, untuk mengantisipasi kelemahannya. Namun, pemakai istilah “Penemuan hukum” dengan asumsi, bahwa hakim bukan sekedar menemukan hukum, melainkan pembentuk hukum melalui putusannya yang disebut “judge made law”. Algra

seperti

dikutip

Sudikno

Mertokusmo69

lebih

setuju

menggunakan istilah “pembentukan hukum”, seperti dikatakan bahwa : Orang lebih suka menggunakan ‘pembentukan hukum daripada penemuan hukum’, oleh karena itu istilah penemuan hukum member sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.” Penggunaan istilah “penemuan hukum”memang mengandung arti luas, karena selain pembentukan hukum merupakan suatu proses pencarian hukum, baik yang telah ada tetapi kurang jelas maupun yang belum diatur, kemudian di konkretkan melalui putusan hakim selain itu, istilah penemuan hukum sebetulnya lebih menunjukkan pada proses yang dilalui hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Awal kelahiran konsep penemuan hukum oleh hakim, selain karena kelemahan undang-undang juga karena asas “Íus curia novit”, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum. Konsekuensi asas tersebut, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alas an tidak ada aturannya. Asas hukum tersebut, dijabarkan melalui Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, suatu perkara kemungkinan tidak jelas aturannya, hakim tetap wajib memeriksa dan memutuskan perkara dengan menemukan hukumnya. Eksistensi suatu penemuan hukum oleh hakim, bukan sekedar menafsirkan ketentuan undang-undang, melainkan juga menyesuaikan maksud undang-undang yang sudah tidak relavan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan penemuan hukum yang cakupan sangat luas dari pada pembentukan hukum, hendaknya senantiasa dikaitkan dengan

hukum tertulis. Bahkan, para ilmuwan dapat pula disebut menemukan hukum apabila menemukan hukum apabila menemui analisis-analisisnya menghasilkan doktrin yang dijadikan sumber hukum, baik dalam pembentukan undang-undang maupun yang dijadikan pertimbangan putusan hakim Artinya, hasil penemuan hukum oleh ilmuwan yang disebut doktriin tidak langsung menjadi hukum, tetapi hanya menjadi sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti putusan. Penemuan hukum yang diharapkan dapat dilakukan oleh hakim selain menafsirkan ketentuan undang-undang juga untuk menutupi kelemahan undang-undang. Kelemahan dan ketertinggalan hukum dalam sejarah hukum, terutama pada pengodifikasian huum dan kaitannya dengan penemuan hukum, kepustakaan ilmnu hukum mencatanya dalam tiga fase, sebagai berikut : 2.1. Fase Sebelum Tahun 1800 Pada fase tahun 1800 sama sekali belum ada hukum tertulis dalam bentuk undang-undang atau kaidah hukum yang mengatur masyarakat: ketika itu sebagian besar “Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan” yang ternyata kurang menjamin kepastian hukum. Pada fase ini pembuat dan pelaksana hukum berada pada satu orang, yaitu raja. Apa yang diucapkan oleh raja itulah hukum. Siapa yang melanggar hukum (ucapan raja), maka raja sendirilah yang menghukumnya. Fase ini biasa disebut dengan “pra-kodifikasi’ dan hakim pada fase ini belum ada, karena raja sekaligus bertindak sebagai hakim. Dengan demikian, belum ada penemuan hukum dari hakim, dimana hukum tidak tertulis menjadi pedoman dan mengatur tata kehidupan masyarakat. Sumber-sumber hukum pada fase pertama ini, tiada lain hanyalah hukum tidak tertulis. 2.2. Fase Pertengahan Abad ke – 18

Pada fase ini sudah mulai dikenal hukum tertulis di motivasi oleh lahirnya teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teorinya “Trias Politika” tentang “Pemisah Kekuasaan” dalam bukunya prit des Lot s” Teori ini mengatakan ada tiga paham kekuasaan Negara yang harus dipisahkan, yaitu sebagai berikut : a. Kekuasan legislative, yaitu kekuasaan membuat undangundang. b. Kekuasaan

eksekutif,

yaitu

kekuasaan

menyelenggarakan

undang-undang. c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili.

Atas dasar teori Montesquieu, kemudian timbul pula pemikiran untuk membuat kodifikasi hukum, yaitu pembentukan hukum tertulis secara sistematis lengkap dan jelas. Timbulnya kodifikasi hukum ini melahirkan pula “aliran legisme”, yang menyatakan bahwa hanya undang-undang atau hukum tertulis saja yang disebut hukum, dan hakim tidaklah menciptakan hukum, alira legislme tidak mengakui adanya hukum tidak tertulis, karena hukum tertulis itu datang dari penguasa Negara tertinggi yang dianggap sudah lengkap, sehingga tidak perlu lagi ada ketetapan lain. Hakim disini memang sudah ada, tetapi kedudukan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang atau terompet undang-undang. Apa yang tertulis dalam undangundang hanya itulah yang akan dilaksanakan. Namun, sejak kira-kira tahun 1850 di Jerman, orang mulai sadar dan menghendaki peranan yang mandiri dalam pembentukan hukum oleh hakim. Hakim diharapkan tidak lagi menjadi corong undang-undang, tetapi membentuk hukum yang member bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhankebutuhan hukum, dimana hakim harus dibimbing oleh pandangan-

pandangan

atau

pikirannya

sendiri.

Disini

hakim

dianggap

menjalankan fungsi konkret. Pada fase inilah “penemuan hukum” oleh hakim mulai dilakukan. Kendali hakim diberi otonomi melakukan

penemuan

hukum

tetap

hakim

belum

bebas

menggunakan metode penafsiran luas. 2.3. Fase Abad ke – 19 (Awal abad ke – 19) Sejak awal abad ke 19, timbullah pemikiran baru selesai hasil perenungan bahwa ternyata kodifikasi hukum itu belumlah lengkap, karena

hukum

(undang-undang)

semakin

tertinggal

dengan

perkembangan masyarakat. Untuk mengantisipasi ketertinggalan undnag-undang yang dikodifikasil, diawali dengan lahirnya dua aliran di Jerman yang lebih lunak dari aliran legisme, yaitu mazhab historis

yang

dipelopori

oleh

van

Savigny

dan

mazhab

freirechtschule. Pandangan mazhab historis mengatakan bahwa undangundang itu tidak lengkap dan selain undang-undang masih ada sumber hukum lain, yaitu kebiasaan. Menurut Von Savigny, hukum mesti berdasarkan system asas-asas hukum dan pengertian dasar ditujukan pada setiap peristiwa dan dapat diterapkan kaidah yang cocok (begriffsjuris prudence). Agar juga menilai, bahwa hakim memang bebas dalam memberlakukan atau menerapkan undangundang, tetapi ia tetap bergerak dalam system huku yang tertutup. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Jerman pada tahun 1900, maka untuk mengantisipasi kondisi hukum yang dinilai kurang mampu mengikuti perkembangan masyarakat, maka lahirlah gagasan

perlunya

mengisi

kekurangan

undang-undang

atau

kekosongan hukum melalui perluasaan penggunaan;l “penemuan hukum

oleh hakim”. Pada fase ini, hukum tidak tertulis kembali

diakui dengan memperhatikan “penemuan hukum oleh hakim”

semakin diperluas, dan sumber-sumber hukum bukan hanya undang-undang melainkan juga hukum tidak tertulis.

3. Sistem Penemuan Hukum Pada hakikatnya apa yang dilakukan hakim apabila ia menghadapi peristiwa konkret, kasus atau konflik ? ia harus memecahkan atau menyelesaikan dan untuk itu ia harus tahu, mencari tahu atau menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya. Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montersqueieu dan sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim adalah penyambung lidah atau corong undang-undang (bouche de la loi) sehingga tidak dapat mengubah kekuataan hukum undang-undang tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah salah satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum kesatuan hukum secara kebebasan warga Negara yang terancam oleh kebebasan warga Negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada dibawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor) premis mayor adalah undang-undang (“Barang siapa mencuri di hukum”) peristiwa minornya adalah peristiwa atau kasusnya (Misalnya Suto mencuri, maka harus dihukum). Karena kesimpulan logis ini tidak pernah berisi lebih dari isi premis, maka undangundang tidak akan berisi lebih dari yang terdapat dalam undang-undang dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu putusan hakim hakim tidak akan berisi persitiwa atau meliputi lebih dari

yang terdapat dalam undang-undang dalam hubungannya dengan peristiwa konkret.31 Pasal 20 AB dan 21 AB berasal dari pandangan tersebut di atas, berbunyi Pasal 20 AB adalah sebagai berikut : “Hakim harus mengadili menurut undang-undang. Ia dilarang menilai isi dan keadilan dari undangundang” (Dibandingkan dengan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970) , hakim tidak boleh menilai isi dan keadilan dari undang-undang. Kita lihat dalam praktik bahwa ketentuan Pasal 20 AB mempunyai makna lain. Bandingkan Pasal 20 AB dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Kalau kita berpedoman pada asas “lex posteriori derogate legi priori”. Maka pasal 20 AB, yang isinya bertentangan dengan Pasal 5Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, dilumpuhkan dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 Tahun 1970, pengertian menurut hukum lebih luas daripada “Menurut Undang-Undang” sehingga membuka peluang bagi hakim untuk melaksanakan kebebasan yang sebebas-bebasnya, sebaliknya

pengertian

menurut

undang-undang

lebih

membatasi

kebebasan hakim. Oleh karena itu demi keutuhan system hukum, maka asas lex posteriori dorogat priori perlu disimpangi, sehingga Pasal 20 AB dan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 harus ditafsirkan saling mengisi. Kecuali itu hakim tidak boleh menilah bahwa undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan undang-undang itu tidak jelas. Oleh karena itu hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970, 22 AB). Bunyi Pasal AB adalah sebagai berikut : Hakim dilarang, berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memberikan dan

31

Sudikno Mertokusumo,Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Leberty, Yogyakarta,2004,Hal, 39-40

mengadili peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturanperaturan umum dalam putusannya. Keunggulan undang-undang tampal pada Pasal 21 AB, yaitu bahwa putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberikan kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi semacam itu, ini berarti, bahwa hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutuskan perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa metode yang digunakan oleh paham digunakan oleh paham klasik ini adalah metode silogisme, yaitu adanya perimis mayor dan minor yang kemudian menghasilkan konklusi, misalnya (barang siapa mencuri dihukum) premis mayor, (Suto mencuri) legisme atau positivisme

undang-undang.

Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pada pengakuan subjektif atau penilaian. Hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi. Positivisme undang-undang ini didasarkan pada jalan pikiran bahwa apa yang mempunyai bentuk lahir sebagai hukum adalahh legitim sebagai hukum, tidak peduli nilai isinya. Ternyata kemudian pandangan typis logicits atau heteronom dari peradilan ini tidak dapat dipertahankan karena sejak kurang lebih 1850 perhatian ditujukan kepada peran penemuan hukum yang mandiri. Hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang tetapi sebagai bentuk hukum yang secara mandiri member bentuk kepada isi undang-undang yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Tokoh pandangan ioni antara lain adalah Oskar Bullow, Eurgen Ehrlich, Francois Genny, Oliver Wendel Hilmes, Jerome Frank dan Paul Scholten. Menurut pandangan ini pelaksanaan hukum oleh hakim bukanlah semata-mata hanya masalah logika murni dan penggunaan ratio yang

tepat, tetapi lebih merupakan maslaah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak lebih pada pengalaman dan penilaian Yuridis. Juga dikemukakan bahwa undangundang ini tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanyalah merupakan tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan undang-undang wajib mencari pelengkapnya dalam praktik huku m yang teratur dari hakim(Yurisprudensi), dimana asas yang merupakan dasar undangundang dijabarkan lebih lanjut dan konkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Pandangan ini yang telah dikenal sejak Etienne Portalis (penyusun Code Civil : 1804) dewasa ini banyak dianut. Memang tepatlah karena merupakan sifat pembentukan hukum dalam tata hukum modern yang memaksa ke arah pandangan dinamis penemuan hukum oleh hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undang-undnag. Oleh karena itu diakui bahwa dalam kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang hakim mempunyai tugas sendiri yaitu member pemecahan dengan penafsiran undang-undang. Meskipun orang makin lama meninggalkan pandangan legistis atau positivism undang-undnag, tetapi pangkal tolak penemuan hukum adalah system : semua hukum terdapat dalam undang-undang dan nhanya kalau ada kekosongan atay ketidakjelasan dalam undang-undang saja maka hakim boleh menafsirkan. Dalam cara pemecahan seperti ini sistem menjadi titik tolak systeendenken). Disini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan dan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. Sebagai prototype penemuan hukum heteronon terdapat dalam sistem peradilan negara-negara kontinental termasuk Indonesia. Disini hakim bebas tidak terikat pada putusan hakim yang lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Hakim berpikir deduktif dari

bunyi undang-undang (umum) menuju ke peristiwa khusus dan akhirnya sampai kepada putusan dalam penemuan hukum yang typis logicistis atau heteronom hakim dan memeriksa dan mengadili perkara mendasarkan pada faktor-faktor diluar dirinya. Sebagai prototype penemuan hukum otonom terdapat dalam sistem peradilan anglo saks yang menganut asas the binding force of precedent atau stare decicis et quite non movere. Disini hakim terikat pada putusan hakim yang telah bersangkutan. Memang disini putusan hakim yang terdahulu yang mengikatnya, sehingga merupakan faktor diluar diri hakim yang akan memutuskan, tetapi hakim yang akan memutuskan itu, menyatu dengan hakim yang terdahulu yang telah menjatuhkan putusan mengenai perkara yang sejenis dengan dan dengan demikian putusan hakim terdahulu dianggapnya sebagai putusannya sendiri sehingga bukan merupakan faktor diluar dirinya. Hakim anglo Saks berpikir secara induktif, berpikir dari satu peristiwa hukum yang satu (putusan hakim terdahulu) ke peristiwa khusus yang lain (peristiwa konkret yang dihadapinya) akhirnya sampai pada peristiwa khusus yang lain(putusan) . disini hakim mengadakan reasoning by analogy. Pada penemuan hukum yang materiil yuridis atau otonom hakim memeriksa dan memutuskan perkara menurut apresiasi pribadinya, ia dibimbing oleh pandangan-pandangan pikirannya sendiri. Pembentukan undang-undang dewasa ini mendorong ke arah itu ada kecenderungan sekarang ini dalam pembentukan undang-undang tidak kasuistis, tetapi bersifat umum. Ini dalam pembentukan undang-undang merupakan gejala umum. Akibatnya adalah terjadinyay geseran dari “hakim terikat” kea rah “hakim bebas”Norm gerechtigkeit” (Keadilan menurut undang-undang) kea rah “Einzelfallgerechtigkeit” (keadilan menurut

hakim

seperti

yang

tertuang

dalam

putusannnya)

dari

systeemdenken”berpikir dengan mengacu kepada masalahnya : Problem oriented). Putusan pengadilan di negara-negara anglo saks merupakan hasil penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penearapan peraturan itu dilakukan oleh hakim berdasarkan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya, sekaligus juga bersigat heterogen karena hakim terikat dengan putusan-putusan sebelumnya (faktor diluar diri hakim). Hukum

di Indonesia

mengenal penemuan

hukum

heterogen

sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonomi yang kuat, karena hakim sering kali harus menjelaskan melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. 4. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia Secara umum, dasar penemuan hukum di Indonesia karena adanya asas universal, juga tersirat dalam perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Asas Curia novit “hakim dianggap mengetahui hukum”, sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturannya kurang jelas atau tidak ada peraturannya. Suatu peristiwa

atau

perkara

hukum

yang

kemungkinan

belum

ada

ketentuannya, atau peraturannya ada tetapi kurang jelas, hakim tetap wajib memeriksa perkara tersebut sekaligus memutuskannya. 2. Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur bahwa “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini

menuntun

hakim

agar

dalam

menjatuhkan

putusannya

wajib

memperhatikan dan memakai nilai-nilai hukum, seperti perasaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjatuhkan putusan.

Undang-undang itu mempunyai nilai-nilai dan semangat yang bukan sekedar sejumlah deretan kata-kata dan kalimat melainkan harus direfleksikan sebagai sarana untuk memajukan masyarakat sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya untuk itulah hakim wajib menafsirkan ketentuan undang-undang dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hakim

dalam menjatuhkan putusannya

wajib

memperhatikan dan

menghormati nilai-nilai hukum atau hanya menjadi “trompet undangundang” dan kaku menerapkan undang-undang karena undang-undang mempunyai semangat nilai tersendiri yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Misalnya ketentuan yang tidak sesuai

dengan kondisi

masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya, sedapat mungkin diterapkan. 3. Untuk mengisi kekosongan perudangan-undangan atau hukum tertulis. Untuk itu, suatu perkara yang tidak ada peraturan hakim tetap wajib memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan metode analogi terhadap suatu peraturan yang mirip dengan perkara yang diperiksa (khusus dalam perkara perdata), sedangkan dalam perkara pidana tidak dibenarkan menggunakan metode analogi). Dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut : 1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut. 2. Peraturan memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkar yang ditangani. 3. Peraturan juga ada, tetapi peraturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam penemuan hukum, menurut Van Gerven sebagaimana dikutip oleh Sudikma Mertokusumo. juga mengemukakan adanya dua aliran yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Para penganut aliran progresif berpendapat, bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran koservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain. Menurut Lawson. bahwa dalam mencari suatu ketentuan yang dilakukan oleh hakim, dibedakan dalam tahap sebagai berikut, 1. Melihat kata-kata dalam ketentuan itu kemudian menyimpulkan peraturan tersebut secara keseluruhan, apabila ternyata kata-kata dalam ketentuan itu tidak bermakna ganda dan sudah jelas, maka hakim tinggal menerapkannya. 2. Apabila teks kata-kata dalam peraturan itu bermakna ganda tidak jelas atau tidak pasti, maka barulah hakim mengunakan bantuan eksternal. Ternyata, Lawson menganggap ada teks undang-undang yang bermakna ganda atau tidak jelas sehingga hakim perlu menafsirkan dengan melakukan penemuan hukum. Sementara di lain pihak, Pitlo seperti yang dikutip Marwan Mas.membedakan penemuan hukum ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut : 1. Penemuan hukum dalam arti sempit, yaitu semata-mata hanya kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup dalam undang-undang. 2. Penemunan hukum dalam arti luas yang mencakup interpretasi yang dibedakan atas 1) kalangan yang berfikir legistis, yang melihat ketentuan undang-undang terlepas satu sama lain; 2) kalangan berpikir organis, yang mencarir hubungan antara ketentuan-ketentuan itu.

Dalam proses pelaksanaan penemuan hukum, keputusan ilmu hukum menentukan bahwa hakim

melakukan tugas dan dilakukan dalam tiga

tahapan82 sebagai berikut : 1. Tahap Konstatir, yaitu hakim menyatakan benar terjadi peristiwa konkret. Misalnya, A dinyatakan benar-benar telah memecahkan kaca jendela rumah milik B, sehingga D mengalami kerugian. Pada tahap ini, hakim melakukan kegiatan konsstatir yang bersifat logis atau fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Untuk mengkonstatir suatu peristiwa konkret, maka peristiwa konkret tersebut harus dibuktikan terlebih dulu. Tanpa membuktikan peristiwa-nya, hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan bahwa peristiwa konkret tersebut benar-benar telah terjadi. Dengabn demikian, setelah peristiwa konkret dibuktikan, maka hakim dapat mengkonstatir atau menyatakan telah terjadi peristiwa dimaksud. 2. Tahap Kualifikasi, yaitu hakim mengkualifikasikan peristiwanya, termasuk hubungan yang menyebabkan perubahan atau peristiwa tersebut terjadi. Disini hakim mengkualifikasikan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu melawan hukum sesuai ketentuan undang-undang atau tidak. 3. Tapah konstitulir yaitu hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang diperiksa. Pada tahap ini, hakim menggunakan “Sillogisme” yang menarik kesimpulan premis mayor berupa penentuan peraturan hukum yang dilanggar, dan premis minor yaitu perbuatan yang melawan hukum. 5. Metode Penemuan Hukum Telah disinggungkan sebelumnya bahwa peraturan perundangundangan yang dibuat manusia tidaklah ada yang sempurna yang dapat mengkomodir

semua

persoalan

manusia.

Oleh

karena

itu

harus

diketemukan hukum dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan

perundang-undangannya.

Untunk

tersedia beberapa metode penemuan hukum

menemukan

hukumnya

Dalam hal ini peraturan perundanng-undangannya tidak jelas maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Telah lama ajaran interpretasi atau penemuan hukum ini dikenal, yang disebabkan hermeneutic yuridis atau metode yuridis. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum. Kalau kita bicara penafsiran yang dilakukan oleh hukum yang dimaksudkan adalah tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan

yang

harus

menuju

kepada

penerapan

(atau

tidak

menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Ini bukan berarti sekedar menerapkan peraturan, bukan sekedar melakukan subsumsi. Ajaran tentang penafsiran dari abad ke-19 ini sangat dipengaruhi oleh Von Savigny. ia memberikan batasan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpulkan dalam undang-undang. Ini bukan merupakan metode penafsiran yang dapat digunakan semuanya, tetapi menurut Von Savigny pelbagai kegiatan yang kesemuanya harus dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran undangundang. Dalam suatu peristiwa konkret dapat terjadi bahwa unsur yang satu dapat didahulukan dari yang lain. Untuk ini tidak ada pedoman umumnya. Semua tergantung pada peristiwa konkret. Metode penafsiran sejak semula dibagi menjadi 4 yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, historis dan teleologis. Di samping itu dikenal interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif. Interpretasi Gramatikal Hukum memerlukan bahasa sebagai bentuk artikulasi. Hukum tak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu bahasa menjadi suatu hal yang sangat penting bagi hukum: peratuaran perundang-undangan diwujudkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun

dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian pun diperlukan bahasa. Untuk mengetahui makna ketentuan hukum undang-undang maka ketentuan

undang-undang

itu

ditafsirkan

atau

dijelaskan

dengan

menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Disini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penemuan hukum ini disebut interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain. Pada dasarnya penafsiran undang-undang itu selalu akan merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga dengan metode objektif. Contoh

interpretasi

gramatikal

misalnya

mengenai

isitlah

“dipercayakan” seperti yang tercantum dalam Pasal 432 KUHP. Kalau sebuah paket diserahkan kepada dinas perkeretaapian (PJKA), sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain kecuali dinas itu, maka berarti dipercayakan (HGH 22 Juli 1925, T hal. 122-516). Jadi dipercayakan ditafsirkan menurut bahasa sebagai diserahkan. 5.1. Interpretasi Sistematis atau Logika Menafsirkan

peraturan

perundang-undangan

dengan

menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem

hukum disebut penafsiran

sistematis.

Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Dalam penafsiran sistematis hukum dilihat oleh hakim sebagai suatu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat hanya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem.

Jadi kalau rumusan atau interpretasi suatu peraturan didasarkan pada letak peraturan itu dalam keseluruhan sistem peraturan, maka disebut interpretasi sistem. Tidak hanya satu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan

penafsiran

tertentu

dari

himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tetentu dari peraturan itu, juga pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Contoh interpretasi sistematis misalnya kalau hendak mengakui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan oleh orang tuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHP, yang berbunyi bahwa “Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut KUHPerdata padahal diketahui bahwa ia bukanb bapak dari anak tersebut, diancam. 5.2. Interpretasi Historis Interpretasi

historis

adalah

penafsiran

makna

undang-undang

menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya. Ini meliputi seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang. Metode interpretasi yang hendak hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum. Disini yang diteliti adalah ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah. Di sini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai contoh misalnya. Untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam KUHPerdata diteliti sejarah lainnyaBW, Code Civil dari 1804 atau mundur lebih jauh sampai kepada hukum romawi, maka kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum UU No. 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti degan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industi dan gerakan emansipasi buruh. 5.3. Interpretasi Teologis atau Sosiologis Disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan dari tujuan undang-undang dari pada bunyi kata-kata saja. Di sini hakim mencari tujuan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis menurut undang-undang yang subjektif– ditentukan secara objektif. Interpretasi teleologi terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan

perundang-

undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara. 5.4. Interpretasi Komperatif Di samping metode-metode interpretasi tersebut diatas masih dikenal metode interpretasi komperatif dan antisipatif. Interpretasi

komperatid

adalah

penafsiran

dengan

memperbandingkan. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Pada interpretasi komperatif maka penafsiran peraturan

itu dibenarkan dengan mencari titik temnu

pada penyelesaian yang dikemukakan di pelbagai negara. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting. Di luar hukum internasional kegunaan metode ini terbatas.

5.5. Interpretasi Anisipatif atau Futuristis Pada penafsiran antisipatif maka dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku yaitu dalam rancangan undang-undang. Contoh mengenai hal ini biasa jumpai pada dalam putusan mengenai pencurian aliran listrik. Pada waktu HR pada tanggal 23 Mei 1921 (electriciteitsarrestm N.J 1921) menemukan bahwa listrik termasuk barang yang dapat dicuri (310) Sr, 362 KUHP) sudah direncanakan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu dinyatakan diancam dengan pidana. 5.6. Interpretasi Restriktif Disini untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Ini adalah suatu metode penafsiran dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. 5.7. Interpretasi Ekstensif Disini dilampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Sebagai contoh misalnya penafsiran kata”menjual” dalam pasal 1576 KUH Perdata. Oleh HR ditafsirkan luas yaitu bukan hanya berarti jual beli saja. Tetapi setiap peralihan hak milik. 6. Perkembangan Penemuan Hukum Aliran-aliran perkembangan antar tugas hakim dengan eksistensi undang-undang di kenal dalam tiga aliran sebagai berikut. 1. Aliran pra-kodifikasi hukum (sebelum tahun 1818), belum dikenal adanya hukum tertulis atau kodifikasi hukum, dan hukum yang berlaku ada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sehingga penemuan hukum-hukum juga belum ada. 2. Aliran legis, menganggap undang-undang itu sudah lengkap, di luar undang-undang bukan hukum, aliran ini menganggap hakim sebagai pelakana undang-undang belaka, sama sekali tidak dikenal. Hukum

sebagai akibat undang-undadng dianggap sudah lengkap, sehingga tidak perlu laggi ditafsirkan. Kehadiran aliran legis didasarkan pada ajaran Montesquieu tentang “trias politika”atau pemisah tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, dan kekuasaan yudikatif. Eksistensi undangundang begitu diagung-agungkan yang dapat dilihat pada pernyataan Montesquieu bahwa hakim tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang. Apabila teks itu ber jiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuataannya maupun ketaaatan. Justianus begitu berani mengancam dengan pidana bagi siapa saja memberanikan diri untuk menafsirkan undang-undang. Menurut Justianus, interpretasi terhadap undang-undang merupakan sesuatu yang salah, dan interpretasi

terhadap

undang-undang

hanya

dimungkinkan

atas

persetujuan Kaisar sebagai pengusa negara. 3. Alran penemuan hukum oleh hakim, menganggap hukum atau undang-undang itu tidak lengkap, sehingga perlu diantisipasi dengan penemuan hukum oleh hakim. Dalam perkembangan dan upaya hakim dan untuk melakukan penemuan hukum, terlebih pada efektivitas tugas hakim dengan keberadaan undangundang. Kepustakaan ilmu hukum membaginya dalam beberapa aliran sebagai berikut :Aliran begriffs-yurisprundens menganggap bahwa hakim dapat melakukan dengan penafsiran tetapi penafsiran yang dilakukan masih terkait pada undang-undang. Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau satu kesatuan tertutup yang secara umum menguasai tingkah laku manusia. Pengertian hukum bukanlah sebagai sarana melainkan suatu tujuan, sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian (begriffsyurispruden) atau permintaan pengerttian yang mengkulkuskan rasio dan logika. Dengan demikian,

kendati hakim bebas dari ikatan undang-undang tetap harus bekerja dalam sistem hukum yang tertutup. Penempatan rasio dan logika secara istimewa dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan undang-undang dengan menggunakan hukumhukum logika. Demikian pula, dalam menafsirkan undang-undang, hakim harus memperluasnya berdasarkan rasio namun, aliran ini juga mengabaikan tujuan hukum tentang beradilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, hanya mengedepankan tujuan hukum berupa, kepastian hukum. 2. Aliran freierechtschule (aliran hukum bebas), merupakan cara penemuan hukum yang member kebebasan pada hakim melallui metode “konstruksi huku”. Hakim diberi kebebasan dalam menemukan hukum, dalalml arti hakim bukan sekedar menerapkan undang-undanag saja, melainkan jufa memperluas dan membentuk hukum melalui putusannnya. Untuk mensinergikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, aliran freierechtschule ini membolehkan hakim menyimpang dari undangundang. Dikaitkan dengan teori tujuan hukum, maka aliran ini menganut teori teris dan utilistis dimana hakim diberi kewenangan melakukan freis ermessenn. Penganut aliran ini antara lain. O. Bullow (dalamm bukunya : Gesetz and richretkonigtum), serta E. Fuch. 3. Aliran soziologisxhe-rechtsule, yaitu hakim dalam menemukan hukum senantiasa memperhatikan kenyataan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim diharapkannya dengan nilai hukum dan kultur hukum yang dianut oleh warga masyarakat soziologisxhe-rechtsule juga tidak menyetujui apabila hakim hanya menjadi terompet undang-undang. Namun, pemberian kebebasan bagi hakim tidak disetujui karena kemungkinan hakim dapat sewenang-wenang menafsirkan undang-undang. Juga tidak membiarkan adanya pemberian

freis ermesson bagi hakim. Penganut aliran ini, antara lain Artur Henderson, Artur L. Corbin, dan I.H. Humas. 4. Aliran sistem hukum terbuka yang menganggap bahwa hukum sebagai satu sistem diri dan menerima nilai-nilai yang ada di luar huku, dan dalam penemuan hukum oleh hakim senantiasa berdasarkan pada kreteria “pemahaman intelektual dan rasio dan logika”. Serta penilaian dengan menggunakan penlaaran logis”. Aliran ini mengajarkan bahwa hukum sebagai suatu sistem senantiasa saling berhubungan dan berkaitan antar subsistem yang ada di dalamnya. Hakim dalam melakukan penemuan hukum, bekerja atas dasar penilaian yang hasilnya merupakan perluasan atau sesuatu yang baru bagi masyarakat. Paul Scholten menilai sistem hukum itiu sesuatu yang logis tetapi tidak tertutup. Ajaran Paul Scholten ini disebut open system van het recht atau sistem hukum terbuka. Menurut ajaran ini, sistem hukum itu tidak realistis, sehingga senantiasa membutuhkan perluasan putusan hakim melalui penilaian yang dilakukan dalam wujud “interpretasi dan kontruksi”. 5. Aliran penemuan hukum heteronom dan otonom, penemuan hukum ini dibahasa tuntas oleh Sudino Mertokusomo. Penemuan hukum heteronom terjadi apabila hakim dalam melakukan penemuan hukum sepenuhnya tunduk pada undang-undang dengan demikian, hakim hanya sekedar mengkonstatir menerapkan bunyi dan maksud ketentuan undang-undang dengan peristiwa konkret yang diperiksanya. Penemuan hukum otonom terjadi apabila hakim dalam menjatuhkan putusan, dibimbing oleh pandangan-pandangan pikirannya sendiri. Hakim dalam

menjatuhkan

putusannya

didasarkan

atas

penilaian

yang

diyakininya, atau peristiwa konkret yang diperiksa dengan tetap berpedoman pada maksud ketentuan undang-undang. Dalam penemuan hukum

otonom, hakim dalam menjatuhkan putusannya senantiasa

dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri dan menurut apresiasi pribadi hakim sendiri. Pandangan tersebut menurut van Eikem Hommes sebagai pandagan baru yang disebut “materiil yuridis”. Di Jerman, pandangan tersebut dipertahankan oleh Oskar Bullow dan Engen Ehrilisch. hakim pada penemuan hukum otonom, menjalankan fungsi yang mandiri dalam menerapkan ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret. Namun, Sudikno Mertukusumo. menilai tidak ada batas yang tajam antara penemuan hukum, umumnya mengandung unsur-unsur heterogen dan otonom. 7. Penemuan Hukum Modern Sesudah perang dunia ke-2 timbul lagi kritik terhadap pandangan hakim sebagai substantie aotomatat di bawah pengaruh pandangan exisensialisme. Kritik mendasar terhadap positivisme undang-undang legisme terletak pada pandangan bahwa model subsumptie itu tidak dapat dipertahankan. Sebagai penemu hukum tidak dapat menetapkan secara objektif apa persitiwanya, apa peraturannya dan kemudian menghubungkannya secara logis. Sejak menentukan peristiwa yang relavan, memilih peraturan yang relavan dan menghubungkan satu sama lain, momentum penilaian selalu berperan. Salah satu pokok pandangan modern ini adalah bahwa bukan sistem perundang-undangan

yang

merupakan

titik

tolak,

tetapi

masalah

kemasyarakatan yang konkret yang harus dipecahkan. Undang-undang bukanlah peran penuh jawaban yang paling tidak membutuhkan beberapa penafsiran untuk dapat dilaksanakan dalam situasi konkret, tetapi lebih merupakan suatu usulan untuk penyelesaian, suatu pedoman dalam penemuan hukum. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, tetapi masih banyak faktor-faktor penting lainnya yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah hukum.

Pandangan penemuan hukum modern ini dapat digolongkan dalam pandangan :gesystematiseerd” dari Freirechtbewegung. Metode penafsiran undang-undang yang digunakan disini terutama adalah sosiologis. Menurut jalan pikiran ini diakui, bahwa dalam penemuan hukum unsur dengan penilaian yang sesuai dengan sistem. Hasilnya tidak dijabarkan secara logis dari peraturan umum yang abstrak, tetapi sekaligus selalu merupakan resultante pertimbangan ke semua kepentingan dan nilai dalam persidangan. Pada asasnya yang menonjol adalah masalah ke masyarakatan. Penganut aliran ini (problem oriented) pada umumnya menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah ke masyarakatan dan dari sinilah harus dicapai penyelesaian yang paling dapat diterima dalam praktik. Titik tolak ini terutama berarti kita harus selalu sadar akan kenyataan bahwa penyelesaian hukum merupakan salah satu cara untuk mengatur masalah ke masyarakaratan. Setiap orang selalu mulai dengan penemuan hukum dapat menuju kepada hasil akhirnya diharapkan. Untuk dapat memutuskan hal ini seorang yuridis hanya sekurang-kurangnya mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh model apa yang digunakan. Titik totak dalam memilih metode adalah, bahwa sistem itu merupakan pedoman dalam menemukan penyelesaian. Pemecahan masalah dengan mendasarkan pada sistem berpikir problem oriented ini terjadi melalui beberapa tahap. Pertama hakim peneliti masalah yang dianjurkan kepadanya untuk diterjemahkan secara yuridis apakah hukum dapat membantu memperoleh pemecahan yang diharapkan ? kalau ya, maka diterapkan peristiwa mana yang dianggap relavan telah diketengahkan sebelumnya bahwa saling ada hubungan antara peristiwa dan peraturan : peristiwa menentukan peraturan yang relavan, tetapi peraturan menentukan seklaigus peristiwa dan peraturan penyelelsaian akhir yang ada di dalam benak hakim memegang peranan. Kalau bagian pertama penelitian kea rah penyelesaian hukum telah dilakukan maka selanjutnya semua nilai

dan kepentingan yang berkepentingan yang berkaitan yang memegang peranan dalam masalah di timbang-timbang dan harus dijatuhkan pilihan. Sesudah itu semuanya barulah dapat kita lihat ke seluruh konteks masalah dan sampai pada putusan, di mana kita dapat menyelesaikan maksud pembentuk undang-undang dengan situasi konkret, di lihat dari keadaan kemasyarakatan yang actual. Berikut ini akan dikemukakan sebuah contoh : seorang pria dan seorang wanita mengaku telah hidup dengan segala suka dan dukanya tanpa menikah selama bertahun-tahun. Mereka telah bersumpah setia, apa pun yang terjadi serta

akan

saling member bantuan

sampai kematian

memisahkan mereka. Pertanyaannya adalah apakah si wanita mempunyai hak atas penisun ? Bagi

yang

berpikir

menurut

sistem

semata-mata

(sistem

oriented,

systeemdenked) jawabannya mudah. Undang-undang hanya mengatur pensiun, janda kepada janda yang ditinggal mati suaminya : Disini formalitas perkawinan adalah esensial. Dalam hal ini wanita yang tidak ada ikatan perkawinan dengan seorang pria tidak berhak atau pensiun duda. Bagi yang berpikir problem oriented, kalau ia hendak pertimbangkan untuk member pembayaran kepada si wanita, maka harus meneliti dahulu apakah hubungan antara kedua orang menunjukkan kesamaan atau kesesuaian dengan pandangan tentang hubungan perkwaina. Ia harus menilai keadaan kehidupan nyata para pihak dengan peraturan-peraturan yang memberi ciriciri perkawinan kalau si penemu hukum berpendapat bahwa hubungan kedua pihak dapat disamakan dengan perkawinan, harus dipertanyakan apakah ketentuan pensiun itu dapat diterapkan pada hubungan mereka seakan akan merupakan perkawinan. Sebelum hal ini diputus dia harus menimbang semua nilai dan kepentingan yang berkaitan dengan pertanyaan hukum ini. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. dalam penemuan hukum yang problem oriented. Kepentingan justiciable (pencari keadilan)

lebih diutamakan. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 No. 1400 K/Pdt/1986 (MA, 1991: 39) dalam menafsirkan UU No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan beda agam. Dengan mempertimbangkan bahwa : 1. UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apa apa pun yang menyebabkan bahwa perbedaan agama antar calon suami dan istri merupakan larangan, yang sejalan

dengan Pasal 27 UUD yang

menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan hak asasi untuk kawin dengan sesame warga sekalipun berlainan agama: dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masingmasing. 2. Undang-undang

No

1

Tahun

1974

tidak

mengatur

mengenai

perkawinan calon suami istri yang berlainan agama. 3. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu “Sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak perlu … naun regeling op de gtemengde Huwelijken (S 1933 No. 74) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan kekdua ordonasi tersebut. 4. Dengan demikian terdapat kekosongan hukum. Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif dari segi kehidupan

bermasyarakat

maupun

beragama

yang

berupa

penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukunya: Mengadili diri : a. Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 655/1.7554/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986; Memerintah Pegawai pencatat pada kantor catatan sipil Provinsi DKI Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vony Gani P (Islam) dengan Adrianus petrus Hendrik Nelwon (Kristen) setekah dipenuhi syarat-syarat menurut undang-undang.

D. Soal 1. JelaskanBatasan Peneman Hukum 2. Ceritakan secara singkat Sejarah Penemuan Hukum 3. Jelaskan bagaimana Sistem Penemuan Hukum 4. JelaskanDasar HukumPenemuan Hukum di Indonesia 5. JelaskanMetode Penemuan Hukum 6. Jelaskan secara singkat Perkembangan Penemuan Hukum 7. Jelaskan secara singkat Penemuan Hukum Modern

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984

Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003 Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum Jakarta Kawan Pustaka, 2002

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004. Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB XIV ALIRAN-ALIRAN TEORI DALAM ILMU HUKUM

A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Aliran-aliran Ilmu Hukum 2. Mahasiswa mampu memahami Teori-teori Kekuatan Hukum B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Aliran-aliran Ilmu Hukum 2. Mahasiswa mampu

menyebutkan dan menjelaskan

Teori-teori

Kekuatan Hukum C. Uraian Materi 3. Aliran-aliran Ilmu Hukum 4. Teori-teori Kekuatan Hukum 1. Aliran-aliran Ilmu Hukum Adapaun aliran-aliran teori dapat ilmu hukum sesuai perkembangnya, mencatat beberapa aliran teori hukum. 1.1.

Sejarah hukum alam adalah kisah kegagalan umat manusia

dalam mencari keadilan absolute. Barulah kali dalam kurungw aktu 2500 tahun yang lalu, muncul pemikiran tentag hukum alam dalam berbagai bentuknya, sebagai satu ungkapan untuk mencari cita-cita yang lebih tinggi dari hukum

positif yang telah ditolak dan dicemoohkan pada

interval waktu tertentu. Hukum alam mempunyai fungsi jamak. Ia merupakan instrument utama dalam transpormasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan cosmopolitan merupakan senjata yang dipakai oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar jerman.32

32

W. Prifrieda, Legal Theary, lomdon, Stevens& Sone limited, 1980, hal,43

Aliran hukum alam menyebut hukum itu langsung bersumber kepada Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Umumnya penganut Hukum Alam memandang hukum dan moral merupakan pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum moral. Thomas Aquinas sebagai salah satu penganut hukum alam memandang ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Aquinas sebagaimana yang dikutip MArwan mas juga membagi hukum alam menjadi empat komponen, yaitu sebagai berikut : 1. Lex Aeterna, yaitu rencana pemerintah sebagaimana dibuat oleh raja. 2. Lex Naturalis, yaitu bagian dari Lex aeterna yang dapat “ditangkap manusia melalui akal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. 3. Lex Devina, yaitu berfungsi melengkapi asas-asas yang ada pada Lex Aeterna yang isinya sebagai petunjuk yang berada dari Tuhan tentang bagaimana manusia harus menjalani kehidupannya. 4. Lex Human, yaitu penyesuaian hukum dengan dalil-dalil akal di mana hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal bukanlah hukum, teapi hukum yang menyimpang.

Dalam kiprahnya, aliran hukum alam senantiasa berpedoman bahwa hukum yang bebas adalah hukum yang berasal dari Tuhan sebagaimana hukum kodrat yang sesuai dengan alam kemudian dicurahkan ke dalam jiwa manusia, suatu hukum yang abadi dan tidak berubah-ubah. Pada hakekatnya menurut teori hukum alam ada kaidah yang sifatnya “Universal” ia selalu merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dan eksis daripada hukum positif. Kehadiran hukum alam oleh kalangan ilmuwan

hukum dinilai mucul begitu kuat dan pada saat yang lain dapat diabaiikan, akan tetapi ia tidak akan pernah mati. Masalah

yang

acap

kali

dihadapi

hukum

alam

dalam

sejarah

perkembangannya. Ditandai ketika muncul aliran positivisme di abad ke 17 yang menilai hukum alam sebagai hukum yang tidakn rasional. Akan tetapi, dalan praksisnya, penganut hukum alam tetap eksis pada pendirian bahwa seluruh dunia tetap dikuasai oleh hukum yang abadi (Lex Aeterna) sebagai dasar dan alasan bagi hukum positif untuk memperoleh kekuatan mengikat. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke 17, substansi hukum alam telah menempatkan sautu asas yang bersifat universal yang biasa disebut dengan HAM. Kemudian sekitar abad ke-19 hukum alam kembali bangkit setelah sebelumnya ditinggalkan oleh para penganut aliran “Positivisme”. Salah satu pelopor kebangkitan hukum alam di abad ke-19 adalah Stemmer; seorang filosofi Jerman yang begitu yakin bahwa hanya unsurunsur saja dari pengetahuan manusia yang memiliki validitas universal. Stammer membedakan antara “The concept of Law” atau suatu definisi formal belaka dengan “the idea of Law” atau hukum sebagai realisasi keadilan. 1.2.

Aliran Hukum Positivisme dan Utilitarinisme

Aliran positivis mengatakan “kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, dari sumber itu hanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik ekonomi, sosial dan budaya”, Aliran ini dipelopori oleh Jhon Austin yang sering

dibuat sebagai “Bapak Ilmu Hukum Inggris serta Hans Kelsen yang terkenal dengan teorinya “Hukum Murni” teori “Hukum Murni” Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah ilmu normatif yang murni dan tidak boleh dicermati oleh ilmu-ilmu sosiologi, sejarah dan etika. Penganut lainnya adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yang dianggap oleh sebagian pakar lebih pantas menyandang gelasr “Bapak Ilmu Hukum Inggris” Bentham adalah orang yang sangat gigih memperjuangkan agar hukum dikodifikasikan, tetapi untuk merombat hukum inggris yang umumnya tidak tertulis (Commen Law) . dianggapnya sesuatu yang dapat menimbulkan kekacauan. Pandangan Bentham tersebut, kendati ia gigih memperjuangkan

kondifikasi

hukum

para

pakar

lebih

cenderung

menggolongkah Bentham dalam aliran Utilitarinisme “bersama Jhon Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf Von Jhering (1818-1892). Aliran teori hukum positivis lahir sekitar abad ke – 19 yang didorong oleh pengaruh

perkembangan

masyarakat.

Perkembangan

tersebut

menimbulkan sikap kritis terhadap hukum alam yang dianggap tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu, aliran positifisme juga lahir atas dasar inspirasi dari “Positivis Sosiologis” baik dari ajaran filosof Perancis, Auguste Comte, maupun pemikiran dari Herbet Spencer. Conte sebagai pelapor atau bapak dari Sosiologi modern. Menyatakan bahwa terdapat adanya kepastian hukum dan perkembangan yang menguasai roh manusia dan segala gejala-gejala hidup bersama. Dan

itu

cara

mutlak.

Comte

sebagaimana

dikutip

Achmad

Ali.

memandang hukum itu tampak dalam tiga perkembangan yang dilalui oleh semua masyarakat, yaitu sebagai berikut : 1. Tahap Teologis, yaitu tahap dimana manusia percaya pada kekuatankekuatan Illahi di belakang gejala-gejala alam.

2. Tahap Metafisis, yaitu tahap dimulainya kritik terhadap segala pikiran, termasuk pikiran teologis, ide-ide teologis diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisis. 3. Tahap Positif, yaitu tahap dimana gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu ide alam yang abstrak, tetapi diterangkan melalui gejala lain yang mendapati hukum-hukum di antara mereka. Hukum-hukum itu tidak lain dari suaut relasi yang konstan antara gejala-gejala tadi. Hart seperti yang dikkutip Dias95 (1976) salah seorang pengikut aliran positivisme,

memandang

bahwa

pada

dasarnya

positifsme

itu

mengandung berbagai arti, yaitu sebagai berikut : 1. Hukum merupakan perintah yang berisi perintah 2. Analisis atas konsep-konsep hukum adalah usaha yang mempunyai nilai untuk dilakukan. Analisis tersebut, berbeda dengan studi sosiologis dan historis, serta berlainan pula dengan penilaian kritis. 3. Keputusan-keputusan dapat diduksikan secara logis dari peraturanperaturan yang sebelumnya sudah ada, tanpa harus menunjukkan pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, dan moral. 4. Penghukum (Judgment) secara moral tidak boleh diteggakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, atau oleh suatu pembuktian dan pengujian. 5. kHukum yang diundangkan atau ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan dari faktor-faktor di luar hukum yang seharusnya diciptakan atau dicita-citakan. Inilah yang sekarang sering diartikan dan diterima sebagai pemberian arti terhadap positivism. Jhon Austin selaku penganut utama ajaran positivism menegaskan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah dari kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Jhon Austin sebagai seorang penganut positivisme menilai bahwa sumber hukum yang lain adalah sumber hukum yang lebih rendah (Subordinate sources). Bahkan, sebenarnya sumber yang lain itu bukanlah

sumber hukum. Hukum identik dengan kekuasaan negara, dan hukum hanyalah hukum tertulis atau hukum positif saja, dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam memandang keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) yang ternyata sangat diakui. Ajaran Jhon Austin tampaknya tidak memperhatikan fenomena dalam masyarakat sebagai komunitas

yang

mempunyai

nilai

kesemestaan

dalam

mewujudkan

kehidupan yang damai. Hukum tertulis yang diagung-agungkan oleh Jhon Austin sebagai hukum yang berasal dari kekuasaan, dalam kenyataannya justru selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, akibat sifatnya yang kaku hukum positif selalu tertatih-tatih mengejar suatu peristiwa dalam masyarakat yang seharusnya diatur. Tampak betapa pemikiran positivisme dalam kondisi saat ini, semakin tidak kondusif dalam kehidupan masyarakat yang setiap saat mengalami perubahan akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi dunia. Ternyata, ajaran positivisme tidak akan mampu menangkal derasnya arus perubahan yang melanda masyarakat dunia yang kadang jauh melebihi perkiraan. Begitu pula, teori hukum murni dari Hans Kelsen (1881-1973) yang sebetulnya merupakan bentuk pemberontakan terhadap ilmu hukum yang ideologis. Teori ini juga dinilai sebagai penjelmaan dan pengembangan dari aliran positivisme yang menolak ajaran yang bersifat ideologis. Teori hukum murni menghendaki hukum harus bersih dari pengaruh politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika. Menurut Hans Kelsen, ilmu hukum adalah “ilmu normative” yang semata-mata berada dalam dunia “Sollen” dengan cirri khas pada sifatnya yang hipotesis. pokok-pokok ajaran hukum murni Hans Kelsen di atas, sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo 96 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan teori hukum, seperti juga setap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (Unty). 2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan. Ilmu hokum merupakan pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hokum yang seharusnya ada. 3. Ilmu hukum adalah normative, bukan ilmu alam 4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. 5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, dan suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. 6. Hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu, adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Melihat pokok-pokok ajaran hukum murni di atas, terlihat bahwa Hens Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari pengaruh lain di luar hukum, seperti politik, ekonomi, sosial, sejarah, dan sebagainya Kelsen juga menolak masalah keadilan Konsep pemikiran Hans Kelsen dalam bentuk lain, adalah konsep “grundnorm” atau “teori stufenbau”, yaitu dalil yang menganggap bahwa semua hukum itu bersumber pada satu induk; The Basic norm is the “source” of law. But, in a wider sense, every legal norm is a “source” of the that other norm , the creation of which it regulates, in determining the procedure of creation and the contents of the morn be created. In this sense, any “Superior” legal norm is the “source”

of the

“inferior” legal norm. Thus the constitution, a statute “ of statutes created on the basis of the constitution , a statute is the “source” of the judicial decision based thereon. The judicial decision is the “source” of the duty it imposes upon the party, and so on.

Setiap norma hukum adalah sumber dari norma hukum lainnya yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut, di dalam menentukan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang dibentuk. Setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber dari norma hukum yang lebih rendah. Dengan demikian, konstitusi adalah sumber dari Undang-Undang yang dibentuk atas dasar konstusi tersebut. Langsung atau tidak teori inilah yang berlaku sebagai tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

yang

kemudian

dikoreksi

dedngan

TAP

MPR

No.

III/MPR/2000. Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses peraturan perundang-undangan, maka negara Republik Sebagai negara Yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itulah kemudian dibuatlah Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Di mana Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hirarki peraturan pemndang-undangan yang dapat digambarkan dalam bentuk piramida Hans Kelsen sebagai

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2014

UUD 1945

UU/ PERPU

pp PERPES

PERDA 1.

PERDA PROVINSI

2.

PERDA KAB/ KOTA

3.

PERATURAN DESA

Aliran hukum positivisme-dogmatik yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat yang lebih sering dijadikan landasan berpikir oleh kaum formalism hukum, terutama pengacara,

sebetulnya sudah mulai

ditinggalkan dan dikecam oleh ahli hukum terkenal. Beberapa ahli hukum yang mengecam aliran hukum positivisme –dogmatik adalah sebagai berikut : 1.

Roberto mangabeira Unger (dalam bukunya, the critical Legal

studies movement) menyatakan, bahwa hukum bukanlah unutk hukum seperti dipahami penganut positivis. Unger memandang hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas (hati nurani) dan releginya, kemudian meninggalkan praktik hukum yang semata-mata formalitas dan procedural. 2.

Mare

Galanter

melalui

tuntutan

tentang

“delegalization”

menyoroti tentang semakin berkembangnya penyelesaian hukum dalam kehidupan masyarakat

melalui

nontiligasi

(penyelesaian

di

luar

pengadilan”, seperti mediasi dan arbitrase. Konsep ini juga popular dengan istilah “alternative dispute resolution”. 3.

Nonet & Selznick dengan ide “responsive law” atau “hukum

responsive” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum harus diposisikan sebagai fasilitator dan aspirasi warga masyarakat. 4.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa fungsi hukum itu

memberikan kebahgiaa kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat (the greatest hap pines of the great people). Aliran utilitarinisme (utilistis) atau kemanfaatan dipelopori oleh Jeremy Bentham, Rudolf von jhering,dan Jhon Stuart Mill. Ketiga tokoh ini, terutama Jhering ada yang mengelompokkan ke dalam aliran positivis utilistis dan ada pula yang menggolongkannya ke dalam aliran sosiologis, tetapi menurut Achmad Ali99 ketiganya tergolong ke dalam

aliran utilistis karena ajarannya lebih mencerminkan pada adanya penekanan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun ajaran ketiga tokoh ini adalah sebagai berikut :100 1.

Jeremy

Bentham mengajarkan tentang tujuan hukum yang

utilistis bahwa: a.

Tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. b.

Tujuan

peraturan

perundang-undangan

adalah

untuk

menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. c.

Ada tipe studi hukum yang disebut hukum ekspositor (ex-

pository jurisprudence) : yaitu studi hukum sebagaimana adanya yang objeknya menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui analisis hukum, serta ilmu hukum sensorial (censorial jurisprudence), yaitu studi kritis terhadap hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum dan pengoperasian. 2.

Rudolf von Jhering mengajarkan, bahwa hukum senantiasa

sesuai dengan kepentingan negara yang dikembangkan secara sistematis dan rasional, Serta adanya teknik hukum (pengolahan hukum) sebagai metode yang digunakan untuk menguasai hukum positif secara rasional. operasiannya. Jhering juga menolak pandangan von Savigny yang menilai hukum itu timbul dari “jiwa bangsa” secara spontan. Jhering memberi contoh pada hukum Romawr tentang adanya karateristik sistem egoisme yang berdisiplin

(system

des

disciplinie

egoismus),

bahwa

hukum

digabungkan dengan “egoisme bangsa" dan hanya yang dianggap berguna bagi bangsalah yang dapat diterima sebagai hukum. Oleh karena itu, Jhering menilai kehadiram hukum selalu sesuai dengan kepentingan bangsa, sehingga hukum tidak lahir secara spontanitas.

Kendati Jhering juga mengakui adanya “pengaruh jiwa bangsa” atas kehadiran hukum, tetapi pengaruhnya tidak secara spontan. Hukum justru dikembangkan secara sistematis dan rasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

dan jiwa

perkembangan bangsa,

negara

tetapi

hukum

dikelola

tidak

yang

dikelola

disebut

“teknik

hukum”secara sistematis dan rasional untuk dijadikan sebagai hukum positif. Teknik hukum menurut Jhering merupakan metode yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menguasai hukum positif secara rasional, agar hukum dapat diterapkan secara tepat rhadap setiap perkara konkret. 3.

Ajaran John Stuart Mill, hukum melalui tindakan harus

senantiasa ditujukan pada pencapaian kebahgiaan, dan sangat keliru apabila hukum menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan Pada aspek lain, juga dikenal aliran “hukum murni”(pure theory of law) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Ajaran hukum murni merupakan bagian terpenting pula dari aliran positivisme. Ada ttiga konsep ajaran dari teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang penulis simpulkan sebagai berikut 1. Ajaran “hukum murni “bahwa hukum hanyalah yang dibuat dan diakui oleh negara, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang ada diluar hukum, seperti sejarah, moral, sosiologi, ekonomi, politik dan budaya. 2. Ajaran tentang grundnorm bahwa dalam sistem hukum Suatu negara selalu ada grunaorm atau induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum di bawahnya. 3. Ajaran

tentang

“stufenbau

theorie”

bahwa

seluruh

peraturan

perundang-undangan ditumukan dari “norma dasar” sehingga semakin ke bawah semakin beragam menyebar , dan sebagai norma hukum.

1.3.

Aliran Historis

Aliran historis atau aliran sejarah mengatakan bahwa “hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa (volgeys).” Aliran ini dipelopori oleh Friedrich Carl

von savigny (1779-1861), seorang ahli hukum

Jerman, dalam kiprahnya, aliran historis menolak kecemerlangan akal seseorang ia menganggap bahwa “hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan mengungkapkan kejayaan hukum pada masa lalu, serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting dari pada pembuat undang-undang. Aliran sejarah menempatkan perhatiannya terhadap sejarah tata hukum yang pernah terjadi di dunia, sehingga mengembangkan pengertian bahwa hukum adalah sesuatu yang universal. Adapun hakikat dan sistem menurut von savigny, adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan dan memajukan hukum. Di lain pihak, Pucha, salah seorang murid von savigny mengembangkan pandangan gurunya, bahwa semua hukum merupakan perwujutan dari kesadaran yang umum. Pucha pada akhirnya secara tegas mengatakan, bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat, dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat yang pada akhirnyu ia mati apabila bangsa itu kehilangan kebangsaanny. 1.4. Aliran Sosiologis Aliran pemikiran sosiologis pada prinsipnya mengatakan hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh dan berlaku masyarakat. Aliran ini dipelopon oleh Roscou Pound (juris dan Amerika Serikat), Eugen Ehrlich, Emile Durkheim, dan Max Weber.

Eugen Ehrlich (1862-1922) Eugen Ehrlich adalah penulis yang pertama-tama melalui bukunya berjudul “Sosiologi Hukum atau Grundlegung der Soziologiedes Rechts, pada tahun l9l2”. Dalam buku tersebut, antara lain bahwa “pada waktu sekarang, seperti juga pada waktu yang lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada putusan hakim, tetapi di dalam masyarakat .... ”. Aliran sosiologi memandang, bahwa hukum merupakan “kenyataan sosial” dan hukum tidak dinilai sebagai kaidah. Kelahiran al didorong oleh refleksinya tentang cara orang memandang hukum dalam masyarakat. Emile Durkhein (l858-l9l7), Emile Durkheim seorang sosiolog, dalam mengemukan kajiannya, tentu saja didasarkan dari data masyarakat, Durkheim bahwa hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, adalah bentuk "solidaritas”. Yang penama-tama ada adalah kesadaran bukan kesadaran individu. Pada saat periode solidaritas itu terbentuk, yaitu

saat terjadi hubungan

antarindividu, maka saat itu belum terbentuk pengaturan dalam masyarakat. Durkheim membedakan antara “hukum yang menindak” dengan yang mengganti”. “Hukum yang menindak” tergolong ke dalam pidana, sedangkan “hukum yang mengatur” merupakan dan spesialisasi fungsifungsi. Dengan demikian, kondisi menciptakan perbedaan-perbedaan melalui pengalaman dan penafsiran. Dalam perkembangannya, “hukum yang mengganti” terjalinnya kerja sama yang positif antarindividu dalam masyarakat. Apabila dibandingkan dengan “hukum yang mengganti”, maka "hukum yang mengganti” tidak bersifat afektif dan emosional.

Tokoh lain dalam aliran pemikiran sosiologis, adalah Max Weber yang memang berpendidikan dasar ilmu hukum. Pada awalnya Weber mengarahkan perhatiannya pada masyarakat Jerman dengan sasaran utama karakteristik perkembangan dunia barat, kemudian dengan perkembangan

hukum.

Teori

Weber

seperti

yang

Sudikno

Menokusumo, dimulai dari definisi hukum yang dirumuskannya sebagai berikut. Suatu

tatanan bisa disebut hukum, apabila secara eksternal dan

dijamin oleh kemungkinan, bahwa paksaan (fisik atau psikologis) yang untuk mematuhi tatanan atau menindak pelanggaran, akan diterapkan oleh suatu perangkat terdiri dari orang-orang yang khusus menyiapkan diri untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Teori

Max

Weber

adalah

“teori

perkembangan

hukum”

yang

menganggap bahwa “perkembangan hukum itu senantiasa selaras dengan perkembangan masyarakatnya”. Teori Weber ini oleh berbagai pakar dinilai memang cocok apabila digunakan bagi masyarakat yang tidak pernah melakukan revolusi, seperti Jerman. Akan tetapi, tidak tepat apabila melihat negara atau masyarakat yang pernah melakukan revolusi, seperti Indonesia. Pada masyarakat yang pernah berevolusi. Ternyata

perkembangan

hukum

tidak

selalu

selaras

dengan

perkembangan masyarakratnya, atau sebaliknya, yang disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang masih “formal irrationality”. Untuk mengukuhkan teorinya tentang perkembangan masyarakat dengan perkembangan hukum, Weber seperti dikutip Achmad Ali membagi tiga tahap dari “form of domination”, yaitu sebagai berikut : l. Tahap Tradisional a. Bentuk legitimasi, yaitu tradisional, otoritas pribadi raja atau ratu. b. Bentuk administrasinya, yaitu patrimonial dan asasturun temurun.

c. Dasar ketaatannya, yaitu tradisional dan beban kewajiban yang sifatnya individual. d. Bentuk proses Peradilannya-yaitu empiris, substantif, dan personal (khadi). e. Bentuk keadilannya adalah empiris. f. Tipe pemikiran hukumnya adalah formal-irrasionnl, dal subtantiverationality 2. Taliap Kharismatik a. Bentuk legitmasinya, yaitu otoritas dan kharimatik dengan kesetiaan personal. b. Bentuk administrasinya, yaitu tidak mengenal administrasi, hanya inengenal rutinitas dan kharima. c. Dasar ketaatannya, yaitu respons terhadap karakter-karakter yang bersifat sosio-psikologi dari individu. d. Bentuk proses Peradilannya, yaitu keadilan kharimatik 3. Tahap Rational Legal a. Bentuk legitimasinya, yaitu rational-legal. Otoritas bersumber pada sistem hukumnya, yang diperankan secara rasional dan sadar. b. Bentuk administrasinya, yaitu birokrasi dan tidak profesional. c. Dasar ketaatannya. yaitu impersonal. d. Bentuk proses Peradilannya, yaitu rasional, dan dilaksanakan secara rasional yang abstrak melalui professional. e. Bentuk keadilannya, yaitu keadilan sosial. f.

Tipe pemikiran hukumnya, yaitu substantive- rational-ity. Mencermati pemikiran aliran sosiologis di atas, kiranya perlu

membandingkan dengan aliran positivisme karena dalam praktik hukum selama ini di Indonesia lebih cenderung mengedepankan aliran positivisme yang kaku sehingga hukum hampir-hampir tidak berpihak kepada rakyat banyak. Persamaan keduanya terletak pada objek

kajiannya yaitu “hukum tertulis”, sedangkan perbedaannya adalah sebagai 1. Aliran positivisme mengandung hukum sebagai kaidah-kaidah yang tertulis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan (law in book)

sebagai sesuatu yang ideal, sedangkan aliran sosiologi

memandang hukum sebagai kenyataan sosial (Law in action). 2. Aliran positivism memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, sedangkan aliran sosiologis memandang hukum sesuatu yang tidak otonom karena senantiasa dipengaruhi oleh faktor yang ada di luar hukum (faktor nonhukum), seperti ekonomiu, politik, sosial dan budaya. 3. Aliran positivism selalu mempersoalkan hukum tentang apa yang seharusnya (das sollen), sedangkan aliran sosiologis berpandangan empiris yang senantiasa melihat hukum dalam kenyataan yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat (das sein). 4. Aliran positivisme memandang keberadaan hukum secara yurididogmatik atau sebagai dogma yang harus diikuti secara prosedur dan serba kaku, sedangkan aliran sosiologis berpandangan empiris yang senantiasa melihat hukum sebagai kaidah yang harus memenuhi rasa keadilan masyarakat secara luas. (keadilan substansial). 5. Aliran positivism menggunakan pendekatan atau metode “prespektif” yaitu mengharapkan hukum positif dan penerapannya selalu diterima oleh warga masyarakat, sedangkan aliran sosiologis menggunakane pendekatan “deskriptif”, yaitu mengkaji hukum melalui survei lapangan, observasi perbandingan, analistik, dan metode eksperimen. Roscou Pound (1870 -1964) Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) engineering).

masyarakat (Law as a tool of social

Pound membuat penggolongan atas kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum : a. Kepentingan umum (public interest) b. Kepentingan masyarakat (social interest) c. Kepentingan pribadi (private interest) 1.5. Aliran antropologi Aliran Antropologi mengatakan bahwa “ hukum itu kaidah yang tidak tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan”. Salah satu pemikiran aliran antropologi seperti ditulis oleh Satjipto Rahardjo”. Salah satu pemikiran aliran antroplogi modern yang cukup menarik perhatian para ahli hukum adalah adanya aliran cultural fungsional. Aliran kultural-fungsional dari aliran antropolopgi menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menjelaskan masyarakat secara seksama adalah dengan mengamati

dan

merumuskan fungsi-fungsi dari

lembaga-lembaganya dalam kerangka kebudayaan. Dengan cara yang demikian itu, maka totalitas dari sistem cultural (budaya) serta kaitan – kaitannya antara unsur-unsurnya akan muncul. Maine sebagai penganut teori antropologi hukum, disebabkan ia dalam buku-bukunya banyak mengupas persoalan hukum melalui pendekatan antropologi. 1.6

Aliran Realistis

Aliran realisis mengatakan bahwa “hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum”. Aliran realisis selalu menekankan pada hakikat manusiawi dalam melaksanaan hukum, sehingga para penganutnya

menekankan

agar

pendidikan

hukum

senantiasa

mengupayakan mahasiswa untuk mendatangi dan mengenali proses peradilan. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu mendesain

bagaimana hukum diwujudkan saat terjun ke dalam masyarakat. Aliran realis ini dipelopori oleh Karl Llewwellyn (1893-1962), Jerome frank (1841-1935) dan Hakim Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes (1841-1935). 1.6.1. Aliran Realis Amerika Serikat Aliran Realisis di Amerika Serikat sesungguhnya menganggap hukum itu adalah semua yang dihasilkan (putusan) oleh pengadilan sebagai suatu yang realistis

atau kenyataan

(das sein) dalam mayarakat.

Pandangan ini didasarkan pada asumsi, bahwa hukum melalui peraturan hakim, berasal dari kalangan praktisi (hakim) dan pengajar ilmu hukum di perguruan tinggi. Aliran realism di Amerika Serikat, pada dasarnya dibangun berdasarkan penerimaan

secara

umum

terhadap

“realisme

filosofis”

yang

memengaruhi para hakim sehingga berpikir “realism” alasan-alasan yang dikemukakan Karl Llewllyn dalam pokokk-pokok pendekatan aliran realis di Amerika Serikat adalah sebagai berikut : a. Hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubahubah dan hukum yang diciptakan oleh hakim. b. Hukum sebagai alat mencapai tujuan-tujuan sosial, sehingga yang lebih cepat berubah dari pada hukum dan karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum menghadapi problemproblem sposial yang ada. c. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasisituasi yang banyak dan berlain-lainan. Oleh karena itu, hukum bersifat umum, tidak konkret atau tidak nyata. d. Hukum

itu

dinilai

dari

efektivitas

menemukan efek-efek tersebut.

dan

kemanfaatannya

untuk

Di lain pihak, Holmes menganggap hukum adalan kelakuan actual para hakim (patterns of behavior), dimana kelakuan hakim itu ditentukan oleh tiga faktor sebagai hal yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konsturksi, moral hidup pribadi hakim, dan kepentingan sosial. Esensi ajaran realis dari Holmes adalah sebagai berikut : a. Perkembangan ilmu hukum itu terletak pada “pengujian faktafakta”. b. Kehidupan hukum pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (the life of the law has been, not logic, but experience). c. Yang dianggap sebagai hukum adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dalam kenyataan, dan tidak ada yang lebih penting dari itu.

Schubert (seorang guru besar ilmu politik di Universitas Michigan, Amerika Serikat) mengomentari masalah “ramalan” yang dikemukakan Holmes, bahwa ada tiga pendekatan dalam melakukan ramalan, yaitu sebagai berikut : 107 a. Penggunaan destruktur koonversi, yaitu sentral dari proses pembuatan b. Kebijakan pengadilan yang terletak pada “struktur konversi” di mana putusan hakim dipengaruhi oleh hasil interaksi dan suatu kelompok dan pengintegrasian nilai-nilai individu para hakim. c. Penggunaan atribut-atribut, yaitu pengaruh pengalaman peribadi seorang hakim, penunjukan politis hakim, dan afiliasi partai dari hakim. Penggunaan pengaruh orinetasi–sikap, yaitu pengaruh faktor ekonomi dan politik yang berkaitan dengan persoalan vital dan fundamental pribadi dan keluarga hakim.

Esensi ajaran Jerome Frank (seorang hakim Amerika Serikat) yang juga tergolong sebagai penganut ajaran realis Amerika Serikat seperti yang disimpulkan oleh Achmad Ali pada lima aspek sebagai berikut : a. Memotivasi hakim untuk melakukan reformasi terhadap hukum untuk kepentingan pengadilan. b.

Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan.

c.

Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan yang tetap.

d.

Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan hukum tetap. Putusan pengadilan bergantung pada berbagai faktor, seperti kaidah dan faktor nonhukum (politik, ekonomi, dan moral). 1.6.2. Aliran Realis Negara Skandinavia Sementara aliran realis skandinavia seperti Denmark dan Swedia,

yang dipelopori oleh Hegerstrom (1968-1939) dan Vilhem Lund Stedt (1882-1955), berpandangan bahwa hukum adalah “putusan hakim yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan atau psikologis yang tidak lain dari reaksi otak”. Alasan aliran realis skandinavia ialah karena dalam pelaksanaan hukum itu dilakukan melalui pendekatan pada peringkat yang rasionalisasi akan eksistensi objektif. Hukum dipandang sebagai aspek perilaku hakim, dan menolak konsep “kejiwaan” dan fenomena. Mental pada diri hakim dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan aliran realis Amerika Serikat dengan aliran realis Skandinavia terletak

pada putusan dan perilaku hakim. Aliran Realis

Amerika Serikat memandang hukum terletak pada apa yang diputuskan (dibuat) oleh hakim, sedangkan realis Skandinavia memandang hukum dari aspek perilaku hakim yang mempengaruhi putusannya. Sedangkan, persamaannya terletak pada : 1) keduanya menolak keberadaan “dos sollen dan das sein” dalam studi hukum : 2) keduanya menolak spekulasi metafisik dalam penyelidikan kenyataan-kenyataan dari sistem hukum.

2. Teori-teori kekuatan Hukum Apakah yang menjadi dasar atau landasan “kekuatan hukum” (verbindende krachr van het recht, the binding validity) sehingga hukum itu mengikat? Pada waktu ltu orang menganggap “biasa” tanpa bertanya lebih lanjut hal dasarnya atau landasannya bilamana Hukum “Yang berlaku” itu diciptakan

melalui

penerbitan

peraturan

pcmerintah,

dan

berbagai

sebagainya.

macam Dan

undang-undang,

dianggap

“dengan

sendirinya” bahwa undang-undang ilu diterbitkan untuk dilaksanakan dan ditaati scbagai "hukum". Namun dalam Filsafat Hukum kita bertanya “Mengapa hukum yang dicipta di atas (dianggap atau diterima oleh masyarakat sebagai mempunyai kekuatan dan mengikat"‘? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut haruslah dimulai

dengan

teori tentang Sumber Hukum Positif ((rechtsbron, source of law0). Ada empat teori mengenal sumber Hukum yangn berlaku, yakni.1092.1. Teori Sumber Hukum Historis Segrang sejarawan hukum (historikus hukum) akan mengemukakan adanya dua macam “sumber hukum “,yakni : a. Sumber hukum Pengenal (kenbron, source for cognition) , semua tulisan, dokumen, inskripsi-inskripsi, prasasti-prasasti dari zamana kuno,

dsb.yang

dapat

dipergunakan

untuk

“mengenal”

atau

mengetahui bagaimana “hukum” suatu bangsa tertentu dalam suatu masa, zaman atau kala yang tertentu. Di zaman Majapahit misalnya, hukum positifnya dapat diketahui dari berbagai prasasti, dari berbagai piagamdan dari berbagai pakem (kitab undang-undang) di Zamanitu. Hukum positif di Zaman Hindia Belanda dari rangkaianStaatsbladStaatsblad yang diterbitkan, sedangkan hukumpositif di Zaman pendudukan Jepang dari berbagai OsamuSeirei. Hukum positif kita

sekarang dapat dikenal ataudiketahui dari rangkaian Lembaga Negara yang pada waktuini disebul sumber resmi. b. Sumber-sumber derivative (afkomstbron) adalah Sumber yang dipakai Badan Pembuat Undang-undang untuk menyusun undang-undang beserta mengembangkan sistem hukumnya. Sumber langsung (direct bron) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ) kita adalah Code civil Napoleon melalui BurgerlijkWetboek Belanda Belanda. Adapun sumber tidak langsung dari berbagai undang-undang kita adalah undang-undang dari negara lain yang dianggap untuk dicontoh, dan biasanya dibawa oleh para konsultan hukum asing yang dikontrak oleh pemerintah kita. 2.2. Teori Sumber Hukum Sosiologis Dulu teori ini terkenal dengan nama teori sumber hukum materiel sumber hukum substantiff. Menurut Teori ini isi atau materi hukum positif selalu berasal dari “efek" atau “pengaruh” berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya, krisis masyarakat, pergolakan agama, kondisi kesehatan

masyarakat

(public

health

conditions).

Faktor-faktor

psikologis, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Jadi, menurut teori ini, di dalalm penyusunan suatu undung-undang harus selalu sebelumnya diadakan upaya research

bersama oleh sekelompok

peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Ide Teori ini sebenarnya berasal dari tulisan Montesqieu "De I’esprit des lois” (1748). Ada beberapa tulisan sejarah jerman dan Perancis yang penting untuk dibaca

namun

yang

mudah

adalah

tulisan

Sarjana

Amerika

Friedmann”Law in a changing society” 1959). 2.3. Teori Sumber Hukum Formal Ajaran inilah yang dipakai oleh kita sehari-hari mengenai sumber hukum positif kita. Menurut ajaran ini sumber –sumber “resmi” hukum positif kita adalah :

a. undang-undang (dalam arti luas) b. Kebiasaan atau usance c. traktat dan perjanjian-perjanjian Internasional d. Yurisprudensi Mengingat

undang-undang

dan

traktat

banyak

yang

berpendapat bahwa penyebutan sebagai “sumber hukum” hanya mengenai keabsahan hukum itu saja secara formal, akan tetapi tidak mengenai materi atau isi hukum yang oleh mereka tetap berada di tengah hakim sebagai satu-satunya sumber materi hukum. Pandangan ini terutama hidup di Inggris dan Amerika. 2.4. Teori Sumber Hukum Filosofis Teori ini mempertahankan apakah yang menjadi sumber hukum Yang Sebenarnya agar Hukum itu mempunyai “kekuatan” (rechsgeldingheid). Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat beberapa teori yang dikenal terkenal sebagai berikut. 2.4.1. Teori Ketuhanan (Teori Teokratis) Teori Ketuhanan ini adalah yang paling tua dan sejak ribuan tahun banyak dianut orang di mana-mana di dunia, terutama orang awam ilmu hukum , kecuali di negara-negara Barat dimana sebagian besar rakyatnya ingin hidup “modern dan rasional” tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam urusan-urusan kenegaraan sehari-hari. Hanya dalam mengangkat sumpah saja,misalnya di Pengadilan, mereka menyebut nama Tuhan. Jadi, menurut teori hukum mengikat oleh karena dan jikalau hukum tersebut sesuai dengan Firman atau kehendak Tuhan sebagaimana dapat disimak dari berbagai Kitab Suci. Di Indonesia pun hampir semua orang mengatakan bahwa adanya negara itu adalah kehendak Tuhan dan dengan demikian negara berjalan dan berfungsi menurut hukum yang diciptakan oleh pemerintah negara melalui berbagai macam-macam undang-undang. Bahkan kita

mengatakan bahwa Hukum kita itu bersumber dari Pancasila sedangkan sila pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Es.” Ajaran “Droit Divis” di Eropa. Di Eropa , terutama dalam abad ke-19, masih hidup dikalangan sarjana dan ahli hukum Katolik dan Protestan. Ajaran yang menyatakan bahwa baik “Kekuasaan pemerintah negara” maupun “kekuatan hukum yang berlaku dalam negara” berasal dari Tuhan. Pembela ajaran utama ajaran ini adalah profesor Friedrih Julius Stahl (1806-1861).

Dia

menganggap prinsip-prinsip dan ide-ide Hukum itu sebagai unsur-unsur Orde Dunia Tuhan (“die principien und Ideel sind iin gottes weltordnung” katanya dalam tulisannya mengenai Philosophic des Rechts, Tubungen, 1878. Namun, ajaran Hukum Illahi ini pada waktu itu tidak diakui lagi secara resmi oleh negara Eropa mana pun walau di kalangan rakyatnya sendiri masih tetap hidup. Di negara-negara Islam, filsafat telah mulai menjembatani corak filsafat Barat dan Timur. Banyak tokoh-tokoh filsafat islam yang pemikiran-pemikirannya menjadi acuan para ilmuan Barat. Berikut ini filosof-filosof Islam dan pemikiranyal:110 Ibnu Sina Narna lengkap lbnu Sina adalah Abu Ali hasyenbin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina (980 1037 M). Orang Barat menyebutnya dengan Avicenna, berasal dari bahasa Latin, namun tidak sedikit pula yang menduga baliwa lbnu Sina berasal dari Cina, karena kata Sina bukan nama neneknyu tetapi kata yang bcrasal dari bahasa Arab “AS Shina” yang berarti Cina. lbnu Sina lahir di Desa Afsyanah Bukhara pada tahun 910 masa khalifah Abbasiyah. la ahli dalam bidang kedokteran, astronomi dan fillsafat dalam usia 6 tahun telah khatam Al qur’an

dan mendapat gelar

Pangeran Para dokter dan Asy Syaikh ar Rais (Guru para Raja) telah

menulis sekitar 200 buku, yang terkenal di antaranya As Syifa, (Penyembuhan) dan al Qanun fi at Tibb (peraturan-peraturan dalam kedokteran) yang telah mejadi literature penitng selama lima abad di fakultas-fakultas kedokteran Eropa. Buku astronominya berjudul Al Magest (buku tentang Astronomi). Al-Ghazali Nama Lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al Ghazali 1059 -1111 M), lahit di Desa Ghazaleh Khurasan Iran. Terkadang diucapkan dedngan Al Gazali yang berarti pemintal benang, sebab ayah seorang pemintal benang wool. Ia bergelar Hujjatul Islam (Pembela Islam) dan Zainuddin (Hiasan Agama), tokoh terbesar dalam sejarah reaksi Islam Neo Platonisme, seorang ahli hukum, teolog, filosof dan sufi. Ia seorang ulama besar dalalm Mazhaab Syafi’I dan peneliti ulung di zamannya. Pemikiran Al-Ghazali Banyak penulis modern atau Barat yang mengadopsi pikiranpikiran AL Ghazali, misalnya Raymond Martin, Pascal dan Asin Palacios yang menyatakan, bahwa pengetahuan-pengatahuan agama tidak bias diperoleh dari akal pikiran, tetapi harus berdasarkan hati dan rasa. Polemiknya, dengan Neo Platonisme Arab lebih gencar daripada dengan Isma’iliyah, reaksinya menekan dan instingtif terhadap sionalitas pada umumnya dan filsafat yunani khususnya, seperti pada Farabi dan Ibnu Sina menganut pemahaman filsafat Aristoteles. Ibunu Rusdy Nama lengkapnya Abdul Walid Muhammad bin Ahmadi bin Rusdy, Lahir di Cordova (Spanyol) atauu. Di Barat dikenal dengan Averros, ayahnya seorang hakim dan neneknya kepala hakim di Cordova. Ia berguru kepada Ibu Thufail dan ahli dalalm bidang filsafat, agama dan kedokteran.

Pada masa Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur, ia mendapat pendudukan yang baik sehingga ia menjadi raja semua pikiran, tidak ada pendapat kecuali kata-katanya. Seperti Farabi, ia mengemukakan prinsip

hukum

kausal

dari

Aristoteles.

Karena

tinggi

penghargaannya kepada Aristoteles, ia mengulas dan meringkas filsafat Aristoteles,

sampai-sampaia

digelari

“Pengurus

Aristoteles”

(Commentator). Di antara bukunya yang masih kita pakai sampai sekarang adalah Bidayatul Mujtahid. 2.4.2. Teori Kontrak Sosial Teori yang sangat menarik dan berkembang di Eropa Barat Abad ke – 17 adalah teori-teori yang menyatakan bahwa : kekuatan hukum yang mengikat” itu berasal dari “kontrak” antara Rakyat dan Negara yang terjadi secara sadar (dengan menyatakan secara tegas setuju) atau tidak sadar (karena diam tidak protes apa-apa). Jadi, menurut teori ini “Hukum itu mempunyai kekuatan dan mengikat “bukan karena kehendak Tuhan, melainkan karena Rakyat yang menghendaki demikian (“the will of the people, of the citizen?”) oleh karena itu, suatu undang-undang hanya Sah jika disetujui bersama oleh Pemerintah (yang mewakili Negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang mewakili Rakyat), dan pandangan ini berlaku sampai sekarang di negara demokratis. Kontrak-kontrak tersebut dibedakan antara “kontrak pernyataan ketaatan" (yang dianut oleh Thomas Hobbes dalam tulisannya ") Le viathan") dan “kontrak assosiasi atau perhimpunan” (yang diajar oleh John Locke). Ajaran “Kontrak Ketaatan” menyatakan bahwa Rakyat secara sadar menyerahkan kekuasaannya dan kehendaknya untuk suatu urusan tertentu kepada Undang-undang untuk mengatumya.

Dalam “Kontrak Perhimpunan” Rakyat tetap merupakan “pembela tugas dan wewenang” kepada pemerintah, dan oleh karena itu berhasil menarik kembali persetujuannya atas Undang-undang jikalau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan atau keadaan. Ajaran yang lain lagi adalah ajaran Rousseau yang menyatakan bahwa baik “Negara” maupun “wewenangnya untuk mencipta Hukum" merupakan Perjanjian antarpara Warga Rakyat yang bersangkutan. Halhal yang esensial dari ajaran kontrak sosial adalah sebagai beriku : Dari suatu negara alami, di mana tidak ada hukum tidak ada ketertiban, tidak ada pemerintahan keadaan negara seperti ini oleh beberapa penulis dipandang sebagai surga, sementara yang lain menganggapnya sebagai kekacauan kemudian setelah beberapa waktu menjadi suatu masyarakat, melalui suatu kontrak di mana orang-orang saling menghonnati satu sama lain dan hidup damai.111 Teori Kontrak Sosial pada Waktu ini sudah tidak ada penganutnya. 2.4.3. Teori Kedaulatan Negara Dalam abad ke-19 lahir ajaran yang menyatakim bahwa hukum itu berlaku dan mengikat "karena kehendak Negara" (the will of the State) yang berdaulat. Pendiri ajaran ini adalah ilmuwan bangsa Swiss Ludwing Von Haller yang diutamakan dalam karyanya yang terdiri dari enam jilid yang berjudul Restauration der Staatswisschenschafl ect. (1816-1825). Menurut ajaran ini “kekuatan hukum” berasal dari kehendak negara dan adanya negara adalah karena Hukum Alam (Naturrecht) yang menguasai dan mengatur seluruh alam jagad’ dan hukum ini uga menyatakan bahwa di dalam alam (nature) yang berkuasa, jadi yang menemukan hukum, adalah yang lebih kuat atau yang Paling kuat. Karena adanya.Hukum “yang paling kuat berkuasa” inilah yang menyebabkan kelahiran Negara.

Dengan sendirinya ajaran Kedaulatan Negara ini menganggap tidak perlu untuk mempersoalkan asal-usul atau sebab musabab kekuasaan dan waibawa pemerintah negara. Para penganut Teori ini tidak perlu mencari justitikasi kekuasaan negara, oleh karena kehendak Alam tidak perlu pengesahan dari siapa pun. 2.4.4. Teori “reine Rechtslehre" Hans Kelsen Hans Kelsen dalam ajarannya tentang “reine Rechtslehre” (Ajaran Hukum Murni) ingin membersihkan Ajaran Hukum (Rechtslehre) dari semna unsur yang tldak bersifat yuridik, misalnya yang berasal dari politik, dari moral, dan dari sosiologis, juga mengajarkan bahwa hukum itu adalah “kehendak negara”(wille des Staates). Akan tetapi pandangan Hans Kelsen berbeda dari pandangan Teori Kedaulatan Negara ajaran von Haller. Menurut von Haller “negara” masuk dalam dunia “das sein” sesuai dengan kehendak hukum alam. Jadi, keberadaannya bersifat kausal atau konsekuensi hukum alam Sedangkan menurut reine Rechtslehre Hans Kelsen “negara” masuk dalam dunia “das Sollen. Jadi, keberadaan negara di dunia tidak kausal atau tidak merupakan suatu konsekuensi hukum alam, melainkan keberadaan negara itu berfungsi sebagai norma hukum. Dengan perkataun lain, negara itu termasuk dalam orde hukum, atau dengan rumusan lain, dari segi yuridik “negara dan hukum itu adalah identik”. Menurut Hans Kelsen, negara itu merupakan personifikasi daripada hukum. Pola pikir Hans Kelsen sangat canggih, sehingga sukar untuk dirumuskan dengan kata-kata yang sederhana. Mengenai pertanyaan tentang landasan

kekuatan hukum perundang-undangan, Kelsen

menjawab bahwa kekuatan norma hukum perundang-undangun itu ialah karena kekuatan negara sebagai norma hukum yang lebih tinggi “Apa

ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum konstitusi negara?” tanya Hans Kelsen 2.4.5. Teori Kedaulatan Hukum Sebagai reaksi terhadap ajaran atau teori Kedaulatan negara muncul teori Kedaulatan Hukum yang dikemukakan oleh profesor Hans Krabbe (1856-1936) guru besar di Universitas Groingen. Menurut Krabbe kelemahan teori Kedaulatan negara adalah bahwa negara dikonstruksi sebagai “badan hukum” belaka. Karena badan hukum bukan manusia, maka kehendaknya dijadikan oleh “pejabatpejabat negara atau pejabat-pejabat pemerintah” demikian maka pada hakekatnya di dalam praktik “kekuatan yang dicipta” tergantung dari kehendak orang-orang tertentu saja. Teori ini dalam Zaman demokrasi tidak dapat diterima kata Krabbe. yang tepat menumt Krabbe adalah jika hukum yang diciptakan undang-undang lahir dari Parlemen (dewan perwakilan rakyat) yang selalu berubah-ubah komposisi setelah pemilihan umum yung kesesudahnya selalu mengikuti gelombang perubahan dalam “kesadaran hukum rakyat” dari masa ke masa. Jadi, menurut Krabbe, undang-undang tidak mengikat karena pemerintah negara yang menghendaki demikian, karena undang-undang tersebut merupakan rumusan dadri pada kesadaran hukum rakyat mengenai persoalan yang diatur dan diterapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang mempunyai kekuatan dan mengikat karena “nilai instrinsiknya”, bukan karena kekuatan hukum yang dikandung oleh undang-undang tersebut. Menurut ajaran teori Kedaulatan Hukum ini bukan pribadi hukum yang menentukan, melainkan jiwanya atau rohnya. Jadi, bukan karena faktor kesahan penerbit undang-undang (yakni pemerintah negara yang sah) yang menentukan, melainkan makna atau semangat hukum yang

diciptakannya, yang juga harus ditaati oleh pemerintah negara itu sendiri. Jadi, undang-undang berlaku dan mempunyai kekuatan karena hukum yang dikandungnya. Lalu dari mana datangnya hukum tersebut ? Krabbe berpendapat bahwa “hukum” yang terkandung dalam undang-undang tersebut berasal dari “rasa hukum”

(rechtsgevoel)

rakyat yang berdasar atas kesamaan rasa hukum individu-individu. Bagaimana masyarakat dapat mencapai kesesuain padahal keyakinan hukum orang-orang itu berbeda. Menurut Krabbe, dapat menerimanya, syukur bilamana suara mayoritas itu dua per tiga (2/3) ajaran Krabbe ini kedengarannya simple akan tetapi dalam praktik sukar dilaksanakan, lebih-lebih dalam negara dengan rakyat yang berbedabeda tingkat dan jenis pendidikannya. Demikianlah secara singkat teori-teori tentang kekuatan hukum, namun sebenarnya masih banyak teori-teori lain. Apa yang dikemukakan di atas hanyalah yang penting atau terkenal luas.

D. Soal 1. Jelaskan Aliran-aliran Ilmu Hukum 2. Jelaskan Teori-teori Kekuatan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ictiar Baru van Hoeve, 1997 Abdoel Djamal, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada,3003

Prajudi Atmosudirjo. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004. Soetjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006

BAB XV POLITIK PEMBANGAUNAN HUKUM NASIONAL A. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Mahasiswa mampu memahami Identitas Bangsa Indonesia 2. Mahasiswa mampu memahami Upaya Pembanguan Hukum Nasional B. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Identitas Bangsa Indonesia 2. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memberikan contoh Upaya Pembanguan Hukum Nasional C. Uraian Materi 3. Identitas Bangsa Indonesia 4. Upaya Pembanguan Hukum Nasional Indonesia sebagai Negara hukum dituangkan dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian juga disebabkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan yang berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machrsstaat).33 1. Identitas Bangsa Indonesia Jati diri Negara Indonesia sendiri dapat diidentifikasi dalam 6 point pokok identitas negara Indonesia yang di bedakan dalam identitas umum dalam kasus : Identitas Umum a. Indonesia sebagai negara Republik. b. Indonesia sebagai negara Demokrat. c. Indonesia sebagai negara Kesatuan. 33

Muchsin.Ibid hal 87

d. Indonesia sebagai negara Kesejahteraan. e. Indonesia sebagai negara Hukum. Identitas Khusus f. Indonesia sebagai negara pancasila. Indonesia sebagai negara hukum dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum, demikian juga disebabkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan yang berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (Mochtsstaat). Sebagaimana tercantum dalam GBHN tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum nasional haruslah bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, arah kebijakan hukum nasional menurut GBHN adalah dengan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislatif. Namun demikian pembangunan hukum nasional tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama masalah penegakan hukum. 2. Upaya Pembangunan Hukum Nasional Dalam politik pembangunan hukum nasional peran dari parlemen tidak bisa dinafikan, menurut Nicolas dan Margaret Bate bahwa perundang-undangan adalah merupakan sumber utama dari hukum, demikian juga dalam perubahan hukum. Perundang-undangan ditentukan oleh aktivitas para pembuat

undang-undang yang ada di parlemen.

Perubahan perundang-undangan dapat dilakukan dengan. a. Membuat sebuah undang-undang baru.

b. Melakukan amandemen terhadap perundang-undangan yang sudah ada. c. Mencabut perundang-undangan yang telah ada. Bahan baku hukum yang dijadikan sebagai bahan pembangunan hukum hendaklah digarap dari sumber Indonesia sendiri. Demikian dikemukakan oleh Ali Said, mantan menteri Kehakiman RI. Bahan baku itu baik berupa hukum adat, hukum perdata ex Barat, hukum alam dan lainlainnya. Bahan baku ini hendaklah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi norma hukum nasional. Ada dua syarat untuk berhasilnya tindakan tersebut : pertama bahwa norma tersebut harus dapat berlaku untuk seluruh golongan rakyat dan kedua norma hukum nasional yang diciptakan itu harus sesuai dengan kebutuhan masa ini. Tentang peluang hukum islam dalam rangka penyusunan hukum nasional

ini,

Teuku

Mohammad

Radhie

dalam

tulisannya

mengemukakan, bahwa hukum Islam jelas mempunyai kehidupan sebagai sumber baku bagi penyusunan hukum nasional. Dikemukakan pula bahwa mengingat yang sebagian terbesar rakyat Indonesia menganut agama Islam, memang terdapat kemungkinan bahwa banyak nilai serta normanorma hukum

yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam dapat

dipergunakan sebagai bahan baku hukum nasional, walaupun secara tidak otomatis. Norma hukum Islam baru dapat diangkat menjadi norma hukum nasional, apabila ia memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yang terpenting adalah bahwa ia sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan rakyat dan secara objektik dapat diterima. Dikemukakan pula bahwa sumber bahan baku untuk meramu hukum nasional dapat berasal dari hukum Islam, hukum adat, hukum barat, bahkan dari hukum-hukum negara lain, sepanjang bahan baku tersebut sesuai dengan kebutuhan

masyarakat masa kini dan tidak bertentangan dengan pandanganpandangan hidup bangsa, Pancasila.34

D. Soal 1. Jelaskan Identitas Bangsa Indonesia? 2. Jelaskan

dan

berikan

contoh

Upaya

Pembanguan

Hukum

Nasional?

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo Prajudi. Teori HukumJakarta Kawan Pustaka, 2002 DahlanAbdul Azis dkk.Enseklopedia Huhum Islam. Jakarata PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997 Djamal Abdoel, Pengantasr Hukum Indonesia, Rajawali, 1984 Djamali Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003 Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013. Hadisoeprapto Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988 Muchsin, Ikhtisar ilmu hukum, PT. Karya Intan Maksima, 2006 Machmudin Dudu Daswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Refika Aditama, cet ke-2, 2003 Rahardjo Soetjipto, Ilmu Hukum,bandung, Alumni 1986 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,2004. 34

Sajuti Thalib. Politik Hukum Baru, Bina Cipta, Bandung,1987,hal 74-77

MODUL ILMU HUKUM

MODUL DI AJUKAN DALAM RANGKA HIBAH KOMPETISI BAHAN AJAR

SANAWIAH, S.Ag.,MH Program StudiAl Ahwal Al Syakhsyiyah FakultasAgama Islam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2014