METODE PEMBELAJARAN IN

ILMU NEGARA 

PENGANTAR

Terdapat dua teori besar yaitu : 

Teori Negara  Bicara struktur negara yaitu memandang negara sebagai organisasi dan

pusat kekuasaan. Bersifat yuridis 

Teori Bernegara  Pembicaraan dipusatkan pada pandangan bahwa negara sebagai

wadah perwujudan masyarakat. Bersifat sosial

1.

METODE PEMBELAJARAN IN a.

Metode Induksi  khusus - umum

b.

Metode Deduksi  umum - khusus

c.

Metode Dialektis  Tanya jawab , unsur menurut hegel (Dalil ; Ngra Kekuasaan,

Anti Dalil ; Ngra Hkum arti sempit, Jalan Tengah ; Ngra Hkum arti luas)

2.

d.

Metode Filosofis

e.

Metode Perbandingan

f.

Metode Sejarah

g.

Metode Sistematik  menghimpun bahan kemudian diklasifikasi

h.

Metode Hukum  dititk beratkan pada factor yuridis saja

i.

Metode Sinkretis  Pengabungan factor yuridis dan non yuridis

PENGERTIAN ILMU NEGARA Asal Bahasa

Istilah

Belanda

Staatsleer

Jerman

Steetslehre

Inggris

Theory of State The General Theory of State Political Theory

Perancis

Theorie d’etat

Berdasarkan Konsep Bernegara ; Ilmu tentang segala tentang negara meliputi arti negara atau sifat hakikat negara, pembenaran adanya negara, terjadinya suatu negara dan tujuan negara

Berdasarkan Konsep Politik ; Ilmu yang membahas tentang negara baik dilihat dari segi yuridis, sosilogis, maupun kombinasi keduannya.

Oleh Jellinek ilmu-ilmu pengetahuan tentang negara disebut staatswissenschaften (dalam bukunya Die Algemeine Staatslehre) dimana dalam pengertian luas staatwissenchaften dibagi atas dua yaitu : 

Staatswissenschaft (dalam arti sempit), dibagi 3 :  Beschreibende staats wissenschaft ; melukiskan dan menguraikan susunan negara, menunjukkan unsur-unsurnya dan membahas berbagai aspeknya. Yaitu secara deskriptif apa adanya dari negara-negara yang sudah ada/masih ada.  Theoritische staats wissenschaft ; bersifat positif, nyata, dan diperoleh dari sesuatu yang dialami/diperoleh dari empiris. Bahan kajian dari Beschreibende S.W. dibandingkan

untuk

mendapatkan

persamaan

dan

perbedaan-perbedaan.

Theoritische staats wissenschaft dibagi 2 yaitu : 



algemeine staatslehre (ilmu negara umum), yang di bagi 2 juga : 

Allgemeine sociale staatlehre, ditinjau dari segi sosial



Allgemeine staatsrechtslehre, ditinjau dari segi hukum

Besondere staatslehre (pengertian khusus dari negara), yang dibagi 2

juga : 

Individualle staatslehre, ditinjau dari totalitasnya



Spezialle staatslehre, ditinjau dari segi strukturnya, misal DPR,

MPR  Angewandte staats wissenschaft ; Ilmu politik ini mempraktekkan segala hasil penyelidikan yang diperoleh staatslehre sebagai ilmu pengetahuan yang teoritis. 

Staats rechts wissenschaft, dibagi atas :  Hukum tata negara  Hukum administrasi negara  Hukum Keprajaan/pamong praja

 Hukum internasional

3.

KEILMUAN YANG BEROBYEK NEGARA 

Hukum Administrasi Negara ; Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat

badan yang melaksanakan wewenang - Oppenheim 

Hukum Tata Negara ; Hukum yang mengatur organisasi negara - Logemann



Ilmu Politik ; Ilmu yang mempelajari kegiatan dalam sistem politik – Mirrian

Budihardjo 

Hukum Internasional

Hubungan IN dan Keilmuan berobyek negara adalah hubungan saling melengkapi dan berjenjang. IN dan Ilmu Politk adalah dasar (Seinswissenchaft) bersifat teoritis. HTN bersifat normative (Nomativen Wissenchaft) HAN dan sebagian Ilmu Politik bersifat aplikatif

SIFAT ILMU NEGARA ; ABSTRAK, TEORITIS, TIDAK TERIKAT WAKTU, TIDAK TERIKAT TEMPAT, UMUM



MENGENAL NEGARA 1.

PENGERTIAN NEGARA Organisasi kemasyarakatan yang paling tinggi dan khus yang terletak pada syarat dan sifat

Menurut Para Ahli : 

George Jellinek  Organisasi kekuatan dari sekelompok manusia diwilayah tertentu



Max Weber  Suatu masyarakat yang mempunyai kekuatan monopoli dalam

pengunaan kekuasaan 

Kranenburg  Organisasi yang timbul atas kehendak dari suatu golongan



Djokosutono  Organisasi yang berada dalam pemerintahan yang sama

2.

UNSUR NEGARA

3.

SIFAT NEGARA 1.

Sifat Memaksa  Negara dapat dibenarkan menggunakan kekuasaan untuk

memakai kekerasan fisik secara sah. Negara memiliki peraturan dan daya pelaksanaan yang berbeda dengan organisasi lainnya 2.

Sifa Monopoli  Dijadikannya ideology sebagai satu-satunya asas kehidupan

berbangsa dan bernegara. Sehingga tujuan yang ditetapkan harus berkaitan dengan ideology. 3.

Sifat Mencakup Semua  Diberlakukannya pertaturan bagi semua warga

negara tanpe pengecualian. 

HAKIKAT NEGARA ; Pengambaran tentang sifat negara 1.

TINJAUAN HISTORIS, SOSILOGIS, YURIDIS a.

Tinjauan Historis



Yunani Kuno  Negara = Polis, Sifat ; Demokrasi langsung



Romawi Kuni  Negara = Empirium, Sifat ; Country state (wilayah sudah luas) dan Dinasti



Pertengahan 

Civitas Dei ; Thomas Aquinas dengan dua pedang yaitu dunia dan akhirat. Agustinus dengan teori matahari rembulan Civitas Terena/ Diabolis ; Kedaulatan negara duniawi , ex: Cina 

Renaisance  Sekularisme dikemukakan oleh Marsilius van Padua



Machiavelli  Negara = La Stato / ada ikatan tertentu ; Istilah ini berkembang bersamaan dengan teori H.Alam yaitu peralihan dari status alamiah ke civilis



Masa Pasca PD 1 / jerman  Negara = Rijk/ Reich artinya memerintah ; timbul teori kedaulatan negara



Masa Modern ; Berkembangnya teori sosiologi

b.

Tinjauan Sosiologis / teori sosilogis ; Negara adalah organisasi kehidupan masyarakat.



Mac Iver ; Sederhana (family to state) dan kompleks



Mac Dougal ; Wajar dan Disengaja



Ferdinand Tonnis ; Gemeinschatf (Paguyuban) dan Gesellschaft (Patembayan)



Kranenburg ; Setempat dan Tidak Setempat, Teratur dan Teratur

c.

Tinjauan Yuridis ; Negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma

hukum. 

Negara sebagai objek hukum (recht object)  Negara sebagai alat manusia utk mencapai tujuan



Negara sebagai subjek hukum (recht subject)



Negara sebagai penghalus hukum (recht verhaltnis)

2. 

TEORI SATU, DUA, DAN TIGA SEGI

Teori Satu Segi ; hanya ditinjau dari satu sisi yaitu segi yuridis (Negara sebgai alat hukum) atau segi sosiologi (Negara sbgai alat masyaraka)



Teori Dua Segi ; melihat dari kedua sisi baik segi yuridis maupun sosiologis



Teori Tiga Segi ; Ide, Kenyataan Sosial, Hukum



TEORI ASAL MULA NEGARA 1.

TEORI ASAL MULA NEGARA a.



Teori Spekulatif

Teori Ketuhanan ; Asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan  Augustinus  Teori Matahari Rembulan (Gereja>Negara)  Thomas Aquinas  Teori Dua Pedang ; yaitu pedang dunia dan akhirat (Gereja=Negara)  Marsilius Van Padua  Sekularisme (Gereja beda dengan Negara)



Teori Kekuatan ; Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan. Kekuatan dapat berupa ; Ekonomi, Otak, Fisik  Pangkal teori ini pada man in abstracto yg telah hidup berkelompok.  Leon Duguit = Yang memaksa adalah yang terkuat  Voltaire = Raja pertama adalah pahlawam  Ludwig Gumplowitz = Adanya penaklukan oleh yang kuat  Karl Max = Pemegang produksi yang berkuasa . akan menimbulkan hilangnya kelas ekonomi  Harlod J Laski = Perlunya organisasi pemaksa



Teori Yuridis  Matriachal ; Pemimpin pertama adalah ibu  Patriachal ; Pemimpin pertama adalah ayah  Patrimonial 



Teori Perjanjian  Thomas Hobbes

Man in abstracto ; Homo homoni lupus  manusia serigala bagi manusia lainnya. Bellum omnium kontra omnus  Semua hancurkan semu Bentuk Perjanjian ; Pactom Subjectionis  Perjanjian masyarakat dalam negara dengan penguasa Hasil Perjanjian ; Monarki Absolut

 John Locke (Bapak HAM) Man in abstracto ; Manusia sudah berakal namun ada potensi menyerang Bentuk Perjanjian ; “Berlapis” Pactom Unions  Perjanjian masyarakat utk membentuk negara. & Pactom Subjetionis  Perjanjian masyarakat dengan penguasa Hasil Perjanjian ; Monarki Konstitusional

 J.J Rosseau (Bapak Demokrasi) Man in abstracto ; Manusia lahir bebas kemudian terikat dan beratio dengan dua kemauan yaitu individu dan umum Bentuk Perjanjian ; Pactom Unions  Perjanjian masyarakat untuk membentuk negara Hasil Perjanjian ; Negara Republik Demokrasi

b.

Teori Historis Sosiologis / Teori Evolusi ; ditarik dari kejadian konkrit dengan

factor  Keluarga , Agama, Peperangan, dan akhirnya kesadaran politik

2.

TEORI TERJADINYA NEGARA 

1.

Perkembangan Negara secara Primer

GEMEINSCHAFT/GENOSSENSCHAFT (TITIK BERAT PD UNSUR RAKYAT) , Dibawah pimpinan Primus Interpares (Yang Paling Kuat)

2.

REICH ATAU RIJK  Belum ada pemerintahan tetap , muncul sistem feodal

3.

STAAT  Negara definisi modern terpenuhi

4.

DEMOKRATIE NATIE  Dalam bentuknya sebagai negara nasional, perkembangan secara prima 

Perkembangan Negara secara Skunder

1.

Perngakuan secara De Facto  Berdasarkan Kenyataan yang ada, Bersifat Sementara.

2.

Pengakuan secara De Jure  Pengakuan lebih meluas yaitu dari negara lainnya, Bersifat Tetap

3.

TEORI BERAKHIRNYA NEGARA 

Teori Organis ; Warga negara sebagai sel yang hidup sendiri untuk menentukan kelangsungan organism negara



Teori Anarkis ; Tanpa pemerintahan dan lenyapnya tata paksa negara



Teori Matinya Tuan Negara





Teori Historis ; Faktor alam dan Faktor Sosial

TEORI TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA Tujuan tanpa fungsi adalah steril, fungsi tanpa tujuan adalah mustahil

1.

TEORI TUJUAN NEGARA ; Tujuan menunjukkan dunia cita, bersifat abstrak idiil  TANPA TUJUAN  negara tidak perlu diberi suatu tujuan, atau tujuan negara ialah ada pada negara itu sendiri ( the state is end in it self). Ajaran ini dipelopori oleh Hans kelsen. Tokoh lain ; George Wilhelm dan Hegel  TEORI

KEKUASAAN

NEGARA



Yang

paling

utama

adalah

bagaimana

mempertahankan dan memperbesar kekuasaan 

Lord Shang Yang ; dalam buku a classic of the chinese school of law , dengan teori a weak people a strong state and a strong state means a weak people  caranya dengan ajaran 10 devils



Maciavelli ; dalam buku Il Principe , Pemerintah terkadang harus bersikap seperti singa yang menakutkan dan kancil yang cerdik



Nietzche ; dalam buku Also Sprach Zarasthustra , Hidup adalah tentang penaklukan

 TUJUAN TERTENTU 

Immanuel Kant  Tujuan negara untuk mempertahankan hak dengan memelihara ketertiban. Melahirkan tipe negara penjaga malam



Aristoteles  Tujuan negara ditekankan dalam hal etis / kebaikan



John Locke  Tujuan negara untuk memelihara hak alamian / HAM yang tersisa



Jeremy Betham dan J.S Mills  Tujuan negara adalah kesejahteraan masyarakat

2.

TEORI FUNGSI NEGARA ; Pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai, bersifat rill konkrit.



Anarkhisme  Penyangkalan dari negara dan pemerintahannya



Individualisme (Doktrin Laissez faire)  Memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban individu dan masyarakat bedasar : Etis, Ekonomi, Ilmiah



Sosialisme Fungsi negara untuk pemenuhan kesejahteraan bersama sehingga fungsi negara harus diperluas



Komunisme Memperluas fungsi negara dan menuntut penguasaan bersama – Sosialisme yang bersifat revolusioner



Sindikalisme  Buruh sebagai pemegang peran utama bukan negara



Guild sosialisme  Badan koperasi umum yang menguasai alat produksi dan menyelenggarakan tugas kenegaraan dibidang kesejahteraan



Fascisme  Negara = makhluk hidup yang punya bidang hidup dan kemauannya, pembenaran penguasaan semua alat produksi oleh negara



Kollektifisme empiris  menyetujui penguasaan umum atas dinas umum yang vital

 FUNGSI NEGARA MENURUT JOHN LOCKE ; Legislatif, Eksekutif, Federatif (Urusan luar negeri, perang dan damai)  FUNGSI NEGARA MENURUT MONTESQUIEU ; Legislative, Eksekutif, Yudikatif  FUNGSI NEGARA MENURUT GOODNOW ; Teori dikotomi atau dwipraja, Masa pemerintahan Andrew Jackson dikenal spoil system (Tahu sama tahu)  Policy making (Membuat atau menentukan GBHN

atau program), Policy Eksekutif

(Menjalankan program)  FUNGSI NEGARA MENURUT VAN VOLLENHOVEN ; Regelling (Membuat Peraturan), Bestuur (Eksekutif), Rechtspraak (Mengadili), Politie (Pegawas)  FUNGSI NEGARA ABAD XVI PRANCIS ; Diplomatic, Diffence (Pertahanan), Finance (Mengatur keuangan), Justice (Menjaga ketertiban), Police 

TEORI PEMBENARAN NEGARA 1.

TEORI PEMBENARAN NEGARA (rechtsvaardigings theorieen)  teori yang digunakan

dasar pembenar perilaku negara a. Teori Pembenaran dari sudut keagamaan b. Teori Pembenaran dari sudut kekuatan

c. Teori Pembenaran dari sudut hukum ( H.Keluarga, H. Kebendaan, H. Perjanjian)

2.

TEORI KEDAULATAN NEGARA ASAL

KATA

Arab

Daulah

Latin

Supremus

Italia

Souvranita

Inggris

Souvereignity

Perancis

Souverainite

Belanda

Souvereiniteit

Kedaulatan mengandung 3 Makna yaitu : 

Kemerdekaan,artinya negara itu bebas dan tidak tergantung pada atau terikat oleh apapun juga atau siapapun juga. Negara bebas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan berhak menentukan sepenuhnya nasib sendiri



Kuasa tertinggi, artinya tidak ada kuasa diatas kuasa negara. Siapapun atau kuasa apapun harus tunduk pada kuasa negara



Kekuatan, atinya kemerdekaan dan kekuasaan itu harus mempunyai kekuatan. Kekuasaan dan kemerdekaan tidak cukup hanya pada pernyaataan dan pengakuan saja, tetapi haruslah terbukti bahwa ia benar-banar berlaku, ditaati dan diikui oleh semua rakyat.

Ciri Kedaulatan Absolut/Monolitik/Monistis (Dr. Jean Bodin dalam “Les Six Livres De La Republique 1576”) 

Asli  Tidak diturunkan dari kekuasaan lain



Tertinggi  Tidak dibawahi dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi



Kekal / Permanent  Berlangsung terus-menerus tanpa interupsi dan tidak terputus walau pergantian pemerintahan



Tidak dapat dibagi (Indivisble) Hanya ada satu kekuasaan tertinggi



TIdak dapat dialihkan

Ciri Kedaulatan Relatuf 

Berbeda ciri dengan kedaulatan absolute



Kedaulatan yang bisa dualistic bahkan pluralistic

Macam – Macam Kedaulatan 

Kedaulatan ke dalam (Interanal Souvereignty) Bersifat Staatrechtelijk yang menunjukkan diri sebagai kemampuan untuk mengatur organisasi negara, pembentukan hukum, susunan peradilan dan sistem pemerintahan menurut kehendak negara sendiri. Bentuknya adalah kekuasaan tertinggi dari negara terhadap rakyat dan penduduk lainnya serta asosiasi lainnya didaerah yuridksi. Dan kedaulatan ke luar (External Souvereignty) Bersifat Volkenrechtelijk, berupa kemampuan untuk mengadakan hubungan diplomatic dan perjanjian antar banga termasuk peperangan dan damai. Aspek ini penting untuk menjadi “Family of Nations” disebut juga kemerdekaan



Kedaulatan de facto adanya kedaulatan yang nyata untuk ditaati, atau berdasarkan adanya pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan, tidak perlu didasarkan atas hukum. Dan kedaulatan de jure berarti kadaulatan yang diakui oleh hukum (konstitusi) tidak perlu yang berdaulat senyatanya menjalankan kekuasaan atau ditaati secara nyata. Yang penting secara hukum berdaulat.



Kedaulatan politik (political souverignity) maksudnya kekuasaan tertinggi dalam bidang politik yaitu berupa kekuasaan dari rakyat secara keseluruhan dan disaat-saat terkahir menentukan kedaulatan politik (misal Pemilihan Umum adalah perwujudan kedaulatan politik rakyat). Dan kedaulatan hukum (legal souverignity) adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat peraturanperaturan hukum. (misal DPR bersama Presiden mempunyai legal souverignity’ untuk membuat hukum yang berupa undang-undang)



BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN 1.

BENTUK NEGARA ; Melukiskan dasar – dasar negara, susunan dan tata tertib suatu

negara berhubungan dengan organ tertinggi dengan

organ tertinggi dalam negara dan

kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara No

1

Dasar Pembanding

Kedaulatan

Kesatuan

Serikat

(eenheidstaat)

(federal/boondstaat)

Kedalam dan keluar

Tidak berdaulat, kekuasaan

dipegang oleh pemerintah

asli pada negara bagian

pusat 2

Konstitusi

Hanya satu

Tiap negara bagian wewenang utk membuat selama tidak bertentangan dengan pusat

3

Kepala Negara dan

Hanya satu dan umum

Hanya satu memiliki hak

kementrian

tidak memiliki hak veto

veto pembatalan putusan yang diajukan parlemen.

Masing-masing bagian punya parlemen/senat yang dipilih langsung dan berhak memiliki kementrian

2.

BENTUK PEMERINTAHAN ; Melukiskan bekerjanya organ – organ tertinggi sejauh organ -

organ itu mengikuti ketentuan –ketentuan yang tetap  MONARKI & REPUBLIK

Klasik

Demokrasi

Modern

Teori Autokrasi

Monarki

Oligarki

Teori Klasik : 

Plato ; Aristokrasi, Timokrasi (Orang yang ingin mencapai kemakmuran), Oligarki, Demokrasi



Aristoteles ; Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, Demokrasi



Polybios  Siklus Polybios

Monarki

Okhlorasi

Tirani

Demokrasi

Aristokrasi

Oligarki

3.

SISTEM PEMERINTAHAN

Dasar Pembanding

Parlementer

Presidensiil

Kepala Negara

Bukan kepala pemerintahan

Otomatis kepala pemerintahan

Fungsi Kepala Negara

Simbol nasional

Kepala Pemerintahan

Tanggung Jawab Pemerintahan

Pada parlemen

Tidak perlu pada parlemen

Kedudukan

eksekutif

dan Eksekutif

legislative 

lebih

rendah

dari Sejajar

legislatif

TIPE NEGARA 1.

Berdasarkan Sejarah a.

TIPE NEG TIMUR PURBA

: TEOKRATIS, ABSOLUT, DESPOTIS;

b. TIPE NEG YUNANI KUNO

: POLIS, DEMOKRATIS;

c. TIPE NEG ROMAWI KUNO

: COUNTRY STATE, DESPOTIS, ABSOLUT;

d. TIPE NEG ABAD MENENGAH

: DUALISTIS, FEODALISTIS, DESPOTIS;

e. TIPE NEG MODERN

: PERKEMB. PEMIKIRAN HOBBES, LOCKE, YG MERUP

NEG HK. YG DEMOKRATIS DAN OTOKRATIS

2.

Berdasarkan Unsurnya ; Dititkberatkan pada unsur wilayah, bangsa, pemerintah

Tiper Negara Kemakmuran / Kesejahteraan (Wohlfare staat)  Negara mengabdi pada

3.

rakyat, negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat

4.

Berdasarkan Tujuan dan Fungsi Negara serta Hubungan antar Penguasa dan Rakyat “THEORIE STATUS” GEORGE JELLINECK

a.

Status Positif

: Negara aktif menyelenggarakan soal kesejahteraan rakyat

b.

Status Negatif : Negara tidak ikut campur urusan perekonomian rakyat

c.

Status Aktif

: Rakyat ikut aktif berpartisipasi dalam pemerintahan

d.

Status Pasif

: Rakyat hanya tunduk pada pemerintah

MELAHIRKAN TIPE NEGARA a.

Negara Polisi (POLIZEI STAAT) ; Negara menentukan segalanya sedangkan rakyat pasif (Postifi-

Pasif) , Salus Publica Suprema Lex, Princie Legibus Solutus Est, Dipengaruhi aliran merkantilisme dalam ilmu ekonomi b.

Negara Hukum Liberal (LIBERAL RECHTSTAAT) ; Negara tidak boleh campur tangan dalam bidang

ekonomi dan rakyat bebas aktif dalam pemerinahan (Negatif – Aktif), Negara sebagai wasit dalam kompetisi rakyat / Negara Penjaga Malam/ The Nachtwachterstaat, Wetmatigheid (Hukum = UU) c.

Negara Hukum Formiil ; Jaminan Ham, Pemisahan Kekuasaan, Pemerintahan didasarkan UU,

harus ada peradilan administrative d.

Negara Hukum Materiil ; Ciri negara hukum formil dan tindakan penguasa dilandaskan UU (Asas

Legalitas) Kecuali dalam keadaan mendesak (Asas Oportunitas) 

HUBUNGAN ANTAR NEGARA 1.

SERIKAT ; Ikatan antara beberapa negara yang masing-masing tetap mempunyai

kedaulatan baik keluar maupun kedalam

2.

UNI ; Gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala

negara yang sama a. Uni personil  dua negara yang kebetulan memiliki raja yang sama sebagai kepala negara

b. Uni riil  dua negara berdasarkan traktat mengadakan ikatan yang dikepalai seorang raja dan membentuk alat perlengkapan uni guna mengatur kepentingan bersama

3.

NEGARA DIBAWAH PENGAWAS a. Protektoraat ; Negara yang berada dibawah lindungan negara yang kuat i. Protekroraat colonial  menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, serta dalam negeri kepada pemerintah pelindungnya (Union Francaise) ii. Protektoraat Internasional  berdasarkan hukum internasional b. Koloni ; Suatu negara jajahan dari negara lainnya c. Mandat ; Negara yang tadinya merupakan jajahan negara yang kalah dalam PD1 dan diletakkan dibawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dewan mandat liga bangsa-bangsa d. Trusteeship ; wilayah jajahan dari negara yang kalah perang PD2 dan berada dibawah naungan perwalian PBB dan negara yang menang perang

4.

DOMINION ; Suatu negara yang tadinya merupakan jajahan inggris yang telah merdeka

dan berdaulat serta mengakui raja inggris sebagai rajanya (lambang persatuan)

5.

ORGANISASI INTERNASIONAL

6.

FENOMENA HUBUNGAN ANTAR NEGARA