MERESPON PERTANYAAN PUBLI

KAJI AN I SUSTRATEGI S

MERESPON PERTANYAAN PUBLI KMENGENAI

PEGAWAIPEMERI NT AHDENGANPERJANJI ANKERJA

Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1

PENDAHULUAN Menurut World Bank, Indonesia pada tahun 2045 diprediksikan akan menjadi negara yang besar di tingkat Asia dimana PDB Indonesia menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2010 Indonesia memiliki PDB 3.000 USD dan dengan faktor driven economy PDB akan meningkat menjadi 5.300 USD pada tahun 2015. PDB ini akan semakin meningkat seiring dengan diterapkannya efficiency driven economy dan innovation driven economy sehingga PDB mencapai 46.900 USD pada tahun 2045. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan berbagai prasyarat. Salah satunya, menurut Prof. Sofian Effendi (Maret, 2014) adalah ASN yang profesional, yakni ASN yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan dengan baik sehingga tercapai kapasitas pemerintahan yang diharapkan. Namun jika dilihat kondisi saat ini, kapasitas pemerintahan di Indonesia masih memperlihatkan indikasi yang kurang menggembirakan. Beberapa indikator daya saing --terutama yang menunjukkan kapasitas pemerintahan Indonesia -menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di dunia internasional masih rendah. Indikator Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menempati posisi ke 120. Kalah jauh dengan Malaysia yang berada di posisi ke 6. Indikator ini melihat bagaimana kemudahan dalam melakukan usaha atau bisnis di suatu negara. Selanjutnya dalam Indikator Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 32, kalah jauh dengan Singapura yang mendapat indeks 87. Demikian juga untuk indikator-indikator lainnya, posisi Indonesia masih belum

2


menggembirakan. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lainnya Indonesia masih tertinggal. Hal ini menunjukkan fakta bahwa masih banyak yang perlu dibenahi terkait dengan kapasitas PNS kita. Pengembangan kapasitas PNS menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Menyikapi hal tersebut, pada awal tahun 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan hadirnya UU ASN diharapkan mampu mengubah pola manajemen SDM aparatur sehingga bisa menciptakan sosok ASN yang profesional, handal sekaligus berperilaku terpuji. Sebagai kebijakan baru, UU ASN membawa beberapa isu krusial yang patut didiskusikan. Meskipun UU ASN dipandang sebagai sebuah inovasi kebijakan, bukan berarti terbebas dari kritik. Hal ini berkembang karena UU ASN sebagai pengganti UU Nomor 43 Tahun 1999 tidak berangkat dan diimplementasikan dalam ruang dan waktu yang kosong. Data yang disampaikan oleh BKN menyebutkan bahwa per Desember 2013 ada 4.362.805 orang PNS (www.bkn.go.id) dengan berbagai karakteristik. Pengaturan baru sebagaimana tertuang dalam UU ASN tentunya memerlukan masa transisi. Transisi dari pola manajemen lama menuju pola baru manajemen mutlak diperlukan untuk mengurangi potensi masalah yang muncul sebagai dampak perubahan kebijakan manajemen yang dilakukan. Salah satu isu yang mengemuka dalam UU ASN adalah munculnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN.


3

Policy paper ini bertujuan untuk merespon pertanyaan publik mengenai PPPK, baik terkait dengan jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh PPPK maupun posisi strategisnya. Policy paper diawali dengan menggambarkan eksistensi PPPK dari perspektif yuridis dan empiris. Berikutnya dibahas tentang jabatan PNS dan PPPK dalam kedudukannya sebagai ASN. Bahasan selanjutnya adalah mengenai kriteria jabatan untuk PPPK dan posisi strategisnya. Policy paper ditutup dengan simpulan.

PERSPEKTIF YURIDIS DAN EMPIRIS TENTANG PPPK Dalam UU ASN khususnya di Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya di butir 2 dijelaskan bahwa Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Inilah hal penting yang menjadi fokus dalam paper ini, yaitu bahwa pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dengan dimunculkannya PPPK dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyak menimbulkan pertanyaan tentang siapa PPPK sebagaimana dimaksud dalam UU ASN. Beberapa pendapat misalnya menyatakan bahwa PPPK adalah pegawai honorer, ada yang menyatakan bahwa PPPK adalah pejabat-pejabat fungsional tertentu, dan juga yang menyatakan bahwa PPPK adalah pegawai swasta yang membantu tugas pemerintahan (outsourcing).

4


Pendapat yang beragam ini lahir dari tafsir yang berbeda-beda terkait pengaturan PPPK dalam UU ASN. Pengertian PNS dan PPPK sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 3 dan Nomor 4 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari pengertian secara yuridis tersebut dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK ada 2 (dua), yaitu pertama statusnya. PNS berstatus sebagai pegawai tetap sementara PPPK berstatus sebagai pegawai tidak tetap, diangkat dalam jangka waktu tertentu yang tertuang dalam perjanjian kerja. Kedua pada penugasannya. PNS ditugaskan untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK ditugaskan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mengenai sosok PPPK secara lebih tegas Prof. Sofian Effendi – sebagai salah satu staf ahli yang terlibat secara langsung dalam penyusunan UU ASN - menyebutkan bahwa PPPK adalah pejabatpejabat fungsional tertentu ( JFT) yang tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan publik. Sementara PNS adalah pegawai yang tugas utamanya melaksanakan manajemen pemerintahan. Kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan publik memerlukan karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan tugas manajemen pemerintahan. Dalam melakukan


5

tugas pelayanan seringkali membutuhkan standar kompetensi yang tidak bisa dipenuhi oleh PNS, maka perlu direkrut dari luar PNS dengan standar kompetensi yang sesuai. Untuk inilah maka pengelolaan yang tepat adalah dengan mengangkat PPPK, dimana proses rekrutmennya dapat dilakukan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Inilah yang dimaksud dalam tujuan membangun jalur kepegawaian yang fleksibel dan adaptif untuk jabatan fungsional tertentu. Adapun jenis-jenis jabatan yang bisa diisi dari PPPK menurut Prof Sofian Effendi, misalnya guru, dosen, dokter, paramedis, peneliti, analis, perencana, perancang, penyuluh, penyiar, teknisi, pustakawan, arsiparis dan lain sebagainya. Menurut beliau, kedepan dalam rekrutmen JFT akan diarahkan menjadi PPPK. Untuk tahun 2014, sebagaimana disampaikan di web KemenPAN dan RB, pemerintah akan merekrut 40 ribu PPPK dan 60 ribu PNS. Kedepan jumlah PNS dan PPPK akan seimbang. Dengan semakin banyaknya ASN yang berstatus PPPK, maka semakin banyak pula profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Sehingga diharapkan akan terjadi akselerasi atau percepatan pencapaian professional public service (ASN). Sebagaimana disampaikan Prof. Eko Prasojo (WamenPAN dan RB), bahwa PPPK akan memacu adrenalin dalam birokrasi dan menumbuhkan citra baru bahwa orang yang ingin mengabdi kepada negara tidak harus berstatus PNS (www. menpan.go.id, 5 Mei 2014). Salah satu contoh negara yang menerapkan kebijakan yang sama adalah Jerman. Di negara ini ada dua jenis pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai negeri di Jerman terdiri dari dua jenis, yaitu civil servants atau PNS dan

6


public employees atau PPPK. Civil servant biasanya melaksanakan tugas di bidang administrasi atau pengambil kebijakan di suatu unit yang terkait dengan kewenangan negara. Sementara public employees kebanyakan bertugas di bidang pelayanan khususnya bidang kesehatan dan pelayanan sosial. Sementara itu pandangan empiris di lapangan teridentifikasi berbeda. Pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah daerah, PPPK ini adalah “baju” lain dari pegawai honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kerja kontrak atau sebutan lainnya. Mereka hanya berganti nama, tetapi pengertiannya sama. Dengan pandangan ini tidak salah apabila saat ini semakin marak demo yang menuntut pegawai-pegawai honorer untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK semakin santer. Mereka berharap seandainya tidak bisa diangkat sebagai PNS maka ada harapan untuk bisa diangkat sebagai PPPK. Dalam acara Raker Pansus Guru DPD-RI di Gedung DPD-RI, Jakarta, Rabu, 19 Pebruari 2014, Azwar Abubakar, Menteri PAN dan RB menyatakan bahwa usulan formasi tahun 2014 adalah sebanyak 100 ribu yang terdiri dari 60 ribu PNS dan 40 ribu PPPK. Untuk PPPK, 10 ribu diantaranya akan dialokasikan untuk tenaga penyuluh. Sementara sisanya sekitar 30 ribu diperuntukan untuk tenaga ahli lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga teknis dan lainlain. Sementara bagi guru honorer yang belum diangkat menjadi PPPK supaya tidak langsung diberhentikan status honorernya. Sehingga ada harapan untuk diangkat tahun berikutnya. Sementara itu, Pemerintah Daerah sendiri berharap bahwa PPPK bukanlah pegawai honorer. Mereka menyadari bahwa rekrutmen pegawai honorer tidak/belum didasarkan


7

pada standar kompetensi yang jelas. Rekrutmen lebih didasarkan pada kepentingan tertentu yang marak aroma KKN-nya. Sehingga kalau pegawai honorer diangkat menjadi PPPK sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, justeru menambah masalah baru. Artinya kebutuhan pegawai secara kuantitas terpenuhi tetapi secara kualitas tetap kurang. Menurut nara sumber dari BKD Kota Tangerang dalam diskusi di LAN (Maret 2014) menyebutkan bahwa PPPK dibutuhkan oleh Daerah dikarenakan oleh beberapa hal berikut: 1. Adanya tuntutan percepatan pelayanan masyarakat, 2. Terbatasnya formasi PNS,

3. Adanya tugas pelayanan yang mendesak dan strategis tetapi tidak perlu dilakukan oleh PNS (misalnya tenaga Satpol PP, petugas pemadam kebakaran, petugas kebersihan dan sebagainya), 4. Keterbatasan PNS yang memiliki keahlian teknis tertentu, 5. Kemajuan teknologi yang tidak diikuti dengan kesiapan PNS (misalnya minimnya tenaga IT yang berstatus PNS). Perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan PPPK sebagaimana diidentifikasi di depan terjadi karena belum jelasnya pemahaman terkait pengertian PPPK, khususnya sebagaimana yang dijelaskan dalam UU ASN. Di satu sisi, manajemen PNS sudah mengenal adanya pegawai honorer yang karakteristiknya dianggap mirip dengan PPPK, disisi lain ada

8


harapan PPPK akan membantu perwujudan profesioalisme PNS dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Belum jelasnya sosok PPPK memberikan ketidakpastian bagi banyak pihak, terutama bagi penyelenggara kepegawaian. Karena mereka akan menjadi sumber informasi terkait siapa yang dimaksud dengan PPPK. Untuk itulah maka pengertian PPPK semestinya lebih diperjelas dalam RPP yang akan disusun oleh pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ASN. Sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas dan memberikan ketenangan bagi semua penyelenggara pemerintahan yang ada saat ini. Baik yang berstatus PNS maupun yang berstatus pegawai honorer.

JABATAN PNS DAN PPPK DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI ASN Mencermati berbagai pandangan terkait PPPK, berikut ini disampaikan analisis Tim Kajian Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur (PIKS@). Analisis ini dilakukan dengan mencermati perspektif yuridis sebagaimana disebut dalam UU ASN serta perkembangan pembahasan RPP pelaksanaan dari UU ASN khususnya yang terkait dengan isu PPPK. Dalam UU ASN khususnya di Bab III Jenis, Status dan Kedudukan, pada Pasal 6 tentang Jenis, dijelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pada Pasal 7 dijelaskan mengenai status pegawai ASN sebagai berikut : ayat (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara tentang status PPPK dijelaskan di ayat (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

9

Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Amanat Pasal ini semakin menegaskan bahwa PNS adalah pegawai ASN dengan status tetap dan PPPK adalah pegawai ASN dengan status tidak tetap. Selanjutnya di BAB V Jabatan ASN, pada Pasal 13 dijelaskan bahwa Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Kemudian pada Pasal 14, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 19 ayat (1) dijelaskan jenis masing-masing jabatan ASN. Dari berbagai pasal tersebut dapat digambarkan struktur dari pegawai ASN sebagaimana gambar dibawah ini.

Sumber : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Gambar 1 : Struktur Pegawai ASN

10


Dari gambar tersebut dapat dicermati bahwa puncak dari jabatan dalam ASN adalah JPT, sebagai pimpinan tertinggi di suatu instansi. JPT sebagaimana diamanatkan UU ASN berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah (Pasal 19 ayat (2)). Selanjutnya dijenjang bawahnya ada JA dan JFT sebagai pelaksana penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan, baik dalam tugas manajerial maupun fungsional. Terkait dengan penjenjangan atau penyetaraan level jabatan-jabatan yang ada ( JPT, JA dan JFT) masih dalam pembahasan Tim Perumus. Sesuai amanat UU ASN, khususnya Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari : prajurit TNI dan anggota POLRI. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa jabatan-jabatan dalam ASN ( JPT, JA dan JF) dapat diisi oleh PNS dan PPPK (pegawai ASN). Akan tetapi melihat adanya perbedaan mendasar dalam status kepegawaiannya maka perlu dicermati jenis-jenis jabatan apa saja yang dapat diisi oleh pegawai ASN dengan status PNS dan dengan status PPPK. Berikut ini dilakukan pemetaan jabatan-jabatan ASN untuk melihat jabatan apa saja yang bisa diisi oleh PNS atau PPPK. Jabatan pimpinan tinggi ( JPT) sebagaimana dijelaskan dalam UU ASN, BAB V, Bagian Keempat khususnya pada Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas

: jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan madya dan jabatan pimpinan pratama. Selanjutnya di ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

11

dibutuhkan. Terkait dengan pengisian JPT tersebut dijelaskan di BAB IX tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Pada Pasal 108 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama

dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya di ayat (3) dijelaskan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (1) dan (3) tersebut menegaskan bahwa pengisian JPT jenjang utama, madya dan pratama dilakukan di kalangan PNS, dengan kata lain pemangku jabatan JPT utama dan madya adalah pegawai ASN yang berstatus PNS. Perbedaannya hanya pada ruang lingkupnya sebagaimana dijelaskan di ayat (2) dan ayat (3), bahwa pengisian JPT utama dan madya dilakukan di tingkat nasional sementara JPT pratama di tingkat provinsi. Selanjutnya pada Pasal 109 ayat (1) dijelaskan bahwa

Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Pengertian non-PNS disini berarti bisa berasal dari PPPK atau pihak swasta lainnya. Sementara untuk prajurit TNI dan anggota POLRI dapat melamar

12


atau mengisi JPT (semua jenjang) apabila sudah mengundurkan diri dari dinas aktif, sebagaimana dijelaskan di ayat (2). Akan tetapi untuk JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota POLRI sebagaimana dijelaskan di ayat (3). Kemudian terkait dengan pengisian jabatan administrasi dan jabatan fungsional dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) dimana disebutkan bahwa Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk

mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Sementara untuk pegawai ASN yang berstatus PPPK, diatur di Pasal 94 ayat (1)

Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Kedua pasal ini menjelaskan bahwa meskipun jabatan administrasi dan jabatan fungsional dapat diisi oleh semua pegawai ASN (PNS maupun PPPK), namun untuk PPPK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Dari paparan dan analisis secara yuridis tersebut maka sebenarnya sesuai amanat UU ASN, semua jabatan ASN dapat diisi oleh pegawai ASN (baik yang berstatus PNS maupun PPPK). Secara matrik dapat dicermati dalam Tabel 1 dibawah ini.


13

Tabel 1 : Status Pegawai dalam Jabatan ASN

Sumber : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Dari Tabel 2 tersebut terlihat bahwa jabatan yang dapat diisi oleh PPPK sesuai amanat UU ASN adalah semua jabatan ASN, di semua jenjang kecuali untuk JPT jenjang pratama. Berikut ini adalah jabatan yang dapat diisi oleh PPPK :

1. JPT jenjang utama dan madya dapat diisi oleh PPPK (non-PNS) dengan mengikuti kompetisi secara terbuka dan untuk jabatan-jabatan tertentu yang ditetapkan dengan Keppres.

14


2. JA semua jenjang (administrator, pengawas dan pelaksana) untuk jabatan-jabatan ditetapkan dengan Perpres.

tertentu

yang

3. JF Keahlian untuk semua jenjang (utama, madya, muda, pertama), JF Keterampilan untuk semua jenjang (penyelia, mahir, terampil, pemula) yang ditetapkan dengan Perpres.

KRITERIA JABATAN STRATEGISNYA

UNTUK

PPPK

DAN

POSISI

Pertanyaan menarik selanjutnya adalah jabatan-jabatan apa yang dapat diisi oleh PPPK? Apa yang mesti diatur dalam Keppres (sebagai amanat Pasal 109 ayat (1))? Dan jabatanjabatan tertentu yang mesti disiapkan di JA (sebagai amanat Pasal 94 ayat (1))? Jabatan-jabatan tersebut perlu diidentifikasi dengan jelas agar tidak menjadi permasalahan ketika menyusun formasi kebutuhan pegawai. Untuk dapat mengisi JPT utama dan madya, PPPK harus memenuhi persyaratan jabatan yang ditetapkan. Paling tidak sebagaimana dijelaskan di Pasal 108 ayat (1), yaitu memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Yang tidak diperlukan adalah syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, karena pangkat dan diklat yang berlaku di luar PNS tidak sama dengan pangkat dan diklat di lingkungan PNS. Dalam UU ASN tidak disebutkan bahwa PPPK dapat mengisi JPT Pratama. Namun demikian, semestinya PPPK juga dapat Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

15

mengisi JPT Pratama, sebagaimana halnya dengan JPT Utama dan Madya. Yang perlu diperhatikan dalam konteks tersebut adalah rasionalitas yang kuat mengapa PPPK dapat mengisi JPT. Alasan PPPK dapat mengisi JPT disebabkan beberapa hal, misalnya : tidak ada/belum ada PNS yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, dibutuhkan percepatan untuk pelayanan oleh jabatan tersebut sehingga harus segera diisi, atau sebab lainnya. Dengan mencermati kondisi tersebut, maka jabatan JPT utama dan madya bisa dibuka untuk PPPK. Sementara untuk JA dan JF disesuakan dengan pengertian sebagaimana termaktub dalam UU ASN. Pengertian JA sebagaimana dijelaskan di Pasal 1 butir 9, disebutkan bahwa

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Terkait dengan JF, Pasal 1 butir 11, yang menyebutkan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengertian mengenai JA dan JF tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya semua JA dan JF dapat diisi oleh PPPK. Merujuk pada persyaratan untuk mengisi JPT utama dan madya, maka untuk dapat mengisi JA dan JF, PPPK harus memenuhi persyaratan jabatan yang ditetapkan, diantaranya, yaitu memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang relevan. Dibutuhkannya PPPK dalam jabatan JA dan JF juga harus berdasarkan alasanalasan yang masuk akal, diantaranya, tidak ada/belum ada PNS yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, dibutuhkan

16


percepatan untuk pelayanan oleh jabatan tersebut sehingga harus segera diisi, atau sebab-sebab lainnya. Diharapkan PPPK tidak lagi menjadi pintu masuk untuk politisasi birokrasi. Dimana proses rekrutmen, seleksi dan pengangkatannya tidak didasarkan pada syarat kompetensi tetapi lebih pada kepentingan politis tertentu. Mencermati penjelasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa PPPK dapat mengisi semua jabatan ASN. Baik jabatan yang bersifat profesional maupun teknikal, dari jabatan JPT tertinggi ( JPT utama) sampai JA terendah (pelaksana) dan JF terendah (pratama dan pemula). Akan tetapi, adanya perbedaan karakteristik yang mendasar terkait status dan penugasannya maka perlu ada kriteria-kriteria tertentu untuk jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan yang paling tepat diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional tertentu. Karena karakteristik tugasnya yang fokus pada pelayanan masyarakat dan kompetensi yang dibutuhkan bisa dikembangkan di luar instansi pemerintah. Sementara untuk jabatan-jabatan yang bersifat manajerial ( JA dan JPT) perlu diberikan kriteria-kriteria yang lebih spesifik. Sebagaimana dijelaskan didepan bahwa penugasan PPPK bersifat mandatoris dimana tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada pejabat yang memberi mandat. Sehingga tugas yang dijalankan oleh PPPK bukan pada pengambilan kebijakan strategis, tetapi pada menjalankan mandat yang diberikan oleh pejabat diatasnya (yang dijabat oleh PNS sebagai pemberi mandat). Meskipun JPT utama atau madya, apabila diisi oleh PPPK, maka apabila mengambil kebijakan strategis mesti berkoordinasi dengan JPT lainnya atau mendapat mandat langsung dari Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN (Pasal 25 UU ASN). Kriteria tersebut


17

dapat dijadikan kriteria umum yang berlaku untuk pengisian jabatan ASN dari PPPK. Dan ditindaklanjuti dengan kriteria khusus untuk masing-masing jabatan ( JPT, JA dan JF) yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian semakin jelas posisi PPPK dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian pegawai ASN. Dari ulasan panjang yang sudah dipaparkan tersebut dapat diidentifikasi bahwa PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan (UU ASN Pasal 1 Butir 4). PPPK mesti profesional di bidangnya dibuktikan dengan adanya sertifikasi, atau unjuk kompetensi, tugas utamanya terkait dengan pelayanan publik. PPPK tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis tetapi mesti berkoordinasi dengan pejabat diatasnya apabila mengambil kebjakan strategis. Hal ini disebabkan karena PPPK menjalankan tugas mandatoris bukan delegatif. PPPK bukan pegawai honorer, tetapi pegawai honorer dapat diangkat menjadi PPPK setelah mengikuti serangkaian tes dan seleksi. Masa perjanjian kerja untuk PPPK adalah minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi. Peran dan fungsi yang diemban oleh PPPK sangat strategis dalam konstruksi pegawai ASN. PPPK mempunyai arti penting sebagai berikut: 1. Meningkatkan akselerasi menuju profesionalisme ASN, 2. Mengatasi keterbatasan kompetensi PNS,

18


3. Menciptakan sistem kepegawaian yang fleksibel dan adaptif, 4. Menciptakan situasi kompetisi yang sehat di lingkungan ASN, 5. Mempercepat publik,

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

6. Mengurangi peran PNS dalam tugas pelayanan publik, dan 7. Meningkatkan efisiensi anggaran. Terkait dengan data PNS saat ini, terlihat bahwa mayoritas PNS adalah pejabat fungsional tertentu, sebanyak 2.252.090 orang atau 50,41%, dan pejabat fungsional umum atau staf pelaksana, sebanyak 1.977.430 orang atau 44,26%, sementara sisanya adalah pejabat struktural, sebanyak 238.452 orang atau 5,34%. Secara terperinci disajikan dalam Grafik berikut ini. 5% 44% 51%

Fungsional Umum Fungsional Tertentu Struktural

Sumber : www.bkn.go.id Gambar 2 : Distribusi PNS menurut Jabatan per Januari 2013


19

Sedangkan apabila kita lihat data existing pegawai honorer (K2), menurut data yang mengikuti seleksi tes CPNS tahun 2013 tercatat sebanyak 605.179 orang. Pegawai honorer tersebut terbagi dalam 4 (empat) jenis jabatan, yaitu tenaga pendidik sebanyak 254.774 orang atau 42,1%, tenaga kesehatan sebanyak 17.124 orang atau 2,83%, tenaga penyuluh sebanyak 5.585 orang atau 0,92% dan tenaga administrasi merupakan yang terbesar, yaitu sebanyak 327.696 orang atau 54,15%. Secara grafik digambarkan dalam gambar dibawah ini.

42%

Tenaga Pendidik Tenaga Kesehatan

54%

Tenaga Penyuluh Tenaga Administrasi 1%

3%

Sumber : pendaftaran-cpns-blokspot.com

Gambar 3 : Distribusi Pegawai Honorer (K2) menurut Jenis Jabatan Tahun 2013 Mencermati kondisi existing tersebut, dalam kerangka menuju manajemen (ASN) yang profesional maka perlu dilakukan skala prioritas. Dalam penataan manajemen ASN, kita tidak berangkat dari ruang kosong tetapi bergerak dengan 4.467.982 orang PNS dan 605.179 orang pegawai honorer. Hal ini tentu saja tidak mudah dan tidak sederhana, tetapi tetap mesti dilakukan. Untuk menuju kearah tersebut, pada masa transisi

20


(masa peralihan dari kebijakan lama menuju kebijakan baru dan peralihan dari status pegawai lama menuju status pegawai baru), maka rekrutmen JF untuk formasi 2014 diarahkan untuk pegawai ASN dengan jenis PPPK (hal ini sudah disampaikan oleh KemenPAN dan RB yang menyebutkan telah disiapkan formasi sebanyak 60 ribu untuk PNS dan 40 ribu untuk PPPK. Pegawai honorer yang belum diangkat sebagai PNS karena sudah menjadi komitmen dan janji pemerintah maka mesti diangkat tetapi menjadi PPPK. Tetapi pengangkatannya tidak otomatis tetapi tetap mengikuti seleksi untuk menentukan standar kompetensi yang sesuai. Pegawai yang diangkat adalah prioritas untuk bidang pelayanan publik, misalnya tenaga pendidik, kesehatan atau penyuluh. Pegawai honorer yang tidak lulus dan lolos menjadi PPPK maka diselesaikan kontraknya dan dilepas statusnya sebagai honorer dan digantikan tugasnya oleh PPPK. Akan tetapi selama formasinya belum bisa diisi oleh PPPK maka dipertimbangkan untuk diperpanjang statusnya. Pada masa transisi ini - kebijakan yang tegas sebagaimana dijelaskan didepan - selain dapat menjelaskan dan menegaskan posisi PPPK juga sekaligus menyelesaikan masalah terkait pegawai honorer. Pemerintah tidak perlu lagi mengumbar janji untuk mengangkat pegawai honorer menjadi PNS atau PPPK. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka tidak bisa diangkat dan selesai sudah pengabdiannya.


21

PENUTUP Dari ulasan secara yuridis, empiris dan analisis yang dilakukan oleh Tim PIKS@ dapat diberikan beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PPPK dapat mengisi semua jabatan ASN, kecuali untuk jabatan JPT jenjang pratama (karena tidak diamanatkan dalam UU ASN).

2. Jabatan-jabatan dalam JPT utama dan JPT madya yang dapat diisi oleh PPPK pada dasarnya terbatas dan harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan kata lain pengisian JPT dari PPPK adalah hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek (misalnya keterbatasan PNS, kebutuhan percepatan pelayanan dan sebagainya).

3. Jabatan-jabatan dalam JA dan JF dapat diisi semuanya oleh PPPK. Dengan adanya penegasan tersebut, maka posisi PPPK menjadi jelas. Bahwa jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh PPPK pada dasarnya terbatas (untuk JPT dan JA yang mesti ditetapkan dengan Keppres dan Perpres) tetapi untuk JF tidak terbatas. Tujuan utama yang hendak dicapai dengan pengisian jabatan-jabatan ASN oleh PPPK adalah untuk melakukan percepatan atau akselerasi dalam pemberian pelayanan publik. Dengan masuknya PPPK dengan kompetensi yang sudah terbangun maka akan menghemat biaya dan tenaga. Selain itu pengelolaan

22


manajemen PNS yang cenderung kaku dapat diubah dengan model yang lebih fleksibel dan adaptif dengan masuknya PPPK. Selain itu dengan masuknya PPPK dalam ASN akan menimbulkan suasana kompetisi yang sehat antara PNS dan PPPK untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki dan meningkatkan kontribusi pada organisasi. Dengan demikian terwujudnya pegawai yang profesional diharapkan dapat direalisasikan secara lebih cepat.


23

BAHAN BACAAN : Azwar Abubakar, MenPAN dan RB, PPPK dan Guru Honorer, dalam acara Raker Pansus Guru DPD-RI di Gedung DPD-RI, Jakarta, Rabu, 19 Pebruari 2014; Bappenas, Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, Bahan Paparan, KemenPAN dan RB, Maret 2014; Jatmiko, BKD Kota Tangerang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bahan Paparan, Lembaga Administrasi Negara, Maret 2014; Prof. Eko Prasojo, WamenPAN dan RB, PPPK memacu adrenalin dalam birokrasi, www.menpan.go.id, 5 Mei 2014; Prof. Sofian Effendi, UU Nomor 5 tahun 2015 : P3K untuk Transformasi Fungsi Pelayanan Publik Pemerintah, Bahan Paparan, Lembaga Administrasi Negara, Maret 2014; Sri Hadiati, Deputi Kajian LAN, Catatan tentang PPPK, Bahan Paparan, Lembaga Administrasi Negara, Maret 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; www.bkn.go.id, Data Jumlah PNS di Indonesia.

24


J abat anj abat an y ang dapat di duduk i ol eh Pegawai Pemer i nt ahdenganPer j anj i anK er j a( PPPK )pada das ar ny a ada pembat as anunt ukJ abat anPi mpi nanT i nggi( J PT )dan J abat an Admi ni s t r as i( J A)y ang mana har us di t et apk an dengan K eppr esdan Per pr es .T uj uan ut ama y ang hendak di capaidengan pengi s i an j abat anj abat an Apar at urS i pi l Negar a( AS N)ol eh PPPKadal ah unt ukper cepat an dal am pember i anpel ay ananpubl i k . Mas uk ny aPPPKdengank ompet ens iy angs udaht er bangun di har apk anak anmenghematbi ay adant enaga.S el ai ni t u, dengan mas uk ny a PPPKdal am AS N ak an menumbuhk an k ompet i s iy ang s ehatant ar a PNS dan PPPK unt uk s el al u meni ngk at k ank ompet ens iy ang di mi l i k idanmeni ngk at k an k ont r i bus ipada or gani s as i .Dengan demi k i an t er wuj udny a pegawaiy ang pr of es i onaldi har apk andapatdi r eal i s as i k an s ecar al ebi hcepat .

MERESPON PERTANYAAN PUBLI

Recommend Documents