29
MER .. ER DAN AKIDSISI: P
TEI\ D
•
Oleh : A. Zen Umar Purba •
Meskipun belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengatur merjer, namun hal tersebut tidak menghambat dunia usaha, yang sifatnya bergerak cepat dan herinteraksi dengan peluang dan kesempatan. Sehenarnya merjer dan akuisisi adalah dua sejoli yang selalu bersama-sama muneul dalam literatur, dengan inisial "M & A", dimana merjer itu sendiri berarti penggabungan atau lebih perusahaan ke datam salah satu dari mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan did, demikian dinyatakan llcnulis di awal tulisan ini.
I. ISTILAH DAN PENGERTIAN Merger dan acquisilions 'H.lalah dua scjoli yang sclalu bcrsama- sama muncul dalam lileralur dan populer dcngan inisial "M & A". Sebclulnya merger adalah konsep besarnya, sedang acquisitions ialah langkah pelaksanaan konsep itu. Jadi merger hcrarti penggahungan dua atau lcbih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka . dan pcrusahaan yang bergahung membuharkan diri.
*) disampaik an dalam seminar Merger dan Akuisisi, diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Hukum, tanggal14 Desember 1991, di Grand Hyatt Hotel, Jakarta . •
Pebrullri 1CJCJ2
30
•
Hukum dan Pembangunan
Misalnya PT A dan PT B (plus PT C dan seterusnya) bergabung dengan PT A menjadi perusahaan penerus sedangkan PT B (juga PT C dan seterusnya, kalau ada) membubarkan dirLl Acquisitions adalah salah satu cara untuk menghasilkan merger, yang dianggap cukup elegan. Ada juga , . yang menamakan acquisition dengan Fusion. Namun ada juga yang menyatakan bahwa acquisition justeru untuk menggambarkan diserapnya (absorbed) perusahaan yang relatif kecil ke perusahaan yang lebih besar. Lain pula istilah take over yang berarti seperti yang diuraikan terakhir. Ada lagi berbagai istilah yang dipergunakan dalam dunia bisnis, serta oleh otoritas publik yang perbedaannya satu dengan yang hin amat marginal. Bahkan merger dan acquisitions st;ndiri dalam beberapa Iiteratur dipakai saling bergantL . Disamping itu PT A dan PT B (serta PT C dan seterusnya) dapat bergabung dengan mendirikan pcrusahaan baru, yakni PT X. Mereka sendiri membubarkan diri, ini disebut consolidation. Dalam bahasa Indonesia orang juga sudah mulai menciptakan berbagai istilah sebagai padanan kat'l-kata diatas, misalnya memakai kata "merger dan akuisisi". Disamping itu leita mendengar juga istilah "konsolidasi", "konsentrasi", "fusi" dan "ambil over". Kalau dilihat istilah-istilah Indonesia ini merupakan peng-Indonesiaan saja dari istilah-istilah bahasa Inggeris itu melalui kaidah bahasa Indonesia yang sah. Dalam RUU Perseroan Terbatas, baik rancangan yang dipersiapkan oleh Departemen Kehakiman 1976 (selanjutnya disebut RUU Depkeh) maupun rancangan oleh Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri 1990 (RUU Ekuin), istilah yang dipakai adalah "penggabungan dan peleburan". Sementara Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.01/1989 (KMK 278) mempergunakan istilah "peleburan usaha" dan "penggabungan usaha", dan Keputusan Menteri yang sarna No. 740/KMK.00/1989 mcmakai istilah "konsolidasi" dan "merger".
1) Selanjutnya dalam tulisan ini PT A berarti perusahaan yang menerima penggabungan surviving company dan PT B perusahaan yang menggabung.
atau
•
31
Merjer
•
,
Menurut RUU Depkeh "satuperusahaan alau lebih dapat menggabungkan diri mcnjadi satu dengan perusahaan yang telah ada" (pasal 148 ayat 1), scdangkan "perusahaan yang menggabungkan diri tersebut dibubarkan ... (pasal 148 ayat 2). Dan "seluruh har~l kckayaan perusahaan yang menggabungkan diri dialihkan kepada perusahaan yang telah ada dcngan Olra mengcluarkan saham kepada para pcmegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri atau dcngan cara membayar uang kepada mcreka" (pasal 148 ayat 3). Ini dinamakan pcnggabungan. Rumusan yang bcnnakna sarna, kceuali dalam hal likuidasi harta, tcrdapat dalam RUU Ekuin [pasal45 ayat 1 dan 2 (c»). Sclanjutnya RUU , Dcpkeh juga RUU Ekuin menamakan konsolidasi dengan pelchuran yang intinya adalah dua pcrusahaan atau Icbih meleburkan diri mcnjadi perusahaan baru dcngan canl mcngalihkan seluruh kekayaan {crmasuk semua aktiva dan pass iva dari dua pcrusahaan alau lebih. KMK 740 memakai istilah "konsolidasi" diartikan sebagai penggabungan dari dua atau !cbih perusahaan menjadi saW perusahaan batu dengan mdikuidasi pnusahaan I;mla (pasal 1 butir 16). Dalam lulisan ini untuk merger saya akan memakai istilah merjer secara bergantian dengan penggabungan, dan konsolidasi buat "consolidations", 2 Kemudian walaupun disana sini disinggung ma~ : !lah konsolidasi, namun rokus pembicaraan adalah pada merjer. Seperti yang dicoba diperas dalam wujud judul tulisan ini ;'kan mendiskusikan praktek merjer di Indonesia ben.lasarkan ketentuan yang ada dengan rokus pada aspek-aspek kepentingan diluar perusahaan yang harus diperhatikan agar mnjn menjadi ekktif. Sdain ilu contoh yang diberikan berk
•
2)
Merjer menurul saya Ichih lepal karen a sesuai alau mendekali cara pengucapan, Problem pokok peng-Indonesiaao kala-kala asing adalah belum adanya kaidah baku : apakah menurul alau mendekali cara penulis.1n, dalam bal ini merger alau mcnurul cara kila IlIcmbacanya yailu mcrjcr. Saya tidak mempergunakan iSlilah peleburan karena iSlilah ilu lidal< mereneksi""n sualu 10lalila5 makna yang dikeheodaki. Kala 'Iebur' hanya merujuk saIU proses saja, proses herikulnya yailu unluk menjadi salu dalam wujud badan usaha yang haru lidak lerwakili .tllalll iSlilah lerscbul. •
Pebruari 1992
Hukum dan Pembangunan
32
II. MACAM - MACAM MERJER DAN KENDAIA Dalam bab ini akan digambarkan secara ringkas macam-macam merjer yang sudah dikenal untuk yang mungkin bermanfaat bagi pengaturan masalah itu kelak di Indonesia.
1. Merjer Horizontal (Horizontal Mergers). Dalam merjer horizontal perusahaan-perusahaan yang bergabung bergerak dalam usaha yang sejenis, atau mereka tadinya saling bersaing antara satu dengan lainnya. Di AS merjer jenis ini dinilai amat potensial 3 untuk melanggar Section 7 Clayton Act , yang pada intinya melarang merjer yang akan mengakihatkan herkurangnya persaingan atau cenderung untuk menimbulkan monopoli. · Putusan pertama Mahkamah Agung dalam hal horizontal mergers adalah pad a tahun 1962 dalam Brown Shoe Co. United States yang antara lain memherikan indikasi bahwa penggabungan saham-saham dalam ukuran kecil saja dapat melanggar Section 7. Saat ini oleh US Department . of Justice dikeluarkan Merger Guidelines yang dipakai untuk men test apakah terjadi tidaknya pclanggaran atas Section 7 tersebut berdasarkan satu sistem index. •
2. Merjer Vl!rtikal (Vl!rtical Mergcl's) Merjer semacam ini dilakukan oleh beherapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam tingkat operasi produksi (production operation). Jadi misalnya perusahaan-perusahaan dari kelompok otomotif yang tingkat disain, pembuatan kerangka, mcsin, dan pcmasaran yang herbeda. Tujuan merjer semacam ini umumnya adalah efisiensi hiaya. Dalam kasus diatas, Mahkamah Agung AS menyatakan hahwa keheratan utama terhadap penggahungan vertikal hukan pada terciptanya konsentrasi •
3) Section 7 Clayton Act That no corporation engaged in commerce shall aC
•
•
33
Merjer
langsung (direct concentration) pada perusahaan yang menerima penggabungan atau perusahaan penerus, tetapi lebih pada tertutupnya segmen pasar bagi pcrusahaan-perusahaan yang bergabung, karen a itu pwertimbangan pokok dalam menguji kesahan merjer ini adalah pada besarnya pasar yang tertutup itu.
3. Merjer Konglomerat (Conglomerate Mergers) Merjer konglomcrat adalah penggabungan yang tidak horizontal dan tidak vertikal. Masing-masing tidak n~ -:mpunyai kegiatan bisnis yang saling berhubungan. • • Disamplllg macam-ma
RUPS
ada
•
mCTJer diatas dalam kaitan dengan merjer yang lain, berdasarkan DClawan; ~
Corporations L1W:
1. Short Form Mergers Ini terjadi dalam hal penggabungan yang dilakukan l)lch perusahaan induk (parent company) dan anak perusahaannya dalam hal si induk memiliki saham mayoritas mutlak. Biasanya karena karakteristiknya yang: demikian !cntu saja penggahungan ini tidak memerlukan perSelujuan RUPS haik dari perusahaanjnduk maupun pcrusahaan sang anak.
2. Small Scale Mergers Dalam model ini, persetujuan RUPS tidak dipcrlukan antara lain apabila penggabungan tidak menimhulkan perub;dlan fundamental pad a anggaran dasar.
III. DASAR HUKUM DAN PRAKTEK MERJER A. Peraturan Perundang-undangan Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai merjer. Namun ini tidak menghambat dunia usaha, yang karena sifatnya selalu bergerak cepat dall herinteraksi dengan peluang dan kesempatan. Keadaan seperti ini bahkan memneri kelc1uasaan bagi para pihak untuk bersepakat antara mereka sendiri berdasarkan as
PebrUllri 1992
Hukum dan PembangufUln
34
diperbatikan banya hal-hal yang berkenaan dengan perizinan dan kepentingan-kepentingan kreditur dan pihak-pihak luar perusahaan serta pembatasan umum olch KUH Perdata dan Undang-undang. Seperti telah disinggung dimuka KMK 278 adalah peraturan yang khusus mengenai merjer dan konsolidasi di bidang perbankan. KMK 278 diikuti olch Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/25/BPPP tanggal 25 Marct 1989 (selanjutnya disebut SE BI). Karena tidak ada dasar hukum lain, banyak pihak yang mcmakai KMK 278 sebagai pedoman, namun KMK 278 harus dibaca bersama-sama dengan SE BI, sebab terutama untuk mcrjer dalam beberapa hal KMK 278 sarna sekali tidak mengatumya dan baru kemudian SE BI yang mengambil alih. Ini agak aneh, karen a untuk materi yang sejenis, dalam hal peleburan KMK 278 jelas-jelas mengaturnya. • Dikaitkan dcngan uraian pada bab 1 tulisan ini, maka pengaturan yang jelas mengenai merjcr dan konsolidasi sudah amat diperlukan dewasa ini. Sebagai negara pcnga,nut sistem hukum kontinental, kita tidak bisa mengandalkan pada hukum yang tumbuh di luar jalur legislasi. Scpcrti yang akan khusus diuraikan pada bab sclanjutnya, adanya pengaturan bukan hanya dipentingkan oleh perusahaan untuk kcpcntinganintemal dan subycktif mereka, tetapi Icbih-Iebih untuk menjamin kepentingan di luar tubuh perusahaan, termasuk pihak-pihak y;:ng masih ada kaitan dcngan tubuh perusahaan namun karena sifatnya memcrlukan pengaturan khusus. Harapan mungkin dapat dilumpukan pada R UU lentang PT, seperli tclah disebut diatas. Selain kedua RUU tersebut menurut inforlllasi sedang disiapkan satu RUU baru yang mcrupakan jalan tengah antara RUU Dcpkeh dan RUU Ekuin. ~
•
•
•
B. Praktek Merjer Bcberapa langkah yang umumnya dilakukan oleh para pihak tergambar dalam dokumentasi persiapan merjer, diantaranya yang terpenling adalah pcrjanjian merjer, permohonan persetujuan atau izin dari instansi bcrwcnang dalam hal ini BKPM, persetujuan RUPS dan persetujuan Mentcri Kehakiman .
•
•, •
•
35
. Merjer
1. Persetujuan para pihak Untuk merjer para pihak yang hersetuju hukan hanya tcrhatas pada hadan hukum yang akan melakukan merjer, te\.(lpi juga para pemegang saham dari masing-masing hadan itu. Ini adalah konsckucnsi logis dari wujud merjer yakni hcrgahungnya satu atau Ichih perusahaan ke perusahaan yang akan meneruskan, dimana kc1ak para pcmcgang saham dari perusahaan yang hergahung akan mcnjadi pemcgang saham dari perusahaan pencrus. Dalam pcrtimhangan pcrjanjian para pihak mcnyehutkan alas:m untuk melakukan merjcr, misalnya pcnggahungan discbabkan pcrusahaan induk dari perusahaan asing diluar negeri tclah mclakukan pcnggabungan . • Adapula yang menychutkan untuk mcncapai kcmudahan administratif sebclum perusahaan itu go public. TCL1pi yang han yak adalah maksud para pihak untuk melakukan ekspansi, baik asset maupun pcmasaran. Pada umumnya pcrjanjian pcnggabungan tidak ban yak berbcda dengan perjanjian joint venture atau pcrjanjian lain yang scjcnis. Bebcrapa pokok yang terpenting adalah : a.
Persetujuan atau izin dari instansi yang bcrwcnang, scpcrti BKPM dan Dcpartcmen Kchakiman.
b.
Perincian mcngcnai aktiva yang akan Jigabung Jan akihatnya bagi perusahaan pcnerus dan apa imbalan alas pcnycrahan aktiva tersebut, misalny<J pcrseroan pcncrus akan mcngc1uarkan sahamsaham haru, tcrmasuk harang-barang hcrgcrak dan tidak hcrgcrak. Bebcrapa masalah kcrnungkinan abn timhul dalam hal pcngalihan aktiva ini. Misalnya herkenaan dcngan titel alas t.mah yang pengurusannya akan sangat mcmakan waktu, fasilitas hchas hea-masuk hagi golongan harang-harang tcrtcntu, ada tidaknya ikatan leasing, diagunkan atau tidaknya harang-harang terschut dan sehagainya.
c.
Keharusan diadakan RUPS, Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris untuk mengefektifkan rencana merjer.
d.
Sejak saat penandatangan sampai dengan saat ditunaikannya semua transaksi pcnggahungan, yaitu sekian hari sctc1ah disetujuinya penggabungan dari BPKM dan pernyataan liJak
•
Pebruari ]992
Hukum dan Pembangunan
. 36 •
berkeberatan dari Menteri Kehakiman (closing) tidak akan pembayaran deviven. e.
Perubahan klausa "modal" dan klausa-klausa lain dari Anggaran -. Dasar dilampirkan pada pcrjanjian.
f.
laminan-jaminan yang bcrsifat penegasan atas kewcnangan yang dipunyai olch para pihak yang berjanji.
g.
HuIrum yang. . ~crlaku (govcming law), galibnya dipakai hukum Indonesia.
h.
Carn penyelcsaian scngkcta, lazimnya dipakai arhitrasc . •
Pada hakckatnya sclagi hclum ada pcraturan perundang-undangan mengcnai merjer, maka pcrjanjian merupakan hukum pokok yang mengikat mcrcka scjauh tidak hertcnl;lfigan dcngan undang-undang, kcsusilaan, dan kctcrtiban umum yang herlaku. Untuk kcpcrluan mcrjcr KMK 278 tidak menyehutkan secara cksplisit mengenai pcrsctujuan ini tapi hal ini diatur dalam SE BI. RUU Dcpkeh maupun RUU Ekuin tidak mcncantumkan aspek pcrsetujuan para pihak •
•
•
In I.
2. Perizinan Dalam kaitan dcngan PT PMA, para pihak mengajukan pemlOhonan ke BKPM. Hingga saat ini tidak ada formulir khusus untuk aplikasi mcrjcr, sehingga para pihak umumnya merckayasa scndiri formulir tcrscbut sehingga akan akomodatif tcrhauap pcngamatan pihak BKPM. Tcrmasuk dalam pcrhatian BKPM (bcrdasarkan pcngalaman) aualah tingkat perkcmbangan masing-masing PT PMA terscbut : apakah sudah punya Izin Usaha Tetap, realisasi pemasukan barang modal, pcrlinuungan pcscrta nasional, penyerapan semua pekcrja, dan pcngelolaan Iingkungan. Dalam rangka perbankan, izin untuk merjcr diperoleh dari Menteri Kehakiman, setelah Mentcri tersebut mendengar pendapat Bank Indonesia. Untuk mendapatkan ini, permohonan yang diajukan kc Mcnteri Keuangan hams disertai antara lain: Akta jual beli saham bank yang akan digabungkan aL:1u akta perjanjian penggabungan usaha.
•
Rencana susunan pengurus dan pemegang saham bank hasil
•
37
Merjer
penggabungan. RUU Depkeh mengkaitkan izin dari instansi teknis ini dengan pemberian "pernyataan tidak berkeberatan" (PTB) dari Menteri Kehakiman. PTB baru dikeluarkan setelah "Menteri yang mcmbawahkan bidang usaha perseroan ... dan Kantor Inspeksi Pajak ... memberikan keterangan tidak berkcbcratan tcrhadap penggabungan atau pclehuran" [pasal 152 ayat 3].
3. Persetujuan RUPS Persetujuan RUPS dari masing-masing pcrusahaan adalah langkah lanjut proses mcrjcr. Ini ditempuh setclah para pihak mcndapal izin dari BKPM untuk PT PMA, alau Mentcri Keuangan dalam hal kegiatan perbankan. RUPS diarahkan untuk mendapal keputusan-kcpulusan herikut .'
PT A: - Persetujuan dari PT A mcngenai kcscdiaannya untuk menerima masuknya PT B; •
-
Mcmberi olorisasi kepada Dircksi unluk mengumumkan kcputusan mcngcnai merjcr dalam beberapa surat kabar pcredarar. nasional;
-
Persctujuan pcningkatan modal dasar PT A dengan modal yang berasal dari PT B;
-
Persctujuan untuk mengubah Anggaran Dasar PT A scjauh menyangkut modal dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
PT B:
,
-
Persetujuan atas pcngalihan scmua hak al.:1s asset dan kewajiban di PT B;
-
Persetujuan atas mcrjcr PT B ke dalam PT A;
-
Memberi kuasa kepada Direksi PT B untuk
Persetujuan atas likuidasi PT B yang akan hcrlaku sejak saat RUPS mengenai merjer yang akan dilakukan oleh PT A; •
a)
mengumumkan keputusan merjer dibeberapa surat kabar •
•
Pebruari 1992
"
38
Hukum dan Pembangunan
b)
yang berperedaran luas dan mengambillangkah-Iangkah untuk proses likuidasi.
KMK 278 tidak menyebut-nyebut soal persetujuan RUPS untuk keperluan merj er kccuali SE Bl. RUU Depkeh menyalakan, dalam pasal 152 bahwa pengambilan kcputusan RUPS unluk keperluan penggabungan sarna dcngan mckanismc RUPS untuk pcrubahan Anggaran Dasar scpcrli lcrmuat dalam pasal-pasal 110-113 jis 99 dan 13 (2), yang kalau dibaca secanl tllut
•
(ii) Disamping panggilan dengan sural Ie rca l
(iv) Pada Kantor Pcrscroan harus tersedia salinan usul Perubahan . Anggaran Dasar untuk dapat dilihat oleh para pemcgang saham seliap saal sejak panggilan sampai Rapat berakhir. (v) Keputusan sah untuk perubahan AD hanya dapat diambil dengan pcrsctujuan 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang diwakili olch sckurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah modal yang ditempatkan .
•
39
Merjer
Persyaratan dalam RUU Depkeh cukup ban yak dan rumit, namun terasa cermal. RUU Ekuin, sesuai dengan sejarah pembuatannya bersit-at
•
amat sederhana (yang tentu akan jadi favorit pengusaha), yaitu hanya memuat ketentuan herkenaan dengan representasi (harus dihadiri olch minimal 2/3 dari jumlah saham yang dikcluarkan) dan pcngamhilan keputusan Ipasal30 ayat (30)]. Dalam RUU IT yang dipcrsiapkan quorum untuk RUPS dikabarkan lebih hesar, yaitu 3/4 dari jumlah modal yang ditcmpatkan dan disctujui oleh paling scdikit 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan sceara sah.
4. Persetujuun Depa.r1emen Kehakiman -
.
Walaupun persctujuan RUPS mcrupakan l
IV. KEPENTINGAN PIHAK - PIHAK LAIN Dari uraian hah-hah terdahulu !.:1mpak hagaimana praktek merjer, setidak-tidaknya sckedar yang herada dalam pL:ngamatan pL:nulis. Dari sudut perusahaan, yang ingin dicapai sudah jelas, sehagaimana sudah dibiearakan dalam tulisan-lulisan lain. Walaupun praklek mL:rjcr lidak terhalang oleh ketiadaan peraluran pcrundang-undangan, sudah masanya ketentuan ten tang merjcr segL:ra dikcluarkan. Apahila lidak dapal dituangkan dalam salu undang-undang lcrsendiri (namun hisa dimasukkan dalam undang-undang knlang IT) dapal dikduark:1Il hcrdasarkan >
Keputusan Presiden, yang kCllludian dialur khih lanjut okh Mcnlcri Kehakiman scpL:rti halnya dalam hidang pasar modal. Mcngingat peranan pengaturan yang haru pada lingkal "mengikul" keeendcrungan dan peruhahan dalam masyarakal, penataan lewat produk non undang-undang mungkin lehih haik. Persoalannya adalah disamping hukum saal ini hclum mampu memprediksi pertumhuhan hisnis yang kenalllg, perjal:lIlan dunia hisnis terkesan kurang herenC
•
Pebruari 1992
•
40
•
Hukum dan Pembangunan
Secara suhstantif pengaturan memang perlu. Ia akan mempolakan secara formal praktek yang sudah dilakukan selama ini yang pada akhimya akan helillanfaat hagi masyarakat hisnis. Akan tetapi bukan manfaat mikro yang ingin dicapai oleh pengaturan formal. Secara makro, merjer akan berpengaruh pada kelompok yang karen a sifatnya memerlukan intervensi dari pranata pengaturan, misalnya :
1. Pemegang saham minorilas.
•• •
Keputusan untuk merjcr tidak selamanya dicapai dcngan suara hulat. Oalam hal demikian, ada doktrin yang mcngajarkan pcrlunya pcrlindungan tcrhadap kclompok minoritas, apakah mcreka yang berada pada PT A atau PT B. Oasar doktrin ini adalah hahwa para pemegang saham tiJak bisa • dipaksa untuk mencrima sesuatu peruhahan fundament<1I yang berheda daripada saat mercka mcmheli saham-saham mercka pertama kali [Applestcin V. United Board & Carton Corp., 19601. Oi Indonesia, analogi perlindungan tcrhadap pcmcgang saham minoril<1s hisa dikaitkan dengan pcnolakan BKPM apahila jumlah proscntase saham lokal mcnjadi berkurang dalam perusahaan yang sudah digahung, walaupun qua volume uang penyertaan pihak lokal itu bertambah. KMK 278 tidak mcngatur mengenai perlindungan pemcgang saham minorit
2. Tenaga Ker:ja Salah satu ukuran yang dipakai oleh BKPM dalam membcrikan izin mcrjcr adalah aspek tcnaga kcrja. Persetujuan BKPM untuk merjer menyebutkan secara khusus bahwa "penggahungan perusahaanperusahaan tersehut tidak bolch mcngakibatkan tcrjadinya pengurangan/pemherhentian tenaga kerja yang telah ada". BKPM tentu akan lehih hahagia kalau akihat merjer malah terjadi penamhahan tenaga kerja, dan dalam praktek merjer ini juga hukan hal asing. Ini adalah kehijakan umum yang harus ditegakkan. Tel<1pi pengurangan tenaga kerja
41
Merjer
juga bisa dilakukan secara sah sejauh ada penerimaan dari kalangan pekerja. Yang hendak dikemukakan disini adalah kebijakan umum dialas akan lebih baik bila diluangkan dalam landasan hukum yang kongkril, schingga jelas bagi pengusaha dan kalangan pekerja tidak abn rcsah. Oi negara-negara maju hahkan kelumpok pekerja ikut Illenyumhang penLlapal sebelum perusahaan menctapkan niatnya untuk merjer. KMK 271) lidak menyinggung aspek lenaga kerja ini. Kedua RUU juga lidak mcngalur seema spesifik, namun hal ini hisa L1ikaitkan dcngan proses pemhcrian dari Mcntcri Kehakiman. PTB hanya L1iberikan jib Menleri sudah mcncrima PTB dari inslansi yang memhawahkan bidang usaha perusahaan lcrscbul (pasal 152 ayal 3). Oisamping ilu pasal 155 memberi kescmpalan kepaLla "pihak lain yang bcrkepenlingan dalam kekayaan dari pcrscroan yang menerima dan dari perscroan yang digabungkan dengan kckayaan pcrusahaan- perusahaan yang mclakukan merjer" unluk mcngajukan permohnnan kcpada hakim agar perusahaan menjamin dipenuhinya hak mereka. Secara luas rancangan kelcntuan ini dapat dil.1fsirkan juga Illcncakup pekerja. Selain pihak-pihak yang disehut lliatas, pihak-pihak luar yang diturunkan L1ibawah ini mempunyai kepentingan sangat utama dengan perusahaan : 1. Kreditur
Mekanismc praktis yang ada sekarang adalah mclalui pengumuman yang dilakukan L1i media massa segera sctdth diperolchnya persetujuan RUPS untuk merjcr. Tujuan pengumuman adalah untuk l11emheri tahu khalayak, termasuk kreditur tenlang Sl
Pebfl/{/ri 1992
Hukum dan Pembanguruln
42 2. Instansi Pajak
Komentar ten tang aspek ini dibatasi dari segi fOllnalitas, berhubung substansinya telah dibicarakan dalam sidang tersendiri. KMK 278 tidak menyebut-nyebut soal pajak, RUU Depkeh sebaliknya dengan tegas mcnyebutkan bahwa Menteri Kehakiman baru akan memberikan PTB setclah lebih dahulu mencrima pcrnyataan yang sarna dari instansi pajak (rasa I 152 ayat 3). Konsep serupa juga terdapat dalam R~U Ekuin (pasal 49 ayat 2). " ,
.
" •
'
3. Pesaing sehat Dari uraian bab II jelas sekali bahwa negara maju seperti Amerika Serikat sclalu memakai ukuran tidak terganggunya persaingan untuk • mcmhenarkan merjer. Di Indonesia ukuran Sema
4. Konsumen -
Erat dengan masalah pada hutir ketiga ad a lah kcpcntingan konsumcn. Pcrsaingan memherikan peluang luas hagi konsumcn untuk menentukan pilihannya terhadap produk yang disukainya. Baik KMK 278 maupun kedua RUU jauh dari memperhatikan segi ini. RUU PT haru diduga akan menampung kepentingan masyarakat konsumen, sehingga besar kemungkinan akan ada klausa yang mengharuskan merjer "memperhatikan kepentingan masyarakat". Juga menurut informasi akan ditcgaskan disitu bahwa masyarakat yang merasa dirugikan akan dapat mempcrgunakan "sarana pengadilan untuk mempertahankan kepentingan mereka yang dirugikan akihat penggahungan, peleburan, dan pengamhil alihan tersehut".
-
43
Merjer
Kalau benar demikian balnya, leita patut memberi hormat pada perancang RUU yang baru ini. Ditampungnya kepentingan masyarakat dan ditunjukkannya sarana penyelesaian merupakan penghormatan yang jelas terhadap hak-hak anggota masyarakat lermasuk konsumen.
KESIMPULAN Tulisan ini akan disudahi dengan catalan-calalan bcrikul :
1.
Merjer dan akuisisi mcrupakan konscp yang scnafas pertumbuhan bisnis yang mcnunjang pcmbangunan nasiona!.
2.
Tiadanya pcngaturan khusus di bidang mcrjcr lidak menghalangi dunia bisnis mclakukan mcrjcr dalam rangka pcrubahan slruktural perusahaan; . ketcntuan-kctcntuan umum pcrdata masih dapal menampung kcpcntingan tcrscbut.
3.
Namun pcngaturan khusus akan mengandung sendi-sendi yang konsepsional. Disamping itu merjer tidak hanya masalah internal perusahaan. Kepcntingan-kepenlingan pihak lain abn lerpengaruh. Oleh sebab ilu dipcrlukan penuangan konscp terscbul dalam kebijakan nasional yang ajeg untuk kemudian dituangkan dalam pcraluran perundang-undangan (tidak mesli daIam produk undarrg-undang).
4.
Sejalan dcngan arus globalisasi, maka bisnis Indonesia juga harus mengglobal; reflcksinya juga sepalutnyadicerminkan dahm peraluran perundang-undangan yang seyogyanya lidak asing dcngan konsep-konscp yang sudah ada di negara-ncgara maju, tcrutama dalam kailan pcrlindungan kcpcntingan lain diluar tubuh pcrusahaan.
5.
Pengaturan merjer hendaknya scjalan dcngan reformasi hukum dibidang hukum ckonorni. Tulisan ini diharapkan akan jadi pemicu penyelesaian RUU Perseroan Terbatas serl<1 pengaturan berkcnaan dengan usaha kecil dan periindungan konsumen.
dcngan
•
•
•
•
Pebruari 1992 •
Hukllm dan Pembangunan
44
,
DAFTAR PUSTAKA ABA - Anti Trust Section, ANTI TRUST LAW DEVELOPMENTS (SECOND), 1984. ABA- ANTI TRUST LAW DEVELOPMENTS (SECOND), Second Supplement 1983 - 1988. Cary, William L., CORPORATIONS, University Casehook Series Mineola, 1969. Choper, Jesse H., CORPORATIONS, Harcourt, Olicago, 1989. Direktorat Jerideral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen TATA CARA PENDIRIAN PERSEROAN Kehakiman, TERBATAS DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, Jakarta 1986. • Gellhorn, Ernest, ANTI TRUST LAW AND ECONOMIC, West Puhlishing Co., St. Paul, 1976. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 278/KMK.Ol/1989 tentang PELEBURAN USAHA DAN PENGGABUNGAN USAI-lA BANK. Rancangan Undang-Undang mengenai Departemen Kehakiman,1976.
PERSEROAN
TERBATAS,
Rancangan Undang-Undang mengenai PERSEROAN TERBATAS, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, 1991. Weston,J. Fred (et.al), MERGERS, RESTRUCTURING AND CORPORATE CONTROL, Prentice Hall International Editions, New Jersey, 1990.
Di hadapan Sang Tiran jangan dengarkan apa yang dikatakannya Tapi dengarlah apa yang tidak dikatakannya
* •
(Khalil Gibran)
•
