MENTERI PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGRA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI

SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGRA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 6. Peraturan ...

-26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan naskah dinas bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd AZWAR ABUBAKAR

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 181 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, ttd Herman Suryatman

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Ketatalaksanaan melaksanakan

tugas

pemerintah dan

fungsi

merupakan dalam

berbagai

pengaturan bidang

cara

kegiatan

pemerintah di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik yang benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum dan ralat. Untuk meningkatkan tertib administrasi di lingkungan Kementerian PANRB perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian PANRB. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang merupakan acuan bagi seluruh instansi pusat dan daerah, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

B. Maksud ...

-2B.

Maksud dan Tujuan 1.

Maksud Petunjuk

Pelaksanaan

Tata

Naskah

Dinas

Kementerian

PANRB

dimaksudkan sebagai acuan pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB. 2.

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian PANRB bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB.

C.

Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PANRB adalah: 1.

tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran penyelenggara tata naskah dinas;

2.

terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;

3.

lancarnya

komunikasi

tulis

kedinasan

serta

kemudahan

dalam

pengendalian; 4.

tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggara tata naskah dinas;

5.

berkurangnya

tumpang

tindih,

salah

tafsir

dan

pemborosan

penyelenggaraan tata naskah. D.

Asas Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah sebagai berikut: 1.

Asas Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

2.

Asas Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

3.

Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur kewenangan dan keabsahan. 4. Asas ...

-34.

Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum.

5.

Asas Kecepatan dan Ketepatan Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural dan distribusi.

6.

Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi.

E.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PANRB meliputi berbagai kegiatan yang mencakup pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, pengurusan naskah dinas korespondensi, penandatanganan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dalam naskah dinas, tata persuratan dan penggunaan media surat-menyurat.

F.

Pengertian Umum Pengertian umum dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi hal berikut: 1.

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian PANRB dalam rangka menyelenggarakan tugas sesuai tugas dan fungsi Kementerian PANRB.

2.

Administrasi Umum adalah pekerjaan, kegiatan, usaha dan tata cara tulismenulis, catat-mencatat keterangan dalam suatu organisasi yang dilakukan secara sistematis, teratur dan bertujuan.

3.

Komunikasi internal, adalah hubungan kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam struktur organisasi Kementerian PANRB, baik antar unit kerja secara vertikal maupun horizontal.

4.

Komunikasi eksternal adalah hubungan kedinasan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan pihak lain di luar lingkungan Kementerian PANRB.

5.

Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang menggambarkan tata letak, termasuk penggunaan lambang negara,

6.

penulisan nama instansi, boks tanda tangan dan cap dinas dan bentuk redaksional. 7. Kewenangan ...

-47.

Kewenangan penandatangan naskah dinas adalah hak dan kewajiban seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatan yang diembannya.

8.

Naskah dinas khusus adalah naskah dinas dengan format dan keabsahan yang diatur secara khusus untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Kode klasifikasi naskah dinas adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah dinas berdasarkan sistem tata berkas yang berlaku di lingkungan Kementerian PANRB.

10. Lambang Negara adalah Lambang Garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Logo Kementerian PANRB adalah gambar dan huruf sebagai indentitas Kementerian PANRB yang dituangkan dalam bentuk ouval yang bersisi gambar stir kendali kapal dan buku yang dibawahnya bertuliskan melayani masyarakat terletak vertikal di tengah yang dikelilingi tulisan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II ...

-5BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A.

Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di Kementerian PANRB yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. 1.

Naskah Dinas Pengaturan Sesuai dengan tingkatannya, naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan surat edaran. a.

Peraturan Ketentuan tentang pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan peraturan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

b.

Pedoman 1)

Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan kedalam petunjuk operasional dan penerapannya

disesuaikan

dengan

karakteristik

Kementerian

PANRB. 2)

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan peraturan Menteri PANRB.

3)

Susunan a)

Lampiran Pedoman dicantumkan sebagai lampiran peraturan dan ditulis di atas kertas dengan menggunakan lambang negara dan nama Menteri PANRB yang diletakkan secara

simetris di

atas, serta dicantumkan tulisan lampiran peraturan, nomor, tentang, dan nama pedoman dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan secara simetris. b)

Kepala Bagian kepala pedoman terdiri dari: (1)

tulisan pedoman dengan menggunakan huruf kapital dan dicantumkan di tengah atas;

(2) rumusan ...

-6(2)

rumusan judul pedoman yang ditulis secara simetris dengan huruf kapital.

c)

Batang Tubuh Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari: (1) pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan pengertian umum; (2)

materi pedoman;

(3) penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan dan penjabaran lebih lanjut. d) Kaki Bagian kaki pedoman terdiri dari: (1)

nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(2)

tanda tangan;

(3)

nama

lengkap,

yang

ditulis

dengan

huruf

kapital,

tanpa mencantumkan gelar. Pedoman merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri PANRB, dalam gambar ini hanya dicantumkan contoh pedoman. Format pedoman dapat dilihat pada Contoh 1.

CONTOH 1 ...

-7CONTOH 1 FORMAT PEDOMAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR ... TAHUN ...

Penulisan lampiran

TENTANG PEDOMAN……………

PEDOMAN ………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN

Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital

A. Umum …………………………………………………………………………………………………………………………. B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………………………………………. C.Sasaran …………………………………………………………………………………………………………………………. D. Asas …………………………………………………………………………………………………………………………. E. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………………………… F. Pengertian Umum

Memuat alasan tentang ditatapkanny a pedoman, maksud dan tujuan sasaran, asas, ruang lingkup dan pengertian umum

…………………………………………………………………………………………………………………………. . BAB II A. ... …………………………………………………………………………………………………………………………….. B. dan seterusnya .…………………………………………………………………………………………………………………………. BAB III A…. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Terdiri dari konsepsi dasar /pokokpokok/isi pedoman

B. dan seterusnya .…………………………………………………………………………………………………………………………. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP

Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf capital diakhiri tanda baca koma

c. Petunjuk ...

-8c.

Petunjuk Pelaksanaan 1)

Pengertian Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat

cara

penyelesaian

kegiatan,

termasuk

urutan

pelaksanaannya. 2)

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat

yang

berwenang

menetapkan

dan

menandatangani

petunjuk pelaksanaan adalah Menteri PANRB. 3)

Susunan a)

Lampiran Petunjuk

pelaksanaan

dicantumkan

sebagai

lampiran

peraturan dan ditulis di atas kertas dengan menggunakan nama jabatan Menteri PANRB. b)

Kepala Bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri dari: (1)

Tulisan petunjuk pelaksanaan dengan huruf kapital dicantumkan di tengah atas;

(2)

Rumusan judul petunjuk pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan secara simetris.

c)

Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri dari: (1)

pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan

tujuan

petunjuk

pelaksanaan,

ruang

lingkup,

pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu; (2)

batang tubuh materi petunjuk pelaksanaan, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.

d)

Kaki Bagian kaki petunjuk pelaksanaan terdiri dari: (1)

nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menetapkan petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(2)

tanda tangan pejabat yang menetapkan;

(3) nama ...

-9(3)

nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Petunjuk pelaksanaan merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri PANRB, dalam gambar ini hanya dicantumkan contoh petunjuk pelaksanaan. Format petunjuk pelaksanaan dapat dilihat pada Contoh 2.

CONTOH 2 ...

-10CONTOH 2 FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Penulisan lampiran

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN……………

PETUNJUK PELAKSANAAN ……………………………………………….

Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………………………………. B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………………………………………. C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………………………… D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………………………………………………….

Memuat alasan tentang ditetapkannya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan sasaran, asas, ruang lingkup dan pengertian umum

. BAB II A. ... …………………………………………………………………………………………………………………………….. B. dan seterusnya .…………………………………………………………………………………………………………………………. BAB III A…. ………………………………………………….………………………………………………………………………….

Menunjukan urutan tindakan pengorganisas ian, koordinasi, pengawasan pengendalian

B. dan seterusnya .………………………………………………………………………………………………………………………….

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP

Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital diakhiri tanda baca koma

d. Standar ...

-11d.

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. SOP di lingkungan instansi pemerintah adalah SOP administrasi pemerintahan yang secara umum diatur di dalam peraturan Menteri PANRB. SOP di lingkungan Kementerian PANRB di atur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.

e.

Surat Edaran 1)

Pengertian Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat penetapan dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak serta ditujukan kepada lingkungan tertentu.

2)

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan

untuk

menetapkan

dan

menandatangani

surat

edaran di lingkungan Kementerian PANRB oleh Menteri dan yang dilimpahkan kepada Sekretaris Kementerian. 3)

Susunan a)

Kepala Surat Edaran Bagian kepala surat edaran terdiri dari: (1)

Kepala naskah dinas berisi logo Kementerian PANRB yang diletakan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

(2)

Tulisan surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris diikuti dengan nomor surat edaran yang ditulis secara simetris di bawahnya;

(3)

Kata tentang diletakan di bawah nomor surat edaran, ditulis dengan huruf kapital;

(4)

Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b)

Batang Tubuh Surat Edaran Alasan tentang perlunya dibuat surat edaran terdiri dari: (1)

Peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan

(2)

Uraian materi yang dianggap penting dan mendesak. c) Kaki ...

-12c)

Kaki Bagian kaki surat edaran terdiri dari: (1)

Tempat dan tanggal penetapan;

(2)

Nomenklatur jabatan yang menetapkan, ditulis dengan huruf dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(3)

Tanda tangan pejabat yang menetapkan;

(4)

Nama lengkap pejabat yang menandatangani di tulis dengan huruf kapital serta tanpa mencantumkan gelar;

(5)

Cap dinas;

(6)

Tembusan apabila diperlukan.

Format surat edaran tertuang pada Contoh 3A dan 3B.

CONTOH 3A ...

-13CONTOH 3A FORMAT SURAT EDARAN MENTERI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN NOMOR … TAHUN … TENTANG ......................................................................... A. Umum ………………………………………………………………………………………………………………………….

Kop surat yang berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan seusai nomor persuratan Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital

B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………………………………………. C. Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………………………………………………. D. Dasar …………………………………………………………………………………………………………………………. E. … .…………………………………………………………………………………………………………………………. F. dan seterusnya

Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan surat edaran Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapakanya surat edaran

.………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak

Ditetapkan di ..................................... Pada tanggal ..................................... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP

Tembusan : 1. ................................. 2. ................................. 3. dan seterusnya

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatangan an Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital diakhiri tanda baca koma Daftar pejabat yang menerima tembusan

CONTOH 3B ...

-14CONTOH 3B FORMAT SURAT EDARAN ATAS NAMA MENTERI PANRB

Kop kantor yang sudah tercetak

SURAT EDARAN NOMOR

TAHUN

TENTANG

Penomoran yang berurutan seusai nomor persuratan

......................................................................... Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital

A. Umum …………………………………………………………………………………………………………………………. B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………………………………………. C. Ruang Lingkup

Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan surat edaran

…………………………………………………………………………………………………………………………. D. Dasar …………………………………………………………………………………………………………………………. E. .………………………………………………………………………………………………………………………….

Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapakanya surat edaran

F. dan seterusnya .………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ditetapkan di ..................................... Pada tanggal ..................................... SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, (tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP


Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap pentik dan mendesak

Kota Jakarta, dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Daftar pejabat yang menerima tembusan

2. Naskah ...

-15A. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) Pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Naskah Dinas Penugasan Surat Tugas 1) Pengertian Surat tugas adalah naskah dinas dari Menteri PANRB, Sesmen, Deputi, Kepala Biro dan Inspektur yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh Menteri PANRB, Sesmen, Deputi, Kepala Biro dan Inspektur sesuai lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat tugas terdiri dari: (1) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan Menteri PANRB atau logo Kementerian PANRB dan Sesmen, Deputi, Kepala Biro dan Inspektur, ditulis dengan huruf awal kapital secara simetris; (2) kata surat tugas, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (3) nomor, yang berada di bawah tulisan surat tugas. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari: (1) Konsideran meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat tugas tersebut; (2) Diktum dimulai dengan frasa memberi tugas, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Di bawah kata kepada ditulis kata untuk disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan. c) Kaki ...

-16c) Kaki Bagian kaki surat tugas terdiri dari: (1) tempat dan tanggal surat tugas; (2) nama Menteri PANRB, Sesmen, Deputi, Kepala Biro dan Inspektur yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); (3) tanda tangan pejabat yang menugasi; (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya; (5) cap dinas. 4) Distribusi dan Tembusan a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. b) Tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bagian konsideran memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugaskan dicantumkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. c) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. Format surat edaran tertuang pada Contoh 4A dan 4B.

CONTOH 4A ...

-17CONTOH 4A FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI MENTERI



Penomoran yang berurutan seusai nomor persuratan

SURAT TUGAS NOMOR ST/Nomor/M.PAN-RB/Bulan/Tahun

Menimbang

Nama Jabatan yang menandatangani

: a. bahwa .................................................................................................................................................. b. bahwa ..................................................................................................................................................

Dasar

: 1. ............................................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................................

Memuat Peraturan / dasar ditetapkan surat tugas

Memberi Tugas Kepada

: 1. ............................................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................................

Daftar Pejabat yang menerima tugas

3. ............................................................................................................................................................. 4. dan seterusnya.

Untuk

: 1. ............................................................................................................................................................. 2. ............................................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................................

Memuat substansi arahan yang ditugaskan

4. dan seterusnya.

Kota, Tanggal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (tanda tangan dan cap jabatan)

Kota, dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dengan huruf awal kapital

Nama Lengkap


Daftar pejabat yang menerima tembusan bila diperlukan

CONTOH 4B ...

-18CONTOH 4B FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI Kop kantor yang sudah tercetak

SURAT TUGAS NOMOR ST/Nomor/Kode Unit Kerja.PAN-RB/Bulan/Tahun

Menimbang

Penomoran yang berurutan seusai nomor persuratan Nama Jabatan yang menandatangani

: a. bahwa .................................................................................................................................................. b. bahwa ..................................................................................................................................................

Dasar

: 1. ............................................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................................

Memuat Peraturan / dasar ditetapkan surat tugas

Memberi Tugas Kepada

: 1. ............................................................................................................................................................. 2. ............................................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................................

Daftar Pejabat yang menerima tugas

4. dan seterusnya.

Untuk

: 1. ............................................................................................................................................................. 2. ............................................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................................

Memuat substansi arahan yang ditugaskan

4. dan seterusnya.

Kota, Tanggal Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (tanda tangan dan cap jabatan)

Kota, dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dengan huruf awal kapital

Nama Lengkap


Daftar pejabat yang menerima tembusan bila diperlukan

B. Naskah ...

-19B. Naskah Dinas Korespondensi 1.

Naskah Dinas Korespondensi Internal a.

Nota Dinas 1)

Pengertian Nota dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan,

pemberitahuan,

pernyataan,

permintaan,

atau

penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat struktural yang dituju. 2)

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota dinas dibuat oleh pejabat/pegawai dalam satu lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3)

Susunan a)

Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri dari: (1)

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Dan

Reformasi Birokrasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas; (2)

kata nota dinas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(3)

kata nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4)

singkatan Yth., ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik (.);

b)

(5)

kata dari, ditulis dengan huruf awal kapital;

(6)

kata hal, ditulis dengan huruf awal kapital;

(7)

kata tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital.

Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup ditulis secara singkat, padat, dan jelas.

c)

Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan jika diperlukan.

4) Hal ...

-204)

Hal yang Perlu Diperhatikan a)

Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas;

b)

Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan internal;

c)

Penomoran nota dinas Sesmen, Deputi, Kepala Biro dan Inspektur dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun.

d)

Nota dinas dapat dibuat oleh eselon III dan IV tanpa mencantumkan nomor.

Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 5.

CONTOH 5 ...

-21CONTOH 5 FORMAT NOTA DINAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nama ditulis kapital

DAN REFORMASI BIROKRASI Penomoran yang berurutan sesuai takwin

NOTA DINAS NOMOR ...........................

Yth

: .........................................................

Dari

: .........................................................

Hal

: .........................................................

Tanggal : .........................................................

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..………………………………………

Memuat laporan Penomoran yang berurutan sesuai pemberitahuan pernyataan atau takwin permintaan yang sifatnya rutin berupa catatam ringkas

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..………………………………………

Tanda Tangan

Nama Lengkap


Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tidak dibubuhi cap

Tembusan bila diperlukan

b. Memorandum ...

-22b.

Memorandum 1) Pengertian Memorandum adalah naskah dinas internal yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. 2)

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Memorandum Kementerian

dibuat PANRB

oleh sesuai

pejabat

struktural

dengan

tugas,

di

lingkungan

wewenang,

dan

tanggung jawab. 3)

Susunan a)

Kepala Bagian kepala memorandum terdiri dari: (1)

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Dan

Reformasi Birokrasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas; (2)

kata memorandum, ditulis di tengah dengan huruf kapital;

(3)

kata nomor, ditulis di bawah kata memorandum dengan huruf kapital untuk Menteri PANRB, Sesmen, Deputi, Kepala Biro dan Inspektur;

b)

(4)

singkatan Yth., ditulis dengan huruf awal kapital;

(5)

kata dari, ditulis dengan huruf awal kapital;

(6)

kata hal, ditulis dengan huruf awal kapital;

(7)

kata tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital.

Batang Tubuh Batang tubuh memorandum terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas.

c)

Kaki Bagian kaki memorandum terdiri dari tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan.

4)

Hal yang Perlu Diperhatikan a)

Memorandum tidak dibubuhi cap dinas.

b)

Tembusan memorandum berlaku di lingkungan internal instansi.

c)

Penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan nomor, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun.

Format memorandum dapat dilihat pada Contoh 6A dan 6B. CONTOH 6A ...

-23CONTOH 6A FORMAT MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI MENTERI


MEMORANDUM


Penomoran yang berurutan sesuai takwin

Nomor ......................... Yth

: .........................................................

Dari

: .........................................................

Hal

: .........................................................

Tanggal : .........................................................

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..………………………………………

Memuat laporan pemberitahuan pernyataan atau permintaan yang sifatnya rutin berupa catatam ringkas

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..………………………………………

Tanda Tangan

Nama Lengkap




CONTOH 6B ...

-24CONTOH 6B FORMAT MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Nama Kantor ditulis dengan huruf kapital

MEMORANDUM Penomoran yang berurutan sesuai takwin

Nomor ......................... Yth

: .........................................................

Dari

: .........................................................

Hal

: .........................................................

Tanggal : .........................................................

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………………..………………………………………

Memuat laporan pemberitahuan pernyataan atau permintaan yang sifatnya rutin berupa catatam ringkas

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..……………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..………………………………………

Tanda Tangan

Nama Lengkap




2. Naskah ...

-252.

Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Naskah dinas korespondensi eksternal adalah surat dinas. a.

Pengertian Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan

informasi

kedinasan

berupa

pemberitahuan,

pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/ organisasi yang bersangkutan. b.

Wewenang Penandatanganan Surat dinas ditandatangani oleh Menteri PANRB, Sesmen dan Deputi sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c.

Susunan 1)

Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri dari: a)

kop surat dinas, berisi lambang negara yang digunakan oleh Menteri PANRB

atau logo Kementerian PANRB digunakan

oleh Sesmen dan Deputi; b)

nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;

c)

tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

d)

kata Yth., ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat;

e) 2)

alamat surat, ditulis di bawah Yth.

Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup.

3)

Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri dari: a)

nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma (,);

b)

tanda tangan pejabat;

c)

nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital;

d) stempel ...

-26d)

stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;

e)

Bagian kaki terdiri dari tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan.

d.

Distribusi Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak.

e.

Hal yang Perlu Diperhatikan 1)

Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas;

2)

Jika

surat

dinas

disertai

lampiran,

pada

kolom

Lampiran

dicantumkan jumlahnya; 3)

Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 7A dan 7B.

CONTOH 7A ...

-27CONTOH 7A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI MENTERI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor

: B/Nomor/M.PAN-RB/Bulan/Tahun

Sifat

:

Tanggal pembuatan surat

(Tanggal, Bulan,Tahun) Nomor surat sesuai nomor surat, kode unit, bulan dan tahun

Lampiran : Hal


:

Yth. ............................................

Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri

.................................................... ....................................................

................................................. (Alinea Pembuka dan Isi).................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................. (Alinea Isi)............................................................................................ ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ....................................................... (Alinea Penutup)........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital

Nama Lengkap


Daftar yang menerima tembusan bila diperlukan

CONTOH 7B ...

-28CONTOH 7B FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI


Nomor

: B/Nomor/Kode Unit Kerja.PAN-RB/Bulan/Tahun

Sifat

:

(Tanggal, Bulan,Tahun)

Lampiran : Hal

Tanggal pembuatan surat Nomor surat sesuai nomor surat, kode unit, bulan dan tahun

:

Yth. ............................................ ....................................................

Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri

....................................................

................................................. (Alinea Pembuka dan Isi).................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................. (Alinea Isi)............................................................................................ ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ....................................................... (Alinea Penutup)........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap




3. Surat ...

-293.

Surat Undangan a.

Pengertian Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Surat undangan di lingkungan Kementerian PANRB terdiri dari: 1)

Surat Undangan Internal Surat undangan yang dialamatkan kepada para pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian PANRB.

2)

Surat Undangan Eksternal Surat

undangan

yang

dialamatkan

ke

luar

lingkungan

Kementerian PANRB. b.

Kewenangan 1)

Surat undangan Internal ditandatangani oleh Menteri, Sesmen, Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan Inspektur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya;

2)

Surat undangan Eksternal ditandatangani oleh Menteri, Sesmen, dan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c.

Susunan 1)

Kepala a)

surat undangan internal Bagian kepala surat undangan terdiri dari: (1)

Lambang Negara, berisi tulisan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(2)

Surat

undangan,

Pendayagunaan

berisi

Aparatur

tulisan Negara

dan

Kementerian Reformasi

Birokrasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (untuk nonpejabat negara); (3)

nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan;

(4)


(5)

kata Yth., ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). b) surat ...

-30b)

surat undangan eksternal Bagian kepala surat undangan terdiri dari: (1)

kop surat undangan, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk nonpejabat negara);

(2)

nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan;

(3)


(4)

kata Yth., ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan).

2)

Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari: a)

alinea pembuka;

b)

isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara;

c) 3)

alinea penutup.

Kaki Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

d.

Hal yang Perlu Diperhatikan 1)

Format surat undangan sama dengan format surat dinas; yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat dapat ditulis pada lampiran surat undangan;

2)

Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

Format surat undangan dapat dilihat pada Contoh 8A, 8B, dan 8C.

CONTOH 8A ...

-31CONTOH 8A FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI MENTERI

Lambang Negara

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor

: Und/Nomor/M.PAN-RB/Bulan/Tahun

Sifat

:

(Tanggal, Bulan,Tahun) Nomor surat sesuai nomor surat, kode unit, bulan dan tahun

Lampiran : Hal

Tanggal pembuatan surat

:

Yth. ............................................

Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri dan jumlahnya cukup banyak, dapat dilampirkan

.................................................... ....................................................

................................................. (Alinea Pembuka dan Isi).................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal waktu tempat acara

: ............................................. : pukul ................................... : ............................................. : .............................................

....................................................... (Alinea Penutup)........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (Tanda Tangan dan Cap Instansi)


Nama Lengkap



CONTOH 8B ...

-32CONTOH 8B FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI


Nomor

: Und/Nomor/Kode unit.PAN-RB/Bulan/Tahun

Sifat

:

(Tanggal, Bulan,Tahun)

Lampiran : Hal

Tanggal pembuatan surat Nomor surat sesuai nomor surat, kode unit, bulan dan tahun

:

Yth. ............................................ .................................................... ....................................................

................................................. (Alinea Pembuka dan Isi).................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................

Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri dan jumlahnya cukup banyak, dapat dilampirkan

.............................................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal waktu tempat acara

: ............................................. : pukul ................................... : ............................................. : .............................................

....................................................... (Alinea Penutup)........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap




CONTOH 8C...

-33CONTOH 8C FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN

Lampiran Surat : ....................................... Nomor : ....................................... Tanggal : ....................................... DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 1.

..........................................................................................................................................................

2.

..........................................................................................................................................................

3.

..........................................................................................................................................................

4.

..........................................................................................................................................................

5.

..........................................................................................................................................................

6.

..........................................................................................................................................................

7.

..........................................................................................................................................................

8.

..........................................................................................................................................................

9.

..........................................................................................................................................................

10. .......................................................................................................................................................... 11. .......................................................................................................................................................... 12. .......................................................................................................................................................... 13. .......................................................................................................................................................... 14. .......................................................................................................................................................... 15. .......................................................................................................................................................... 16. .......................................................................................................................................................... 17. .......................................................................................................................................................... 18. .......................................................................................................................................................... 19. .......................................................................................................................................................... 20. ..........................................................................................................................................................

Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap

4. Naskah ...

-34C. Naskah Dinas Khusus a. Surat Perjanjian/Nota Kesepahaman Bersama Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antarkedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama. 1) Perjanjian Dalam Negeri a) Pengertian Kerja sama perjanjian dalam negeri antara Kementerian PANRB dengan pihak/instansi di dalam negeri yang dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. b) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian ditandatangani oleh Menteri, Sesmen, Deputi, Kepala Biro dan Inspektur atau pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. c) Susunan (1) Kepala Bagian kepala surat perjanjian kerja sama dalam negeri terdiri dari (a) lambang negara (untuk Menteri) diletakkan secara simetris, atau logo Kementerian PANRB (untuk nonpejabat negara) yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas. (b) nama instansi Kementerian PANRB; (c) judul perjanjian; dan (d) nomor. (2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. (3) Kaki Bagian kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Perjanjian Internasional Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format Perjanjian Dalam Negeri dapat dilihat pada Contoh 9.

CONTOH 9 ...

-35CONTOH 9 FORMAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN ……………………………………

Judul perjanjian (nama naskah dinas, para pihak, objek perjanjian)

TENTANG ………………………….………………… NOMOR Mou/Nomor/Kode Unit Kerja.PAN-RB/Bulan/Tahun NOMOR………………… Pada hari ini, ……… tanggal …..., bulan ……, tahun …….. bertempat di …… yang bertanda tangan di bawah ini

Nomor surat sesuai nomor surat, kode unit, bulan dan tahun

1. ……………… : ………………….selanjutnya disebut sebagai Pihak I 2. ……………… : ………………….selanjutnya disebut sebagai Pihak II bersepakat unutk melakukan kerja sama dalam bidang ………………..yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ………………………………………………………………..……………………………... …………………………………………………………….

Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menandatangani perjanjian

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA ………………………………………………………………..……………………………... ……………………………………………………………. Pasal 3 PELAKSANAN KEGIATAN ………………………………………………………………..……………………………... ……………………………………………………………. Pasal 4 PEMBIAYAAN ………………………………………………………………..……………………………... …………………………………………………………….

Memuat materi perjanjian, yang ditulis dalam bentuk pasal-pasal

Pasal 5 ...

-36-

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ……………………………………………………………………………………….…………………… ….……………………………………………………………………………………….…………………. ……………………………………………………………………………………….…………………… ….………………………………

Pasal 6 LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi haL-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) a. b. c.

Yang termasuk force Majeure adalah: bencana alam; tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7 PENUTUP ……………………………………………………………………………………….…………………… ….……………………………………………………………………………………….………………… …….

Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tanda Tangan Nama

Nama Institusi Nama Jabatan Tanda tangan Nama

b. Surat ...

-37b. Surat Pengantar 1. Pengertian Surat

pengantar

adalah

naskah

dinas

yang

digunakan

untuk

mengantar/menyampaikan barang atau naskah. 2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3. Susunan a) Kepala Bagian kepala surat pengantar terdiri dari (1) kop surat Kementerian PANRB; (2) nomor klasifikasi kode “B”; (3) tanggal; (4) nama jabatan/alamat yang dituju; (5) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari: (1) nomor urut; (2) jenis yang dikirim; (3) banyaknya naskah/barang; (4) keterangan. c) Kaki Bagian kaki surat pengantar terdiri dari (1) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi (a) nama jabatan pembuat pengantar; (b) tanda tangan; (c) nama dan NIP; (d) stempel Kementerian PANRB. (2) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi (a) nama jabatan penerima; (b) tanda tangan; (c) nama dan NIP; (d) cap Kementerian PANRB; (e) nomor telepon/faksimile; (f) tanggal penerimaan.

4. Hal ...

-384. Hal yang Perlu Diperhatikan Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim. 5. Penomoran Penomoran surat pengantar sama dengan penomoran dengan kode klasifikasi surat “B”. Format surat pengantar dapat dilihat pada Contoh 10.

CONTOH 10 ...

-39CONTOH 10 FORMAT SURAT PENGANTAR Kop Kantor yang sudah tercetak

(Tgl, Bln, Thn) …. Yth.…………… ………………… ..…………….…

SURAT PENGANTAR NOMOR: B/Nomor/Kode Unit Kerja.PAN-RB/Bulan/Tahun

No.

Naskah Dinas yang Dikirimkan

Banyaknya

Tanggal bulan tahun pembuatan

Nomor surat, kode unit bulan dan tahun

Keterangan

Diterima tanggal………………..

Penerima Nama jabatan,

Pengirim Nama jabatan,

Tanda Tangan

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap NIP ………………

Nama Lengkap NIP ………………

Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dalam huruf awal kapital

No. Telepon ……………….

c. Pengumuman ...

-40c. Pengumuman 1. Pengertian Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai Kementerian PANRB atau perseorangan dan golongan di dalam atau di luar Kementerian PANRB. 2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pengumuman

dibuat

dan

ditandatangani

oleh

pejabat

yang

mengumumkan atau pejabat lain yang ditunjuk. 3. Susunan a) Kepala Bagian kepala pengumuman terdiri dari (1) kop naskah dinas yang memuat logo dan nama instansi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (2) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo instansi, yang ditulis

dengan

huruf

kapital

secara

simetris

dan

nomor

pengumuman dicantumkan di bawahnya; (3) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (4) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang. b) Batang Tubuh Batang tubuh pengumuman hendaknya memuat (1) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; (2) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman: (3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.

c) Kaki ...

-41c) Kaki Bagian kaki pengumuman terdiri dari (1) tempat dan tanggal penetapan; (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; (4) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; (5) cap dinas. 4. Hal yang Perlu Diperhatikan a) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu; b) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat tata cara pelaksanaan teknis suatu peraturan. Format surat pengantar dapat dilihat pada Contoh 11.

CONTOH 11 ...

-42CONTOH 11 FORMAT PENGUMUMAN

NAMA INSTANSI ………………………………………………………………. JALAN ……………………..………………………………………… TELEPON ………………...FAKSIMILE………………

PENGUMUMAN NOMOR B/Nomor/Kode Unit Kerja.PAN-RB/Bulan/Tahun

TENTANG ……………………..

………………………………………………………….…………………….… …………………………………………………………………….…………………….… ………………………………………….…………………….… …………………………………………………………….…………………….… …………………………………………………………………….…………………….… ………………………………………….…………………….… ………………………………………………………….…………………….… ………………………………………….…………………….…

Dikeluarkan di …………………….. Pada tanggal ……………………..

Kop Kantor yang sudah tercetak

Nomor surat, kode unit bulan dan tahun Judul pengumuman yang ditulis dengan kapital

Memuat alasan peraturan yang mendai dasar dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak

Nama penandatanganan dengan cap kantor

Nama jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap

5. Laporan ...

-43D. Laporan 1. Pengertian Laporan

adalah

naskah

dinas

yang

memuat

pemberitahuan

tentang

pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian. 2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas. 3. Susunan a) Kepala Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris. b) Batang Tubuh Bagian batang-tubuh laporan terdiri dari 1) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika laporan; 2) Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; 3) Simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; 4) Penutup, merupakan akhir laporan. c) Kaki Bagian kaki laporan terdiri dari 1) tempat dan tanggal pembuatan laporan; 2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal kapital; 3) tanda tangan; 4) nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital. Format laporan dapat dilihat pada Contoh 12.

CONTOH 12 ...

-44CONTOH 12 FORMAT LAPORAN Kop kantor yang sudah tercetak

LAPORAN TENTANG …………………..............................…..

Judul Laporan yang ditulis dengan huruf kapital

A. Pendahuluan 1. Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Dasar

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan ………………………………………………………….…………………….… ………………………………………….…………………….… C. Hasil yang Dicapai ………………………………………………………….…………………….… ………………………………………….…………………….…

Memuat Laporan tentang pelaksanaan tugas kedinasan

D. Simpulan dan Saran ………………………………………………………….…………………….… ………………………………………….…………………….… E. Penutup ………………………………………………………….…………………….…

Dikeluarkan di …………………….. pada tanggal …………………….. Nama jabatan Pembuat Laporan

penandatanganan, nama jabatanm, tanda tangan dan nama lengkap

Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap

6. Telaahan Staf ...

-45-

E. Telaahan Staf 1. Pengertian Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan. 2. Susunan a) Kepala Bagian kepala telaahan staf terdiri dari 1) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; 2) uraian singkat tentang permasalahan. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari 1) Persoalan, yang memuat

pernyataan singkat dan jelas

tentang

persoalan yang akan dipecahkan; 2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; 3) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang landasan analisis dan pemecahan persoalan; 4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta

terhadap persoalan dan

akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; 5) Simpulan, yang memuat intisari hasil diskusi, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; 6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. c) Kaki Bagian kaki telaahan staf terdiri dari: 1) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan; 3) nama lengkap; 4) daftar lampiran.

CONTOH 13 ...

-46CONTOH 13 FORMAT TELAAHAN STAF

TELAAHAN STAF TENTANG .....................................................................

A. Persoalan Bagian persoalan memuat pemyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. B. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang. C. Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. D. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan E. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan salu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan percoalan yang dihadapi. F. Saran Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf

Tanda Tangan

Nama Lengkap

BAB III ...

-47BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Penyusunan Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat,

dan

meyakinkan

dalam

susunan

yang

sistematis.

Dalam

penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ketelitian Dalam

menyusun

Naskah

Dinas

harus

tercermin

ketelitian

dan

kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Kecermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan pengambilan putusan/kebijakan. 2. Kejelasan Naskah Dinas harus memperlihatkan kejelasan, aspek fisik, dan materi. 3. Singkat dan Padat Naskah Dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap). 4. Logis dan Meyakinkan Naskah dinas harus runtut dan logis yang berarti bahwa penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah dinas. 5. Pembakuan Naskah dinas harus taat mengikuti aturan yang baku yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format maupun dari penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi Naskah Dinas. B. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas Untuk memberikan identifikasi pada Naskah Dinas, pada halaman pertama naskah dinas dicantumkan kepala Naskah Dinas, yaitu nama jabatan atau nama instansi. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengindentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat negara, sedangkan kepala nama instansi digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat yang bukan pejabat negara. Pencantuman kepala Naskah Dinas adalah sebagai berikut. ditetapkan ...

-481. Nama Jabatan Kertas dengan kepala nama jabatan dan lambang negara digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh pejabat negara. Kepala Nama Jabatan berturut-turut terdiri dari gambar Lembaga Negara dan Nama Jabatan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dicetak di atas secara simetris. Perbandingan ukuran Lambang Negara dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas. 2. Nama Instansi/Unit Organisasi Kertas kepala nama instansi dan logo instansi serta alamat digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Kepala nama instansi ditulis dengan huruf kapital. Bagi instansi yang telah memiliki ISO dapat mencantumkan di sebelah kanan atas pada kepala naskah dinas. C. Penomoran Naskah Dinas Nomor pada Naskah Dinas merupakan segmen penting dalam kearsipan. Oleh

karena

itu

susunannya

harus

dapat

memberikan

kemudahan

penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip. 1. Nomor Naskah Dinas Arahan a. Surat Edaran Susunan nomor naskah Surat Edaran terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit. Contoh penomoran Surat Edaran: SURAT EDARAN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PENINGKATAN INTEGRITAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TERKAIT PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan merupakan Lampiran Peraturan, penomorannya sama dengan nomor Peraturan yang mengantarkannya dan diletakkan di sebelah kanan atas.

Contoh 1 ...

-49Contoh 1: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN …………………………… Contoh 2:

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN …………

c. Surat Tugas Susunan penomoran Surat Tugas adalah sebagai berikut: 1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 2) kode jabatan penandatangan; 3) bulan (ditulis dalam dua digit); 4) tahun terbit.

SURAT TUGAS

Contoh 3:

NOMOR 08/D-II.PAN-RB/11/2013 08

:

Nomor

urut

Surat

Tugas

dalam

satu

tahun

takwim/kalender D-II

:

Kode jabatan Deputi Menteri PAN RB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

11

:

Bulan Ke-11 (November)

2013

:

Tahun 2013

2. Nomor Surat Dinas Susunan nomor Surat Dinas mencakup hal-hal berikut. a. Surat Dinas yang Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Instansi Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri/pimpinan instansi terdiri dari: 1) kode derajat pengamanan Surat Dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) singkatan nama jabatan; 4) kode klasifikasi arsip; 5) bulan dan tahun terbit. Contoh 4 ...

-50Contoh 4: R-235/M.PANRB/KKA/06/2013

Tahun terbit Bulan Kode klasifikasi arsip Singkatan nama jabatan Nomor naskah dinas Kode derajat pengamanan surat dinas yang bersifat rahasia b. Surat Dinas yang Ditandatangani oleh Pejabat di Bawah Menteri Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat di bawah pimpinan instansi terdiri dari 1) kode derajat pengamanan Surat Dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) singkatan/akronim instansi; 4) singkatan/akronim satuan organisasi/unit kerja pemrakarsa; 5) kode klasifikasi arsip; 6) bulan; 7) tahun terbit. Contoh 5: B-235/ D-IV.PAN-RB /KKA/06/2013

Tahun terbit Bulan Kode klasifikasi arsip Singkatan/akronim Kem.PANRB Unit kerja Nomor naskah dinas Kode derajat pengamanan surat dinas yang bersifat biasa

3. Nomor ...

-513. Nomor Nota Dinas/Memorandum Nota Dinas/Memorandum bersifat internal, dengan susunan penomorannya sebagai berikut: a. nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); b. kode jabatan penandatangan; c. kode klasifikasi arsip; d. bulan (ditulis dalam dua digit); e. tahun terbit. Contoh 6: Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Menteri PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nomor 124/D-II .PAN-RB/11/2013 124

: Nomor urut Memorandum dalam satu tahun takwim/kalender

D-lI

: Kode

jabatan

Deputi

Menteri

PANRB

Bidang

Kelembagaan dan Tata Laksana PAN-RB

: Singkatan/akronim Kem.PANRB

11

: Bulan Ke-11 (November)

2013

: Tahun 2013

Contoh 7: Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Menteri PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nomor 190/D-II.PAN-RB/11/2013 190

: Nomor urut Memorandum dalam satu tahun takwim/kalender

D-II

: Kode jabatan Deputi Menteri PAN dan RB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

PAN-RB

: Singkatan/akronim Kem.PANRB

11

: BulanKe-11 (November)

2013

: Tahun 2013

4. Nomor Salinan Surat Penomoran salinan surat dilakukan untuk menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dan distribusinya tertentu/ diawasi. Penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai berikut: 1. Semua

surat

yang

mempunyai

tingkat

keamanan

sangat

rahasia/rahasia harus diberi nomor salinan pada halaman pertama. 2. Jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu salinan (salinan tunggal).

3. Pendistribusian ...

-523. Pendistribusian surat yang bernomor salinan harus sama dengan daftar

distribusinya.

Daftar

distribusi

harus

dicantumkan

sebagai

lampiran. 5. Penomoran semua naskah dinas yang diatur dalam peraturan Menteri ini wajib dimintakan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Tata Usaha dan Protokol. D. Nomor Halaman Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. E. Ketentuan Jarak Spasi 1. Jarak antara bab dan judul adalah dua spasi. 2. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah satu spasi. 3. Jarak antara judul dan subjudul adalah empat spasi. 4. Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasi. 5. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan estetika, dengan mempertimbangkan isi naskah dinas. F. Penggunaan Huruf Naskah dinas menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12, sedangkan naskah dinas pengaturan dan penetapan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. G. Lampiran Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. H. Daftar Distribusi Daftar sekretariat

Distribusi dan

adalah

digunakan

susunan

sebagai

pejabat

pedoman

yang

dibuat

pendistribusian

oleh

pejabat

naskah.Setiap

distribusi menunjukkan pejabat yang berhak menerima naskah. I. Rujukan ...

-53I. Rujukan Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan sebagai berikut. 1. Naskah dinas yang berbentuk Surat Perintah, Surat

Tugas, Surat Edaran,

dan Pengumuman, rujukan ditulis di dalam konsiderans dasar. 2. Surat Dinas memerlukan rujukan; naskah yang menjadi rujukan ditulis pada alinea pembuka diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. Dalam hal lebih dari satu naskah, rujukan harus ditulis secara kronologis. a. Dalam hal Surat Dinas memerlukan Rujukan, naskah Rujukan ditulis pada alinea pembuka, diikuti substansi materi surat yang bersangkutan rujukan lebih dari satu naskah, Rujukan itu harus ditulis secara kronologis b. Cara menulis Rujukan adalah sebagai berikut. 1) Rujukan Berupa Naskah Penulisan Rujukan berupa naskah mencakupi informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis naskah dinas, jabatan penandatangan naskah dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek naskah dinas. 2) Rujukan Berupa Surat Dinas Penulisan Rujukan berupa Surat Dinas mencakupi informasi singkat tentang Surat Dinas yang menjadi Rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis surat, jabatan penandatangan, nomor surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal. 3) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronik Penulisan rujukan berupa Surat Dinas Elektronik (surat yang dikirimkan melalui sarana elektronik) diatur tersendiri. c. Rujukan Surat kepada Instansi Nonpemerintah Rujukan tidak harus dicantumkan pada Surat Dinas yang ditujukan kepada instansi nonpemerintah. J. Ruang Tanda Tangan Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagian kaki naskah dinas yang memuat nama jabatan (misalnya Sekretaris Kementerian) yang dirangkaikan dengan nama Kementerian PANRB. a. Ruang

tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris

kalimat terakhir. b. Nama jabatan diletakkan pada baris pertama tidak disingkat. a. Ruang ...

-54c. Ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat paragraf. d. Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang bersifat mengatur, ditulis dengan huruf kapital, dan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas

yang

bersifat

tidak

mengatur

ditulis

dengan huruf awal kapital. e. Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah + 3 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang. K. Penentuan Batas/Ruang Tepi Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu a.

ruang tepi atas

:

apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;

b.

ruang tepi bawah

:

sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;

c.

ruang tepi kiri

:

sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; batas ruang tepi kiri tersebut diatur

cukup

lebar

agar

pada

waktu

dilubangi untuk kepentingan penyimpanan dalam ordner/snelhechter tidak berakibat hilangnya salah satu huruf/kata/angka pada naskah dinas; d.

ruang tepi kanan

:

sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan ...

-55Catatan: Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. L. Penggunaan Bahasa Bahasa yang digunakan di dalam naskah dinas harus jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan di dalam naskah dinas adalah Ejaan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan peruandang-undangan. M. Media/Sarana Naskah Dinas Media/sarana naskah dinas adalah alat untuk merekam informasi

yang

dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas). 1. Kertas a. b.

Naskah dinas menggunakan kertas jenis HVS 80 gram. Naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama menggunakan kertas jenis HVS lebih dari 80 gram atau kertas jenis lainyang memiliki nilai keasaman tertentuserendah-rendahnya

harus

menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH) 7. c.

Naskah dinas perjanjian luar negeri menggunakan kertas yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.

d.

Surat Dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik white bond.

e.

Kertas yang digunakan untuk naskah dinas korespondensi adalah A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 81/4. x 113/4 inci). Di samping kertas A4, untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran berikut: 1) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm); 2) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm); 3) Folio(210x330mm); 4) Folio ganda (420 x 330 mm).

2. Sampul ....

-562. Sampul Surat Sampul surat adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan instansi, diatur sesuai dengan keperluan instansi masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi. a. Warna dan Kualitas Sampul Surat Dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna putih atau coklat muda dengan kualitas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah atau surat dinas yang dikirimkan. b. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan Pada Sampul Surat harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim dicetak pada bagian atas dengan susunan dan bentuk huruf yang sama dengan yang dicetak pada kepala surat, yaitu lambang negara/logo instansi,nama instansi/jabatan, Alinea pertama alamat tujuan mulai dicetak atau ditulis pada bagian sampul kanan bawah. c. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul Surat dinas dilipat dengan sudut saling bertemu dan lipatan harus lurus dan tidak kusut. Sebelum surat dinas dilipat harus dipertimbangkan sampul yang akan digunakan. Surat dinas dilipat dengan cara sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang. Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan

bagian

kepala

surat

menghadap

ke

depan

ke

arah

penerima/pembaca surat.

CONTOH ...

-57CONTOH 8 CARA MELIPAT SURAT

Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat kedepan

Lembar Kerta Surat

Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat ke belakang

Ketiga, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah pembaca surat

N. Susunan Surat Dinas 1. Kop Surat Kop Surat mengidentifikasikan nama jabatan atau nama instansi pembuat surat dan alamat dengan ketentuan sebagai berikut. a. Kop Surat Nama Jabatan 1) Kop Surat Nama Jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan tertentu. Kertas dengan Kop Surat Nama Jabatan hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat negara. 2) Kop Surat Nama Jabatan terdiri atas Lambang Negara di tengah dan Nama Jabatan yang ditulis paling banyak tiga baris (apabila nama jabatan terlalu panjang digunakan singkatan atau akronim tanpa mengorbankan kejelasan). Perbandingan ukuran Lambang Negara dan huruf yang digunakan hendaknya serasi sesuai dengan ukuran kertas

b. Kop ...

-58b. Kop Surat Nama Instansi 1) Kop Surat Nama Instansi menunjukkan nama dan alamat instansi pemerintah. Kertas dengan kop surat dimaksud digunakan untuk kemudahan dalam surat menyurat. 2) Kop surat nama instansi menggunakan logo diletakkan di kiri atas, dan nama instansi dicetak sebanyak-banyaknya tiga baris; logo dicetak setingkat lebih tinggi (serasi) di atas nama instansi. 3) Surat jenis nota dinas dan memorandum tidak menggunakan kop surat berlogo instansi. 2. Tanggal Surat Tanggal surat ditulis dengan tata urut sebagai berikut: a. tanggal ditulis dengan angka Arab; b. bulan ditulis lengkap; c. tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab. Contoh 9: 31 November 2013

3. Hal Surat Hal adalah materi pokok surat yang dinyatakan dengan kelompok kata singkat tetapi jelas. Hal perlu dicantumkan dengan alasan berikut a. menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan dan menjadi rujukan dalam komunikasi; b. memudahkan identifikasi; c. memudahkan pemberkasan dan penyimpanan surat. 4. Alamat Surat a. Surat Dinas ditujukan kepada nama jabatan pimpinan dari instansi pemerintah yang dituju. Surat Dinas tidak dapat ditujukan kepada identitas nama individu dan nama instansi. b. Surat Dinas yang ditujukkan kepada pejabat negara ditulis dengan urutan sebagai berikut: 1) nama jabatan; 2) jalan; 3) kota; 4) kode pos Contoh 10 ...

-59Contoh 10: Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta 12190

5.Paragraf dan Spasi Surat Paragraf adalah sekelompok kalimat pernyataan yang berkaitan satu dengan yang

lain,

yang

merupakan

satu

kesatuan.

Fungsi

paragraf

adalah

mempermudah pemahaman penerima, memisahkan, atau menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis. Isi surat dinas diketik satu spasi dan diberi jarak 1,5-2 spasi di antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Surat yang terdiri atas satu paragraf jarak antarbarisnya adalah dua spasi. Pemaragrafan ditandai dengan takuk, yaitu + 6 ketuk atau spasi. 6.Warna Tinta Tinta yang digunakan untuk surat-menyurat berwarna hitam, sedangkan untuk penandatanganan surat berwarna hitam atau biru tua. 7. Salinan Salinan surat dinas hanya diberikan kepada yang berhak dan terdapat pada tembusan surat, yaitu salinan surat yang disampaikan kepada pejabat yang terkait. 8. Tingkat Keamanan a. Sangat Rahasia disingkat (SR): tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi; sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, surat ini akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara. b. Rahasia disingkat (R): tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secaratidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, surat ini akan merugikan negara.

c. Biasa ...

-60c. Biasa disingkat (B): tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir a dan b. Namun, itu tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya. Surat yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah halaman pertama surat dinas. Jika Surat Dinas tersebut disalin, cap tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. 9. Kecepatan Penyampaian a. Sangat Segera adalah

surat dinas

yang

harus disampaikan pada hari

yang sama dengan batas waktu 24 jam. b. Segera adalah surat dinas yang harus disampaikan dalam batas waktu 2 x 24 jam. c. Biasa adalah surat dinas yang harus disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman. O. Ketentuan Surat-Menyurat 1. Komunikasi Langsung Surat dinas dikirim langsung kepada pejabat yang dituju. Jika surat tersebut ditujukan kepada pejabat yang bukan kepala instansi, untuk mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju tersebut, surat tetap ditujukan kepada kepala instansi dengan mencantumkan untuk perhatian (u.p.) pejabat yang bersangkutan. 2. Alur Surat-Menyurat Alur surat-menyurat harus melalui hierarki dari tingkat pimpinan tertinggi instansi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang sehingga dapat dilakukan pengendalian penyelesaian. 3. Disposisi Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan naskah dinas korespondensi, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada naskah asli. Lembar Disposisi merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas yang bersangkutan. Format Disposisi dapat dilihat pada Contoh 11

FORMAT ...

-61FORMAT DISPOSISI CONTOH 11 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI A

Agenda Nomor

1. (Agenda Surat)

Asal Surat

2. (Pengirim Surat)

Nomor/ Tgl

4. (Nomor dan 5.Tanggal Surat) 6. (Perihal Surat)

Hal

B

Tanggal Terima

3. ( Tanggal Penerimaan )

Diteruskan

I. Unit Kerja

II. Unit Kerja

Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja

Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja

Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja

Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja Bagian Unit Kerja

ISI DISPOSISI Untuk Diproses Perhatian Diselesaikan File Untuk Diketarhui Dikoordinasikan Saran/Telaahan Staf Dilaporkan Ditindaklanjuti Dipantau/Dicek Dihadiri/Wakili Dilaksanakan Dimaklumi

SIFAT SANGAT SEGERA SEGERA Catatan

SANGAT SEGERA RAHASIA

BIASA

Paraf / tgl

Keterangan : 1. Agenda Surat Nomor urut/nomor identitas

surat yang berfungsi sebagai identitas yang

melekat unik pada surat masuk. 2. Pengirim Surat Nama asal pengirim surat. 3. Tanggal Penerimaan Tanggal Penerimaan surat di kantor unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bagian tata usaha Kementerian PANRB. 4. Nomor surat Nomor surat asal yang tercantum pada surat. 5. Tanggal Surat Tanggal pembuatan surat yang tercantum pada surat. 6. Perihal Surat Judul/rangkuman isi surat secara umum yang tercantum pada surat. BAB IV ...

-62BAB IV PENGURUSAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI Korespondensi sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas fungsi organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. Pengurusan naskah dinas korespondensi yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi instansi pemerintah. A. Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas/Memorandum) Pengurusan

nota

dinas/memorandum

adalah

pengelolaan

nota

dinas/memorandum yang diterima dan yang akan dikirim. Pengurusan nota dinas/memorandum itu sebaiknya dipusatkan di kesekretariatan yaitu sub bagian persuratan yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan untuk memudahkan pengawasan dan pengendaliannya. B. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern 1. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas a. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah penafsiran. b. Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat-menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi. c. Jawaban terhadap Surat yang Masuk 1) Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi. 2) Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim. 2. Pengurusan Surat Masuk Surat masuk adalah semua surat dinas yang diterima oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bagian tata usaha Kementerian PANRB. Untuk memudahkan

pengawasan

dan

pengendalian,

penerimaan

surat

masuk

sebaiknya dipusatkan di sub bagian persuratan. Penanganan surat masuk dilaksanakan melalui tahapan berikut:

a. Penerimaan...

-63a. Penerimaan Surat

masuk

yang

diterima

dalam

sampul

tertutup

dikelompokkan

berdasarkan tingkat keamanan (SR, R, UND, dan B) dan tingkat kecepatan penyampaiannya ( sangat segera, segera, dan biasa). Selanjutnya, surat ditangani

sesuai

dengan

tingkat

keamanan

dan

tingkat

kecepatan

penyampaiannya. b. Pencatatan 1) Surat masuk yang diterima diinput dan diagendakan pada aplikasi persuratan (e-arsip) menurut tingkat keamanan. 2) Penginputan dan pengagendaan surat dinas dilakukan oleh staf yang mempunyai kewenangan dalam penginputan data surat masuk tersebut. 3) penginputan surat dilaksanakan dengan prioritas sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian. 4) Penginputan surat akan menghasilkan lembar disposisi yang tercatat nomor agenda dan tanggal penerimaan. 5) Penginputan surat masuk dimulai dari Nomor 1 pada bulan Januari dan berakhir pada nomor terakhir dalam satu tahun yaitu nomor terakhir pada tanggal 31 Desember. c. Pemilahan. 1) Kegiatan pemilahan surat masuk mulai dilaksanakan pada tahap pencatatan. 2) Pada tahap pemilahan, surat akan disampaikan sesuai tujuan surat. 3) Surat masuk yang beralamat pribadi (nama orang) disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup. d. Pengolahan 1) Pada tahap pengolahan, pimpinan/pejabat memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut. 2) Dari hasil pengolahan dapat diputuskan tindakan selanjutnya. 3) Pengolahan surat masuk dilakukan melalui proses pemberkasan naskah atau proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan. e. Penyimpanan 1) Surat masuk melalui proses pemberkasan naskah disimpan dalam bentuk hasil pindai (scan) di komputer berdasarkan nomor agenda secara berurutan. 2) Surat dinas disimpan diunit kerja masing-masing. 3) Surat yang masih aktif, tetap berada di unit pengolah. Setelah surat menjadi arsip inaktif, penyimpanannya harus sudah dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. f. Saran ...

-64-

f. Sarana Penanganan Surat Masuk 1) Agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan surat masuk. Semua surat masuk pertama kali di input pada aplikasi, yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut: a) tanggal; b) nomor agenda; c) nomor dan tanggal surat masuk d) lampiran; e) alamat pengirim; f) hal/isi surat; g) keterangan. Sesuai dengan kebutuhan, kolom catatan dapat ditambah, misalnya dengan petunjuk pada nomor yang lalu dan petunjuk pada nomor berikutnya. 2) Pengolahan surat masuk yang tidak melalui proses penanganan naskah dinas,

dapat

digunakan

sarana

lain

yang

diatur

sesuai

dengan

kebutuhan. 3. Surat Keluar Surat keluar adalah semua surat dinas yang akan dikirim kepada pejabat yang tercantum pada alamat surat dinas dan sampul surat dinas. Penanganan surat keluar,

pencatatan,

pemberian

nomor/cap

dan

pengiriman

surat

keluar

dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pada bagian tata usaha. Penanganan surat keluar dilakukan melalui tahap sebagai berikut. a. Pengolahan 1) Kegiatan pengolahan dimulai dari penyiapan hingga ke penandatanganan surat dinas. Penyiapan surat keluar dilaksanakan, sebagai berikut: a) adanya kebijaksanaan pimpinan; b) reaksi atas suatu aksi; c) adanya konsep baru. 2) Penyiapan/penyusunan konsep surat keluar adalah sebagai berikut. a) Penyiapan/penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat/ b) pegawai yang membidanginya, seperti sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang ditunjuk. c) Setiap konsep yang disiapkan harus didasarkan pada kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan.

d) Setiap ...

-65d) Setiap konsep yang akan diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus diteliti oleh sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang diserahi wewenang. Sesuai dengan petunjuk pimpinan atau

menurut

pertimbangannya sendiri terhadap isi surat dinas, sekretaris pimpinan secretariat menetapkan tingkat kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan surat. e) Setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh para

pejabat

dua

tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut. f) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut. (1) Paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat penanda tangan surat dinas dibubuhkan di sebelah kiri/sebelum nama pejabat penanda tangan surat. (2) Paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penanda tangan surat dinas dibubuhkan di sebelah kanan/setelah

nama

pejabat penanda tangan. (3) Setelah surat dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan dan tidak lagi

mengandung

kekurangan/kesalahan

yang

perlu

diperbaiki,

proses selanjutnya adalah (a)pengajuan kepada pejabat yang akan menandatangani surat; (b) penandatangan oleh pejabat yang bersangkutan; (c) pembubuhan cap; (d) pemberian nomor. b. Pencatatan Semua surat keluar dicatat dalam Agenda Surat Keluar. c. Penggandaan 1) Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak surat dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju. 2) Penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangni oleh pejabat yang berhak. 3) Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan). 4) Jumlah yang digandakan sesuai dengan alamat yang dituju (alamat distribusi). 5) Penggandaan ...

-665) Penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya segera dan sangat segera diprioritaskan. 6) Penggandaan

surat

keluar

yang

tingkat

keamanannya

sangat

rahasia/rahasia harus diawasi dengan ketat. 7) Sekretaris/pimpinan sekretariat berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh Kementerian PANRB. d. Pengiriman 1) Surat keluar yang akan dikirimkan dimasukkan ke dalam amplop. 2) Pada amplop surat keluar yang tingkat keamanannya biasa (B), rahasia (R), dan sangat rahasia (SR) dicantumkan alamat lengkap, nomor surat dinas, dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian (segera/sangat segera/biasa). 3) Surat yang tingkat keamanannya SR atau R dimasukkan ke dalam amplop, dibubuhi alamat lengkap, nomor surat dinas, cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian dan cap tingkat keamanan. 4) Semua surat keluar yang dikirim dicatat dalam Buku Ekspedisi sebagai bukti pengiriman dan dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri. 5) Untuk

kepentingan

keamanan,

Kepala

Sub

Bagian

Persuratan

mengusahakan keselamatan pengiriman semua surat keluar, khususnya yang tingkat keamanannya SR/R. e. Penyimpanan 1) Semua arsip surat keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai ketentuan kearsipan. 2) Naskah asli surat dinas keluar dan naskah yang diparaf harus disimpan di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bagian tata usaha.

BAB V ...

-67BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS A. Penandatanganan 1. Penggunaan Garis Kewenangan Pimpinan organisasi instansi pemerintah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 2. Penandatanganan Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan lima cara. a) Atas Nama (a.n.) Atas nama disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n. Contoh 1:

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, (Tanda Tangan) Nama Lengkap

b) Untuk Beliau (u.b.) Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya.

Contoh 2 ...

-68Contoh 2: a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Kementerian u.b Kepala Biro SDM dan Umum, (Tanda Tangan) Nama Lengkap c) Untuk Perhatian (u.p.) Alamat surat dengan menggunakan singkatan u.p. (untuk perhatian) untuk keperluan berikut: 1. untuk mempercepat penyelesaian surat yang diperkirakan dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan instansi; 2. untuk mempermudah penyampaian oleh sekretariat penerima surat pejabat yang dituju dan untuk mempercepat penyelesaiannya sesuai dengan maksud surat; 3. untuk

mempercepat

penyelesaian

surat

karena

tidak

menunggu

kebijaksanaan langsung pimpinan instansi. Contoh 3: Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta12190 u.p Deputi Menteri PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana d) Pelaksana Tugas (Plt.) Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), adalah sebagai berikut. 1. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 2. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan. Contoh 4:

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Tanda Tangan Nama Lengkap e) Kop ...

-69e) Kop Pelaksana Harian (Plh.) Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.), adalah sebagai berikut. 1. Pelaksana

harian

(Plh.)

digunakan

apabila

pejabat

yang

berwenang

menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran

pelaksanaan

pekerjaan sehari-hari

perlu

ada

pejabat

sementara yang menggantikannya. 2. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat. Contoh 5: Plh. Kepala Biro SDM dan Umum, Tanda Tangan Nama Lengkap

f) Kop Surat dan Cap Ketentuan penggunaan kop surat berlambang negara dan cap dengan lambang negara, khusus digunakan pada surat yang bertandatangan Menteri PANRB. Selain surat tertandatangan Menteri PANRB menggunakan kop surat dan cap Kantor Kementerian PANRB. 3. Kewenangan Penandatanganan a) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar

instansi

pemerintah

yang

bersifat

kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah. b) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat

kebijakan/keputusan/arahan

dapat

diserahkan/

dilimpahkan

kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. (1)

Penyerahan/pelimpahan korespondensi

wewenang

dan

penandatanganan

kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan

sebagai berikut.

(2) Sekretaris ...

-70(2)

Sekretaris

jenderal/sekretaris

menteri/sekretaris

utama

lembaga

pemerintah nonkementerian, pimpinan sekretariat lembaga negara, sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, dan lembaga lainnya dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan surat dinas tentang supervisi, arahan mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi lini di instansi masing masing. (3)

Pimpinan organisasi lini pada setiap jajaran instansi pemerintah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan surat dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

dan fungsi

sesuai dengan bidang masing-masing. Format kewenangan penandatanganan dapat dilihat pada Contoh 6.

CONTOH ...

-71CONTOH 6 FORMAT KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEJABAT PENANDATANGAN

No

Jenis Naskah Dinas

Menteri

1.

Peraturan

V

2.

Keputusan

V

3.

Pedoman

V

4.

Petunjuk Pelaksanaan

Wakil

Sekretaris

Menteri

Kementerian

Deputi

Staf Ahli

Asdep

V

V

V

V

V V

Kabag/

Kasubag/

Kabid

Kasubid

V

5.

SOP

V

6.

Surat Edaran

V

7.

Surat Dinas

V

V

V

V

8.

Memorandum

V

V

V

V

V

V

V

V

9.

Nota Dinas

V

V

V

V

V

V

V

V

10.

Surat Undangan

V

V

V

V

V

V

11.

Pengumuman

V

V

V

12.

Surat Perjanjian

V

V

V

13.

Surat Pengantar

V

V

V

V

V

V

14.

Laporan

V

V

V

V

V

V

V

15.

Telaahan Staf

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

BAB VI ...

-72BAB VI PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA DAN LOGO DALAM NASKAH DINAS

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan sampul. A. Penggunaan Lambang Negara 1. Ketentuan Penggunaan Lambang Negara Ketentuan penggunaan lambang negara untuk tata naskah dinas adalah sebagai berikut. a. Lambang negara digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. b. Pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas jabatan dan cap jabatan dengan lambang negara adalah pejabat Negara dalam hal ini Menteri PANRB. 2. Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara a. Bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan lambang negara adalah sebagai berikut. 1) Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lambang negara terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan nama jabatan. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah lambang negara. 2) Contoh

bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan

lambang negara dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 ...

-73Gambar 1

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 3.

Cap Jabatan dengan Lambang Negara a. Pejabat yang berwenang menggunakan cap jabatan dengan lambang negara adalah pejabat negara. b. Bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara adalah sebagai berikut. 1) Cap jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran R1 = +

0,8 mm, R2 = R3 = +

0,2 mm.

2) Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama jabatan pimpinan tertinggi kementerian yang ditulis dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah untuk kementerian tercantum tulisan Republik Indonesia Pada lingkaran ketiga, terdapat lambang negara dengan ukuran 18 X 19 mm. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai huruf. 3) Cap jabatan menggunakan tinta berwarna ungu. 4) Penggunaan cap dinas terletak di sebelah kiri tanda tangan naskah dinas dan mengenai sedikit tanda tangan pejabat yang berwenang. 5) Contoh bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara dapat dilihat pada Gambar 2. Menteri PAN RB Lambang Negara Republik Indonesia Gambar 2 B. Penggunaan ...

-74B. Penggunaan Logo Kementerian PANRB 1. Ketentuan Penggunaan Logo Kementerian PANRB a. Umum 1) Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas instansi pemerintah sebagai identitas agar public lebih mudah mengenalnya. 2) Setiap instansi pemerintah harus memiliki dan menggunakan logo. 3) Logo digunakan oleh pejabat berwenang pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan lembaga negara lainnya. b. Logo Kementerian PANRB 1) Bentuk Oval Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan ketegaran dan keseimbangan

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi dalam mengemban visi reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, visioner, netral, tidak berpihak dan menghasilkan kinerja (output dan outcome) yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. 2) Roda Kemudi Kapal Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengemudi dalam memimpin dan mengelola perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, agar tugas-tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3) 8 jari-jari roda kapal Menyiratkan

makna

simbolik

yang

menggambarkan:

8 (delapan) asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, melampaui

keseimbangan, dan/atau

ketidakberpihakan, tidak

kecermatan,

menyalahgunakan

tidak

dan/atau

mencampuradukkan kewenangan, keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan umum. 8 (delapan) penjuru angin yang bermakna sebagai kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). 4) Buku/Himpunan Peraturan Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan hasil kerja (output) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa ...

-75berupa produk-produk kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah, hukum, politik dan sosiologis dan selanjutnya untuk dilaksanakan sebagai acuan oleh seluruh jajaran aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah 5) 7 garis pada buku/himpunan peraturan Menyiratkan makna simbolik 7 (tujuh) nilai dasar yang memberikan motivasi dalam bekerja, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, bekerja dengan penuh tanggung jawab, berpola pikir visioner (jauh ke depan), menegakkan disiplin, mengutamakan kerjasama, bertindak adil dalam berperilaku, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan. 6) Lingkaran kecil berwarna hitam yang mengapit tulisan “ MELAYANI” Menyiratkan makna simbolik yang menggambarkan kesungguhan dan komitmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menekankan pentingnya fungsi pelayanan kepada masyarakat yang harus diemban oleh seluruh aparatur negara, baik di pusat dan di daerah. 7) Warna Warna dasar krem. Makna psikologis: suci, bersih, jujur dan setia. Makna simbolis: kesetiaan dan kejujuran dalam pengabdian. Warna biru muda pada tulisan ”KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Makna psikologis: dinamis, responsif, kuat dan cerdas. Makna simbolis: lega, arif, harapan dan optimisme yang kuat. Warna biru tua pada tulisan ”MELAYANI MASYARAKAT”. Makna psikologis: teguh, tenang, dan rasional. Makna simbolis: menyiratkan keuletan dan semangat dalam mencapai cita-cita. Warna cokelat tua pada kemudi. Makna psikologis: tabah dan tahan uji. Makna simbolis: mantap dan konsisten dalam tujuan. Warna kuning pada lingkaran bagian dalam pada kemudi kapal. Makna psikologis: kreatif, enerjik, semangat untuk maju. Makna simbolis: koordinasi dan kerjasama.

8) Tulisan ...

-768) Tulisan Tulisan

melingkar:

NEGARA

DAN

nomenklatur

”KEMENTERIAN

REFORMASI

Kementerian

PENDAYAGUNAAN

APARATUR

BIROKRASI”

merupakan

nama

atau

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi.

Tulisan: ”MELAYANI MASYARAKAT”.Menyiratkan makna simbolik yang menjelaskan bahwa fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

adalah

mengkoordinasikan

pembangunan dan pendayagunaan seluruh jajaran aparatur negara di semua lini dan semua aspek agar memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. c. Logo Kementerian PANRB wajib digunakan untuk: 1) kop naskah dinas; 2) cap dinas; 3) amplop dinas; 4) dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB; 5) stop map; 6) papan nama kantor; 7) kartu tanda pengenal pegawai; 8) tanda pengenal pin pegawai; 9) label barang milik negara; dan 10) situs resmi. d. Logo Kementerian PANRB dapat digunakan: 1) pada gedung kantor; 2) pada kartu nama pejabat/pegawai; dan 3) untuk hal-hal lain yang memerlukan simbol. e. Penggunaan Logo Kementerian PANRB untuk hal-hal selain yang diatur dalam huruf c dan huruf d, harus mendapatkan izin dari Sekretaris Kementerian PANRB. 2. Penggunaan Logo pada Kop Naskah Dinas a. Pejabat

yang

berwenang

menggunakan

kop

naskah

dinas

dengan

menggunakan logo Kementerian PANRB adalah pejabat yang berwenang pada Kementerian PANRB b. Bentuk dan spesifikasi cap dengan logo adalah sebagai berikut. 1) Logo pada kop naskah dinas dicantumkan berdasarkan bentuk, perbandingan ukuran, dan warna yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bentuk ...

-772) Bentuk kop naskah dinas dengan menggunakan Logo Kementerian PANRB, yang terletak di tepi atas kertas dan berada di sebelah kiri, diikuti dengan tulisan nama Kementerian PANRB Tulisan nama nama Kementerian PANRB dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Times ukuran 16 dengan warna hitam dan alamat lengkap ditulis dengan huruf awal kapital berukuran 12. 3) Contoh bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas dengan menggunakan logo Kementerian PANRB dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 3.

Penggunaan Logo Kementerian PANRB pada Cap Kantor a. Pejabat

yang berwenang menggunakan cap Kementerian PANRB adalah

pejabat yang mendapat pelimpahan/penyerahan wewenang dari pejabat negara

untuk

menetapkan/menandatangani

dinas.

Cap juga digunakan dalam jajaran kesekretariatan. b. Bentuk dan spesifikasi cap dengan logo adalah sebagai berikut. 1) Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm. 2) Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di

bagian

atas

tercantum

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah.

tulisan Pada

lingkaran

nama ketiga,

terdapat logo dengan ukuran 24,5 X 24,5 mm. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai dengan huruf. 3) Tinta cap instansi berwarna ungu. 4) Contoh bentuk dan spesifikasi cap instansi dengan menggunakan logo Kementerian PANRB dapat dilihat pada Gambar 4. Kementerian PANRB Logo Kementerian PANRB Republik Indonesia Gambar 4 C. Penggunaan ...

-78-

C. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama 1. Dalam hal dilakukan kerja sama antar pemerintah (G to G), digunakan lambang negara. 2. Tata

letak

logo

dalam

perjanjian

kerja

sama

sektoral,

baik

antar

kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki instansi masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian. D. Pengawasan Sekretaris Kementerian PANRB bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan ini dan wajib melakukan pengawasan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd AZWAR ABUBAKAR Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, ttd Herman Suryatman

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGRA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI

Recommend Documents