SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, nomenklatur jenjang jabatan fungsional kategori keterampilan dan keahlian telah berubah;
b.
bahwa beberapa jabatan fungsional yang telah ditetapkan sudah
menggunakan
nomenklatur
jabatan
dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali jenjang jabatan fungsional; d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan
(Lembaran Nomor
Fungsional
Negara
51,
Republik
Tambahan
Pegawai
Negeri
Sipil
Indonesia
Tahun
2010
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5121); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
-3-
Nomor
188,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5467); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nomor
Negara
198,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2000
Republik
Indonesia Nomor 4019); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan,
dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 8.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Reformasi
Pendayagunaan Birokrasi
Aparatur
(Lembaran
Negara
Negara
dan
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 9.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan
Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil,
-4-
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
97
Tahun
2012
tentang
Perubahan
Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun
Jabatan
(Lembaran
Negara
Fungsional Republik
Pegawai
Negeri
Sipil
Indonesia
Tahun
2012
Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN
APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JENJANG JABATAN FUNGSIONAL. Pasal 1 (1)
Jabatan Fungsional, terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan; dan b. Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
(2)
Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemula/ Pelaksana Pemula; b. Terampil/Pelaksana; c. Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan d. Penyelia.
(3)
Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Ahli Pertama/Pertama; b. Ahli Muda/Muda; c. Ahli Madya/Madya ; dan d. Ahli Utama/Utama. Pasal 2
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua jenjang jabatan
fungsional
yang
sudah
ditetapkan
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
-5-
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) dibaca dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pasal 3 (1)
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis dan peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang mengatur tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Pegawai Negeri Sipil. (2)
Peraturan menteri ini mulai berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang mengatur tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4
Peraturan
Menteri
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
-6-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1643 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, ttd HERMAN SURYATMAN
