PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Menimbang :
2.Mengingat
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Menteri Agama selaku pemimpin departemen pengguna anggaran perlu menetapkan aturan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama; b.bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama. 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418). 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah terkahir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Keududkan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005; Memutuskan Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANGPEDOMAN PERMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA Pasal 1 1.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta di sahkan oleh Direktur Jendersal Perbenharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akutansi pemerintah.
2.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Adalah Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Departemen Agama.
3.
Bagian Anggaran Adalah bentuk pengalokasian anggaran negara yang didasarkan atas unit organisasi atau fungsi tertentu
4.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya
Adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara antara lain Surat keputusan Otorisasi ( SKO ) 5.
Surat Perintah Membayar ( SPM ) Adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
6.
Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS ) Adalah surat perintah membayar langsung yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada pihak ketiga (rekanan) atas perjanjian kontrak kerja (Surat Perintah Kerja) atau yang sejenisnya.
7.
Uang Persediaan Adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
8.
Surat Perintah Membayar Persediaan ( SPM - UP ) Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari.
9.
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan ( SPM-GU ) Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
10.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan ( SPM – TU ) Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggara/kusa pengguna anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari Pagu Uang Persediaan yang ditetapkan. Pasal 2 (1) (2)
Tahun anggaran belaku sebagaimana ditetapkan oleh UU tentang APBN elaksanaan anggaran atas beban APBN oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPKN ) dilakukan berdasarkan Surat
Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (3)
oleh
Pengguna
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPKN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
Pasal 3 (1)
Pejabat yang ditunjuk menguasai Bagian Anggaran mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan unit organisasinya.
(2)
Pejabat yang ditunjuk sebagai : a. Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal , Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Rektor IAIN/UIN, Ketua STAIN/STAKN/STAHN, Kepala Kanwil, Kepala Kantor Dep. Agama Kab./Kota, Kepala Balai, Kepala MAN, Kepala MTsN dan Kepala MIN. Pengguna Anggaran dimaksud dapat mendelegasikan kepada pejabat satu tingkat dibawahnya adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Jenderal memberikan kuasa kepada Kepala Biro Keuangan dan IKN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal. 2. Direktur Jenderal memberikan kuasa kepada Sekretaris Direktur Jenderal sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat 8Jenderal. 3. Inspektur Jenderal memberikan kuasa kepada Sekretaris Inspektur Jenderal sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal. 4. Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan memberikan kuasa kepada Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Keagamaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan. 5. Rektor IAIN/UIN memberikan kuasa kepada Kepala Biro yang bertanggungjawab masalah keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan IAIN/UIN. 6. Ketua STAIN/STAKN/STAHN memberikan kuasa kepada pejabat yang bertanggung jawab masalah keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan STAIN/STAKN/STAHN. 7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Kuasa
b. c.
d.
e. f. g.
Pengguna Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Dep. Agama. 8. Kepala Kantor Dep. Agama Kab,/Kota, Kepala Balai, Kepala MAN, Kepala MTsN dan Kepala MIN bertindak langsung sebagai Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh Kepala Kantor/Satuan Kerja. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja di lingkungan unit organisasi Departemen Agama adalah sebagai berikut : 1. D lingkungan Sekretariat Jenderal adalah para Kepala Biro dan Kepala Pusat/ 2. Di lingkungan Direktorat Jenderal adalaj Sekretaris Direktur Jenderal dan para Direktur. 3. Di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah Sekretaris Inspektur Jenderal dan para Inspektur Regional. 4. Di lingkungan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan adalah Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, para Kapuslitbang dan para Kapusdiklat. 5. Di lingkungan IAIN/UIN adalah para Dekan dan Kepala Biro. 6. Di lingkungan STAIN/STAKN/STAHN adalah para Pembantu Ketua. 7. Di lingkungan Kantor Wilayah Dep. Agama adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang. 8. Di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab./Kota, Balai Litbang dan Balai Diklat adalah Kepala Subbag Tata Usaha dan para Kepala Seksi. 9. Di lingkungan MAN, MTsN dan MIN adalah Kepala Subbag Tata Usaha. Pejabat yang bertindak melakukan pengujian dan perintah pembayaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum pada huruf a. Kuasa Pengguna Anggaran jika diperlukan dapat mengangkat pejabat penguji. Bendahara penerima melaksanakan tugas kebendaharaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan. Bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. Bendahara sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f diangkat dari staf unit organisasi yang menangani masalah keuangan.
(3) (4)
(5)
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ti dak boleh merangkap sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kantor Pusat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama atas usulan Pengguna Anggaran. b. IAIN/UIN, STAIN, STAKN dan STAHN ditetapkan oleh Rektor dan Ketua atas nama Menteri Agama. c. Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Dep. Agama Kab./Kota, Balai, MAN, MTsN, dan MIN ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama atas nama Menteri atas usulan Pengguna Anggaran. Tembusan Surat Keputusan Penetapan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, BPK dan KPPN di wilayah masing-masing.
Pasal 4 Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetorkan sepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas uMum Negara. Pasal 5. (1) (2)
Jumlah dana yang dimuat dalam DIPA dan dokumen lainnya yang disamakan dengan DIPA merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembanyaran.
Pasal 6. (1)
DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran setelah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
(2)
Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan satu copy DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada : a. Inspektorat Jenderal Departemen Agama untuk bahan pemeriksaan.
b. Biro Keuangan dan IKN untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Departemen Agama (SAI). Pasal 7. (1)
(2)
Penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA; Pelaksanaan pembayaran tagihan atas beban belanja negara melalui SPM-LS yang disampaikan ke KPPN, harus dilengkapi dengan bukti asli : a. Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan : 1. Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan gaji/Lembur/ Honor dan Vakasi; dan 2. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. b. Belanja Pegawai lainnya selain belanja pegawa dilengkapi dengan : 1. Kontrak/SPK pengadaan barang dan jasa. 2. Berita Acara Prestasi pekerjaan/penyerahan barang. 3. Kwitansi yang disetujui oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk. 4. Faktur pajak beserta SSPnya; dan 5. Surat Pernyataan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja mengenai penetapan rekanan pemenang.
Pasal 8. (1)
(2) (3) (4)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran; Untuk memperoleh penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan, Satuan Kerja yang bersangkutan menerbitkan Surat Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU); Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Satuan Kerja dapat mengajukan tambahan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU); Pengajuan tambahan uang pesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
(5)
Pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan untuk keperluan selain keperluan sehari-hari perkantoran sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 9. (1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
Pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sepanjang pembayaran dimaksud tidak dapat dilakukan melalui pembayaran langsung; Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada satu rekanan; Pembayaran kepada rekanan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Bukti asli pembayaran yang dilampikan dalam SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bukti pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran belanja.
Pasal 10. (1) (2)
(3)
Berdasarkan SPM yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, KPPN menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerjanya; KPPN dapat menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal : a. Pengeluaran untuk MAK yang melampaui pagu; dan b. Tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2); Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penolakan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan KPPN dalam batas waktu sebagai berikut : a. Penerbitan SP2D Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan/Pengganti Uang Persediaan (SPM-UP/SPM-TU/SPM-
GU) dan SPM Pembayaran Langsung (SPM-LS) paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap; b. Untuk pembayaran Gaji Induk (Gaji Bulanan) PNS Pusat : 1. SPM harus sudah diterima paling lambat tanggal 15 bulan sebelumnya; 2. SP2D diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji; c. Untuk pembayaran non gaji induk (non gaji bulanan) SP2D diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya SPM; d. Pengembalian SPM dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya sejak diterimanya SPM berkenaan. Pasal 11. (1) Dalam melaksanakan penerbitan SPM digunakan formulirformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Agama ini; ((2)Perubahan terhadp formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pasal 12. Pembayaran kegiatan yang dananya berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pinjaman dan/hibah luar negeri; Pasal 13. Kepala Satuan Kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan; Pasal 14. (1) (2)
Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan realisasi anggarannya kepada Sekretaris Jenderal cq Biro Keuangan dan IKN setiap bulan. Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP kepada Sekretaris Jenderal cq Biro Keuangan dan IKN setiap bulan.
(3)
Setiap Unit Akuntasni wajib mengirimkan laporan keuangannya sesuai ketentuan yang diatur dengan KMA tersendiri Nomor 476 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Akuntansi di lingkungan Departemen Agama.
Pasal 15. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran melalui dana APBN dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 16. (1)
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Menteri peraturan lain yang ketentuannya Peraturan Menteri Agama ini dicabut berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat Peraturan Menteri Agama ini akan mestinya.
Agama ini, peraturantelah diatur dalam dan dinyatakan tidak perkembangan baru, diubah sebagaimana
Pasal 17. Peraturan Menteri ditetapkan.
Agama
ini
mulai
berlaku
sejak
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Januari 2005. MENTERI AGAMA R.I DTO MUHAMMAD M. BASUNI.
tanggal
