Menimbang i a. KOVISi trem!lihan UMU\{

KOVISi trEM!LIHAN UMU\{ KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : o1lKprs/KPU/Tahun

2

016

TENTANG PETUNJU K TEKNIS/PETUNJUK PELAKSANMN

PROGMM DAN KEGIATAN DIPA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISi PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGAMN 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang i

a.

bahwa sehubungan telah ditetapkan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2Ot5, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU

Provinsi/KIP Aceh

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Bagian

Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016; D.

Meng ingat

2.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 4.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor s246);

a

6.

7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5316); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO)) U.

o

10.

11.

L2.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerJa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 201520L9; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); L4.

Peraturan Pemerintah Nomor

3

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Menetapka n

PERTAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS/PETUNJUK PELAKSANMN PROGRAM DAN KEGIATAN DIPA KOMISI PEMIL]HAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGAMN 076 TAHUN ANGGARAN 2016 Menetapkan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan

Kegiatan DIPA KPU Provinsi/KlP Aceh

dan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAIVIA menjadi panduan KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, Output dan Anggaran Tahun Anggaran 2016

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DitetaDkan di lakarta

4.lanuari

2

016

Lampiran Keputusan KPU Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tanggal : 4 Januari 2016

PETUNJUK TEKNIS/ PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DIPA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2016

I.

PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas merencanakan program dan anggaran KPU, telah diterbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 yang memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya sesuai Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang mengamanatkan bahwa: APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. APBN disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Dalam penyusunan rencana kerja anggaran, telah diterapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang memerlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan kementerian negara/lembaga. Penjabaran indikator kinerja dan evaluasi kinerja merupakan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kementerian negara/lembaga, sedangkan penetapan standar biaya merupakan tugas Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan PBK diperlukan koordinasi yang baik dari seluruh kementerian negara/lembaga dengan 1

Juknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran DIPA TA 2016

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian negara/ lembaga secara berkesinambungan harus menyusun PBK yang menunjukkan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang akan dicapai (outcome) agar dapat memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan. Dalam rangka efisiensi dan peningkatan kualitas belanja, pengalokasian anggaran agar dilakukan pembatasan terhadap kegiatan yang dibatasi antara lain : 1) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin; 2) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional (antara lain : ambulan, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh), dan penggantian kendaraan rusak berat; 3) Pembangunan baru berupa gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, dan gedung pertemuan, yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat (antara lain : rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan), termasuk pengadaan penelaahan RKA K/L 2016 masyarakat (antara lain : rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan), termasuk pengadaan tanah untuk keperluan dimaksud; 4) Perjalanan dinas dan meeting konsinyering, dilakukan secara selektif dan efisien. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, output yang telah ditetapkan dalam RKA K/L KPU, dipandang perlu untuk menerbitkan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan TA 2016. B.

PENGERTIAN 1. Penganggaran Berbasis Kinerja yang selanjutnya disebut PBK adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Kerja Strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. 4. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/ Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). 5. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. 6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/lembaga. 7. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program. 2


8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 9. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian hasil program dan/atau hasil fokus prioritas. 10. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran. 11. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran kegiatan. 12. Indikator Kinerja Utama Program yang selanjutnya disebut IKUP adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah program. 13. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan. 14. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 15. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 16. Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan. 17. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan. 18. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kementerian negara/lembaga. C.

FUNGSI Fungsi Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan adalah : 1. Untuk memberikan petunjuk agar terdapat kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan program, kegiatan, output serta indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU. 2. Mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari alokasi anggaran yang diberikan.

II.

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3


5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Mengatur tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pemilukada; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 22. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntansi Akrual; 23. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga; 4


25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. III. VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT SERTA PENJELASAN JENIS BELANJA TAHUN 2016 A.

VISI Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

B.

dan

MISI

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan

memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. C.

TUJUAN 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D.

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

5


e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; b. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. E.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog; b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); (2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (3) pemantapan

6


implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (1) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, (2) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; (3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan (4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D/I; (4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (6) diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; (7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan (8) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. 3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; (4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (6) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

7


d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2) mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. F.

Program KPU Tahun Anggaran 2016 1. Program Dukungan Manajemen Lainnya KPU (076.01.01)

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegwaian. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

2. Menyelenggarakan

pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;

4. Menyelenggarakan

pembinaan SDM, kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;

pelayanan

dan

administrasi

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;

6. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02) Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

8


3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup : a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. b. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

G. MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN TAHUN ANGGARAN 2016

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) : No. 1

Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Sasaran Kegiatan

Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

2

9

Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,

Indikator Kinerja Kegiatan

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

Terlaksananya pelayanan perkantoran

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan

Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik

Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker


No.

Kegiatan Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

3

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Sasaran Kegiatan


pemilu Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

Tersusunnya standar logistik Pemilu

Persentase penyusunan standar logistik Pemilu

Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik

Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

Terwujudnya koordinasi antar lembaga

Prosentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu

Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

Prosentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu

4

10

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Tersedianya data dan informasi

Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Layanan peningkatan kompetensi SDM

Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel

Pelayanan pengadaan pegawai baru

Tingkat ketepatan proses pelaksanaan

Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota


No.

5

11

Kegiatan

Penyelenggara an Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Sasaran Kegiatan


pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran

dan KPU daerah pemekaran

Tersedianya dokumen kepegawaian

Pengelolaan data base kepegawaian

Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran

Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran

Tersusunnya/ Revisi peraturan/ Keputusan KPU Bidang Kepegawaian

Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Prosentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK

Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)

Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

Prosentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional

Prosentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi

Prosentase ketepatan penyusunan peraturan kearsipan KPU

Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi

Prosentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi

Meningkatnya akuntabilitas

Prosentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang

Tingkat ketatalaksanaan SDM Penataan SDM


No.

6

Kegiatan

Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota

Sasaran Kegiatan


penataan, pendataan dan penilaian arsip

mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan eprocurement

Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana eProcurement

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan

Prosentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)

Meningkatnya layanan dukungan pengamanan

Prosentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman

Meningkatnya sarana layanan perkantoran

Prosentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan

Prosentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU

Prosentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L

Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

Prosentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02) :

12

No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan


1

Penyelenggara an Dukungan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilit as pegawai

Prosentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai

Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU


No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan Prosentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design pembangunan gedung KPU Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) : No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

1

Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggara an pemilu

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU Persentase ketepatan waktu penyuluhan Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hokum dan penyelesaian dengan tepat waktu Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

2

13

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja


No.

Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

Sasaran Kegiatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Provinsi dam Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk /Pemekaran Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

H.

Penanggung jawab dan Pelaksana Program, Kegiatan dan Keluaran/ Output : 1. Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU; 3. Penanggung jawab Kegiatan adalah Kepala Biro dan Inspektur, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; 4. Pelaksana Kegiatan adalah Para Kepala Bagian di Lingkungan Setjen KPU, Para Kepala Bagian di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dengan uraian :

KODE

1 076.01. 01 3355

3355.002 3355.003 3355.007 3355.994

14

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Layanan Perkantoran

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KPU

KPU PROVINSI

KPU KAB/KOTA

4

5

6

Biro Keuangan

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik


KODE


PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KPU PROVINSI

KPU KAB/KOTA

4 Biro Logistik

5 Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

6 Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Biro Perencanaan dan Data

Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM

Subbagian Program dan Data

Biro SDM

Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM

Subbagian Program dan Data

Biro Umum

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

KPU 1 3356

3356.008

3356.009 3356.010 3356.011 3357 3357.001

3357.003

3357.004 3357.010 3357.023 3358

3358.001

3358.003 3358.005 3358.006 3360

3360.008 3360.009 3360.014 3360.015 3360.994

15

2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Data dan Informasi Kepemiluan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Sistem Aplikasi KPU Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel Dokumen Kepegawaian Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip Layanan Perkantoran


KODE


PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KPU PROVINSI

KPU KAB/KOTA

4 Inspektorat

5 Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM dan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

6 Subbagian Program dan Data dan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Biro Hukum

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Hukum

Biro Teknis dan Hupmas

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat

KPU 1 3361

3361.004

2 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

3361.005

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

076.01. 06

3363.010

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum

3363.011

Layanan Administrasi kepemiluan

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada Pembentukan PPID

3363

3364

3364.004

3364.006 3364.027 3364.030

3364.032 3364.033

16

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Pusat pendidikan pemilih Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada


I. PENJELASAN JENIS BELANJA SESUAI PER-80/PB/2011 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA, DAN TRANSFER PADA BAGAN AKUN STANDAR DAN SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-4599/PB/2013 TANGGAL 3 JULI 2014 : 51 511 5111 51111 511111 511119

51112 511121 511122 511123 511124 511125 511126

511129 511138 512211

512411

52 521 5211 52111 521111

17

BELANJA PEGAWAI BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji PNS Belanja Gaji Pokok PNS Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. Belanja Pembulatan Gaji PNS Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS. Belanja Tunj. Anak PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS. Belanja Tunj. Struktural PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS. Belanja Tunj. Fungsional PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS. Belanja Tunj. PPh PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS. Belanja Tunj. Beras PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura. Belanja Uang Makan PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS. Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua. Belanja Uang Lembur Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain pembayaran Uang kehormatan Anggota KPU, Uang Kehormatan/Uang Lelah Sekretariat KPU. BELANJA BARANG BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/


521114

521115

521119

521211

521213

18

berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, pembayaran PBB. - Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. - Pembelian buku cek/buku giro bilyet. - Pembelian materai. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor Staf Pengelola Keuangan, honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. Belanja Barang Operasional Lainnya Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka kegiatan operasional satker. Belanja Bahan Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : - Alat tulis kantor (ATK); - Konsumsi/bahan makanan; - Bahan cetakan; - Dokumentasi; - Spanduk; - Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti : pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yang terkait langsung dengan output kegiatan. Belanja Honor Output Kegiatan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul


521219

522 52211 522111

522112

522113

522121

522131

522141

522151

522191

5231 523111 19

sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual). Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. BELANJA JASA Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik. Belanja Langganan Telepon Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon. Belanja Langganan Air Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air. Belanja Jasa Pos dan Giro Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia. Belanja Jasa Konsultan Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, dan lainnya). Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan: - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; - berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat. Belanja Jasa lainnya Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengeluaran pemilharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan


523121

523121

5241 524111

524112

524113

20

Stándar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan - Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan). Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi : a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Pengumandahan (Detasering) c. Menempuh Ujian dinas/ujian jabatan. d. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan. e. Memperoleh kesehatan. f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h. Mengikuti diklat; i. MenjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j. MenjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat k. Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. Belanja Perjalanan Tetap Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Pengumandahan (Detasering); c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;


b.

524114

524119

53 531111

21

Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; a. Memperoleh pengobatan; b. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; c. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; d. Mengikuti diklat; e. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang di laksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota; b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard); c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya oaket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta di biayai perjalanan dinas yang di tanggung oleh satker peserta meliputi: a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota; b. Biaya paket meeting (fullboard); c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota; d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).


531114

532111

53311 533111

J.

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN (SESUAI DENGAN PMK NO.65/PMK.02/2015) 1.

2.

3.

22

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola). Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). TAHUN

ANGGARAN

2016

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun tandar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat melebihi dalam penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2016. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai : 1) Batas tertinggi; atau 2) Estimasi. Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai : 1) Batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2016; 2) Referensi untuk: a. Penyusunan prakiraan maju; dan/atau b. Bahan penghitungan Pagu Indikatif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuanganj Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:


4.

5.

23

a. Kepada Penanggung jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf Pengelola Keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium. Catatan : 1. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan: a. Jumlah staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; b. Besaran honorarium staf Pengelola Keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf. 2. Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan pada RKA BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut berasal dari pagu RKA K/L Kementerian/lembaga berkenan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada satker yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara Lembaga Satuan Kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Catatan: Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium. c. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal: (1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau (2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 7. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium diberikan kepada panitia pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium Pej abat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan. 8. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP. a. Jumlah staf anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu penerimaan; c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium. 9. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negaraj Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) . Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAl adalah sebagai berikut: a. Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; b. Ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang. Catatan: Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan. 10. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada 24


tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. 11. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis 1.1.1. Honorarium Narasumberi Pembahas Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang memberikan informasil pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. Catatan: 1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar I Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit. 2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan: a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara masyarakat. 11.2. Honorarium Moderator Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshopi/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat. Catatan: 1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit. 2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara masyarakat. 1.1.3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/masyarakat. 1.1.4. Honorarium Panitia Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group 25


Discussion sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/BimbinganTeknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. 1.1.5. Narasumber Kegiatan di Luar Negeri Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri untuk kegiatan Workshop/Seminar/ Sosialisasi/Sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri. Narasumber Kelas A Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara. Narasumber Kelas B Pegawai Aparatur disetarakan dengan dan wakil ketua Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri,anggota lembaga Negara Narasumber Kelas C Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/ c sampai dengan IV /b dan perwira menengah TNI/ Polri. 12. Honorarium Rohaniwan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniwan. 13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.1.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I /KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; 26


c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 13.2.Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut : a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkari oleh Presiden b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Catatan : 1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut: a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga. Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan E selon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan . 2) Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan. 3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan. b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga. Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan 27


kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas. 14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/Majalah/Pengelola Website 14.1.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium Tim Penyusunan Jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Catatan: Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . 14.2.Honorarium tim penyusunan buletin/majalah Honorarium tim penyusunan bulletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 14.3.Honorarium tim pengelola website Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon 1/setara. Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website. 15. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian 15.1.Vakasi Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktek. 15.2.Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 16. Honorarium Pengajar Diklat Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. 28


a. Pengajar dari luar unit satker penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara. Unit satker penyelenggara diklat dapat pengajar dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara; b. Pengajar dari dalam unit satker penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. 17. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. 18. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. 19. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja.

a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. b. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. c. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. 20. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. 22. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA K/L 29


sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. 23. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor a. Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Half day di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kan tor se bagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapatj pertemuan paket fullboard di luar kota serta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. b. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapatj pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurangkurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis : 1) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pej abat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri; 2) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon I/eselon II; 3) Kegiatan rapatj pertemuan di luar kantor pej abat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III . Satuan biaya paket kegiatan rapatj pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis : 1) Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. 2) Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. 3) Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. 30


Catatan: 1) Dalam hal rapat/ pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersamasama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama. 2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: Pejabat eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang Pejabat eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang 3) Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota a. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA K/ L terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket full board di luar; b. Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA K/L terdiri atas : indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota. 4) Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas. 5) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapatjpertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor. 6) Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon I lain, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya.

b. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi: a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan 2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

31


d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian Negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan 2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun. STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI 26. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akanj telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 27. Satuan Biaya Latihan Prajabatan Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 28. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi) , personal computer/notebook, printer, ac split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) . Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. 29. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar I rakor/sosialisasi/diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya 32


30.

31.

32.

33.

34.

33

honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/ pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu. Satuan Biaya Konsumsi Rapat Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapatj pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/eselon 1/setara maupun untuk rapat biasa. Rapat koordinasi tingkat Menterij eselon 1/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya Menteri/eselon 1/pejabat yang setara. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantianj pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% ( sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Catatan: 1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor. Contoh: Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara, mengantar tamu kenegaraan. 2. Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedungj bangunan dalam negeri dengan maksud menjagajmempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.


35. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksijujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis . Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. 36. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Catatan: a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda. b. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Balikpapan sebesar Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) . c. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogjakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut: 1) Berangkat a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara SoekarnoHatta; dan b) biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta. 2) Kembali a) biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan b) biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta). 37. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri. 38. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis.

34


Catatan : 1) Kementerian Negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional; dan d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan. 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak. 3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. 4) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas,pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/atau lapangan, pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan (roda 4), dan pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini. Pengertian Istilah: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan

35


IV.

KEGIATAN PADA DIPA KPU PROVINSI/KIP ACEH KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2016

A.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) 1.

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Lingkungan Setjen KPU (3355)

DAN

Administrasi

KPU/KIP

Keuangan

di

Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Keuangan, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU, Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Keuangan. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Keuangan, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Keuangan, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. 1.1.

Layanan pembinaan perbendaharaan (3355.002) (Nama Output tertulis Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan) Mempedomani Peraturan KPU Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 173 “Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Provinsi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik”. Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan. Sedangkan sesuai Pasal 185 pada KPU Kabupaten/Kota, Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

1.1.1 Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara (011) A. Peningkatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara; b. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait (KPU Pusat atau instansi lainnya) yang mendukung pencapaian output; c. Memelihara dan menatausahakan dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, pengggandaan/penjlidan bahan yang bersifat persediaan barang (dapat disesuaikan dengan kondisi). 36


3.

1.2

b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Bendahara dengan KPU RI di Jakarta yang direncanakan mengundang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. (Selanjutnya disesuaikan dengan undangan dari KPU RI). c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan instansi perihal permasalahan perbendaharaan. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan yang akurat

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

1.2.1 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (011) Mempedomani Peraturan KPU Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Pelaksana kegiatan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perhitungan akuntansi serta pelaporan keuangan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”. Pasal 55 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan; b. penyiapan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan c. penyiapan pelayanan konsultasi keuangan”. Pasal 176 “Subbagian Keuangan KPU Provinsi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan”, sedangkan pada KPU Kabupaten/Kota anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”. A. Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W (A) Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Tingkat UAKPA 1) Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput kedalam aplikasi SAIBA; 2) Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; 3) Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL; 4) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL; 5) Menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga. b. Tingkat UAPPA-W 1) Menerima/memverifikasi ADK dari UAKPA dan melakukan kompilasi/ penggabungan; 2) Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; 3) Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan; 4) Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN; 37


2.

38

5) Menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat Kementerian/Lembaga; 6) Melakukan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan ke KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Jenis Belanja a. Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Dipergunakan untuk pembayaran honorarium pengelola SAI dengan susunan keanggotaan : 1) UAKPA Penanggung Jawab : 1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh Koordinator : 1 (satu) orang yaitu Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Ketua : 1 (satu) orang yaitu Kasubbag Keuangan Wakil Ketua : 1 (satu) orang yaitu Kasubbag Umum Anggota : 2 (dua) orang yaitu Operator dan Staf Pengelola SAK 2) UAPA-W Penanggung Jawab : 1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh Koordinator : 1 (satu) orang yaitu Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Ketua : 1 (satu) orang yaitu Kasubbag Keuangan Wakil Ketua : 1 (satu) orang yaitu Kasubbag Umum Anggota : 2 (dua) orang yaitu Operator dan Staf Pengelola SAK b. Belanja Bahan (521211) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran biaya pengadaan bahan habis pakai sebagai pendukung kegiatan sosialisasi, seminar, rapat dan lain-lain dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan, berupa Konsumsi rapat dan snack. c. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK yang bersifat persediaan barang (dapat disesuaikan dengan kondisi). d. Belanja Jasa Profesi (522151) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran honorarium narasumber, pembicara, pakar dalam rangka sosialisasi/pembinaan atau koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. e. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi data laporan keuangan bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan untuk mendukung Laporan Kementerian/lembaga dengan KPU RI di Jakarta yang direncanakan mengundang Pejabat dan staf pengelola data SAIBA. (Selanjutnya disesuaikan dengan undangan dari KPU RI).


3.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk perode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA dan UAPPAW, maupun Laporan Keuangan pseudo dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/ menginput kedalam aplikasi SAIBA; b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; c. Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan; d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL; e. Menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga. 2. Jenis Belanja a. Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Dipergunakan untuk pembayaran honorarium pengelola SAK pada KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPA, dengan susunan keanggotaan : Penanggung Jawab : 1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota Koordinator : 1 (satu) orang yaitu Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik1 (satu) orang yang berkontribusi dalam pengelolaan SAIBA Ketua : 1 (satu) orang yang berkontribusi dalam pengelolaan SAIBA Wakil Ketua : 1 (satu) orang yang berkontribusi dalam pengelolaan SAIBA Anggota : 2 (dua) orang yang berkontribusi dalam pengelolaan SAIBA b. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK yang bersifat persediaan barang (dapat disesuaikan dengan kondisi). c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja ini dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas dalam rangka rekonsiliasi data laporan keuangan periode bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan ataupun pseudo dengan KPU Provinsi. Pelaksanaan perjalanan dimaksud akan diterbitkan undangan oleh KPU Provinsi. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk perode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA dan UAPPAW, maupun Laporan Keuangan pseudo dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian 39


Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya. 1.3

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007) Mempedomani Peraturan KPU Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Pelaksana kegiatan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi sesuai Pasal 176 “Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”. KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 185 “Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi”.

1.3.1 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (011) A. Inventarisasi Permasalahan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyusun dan menyampaikan LPPA ke KPU dalam rangka Supervisi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan terbaru lainnya dan dapat disampaikan melalui email [email protected]; b. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU dan kementerian/lembaga terkait lainnya; c. KPU Provinsi sebagai koordinator wilayah menerima dan merekapitulasi LPPA. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pembayaran ATK (toner, kertas, binder clip, pensil/ballpoint, dsb), Penggandaan dan Penjilidan, dalam rangka mendukung kegiatan Supervisi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. b. Honor dengan Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium anggota kelompok kerja Supervisi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, yang sifatnya koordinatif. Susunan Pelaksana Kegiatan adalah: 1) Pengarah : 1 (satu) orang; 2) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 3) Ketua : 1 (satu) orang; 4) Wakil Ketua : 1 (satu) orang; 40


3.

5) Sekretaris : 1 (satu) orang; 6) Anggota : 5 (lima) orang. c. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK yang bersifat persediaan barang (dapat disesuaikan dengan kondisi). d. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi e-LPPA dengan KPU RI di Jakarta. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Dokumen LPPA KPU Provinsi (Model Keuangan 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, dan 1.06 serta LPJ Bendahara) setiap bulan; b. Menerima dokumen LPPA dari masing-masing satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja (Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, dan 2.05 serta LPJ Bendahara) setiap bulan.

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyusun, membuat dan menyampaikan LPPA ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan terbaru lainnya dan dapat disampaikan melalui email [email protected];; b. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU, KPU Provinsi dan kementerian/lembaga terkait lainnya. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium anggota kelompok kerja Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, yang sifatnya koordinatif. Susunan Pelaksana Kegiatan adalah: 1) Pengarah : 1 (satu) orang; 2) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 3) Ketua : 1 (satu) orang; 4) Wakil Ketua : 1 (satu) orang; 5) Sekretaris : 1 (satu) orang; 6) Anggota : 4 (tiga) orang. b. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK yang bersifat persediaan barang (dapat disesuaikan dengan kondisi). c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan dinas dalam rangka penyampaian LPPA ke KPU Provinsi. d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan instansi perihal permasalahan perbendaharaan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen LPPA KPU Kabupaten/Kota (Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 serta LPJ Bendahara) setiap bulan.

41


1.4 Layanan Perkantoran (3355.994) 1.4.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran Honorarium Uang Kehormatan Anggota KPU, Gaji PNS KPU, Tunjangan-Tunjangan PNS Pegawai KPU/Pegawai Organik dan Pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah dengan rincian belanja sebagai berikut : 1. Belanja Gaji Pokok PNS (511111) Pengeluaran untuk gaji pokok pegawai negeri sipil bulanan, gaji pokok pns ke-13, dan gaji pokok PNS ke-14. 2. Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dan pembulatan gaji PNS (gaji ke-13 dan gaji ke-14). 3. Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS (511121) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/isteri PNS, tunjangan suami/isteri gaji ke-13 dan gaji ke-14. 4. Belanja Tunjangan Anak PNS (511122) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS, tunjangan anak PNS gaji ke-13 dan gaji ke-14. 5. Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) Pengeluaran untuk Pembayaran Tunjangan Struktural PNS dan Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-13 dan gaji ke-14). 6. Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS. 7. Belanja Tunjangan Beras (511126) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura. 8. Belanja Uang Makan PNS (511129) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS. 9. Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, pembayaran tunjangan umum PNS, pembayaran gaji ke13 dan gaji ke-14. 10. Belanja uang lembur (512211) Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. Keterangan : a. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah. b. Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. c. Perintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur. d. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. 42


e. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya. f. Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan. g. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. h. Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan. 11. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/512411) Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap antara lain : a. Pembayaran uang kehormatan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; b. Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Juknis dan Surat Sekretaris Jenderal KPU terkait Tunjangan Kinerja. Catatan : 1. Sesuai surat Sekjen Nomor 1337/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Revisi Belanja Tunjangan Pph TA 2016, dalam rangka pelaksanaan pencairan belanja pegawai tahun Anggaran 2016, bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum teralokasikan anggaran untuk belanja tunjangan PPh (511125), segera : a. Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menghitung kebutuhan belanja tunjangan PPh dimaksud; b. Selanjutnya KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diminta untuk melaksanakan revisi POK untuk memunculkan kode akun 511125 (Belanja Tunjangan PPh PNS) termasuk Belanja tunjangan PPh PNS ke 13 dan ke-14 dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat mengambil dari : akun 512411 (Belanja Pegawai/Tunjangan Khusus/Kegiatan/uang lelah Sekretariat), akun 512211 Belanja uang lembur serta akun 511111 (Belanja Gaji Pokok PNS); c. Revisi dilakukan dengan tidak merubah pagu dan Digital Stamp; d. Melakukan pencermatan kembali sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1661/SJ/xll2015 tanggal 26 November 2015 perihal Pencermatan terhadap Rencana kerja dan Anggaran (RKA K/L) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. Pencermatan komponen belanja pegawai dengan data realisasi pada bulan Januari 2016 (data realisasi/aplikasi GPP). 2. Apabila di satker terdapat kelebihan atau kekurangan komponen belanja pegawai yang disebabkan penambahan atau pengurangan pegawai serta alokasi yang tidak mencukupi dikarenakan penambahan data kepegawaian (anak, suami, istri, kenaikan pangkat, alih status, jabatan, dll), agar segera melaporkan kelebihan atau kekurangan tersebut secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal KPU. KPU 43


3.

2.

Provinsi/KIP Aceh melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap kelebihan atau kekurangan belanja pegawai di KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya dilakukan revisi DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Apabila kekurangan anggaran komponen belanja gaji tidak dapat ditutup dari satker yang bersangkutan atau dari satker dalam 1 (satu) Provinsi, agar disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU sebagai bahan pengajuan revisi DIPA (APBN-P). Agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan belanja pegawai pada TA 2016 (perkiraan realisasi minimal 98%), KPU Provinsi wajib menyampaikan usulan penambahan dan atau kekurangan komponen belanja pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dan diterima selambat-lambatnya Akhir Februari 2016, dengan format pada lampiran 1.

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356) Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Logistik, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU, Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Logistik. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Logistik, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Logistik, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Pelaksanaan Kegiatan di KPU Provinsi mempedomani Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 173 “Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik”. Pelaksanaan Kegiatan pada Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 185 “Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi”.

44


2.1.

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) 2.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu (3356.008.001) A. Rapat koordinasi pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada tingkat Provinsi (008.001.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat koordinasi tingkat Provinsi (bertempat di Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat lain yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh) dengan mengundang peserta dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi logistik. Kegiatan tersebut dapat mengundang narasumber dari pihak luar KPU yang memiliki bidang kompetensi tata kelola barang/jasa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan barang/jasa. Kegiatan rapat koordinasi pengelolaan logistik Pemilu merupakan kegiatan yang lebih ditekankan pada mekanisme pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada secara terpadu, mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pelaksanaan pengadaan dan pengiriman logistik, monitoring dan evaluasi serta pelaporannya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat atau staf dari Sekretariat Jenderal KPU yang dikoordinir oleh Biro Logistik. Satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan kegiatan ini adalah yang telah melaksanakan Pilkada 2015. Kegiatan ini lebih difokuskan kepada evaluasi pelaksanaan tahapan logistik Pilkada 2015. Selain hal tersebut di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh juga akan diundang ke KPU RI untuk melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pengelolaan logistik serta tahapan Pilkada 2017. Personil yang terlibat dari KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Pejabat yang ditunjuk lainnya yang membidangi logistik, sebanyak 1 (satu) orang. Kegiatan tersebut akan membahas hal – hal terkait persiapan logistik Pilkada 2017 mulai dari time schedule, ketentuan pengadaan, dan lainnya. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Terkait dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan tahapan logistik Pilkada 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan koordinasi dengan Biro Logistik untuk pelaksanaannya dan menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, KPU Provinsi/KIP Aceh harus mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti tempat kegiatan, koordinasi dengan narasumber, dan jadwal kegiatannya. c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh (sebagai laporan). 3. Jenis Belanja a. Belanja bahan (521211) Digunakan untuk pembelian/pembayaran ATK, fotocopy, dan penjilidan materi pendukung pelaksanaan kegiatan (bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh). b. Belanja jasa profesi (524111) 45


Digunakan untuk membayar honor narasumber yang diundang oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, sebanyak 1 (satu) orang. Narsumber sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan apabila kegiatan yang dilaksanakan merupakan lintas sektoral (di luar instansi KPU). Narasumber yang diundang harus mempunyai korelasi bidang keilmuan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan logistik atau barang/jasa baik dari sisi perencanaan, pengadaan, pengiriman, dan tindak lanjut aset (bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh). c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas 1 (satu) orang yang ikut kegiatan rapat koordinasi tingkat Nasional di KPU RI selama 3 (tiga) hari. Biaya perjalalan dinas ini hanya untuk satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang tidak melaksanakan Pilkada 2015. d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas (uang transport) bagi staf atau Pejabat yang menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada (bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh). 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu berupa laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan laporan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi tingkat Nasional bidang pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan perjalanan dinas ke KPU Provinsi/KIP Aceh (bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan) dalam rangka koordinasi evaluasi pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada. Kehadiran Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk lain yang membidangi logistik akan sangat penting untuk kelancaran kegiatan dimaksud. Selain hal itu, KPU/KIP Kabupaten/Kota (bagi yang melaksanakan Pilkada 2017) juga akan diundang ke KPU RI untuk melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pengelolaan logistik serta tahapan Pilkada 2017. Personil yang terlibat dari KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk lainnya yang membidangi logistik, sebanyak 1 (satu) orang. Kegiatan tersebut akan membahas hal – hal terkait persiapan logistik Pilkada 2017 mulai dari time schedule, ketentuan pengadaan, dan lainnya. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh (bagi satker yang melaksanakan rapat koordinasi) untuk mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tersebut dan bahan apa yang harus dipersiapkan. b. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. 46


3. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas berupa transport atau tiket pesawat, uang saku, dan penginapan selama kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh (bagi satker yang melaksanakan rapat koordinasi). Selain itu, juga untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas 1 (satu) orang yang ikut kegiatan rapat koordinasi tingkat Nasional di KPU RI. Biaya perjalalan dinas ini hanya untuk satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2017. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Output kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) laporan pelaksanaan perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. B. Fasilitasi tata kelola Silog Pemilu dan Pilkada (008.001.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan pengelolaan aplikasi Silog untuk keperluan Pilkada 2017 dan pemeliharaan rutin terhadap data dan informasi yang harus diinput oleh operator Silog KPU Provinsi/KIP Aceh. Misalnya untuk data harga satuan kontrak barang yang diadakan untuk logistik Pilkada 2015 (bagi yang melaksanakan Pilkada 2015). Demikian juga data dan kelengkapan informasi lainnya pada aplikasi Silog agar menjadi sistem informasi logistik Pemilu dan Pilkada yang informatif. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan pengecekan, mengisi secara lengkap inputan, dan mengkoreksi kembali inputan data dan informasi yang ada pada aplikasi Silog (bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan Pilkada 2015 atau di wilayah kerjanya (KPU/KIP Kabupaten/Kota) terjadi Pilkada 2015) b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti surat tugas atau keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dasar pembayaran honor kegiatan. c. Melaporkan hasil kegiatan (pengecekan dan pengisian) kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Jenis Belanja a. Honor output kegiatan (521213) Digunakan untuk memberikan honor kepada 1 (satu) orang operator Silog KPU Provinsi/KIP Aceh selama 4 (empat) bulan. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah terisi dan terupdatenya data – data dan informasi pada aplikasi Silog Pilkada agar menjadi informatif dan digunakan sumber data logistik Pilkada bagi KPU dan publik. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan pengelolaan aplikasi Silog untuk keperluan Pilkada 2017 dan pemeliharaan rutin terhadap data dan informasi yang harus diinput oleh operator Silog KPU/KIP Kabupaten/Kota. Misalnya untuk data harga satuan kontrak barang yang diadakan untuk logistik Pilkada 2015 (bagi yang melaksanakan Pilkada 2015). Demikian juga data dan 47


kelengkapan informasi lainnya pada aplikasi Silog agar menjadi sistem informasi logistik Pemilu dan Pilkada yang informatif. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan pengecekan, mengisi secara lengkap inputan, dan mengkoreksi kembali inputan data dan informasi yang ada pada aplikasi Silog (bagi satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2015) b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti surat tugas atau keputusan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dasar pembayaran honor kegiatan. c. Melaporkan hasil kegiatan (pengecekan dan pengisian) kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Jenis Belanja a. Honor output kegiatan (521213) Digunakan untuk memberikan honor kepada 1 (satu) orang operator Silog KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 4 (empat) bulan. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah terisi dan terupdatenya data – data dan informasi pada aplikasi Silog Pilkada agar menjadi informatif dan digunakan sumber data logistik Pilkada bagi KPU dan publik. 2.2. Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009) 2.2.1. Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009.001) A. Fasilitasi ULP (009.001.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan seluruh rencana umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan, baik yang dilakukan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau pelelangan. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan instruksi kepada petugas Admin SiRUP yang telah ditunjuk sebelumnya untuk menayangkan seluruh rencana umum pengadaan dimaksud. Rencana umum pengadaan (RUP) bersumber dari DIPA KPU TA. 2016 yang ada pada masing – masing KPU Provinsi/KIP Aceh. Kewajiban penayangan RUP ini harus dipedomani untuk memberikan pertanggung jawaban kepada publik perihal rencana kerja KPU Provinsi/KIP Aceh TA. 2016. Penayangan RUP dilakukan di aplikasi SiRUP yang telah ada, misalnya di LKPP (SiRUP LKPP) atau instansi lainnya. Saat ini KPU dan beberapa satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi SiRUP LKPP untuk menayangkan RUP dimaksud. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Operator admin SiRUP menerima instruksi dan bahan RUP yang akan ditayangkan ke aplikasi SiRUP dari pimpinan satker (dalam hal ini KPA atau Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh). b. Melakukan penginputan ke aplikasi SiRUP secara detil sesuai dengan ketentuan format yang tersedia. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau rencana pelaksanaan kegiatan 48


pada tahun anggaran berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada. c. Mengarsipkan data dan informasi RUP (termasuk perubahannya jika ada). d. Melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Jenis Belanja a. Honor output kegiatan (521213) Digunakan untuk memberikan honor kepada 1 (satu) orang operator admin SiRUP KPU Provinsi/KIP Aceh, selama 3 (tiga) bulan. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah tertayangnya RUP satker KPU Provinsi/KIP Aceh pada aplikasi SiRUP dan dapat diakses penayangannya oleh publik. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan seluruh rencana umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan, baik yang dilakukan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau pelelangan. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan instruksi kepada petugas Admin SiRUP yang telah ditunjuk sebelumnya untuk menayangkan seluruh rencana umum pengadaan dimaksud. Rencana umum pengadaan (RUP) bersumber dari DIPA KPU TA. 2016 yang ada pada masing – masing KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kewajiban penayangan RUP ini harus dipedomani untuk memberikan pertanggung jawaban kepada publik perihal rencana kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota TA. 2016. Penayangan RUP dilakukan di aplikasi SiRUP yang telah ada, misalnya di LKPP (SiRUP LKPP) atau instansi lainnya. Saat ini KPU dan beberapa satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi SiRUP LKPP untuk menayangkan RUP dimaksud. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Operator admin SiRUP menerima instruksi dan bahan RUP yang akan ditayangkan ke aplikasi SiRUP dari pimpinan satker (dalam hal ini KPA atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota). b. Melakukan penginputan ke aplikasi SiRUP secara detil sesuai dengan ketentuan format yang tersedia. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada. c. Mengarsipkan data dan informasi RUP (termasuk perubahannya jika ada). d. Melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Jenis Belanja a. Honor output kegiatan (521213) Digunakan untuk memberikan honor kepada 1 (satu) orang operator admin SiRUP KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) bulan. 49


4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah tertayangnya RUP satker KPU/KIP Kabupaten/Kota pada aplikasi SiRUP dan dapat diakses penayangannya oleh publik. B. Supervisi dan monitoring terkait pengadaan barang/jasa dalam rangka Pemilu dan Pilkada (009.001.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan rapat koordinasi tingkat Provinsi dengan mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Rapat koodinasi ini lebih terfokus kepada persiapan proses pengadaan logistik Pilkada 2017. Kegiatan ini mengundang 1 (satu) orang Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi logistik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat lain yang disediakan untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan Pilkada 2017 atau di wilayah kerjanya (KPU/KIP Kabupaten/Kota) melaksanakan Pilkada 2017. Selain itu, KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan Pilkada 2017 atau di wilayah kerjanya (KPU/KIP Kabupaten/Kota) melaksanakan Pilkada 2017 melakukan rapat koordinasi tingkat Nasional di KPU RI. Koordinasi tersebut berkaitan dengan persiapan pengadaan logistik Pilkada 2017, agar KPU Provinsi/KIP Aceh mampu melakukan pembinaan kepada satker di wilayah kerjanya. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) orang Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi logistik. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Terkait dengan kegiatan supervisi pelaksanaan persiapan pengadaan logistik Pilkada 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan koordinasi dengan Biro Logistik untuk pelaksanaannya dan menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, KPU Provinsi/KIP Aceh harus mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti administrasi perjalanan dinas, tempat kegiatan rapat koordinasi, akomodasi, dan jadwal kegiatannya. c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Jenis Belanja a. Belanja bahan (521211) Digunakan untuk pembelian/pembayaran akomodasi makan dan snack guna mendukung pelaksanaan kegiatan (bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh). b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas 1 (satu) orang yang ikut kegiatan rapat koordinasi tingkat Nasional di KPU RI selama 3 (tiga) hari. Biaya perjalalan 50


dinas ini hanya untuk satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan Pilkada 2017 atau di wilayah kerjanya (KPU/KIP Kabupaten/Kota) yang melaksanakan Pilkada 2017. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah berupa laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tingkat Provinsi dan laporan kegiatan perjalanan dinas ke KPU RI dalam menghadiri rapat koordinasi tingkat Nasional. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan Menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi dalam rangka supervisi dan monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau logistik Pilkada 2017 (bagi satker yang melaksanakan Pilkada 2017). Personil yang dilibatkan adalah 1 (satu) orang Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi logistik, selama 3 (tiga) hari ke KPU Provinsi/KIP Aceh. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti rapat koordinasi tingkat Provinsi dalam rangka supervisi dan monitoring pelaksanaan pengadaan logistik Pilkada 2017. b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti surat tugas, akomodasi dan lainnya. c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas 1 (satu) orang yang mengikuti rapat koordinasi tingkat Provinsi selama 3 (tiga) hari ke Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat lain yang disediakan untuk pelaksanaanya. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi secara rinci dan sistematis guna menjadi bahan kebijakan pimpinan satker. 2.3. Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu (3356.010) 2.3.1. Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu (3356.010.001) A. Supervisi/bimtek pemetaan jalur distribusi logistik Pemilu da/atau Pilkada (010.001.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan rapat koordinasi tingkat Nasional di KPU RI dalam rangka supervisi dan bimtek pemetaan jalur distribusi logistik keperluan Pilkada 2017. Personil yang dilibatkan adalah 1 (satu) orang Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi logistik. Satker yang dilibatkan adalah yang akan melaksanakan Pilkada 2017 atau di wilayah kerjanya (KPU/KIP Kabupaten/Kota) melaksanakan Pilkada 2017. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor KPU atau tempat lain yang disediakan untuk pelaksanaannya. Fokus pelaksanaan 51


kegiatan berupa pemaparan terkait mekanisme kendali pengiriman logistik dan monitoring distribusi logistik melalui sistem RFID atau sejenisnya yang terintegrasi dengan Silog. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menghadiri pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh KPU. b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti administrasi perjalanan dinas, bahan yang dibawa, dan akomodasinya. c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas 1 (satu) orang yang ikut kegiatan rapat koordinasi tingkat Nasional di KPU RI selama 3 (tiga) hari. Biaya perjalalan dinas ini hanya untuk satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan Pilkada 2017 atau di wilayah kerjanya (KPU/KIP Kabupaten/Kota) yang melaksanakan Pilkada 2017. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah berupa laporan kegiatan perjalanan dinas ke KPU RI dalam menghadiri rapat koordinasi tingkat Nasional. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan Menghadiri rapat koordinasi tingkat Nasional dalam rangka supervisi dan bimtek pemetaan distribusi logistik Pilkada 2017 (bagi satker yang melaksanakan Pilkada 2017). Personil yang dilibatkan adalah 1 (satu) orang Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi logistik, selama 3 (tiga) hari ke KPU RI. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti rapat koordinasi tingkat Nsional dalam rangka supervisi dan pemetaan distribusi logistik Pilkada 2017. b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti surat tugas, bahan data dan informasi, akomodasi dan lainnya. c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas 1 (satu) orang yang mengikuti rapat koordinasi tingkat Nasional selama 3 (tiga) hari ke Kantor KPU RI atau tempat lain yang disediakan untuk pelaksanaanya. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi secara rinci dan sistematis guna menjadi bahan kebijakan pimpinan satker.

52


2.4. Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011) 2.4.1. Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011.001) A. Tata kelola dan tindak lanjut logistik eks Pemilu dan Pilkada (011.001.011) Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan Melakukan tindak lanjut pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pilkada berupa penghapusan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Logistik eks Pemilu dan Pilkada di-stock opname untuk selanjutnya dinilai oleh KPKNL untuk dihapuskan (dilelang). Membentuk Pokja yang melibatkan pihak KPKNL dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan penghapusan. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan stock opname dan koordinasi dengan KPKNL. b. Menyiapkan administrasi mekanisme penghapusan. c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara rinci dan sistematis (tembusan KPU Provinsi/KIP Aceh), dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Jenis Belanja a. Honor output kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor Pokja sebanyak 3 (tiga) orang selama 1 (satu) bulan. b. Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi (521811) Digunakan untuk membiayai administrasi ATK dan biaya bongkar serta timbang logistik eks Pemilu dan Pilkada yang akan dihapuskan. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Output kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan penghapusan logistik eks Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. B. Bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pilkada (011.001.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat koordinasi tingkat Provinsi (bertempat di Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat lain yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh) dengan mengundang peserta dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi logistik. Kegiatan tersebut dapat mengundang narasumber dari pihak luar KPU yang memiliki bidang kompetensi pengelolaan aset Negara. Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan kegiatan yang lebih ditekankan pada mekanisme pengelolaan aset dan logistik eks Pemilu serta logistik eks Pilkada secara terpadu, mulai dari tahap persiapan sampai pelaporannya. Selain hal tersebut di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh juga akan diundang ke KPU RI untuk melaksanakan rapat koordinasi terkait hasil pelaksanaan rapat koordinasi dengan satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Personil yang terlibat dari KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Sekretaris KPU 53


Provinsi/KIP Aceh atau Pejabat yang ditunjuk lainnya yang membidangi logistik, sebanyak 1 (satu) orang. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dimaksud, KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan koordinasi dengan narasumber dan menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, KPU Provinsi/KIP Aceh harus mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. b. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti tempat kegiatan, koordinasi dengan narasumber, akomodasi dan jadwal kegiatannya. c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh (sebagai laporan). 3. Jenis Belanja a. Belanja bahan (521211) Digunakan untuk pembelian/pembayaran ATK, fotocopy, dan penjilidan materi pendukung pelaksanaan kegiatan serta akomodasi makan dan kudapan peserta rapat koordinasi. b. Belanja jasa profesi (524111) Digunakan untuk membayar honor narasumber yang diundang oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, sebanyak 1 (satu) orang. Narsumber sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan apabila kegiatan yang dilaksanakan merupakan lintas sektoral (di luar instansi KPU). Narasumber yang diundang harus mempunyai korelasi bidang keilmuan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan aset Negara. c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas 1 (satu) orang yang ikut kegiatan rapat koordinasi tingkat Nasional di KPU RI selama 3 (tiga) hari. Rapat koordinasi yang akan dilaksanakan di Gedung KPU RI atau tempat lain yang disediakan. d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas (uang transport) bagi staf atau Pejabat yang menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi pengelolaan aset Negara dan logistik eks Pemilu dan logistik eks Pilkada. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Adapun ouput kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu berupa laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan laporan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi tingkat Nasional terkait pengelolaan aset dan logistik eks Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan perjalanan dinas ke KPU Provinsi/KIP Aceh (bagi satker KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan) dalam rangka koordinasi pengelolaan aset dan logistik eks Pemilu dan Pilkada. Kehadiran Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk lain yang 54


membidangi logistik akan sangat penting untuk kelancaran kegiatan dimaksud. Personil yang terlibat dari KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk lainnya yang membidangi logistik, sebanyak 1 (satu) orang. Kegiatan tersebut akan membahas hal – hal terkait mekanisme pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pilkada 2017 secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tersebut dan bahan apa yang harus dipersiapkan. b. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas berupa transport atau tiket pesawat, uang saku, dan penginapan selama kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. 4. Output Pelaksanaan Kegiatan Output kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan perjalanan dinas ke KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka rapat koordinasi pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pilkada. 3.

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Perencanaan, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU, Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Perencanaan dan Data. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Perencanaan, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Program, Organisasi dan SDM. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Perencanaan, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Program dan Data/Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

3.1. Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (3357.001) 3.1.1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (001.001.001) Sesuai Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, dan anggaran sarana dan prasarana Pemilu di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan Pemilu; b. penyiapan penyusunan anggaran Pemilu; c. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu Pelaksanaan Kegiatan di KPU Provinsi mempedomani Pasal 169 “Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya 55


manusia”. Pelaksanaan Kegiatan pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program. Sedangkan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 185 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu”. Siklus penyusunan rencana dan program kerja, anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana pemilu meliputi : a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); b. Penyusunan Bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja); d. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L); e. Penelitian kembali DIPA; f. Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan; g. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); h. Revisi Anggaran (revisi POK dan Revisi DIPA) di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN). Penjelasan : 1. Petunjuk Operasional Kegiatan POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA, setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PA/KPA menerbitkan POK. POK berfungsi sebagai: a. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas; b. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas; c. Alat perencanaan kebutuhan dana; dan d. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran. POK disusun berdasarkan DIPA dan SP RKA-K/L serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. POK paling sedikit memuat uraian tentang: 1. Kode dan nama satker; 2. Kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, program dan nama program; 3. Kode dan nama kegiatan/output/sub output/komponen input/akun; 4. Kode dan nama kantor bayar, lokasi, dan indikator kinerja kegiatan; 5. Rincian volume, harga satuan, dan jumlah biaya; 6. Sumber dana, cara penarikan, dan kode kewenangan; 7. Tata cara pengadaan/pelaksanaan (kontraktual dan non kontraktual); 8. Rencana pelaksanaan kegiatan (time schedule) yang dilengkapi dengan perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan.

56


Dalam hal terdapat perubahan POK sebagai akibat dari revisi DIPA, penyesuaian atas realisasi, perubahan jadwal pelaksanaan aktivitas dan lainnya, maka POK harus disesuaikan/di-update. Apabila perubahan POK mengakibatkan perubahan kebutuhan dana per bulan maka penyesuaian/updating tersebut digunakan untuk meng-update halaman III DIPA. Format POK tercantum dalam Lampiran 2. 2. Pemantapan Rencana Penarikan Salah satu tugas KPA adalah merencanakan penarikan dana yang dapat direalisasikan setiap bulan. Rencana penarikan dana tersebut harus disesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan, baik yang terkait dengan belanja pegawai maupun non belanja pegawai. Rencana penarikan dana tersebut adalah sebagaimana yang dituangkan pada Halaman III DIPA dan dijabarkan lebih lanjut secara rinci dalam POK. Rencana penarikan dana harus dihitung dengan secermat mungkin untuk menghindari banyaknya perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, apabila terjadi perubahan terhadap rencana penarikan dana maka dapat dilakukan updating sesuai dengan ketentuan. 3. Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran oleh Satker Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian semakin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pasal 4, PPK pada satker mempunyai tugas pokok antara lain : a. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana b. Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; c. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa Melalui tugas pokok tersebut, PPK dapat mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada satker dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila ditemukan permasalahan dalam penyerapan anggaran, maka PPK dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada KPA untuk diteruskan kepada PA atau pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penyerapan tersebut sebagai langkah tindak lanjut dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 4. Penelitian kembali DIPA : Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh KPA, KPA berkewajiban melakukan penelitian kembali terhadap DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diterima telah sesuai dengan SP RKAK/L dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Penelitian dimaksud meliputi antara lain kode dan nomenklatur satker, pejabat perbendaharaan, kode kantor bayar, kode kewenangan, kode lokasi, sumber dana, jenis belanja, cara penarikan, jumlah pagu anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan jumlah anggaran yang diblokir. Apabila dari hasil penelitian dimaksud ditemukan kesalahan, 57


maka segera disampaikan kepada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan revisi/penyesuaian seperlunya sesuai kewenangan. Hal tersebut perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya, satker tidak mengalami hambatan sehingga penyerapan anggaran dapat dimulai secepatnya sejak awal tahun anggaran. Informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat di blogspot : http://anggarankpu.blogspot.co.id/ dan email yang digunakan sebagai sarana komunikasi adalah program.kpu@gmail. 011. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran A. Penyusunan/Perbaikan Renstra Satker KPU 2015-2019 Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan Kegiatan Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, serta sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU telah menyusun Renstra 2015-2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Berkenaan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 5 bahwa Rencana Strategis merupakan salah satu dari penyelenggaraan SAKIP, maka Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu melakukan penyusunan Renstra Tahun 2015-2019. Atas penyusunan Renstra dimaksud, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, DIKTUM KEEMPAT angka 1, Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan penyusunan Renstra Unit Eselon I/II dan Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. KPU Provinsi/KIP Aceh dapat membentuk Tim Penyusunan/Perbaikan Renstra Satker KPU Provinsi 2015-2019. Tim Pelaksana kegiatan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Menyusun Renstra Satker KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) Melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) atau harapan pihak luar terkait dengan Kinerja organisasi; 3) Mengumpulkan bahan dan data; 4) Melakukan identifikasi Potensi dan Permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis. b. KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Renstra KPU Provinsi. 3. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, konsumsi rapat, pengggandaan/ penjlidan bahan dalam rangka penyusunan Renstra KPU Provinsi/KIP Aceh. 58


b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri : 1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Divisi Perencanaan; 2) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag Program, Data dan SDM; 4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag atau Kasubag Program; 5) Anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari Kasubbag Program dan Staf. Jumlah keanggotaan disesuaikan dalam DIPA atau dapat direvisi jumlah anggota dan nominal honorariumnya dengan ketentuan tidak melebihi pagu anggaran dan batas tertinggi dari Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Tata cara pembentukan dan pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan mempedomani Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014. 4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Rencana Strategis KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2015-2019 Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan Kegiatan Penjelasan Kegiatan sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyusun Renstra Satker KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) atau harapan pihak luar terkait dengan Kinerja organisasi; c. Mengumpulkan bahan dan data; d. Melakukan identifikasi Potensi dan Permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis; e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Renstra KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, konsumsi rapat internal dan pengggandaan/penjlidan bahan dalam rangka penyusunan Renstra KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri : 1) Pengarah sebanyak 5 (llima) orang, yaitu Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan seluruh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubbag Program; 4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang; 5) Anggota sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri Staf. 4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Rencana Strategis KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019. 59


B.

Pengelolaan Program dan Anggaran 2016 serta Penyampaian Data Dukung Anggaran Tahun 2017 Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Pengelolaan program dan anggaran di KPU Provinsi/KIP Aceh; b. Koordinasi dengan KPU dalam rangka pegelolaan program dan anggaran serta perubahan kebijakan KPU terhadap program dan anggaran 2016; c. Pengelolaan revisi DIPA dan perjalanan dinas biasa atau perjalanan dinas dalam kota ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka proses revisi DIPA. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, konsumsi rapat, pengggandaan/ penjlidan bahan dalam rangka pengelolaan program dan anggaran dan penyusunan RENJA 2016 dan penyusunan RKA/KL 2016 baik dengan KPU RI maupun KPU Kabupaten/Kota. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri : 1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Divisi Perencanaan; 2) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag Program, Data dan SDM; 4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag atau Kasubag Program; 5) Anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari Kasubbag Program dan Staf. Jumlah keanggotaan disesuaikan dalam DIPA atau dapat direvisi jumlah anggota dan nominal honorariumnya dengan ketentuan tidak melebihi pagu anggaran dan batas tertinggi dari Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Tata cara pembentukan dan pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan mempedomani Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014. c. Biaya Perjalanan Biasa (524111) 1) Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dengan KPU dalam rangka penyusunan RENJA 2016 dan penyusunan RKA/KL 2016 dengan KPU RI di Jakarta. 2) Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi Pengelolaan Program dan Anggaran 2016 serta Penyampaian Data Dukung Anggaran Tahun 2017 ke beberapa KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah masingmasing Provinsi. Perjalanan dinas ini dilakukan secara efektif dan efisien. d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk melakukan revisi DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pengelolaan Program dan Anggaran 2016.

60


3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Dokumen Revisi DIPA Tahun Anggaran 2016; b. Dokumen Data Dukung Anggaran Tahun 2017. Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Pengelolaan program dan anggaran di KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Koordinasi dengan KPU dalam rangka pegelolaan program dan anggaran serta perubahan kebijakan KPU terhadap program dan anggaran 2016; c. Pengelolaan revisi DIPA dan perjalanan dinas biasa atau perjalanan dinas dalam kota ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka proses revisi DIPA. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, konsumsi rapat, pengggandaan/ penjlidan bahan dalam rangka pengelolaan program dan anggaran dan penyusunan RENJA 2016 dan penyusunan RKA/KL 2016 baik dengan KPU RI maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri : 1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Divisi Perencanaan; 2) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Program; 4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu pegawai yang berkontribusi dalam pengelolaan program dan anggaran; 5) Anggota sebanyak 4 (empat) orang, yaitu pegawai yang berkontribusi dalam pengelolaan program dan anggaran. c. Biaya Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan KPU dalam rangka penyusunan RENJA 2016 dan penyusunan RKA/KL 2016 dengan KPU RI di KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Dokumen Revisi DIPA Tahun Anggaran 2016; b. Dokumen Data Dukung Anggaran Tahun 2017. C.

61

Rapat-Rapat Kerja/Koordinasi dan Konsultasi (C) Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja dimaksud adalah Rapat Kerja Pimpinan KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh yang dilaksanakan dengan harapan akan adanya masukan, perbaikan dan solusi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan, dengan peserta Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Pejabat/staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh (disesuaikan dengan undangan dari KPU RI).


a. Jenis Belanja Biaya Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat kerja Pimpinan KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh di Jakarta. b. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan. 3.2.

Layanan Teknologi Informasi (003) Pasal 182 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu”.

3.2.1 Layanan Teknologi Informasi KPU A. Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN KPU Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 5. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dalam menjaga berjalannya jaringan komunikasi data kantor, perlu adanya pemeliharaan perangkat dan kabling jaringan. 6. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk menjaga kelancaran jaringan internet. 7. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terpeliharanya jaringan kabel internet dilingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dalam menjaga berjalannya jaringan komunikasi data kantor, perlu adanya pemeliharaan perangkat dan kabling jaringan. 2. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk menjaga kelancaran jaringan internet. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terpeliharanya jaringan kabel internet dilingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 3.3.

62

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004) Sesuai Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 39 “Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan hasil monitoring dan supervisi, evaluasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu serta tata usaha biro”. KPU Provinsi sesuai Pasal Pasal 172 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program”, sedangkan pada KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal Pasal 182 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu”.


3.3.1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004.001) 3.3.1.1 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (011) 1. Tahap Pelaksanaan: a. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR; b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website e-monev.bappenas.go.id paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan berakhir; d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan); 2. Belanja Bahan Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah: Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Triwulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan laporan bulanan berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari : a. Laporan Triwulan I, periode pelaporan Januari s.d Maret; b. Laporan Triwulan II, periode pelaporan April s.d Juni; c. Laporan Triwulan III, periode pelaporan Juli s.d September; d. Laporan Triwulan IV, periode pelaporan Oktober s.d Desember; e. Laporan per bulanan. 3.3.1.2 Penyusunan Juknis Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 dengan aplikasi e-monev dan Juknis Laporan Capaian Output berdasarkan PMK No. 249 Tahun 2011 (012) Pelaksanaan Kegiatan di KPU Pusat 1. Tahap Pelaksanaan: a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan petunjuk teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka mengusun laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 dengan aplikasi e-monev dan Juknis Laporan Capaian Output berdasarkan PMK No. 249 Tahun 2011. b. Masing-masing Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan penyusunan laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 dengan aplikasi e-monev dan Juknis Laporan Capaian Output berdasarkan PMK No. 249 Tahun 2011 mengacu pada juknis dimaksud. 2. Belanja Bahan Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini. 63


3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah: Dokumen Juknis Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 dengan aplikasi e-monev dan Juknis Laporan Capaian Output berdasarkan PMK No. 249 Tahun 2011 3.3.1.3 Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota (3357.004.002) Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota (011) 1. Tahap Pelaksanaan: a. Menyusun Indikator Kinerja; b. Menyusun Proses Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP; c. Menyusun LAKIP Tahun 2015 dan PK Tahun 2016; d. Melaporkan Dokumen LAKIP dan PK kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lambat tanggal 31 Januari 2016. 2. Belanja Bahan Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah: Dokumen LAKIP Tahun 2015 dan PK Tahun 2016 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 3.3.2.2 Penyusunan Juknis LAKIP dan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (012) 1. Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan Kegiatan di KPU Pusat a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan petunjuk teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka mengusun laporan LAKIP dan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. b. Masing-masing Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan penyusunan laporan LAKIP dan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mengacu pada juknis dimaksud. 2. Belanja Bahan Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah: Dokumen Juknis LAKIP dan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. 3.3.2.3 Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (013) 1. Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan di KPU Pusat a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui capaian pelaksanaan target pada PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. b. Membahas kinerja pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, dan progress pelaksanaan program/kegiatan. c. Rapat Tim Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan KPU memberikan rekomendasi terkait percepatan pelaksanaan kegiatan. 2. Belanja Bahan Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah: Dokumen hasil pemantauan.

64


3.3.2.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota (014) a. Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan di KPU Pusat 1) Melakukan monitoring dan supervisi mengenai setiap tahapan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU terhadap setiap daerah yang melaksanakan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota. 2) Rapat untuk menyusun bahan hasil Monitoring Pelaksanan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2016 dan Evaluasi Pelaksanan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015. 3) Melakukan rapat Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi Pelaksanan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 di Sulut dan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan peserta rapat dari KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) orang. Pelaksanaan Kegiatan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1) KPU Provinsi mempersiapkan bahan untuk rapat Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi Pelaksanan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 di Sulut dan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 2) KPU Provinsi melakukan Rapat evaluasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan laporan penyusunan laporan rencana aksi dan Pemilukada. Rapat ini untuk menyusun laporan rencana aksi pelaksanaan dan percepatan pelaksanaan anggaran dan laporan Pemilukada bagi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada. 3) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat dengan KPU Provinsi b. Jenis Belanja 1) Belanja Bahan Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini. KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Provinsi, Kalimatan Timur : dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan digunakan untuk membiayai konsumsi rapat untuk Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur melakukan supervise dan koordinasi dengan KPU Kota Balikpapan untuk pelaksanaan Raker tersebut. 2) Belanja Sewa Ruangan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kota Balikpapan, Kalimatan Timur : digunakan untuk membiayai sewa ruangan dan keperluan rapat lainnya untuk Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi Pelaksanan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 di Sulawesi Utara dan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

65


3) Biaya Perjalanan Dinas Perjalanan dinas KPU Provinsi untuk Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi Pelaksanan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 di Sulawesi Utara dan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Peserta dari KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) orang. c. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah: Dokumen hasil evaluasi. 3.1 Pemutakhiran Data Pemilih (010) Sesuai Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 35 “Bagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan pemutakhiran data dan informasi, pengembangan teknologi informasi dan program aplikasi, serta pengembangan jaringan komunikasi data”. Pasal 36 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pemutakhiran Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pemutakhiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih Pemilu serta proses d an hasil Pemilu; b. penyiapan pengembangan teknologi informasi sistem dan program aplikasi pengolahan data dan informasi Pemilu; dan c. penyiapan penyusunan program pengembangan jaringan komunikasi data. KPU Provinsi sesuai Pasal Pasal 172 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program”, sedangkan pada KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal Pasal 182 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu”. 3.2.1 Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 (011) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 Berbasis Data. Kegiatan Pemutakhiran data Pemilih tidak hanya dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada pada awal Tahun 2017 tetapi dilakukan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran : a) Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh yang akan menyelenggarakan PILGUB di tahun 2017, anggaran pemutakhiran data hanya dialokasikan pada semester pertama dikarenakan akan memperoleh dana Hibah dari APBD untuk melaksanakan Tahapan Pilkada Serentak yang sudah dimulai di Tahun 2016; b) Untuk KPU Provinsi yang tidak menyelenggarakan PILGUB diberikan anggaran pemutakhiran data untuk 2 (dua) semester/setahun; c) Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di tahun 2017, anggaran pemutakhiran data hanya dialokasikan pada semester pertama dikarenakan akan memperoleh dana Hibah dari APBD untuk melaksanakan Tahapan Pilkada Serentak yang sudah dimulai di Tahun 2016; d) Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada diberikan anggaran pemutakhiran data untuk 2 (dua) semester/setahun. 66


3.2.1.1

Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 (A) Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1) Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan updating data pemilih yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sidalih; b) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Dukcapil Provinsi; c) KPU Provinsi non penyelenggara Pilgub yang membawahi KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pilbup/Pilwali memonitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ke Kabupaten/Kota penyelenggara Pilbup/Pilwali; d) Apabila terdapat permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih, satker melakukan konsultasi ke helpdesk KPU RI. 2) Jenis Belanja a) Belanja Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honorarium 2 (dua) orang Operator Sidalih untuk 2 (dua) bulan di tiap semester, dimulai sejak adanya data perubahan kependudukan. (Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh Penyelenggara Pilgub hanya dialokasikan untuk 1 semester) b) Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk mencukupi kebutuhan ATK selama pemutakhiran daftar pemilih di tahun 2016 dan digunakan untuk membiayai konsumsi Rapat Dalam Kantor dengan KPU Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan (dukcapil) di tiap semester. (Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh Penyelenggara Pilgub hanya dialokasikan untuk 1 semester). c) Belanja perjalanan biasa (524111) Hanya dialokasikan pada KPU Provinsi non penyelenggara Pilgub yang membawahi KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pilbup/Pilwali untuk memonitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ke Kabupaten/Kota penyelenggara Pilbup/Pilwali; d) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Digunakan untuk membiayai transport lokal para Pemangku Kepentingan (dukcapil) dalam menghadiri Rapat. 3) Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Data Pemilih yang termutakhirkan. Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1) Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi Sidalih; b) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota; c) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengikuti Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi. 2) Jenis Belanja a) Belanja Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honorarium 2 (dua) orang Operator Sidalih, dimulai sejak adanya data perubahan kependudukan.

67


b)

3)

68

Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811) Digunakan untuk mencukupi kebutuhan ATK dalam rangka koordinasi pemutakhiran data pemilih tahun 2016. c) Belanja perjalanan biasa (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih. Peserta rapat dimaksud adalah 1 (satu) orang Komisioner yang membawahi Divisi Data Informasi dan 1 (satu) orang Operator Sidalih. d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk membiayai transport ke Dukcapil setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Data Pemilih yang termutakhirkan

3.2.1.2

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 (B) Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1) Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi/KIP Aceh mengikuti rapat koordinasi dengan KPU RI di Jakarta. 2) Jenis Belanja a) Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811) Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, pengggandaan/penjlidan bahan yang bersifat persediaan barang (dapat disesuaikan dengan kondisi) b) Belanja Perjalanan Dinas (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi dengan KPU RI di Jakarta. Peserta rapat dimaksud adalah 1 (satu) orang Komisioner yang membawahi Divisi Data Informasi dan 1 (satu) orang Operator Sidalih. 3) Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Daftar Pemilih potensial ganda lintas Kabupaten/Kota yang dapat ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi/KIP Aceh

3.2.1.3

Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Tahun 2017 (C) Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1) Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Hanya dialokasikan pada KPU Provinsi/KIP Aceh penyelenggara Pilgub dan KPU Provinsi yang membawahi KPU/KIP Kabupaten/Kota penyelenggara Pilbup/Pilwali untuk mengikuti bimtek pemutakhiran data pemilih Pilkada tahun 2017 bagi Operator di Jakarta. 2) Jenis Belanja a) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Digunakan untuk membiayai 2 (dua) orang Operator dalam rangka menghadiri Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Tahun 2017 di Jakarta 3) Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi/KIP Aceh memiliki operator dengan keahlian yang cukup untuk menggunakan aplikasi Sidalih.


3.2

Sistem Aplikasi KPU (023) Sesuai Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 35 “Bagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan pemutakhiran data dan informasi, pengembangan teknologi informasi dan program aplikasi, serta pengembangan jaringan komunikasi data”. Pasal 36 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pemutakhiran Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pemutakhiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih Pemilu serta proses d an hasil Pemilu; b. penyiapan pengembangan teknologi informasi sistem dan program aplikasi pengolahan data dan informasi Pemilu; dan c. penyiapan penyusunan program pengembangan jaringan komunikasi data. KPU Provinsi sesuai Pasal Pasal 172 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program”, sedangkan pada KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal Pasal 182 “Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu”.

3.3.1 Sistem Aplikasi KPU (011) Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1) Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a) Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Aplikasi Situng merupakan perwujudan dari Komisi Pemilihan Umum dalam upaya menggalakkan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menghadapi Pilkada Serentak, KPU Provinsi/KIP Aceh akan mengikuti Bimtek Aplikasi Situng. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Aplikasi Situng sebagai berikut:  KPU Provinsi/KIP Aceh mengangkat dan menetapkan 2 (dua) orang operator aplikasi Situng;  Operator Aplikasi Situng menjadi admin yang bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi;  Operator KPU Provinsi/KIP Aceh menghadiri Bimtek di Jakarta;  Operator KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan ujicoba di satker masing-masing. b)

69

Selain Aplikasi Situng, terdapat aplikasi kepemiluan lainnya yang juga sebagai pendukung pelaksanaan tahapan Pemilu. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :  KPU Provinsi/KIP Aceh memilih 2 (dua) orang operator;  Operator Aplikasi Kepemiluan menjadi admin yang bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi;  Operator KPU Provinsi/KIP Aceh menghadiri Bimtek di Jakarta;  KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan bimtek untuk satker KPU Kabupaten/Kota di Provinsi;  Operator KPU Provinsi melakukan ujicoba di satker masing-masing.


2)

3)

Jenis Belanja a) Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk membiayai kebutuhan pendukung pelaksanaan kegiatan bimtek dan ujicoba aplikasi di masingmasing satker provinsi berupa pengadaan alat tulis kantor, seminar kit, konsumsi, penggandaan, dan penjilidan. b) Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor operator aplikasi SITUNG. c) Belanja Perjalanan Dinas (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU RI di Jakarta dalam rangka menghadiri dan mengikuti kegiatan bimtek aplikasi Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a) Pemahaman penggunaan Aplikasi, khususnya bagi operator Aplikasi Situng dan Aplikasi Kepemiluan; b) Jumlah operator KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti dan menghadiri bimtek di Provinsi; c) Dokumen Hasil Ujicoba Aplikasi; d) Dokumen yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi.

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1) Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka menghadapi Pilkada serentak, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengikuti Bimtek Aplikasi Kepemiluan yang merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tahapan yang bertujuan untuk melatih para operator komputer agar mahir menggunakan Aplikasi Kepemiluan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan bimtek aplikasi sebagai berikut: a) KPU/KIP Kabupaten/Kota memilih 1 (satu) orang operator aplikasi kepemiluan; b) Operator aplikasi kepemiluan menjadi admin yang bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi; c) Operator KPU Kabupaten/Kota menghadiri Bimtek di Provinsi; d) Operator KPU Kabupaten/Kota melakukan ujicoba di satker masing-masing; e) Operator melaksanakan tugas menggunakan aplikasi. 2) Jenis Belanja a) Belanja Perjalanan Dinas (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU Provinsi dalam rangka menghadiri dan mengikuti kegiatan bimtek aplikasi. 3) Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a) Pemahaman operator dalam penggunaan Aplikasi Kepemiluan; b) Dokumen Hasil Ujicoba Aplikasi; c) Dokumen yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi.

70


4.

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Kepegawaian (3358)

Administrasi

Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi SDM, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Sumber Daya Manusia. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi SDM, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Program, Organisasi dan SDM. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi SDM, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Program dan Data. 4.1. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM (3358.001) 4.1.1 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM (3358.001.001) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : A. Pemrosesan KGB, Mutasi, Pengangakatan PNS dan Pensiun di Lingkungan KPU Provinsi 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka peningkatan pemrosesan administrasi kepegawaian, diantaranya Pemrosesan KGB, Mutasi, Pengangakatan PNS dan Pensiun di Lingkungan KPU Provinsi, diperlukan adanya kegiatan yang mendukung pemrosesan tersebut, adapun tahapan kegiatan : a. Pembuatan Surat Edaran ke Sekretariat KPU Kab/Kota; b. Pengumpulan Berkas Usulan; c. Verifikasi Berkas Usulan; d. Pembuatan rekap berkas usulan; e. Rekomendasi Sekretaris Provinsi; f. Pengusulan ke Biro SDM Sekretaris Jenderal KPU; 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan Dipergunakan untuk pembelian ATK pendukung kegiatan. b. Honor Output kegiatan Dipergunakan untuk membiayai tim pelaksanaan Pemrosesan KGB, Mutasi, Pengangakatan PNS dan Pensiun di KPU Provinsi yaitu Penanggung jawab 1 (satu) orang, Ketua 1 (satu) orang, dan Anggota 3 (tiga) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Terlaksananya Pemrosesan administrasi kepegawaian, diantaranya Pemrosesan KGB, Mutasi, Pengangakatan PNS dan Pensiun di Lingkungan KPU Provinsi tepat waktu. B.

71

Penyelenggaraan Rapat Bakerjakat 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk menjamin kualitas, objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota diperlukan keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Baperjakat menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat PNS dalam jabatan struktural agar terisinya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan kualifikasinya sesuai dengan


amanat Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Tahapan Baperjakat: a. Inventarisasi jabatan kosong. b. Rekomendasi Pejabat Struktural dari Instansi terkait . c. Rapat Baperjakat yang terdiri dari 8 Orang, yaitu : Penanggung Jawab, Ketua, sekretaris dan Anggota. d. Rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain,Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah. e. Penetapan hasil Tim Baperjakat. 2. Jenis Belanja a. Belanja bahan (521211) Dipergunakan untuk pembelian ATK pendukung kegiatan rapat baperjakat. b. Honor Output Kegiatan (521213) Dipergunakan untuk membiayai tim pelaksanaan penyelenggaraan Baperjakat di Provinsi yaitu Penanggung jawab 1 (satu) orang, Ketua 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang dan Anggota 5 (lima) orang, untuk 3 kali kegiatan rapat. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya pengangkatan dan pengisian jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. C.

72

Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan dan Pengukuhan sumpah/janji Pejabat struktural Sekretariat KPU Provinsi 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk mempersiapkan Rohaniawan; b. Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan dan Sambutan Sekretaris Provinsi; c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Setempat dalam mempersiapkan pelantikan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pengadaan ATK dalam rangka kegiatan pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah Janji Pejabat Struktural di KPU Provinsi/KIP Aceh. b. Honor Output Kegiatan Digunakan untuk membayar honorarium anggota tim Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah janji pejabat struktural di KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan susunan Pelaksana Kegiatan adalah Penanggung jawab 1 (satu) orang; Ketua 1 (satu) orang; dan Anggota 5 (lima) orang dalam 2 (dua) kali kegiatan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah janji pejabat struktural di KPU Provinsi/KIP Aceh.


D.

Penyelenggaraan sumpah janji PNS dan Ujian Dinas dan UPKP di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan a. Kegiatan dilaksanakan atas instruksi dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal. b. Pengumpulan data calon peserta yang akan mengikuti Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan ujian dinas dan UPKP c. Pengumpulan dan pengecekan berkas peserta yang mengikuti ujian. d. Berkoordinasi dengan Biro SDM Bagian Mutasi dan Disiplin Sekretaris Jenderal KPU tentang pelaksanaan kegiatan. e. Soal akan dikirimkan oleh tim dari Sekretariat Jenderal KPU 1 hari sebelum hari pelaksanaan. f. Kegiatan akan dilaksanakan selama 3 hari, tersiri dari 1 hari pelaksanaan sumpah/janji dan 2 hari pelaksanaan ujian dinas (apabila terdapat provinsi yang sudah tidak ada PNS yang diambil sumpah/janji, dapat hanya melaksanankan Ujian Dinas dengan bersurat langsung ke Sekretariat Jenderal KPU cq. Biro SDM Bagian Mutasi danDisiplin; g. Pemeriksaan jawaban dilakukan oleh tim dari Sekretariat Jenderal KPU, yang hasilnya akan di umumkan ke masing masing Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja untuk membeli Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Ujian Dinas dan UPKP. Pembiayaan untuk Makanan Ringan dan Makan Siang Peserta dan Panitia. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium anggota tim Penyelenggaraan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil, Ujian Dinas dan UPKP di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan susunan Pelaksana Kegiatan adalah Penanggung jawab 1 (satu) orang; Ketua 1 (satu) orang; Sekretaris 1 (satu) orang, dan Anggota 7 (tujuh) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya penyelenggaraan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil, Ujian Dinas dan UPKP di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. Bimbingan Teknis operator Kenaikan pangkat otomatis di lingkungan Provinsi 1. Penjelasan dan tahapan Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator Keniakan Pangkat Otomatis dilaksanakan oleh KPU RI untuk , yang diikuti oleh 2 orang yaitu seorang operator bidang SDM dan didampingi oleh Kepala Bagian Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (disesuaikan dengan undangan dari KPU RI).

73


2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Dinas (524111) Belanja untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis operator ke Jakarta untuk 2 orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Operator Kenaikan pangkat Otomatis yang terlatih.

74

F.

Pembinaan Disipilin PNS dan penegakan kode etik PNS pada sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1. Tahapan dan Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan : a. Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan inventarisasi permasalahan SDM terkait disiplin dan penegakan kode etik PNS pada KPU Provinsi/KIP Aceh. b. Menyusun rencana kegiatan Pembinaan disiplin PNS dan penegakan di lingkupan KPU Provinsi/KP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. c. Melaksanakan pembinaan disiplin PNS dan penegakan kode etik PNS di Kabupaten/Kota 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pengadaan ATK dalam rangka kegiatan Disiplin PNS dan penegakan kode etik PNS b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium anggota tim Pembinaan Disiplin PNS dan penegakan kode etik PNS c. Belanja Perjalanan Dinas (524111) Belanja perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Disiplin PNS dan penegakan kode etik PNS 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan Disiplin PNS dan penegakan kode etik PNS

G.

Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas alih status/pndah instansi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Kegiatan Tes Kompetensi dan Tes Integritas alih status/pindah instansi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2016 dilakukan terhadap PNS DPK yang akan beralih status dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi /KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan manajemen. Kegiatan ini dilaksanakan setelah ada instruksi Sekretaris Jenderal melakui Surat Edaran. b. Sekretariat KPU Provinsi mengirimkan data PNS yang akan beralih status (sesuai format pada surat edaran); c. Berkoordinasi dengan Biro SDM Bagian Mutasi dan Disiplin Sekretaris Jenderal KPU tentang pelaksanaan kegiatan; d. Soal akan dikirimkan oleh tim dari Sekretariat Jenderal KPU 1 hari sebelum hari pelaksanaan. e. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di 20 KPU Provinsi pada Tahun 2016.


2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja untuk membeli Alat Tulis Kantor dan konsumsi dalam rangka kegiatan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status PNS Sekretariat Jenderal KPU. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium anggota kelompok kerja Penyelenggaraan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status PNS Sekretariat Jenderal KPU, dengan susunan Pelaksana Kegiatan adalah Penanggung jawab 1 (satu) orang; Ketua 1 (satu) orang; Sekretaris 1 (satu) orang, dan Anggota 5 (lima) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya penyelenggaraan Tes Integritas Alih Status PNS Sekretariat Jenderal KPU. H.

75

SELEKSI SEKRETARIS KPU PROVINSI (E) (Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara) 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 108 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Sekretariat KPU Provinsi (Sekretaris KPU Provinsi) dilakukan secara terbuka dengan ketentuan sebagai berikut : a. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU perihal Pergantian Sekretaris KPU Provinsi; b. KPU Provinsi mengirimkan nama-nama Panitia Seleksi; c. Pembentukan Panitia Seleksi diusulkan oleh KPU Provinsi untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU; d. Pelaksanaan Seleksi terdiri dari, Pengumuman Jabatan Kosong, Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, Wawancara. 2. Jenis Belanja a. Honor Panitia Seleksi Sekretaris (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Panitia Seleksi Sekretaris KPU Provinsi, dengan susunan Pelaksana Kegiatan adalah Ketua 1 (satu) orang; Anggota 4 (tmpat) orang; b. Honor Sekretariat Panitia Seleksi Sekretaris (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Sekretaris KPU Provinsi, dengan Ketua 1 (satu) orang, yaitu Kepala Bagian dan Anggota 4 (tmpat) orang, terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Staf; c. Honor Pokja Panitia Seleksi Sekretaris (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Pokja Panitia Seleksi Sekretaris KPU Provinsi, dengan Ketua 1 (satu) orang, yaitu Ketua KPU Provinsi dan Anggota 4 (tmpat) orang, terdiri dari 2 Anggota KPU dan Staf;


d. Belanja Bahan (521211) Belanja untuk membeli Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Seleksi Sekretaris KPU Provinsi dan konsumsi e. Belanja Konsumsi (522141) Pembiayaan untuk Makanan Ringan dan Makan Siang Peserta dan Panitia. f. Biaya Rapat dalam Kantor Pembiayaan honor rapat dalam kantor sebanyak 15 orang x 8 kali rapat; g. Belanja Jasa Tes Assesment Pembiayaan pihak ketiga yaitu Jasa Assesor dalam rangka tahapan tes assesment; h. Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan dinas dalam rangka menyerahkan berkas usulan calon Sekretaris Provinsi ke KPU Pusat. 3. Kegiatan Seleksi Sekretaris KPU Provinsi bersifat tentative, apabila terdapat pergantian Sekretaris KPU Provinsi sewaktu-waktu, sementara tidak terdapat alokasi anggaran di KPU Provinsi, maka KPU Provinsi dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU untuk melakukan revisi anggaran. 4.1. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003) 4.2.1 Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003.001) A. Perjalanan dinas mengikuti diklat di KPU Pusat (A) 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU Provinsi/KIP Aceh mengirimkan peserta diklat teknis ke KPU berdasarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan diklat dari KPU Pusat. b. Pengiriman peserta diklat sebanyak 1 (satu) kali dengan peserta sebanyak 1 (satu) orang. 2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Merupakan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengiriman peserta yang terdiri dari biaya tiket pesawat, taksi lokal, taksi di tempat tujuan dan uang harian peserta dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) orang. B. Diklat Teknis (B) Diklat teknis di KPU Provinsi/KIP Aceh ditekankan pada pelaksanaan Diklat Teknis bagi pejabat/pelaksana di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota. 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Pelaksanaan diklat teknis tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pejabat/ pelaksana untuk dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. b. Diklat teknis ini dilaksanakan secara swakelola oleh KIP/KPU Provinsi/KIP Aceh di masing-masing Satuan Kerja selama 4 (empat) hari dengan peserta berasal dari :

76


No

Provinsi

Jml. Kab/ Kota

1

2

3

Jml. Peserta/ Kab/ Kota 4

Jumlah Peserta

Total

Kab/Kot 5

Provinsi 6

7

1

DIY

5

4

20

2

22

2

Sulawesi Barat

6

4

24

2

26

3

DKI Jakarta

6

3

18

2

20

4

Gorontalo

6

3

18

2

20

5

Bangka Belitung

7

3

21

2

23

6

Kep. Riau

7

3

21

2

23

7

Banten

8

3

24

2

26

8

Bali

9

2

18

2

20

9

Maluku Utara

10

2

20

2

22

10

Bengkulu

10

2

20

2

22

11

Nusa Tenggara Barat

10

2

20

2

22

12

Sumatera Selatan

17

2

34

2

36

13

Riau

12

2

24

2

26

14

Jambi

11

2

22

2

24

15

15

2

30

2

32

16

Lampung Kalimantan Selatan

13

2

26

2

28

17

Kalimantan Barat

14

2

28

2

30

18

Kalimantan Tengah

14

2

28

2

30

19

Kalimantan Timur

10

2

20

2

22

20

Sulawesi Utara

15

2

30

2

32

21

Sulawesi Tengah

13

2

26

2

28

22

Sulawesi Tenggara

17

2

34

2

36

23

Maluku

11

2

22

2

24

24

Papua Barat

13

2

26

2

28

25

Kalimantan Utara

5

4

20

2

22

26

Sumatera Barat

19

2

38

2

40

27

Aceh

23

1

23

2

25

28

Sulawesi Selatan

24

1

24

2

26

29

Nusa Tenggara Timur

22

1

22

1

23

30

Sumatera Utara

33

1

33

2

35

31

Jawa Barat

27

1

27

2

29

32

Jawa Tengah

35

1

35

2

37

33

Jawa Timur

38

1

38

2

40

34

Papua

29

1

514

29

2

31

863

67

930

c. KPU Provinsi/KIP Aceh agar berkoordinasi dengan KPU Pusat dalam fasilitasi/penyediaan narasumber dan materi pelatihan. 2. Jenis belanja a. Belanja Bahan (521211) Biaya untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan diklat, seperti untuk pembelian ATK dan penggandaan materi diklat. 77


b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Merupakan biaya untuk penyediaan akomodasi, konsumsi bagi panitia, narasumber dan peserta diklat serta transportasi dan uang harian peserta dari KPU Provinsi/KIP Aceh. c. Belanja Jasa Profesi (522151) Merupakan biaya untuk pembayaran honor narasumber. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. C.

Diklat Kepemimpinan Tk. IV dan Diklat Prajabatan C.1.Diklat Kepemimpinan Tk. IV Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi anggaran Diklat Kepemimpinan Tk. IV T.A. 2015 diperuntukkan bagi 10 (sepuluh) orang PNS Organik yang menduduki jabatan Eselon IV terlebih dahulu (berdasarkan TMT pengangkatan) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi. 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU Provinsi mengirimkan peserta diklat kepemimpinan tingkat IV ke instansi penyelenggara Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. b. Peserta diklat di KPU Provinsi seluruh Indonesia adalah 10 (sepuluh) orang (pada lampiran 3). 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Merupakan biaya mengikuti diklat dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Merupakan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengiriman peserta yang terdiri dari biaya transport dan uang harian peserta dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU Provinsi sebanyak 10 (sepuluh) orang C.2.Diklat Prajabatan Anggaran Diklat Prajabatan T.A 2015 bagi CPNS Formasi Umum K2 Tahun 2014 di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi diperuntukkan bagi 13 (tiga belas) orang. 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi mengirimkan peserta Diklat Prajabatan ke intansi penyelenggara Diklat Prajabatan. Peserta diklat di KPU Provinsi seluruh Indonesia adalah 13 (tiga belas) orang (pada lampiran 4). 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Merupakan biaya mengikuti diklat dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Merupakan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengiriman peserta yang terdiri dari biaya transport dan uang harian peserta dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU Provinsi sebanyak 13 (tiga belas) orang.

78


Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: A. Pengiriman Peserta Diklat Teknis (011) 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan peserta diklat teknis ke KPU Provinsi/KIP Aceh berdasarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan diklat dari KPU Provinsi/KIP Aceh. b. Pengiriman peserta diklat dengan jumlah peserta sebagai berikut : Provinsi

Jml. Kab/Kota

1

2

3

Kab/Kota 4

Total 5

1

DIY

5

4

20

2

Sulawesi Barat

6

4

24

3

DKI Jakarta

6

3

18

4

Gorontalo

6

3

18

5

Bangka Belitung

7

3

21

6

Kep. Riau

7

3

21

7

Banten Bali

8

3

24

8

9

2

18

9

Maluku Utara

10

2

20

10

2

20

10

2

20

12

Bengkulu Nusa Tenggara Barat Sumatera Selatan

17

2

34

13

Riau

12

2

24

14

Jambi

11

2

22

15

15

2

30

16

Lampung Kalimantan Selatan

13

2

26

17

Kalimantan Barat

14

2

28

18

Kalimantan Tengah

14

2

28

19

Kalimantan Timur

10

2

20

20

Sulawesi Utara

15

2

30

21

Sulawesi Tengah

13

2

26

22

Sulawesi Tenggara

17

2

34

23

Maluku

11

2

22

24

Papua Barat

13

2

26

25

Kalimantan Utara

5

4

20

26

Sumatera Barat

19

2

38

27

Aceh

23

1

23

28

24

1

24

22

1

22

30

Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Sumatera Utara

33

1

33

31

Jawa Barat

27

1

27

32

Jawa Tengah

35

1

35

33

Jawa Timur

38

1

38

34

Papua

29 514

1

29 863

10 11

29

79

Jml. Peserta/

No


2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Merupakan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengiriman peserta yang terdiri dari biaya transport dan uang harian peserta dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota. B.

Diklat Kepemimpinan Tk. IV Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi anggaran Diklat Kepemimpinan Tk. IV T.A. 2015 diperuntukkan bagi 38 (tiga puluh delapan) orang PNS Organik yang menduduki jabatan Eselon IV terlebih dahulu (berdasarkan TMT pengangkatan) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan peserta diklat kepemimpinan tingkat IV ke instansi penyelenggara Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. b. Peserta diklat di KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia adalah 38 (tiga puluh delapan) orang ((pada lampiran 4)

C.

Diklat Prajabatan Anggaran Diklat Prajabatan T.A 2015 bagi CPNS Formasi Umum Tahun 2014 di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diperuntukkan bagi 65 (enam puluh lima) orang. 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan peserta Diklat Prajabatan ke intansi penyelenggara Diklat Prajabatan. b. Peserta diklat di KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia adalah 65 (enam puluh lima) orang (pada lampiran 5). 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Merupakan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengiriman peserta yang terdiri dari biaya transport dan uang harian peserta dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4.3.

PAW Anggota KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (3358.005) 4.3.1. PAW Anggota KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (3358.005.001) A. Pengambilan Sumpah Jabatan (011) Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk mempersiapkan Rohaniawan. b. Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan, Kata Pelantikan dan Sambutan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh. c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pelantikan. 80


2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Dipergunakan untuk membiayai ATK dan konsumsi dalam rangka mendukung kegiatan pengambilan sumpah jabatan pejabat negara. b. Honor Output Kegiatan (521213) Dipergunakan untuk membiayai honor tim pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan pejabat negara, dengan susunan sebagai berikut Pengarah 5 (lima) orang, Penangungjawab 1 (satu) orang, Ketua 1 (satu) orang dan Anggota (termasuk rohaniawan) 5 (lima) orang. c. Biaya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Dipergunakan untuk membiayai transport dalam rangka pengambilan sumpah jabatan pejabat negara. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya pengambilan sumpah jabatan pejabat negara. Kegiatan di KPU Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk mempersiapkan Rohaniawan. b. Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan, Kata Pelantikan dan Sambutan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh. c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pelantikan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Dipergunakan untuk membiayai ATK dan konsumsi dalam rangka mendukung kegiatan pengambilan sumpah jabatan pejabat negara b. Honor Output Kegiatan (521213) Dipergunakan untuk membiayai honor tim pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan pejabat negara, dengan susunan sebagai berikut Pengarah 5 (lima) orang, Penangungjawab 1 (satu) orang, Ketua 1 (satu) orang dan Anggota (termasuk rohaniawan) 5 (lima) orang c. Biaya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Dipergunakan untuk membiayai transport dalam rangka pengambilan sumpah jabatan pejabat negara 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya pengambilan sumpah jabatan pejabat negara. 4.4. Dokumen Kepegawaian (3358.006) 4.4.1. Ketatalaksanaan SDM (3358.006.001) A. Ketatalaksanaan SDM Rapat Koordinasi Bidang Kepagawaian Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dilaksanakan di 2 (dua) Wilayah, yaitu : a. Wilayah I (Barat) dengan Tuan Rumah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Peserta Provinsi sebagai berikut : (1) Provinsi Aceh, (2) Provinsi Sumatera Utara, (3) Provinsi Riau, (4) Provinsi Kepulauan Riau, (5) Provinsi Jambi, (6) Provinsi Sumatera Barat, (7) Provinsi Sumatera Selatan, (8) Provinsi Lampung, (9) Provinsi 81


Bengkulu, (10) Provinsi Bangka Belitung, (11) Provinsi Banten, (12) Provinsi Jawa Barat, (13) Provinsi DKI Jakarta, , (14) Provinsi NTB (15) Provinsi D.I. Yogyakarta, (16) Provinsi Jawa Timur. b. Wilayah II (Timur) dengan Tuan Rumah KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta Provinsi sebagai berikut : (1) Provinsi NTT, (2) Provinsi Jawa Tengah (3) Provinsi Kalimantan Barat, (4) Provinsi Kalimantan Tengah, (5) Provinsi Kalimantan Selatan, (6) Provinsi Kalimantan Timur, (7) Provinsi Kalimantan Utara, (8) Provinsi Sulawesi Utara, (9) Provinsi Gorontalo, (10) Provinsi Sulawesi Selatan, (11) Provinsi Sulawesi Barat, (12) Provinsi Sulawesi Tengah, (13) Provinsi Sulawesi Tenggara, (14) Provinsi Maluku, (15) Provinsi Maluku Utara, (16) Provinsi Papua, (17) Provinsi Papua Barat. (18) Provinsi Bali. 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk tuan rumah Wilayah Barat (KPU Provinsi Jawa Tengah) dan Wilayah Timur (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat) Berkoordinasi dengan Bagian Tatalaksana Biro SDM Setjen KPU dalam mempersiapkan tempat penyelengaraan (Hotel) Rapat Koordinasi Bidang SDM, bahan rapat, narasumber dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Dipergunakan untuk membiayai ATK dan konsumsi dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian. b. Honor Output Kegiatan (521213) Honor bagi panitia Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian (tuan rumah Wilayah I dan II), yang terdiri dari : 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang 2) Ketua : 1 (satu) orang 3) Wakil Ketua : 1 (satu) orang 4) Sekretaris : 1 (satu) orang 5) Anggota : 16 (enam belas) orang c. Biaya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Merupakan biaya untuk tiket pesawat, transport, dan uang saku bagi peserta Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian. d. Biaya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Merupakan biaya untuk hotel (tempat Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian), transport, dan uang saku bagi Panitia Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian. B. Pelaksanaan Konsolidasi, Verifikasi Dan Pengambilan Data Pendukung Dalam Rangka Pembuatan Kartu Elektronik Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Masing-Masing Satker 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Sebagai tindaklanjut kegiatan Tahun 2012 yaitu pembuatan Kartu PNS Elektronik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, masih terdapat beberapa Propinsi yang belum melakukan kegiatan pendataan biometrik PNS berbasis elektronik (pengambilan foto dan sidik jari) untuk penerbitan KPE, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, BKN 82


bekerjasama Pihak ke-Tiga, meminta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ikut serta mendampingi ke beberapa Sekretariat KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditentukan. b. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya : 1) Koordinasi dengan instansi terkait (BKN) dengan mengirimkan data pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Propinsi/Kabupaten/Kota. 2) Mencari informasi ke instansi terkait daerah-daerah yang belum melaksanakan kegiatan pendataan biometrik PNS berbasis elektronik (pengambilan foto dan sidik jari). 3) Membuat Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU dalam rangka konsolidasi, verifikasi, pengambilan serta pendampingan pendataan biometrik PNS berbasis elektronik. 2. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Dipergunakan untuk membiayai ATK dan konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Konsolidasi, Verifikasi Dan Pengambuilan Data Pendukung Dalam Rangka Pembuatan Kartu Elektronik Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Masing-Masing Satker. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Konsolidasi, Verifikasi Dan Pengambuilan Data Pendukung Dalam Rangka Pembuatan Kartu Elektronik Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Masing-Masing Satker

5.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360) Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Umum, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU, Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Umum. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Umum, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Umum, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

5.1. Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008) 5.1.1 Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : A. Penatausahaan Barang Milik Negara (011.A) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi untuk melakukan pembinaan terhadap KPU Kabupaten/Kota (UAKPB) di wilayahnya. b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi penyampaian ADK (data softcopy) SIMAK BMN dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan 83


Pengelola Barang Dalam hal ini Kanwil Ditjen Kekayaan Negara untuk Unit Akuntansi tingkat Wilayah/Provinsi dan selanjutnya menyusun Laporan BMN dan Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) untuk tingkat Wilayah/Provinsi yang dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN). 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Honor Pengelola Barang Milik Negara (Operator SIMAK BMN) pada Sekretariat KPU Provinsi. c. Belanja Jasa Profesi (522151) Pengeluaran yang digunakan pembayaran Honor narasumber dari Kanwil DJKN/KPKNL setempat atau BPKP setempat atau dari Instansi luar KPU Provinsi yang jasanya digunakan untuk Pembinaan atau Bimbingan Teknis ataupun juga dalam Penyusunan Laporan BMN ditingkat Provinsi/Wilayah. d. Belanja Perjalanan Biasa (524111) 1) Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka rekonsiliasi Semester I dan Semester II Data SIMAK BMN ke KPU Pusat paling banyak 2 (dua) orang. 2) Perjalanan Dinas Lokal Dalam Rangka Pelaporan / rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKNL dan Kanwil DJKN setempat. e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Digunakan untuk pembayaran paket meeting fullboard Panitia dari KPU Provinsi untuk kegiatan SIMAK BMN yang berada di dalam kota dalam rangka bimbingan teknis dan pengelolaan SIMAK BMN dengan melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlatihnya operator SIMAK BMN untuk mendukung pengelolaan BMN. b. Terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan. c. Tersusunnya laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) yang handal dan akuntabel. B. Penghapusan Barang Milik Negara 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim penghapusan BMN mulai dari usulan penghapusan sampai dengan terbitnya risalah lelang dari KPKNL. 84


Susunan pelaksana kegiatan adalah :  Penanggung jawab : 1 (satu) orang;  Ketua : 1 (satu) orang;  Sekretaris : 1 (satu) orang;  Anggota : 2 (dua) orang; b. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK dan dokumentasi. c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Perjalanan Dinas ke KPKNL setempat dan survey maksimal 8 (delapan) orang dalam rangka penyelesaian penghapusan BMN. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tim Penghapusan mengeluarkan 2 (dua) Berita Acara Penelitian BMN yang rusak berat dan Berita Acara Harga Limit sebagai dasar penghapusan BMN yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN. C. Tuntutan Ganti Rugi 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim Penyelesaian Kerugian Negara. Susunan pelaksana kegiatan adalah : 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Sekretaris : 1 (satu) orang; 4) Anggota : 2 (dua) orang; b. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK dan dokumentasi. c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Perjalanan Dinas ke KPKNL setempat dan survey maksimal 6 (enam) orang dalam rangka penyelesaian TGR. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terselesaikanya Tindak Lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas BMN yang hilang dengan ditetapkannya pembebanan kerugian negara kepada penanggung jawab. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : A. Penatausahaan Barang Milik Negara (011.A) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan penyampaian data SIMAK BMN untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB. 85


2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Honor pengelola Barang Milik Negara dalam hal ini operator SIMAK BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) • Perjalanan dinas ke Provinsi untuk Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN ke KPU Provinsi dengan melibatkan paling banyak 1 (satu) orang. • Perjalanan dinas lokal untuk Pelaporan/rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKNL setempat. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlatihnya operator SIMAK BMN untuk mendukung pengelolaan BMN. b. Terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan. c. Tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel. B. Penghapusan Barang Milik Negara 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim penghapusan BMN mulai dari usulan penghapusan sampai dengan terbitnya risalah lelang dari KPKNL. Susunan pelaksana kegiatan adalah : 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Sekretaris : 1 (satu) orang; 4) Anggota : 2 (dua) orang; 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tim Penghapusan mengeluarkan 2 (dua) Berita Acara Penelitian BMN yang rusak berat dan Berita Acara Harga Limit sebagai dasar penghapusan BMN yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN, serta terhapusnya BMN yang Rusak Berat dengan adanya risalah lelang dari KPKNL dan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang.

86


C. Tuntutan Ganti Rugi 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim Penyelesaian Kerugian Negara. Susunan pelaksana kegiatan adalah : 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Sekretaris : 1 (satu) orang; 4) Anggota : 2 (dua) orang; 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terselesaikanya Tindak Lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas BMN yang hilang dengan ditetapkannya pembebanan kerugian negara kepada penanggung jawab.

5.2. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009) 5.2.1 Stock Opname Barang Persediaan (3360.009.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : A. Stock Opname Barang Persediaan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 1 (satu) kali kegiatan di akhir tahun sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL setempat. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor tim kegiatan pelaksanaan stock opname persediaan, Tim pelaksana, maksimal 3 (tiga) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlaksananya stock opname persediaan BMN yang tertib dan berkesinambungan. b. Tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel.

87


Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : A. Stock Opname Barang Persediaan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 1 (satu) kali kegiatan di akhir tahun sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL setempat. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor tim kegiatan pelaksanaan stock opname persediaan, Tim pelaksana, maksimal 3 (tiga) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlaksananya stock opname persediaan BMN yang tertib dan berkesinambungan. b. Tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel. 5.3. Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (3360.014) 5.3.1 Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (3360.014.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : A. Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mensosialisasikan Elektronik Kearsipan di KPU Provinsi dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota. (untuk 3 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan) b. Mengahadiri rapat di KPU Pusat dalam rangka sosialisasi elektronik sistem kearsipan. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Tim Kegiatan Sosialisasi Sistem Kearsipan di 3 (tiga) Provinsi. Susunan Pelaksana kegiatan Tim Tata Kelola Kearsipan adalah : 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Wakil Ketua : 1 (satu) orang; 4) Sekretaris : 1 (satu) orang; 5) Anggota : 8 (delapan) orang. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Digunakan untuk 3 (tiga) Provinsi yang melaksanakan sosialisasi sistem Kearsipan sedangkan ATK digunakan untuk seluruh Provinsi. c. Belanja Jasa Profesi (522115) Pengeluaran yang digunakan pembayaran Honor narasumber dari ARDA/ANRI setempat atau dari Instansi luar KPU Provinsi yang jasanya digunakan untuk Pembinaan atau sosialisasi dalam rangka sistem kearsipan.

88


d. Belanja perjalanan dinas Paket meeting dalam kota (524114) Digunakan untuk pembayaran paket meeting fullboard dan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka sosialisasi sistem kearsipan dengan melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya di 3 (tiga) Provinsi. e. Belanja perjalanan dinas Paket meeting Luar kota (524119) Digunakan untuk menghadiri kegiatan ke KPU Pusat dalam rangka sosialisasi sitem kearsipan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Pemahaman sistem pengolahan arsip berbasis teknologi informasi; b. Pengelolaan administrasi Kearsipan berbasis Elektronik di lingkungan KPU Provinsi. 5.4. Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan (3360.015) 5.5.1 Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan (3360.015.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : A. Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan, yaitu untuk menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif; b. Membentuk Tim Penilaian Arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip; c. Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh; d. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Pengeluaran digunakan untuk pembelian ATK (toner, kertas, staples, ballpoint, book arsip, buku ekspedisi, dsb) dalam rangka mendukung kegiatan penataan, pendataan dan penilaian arsip. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilaian Arsip. Susunan Pelaksana kegiatan adalah : Tim Tata Kelola Kearsipan 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Wakil Ketua : 1 (satu) orang; 4) Sekretaris : 1 (satu) orang; 5) Anggota : 6 (enam) orang. Tim Penilaian Arsip 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Wakil Ketua : 1 (satu) orang; 4) Sekretaris : 1 (satu) orang; 5) Anggota : 6 (enam) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2016; b. Penyelamatan arsip/Dokumen Negara di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam menghasilkan Arsip yang berdaya guna. 89


Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : A. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan, yaitu untuk menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif; b. Membentuk Tim Penilaian Arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip; c. Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Kabupaten/Kota; 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Pengeluaran digunakan untuk pembelian ATK (toner, kertas, staples, ballpoint, book arsip, buku ekspedisi, dsb) dalam rangka mendukung kegiatan penataan, pendataan dan penilaian arsip. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilaian Arsip. Susunan Pelaksana kegiatan adalah : Tim Tata Kelola Kearsipan 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Wakil Ketua : 1 (satu) orang; 4) Sekretaris : 1 (satu) orang; 5) Anggota : 6 (enam) orang. Tim Penilaian Arsip 1) Penanggung jawab : 1 (satu) orang; 2) Ketua : 1 (satu) orang; 3) Wakil Ketua : 1 (satu) orang; 4) Sekretaris : 1 (satu) orang; 5) Anggota : 6 (enam) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2016; b. Penyelamatan arsip/Dokumen Negara di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menghasilkan Arsip yang berdaya guna.

90


5.5. Layanan Perkantoran (3360.994) 5.5.1 Operasional Perkantoran (3360.994.001) 5.5.1.1.Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : A. Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. 2. Jenis Belanja a. Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Digunakan untuk honor Satpam/Sopir, honor Petugas Kebersihan/Pramubakti termasuk pembayaran Honor 13 bagi Satpam/Sopir/Petugas Kebersihan, ATK, Alat Rumah Tangga, Jamuan Makan/Konsumsi, Barang Cetak, Langganan Koran/Majalah dan Air Minum Pegawai. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. B. Langganan Daya dan Jasa 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/pos, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. 2. Jenis Belanja a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) Digunakan untuk jasa pengiriman surat dinas. b. Belanja Langganan Listrik (522111) Digunakan untuk membayar tagihan listrik. c. Belanja Langganan Telepon (522112) Digunakan untuk membayar tagihan telepon. d. Belanja Langganan Air (522113) Digunakan untuk membayar tagihan air. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan untuk memenuhi langganan daya dan jasa. C. Pemeliharaan Kantor 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor. 2. Jenis Belanja a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) Digunakan untuk Biaya Perawatan Gedung dan Bangunan. b. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Digunakan untuk biaya perawatan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, service PC, service AC, servis Printer dan servis barang inventaris kantor. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pemeliharaan kantor. D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi belanja pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, dan pakaian sopir/kebersihan/pramubakti.

91


2.

3.

Jenis Belanja a. Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) Digunakan untuk belanja pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, pakaian sopir/kebersihan/pramubakti. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

E. Honor Operasional Satuan Kerja 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi honor Kuasa Pengguna Anggaran, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, honor Bendahara Pengeluaran, honor Staf Pengelola, honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/rakor/koordinasi dan perjalanan ke KPPN. 2. Jenis Belanja a. Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Digunakan untuk honor Kuasa Pengguna Anggaran, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, honor Bendahara Pengeluaran, honor Staf Pengelola, honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat/rakor/koordinasi dan perjalanan ke KPPN 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan terkait pembayaran honor operasional satuan kerja. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) A. Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. 2. Jenis Belanja a. Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Digunakan untuk honor Satpam/Sopir, honor Petugas Kebersihan/Pramubakti, termasuk pembayaran Honor 13 bagi Satpam/Sopir/Petugas Kebersihan, ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran/majalah dan air minum pegawai. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. B. Langganan Daya dan Jasa 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/pos, langganan listrik, langganan telepon, langganan air dan belanja sewa. 2. Jenis Belanja a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) Digunakan untuk jasa pengiriman surat dinas. b. Belanja Langganan Listrik (522111) Digunakan untuk membayar tagihan listrik. c. Belanja Langganan Telepon (522112) Digunakan untuk membayar tagihan telepon. 92


3.

d. Belanja Langganan Air (522113) Digunakan untuk membayar tagihan air. e. Belanja Sewa (522141) Digunakan untuk membayar sewa gudang untuk penyimpanan arsip pemilu. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan untuk memenuhi langganan daya dan jasa.

C. Pemeliharaan Kantor 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor. 2. Jenis Belanja a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) Digunakan untuk Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan seperti perawatan gedung dan perawatan halaman. b. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Digunakan untuk biaya perawatan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, service PC, service AC, servis Printer dan servis barang inventaris kantor. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pemeliharaan kantor. D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi belanja pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, pakaian sopir, pakaian petugas kebersihan/pramubakti. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) Digunakan untuk belanja pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, pakaian supir, dan pakaian petugas kebersihan/pramubakti. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor. E. Honor Operasional Satuan Kerja 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi honor Kuasa Pengguna Anggaran, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, honor Bendahara Pengeluaran, honor Staf Pengelola, honor pejabat pengadaan barang dan jasa, honor pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan serta biaya perjalanan ke KPPN. 2. Jenis Belanja a. Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Digunakan untuk honor Kuasa Pengguna Anggaran, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, honor Bendahara Pengeluaran, honor Staf Pengelola, honor pejabat pengadaan barang dan jasa serta honor pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan.

3. 93

b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk biaya perjalanan ke KPPN. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan untuk honor operasional satuan kerja.


6.

Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Keuangan, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU, Penanggung jawab Kegiatan adalah Inspektorat. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Umum, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Program dan Data serta Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Umum, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Bagian Program dan Data dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

6.1. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004) 6.1.1 Evaluasi terhadap LAKIP KPU (3361.004.001)

Provinsi/Kabupaten/Kota

A. Pelaksanaan Supervisi terkait Evaluasi LAKIP di Provinsi (011) Pelaksana Kegiatan pada Bagian Program, Data dan SDM 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Masing-masing Satuan Kerja menyusun Laporan LAKIP; b. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya; c. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan; d. Membuat Laporan Kegiatan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pembayaran biaya pengadaan bahan habis pakai, meliputi : 1) ATK; 2) Biaya Fotokopi & Penjilidan; 3) Spanduk; 4) Dokumentasi. b. Belanja Jasa Profesi (522115) Terdiri dari Honor Narasumber Eselon II dan Eselon III ke bawah dimana Narasumber yang dapat dibayarkan adalah narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga terkait lainnya; c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Paket Meeting dalam rangka Evaluasi LAKIP se-Provinsi yang akan dilakukan secara bertahap. Pada Tahun 2016 direncanakan akan diselenggarakan untuk 6 Wilayah Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, DIY, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. KPU Kabupaten/Kota diundang untuk hadir di wilayah bersangkutan. Biaya paket meeting fullboard selama 3 hari untuk panitia, peserta (KPU Kabupaten/Kota) dan Tim Evaluator dalam hal ini yaitu Inspektorat KPU dan BPKP Pusat ditanggung oleh penyelenggara yaitu KPU Provinsi. Biaya transportasi dan uang harian fullboard KPU Kabupaten/Kota dibebankan pada DIPA masing-masing satker, sedangkan Tim Evaluator (Inspektorat KPU dan BPKP Pusat) dibebankan pada DIPA KPU; 94


d. Satker Kabupaten/Kota dialokasikan untuk 2 orang yaitu, Sekretaris dan Kasubbag yang membidangi. 3. Output Kegiatan Perbaikan terhadap peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 6.2. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU (3361.005) 6.2.1 Reviu Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (3361.005.001) Pelaksana Kegiatan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. A. Supervisi Reviu Laporan Keuangan di Provinsi 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Masing-masing satuan kerja menyusun Laporan Keuangan; b. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan BPKP Perwakilan untuk membentuk Tim Reviu Bersama Laporan Keuangan Kabupaten/Kota; c. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan; d. Membuat Laporan Kegiatan 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pembayaran biaya pengadaan bahan habis pakai, meliputi : 1) ATK; 2) Biaya Fotokopi & Penjilidan; 3) Spanduk; 4) Dokumentasi. b. Belanja Jasa Profesi (522115) Terdiri dari Honor Narasumber Eselon II dan Eselon III ke bawah dimana Narasumber yang dapat dibayarkan adalah narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga terkait lainnya c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Paket Meeting dalam rangka Reviu Laporan Keuangan se-Provinsi yang akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2016 direncanakan akan diselenggarakan untuk 14 Provinsi yaitu NAD, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. KPU Kabupaten/Kota diundang untuk hadir di wilayah bersangkutan. Biaya paket meeting fullboard selama 3 hari untuk panitia, peserta (KPU Kabupaten/Kota) dan Tim Reviu Bersama dalam hal ini yaitu Inspektorat KPU, BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan ditanggung oleh penyelenggara yaitu KPU Provinsi. Biaya transportasi dan uang harian fullboard KPU Kabupaten/Kota dibebankan pada DIPA masing-masing satker, sedangkan Tim Reviu (Inspektorat KPU dan BPKP Pusat) dibebankan pada DIPA KPU;

95


d. Satker Kabupaten/Kota dialokasikan untuk 3 orang yaitu, Sekretaris selaku KPA, operator SAKPA dan operator SIMAK BMN. 3. Output Kegiatan Reviu Laporan Keuangan meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang diterbitkan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan baik dari sisi prosedur dan kebijakan B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan KPU maupun BPKP Perwakilan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hanya dialokasikan untuk KPU Provinsi. 2. Jenis Belanja a) Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pembayaran biaya pengadaan bahan habis pakai, meliputi ATK dan pembuatan laporan kelompok kerja. b) Belanja Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengenendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu selama 8 bulan dengan rincian : Pengarah : 2 orang (Ketua dan Anggota yang membidangi Divisinya) Penanggung jawab : 1 orang (Anggota atau Sekretaris) Ketua : 1 orang (Pejabat Eselon III) Sekretaris : 1 orang (Pejabat Eselon IV) Anggota : 7 orang (Eselon IV dan staff) 3. Output Kegiatan Keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif & efisien.

B.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) 1.

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363). Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Hukum, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU, Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Hukum. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Hukum, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Hukum, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Hukum.

96


1.1 Advokasi dan sengketa Hukum (3363.010). 1.1.1 Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu/Pemilukada (3363.010.001). A. Identifikasi dan Rumusan Masalah serta Bantuan Hukum Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; a. Menyusun kajian/analisa dan/atau melakukan advokasi hukum terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait dengan gugatan hukum/sengketa hukum yang di hadapi. b. Melakukan klarifikasi, supervisi, dan monitoring terhadap permasalahan hukum Pemilu dan penyelesaiannya berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada di wilayah KPU/KIP Kabupaten/Kota. c. Menyelesaikan permasalahan hukum dan/atau non hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. d. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan hukum. e. Menghadiri acara rakor/raker/supervisi/ konsultasi/monitoring/ pembahasan SOP /workshop penyusunan/FGD/kajian permasalahan hukum di KPU dalam rangka advokasi dan penyelesaian sengketa hukum. f. Menyelenggarakan acara rakor/raker/ supervisi/konsultasi/ pembahasan SOP/monitoring/workshop penyusunan/FGD /kajian permasalahan hukum bersama dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pembelian bahan yang terdiri dari alat tulis kantor, penggandaan bahan, dan konsumsi rapat. b. Honor Output Kegiatan (521213) Pembayaran Honor Output Kegiatan panitia manajemen kepemiluan dan penyelesaian hukum. c. Belanja Jasa Profesi (522151) Pembayaran honor narasumber setingkat eselon I, II, III ke bawah dalam menyelenggarakan raker/rakor/workshop penyusunan/ pembahasan/evaluasi /kajian permasalahan hukum. d. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan supervisi/monitoring terkait penyelesaian permasalahan hukum. e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rakor/raker/supervisi/FGD/ konsultasi/monitoring/pembahasan SOP /kajian permasalahan hukum/workshop penyusunan di KPU tentang penyelesaian hukum dan manajemen administrasi kepemiluan yang dihadiri oleh 2 (dua) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan hukum dan/atau non hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang didukung dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

97


Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; a. Menyusun bahan dan kajian/analisa hukum terkait dengan gugatan hukum /sengketa hukum. b. Menyelesaikan permasalahan hukum/non hukum dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada. c. Menghadiri acara rakor/raker/supervisi/ konsultasi/ monitoring/pembahasan SOP /workshop penyusunan/FGD/kajian permasalahan hukum di KPU Provinsi/KIP Aceh. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pembelian bahan yang terdiri dari alat tulis kantor. b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan biasa dalam menghadiri acara rakor/raker/supervisi/ konsultasi/ monitoring/pembahasan SOP /workshop penyusunan/FGD/kajian permasalahan hukum, dalam rangka advokasi dan penyelesaian sengketa hukum di KPU Provinsi/KIP Aceh yang dihadiri 2 (dua) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan hukum dan/atau non hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang didukung dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. 1.2 Pelayanan Administrasi Kepemiluan (3363.011) 1.2.1 Pelayanan Administrasi Kepemiluan (3363.011.001) 1.2.1.1Pelayanan Administrasi Kepemiluan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu (3363.011.001) A. Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu Terkait Peserta Pemilu dan Dana Kampanye. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan koordinasi dengan peserta pemilu dalam rangka pelayanan administrasi kepemiluan (kepengurusan Partai Politik, penyusunan laporan Dana Kampanye dan Audit Dana Kampanye). b. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelayanan administrasi kepemiluan (kepengurusan Partai Politik, penyusunan laporan Dana Kampanye dan Audit Dana Kampanye). c. Menghadiri Raker/Rakor di KPU dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan. d. Menyelenggarakan Raker/Rakor dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pembelian bahan yang terdiri dari penggandaan/penjilidan dan konsumsi rapat. b. Honor output kegiatan (521213) Pembayaran Honor Output Kegiatan panitia kegiatan Raker/Rakor pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan. c. Belanja Bahan Persediaan (521811) Pembelian bahan yang terdiri dari alat tulis kantor. d. Belanja Jasa Profesi (522151) 98


Pembayaran honor narasumber setingkat eselon I, II, III ke bawah dalam penyelenggaraan Raker/Rakor pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan. e. Belanja Perjalanan Biasa (524111) 1) Biaya perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan supervisi/monitoring kegiatan pelayanan administrasi kepemiluan (kepengurusan Partai Politik, penyusunan laporan Dana Kampanye dan Audit Dana Kampanye); 2) Biaya perjalanan dinas ke Kantor KPU dalam rangka kegiatan Raker/Rakor pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Biaya transportasi dalam kota untuk melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tercapainya kapasitas pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu terkait evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan dan Dana Kampanye. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Menghadiri Raker/Rakor di KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan. 2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan dinas ke Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Aceh dalam rangka kegiatan Raker/Rakor pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tercapainya pemahaman yang sama terkait evaluasi administrasi pelayanan kepemiluan dan Dana Kampanye. 1.3 Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.3.1 Pengelola/Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; a. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait produk hukum; b. Menghadiri acara raker/rakor/pengkajian pendokumentasian produk hukum di KPU. 2. Jenis Belanja; a. Belanja Bahan (521211) Pembelian bahan konsumsi penyuluhan dan penguatan kompetensi pengelola/ pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukuk. b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) perjalanan dinas dalam rangka raker/rakor KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka pembekalan/ penyuluhan dan penguatan kompetensi pengelola/pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 99


3.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum KPU Provinsi/KIP Aceh dalam menyediakan dan menyajikan data informasi produk hukum berbasis web.

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan. Menghadiri Raker/Rakor di KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka penguatan kompetensi pengelola/pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan dinas ke Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Aceh dalam rangka dalam rangka penguatan kompetensi pengelola/pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyediakan dan menyajikan data informasi produk hukum berbasis web. 1.4

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013). 1.4.1 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada, Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU (013.001). A. Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Kputusan KPU Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan. a. Melakukan koordinasi dengan peserta pemilu dalam rangka penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU. b. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka penyuluhan peraturan perundangundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU. c. Menghadiri Raker/Rakor di KPU dalam rangka penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU. d. Menyelenggarakan Raker/Rakor penyuluhan peraturan perundangundangan Pemilu dan Pemilukada, pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pembelian bahan yang terdiri dari penggandaan bahan dan konsumsi kegiatan Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU. b. Honor Output Kegiatan (521213) Pembayaran Honor Output Kegiatan panitia Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU. c. Belanja Bahan Persediaan (521811) Pembelian bahan yang terdiri dari alat tulis kantor. 100


d. Belanja Jasa Profesi (522151) Pembayaran honor narasumber setingkat eselon I, II, III ke bawah dalam penyelenggaraan Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU. e. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka supervisi dan pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya bahan/materi sebagai bahan untuk melakukan penyusunan /evaluasi/ penyuluhan/peningkatan kompetensi dan kapasitas penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU. 2. Jenis Belanja. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Biaya perjalanan dinas untuk Menghadiri kegiatan pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU, sebanyak 2 (dua) orang di KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 2.

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) Sebagai Penanggung jawab Kebijakan di KPU adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Teknis dan Hupmas, Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU, Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Teknis dan Hupmas. Pada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Teknis dan Hupmas, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Sedangkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Teknis dan Hupmas, Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Teknis dan Hupmas.

2.1.

Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004) 2.1.1. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi (3364.004.001) A. Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (011) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Pelaksanaan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi adalah Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 Jo Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009, 101


Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 serta Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan proses penggantian terhadap anggota DPRD provinsi periode 2014 s.d 2019 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan calon anggota DPRD provinsi tahun 2014. Pelaksana Kegiatan : oleh Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas dengan Penanggung jawab Divisi Hukum dan Teknis Penyelenggara. Tahapan : a. Melaksanakan penyusunan PAW anggota DPRD Provinsi diantaranya; 1. Mencatat dokumen surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD serta mengunggah(upload) dokumen surat dari pimpinan DPRD ke dalam Aplikasi SIMPAW DPR, DPD, dan DPRD 2. Melakukan verifikasi/penelitian pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi serta mengunggah (upload) dokumen pendukungnya kedalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. 3. Melaksanakan rapat pleno KPU Provinsi mengenai penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD. 4. Menyampaikan calon pengganti anggota DPRD Provinsi hasil pleno KPU Provinsi kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada KPU. b. Melakukan Koordinasi dengan KPU/KPU Provinsi/partai politik/Instansi/stakeholder lainnya terkait dengan kegiatan PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD, diantaranya: 1. Konsultasi/Klarifikasi/Koordinasi dengan KPU/partai politik/Instansi/stakeholder lainnya terkait PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Supervisi/Monitoring ke KPU Kabupaten/Kota/partai politik/instansi/stakeholder lainnya terkait PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD. 3. Koordinasi ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pengelolaan dan penerapan aturan terkait pelaksanaan PAW; c. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD, diantaranya; 1. Menghimpun dan menginventarisasi Berita Acara hasil pleno KPU Provinsi. 2. Menghimpun dan menginventarisasi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi. 3. Menghimpun dan melakukan rekapitulasi permasalahan yang muncul dalam proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi. 102


4. Menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi tepat waktu dalam bentuk soft file melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) dan dalam bentuk hard file kepada KPU. d. Melakukan Penatan dan Pengelolaan seluruh Data dan Dokumen terkait dengan kegiatan PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui SISTEM INFORMASI MANAJAMEN PAW (SIMPAW) DPR, DPD, dan DPRD. e. Memantau dan mengawasi aktivitas PAW DPRD Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi serta menjawab permasalahan yang muncul dalam MENU FORUM DISKUSI terkait aktivitas PAW melalui SISTEM INFORMASI MANAJAMEN PAW (SIMPAW) DPR, DPD, dan DPRD setiap waktu. f. Seluruh proses pelaksanaan PAW anggota DPRD Provinsi dan permasalahannya wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk membiayai kebutuhan alat kelengkapan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi berupa pengadaan alat tulis kantor, pencetakan, penggandaan dan penjilidan. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga)bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1) Penanggung Jawab : 1 Orang 2) Ketua : 1 Orang 3) Anggota : 8 Orang c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU atau instansi lain dalam rangka koordinasi penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Jumlah pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Dokumen Calon Pengganti anggota DPRD Provinsi yang dilantik tersusun secara konfrehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.. c. Dokumen Permasalahan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi tersusun secara konfrehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. d. Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi tersusun secara konfrehensif dan sistematis ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. e. Terbentuknya pengetahuan dan pemahaman KPU Provinsi/Partai Politik/instansi/stakeholder lainnya terkait proses pelaksanaan PAW anggota DPR, DPD,dan DPRD.

103


Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dasar Pelaksanaan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi adalah Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 Jo Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 serta Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan proses penggantian terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2014 s.d 2019 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan calon anggota DPRD provinsi tahun 2014. Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan penyusunan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya; 1) Mencatat dokumen surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD serta mengunggah (upload) dokumen surat dari pimpinan DPRD ke dalam Aplikasi SIMPAW DPR, DPD, dan DPRD 2) Melakukan verifikasi/penelitian pemenuhan syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota serta mengunggah (upload) dokumen pendukungnya kedalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD . 3) Melaksanakan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan calon pengganti antar waktu anggota DPRD. 4) Menyampaikan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pleno KPU Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi. b. Melakukan Koordinasi dengan KPU/KPU Provinsi/partai politik/Instansi/stakeholder lainnya terkait dengan kegiatan PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD, diantaranya: 1) Konsultasi/Klarifikasi dengan KPU/partai politik/Instansi/ stakeholder lainnya terkait PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD 2) Supervisi/Monitoring ke KPU Kabupaten/Kota/partai politik/instansi/stakeholder lainnya terkait PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD c. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD, diantaranya; 1) Menghimpun dan menginventarisasi Berita Acara hasil pleno KPU Kabupaten/Kota. 2) Menghimpun dan menginventarisasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 3) Menghimpun dan melakukan rekapitulasi permasalahan yang muncul dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 104


4) Menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota tepat waktu dalam bentuk soft file melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) dan dalam bentuk hard file kepada KPU Provinsi. d. Melakukan Penatan dan Pengelolaan seluruh Data dan Dokumen terkait dengan kegiatan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui SISTEM INFORMASI MANAJAMEN PAW (SIMPAW) DPR, DPD, dan DPRD. e. Memantau dan mengawasi aktivitas PAW DPRD Kabupaten/Kota melalui SISTEM INFORMASI MANAJAMEN PAW (SIMPAW) DPR, DPD, dan DPRD setiap waktu. f. Seluruh proses pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dan permasalahannya wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk membiayai kebutuhan alat kelengkapan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berupa pengadaan alat tulis kantor, pencetakan, penggandaan dan penjilidan. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 1 (satu)bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1) Penanggung Jawab : 1 Orang 2) Ketua : 1 Orang 3) Anggota : 5 Orang 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Jumlah pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Dokumen Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilantik tersusun secara konprehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. c. Dokumen Permasalahan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupupaten/kota tersusun secara konfrehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. d. Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota tersusun secara konfrehensif dan sistematis ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. e. Terbentuknya pengetahuan dan pemahaman KPU Kabupaten/Kota/Partai Politik/instansi/stakeholder lainnya terkait proses pelaksanaan PAW anggota DPR, DPD,dan DPRD.

105


2.2. Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah 2.2.1. Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 011. Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : A. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pilkada (011) Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil daerahnya berakhir pada Bulan Juli 2016 s/d bulan Desember 2017, Pemungutan Suara dilaksanakan pada Bulan Februari 2017. Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2015, Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rentang waktu 11 (sebelas) bulan, dan diperkirakan dimulai pada bulan April. Pada Pilkada periode tahun 2017 daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 8 Provinsi. Peserta dari kegiatan dimaksud adalah Anggota KPU Provinsi Divisi Teknis dan Kabag Hukum dan Teknis KPU Provinsi. Untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut, dipandang perlu untuk dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pilkada. Bimtek tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni: a. Bimbingan Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kegiatan bimtek ini direncanakan dilaksanakan sebelum tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan dimulai. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan bekal pemahaman pelaksanaan tahapan pencalonan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil merupakan tahapan yang paling menentukan dari seluruh tahapan Pilkada. Bimtek ini dilaksanakan dengan maksud memberikan pemahaman yang sama terhadap seluruh tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada. 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis tata cara pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Jakarta, dengan mengundang Anggota KPU Divisi Teknis dan Kepala Bagian Hukum dan Teknis. b. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh masingmasing KPU Provinsi. Kegiatan ini di fokuskan untuk membahas isu-isu strategis pelaksanaan pencalonan dan pemungutan suara. Bagi daerah yang telah melaksanakan Pilkada pada tahun 2015, maka difokuskan untuk 106


3.

membahas atau evaluasi terhadap pelaksanaan pencalonan dan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Output yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi khususnya anggota KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah khususnya terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan dan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada.

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : A. Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Pada Tahun 2017 terdapat 94 Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pilkada. Dari ke 94 Kabupaten/ Kota tersebut terdapat 3 daerah otonom baru yang baru oertama kali menyelenggarakan Pilkada. KPU sebagai induk organisasi penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap tata cara penyelenggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik untuk tahapan pencalonan maupun tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Peserta yang akan diundang dalam kegiatan ini adalah Anggota KPU Divisi Teknis dan Kasubbag Teknis dan Hupmas, KPU Kabupaten/ Kota. 2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Biasa (524111) a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis tata cara pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Jakarta. Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan oleh Anggota KPU divisi teknis dan kepala subbagian Teknis dan Hupmas; b. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi permasalahan Pilkada ke Provinsi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota. Personil yang akan melaksanakan konsultasi/ koordinasi disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/ Kota. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Output yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota khususnya anggota KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah B.

107

Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Pilkada (012) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka monitoring pelaksanaan tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Pada gelombang II penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat 8 Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 22 Provinsi yang diwilayahnya terdapat


penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Supervisi tersebut tidak hanya terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara tetapi terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2.3. Pembentukan PPID (3364.027) 2.3.1. Pembentukkan PPID (013) A. Pembentukan dan Penguatan PPID Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Provinsi didorong untuk melakukan pelayanan data dan informasi publik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Honor (521213) Belanja honor digunakan untuk membiayai honor kelompok kerja PPID, Pelayanan Data, serta Informasi Publik selama dua bulan dengan rincian sesuai dengan RKA K/L. b. Belanja Bahan (521211) Pembelian alat tulis kantor. c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk pergi ke KPU RI di Jakarta menghadiri bimbingan teknis pembentukkan PPID sesuai dengan rincian kegiatan dalam RKA K/L. d. Belanja Peralatan dan Mesin (531111) Pembelian mesin fax dan komputer untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dengan rincian sesuai dengan RKA K/L. e. Belanja Jasa Profesi (522151) Belanja jasa profesi digunakan untuk membiayai honor narasumber dan moderator pada acara bimbingan teknis pembentukkan PPID yang mengundang 3 KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing KPU Provinsi. Adapun rincian kegiatan sesuai dengan RKA K/L. f. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis pembentukkan PPID dengan mengundang 3-4 Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana pembentukkan PPID di KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi masing-masing. Rincian mengacu pada RKA K/L. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Tersedianya pusat informasi pemilu. b. Terbentuknya PPID di 9 KPU Provinsi dan 30 KPU Kabupaten/Kota, yaitu : 1) KPU Provinsi Jawa Timur - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Ponorogo - Kota Blitar

108


2) KPU Provinsi Jawa Tengah - Kabupaten Semarang - Kota Magelang - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Kebumen 3) KPU Provinsi Kepulauan Riau - Kabupaten Lingga - Kabupaten Bintan - Kabupaten Anambas 4) KPU Provinsi Sumatra Barat - Kota Bukittinggi - Kabupaten Sijunjung - Kabupaten Padang Pariaman 5) KPU Provinsi NTB - Kabupaten Bima - Kota Mataram - Kabupaten Lombok Tengah 6) KPU Provinsi NTT - Kabupaten Ngada - Kabupaten Sabu Raijua - Kabupaten Timor Tengah Utara - Kabupaten Sumba Barat 7) KPU Provinsi Kalimantan Barat - Kabupaten Sekadau - Kabupaten Melawi - Kabupaten Sintang 8) KPU Provinsi Kalimantan Selatan - Kabupaten Banjar - Kota Banjarmasin - Kabupaten Kotabaru 9) KPU Provinsi Sulawesi Selatan - Kabupaten Bulukumba - Kabupaten Soppeng - Kabupaten Barru Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Provinsi didorong untuk melakukan pelayanan data dan informasi publik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja perjalanan biasa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan ke KPU Provinsi dalam rangka menghadiri bimbingan teknis pembentukkan PPID ke KPU Provinsi dengan rincian sesuai RKA K/L. b. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan untuk pembelian ATK dan bahan informasi pemilu penunjang PPID dengan rincian sesuai RKA K/L. c. Belanja Peralatan dan Mesin (531111) Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk pembelian mesin fax dengan rincian sesuai RKA K/L. 109


3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Tersedianya pusat informasi pemilu. b. Terbentuknya PPID di 9 KPU Provinsi dan 30 KPU Kabupaten/Kota. 2.4.

Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (3364.030) 2.4.1 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 011. Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada (030.001.011) KPU PROVINSI/KIP ACEH : A. Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; Pada kegiatan Tahun Anggaran 2015, KPU Pusat telah membuat instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis dan calon terpilih Pemilu. Outputnya adalah berupa adanya instrumen dalam mengelola data dan dokumen tahapan teknis Pemilu, yakni Pencalonan dan Hasil Perolehan Suara peserta Pemilu. Selanjutnya, intrumen tersebut akan diujicoba di KPU Provinsi untuk kemudian dievaluasi oleh user di KPU Provinsi. Dalam kegiatan evaluasi tersebut, KPU Provinsi akan menggunakan instrumen evaluasi yang dibuat oleh KPU. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut disampaikan ke KPU dalam melalui rapat koordinasi dalam rangka pembahasan metode evaluasi instrumen dan membantu KPU untuk menyusun design pengembangan sistem pengelolaan dokumen teknis tahapan Pemilu 2014. Adapun Tahapan Kegiatannya adalah: 1) Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi Instrumen Pengelolaan Dokumen Tahapan Teknis Pemilu 2014; 2) Melaksanakan rapat-rapat pembahasan dalam rangka evaluasi instrumen pengelolaan dokumen Tahapan Teknis Pemilu 2014; 3) Membantu KPU untuk melakukan uji coba terhadap Instrumen yang telah disusun dan dikembangkan; 4) Membantu KPU untuk menyusun design pengembangan sistem pengelolaan dokumen tahapan teknis Pemilu 2014 sebagai tindak lanjut dari evauasi instrumen. 2. Jenis Belanja; a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk pengadaan ATK dan Konsumsi sebanyak 1 (satu) kegiatan rapat dengan peserta rapat sebanyak 20 (dua puluh) orang; b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari : 2 (dua) orang pengarah, 1 (satu) orang Penanggung jawab, 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 6 (enam) orang anggota. c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat kerja evaluasi instrumen pengelolaan dokumen tahapan teknis Pemilu 2014 ke Jakarta sebanyak 2 (dua) orang selama 1 (satu) kali kegiatan.

110


3.

Output Hasil Kegiatan Dokumen Evaluasi Intrumen Pengelolaan Dokumen Tahapan Teknis Pemilu 2014.

B. Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Pilkada 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan; Pada tahun 2015, KPU telah membangun instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan Pilkada, yang disebut dengan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP). Sebagai upaya perbaikan dalam pilkada selanjutnya, perlu dilakukan kegiatan berupa evaluasi dan pengembangan mengingat respon publik terhadap sistem informasi yang telah dibangun tersebut sangatlah positif. Pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tersebut dilakukan untuk melanjutkan pengelolaan data dan dokumen tahapan Pilkada Tahun 2015 serta dalam rangka pengelolaan dokumen tahapan teknis Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2017. Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi: a. yang telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 serta di wilayahnya dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, memberikan tanggapan dan masukan dalam rangka pengembangan SITaP, dalam beberapa aspek, antara lain aspek substansi, metode penyampaian informasi dalam SITaP, dan lainlain; b. yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 serta di wilayahnya dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, mengujicoba instrumen SITaP dan kemudian memberikan tanggapan terhadap hasil ujicoba tersebut. Adapun tahapan kegiatannya adalah: 1) Membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Pilkada; 2) Melakukan pengumpulan data dan dokumen tahapan Pilkada tahun 2015 yang belum lengkap di dalam SITaP untuk kategori KPU Provinsi sebagaimana huruf a di atas; dan melakukan ujicoba, persiapan, dan pengelolaan dokumen Pilkada tahun 2017 untuk kategori KPU Provinsi sebagaimana huruf b di atas; 2. Jenis Belanja; a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk pengadaan ATK dan Konsumsi sebanyak 1 (satu) kegiatan rapat dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang; b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari : 2 (dua) orang pengarah, 1 (satu) orang Penanggung jawab, 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 6 (enam) orang anggota. c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri uji coba dan sosialisasi instrumen pengelolaan dokumen tahapan Pilkada (SITaP) ke Jakarta sebanyak 2 (dua) orang selama 1 (satu) kali kegiatan. 111


3.

Output Hasil Kegiatan Dokumen hasil pengelolaan data dan dokumen tahapan Pilkada bagi.

KPU KABUPATEN/KOTA : A. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Terkait Masalah Teknis Pilkada 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan; Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2015 dan Tahun 2017, perlu dilakukan inventarisir masalah terutama terkait dengan tahapan teknis Pilkada yaitu terkait dengan tahapan pencalonan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan rekapitulasi penghitungan suara, serta tahapan penetapan calon terpilih. Penghimpunan daftar inventarisir masalah tersebut perlu dilakukan untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya, termasuk dalam perbaikan aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2015 menginventarisir permasalahan yang terjadi dalam pelaksanan pilkada tahun 2015, sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Tahun 2015 menginventarisir permasalahan yang terjadi dalam pelaksanan pilkada sebelum Tahun 2015. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan Belanja bahan digunakan untuk pengadaan ATK dan Konsumsi sebanyak 1 (satu) kegiatan untuk 14 (empat belas) orang; b. Belanja Perjalanan Biasa Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan rapat koordinasi terkait dengan permasalahan teknis Pilkada ke Provinsi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) orang; 3. Output Hasil Kegiatan Daftar Inventarisir Masalah Teknis Pilkada B.

112

Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pilkada 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan; Pada tahun 2015, KPU Pusat telah membentuk instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada, yaitu terkait dengan tahapan pencalonan dan penetapan calon terpilih, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tahun 2015 yang disebut Sistem Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada (SITaP). Menindaklanjuti pembentukan instrumen pengelolaan data dan dokumen tersebut, perlu dilakukan pengembangan mengingat respon publik terhadap sistem informasi yang telah dibangun tersebut positif. Pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis tersebut dilakukan untuk mengelola data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 serta tahapan teknis yang akan diselenggarakan pada tahun 2017. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan terkait arah pengembangan instrumen pengelolaan data


dan dokumen tahapan teknis Pilkada. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten/Kota : a. yang telah melaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota memberikan tanggapan dan masukan dalam rangka pengembangan SITaP, dalam beberapa aspek, antara lain aspek substansi, metode penyampaian informasi dalam SITaP, dan lain-lain; b. yang belum melaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota melakukan uji coba instrumen SITaP dan kemudian memberikan tanggapan terhadap hasil ujicoba tersebut. Adapun tahapan kegiatannya adalah : 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada tahun 2015 dan tahun 2017; 2) Mengelola data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 (Pencalonan, Hasil Pemilihan, dan Calon Terpilih) dan Tahun 2017 (khususnya Pencalonan) menjadi informasi yang dapat tersampaikan kepada publik, dengan menggunakan Instrumen yang telah disusun dan dikembangkan. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan Belanja bahan digunakan untuk pengadaan ATK dan Konsumsi sebanyak 1 (satu) kegiatan untuk 14 (empat belas) orang; b. Belanja Perjalanan Biasa Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi terkait dengan pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis pilkada ke Provinsi masing-masing sebanyak 1 (satu) kegiatan untuk 1 (satu) orang; 3. Output Hasil Kegiatan Instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada yang sudah dikembangkan. 2.5. Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032) 2.5.1 Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032.001) 011. Pengelolaan Data Pendidikan Pemilih dan Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada A. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat

Peningkatan

Partisipasi

Pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Kegiatan konsolidasi dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja nasional dengan mengundang perwakilan dari 34 KPU Provinsi/KIP aceh, masing-masing Provinsi diwakili oleh 2 personil, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan 1 (satu) orang Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. b. Melaksanakan kegiatan konsolidasi program partisipasi masyarakat ke daerah yang sudah ditunjuk (NTT dan Jambi). Khusus untuk KPU Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan Jambi dalam rangka mempersiapkan kegiatan konsolidasi program parmas Terdapat anggaran untuk ATK, Backdrop, spanduk, sewa ruangan, konsumsi peserta, seminar kit. Untuk panitia disediakan anggaran honor output kegiatan.

113


2.

Jenis Belanja (diluar KPU Provinsi yang ditunjuk sebagai lokasi konsolidasi) Belanja Perjalanan Biasa (524111) Terdapat 2 (dua) perjalanan dinas, yaitu : Perjalanan dinas dalam rangka Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat (Jambi dan Labuhan Bajo) yang dihadiri oleh KPU RI dan perwakilan dari 34 KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Jenis Belanja di KPU Provinsi yang ditunjuk sebagai lokasi konsolidasi (Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT dan Jambi) a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja ini dilakukan untuk pembelian ATK, Backdrop, Spanduk, Seminar Kit, Konsumsi peserta Kegiatan Konsolidasi Program Parmas (120 peserta) b. Honor Output Kegiatan (521213) Honor Output Kegiatan ini diberikan kepada panitia yang bekerja dalam membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan konsolidasi program parmas. Panitia yang berhak mendapat honor ini sejumlah 15 orang dengan rincian: - Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (2 orang) - Sekretaris (1 orang) - Kepala Bagian Teknis dan Hupmas (1 orang) - Para pejabat dan fungsional umum pada Bagian Teknis dan Hupmas c. Belanja Sewa (522141) Mata anggaran ini dialokasikan untuk pembayaran uang sewa gedung/peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan konsolidasi program parmas d. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan dinas dalam rangka Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat yang dihadiri oleh KPU RI dan perwakilan dari 34 KPU Provinsi/KIP Aceh 4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen berupa masukan (input) dari KPU Provinsi/KIP Aceh terkait program kegiatan yang dianggap efektif untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. B.

Fasilitasi Pendidikan Pemilih Keberhasilan Pilkada serentak yang telah dan akan berlangsung dilaksanakan di Indonesia, tidak mungkin dibebankan hanya kepada penyelenggara. Seluruh pihak, utamanya para pemangku kepentingan, harus bahu-membahu, bekerjasama melakukan aktifitas pendidikan pemilih. Mitra-mitra strategis KPU dari seluruh segmen harus berkolaborasi memainkan fungsi perannya. Kalangan civitas akademika, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, para pegiat pemilu, dan para pengapu komunitas, mesti bergandengan tangan demi keberhasilan Pilkada. Dalam konteks itu, fasilitasi edukasi kepada para pemilih maupun masyarakat merupakan urgensi yang harus dikedepankan.

Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society dengan peserta sebanyak 150 undangan, dua narasumber dan satu moderator. Dalam kegiatan ini terdapat anggaran untuk sewa ruangan, konsumsi, seminar kit dan transport lokal peserta. Selain itu untuk panitia disediakan anggaran honor output kegiatan 114


2.

3.

C.

115

b. Melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan dengan mengumpulkan Penggiat Pemilu, relawan demokrasi, Masyarakat, narasumber dan moderator. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggalang peserta supaya membentuk “komunitas peduli pemilu dan demokrasi”. Jenis Belanja a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja ini dilakukan untuk pembelian ATK, Seminar Kit, Konsumsi panitia dan narsum (makan siang dan snack) serta snack peserta dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society/Relawan Demokrasi dan kegiatan penggalangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi serta konsumsi peserta RDK (makan dan snack) b. Belanja Jasa Profesi (522151) Anggaran ini digunakan untuk pembayaran honor dua narasumber dan satu moderator pada setiap kegiatan Fasilitasi pendidikan pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society/Relawan Demokrasi serta penggalangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi c. Honor Output Kegiatan (521213) Honor output kegiatan ini diberikan kepada panitia yang bekerja dalam membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pendidikan pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society/Relawan Demokrasi serta penggalangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Panitia yang berhak mendapat honor ini sejumlah 15 orang dengan rincian: - Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (2 orang) - Sekretaris (1 orang) - Kepala Bagian Teknis dan Hupmas (1 orang) - Para pejabat dan fungsional umum pada Bagian Teknis dan Hupmas (10orang) d. Belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) Mata anggaran ini diberikan kepada peserta dalam kegiatan Fasilitasi pendidikan pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Masyarakat/ Relawan Demokrasi serta penggalangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Honor transport lokal ini diberikan kepada peserta sejumlah 150 orang. e. Belanja Sewa (5222141) Mata anggaran ini dialokasikan untuk pembayaran uang sewa gedung/peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pendidikan pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society/Relawan Demokrasi serta penggalangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya kegiatan Fasilitasi pendidikan pemilih segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society/Relawan Demokrasi serta penggalangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat Riset tingkat partisipasi pemilih dilaksanakan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilu/pemilukada. Pelaksanaan Riset bekerjasama dengan pihak ketiga atau swakelola. Tema riset terdiri dari beberapa tema/isu terkait kepemiluan dan demokrasi yang difokuskan pada tema tentang pemilih perempuan, disabilitas dan pemula. Riset hanya dilakukan pada tingkat KPU RI dan KPU/KIP Provinsi.


Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Riset dilaksanakan oleh seluruh KPU/KIP Provinsi bekerjasama dengan pihak ketiga ataupun swakelola a. Belanja Jasa Lainnya (522191) Belanja ini dilakukan dalam bentuk paket anggaran untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk jasa konsultan riset tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. 2. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya kegiatan riset dalam bentuk laporan/buku hasil riset tingkat partisipasi masyarakat D.

Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Latar Belakang Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) Sesuai dengan Program Kerja Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN, Bappenas menargetkan KPU di seluruh Indonesia diproyeksikan memiliki Pusat Pendidikan Pemilih pada Pemilu 2019. Terkait hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2016, KPU menargetkan untuk membentuk Rumah Pintar Pemilu di 10 (sepuluh) provinsi sebagai program percontohan (pilot project). Pada Tahun Anggaran sebelumnya KPU telah membentuk pilot project Rumah Pintar Pemilu di 9 (sembilan) provinsi dan 18 (delapan belas) kabupaten/kota. Penunjukan 10 provinsi tersebut sesuai arahan dari anggota KPU, yaitu: 1). Provinsi Aceh 2). Provinsi Jawa Barat 3). Provinsi Banten 4). Provinsi DKI Jakarta 5). Provinsi Jawa Tengah 6). Provinsi Jawa Timur 7). Provinsi Kalimantan Selatan 8). Provinsi Sulawesi Selatan 9). Provinsi Sulawesi Utara 10).Provinsi Maluku Utara

Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti Bimtek/TOT/FGD di Bali dalam rangka Koordinasi/Evaluasi Pilot Project Rumah Pintar Pemilu. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 19 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 18 kab/kota yang ditunjuk sebagai pilot project Rumah Pintar Pemilu. masing-masing provinsi diwakili oleh 2 personel, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan 1 (satu) orang Kepala Bagian /Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih b. Melaksanakan dan menerapkan kegiatan Rumah Pintar Pemilu untuk 9 Provinsi dan membentuk Rumah Pintar Pemilu di 10 Provinsi. Kegiatan di Rumah Pintar Pemilu diantaranya adalah sekolah demokrasi, cerdas cermat kepemiluan, seminar, diskusi publik, KPU Goes to Community, Audiensi LSM/Ormas, dsb. Bentuk kegiatan ini bisa dikreasikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan dinas dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi yang menjadi pilot project Rumah Pintar Pemilu ke Bali untuk mengikuti kegiatan Koordinasi/Evaluasi Pilot Project Rumah Pintar Pemilu. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja ini dilakukan untuk pembelian Bahan dan Materi/Alat Peraga Rumah Pintar Pemilu di KPU/KIP Provinsi yang ditunjuk sebagai lokasi kegiatan pilot project Rumah Pintar Pemilu. 116


3.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rumah Pintar Pemilu (pilot project) beserta program dan kegiatan pendukung

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : 1.

2.

3.

Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti Bimtek/TOT/FGD di Bali dalam rangka Koordinasi/Evaluasi Pilot Project Rumah Pintar Pemilu. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 18 KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project Rumah Pintar Pemilu. masing-masing provinsi diwakili oleh 2 personel, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih b. Melaksanakan dan menerapkan kegiatan Rumah Pintar Pemilu di 18 Kabupaten/Kota. Kegiatan di Rumah Pintar Pemilu diantaranya adalah sekolah demokrasi, cerdas cermat kepemiluan, seminar, diskusi publik, KPU Goes to Community, Audiensi LSM/Ormas, dsb. Bentuk kegiatan ini bisa dikreasikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan dinas dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project Rumah Pintar Pemilu ke Bali untuk mengikuti kegiatan Koordinasi/Evaluasi Pilot Project Rumah Pintar Pemilu. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja ini dilakukan untuk pembelian Bahan dan Materi/Alat Peraga Rumah Pintar Pemilu di KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai lokasi kegiatan pilot project Rumah Pintar Pemilu. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rumah Pintar Pemilu (pilot project) beserta program dan kegiatan pendukung

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten Kota (KPU/KIP Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada Tahun 2017): 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society dalam bentuk paket anggaran. Kegiatan ini hanya diberikan untuk KPU/KIP Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada Tahun 2017 2. Jenis Belanja a. Belanja Jasa Lainnya (522191) Belanja ini dilakukan dalam bentuk paket anggaran dalam bentuk jasa pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya dua kali kegiatan Fasilitasi pendidikan pemilih segmen Perempuan/Disabilitas/Civil Society

117


2.6. INFORMASI PEMILU DAN PEMILUKADA (3364.033) 2.6.1 Informasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033.001) 011. Pelayanan pers dan Media A. Pelayanan pers dan Media Pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi 1. Tahapan dan Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan a. Masing-masing satuan kerja (satker) KPU Provinsi menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media di KPU Provinsi b. KPU Provinsi menginventarisir kegiatan yang akan menjadi pertemuan untuk pertemuan dengan pers dan media 2. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Belanja bahan terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK) , pengadaan konsumsi untuk press bacground atau pertemuan dengan wartawan seputar kegiatan pers yaitu sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam satu kali pertemuan sesuai dengan rincian kegiatan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah : a. Tersedianya Pelayanan Pers dan Media yang memadai b. Terlaksananya Kegiatan pelayanan pers dan media. Pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota 1. Tahapan dan Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan a. Masing-masing satuan kerja (satker) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media di KPU Kabupaten/Kota. b. KPU Kabupaten/Kota menginventarisir kegiatan yang akan menjadi pertemuan untuk pertemuan dengan pers dan media 2. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Belanja bahan terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan konsumsi untuk media gathering atau pertemuan dengan wartawan seputar kegiatan KPU yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun sebanyak 20 (dua puluh) orang dalam satu kali pertemuan sesuai dengan rincian kegiatan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah : a. Tersedianya Pelayanan Pers dan Media yang memadai b. Terlaksananya Kegiatan pelayanan pers dan media . 012. Pengembangan Kehumasan Pemilu A. Pengembangan Kehumasan Pemilu Pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi 1. Tahapan dan Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Masing-masing satuan kerja (satker) KPU Provinsi menyiapkan bahan untuk kegiatan kehumasan yang akan dilaksanakan di KPU Provinsi dan hasil dari kegiatan kehumasan tersebut. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan rincian kegiatan. 118


b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja Perjalanan digunakan untuk menghadiri Kegiatan Kehumasan di KPU untuk 2 (dua) orang dalam 1 (satu) kegiatan 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah : a. Tersedianya kegiatan kehumasan di KPU Provinsi. b. Terlaksananya Kegiatan evaluasi kehumasan. Pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota 1. Tahapan dan Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Masing-masing satuan kerja (satker) KPU Provinsi menyiapkan bahan untuk kegiatan kehumasan yang akan dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota. 2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Belanja Perjalanan dinas dalam kota untuk melakukan media visit ke media masa cetak/elektronik sebanyak 4(empat) kegiatan sebanyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) kegiatan, sesuai dengan rincian kegiatan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah : a. Tersedianya kegiatan kehumasan di KPU Kabupaten/Kota. b. Terbinanya hubungan yang baik dengan para editor dilingkungan kpu Kabupaten/Kota. 2.6.2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.003.001) 011.Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada A. Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Bimtek supervisi sosialisasi dan kampanye pemilukada merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KPU Provinsi terkait pelaksanaan Pemilukada. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada pada masingmasing provinsi. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengadaan Bahan ATK. b. Belanja Jasa Profesi (522151) Belanja jasa profesi mencakup mendatangkan narasumber setingkat eselon I dan moderator sesuai dengan rincian kegiatan dalam RKA K/L. c. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk pergi ke KPU RI di Jakarta menghadiri bimbingan teknis sosialisasi dan kampanye pemilukada sesuai dengan rincian kegiatan dalam RKA K/L. d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembahasan sosialisasi dan kampanye di dalam kota sesuai dengan rincian kegiatan dalam RKA K/L. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada pada masingmasing provinsi.

119


Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Bimtek supervisi sosialisasi dan kampanye pemilukada merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Pemilukada. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada pada masing-masing Kabupaten/Kota. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengadaan Bahan ATK. b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja perjalanan biasa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan konsultasi ke KPU Provinsi sesuai dengan rincian kegiatan dalam RKA K/L. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada pada masingmasing Kabupaten/Kota. 2.6.3. Publikasi Pemilu dan Pemilukada 011. Publikasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033.003) A. Jurnal Suara KPU 1. Pemilih yang cerdas berdemokrasi menjadi satu kunci untuk meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Pemilih yang cerdas berdemokrasi ialah ketika pemilih mampu mengetahui makna demokrasi, responsif terhadap praktik demokrasi, dan piawai dalam memperjuangkan hak-hak politiknya. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta peningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, KPU terkait Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu melakukan serangkaian strategi dan program melalui kegiatan Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, yakni, Penerbitan Jurnal Suara KPU Provinsi. Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh merupakan salah satu media yang disusun dan diterbitkan oleh masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai bagian dari publikasi pemberitaan. Hasil dari kegiatan peliputan dan pendokumentasian, penulisan, opini, wawancara langsung maupun ekslusif, data pemilu maupun pilkada, dapat dimasukkan ke dalam Jurnal Suara KPU. Hal ini berguna untuk mempublikasikan melalui mekanisme pemberitaan terkait dengan kegiatan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh maupun KPU Kabupaten/Kota, atau hal-hal lain yang terkait dengan kepemiluan maupun pemilukada. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: a. KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan penerbitan jurnal Suara KPU Provinsi dengan T.A 2016 dengan kegiatan antara lain: 1. Membentuk tim Jurnal Suara KPU Provinsi. 2. Menyusun timeline Penerbitan Jurnal Suara KPU. 3. Melaksanakan rapat redaksi terkait dengan materi dan topik pembahasan untuk penerbitan Jurnal Suara KPU Provinsi 12 edisi. 4. Rapat redaksi rutin dilakukan setiap akan menerbtkan jurnal Suara KPU Provinsi. 120


5.

Menyusun dan mengedit naskah yang akan dimasukkan ke dalam materi penerbitan. 6. Melakukan proses layout halaman dan desain cover. 7. Melakukan proses edit dummy pasca proses desain layout oleh editor dan redaktur. 8. Koreksi edit dummy yang dilakukan oleh desainer grafis. 9. Melakukan koreksian kembali oleh pemimpin redaksi. 10. Meminta persetujuan penerbitan kepada Komisioner KPU. 11. Melakukan proses cetak. 12. Mendistribusukan Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti, KPU Kab/kota yang berada di wilayahnya, Bawaslu Provinsi, Pemerintah Daerah, undur muspida, Lembaga pendidikan (Kampus, sekolah, dll), tempat umum (terminal, stasiun dan pusat keramaian) Vocal point (Pemerhati pemilu) serta pemangku kepentingan lainnya, dan dapat sebagai bahan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu. b. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan menyangkut jurnalistik dan penerbitan jurnal, KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Workshop jurnal Suara KPU dengan memasukkan tema yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kemampuan masing-masing personil, seperti, tema yang terkait dengan penulisan, desain layout jurnal, jurnalistik, fotografi, dan tema lainnya yang menyangkut penerbitan jurnal. Dalam pelaksanaan workshop jurnal, KPU Provinsi mengundang pembicara dari KPU Pusat sebagai salah satu dalam menjabarkan ataupun memberikan arahan terkait dengan arah kebijakan pemberitaan dan pelaksanaan kegiatan jurnal yang ada di provinsi. c. Hasil dari penerbitan Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh dikirimkan/dilaporkan kepada KPU RI 2 (dua) eks tiap diterbitkan, sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, serta sebagai bahan pengayaan dokumentasi di Perpustakaan KPU RI. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pembiayaan Alat Tulis Kantor menyangkut jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh. Makan dan Snack untuk kegiatan Workshop Jurnal. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membentuk Tim Redaksi Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh yang terdiri dari: 1 orang penanggung jawab (Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh), 1 orang redaktur (Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Sosialisasi/Kehumasan), 1 orang penyunting/editor (Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh), dan 8 orang pembuat artikel (Kabag, Kasubbag, Fungsional Umum yang membidangi kehumasan), dengan masa kerja 10 bulan. c. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Digunakan untuk Pencetakan isi dan cover jurnal suara KPU Provinsi/KIP Aceh selama 12 edisi, oplah 450 eks, yang terdiri dari 6 halaman isi dan 2 halaman cover. Untuk pencetakan 121


jurnal dapat menyesuaikan dengan indeks harga di masingmasing provinsi. d. Belanja Profesi (522151) Digunakan dalam rangka kegiatan Workshop Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mengundang 2 (dua) orang narasumber yang memiliki latar-belakang jurnalistik ataupun bidang lainnya (penulis/editor/ wartawan fotografer/desainer grafis). 3. Output/Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terpublikasinya dan terdokumentasikannya pemberitaan serta informasi terkait kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kakabupen/Kota serta menyangkut kepemiluan ke dalam penerbitan Jurnal Suara KPU Provinsi. 2.6.4. Pengelolaan dan Pengembangan Website KPU 014. Pengelolaan Website KPU Provinsi/KIP Aceh (014) 1. Sebagai bagian dari media yang berperan dalam penyebarluasan informasi, media website di masa sekarang ini mutlak diperlukan. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat modern yang menginginkan informasi yang cepat, real time, serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Lembaga-lembaga yang berorientasi publik dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk salah satu diantaranya, pengelolaan website harus dikelola secara baik sehingga dapat menampilkan informasi, terutama informasi terkait dengan kepemiluan yang dibutuhkan seluruh stakeholders dan masyarkat. Sebagai media yang berpacu dengan perkembangan berita dan informasi, maka pengelolaan website KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh harus senantiasa ditingkatkan sehingga mengikuti setiap perkembangan jaman. Dengan demikian pengelolaan website KPU diharapkan betul-betul menjadi media yang dapat menyampaikan informasi pemilu secara akurat, aktual dan menarik. KPU RI sebagai lembaga publik dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Terlebih transparansi isu yang sangat penting pada setiap perhelatan pemilu maupun pilkada. Untuk itu pengelolaan website KPU Provinsi/KIP Aceh mutlak diperlukan guna mendukung keterbukaan dan transparansi informasi pemilu maupun pilkada. Agar ke depan, KPU dapat menjadi lembaga yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh seluruh stakeholders pemilu/pilkada. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: Masing-masing Satker KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan pengelolaan website. Cakupan kegiatannya meliputi: menghimpun, menyusun dan membuat bahan berita kegiatan di masing-masing satker, melakukan updating berupa peraturan, undang-undang, surat edaran serta informasi-informasi lain pada website KPU Provinsi/KIP Aceh, sehingga berita dan informasinya selalu terbarukan. Beberapa rincian kegiatannya, yakni: a. Membentuk Tim Pengelolaan Website KPU Provinsi, b. Merekrut tenaga pendukung web developer, c. Melakukan Rapat penentuan materi awal tahun, d. Membuat berita yang terkait dengan kepemiluan dan pilkada, 122


e.

2.

3.

Mencari dan mengumpulkan materi unggahan seperti Peraturan KPU, Keputusan KPU, laporan kegiatan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan aktifitas pemilu, f. Mengolah materi unggahan, g. Mengupload/mengunggah materi olahan, h. Mengupload/mengunggah berita kegiatan KPU, pemilu dan pemilukada, i. Melakukan pengaturan konten-konten yang ada di website KPU provinsi. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pembelajaan Alat Tulis Kantor Website KPU Provinsi. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan dalam rangka pembentukan Tim Pengelolaan Website KPU Provinsi/KIP Aceh yang terdiri dari: 1 orang penanggung jawab (Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Sosialisasi/Kehumasan), 1 orang editor (Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh), 1 orang web admin (Kabag yang membidangi Kehumasan), dan 5 orang pembuat artikel (Kasubbag, Fungsional Umum yang membidangi Kehumasan), dengan masa kerja 11 bulan. c. Belanja Jasa Lainnya (522191) Tenaga pendukung web developer 1 (satu) orang dengan masa kerja 2 (dua) bulan. Tenaga dimaksud adalah untuk membangun, mengelola website KPU Provinsi/KIP Aceh, dan melakukan alih pengetahuan (transfer ilmu) tentang pengelolaan website. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya website KPU Provinsi/KIP Aceh yang dapat menyajikan berita/informasi terkini/selalu terbarukan, sehingga website KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholders kepemiluan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan penelitian.

Kegiatan Publikasi Informasi Tahun 2016 di KPU Provinsi/KIP Aceh, dituangkan dalam tabel sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Membentuk Tim Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh

2

3

4

123

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mengadakan alat tulis kantor (ATK) penerbitan jurnal suara KPU Provinsi/KIP Aceh Menyelenggarakan Workshop Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh Menunjuk narasumber workshop Jurnal Suara KPU Provinsi/KIP Aceh


11

12

No 5 8

9

10. 11

124

Kegiatan

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menerbitkan/mencetak Jurnal Suara KPU/KIP Membentuk Tim pengelolaan dan pengembangan website KPU Provinsi/KIP Aceh Mengadakan alat tulis kantor (ATK) pengelolaan website KPU Provinsi/KIP Aceh Pengelolaan Website KPU Provinsi Menunjuk tenaga web developer


11

12

V.

PENGELOLAAN ANGGARAN Sesuai Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya dan diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 mengatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Selanjutnya sesuai PMK Nomor 170 Tahun 2005, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menetapkan PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5 Ayat (4) dan (4a) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan dimaksud tidak terikat tahun anggaran. Sehubungan dengan ketentuan tersebut apabila pada awal tahun anggaran tidak terdapat penggantian pejabat perbendaharaan yaitu KPA, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran, maka tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan baru. KPA cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPPN Pembayar bahwa tidak terjadi penggantian pejabat perbendaharaan. Penerbitan surat keputusan dilakukan apabila terjadi penggantian atau penunjukan pejabat perbendaharaan yang baru. Surat keputusan tersebut segera disampaikan kepada KPPN Pembayar disertai dengan specimen tanda tangan dan paraf pejabat berkenaan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Ketua KPU RI selaku Pengguna Anggaran/Barang menerbitkan Keputusan KPU Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2016. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, Sekretaris Jenderal KPU ditetapkan sebagai KPA, dan KPA diberi kewenangan untuk menetapkan Pengelola Anggaran di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal KPU menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2014, yang menetapkan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan meminta kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk : 1. Menetapkan pejabat pengelola keuangan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu : a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) b. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM c. Bendaharawaran Pengeluaran 125


d. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa e. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa f. Staf Pengelola Keuangan 2. Menyampaikan keputusan tersebut kepada KPPN setempat. 3. Membuat dan menyampaikan specimen tanda tangan kepada KPPN dan Bank setempat sesuai mitra kerja masing-masing. Langkah persiapan administrasi dalam rangka pengelolaan anggaran yang perlu dilaksanakan antara lain : 1. Meneliti dengan seksama DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah diterima, apakah masih ada kekeliruan/kesalahan dalam perhitungan, redaksi, uraian kegiatan, biaya serta adanya perubahan kode lokasi, lokasi satker, waktu dan harga, nama KPA, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Bendahara, dll, maka segera mengajukan revisi/ralat sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Mengisi dan menandatangani blanko specimen tandatangan yang diperlukan pada KPPN dan Bank Pemerintah. 3. Membuka Rekening Giro di Bank Pemerintah yang terdekat serta mengajukan permintaan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak. Unsur-unsur pelaksana anggaran/kegiatan dan kewenangan serta tugas pekerjaan masing-masing pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Yang ditetapkan sebagai KPA adalah Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang penetapannya dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Penggunan Anggaran bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut : a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; e. Mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja; f. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya; h. Bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, kebenaran surat keputusan yang diterbitkan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yang ditetapkan sebagai PPK adalah Pejabat Struktural yang penetapannya melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 126


a. Melaksanakan rencana kerja sesuai kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA; b. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran dalam bentuk perikatan dengan pihak ketiga; c. Menyusun tagihan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran; d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; e. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; f. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas perikatan yang dilakukan; g. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan; h. Bertanggungjawab atas kesesuaian antara rencana dan keluaran/output yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. 3. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Yang ditetapkan sebagai Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM adalah Pejabat Struktural yang menangani aspek keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM mempunyai tugas dan wewenang : a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar 1) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; 3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. b. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : 1) Pihak yang ditagih untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan/ alamat, nomor rekening dan nama Bank). 2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak) 3) Jadwal waktu pembayaran. 4) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan atau spesifikasi teknis yang sudah diterapkan dalam kontrak. c. Membuat dan menandatangani SPM; (SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS) dalam rangkap 3 (tiga) : 1) Lembar kesatu dan dua disampaikan kepada KPPN. 2) Lembar ketiga sebagai pertinggal Satker yang bersangkutan. d. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM wajib melakukan penatausahan SPM. 4. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan. Yang ditetapkan sebagai bendaharawan pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga pemerintah. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 127


a.

b.

VI.

Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan serta mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja masing-masing; Melaksanakan pembayaran dan uang persediaan yang dikelolanya setelah: 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; 4) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi; 5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

PELAKSANAAN 1.

Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang atas kebijakan terhadap program dan kegiatan. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran pada Satker bersangkutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang dan bertanggung jawab di bidang administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

2.

Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat jadual pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan memaparkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA dalam Rapat Pleno KPU. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan Realisasi Anggaran dalam Rapat Pleno KPU dan dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.

3.

Penggunaan Anggaran tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum dalam DIPA BA. 076 tahun 2016. Satuan biaya yang tercantum dalam DIPA adalah pagu tertinggi dan dalam pelaksanaan anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Apabila satuan biaya tidak tercantum pada standar biaya tersebut, menggunakan harga pasar setempat atau Peraturan Daerah.

4.

Kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dalam DIPA APBN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5.

Penggunaan biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Personel Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memperhatikan urgensi, relevansi dan efisiensi serta dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan pagu dana yang tersedia. Pelaksanaan anggaran dalam rangka biaya perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran/harga sebenarnya/riil).

128


Pelaksanaan perjalanan dinas Ketua, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat di masing-masing Satker dalam menghadiri rapat-rapat “sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam undangan rapat” ulangi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam undangan rapat. Untuk perjalanan dinas jabatan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh disetarakan dengan Pejabat Eselon II/Golongan IV (Sekretaris di KPU Provinsi/KIP Aceh). Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota disetarakan dengan pejabat Eselon III/Golongan IV (Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota). Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan baru yang mengatur tentang hal tersebut. 6.

Surat Perintah Tugas (SPT) bagi Ketua, Anggota KPU dan Sekretaris ditandatangani oleh Ketua KPU, sedangkan SPT bagi Kabag, Kasubbag dan Staf Sekretariat ditandatangani oleh Sekretaris KPU yang bersangkutan. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Ketua, Anggota dan Personel Sekretariat KPU ditandangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

7.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 Pasal 13 ayat 1 selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan sesuai dengan tingkat dan pendidikan/kepatutan tugas yang bersangkutan.

8.

Kelompok Kerja/Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas mendesak yang tidak dapat dilaksanakan secara tupoksi dan memerlukan koordinasi antar bagian/subbag dan instansi terkait, bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas dan azas kelayakan serta kepatutan. Tata cara pembentukan dan pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan mempedomani Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014.

9.

Seluruh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan Revisi DIPA masing-masing dengan ketentuan bahwa : a. Revisi yang dilakukan untuk mencapai output yang telah ditetapkan serta berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku; b. Pada saat dikeluarkannya petunjuk teknis ini bahwa peraturan tentang tata cara revisi DIPA masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 140/PMK.02/2015 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri keuangan Nomor 257/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan akan disesuaikan setelah diterbitkannya peraturan yang baru; c. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kegiatan, nomenklatur, jenis belanja dan akun yang belum sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran, revisi DIPA/POK dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume output/kegiatan dan masih menunjang output yang ditetapkan; d. Revisi anggaran dilakukan dengan cara mengubah Arsip Data Komputer (ADK) RKA K/L melalui aplikasi RKA K/L, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan KPA menetapkan perubahan anggaran tersebut, Sedangkan revisi DIPA yang dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Anggaran. ADK RKA K/L dan POK revisi yang dilaksanakan oleh Satker, disampaikan ke DJPBN hanya pada akhir tahun anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

129


I

10,

l3O

I

I

Dengan telah ditefbltkannya petunjuk teknis ini, masing-masing Satker agar segera menyusun lPetunjuk operasional Keglatan (PoK), dlsesualkan dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA KIVDIPA dlmasing-masing KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bersangkutan dari Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015. Apabila dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini masih terdapat hal-hal yang masih memerlukan penjelasan, agar melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Sekretariat Jenderal KPU atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi maslng-maslng.

Juknis Pelaksanaan Prcgram, Keglatan dan Anggaan DIPA TA 2016

Lampiran 1 Perkiraan Realisasi Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

131


Lampiran 2 Format Petunjuk Operasional kegiatan

132


Keterangan Lampiran 2

133


Lampiran 3 : Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV KPU Provinsi :

NO.

NAMA/NIP

I

Provinsi Kalimantan Barat

1

TITIN ADRIANA, SP 197508012007012002 Provinsi Papua

Kasubbag Program dan Data

KPU Provinsi Kalimantan Barat

KRISPUS KAMBUAYA, SH 198406302009021006 Provinsi Sumatera Barat

Kasubbag Hukum

KPU Provinsi Papua

AAN WURYANTO, SH 197309052008111001 AGUSTIAN, S.KOM 197708042008111001 JUMIATI, S.IP 197802192008112001 Provinsi Kepulauan Riau

Kasubbag Hukum

KPU Prov. Sumatera Barat

Kasubbag Program dan Data Kasubbag Teknis dan Hupmas


SYAMSUARDI, S.Kom 197103102008111001 AHMAD YANI, SH 198101292009021002 ZICKO MAURISTHA SOULANICK, S.Sos 198305112009021002 DELVINA, SE 198412032009022010 Provinsi Sulawesi Utara

Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum

KPU Provinsi Kepulauan Riau

Kasubbag Umum dan Logistik


Kasubbag Organisasi dan SDM


NOVRY RANTI, SH 198502192009021006

Kasubbag Umum dan Logistik

KPU Prov. Sulawesi Utara

II 1 III 1 2 3 IV 1 2 3

4 V 1

134

JABATAN

SATUAN KERJA




Lampiran 4 : Peserta Diklat Prajabatan : NO

NAMA

GOLRU

SATKER

1

BOBBY TINAMBUNAN, S.H.

III/a

Provinsi Kepulauan Riau

2

ADI KURNIAWAN, S.KOM

III/a


3

ANDRYANA, A.MD.

II/c


4

IMAM WAHYUDI, S.Sos.

III/a

Provinsi Jawa Timur

5

ILMA FAUZIAH, A.Md

II/c

Provinsi Jawa Timur

6

CHOIRUL ANWAR, S.KOM.

III/a

Provinsi Jawa Timur

7

WULAN TRI PANGESTU, S.H.

III/a

Provinsi Kalimantan Utara

8

NUR RAHMAAN HASYIM, S.IP.

III/a


9

HADI ISMAIL SIDIKI, S.IP.

III/a


III/a

Provinsi Gorontalo

II/c

Provinsi Gorontalo

III/a

Provinsi Gorontalo

III/a

Provinsi Gorontalo

10 11 12 13

NOVIYA MAGLIGAWATY, S.I.KOM HERLINA SANTANA PASARIBU, A.Md LARISA TRIVANOVA DARISE, S.E. MOHAMAD RHONAL MAKUTA, S.H.

135


Lampiran 4 : Peserta diklat di KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia : NO.

NAMA

NIP

JABATAN

SATUAN KERJA

I

Provinsi Jawa Tengah

1

197705082007012004

Kasubbag Umum

KPU Kota Magelang

2

IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos SHINTA PURBOSARI, SH

198402062009022005

Kasubbag Hukum

3

LAILA ISNAINI, S.Sos

198505062009022010

II

Provinsi Jawa Timur


KPU Kabupaten Purworejo KPU Kabupaten Cilacap

1

ARIEF SUBAGYO, SE

197402052007011003

2

FERI SETIAWAN, SE

197503072007011002

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubbag Hukum

3

SUHARTO, S.Sos

197511112007011003

4

AKHMAD RUDY BASTARI, SE OKIE SIDHARTA, SH

197311272007011003

Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Umum

197810182007011004

Kasubbag Hukum

SULISTIYANA RIASITAWATI, SE SHERLA RUSDIANTO, SE

197706122007012002

BILQIS FADHILAH, SH, MH Provinsi Nusa Tenggara Barat AGUS SALIM, S.Pt

198602102009122002

Kasubbag Program dan Data Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum

197506162007011003

Kasubbag Umum

KPU Kabupaten Dompu

197504222009021003

Kasubbag Hukum

CHANDRA TOPAN JAYA, SE Provinsi Nusa Tenggara Timur PURA PAJANGU, SH

198311262009021004

Kasubbag Umum

KPU Kabupaten Tana Tidung KPU Kabupaten Tana Tidung

197604062007101001

Kasubbag Hukum

198002102009021002

Kasubbag Umum

VI

HUSNI SALEH MAGA, S.IP, MM Provinsi Kalimantan Barat

1

ARI AZHARI, ST

197810032007011001

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

KPU Kabupaten Sintang

197204052007011007


KPU Kabupaten Badung

197710142007011001

Kasubbag Hukum

KPU Kota Banjarbaru

5 6 7 8 III 1 IV 1 2 V 1 2

VII 1 VIII 1

136

Provinsi Kalimantan Timur RIAS RUSDY, SH

197806262007011002

Provinsi Bali I GUSTI NYOMAN WIRAGUNA, SE Provinsi Kalimantan Selatan Wahyudiansyah, SE

KPU Kabupaten Malang KPU Kabupaten Malang KPU Kabupaten Kediri KPU Kabupaten Trenggalek KPU Kabupaten Kediri KPU Kabupaten Ponorogo KPU Kabupaten Mojokerto KPU Kabupaten Mojokerto

KPU Kabupaten Sumba Timur KPU Kabupaten Belu


NO.

NIP

JABATAN

SATUAN KERJA

1

Provinsi Sulawesi Tenggara NASRULLAH, SE

197403102009021002

2

LA ODE DASMAN,SE

197806302009021005

3

DARMAWAN,SE

197901312009021002

KPU Kab. Konawe Utara KPU Kab. Buton Utara KPU Kab. Buton Utara

4

MANSYUR S,S.SOS

198203012009021004

X

Provinsi Sumatera Barat

Kasubbag Program dan Data Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

1

ZOZA ARIANA, SE

197508102007012005

XI

Provinsi Jambi


KPU Kab. Tanah Datar

1

197307092007011003

Kasubbag Program dan Data Kasubbag Umum

KPU Kota Jambi

4

SYAMSUL ARDI SYAFRIAL, SE MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP Hj. DEWI APRIDA, SE, M.Si HERY SUFADMI, SE

197803142007011002

Kasubbag Program dan Data Kasubbag Umum

KPU Kab. Sungai Penuh KPU Kota Jambi

5

LEONARDI, SH

197407102009021004

Kasubbag Hukum

6

RAMA SEPYANA, SH

197609042009021002


KPU Kab. Sungai Penuh KPU Kab. Tanjung Jabung Barat

198512072009021002

Kasubbag Hukum

KPU Kota Binjai KPU Kab. Lampung Tengah KPU Kab. Lampung Tengah

IX

2 3

NAMA

XII

Provinsi Sumatera Utara

1

SYARIFUL AZMI, SH, MH

XIII

197409082007011001 197010052007012003

KPU Kab. Buton Utara

KPU Kab. Kerinci

Provinsi Lampung

1

TRI WIYATNO, S.SI

197704072007011001

Kasubbag Umum

2

MUHAMMAD FAIZAL, SH, MM Provinsi Bengkulu

198504152009121004

Kasubbag Hukum

DEDI DORES ISMARIANTO, SH Provinsi Kepulauan Riau

197707062007011005

Kasubbag Teknis

KPU Kab. Rejang Lebong

JULIANA PURBA, SE

197707092007112002


KPU Kota Tanjung Pinang

XIV 1 XV 1 XVI

Provinsi Sulawesi Utara

1

RIFTON ARTHUR JIMREVES TULANGOW, SH, MH Provinsi Sulawesi Barat

198601172009121002

Kasubbag Hukum

KPU Kota Bitung

SUBHAN, SH

197209142007011003


KPU Kab. Majene

197808232007011004

Kasubbag Umum

KPU Kab. Kuningan

XVII 1 XVIII 1

137

Provinsi Jawa Barat ASEP PEPEN RUSPENDI, SE


Lampiran 6 : Peserta diklat di KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia: NO

NAMA

GOLRU

UNIT KERJA

1

PANATARAN SAUT MARULI TUA MARPAUNG, S.H.

III/a

Kabupaten Nias Selatan

2

AYU FEBRIANI JUWITA SIREGAR, S.E.

III/a

Kabupaten Padang Lawas

3

SOPIAN EFENDI MANALU, S.I.P.

III/a

Kabupaten Padang Lawas Utara

4

BONITA CAROLINA IRIANY SITOMPUL,

III/a

Kabupaten Samosir

5

IMMANUEL HANDY MONIAGA, S.KOM

III/a

Kabupaten Padang Lawas

6

MULI SALES, S.IP.

III/a

Kabupaten Kepulauan Mentawai

7

ADEL PUTRA M, A.Md

II/c

kabupaten Kepulauan Mentawai

8

PANDU ALFA, A.MD.

II/c

Kabupaten Pesisir Selatan

9

ANDRE PUNTO DESMANTORO, S.KOM

III/a

Kabupaten Pesisir Selatan

10

BAGUS AJI KUNCORO, S.IP.

III/a

Kabupaten Natuna

11

HENRY ZONES SINAGA, S.H.

III/a

Kabupaten Lingga

12

DONI ROMAITO BATUBARA, S.T.

III/a

Kabupaten Bintan

13

FAZRY PURNAMA, S.E.

III/a

Kabupaten Kepulauan Anambas

14

AUTIA VIOLENI, S.KOM.

III/a

Kabupaten Tebo

15

WAHYUNI SYAHARUDDIN, S.E.

III/a

Kabupaten Belitung

16

YANCE MARTIN, S.H

III/a

Kabupaten Belitung

17

IRA PUSPITA, S.E.

III/a

Kabupaten Belitung

18

ARLI WIRADIPUTRA, S.KOM.

III/a

Kabupaten Belitung

19

GEBI ADENIA LESTARI, S.H.

III/a

Kabupaten Bangka Tengah

20

FERI, S.KOM.

III/a


21

AGUS SANTOSO, A.Md.

II/c


22

RICKY FEBRIANSYAH, S.KOM.

III/a


23

FIVIAN AULIYA, S.E.

III/a

Kota Dumai

24

IKA NOVRITA IRMAYANTI, S.T.

III/a

Kabupaten Kepulauan Meranti

25

PAUL MICHAIL HUTABARAT, S.H.

III/a

Kota Dumai

26

GEHASI TUA SINAGA, A.Md

II/c

Kabupaten Pelalawan

27

AKADEMIKA AGRIANTY, S.E.

III/a

28

ARDIANSYAH HIDAYAT, S.Sos.

III/a

Kabupaten Siak

29

MARISA NATALIA NATRA K, S.E

III/a


30

BOANDREW SALAM

III/a


31

DESTI AMBARITA, SE

III/a

Kabupaten Siak

32

TURANTO, A.Md

II/c


33

M AMIN HARAHAP, S.IP

III/a

34

MARZUKI, S.T.

III/a

Kabupaten Pelalawan

35

BUDI PRANOTO, S.T.

III/a

Kabupaten Siak

36

OKTARI PRIMAWATI NASUTION, A.Md

II/c

Kabupaten Siak

138

Kabupaten Pelalawan



NO

NAMA

GOLRU

UNIT KERJA

37

EMRIANOVA, S.H.

III/a

Kabupaten Pelalawan

38

YUANITA CHRISTIANTI, S.E.

III/a

Kabupaten Lampung Barat

39

JUNAIDI ST, S.T

III/a

Kabupaten Lampung Barat

40

FAQIH HUSNI FIRDAUS, S.E.

III/a

Kabupaten Tulang Bawang

41

DESTIKA HENDRAYANTO, S.KOM.

III/a

Kabupaten Tulang Bawang

42

ARIS DWI PRASETYO, S.KOM.

III/a

Kabupaten Lampung Timur

43

FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, S.E.

III/a


44

IRMA, A.Md.

II/c


45

ANGGIT PURNOMO, A.Md

II/c


46

AHMAD ALFARABI, S.IKOM.

III/a

Kabupaten Muara Enim

47

DEBY QURNIA, S.I.P

III/a

Kabupaten Muara Enim

48

NANDA PRATIWY, A.Md.

II/c

49

DEWI MUSTIKA SARI, S.I.KOM.

III/a

50

MEILISA NURHAYATI, A.Md.

II/c

51

ZAKEUS POGO, A.Md.

II/c

52

IWAN HARI MARTONO MASSA, A.Md.

II/c

53

YUSDIANTO, S.KOM.

III/a

Kabupaten Banggai Kepulauan

54

PRIYO SUSILO, S.H

III/a

Kabupaten Penajam Paser Utara

55

DADING ARDHIYANTO, S.IP.

III/a

Kota Balikpapan

56

DARWING, A.Md

II/c

Kota Balikpapan

57

KURNIAWAN YUNARTO, S.IP.

III/a

Kabupaten Kutai Barat

58

GEMILANG PADMA WITANTRA, S.E.

III/a

Kotawaringin Timur

59

AGUS PRIYANTO, S.E.

III/a

Kabupaten Gunung Mas

60

MUHAMMAD RAJAB BURUTO, S.E.

III/a

Kabupaten Kolaka Timur

61

DEWI KARTINI K SH, S.H.

III/a

Kabupaten Kolaka Timur

62

DANANG SA ADAWISNA, S.I.KOM

III/a

Kabupaten Buton Utara

63

YUDHI RIVANDI USMAN, S.H.

III/a

Kabupaten Halmahera Selatan

64

ARISMA PUPPA LAPADANG, S.H.

III/a

Kabupaten Lanny Jaya

65

NITA DWIJAYANTI, S.E.

III/a

Kabupaten Tambrauw

139

Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Nagekeo Kabupaten Banggai Kepulauan


Menimbang i a. KOVISi trem!lihan UMU\{

Recommend Documents