MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG KERJASAMA DAN SALING MEMBANTU DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang untuk selanjutnya masirig-masing disebut "salah satu pihak" dan bersama-sama disebut "kedua belah pihak'':
MENIMBANG bahwa bencana berlangsung secara tidak terduga dan komplek" :;erta memerlukan keahlian dalam pencegahan, pengurangan risiko , penanganan darurat. H'l itigasi , pemulihan dan rehabilitasi guna mengurangi kerusakan terhadap harta benda. menimbulkan korban dan cedera terhadap penduduk;
MENGINGAT bahwa kerjasama yang erat dan saling membantu dalam penanggulangan bP-ncana akan menguntungkan kedua negara:
MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL 1
PENGERTIAN Dalam Pasal ini , "bencana" adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam atau perilaku manusia, selain peperangan, yang terjadi secara mendadak dan kompleks yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan harta benda atau lingkungan serta menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan masyarakat. Bencana alam mencakup bencana-bencana yang disebabkan oleh banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, angin puyuh, asap , musim kemarau panjang dan kelaparan sedangkan bencana karena perilaku manusia mencakup bencana-bencana yang disebabkan oleh kecelakaan (seperti ledakan, kebakaran, polusi, kebocoran bahan berhahaya dan nuklir serta kecelakaan radiologi) dan runtuhnya gedung dan bangunan.
PASAL 2 TUJUAN Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
a)
kedua belah pihak akan mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang mencakup program-program pelatihan, pertukaran pakar maupun informasi teknis dan ilmiah yang berkaitan dengan bencana;
b)
salah satu pihak dapat mengajukan permintaan bantuan dalam hal te rjadinya suatu bencana; dan
c)
kerjasama serta bantuan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan berdasarkan semangat sating membantu.
PASAL 3 BIDANG KERJASAMA DAN SALING MEMBANTU Kedua belah pihak sepakat untuk mengambil tindakan guna meningkatkan efektivitas kerjasama dan saling membantu dalam penanggulangan bencana di bidang-bidang sebagai berikut:
a)
saling menukar keahlian dan informasi tentang teknologi mutakhir yang berhubungan dengan pencegahan, pengurangan risiko, penanganan darurat, mitigasi , pemulihan dan rehabilitasi bencana, termasuk teledeteksi melalui satelit serta interpretasi data dan operasi SAR dalam runtuhnya gedung dan bangunan;
b)
pelatihan tenaga penanggulangan bencana, konsep mobilitas udara dalam pelayanan darurat (termasuk teknik pelayanan melalui udara) serta teknik SAR di darat dan laut;
c)
saling menukar pengalaman melalui seminar, konperensi dan penerbitan tentang penanggulangan bencana;
d)
kerjasama dalam hal-hal yang menyangkut studi dan penyusunan kebijaksanaan tentang permasalahan lingkungan dan tindakan-tindakan perlindungan;
e)
kerjasama di bidang penelitian kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pengaruh bencana-bencana tertentu ; dan
t)
bentuk-bentuk kerjasama dan saling membantu lainnya yang disepakati kedua belah pihak.
PASAL 4 PELAKSANAAN 4.1.
Salah satu pihak akan berupaya untuk mencegah dan mengendalikan semua penyebab bencana di negara masing-masing dengan biaya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
4.2.
Kedua belah pihak akan berupaya untuk memperkuat kerjasama antar lembaga di masingmasing negara guna penindakan dan pengawasan atas semua penyebab bencana.
PASAL 5 MEKANISME KERJASAMA 5 .1
Untuk pencapaian tujuan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini , kedua belah pihak sepakat
untuk
membentuk
Panitia
Gabungan Kerjasama
dan
Bantuan
Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut "Panitia Gabungan"). 5.2
Panitia Gabungan tersebut diketuai bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di pihak Indonesia dan Ketua Komite Nasional Penanggulangan dan Bantuan Bencana, Dewan Keamanan Nasional di pihak Malaysia.
5.3
Anggota-anggota lain Panitia Gabungan akan ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
.4
Panitia Gabungan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: a)
melaksanakan kegiatan operasional yang mencakup pengerahan personel di lokasi bencana serta bentuk-bentuk pengerahan operasional lainnya yang disepakati kedua belah pihak dan dipandang perlu untuk menanggulangi bencana;
b)
melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pertukaran personel, latihan gabungan antara badan-badan terkait di kedua negara serta pelatihan teknik dan metodologi baru;
c)
memantau dan mengkaji kemajuan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian llll.
d)
membahas permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; dan
e)
menyusun rekomendasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
5.5
Panitia Gabungan, bila dipandang perlu, dapat membentuk kelompok-kelompok kerja serta menunjuk ahli dan penasihat untuk menjamin pelaksanaan hal-hal yang tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian ini dengan sebaik-baiknya.
Kelompok kerja
dimaksud melaporkan kegiatannya kepada Panitia Gabungan. 5.6
Panitia Gabungan mengadakan pertemuan sedikit-dikitnya dua (2) kali setahun di Indonesia dan Malaysia secara bergantian.
Panitia Gabungan dapat meningkatkan
frekuensi pertemuan sesuai dengan urgensi situasi yang terjadi.
c
PASAL 6 PENGATURAN PELAKSANAAN 6 .1
Badan koordinasi sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di pihak Indonesia dan Bidang Keamanan Nasional Kantor Perdana Menteri di pihak Malaysia.
6.2
Guna memperlancar pencapaian tujuan Memorandum Saling Pengertian ini, kedua belah pihak akan saling menyepakati mengenai spesifikasi, tugas-tugas dalam pelaksanaan program, jadwal, pengaturan anggaran, rencana serta hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian ini melalui konsultasi dan pengaturan administratif.
PASAL 7 PEMBIAYAAN Dengan mempertimbangkan pengaturan khusus tentang pembiayaan bersama, salah satu pihak akan menanggung sendid biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara persaudaraan melalui konsultasi antara kedua belah pihak.
..
PASAL 9 MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN 9 .1
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
9.2
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama tiga (3) tahun dan secara otomatis diperbarui selama tiga (3) tahun kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik tentang niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.
9.3
Salah satu pihak dapat mengajukan permintaan secara tertulis guna perubahan Memorandum Saling Pengertian ini untuk tujuan penyempurnaan program-program yang tercakup di dalamnya. Setiap perubahan yang terjadi yang telah disetujui kedua belah pihak akan berlaku mulai tanggal sebagaimana yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.
9. 4
Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan dan/atau kontrak yang telah ditetapkan melalui Memorandum Saling Pengertian ini sampai berakhirnya pengaturan dan/atau kontrak dimaksud.
SEBAGAI BUKTL pejabat yang berwenang mewakili kedua belah pihak menandatangani Memorandum Saling Pengertian seperti tercantum di bawah ini.
1..
DITANDATANGANI di Kuala Lumpur Malaysia, pada tanggal
11 Desember tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh tujuh, dalam bahasa Indonesia, Malaysia dan Inggris, yang semuanya asli. Bila terdapat perbedaan dalam interpretasi Memorandum Saling Pengertian ini ~
maka teks bahasa Inggris yang akan diberlakukan.
Signed
Signed
AZWAR ANAS
DATO' MOHAMED BINJUHMAT
Menteri Koordinator Bidang
Menteri Penerangan/
Kesejahteraan Rakyat/
Ketua Komite Nasional
Ketua Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan dan Bantuan
Penanggulangan Bencana
Bencana, Dewan Keamanan Nasional
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA
REPUBLIK INDONESIA
r.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON DISASTER COOPERATION AND ASSISTANCE
The GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and the GOVERNMENT
OF MALAYSIA, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties".
NOTING that disasters may occur and that such occurrences may be complex and unexpected and require expertise in disaster prevention, risk reduction , response, mitigation, recovery and rehabilitation so as to minimize damage to property and casulties and harm to population;
CONSIDERING that close cooperation and assistance on disaster management will benefit both countries;
HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE 1 DEFINITION For the purpose of this Article, "disaster" is defined as an occurrence whid1 may take the form of natural or man-made phenomena, other than war, that occurs instantaneously, may be of a complex nature, resulting in loss of lives, destruction of property or environment and disrupting negatively activities of communities. Natural disasters include disasters caused by floods, landslides, earthquakes, forest fires, strong winds, haze, drought and famine whilst man-made disasters include disasters caused by industrial accidents (such as explosion, fire, pollution, leakag:) of hazardous substances, and nuvlear and radiology accident) and collapse of buildings or structures.
l
ARTICLE 2 OBJECTIVES Subject to the laws and regulations in force in the respective countries: 2.1
the Parties shall maintain and promote cooperation that include training programmes, exchange of experts, as well as technical and scientific information related to any disaster:
2.2
either Party may request for assistance upon the occurrence of any disaster; and
2.3
the cooperation and assistance under this Memorandum of Understanding shall be conducted in line with the spirit of mutual cooperation.
ARTICLE 3 AREAS OF MUTUAL COOPERATION AND ASSISTANCE The Parties agree to undertake measures to enhance the effectiveness of mutual cooperation and assistance in disaster management in the following areas: 3.1
exchange of expertise and information on the latest technology related to disaster prevention, risk reduction, response, mitigation, recovery and rehabilitation including teledetection by satellites and data interpretation and rescue operations;
3.2
training programmes of officers and personnel in disaster management, the concept of aeromobility emergency services (including the use of heliborne techniques) and search and rescue techniques both on land and sea;
3.3
conducting
seminars,
conferences
management;
2
and
publications
on
disaster
3.4
collaboration on matters pertaining to the study and formulation of policies on environmental issues and protection measures;
3.5
collaboration on public health studies related to the effects of particular disasters; and
3.6
any other forms of cooperation and assistance agreed to by both Parties.
ARTICLE 4 ENFORCEMENT 4.1
Each Party shall endeavour to prevent and control all domestic causes of disaster at their own cost and in accordance with their laws and regulations.
4.2
The Parties shall endeavour to strengthen intra-agency cooperation 1n enforcement and surveillance against all causes of disaster.
ARTICLE 5 MECHANISM FOR COOPERATION 5.1
For the purpose of cooperation under this Memorandum of Understanding, the Parties agree to
establis~
a Joint Committee on Disaster Cooperation
and Assistance (hereinafter called 'The Joint Committee"). 5.2
The Joint Committee shall be co-chaired by the Chairman of the National Disaster Management Coordinating Board on the Indonesian side and the Chairman of the National Disaster Management and Relief Committee, National Security Council on the Malaysian side.
5.3
The other members in the Joint Committee shall be determined and mutually agreed by both Parties.
3
5.4
The Joint Committee shall be responsible for the following: a.
undertake operational activities which include the deployment of personnel at the place of incident, and other forms of operational deployment mutually agreed by the Parties and deemed necessary to overcome a disaster;
b.
undertake the carrying out of disaster management including the exchange of personnel, joint exercises between the relevant bodies of both countries and training on new techniques and methodology;
c.
monitor and review the progress of the implementation of this Memorandum of Understanding;
d.
discuss issues that might arise from the application of this Memorandum of Understanding; and
e.
make the necessary recommendations for the achievement of objectives under this Memorandum of Understanding.
5.5
The Joint Committee shall, whenever necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to ensure the proper implementation of matters under this Memorandum of Understanding.
The working groups
shall report to the Joint Committee. 5.6
The Joint Committee shall meet at least two (2) times annually, alternately in Indonesia and Malaysia. Provided always that the Joint Committee may meet more frequently subject to urgency of the situation.
4
ARTICLE 6 :MPLEMENTING ARRANGEMENT 6.1
The coordinating agency under this Memorandum of Understanding shall be the National Disaster Management Coordinating Board on the Indonesian side and the National Security Division of the Prime Minister's Department on the Malaysian side.
6.2
To facilitate the objectives under this Memorandum of Understanding, the Parties shall mutually agree on the specifications, programme tasks, schedules, financial arrangements, plans and other matters not provided by this
Memorandum
of
Understanding,
through
consultations
and
administrative arrangements.
ARTICLE 7 FUNDING Subject to any special arrangement on the sharing of cost, each Party shall bear its own cost incurred in the implementation of this Memorandum of Understanding. The Parties may obtain financial assistance from the third Party to support the implementation of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 8 SETTL EM ENT OF DISPUTES Any differences
arising from
the
interpretation
or implementation
of this
Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations between the Parties.
5
ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT, AND TERMINATION
9.1
This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing;
9.2
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of three (3) years and shall be automatically renewed for a period of three (3) years unless either Party give written notification through diplomatic channels of its intention to terminate this Memorandum of Understanding six (6) months prior to its expiration.
9.3
Either Party may request in writing a modification or amendment of this Memorandum
of Understanding
for the purpose
implementation programmes under it.
of improving the
Any modification or amendment
which has been agreed to by the Parties shall come into effect on such date as shall be determined by the Parties;
9.4
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any arrangement and/or contract made under this Memorandum of Understanding until the completion of such arrangement and/or contract.
6
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding. DONE at Kuala Lumpur, Malaysia on the eleventh day of December in the year one thousand nine hundred and ninety seven in duplicate in Malay, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shal! prevail.
For the Government of
For the Government of
the Republic of Indonesia
Malaysia
Signed
Signed
AZWAR ANAS
DATO' MOHAMED~IN RAHMAT
Coordinating Minister for
Minister of lnformation/6'Q..airrr1an of
People's Welfare/Chairman of
the National Disaster Managerr1er.r
the National Disaste:
Relief Comm ittee, National Secunt'i
Management Coordinating Board
Council
7
