Mengukur Alokasi Anggaran Untuk Rakyat di Sektor Pendidikan ( Studi Kasus APBD Kota Surakarta )

Mengukur Alokasi Anggaran Untuk Rakyat di Sektor Pendidikan ( Studi Kasus APBD Kota Surakarta ) Yuni Pristiwati Noer Widianingsih Staf Pengajar STIE Swastamandiri Surakarta

Abstract Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengambil obyek penelitian dari APBD kota Surakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar kepedulian dan keberpihakan pemerintah kota Surakarta terhadap masyarakat kota Surakarta yang dibuktikan dengan berapa persen anggaran untuk rakyat (anggur) dialokasikan di sektor pendidikan secara sektoral yaitu dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan serta untuk mengetahui seberapa besar kepedulian dan keberpihakan pemerintah kota Surakarta terhadap masyarakat kota Surakarta yang dibuktikan dengan berapa persen anggaran untuk rakyat (anggur) dialokasikan di sektor pendidikan secara menyeluruh baik dilihat dari total APBD yang ada juga dari anggaran di setiap Satuan Kerja yang mengalokasikan anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD Kota Surakarta tahun 2007 dan 2009. Dengan menggunakan rasio pengukuran dapat diketahui bahwa (1) secara sektoral Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan anggaran untuk sector pendidikan dengan jumlah yang relative besar melalui beberapa programnya (2) secara aggregate jumlah yang dialokasikan di sector pendidikan masih relative kecil Keyword: APBD, Anggaran

1. Pendahuluan A. Latar Belakang Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal mengatur keuangan daerah. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan dalam pasal 4 juga ditegaskan bahwa Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Begitu juga dengan pengelolaan

TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

73

keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Periode APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyusunan APBD dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan APBD tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan APBD diharapkan berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kepentingan masyarakat disini menyangkut segala fasilitas serta pelayanan yang diperlukan masyarakat secara umum baik secara fisik maupun non fisik seperti fasilitas dan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, transportasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk mengetahui keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyat dapat dinilai dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Pelayanan di sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Dan sekarang ini sektor pendidikan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran 20% dari APBN. Dengan anggaran tersebut diharapkan bisa mewujudkan progran wajib belajar sembilan tahun serta mengurangi angka anak putus sekolah. Program tersebut dapat terwujud apabila ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah meskipun setiap daerah mempunyai wewenang sendiri untuk mengatur daerahnya masing – masing termasuk di sektor pendidikan. Beberapa daerah sudah mulai membebaskan biaya spp dan buku, perbaikan fasilitas gedung sekolah serta perbaikan kesejahteraan guru. Upaya ini tidak terlepas dari kemampuan anggaran setiap daerah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, ”Mengukur Alokasi Anggaran Untuk Rakyat di Sektor Pendidikan ( Studi Kasus APBD Kota Surakarta ).” B. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Seberapa besar anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan baik secara sektoral maupun aggregate?” C. Tujuan penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: a. Dapat mengetahui seberapa besar kepedulian dan keberpihakan pemerintah kota Surakarta terhadap masyarakat kota Surakarta yang dibuktikan dengan berapa persen anggaran untuk rakyat (anggur) dialokasikan di sektor pendidikan

74


secara sektoral yaitu dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan. b. Dapat mengetahui seberapa besar kepedulian dan keberpihakan pemerintah kota Surakarta terhadap masyarakat kota Surakarta yang dibuktikan dengan berapa persen anggaran untuk rakyat (anggur) dialokasikan di sektor pendidikan secara menyeluruh baik dilihat dari total APBD yang ada juga dari anggaran di setiap Satuan Kerja yang mengalokasikan anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan. D. Manfaat Penelitian 1. Pemerintah daerah bisa lebih mengarahkan usulan program dalam hal ini yang berkaitan dengan sektor pendidikan untuk diarahkan bagi kepentingan rakyat, dengan wewenang yang dimiliki dalam menyusun anggaran daerahnya masing – masing 2. Program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik karena tersedianya anggaran yang sudah disusun sebelumnya. 2. Tinjauan Pustaka I. Anggaran Daerah Adapun pengertian anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Menurut Mardiasmo (2002 : 63), anggaran daerah mempunyai beberapa fungsi antara lain: a. sebagai planning tool yaitu anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan serta berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut b. sebagai control tool yaitu merupakan instrumen pengendalian yang digunakan untuk menghindari adanya overspending dan salah sasaran dalam mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas c. sebagai peformance measurement tool, dimana anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder kepada pemberi wewenang d. sebagai public sphere, dimana anggaran digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik yang melibatkan pemerintah, birokrat, DPR, masyarakat perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Adapun prinsip Penganggaran yaitu: a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran b. Disiplin anggaran c. Keadilan anggaran d. Efisiensi dan efektifitas anggaran e. Disusun dengan pendekatan kinerja TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

75

II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Undang – undang nomor 5 Tahun 1974 pasal 64 (2) tentang pokok – pokok Pemerintah Daerah. APBD didefinisikan sebagai rencana oprasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi – tingginya guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek – proyek daerah dalam waktu satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan sumber – sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran – pengeluaran yang dimaksud. Adapun tujuan dan manfaat penyusunan APBD adalah untuk mengetahui anggaran pengeluaran belanja daerah serta untuk mngetahui dan membandingkan pengeluaran serta pemasukan pendapatan daerah dari tahun ke tahun Perencanaan APBD dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: a. Perencanaan makro yang menetapkan kebijakan – kebijakan yang akan ditempuh dalam ruang lingkup nasional. b. Perencanaan meso, menggambarkan perencanaan makro pada tingkat daerah yang disesuaikan dan dilengkapi berdasarkan keadaan daerah. c. Perencanaan mikro yang menyangkut penjabaran lebih rinci daripada perencanaan meso Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 disebutkan bahwa APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari: 1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari: A. Pendapatan Asli Daerah (PAD); a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. lain-lain PAD yang sah terdiri dari 1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 3. jasa giro; 4. pendapatan bunga; 5. tuntutan ganti rugi;

76


6. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 7. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. B. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 2. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah terdiri dari dua urusan yaitu: a. Urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. b. Urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan Belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. a. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. b. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari: 1. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. 2. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: a. pelayanan umum; b. ketertiban dan keamanan; c. ekonomi; d. lingkungan hidup; e. perumahan dan fasilitas umum; TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

77

f. kesehatan; g. pariwisata dan budaya; h. agama; i. pendidikan; serta j. perlindungan sosial. c. Klasifikasi belanja menurut program disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. d. Kasifikasi belanja menurut kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. e. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; 3. belanja modal; 4. bunga; 5. subsidi; 6. hibah; 7. bantuan sosial; 8. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan 9. belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan daerah. meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. III.

78

Tinjauan Tentang Penyusunan Anggaran Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam hubungan keuangan dengan pemerintah pusat ada perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan


daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Menurut Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa APBD harus disusun berdasarkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Adapun penganggaran berbasis kinerjamerupakan metode penganggaran bagimanajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalamkegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasukefisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasiltersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikutidengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Dalam sistem ABK ditetapkan indikator keberhasilan sasaran dari fungsifungsi belanja. Oleh karenaaktivitas dan pengeluaran biaya dilaksanakan pada tiap satuan kerjaperangkat daerah, maka kinerja yang dimaksud akan menggambarkantingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dankebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi unitkerja tersebut. Sedangkan pencapaian kinerja dapat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut dapat bermanfaat dalam: - Pengambilan keputusan yang lebih baik - Penilaian kinerja dengan menghubungkan dua hal yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi dalam aspek manajemen personalia - Akuntabilitas - Pemberian pelayanan dengan peningkatan kinerja layanan publik, - Partisipasi publik dapat ditingkatkan dengan adanya laporan yang jelas atas ukuran kinerja. - Perbaikan penanganan masalah masyarakat IV. Standar Pelayanan Minimal dan Pelayanan Publik (Public Service) Pengertian mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut UndangUndang 32 tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. Dengan adanya SPM akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. SPM mempunyai beberapa manfaat, antara lain : TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

79

a. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, b. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, c. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja, d. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, e. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan, f. Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik, g. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan. Penetapan SPM oleh pemerintah pusat merupakan cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 13 (1) dan 14 (1)) Ada 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri dari : 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteramaan masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertahanan. 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 14. Pelayanan administrasi penanaman modal. 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan.

80


V. Review Penelitian Sebelumnya Ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai anggaran daerah, diantaranya adalah: Marselina Djayasinga (2007) telah melakukan penelitian dengan judul, ”Riset Anggaran Untuk Rakyat (Studi Kasus APBD Kota Bandar Lampung). Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari anggaran untuk rakyat belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Bandar Lampung. Hal itu dapat dilihat dari porsi Anggur yang relatif masih kecil dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan di setiap Satuan Kerja di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain itu masih banyak anggaran untuk pelayanan publik yang tidak teralokasi dengan baik, hal itu dapat dilihat dari anggaran di beberapa satuan kerja di Pemerintah Kota Bandar lampung yang mencantumkan anggaran untuk pelayanan publik tetapi dalam kegiatannya sama sekali tidak menyentuh pelayanan publik.

3. Metode Penelitian I. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa terbitan - terbitan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta , berupa data APBD Tahun 2006 - 2008 beserta dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK ) per satuan kerja II. Metode Analisa Data Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Analisa kualitatif yang menggambarkan secara rinci tentang besarnya anggaran yang langsung bermanfaat kepada masyarakat ( anggur ) serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dengan anggaran tersebut di sektor pendidikan.Anggur tersebut akan tampak pada pos belanja langsung yang bersifat pelayanan publik di sektor pendidikan dari semua satuan kerja yang ada di Pemerintah Kota Surakarta. 2. Analisa kuantitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa formulasi rasio yaitu: a. Anggaran untuk rakyat (anggur) dinas pendidikan dibagi dengan total anggaran Dinas Pendidikan Rasio 1 =

Total Anggur di Dinas Pendidikan x 100% Total Anggaran di Dinas Pendidikan


81

b. Total anggur di semua dinas yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dibandingkan dengan total APBD TotalAnggurSemuaDinasyangDialokasik andi SektorPendidikan x100% TotalAPBD c. Total anggur di semua dinas yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dibagi dengan total belanja langsung Rasio2 =

Rasio3 =

[TotalAnggurSemuaDinasyangDialokasikandi SektorPendidikan] x100%

TotalBelanjaLangsung d. Total anggur di semua dinas yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dibagi dengan total belanja untuk pelayan publik

TotalAnggurSemuaDinasyangDialokasik andi SektorPendidikan x100% TotalBelanjauntukPelayanan Publik Dari perhitungan dengan menggunakan rasio tersebut akan diperoleh berapa porsi dari anggaran daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan baik secara sektoral maupun aggregate. Dengan porsi tersebut dapat diambil kesimpulan bagaimana keberpihakan dan kepedulian anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan. Rasio4 =

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat dari table I. Dari formulasi rasio I dapat diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pada tahun 2007 anggaran untuk rakyat di Dinas Pendidikan sebesar Rp 30.126.564.000 dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pendidikan sebesar Rp 45.805.795.750 atau sebesar 66%. Dan pada tahun 2009 anggaran untuk rakyat Dinas Pendidikan naik menjadi Rp 45.521.798.494 dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pendidikan sebesar Rp 55.666.958.789 atau 82%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Solo mempunyai perhatian cukup besar khususnya sector pendidikan dengan program – program bidang pendidikan yang ditujukan untuk rakyat. Kenaikan anggaran yang cukup besar terlihat dari program pendidikan anak usia dini yaitu meningkat sebesar 444% sedangkan program pendidikan menengah naik sebesar 134%. Meskipun kenaikan tersebut juga diiringi dengan penghapusan anggaran dari program lain seperti program peningkatan peran serta kepemudaan yang sudah tidak mendapatkan alokasi anggaraan dari APBD serta pengurangan anggaran untuk program pembinaan dan pemasyaraktan olah raga yang mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar 87%

82


Dari formulasi rasio II dapat diperoleh rasio total anggur semua dinas yang dialokasikan di sector pendidikan dibandingkan dengan total APBD. Dari perbandingan tersebut pada tahun 2007 diperoleh angka 14% yaitu total anggaran semua dinas yang dialokasikan di sector pendidikan sebesar Rp 31.363.572.000 dari total APBD sebesar Rp 219.666.559.250. Hanya ada beberapa dinas yang mengalokasikan anggaran di sector pendidikan seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga,Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup serta Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan KB. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan cukup drastis yaitu besarnya anggur semua dinas yang dialokasikan di sector pendidikan hanya sebesar 5% dari total APBD atau sebesar Rp 45.821.850.994 dari total APBD sebesar 842.537.656.325. Penurunan tersebut diakibatkan semua dinas yang telah disebutkan sebelumnya mengalokasi anggaran untuk sector pendidikan telah mengurangi anggaran untuk aloaksi di sector pendidikan bahkan diantaranya sudah tidak menganggarkan lagi. Formulasi rasio III menunjukkan perbandingan antara total anggur semua dinas yang dialokasikan di sector pendidikan dibandingkan dengan total belanja langsung yaitu sebesar 18% pada tahun 2007 atau sebesar Rp 31.363.572.000 dari total belanja langsung sebesar Rp 172.386.608.000. Sedangkan tahun 2009 total anggur semua dinas yang dialokasikan di sector pendidikan sebesar Rp 45.821.850.994 dari total belanja langsung Rp 351.252.270.325 atau sebesar 13% Formulasi rasio IV diperoleh dari perbandingan total anggur semua dinas yang dialokasikan di sector pendidikan dibandingkan dengan total belanja untuk pelayanan public yaitu sebesar 10% atau Rp 31.363.572.000 dari Rp 304.642.726.000 tahun 2007. Dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 13% yaitu Rp 45.821.850.994 dari total belanja pelayanan public Rp 351.252.270.325 5. Kesimpulan dan Saran I. Kesimpulan Adapun ksimpulan dalam penelitian ini adalah: 1. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan sudah mengalokasikan anggaran untuk sector pendidikan dengan jumlah yang cukup besar melalui beberapa program diantaranya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 2. Masih sedikitnya dinas lain diluar Dinas Pendidikan yang mengalokasikan anggaran untuk sector pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan program – program pendidikan terutama yang dialokasikan untuk rakyat hanya merupakan tanggung jawab dari dinas yang bersangkutan


83

3. Meskipun sector pendidikan dalam APBD merupakan salah satu yang termasuk dalam urusan inti, namun total anggur semua dinas yang dialokasikan di sector pendidikan masih relative kecil dari total belanja langsung maupun total belanja pelayanan publik II. Keterbatasan dan Saran Dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan dan diharapkan keterbatasan diantaranya: 1. Data yang diperoleh kurang lengkap karena untuk data APBD tahun 2008 tidak bisa diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan untuk mengakses informasi yang seluas – luasnya. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan data yang lebih lengkap 2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta diharapkan bisa menganggarkan APBD untuk sector pendidikan sebagai upaya untuk melaksanakan program – program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di sector pendidikan secara langsung. 3. Program – program yang dimasukkan dalam APBD diharapkan bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat terutama mengenai pemeratan memperoleh pendidikan tanpa adanya kendala yang berkaitan dengan biaya pendidikan yang mahal

DAFTAR PUSTAKA Deputi IV BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. www.bpkp.go.id Djayasinga, Marselina. 2007. Riset Anggaran Untuk Rakyat (Studi Kasus APBD Kota Bandar Lampung). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12 No. 1 Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. PBB Overview. 2004. Pengantar Penyusunan Anggaran Kinerja. www.dprd.kutaikartanegara Republik Indonesia. 1974. UU No 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2003. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia. 2004. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia. 2005. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

84


KAJIAN EMPIRIS: DAMPAK KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM Kristyana Dananti Staff Pengajar FE- Manajemen Universitas Kristen Surakarta ABSTRAK Masalah dalam kajian ini adalah apakah terdapat pengaruh earning per share, return on assets, price earning ratio, leverage ratio dan firm size terhadap return saham? Berdasarkan model regresi berganda terhadap data sampel sebanyak 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2009, diperoleh hasil secara parsial hanya firm size yang berpengaruh signifikan terhadap return saham. Tetapi secara bersama-sama, earning per share, return on assets, price earning ratio, leverage ratio dan firm size berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kata kunci: earning per share, return on assets, price earning ratio, leverage ratio, firm size, return saham PENDAHULUAN Informasi posisi keuangan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Dari, sudut pandang investor, analisis laporan keuangan digunakan untuk memprediksi masa depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan dan lebih penting sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa di masa depan (Brigham dan Houston, 2001). Penelitian tentang pengaruh faktor fundamental tehadap retun saham telah banyak dilakukan tetapi hasilnya berbeda-beda. Misalnya Widodo (2007) meneliti pengaruh rasio aktivitas berupa Total Assets Turn Over (TATO) dan Invesment Turn Over (ITO), rasio profitabilitas berupa Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) serta rasio pasar berupa Earning Per Share (EPS) dan Price Book value (PBV) terhadap return saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 2003-2005, hasilnya TATO, ROA, ROE dan EPS mempunyai pengaruh positif signifikan tetapi ITO berpengaruh posititif tidak signifikan, sedangkan PBV berpengaruh negatif signifikan. Di sisi lain, Nathaniel (2008) meneliti pengaruh EPS bersama dengan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai proksi keputusan leverage, Net Profit Margin (NPM) dan PBV terhadap return saham perusahaan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2004-2006, hasilnya PBV berpengaruh signifikan sedangkan DER, EPS dan NPM berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi investasi para investor. TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

85

Cristanty (2009) meneliti ROA, Price Earning Ratio(PER), Quick Assets To Investment (QAI), DER, NPM, EPS dan Economic Value Added terhadap return saham perusahaan LQ45 di BEJ periode 2003-2007, hasilnya ROA, QAI tidak berpengaruh positif terhadap return saham, sedangkan PER, NPM, EPS dan EVA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap return saham. PER menunjukkan hubungan antara harga pasar saham biasa dan earning per share. Oleh para investor, angka ini digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang.kesediaan investor untuk menerima kenaikan PER sangat tergantung pada prospek peerusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi, biasanya memiliki PER yang tinggi, sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, senderung memiliki PER yang rendah. Banyak perusahaan menggunakan leverage dalam pembiayaan investasi karena adanya tax deductible dalam penggunaan leverage. Artinya, penggunaan leverage akan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan karena unsure bunga. Namun, penggunaan leverage akan menyebabkan munculnya biaya tetap yaitu bunga dan angsuran pokok utang yang harus dibayar selama jangka waktu pinjaman belum berakhir. Apabila terjadi kebangkrutan maka kepentingan kreditur akan diutamakan. Hal ini menyebabkan tingkat risiko yang dihadapi pemegang saham semakin tinggi. Oleh karena itu pemegang saham akan menuntut kompensasi yang berupa return yang tinggi pula. Faktor firm size yang menunjukkan ukuran perusahaan, merupakan faktor penting dalam pembentukan return saham. Faktor firm size merupakan kapitalisasi nilai pasar dari ekuitas lebih konsisten dan lebih signifikan dibandingkan dengan beta saham dalam mempengaruhi return. Sumekar (2003), meneliti pengaruh size, beta dan PBV terhadap return saham 24 emiten di BEJ periode 1999- 2001, hasilnya baik secara bersama-sama maupun secara parsial size, beta dan PBV berpengaruh signidikan terhadap return saham. Di sisi lain, Munte (2009), meneliti pengaruh Current ratio (CR), ROE, Cash Flow From Operation To Debt (CFOTD), PBV, dan Size terhadap return saham 24 emiten yang terdaftar di BEI periode 2003-2007, hasilnya secara simultan CR, ROE, CFOTD, PBV dan Size berpengaruh signifikan, tetapi secara parsial hanya ROE yang signifikan berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan bukti-bukti empiris yang dilakukan penelitian terhahulu, artikel ini akan memaparkan hasil penelitian terhadap dampak rasio keuangan seperti EPS, ROA, PER, leverage ratio dan firm size terhadap return saham yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan manufaktur, karena rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan tingkat keuntungan dalam bisnis, mengukur efektivitas manajemen dan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

86


TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Return Saham (RS) Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi dalam bentuk saham. Return dapat berupa return riil yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Sumber-sumber return saham terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yield dan capital gain (loss). Yield merupakan persentase penerimaan periodik terhadap harga saham periode tertentu, sedangkan capital gain (loss) merupakan selisih (rugi) dari harga saham sekarang dengan harga periode yang lalu (Jogiyanto, 2009). B. Pengertian Earning Per Share (EPS) Menurut Baridwan (1992), EPS atau laba per lembar sahammerupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk tiap lembar saham yang beredar, dan akan dipakai oleh pemimpin perusahaan untuk menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan. Laba per lembar saham dapat mengukur perolehan tiap unit investasi pada laba bersih badan usaha dalam periode tertentu. Besar kecilnya laba per lembar saham ini dipengaruhi oleh perubahan variabelvariabelnya. Setiap perubahan laba bersih maupun jumlah lembar saham biasa yang beredar dapat mengakibatkan perubahan laba perlembar saham. C. Pengertian Return On Assets (ROA) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio ini mencerminkan kinerja manajemen dalam mengatur aktivanya semaksimal-maksimalnya, sehingga mencapai laba bersih yang diinginkan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan perusahaan untuk beroperasi mampu memberikan laba bagi perusahaan tersebut. Sebaliknya apabila ROA negatif, menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan mengalami kerugian (Brigham and Houston, 2001). D. Pengertian Price Earning Ratio (PER) Husnan dan Pujiastuti (2002) menyatakan bahwa PER merupakan perbandingan anatara harga saham yang diperoleh dari pasar modal dan laba per lembar saham yang diperoleh pemilik perusahaan. apabila pasar modal efisien, maka rasio mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan. semakin tinggi rasio ini, semakin tingggi pertumbuhan laba yang diharapkan oleh pemodal. PER juga merupakan indicator yang dapat digunakan untuk menentukan harga saham tertentu dinilai tinggi atau rendah. PER yang tinggi akan menyebabkan harga saham yang tinggi dan sebaliknya. TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

87

E. Pengertian Leverage Ratio (LR) Menurut Husnan (1982), leverage ratio didefinisikan sebagai rasio yang mengukur banyanya dana yang ditawarkan oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Perusahaan dengan leverage ratio rendah mempunyai risiko kerugian yang rendah apabila kondisi perekonomian memburuk, tetapi juga mempunyai keuntungan yang rendah apabila perekonomian membaik. Keadaan sebaliknya berlaku untuk perusahaan yang mempunyai leverage ratio yang tinggi. Keputusan penggunaan leverage ratio haruslah menyeimbangkan antara keuntungan yang lebih besar dengan risiko yang lebih tinggi. Semakin besar leverage ratio menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan utang sehingga risiko perusahaan semakin tinggi, dan semakin besar risiko yang ditanggung pemegang saham. F. Pengertian Firm Size (FS) Firm size menunjukkan ukuran perusahaan menjadi faktor penting dalam pembentukan return saham. hubungan antara firm size dan return rata-rata dalam portofolio menunjukkan arah hubungan yang berkebalikan. Saham-saham perusahaan yang lebih kecil cenderung mempunyai return yang lebih tinggi daripada saham-saham dari perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, jika seseorang mempertimbangkan size effect dalam return saham, mereka akan mengarahkan pada small firm effect (Sharpe, Alexander & Baley, 1995 dikutip dalam Novie, 2005). METODE PENELITIAN A. Populasi dan Sampel Populasi yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan sampel yang dianalisis adalah perusahaan yang memenuhi kriteria: 1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 2. Perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara rutin dan mempunyai data keuangan yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian 3. Perusahaan tesebut memiliki utang yang dapat dilihat dari rasio leverage yang terdapat pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 4. Perusahaan tersebut membagikan dividen selama periode pengamatan. B. Pengukuran Variabel 1. RS dalam kajian ini adalah return saham perusahaan manufaktur yang berupa harga penutupan tahunan dan pembagian saham keuntungan, dihitung dengan formula: Return saham = capital gain (loss) + yield

88


2. EPS yaitu rasio yang mengukur laba per lembar saham, dihitung dengan formula: EPS = laba bersih / jumlah lembar saham 3. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dihitung dengan formula: ROA = laba bersih setelah pajak / total aktiva 4. PER merupakan rasio antara harga saham dengan laba per lembar saham, dihitung dengan formula: PER = harga saham / laba per lembar saham 5. LR merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva perusahaan, dihitung dengan formula: LR = utang/ tatal aktiva 6. FS merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang ditentukan an merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang ditentukan antara lain dengan total penjualan, total aktiva, dan rata-rata penjualan perusahaan. ukuran perusahaan dalam studi ini adalah total assets yang datanya diperoleh dari ICMD 2009. C. Teknik Analisis Data Pengujian dampak rasio-rasio keuangan terhadap kinerja keuangan dianalisis dengan model regresi berganda sebagai berikut, Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε Keterangan: Y : return saham β0 : konstanta X1 : Earning Per Share (PER) X2 : Return On Assets (ROA) X3 : Price Earning Ratio (PER) X4 :Leverage Ratio (LR) X5 : Firm Size (FS) β1,β2, β3,β4, β5 : koefisien regresi ε : variabel error HASIL DAN PEMBAHASAN Pengamatan pertama terhadap populasi data, diperoleh sampel sebanyak 43 perusahaan. Sebuah model regresi yang baik mensyaratkan data variabel yang dimasukkan ke dalam model terdistribusi secara normal. Normalitas data dapat dilakukan menggunaka uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai asym sig-nya lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan maka data terdistribusi secara normal (Santoso, 1999). Dengan bantuan software SPSS 16.00 diperoleh hasil sebagai berikut, TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

89

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data 43 Perusahaan

N EPS 43 ROA 43 PER 43 LR 43 FS 43 RS 43 Sumber: data diolah

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

2.272 1.186 1.863 .735 1.908 1.866

.000 .120 .002 .652 .001 .002

Berdasarkan tabel 1, hanya variabel ROA dan LR yang berdistribusi normal. Salah satu cara membentuk sebuah distribusi data dapat dilakukan dengan cara mereduksi data ekstrim. Hasil pengumpulan data yang diperoleh menunjukkan variabel RS paling banyak memiliki data ekstrim. Setelah data ekstrim direduksi diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan dan hasil pengujian normalitas data dapat dilihat sebagai berikut,

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data 20 Perusahaan

N EPS 20 ROA 20 PER 20 LR 20 FS 20 RS 20 Sumber: data diolah



1.516 .815 1.785 1.023 1.373 1.175

.020 .519 .003 .246 .046 .127

Berdasarkan tabel 2, variabel RS telah terdistribusi secara normal, sedangkan EPS, PER dan FS belum maka data ketiga variabel ini ditransformasi ke dalam bentuk logaritma

90


linier (LN). Hasil pengujian normalitas data setelah dilakukan transformasi dapat dilihat sebagai berikut, Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Transformasi LN

N


LNEPS 20 LNPER 20 LNFS 20 Sumber: data diolah


.470 .826 .896

.980 .502 .399

Berdasarkan tabel 3, seluruh variabel sudah berdistribusi normal, sehingga dapat dimasukkan ke dalam model regresi berganda. Secara ringkas model regresi atas data yang dianalisis dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel ini, secara parsial hanya variabel FS yang berpengaruh secara signifikan terhadap RS pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan variabel lain membutuhkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 5%. Artinya berdasarkan data 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2009 secara parsial firms size dapat digunakan untuk memprediksi return saham perusahaan, sedangkan variabel EPS,ROA, PER dan LR secara parsial tidak cukup bukti berdampak pada kinerja yang diukur dengan return saham perusahaan. Tabel 4. Ringkasan Model Regresi Berganda Unstandardized Coefficients Model

B

Standardized Coefficients

Std. Error

(Constant) -7737.469 1762.736 LNEPS -166.970 164.924 ROA 26.780 30.821 LNPER 203.178 239.289 LR -2108.361 1025.832 LNFS 745.500 132.406 Variabel dependen: RS (Sumber: data diolah)


Beta -.208 .190 .122 -.311 .831

t -4.389 -1.012 .869 .849 -2.055 5.630

Sig. .001 .329 .400 .410 .059 .000

91

Meskipun demikian, pengamatan dampak secara bersama kelima variabel bebas tersebut terhadap variabel RS menunjukkan hasil sebagai berikut, Tabel 5. Hasil ANOVA Sum of Squares

Model Regression Residual

2.853E7

df

Mean Square 5 5706960.440

9101456.806

14

3.764E7

19

Total

F 8.779

Sig. .001a

650104.058

a. Predictors: (Constant), LNFS, ROA, LNPER, LR, LNEPS b. Dependent Variable: RS Sumber: data diolah

Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel EPS, ROA, PER, LR dan FS berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang diukur dengan return saham. Tabel 6. Model Summary

Model

R

R Square a

Adjusted R Square

1 .871 .758 .672 a. Predictors: (Constant), LNFS, ROA, LNPER, LR, LNEPS Sumber: data diolah

Std. Error of the Estimate 806.29031

Tabel 6 menunjukkan kesesuaian model dalam menjelaskan data dapat dilihat pada nilai R square sebesar 0,758 hal ini berarti variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mampu menjelaskan variabel RS sebesar 75,8% sedangkan sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pengujian yang didasarkan pada 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel firm size yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diukur dengan return saham, sedangkan secara bersama-sama variabel earning per share, return on assets, price earning ratio, leverage ratio dan firm size berpengaruh secara signifikan

92


terhadap return saham. Oleh karena itu disarankan untuk investor menggunakan firm size sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi di masa yang akan datang karena terbukti secara empiris mempengaruhi return saham.

DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Zaki, 1992. Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE. Brigham, E.F., and Houston, E. Joel, (2001), Fundamental of Financial Management, International Edition, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publisher. Christanty, Mila, 2009. Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Economic value Added(EVA) terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Saham Perusahaan Yang Tercatat Aktif dalam LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2004). Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang, dipublikasikan eprint.indip.ac.id. Husnan dan Pujiastuti, 2002. Dasar-Dasar Manajemen Keauangan, Yogyakarta: YKPN. Husnan, Suad, 1982. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Yogyakarta: Liberty. Munte, Mei Hotma Mariati, 2009. Pengaruh Faktor-faktor Fundamental Terhadap Return Saham Pada Perusahaan manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Tesis Magister Sains Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Universitas Sumatra Utara, dipublikasikan repository.usu.ac.id. Nathaniel SD, Nicky, 2008. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Return Saham (Studi Pada Saham-Saham Real Estate And Property Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2006). Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang, dipublikasikan eprint.indip.ac.id. Novie Trisiwi, 2005. Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA), Price Earning ratio (PER), Leverage Ratio (LEV) dan Firm Size (FZ) terhadap Return Saham Perusahaan Pada Indeks LQ-45 di BEJ. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, tidak dipublikasikan. Santosa, Singgih, 1999, SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta Sumekar, Kertati, 2003. Analisis Pengaruh Size, Beta Dan Price To Book Value Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Saham-Saham LQ 45 di Bursa efek Jakarta). Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang, dipublikasikan eprint.indip.ac.id. Widodo, Saniman, 2007. Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas Dan Rasio Pasar Terhadap Return Saham Syariah Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2003-2006. Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang, dipublikasikan eprint.indip.ac.id. TALENTA EKONOMI - FE UKS- Vol.5,No.1, Januari – Juni 2011

93

Mengukur Alokasi Anggaran Untuk Rakyat di Sektor Pendidikan ( Studi Kasus APBD Kota Surakarta )

Recommend Documents