menguasai dan mengendalikan dunia. Negara manakah itu ???. VIII. PANCASILA SEBAGAI PARIDGMA REFORMASI A. Pengertian Paradigma Pengertian Paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya The Sructure of Science Revolution , yakni asumsiasumsi dasar yang bersifat umum (Sumber Nilai). Pengertian Paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai: kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, arah serta tujuan. B. Pengertian Reformasi Reformasi (etimologis) dari kata Reformation dari akar kata Reform, yang artinya suatu gerakan yang meformat ulang, menata ulang hal-hal yang menyimpang dari tujuan awal/tujuan yang ideal. Reformasi juga diartikan sebagai pembaharuan dari paradigma/pola lama ke paradigma baru untuk menuju ke kondidi yang lebih baik yang menjanjikan harapan dan kepastian. Gaung reformasi mulai terdengar s ejak rezim Soeharto berkuasa, sebagai simbol perlawanan bentuk pemerintahan yang otoriter dan korup. Salah satu tokoh reformasi adalah Amin Rais, dengan agenda diantararanya: penegakkan hukum,berantas KKN, transparansi di segala bidang. C. Gerakan reformasi Suatu Gerakan Reformasi memiliki kondidisi syarat-syarat : 1. Terjadi banyak penyimpangan di segala bidang 2. Berdasar pada kerangka struktural (Pancasila sebagai ideolgi bangsa dan negara Indonesia. 3. Mengembalikan sistem negara demokrasi (Pasal 1 ayat (2) UUD 45) 4. Menuju pada kondisi yang lebih baik, yang penuh dengan harapan dan kepastian 5. Dilakukan dengan dasar moral dan etik sebagai manusia yang berKetuhanan , berkebudayaan serta berkeberadaban. Reformasi di segala bidang, diantaranya adalah : 1. Hukum : pengakan hukum sebagai negara hukum 2. Birokrasi : deregulasi dan debirokratisasi 3. Politik : pengesahan UU Pemilu, Amandemen UUD 45 4. Pertahanan : - ABRI menjadi POLRI dan TNI - ABRI dan TNI tak boleh menjadi anggota DPR (Fraksi ABRI) 5. Aturan-aturan lainya yang menghambat kemajuan , kebebasan, dan kreatifitas masyarakat dalam arti yang luas. -------------------- Semoga Sukses, Tuhan selalu bersamamu --------------
socius/zoon politicon), kemudian hidup berkelompok berhimpun menjadi suatu bangsa (nation) dan bernegara (dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi). b.Terbentuknya melalui proses sejarah dan perjuangan yang panjang dan mempunyai corak yang khas bangsa yang digali dari bumi nusantara Indonesia. Corak yang khas itu berasaskan pada: kekeluargaan dangotong-royong, keTuhanan dan persatuan. Bentuk yang khas itu di kerajaan Sriwijaya berciri Kedatuan, di Majapahit berupa Keprabuan, setelah Indonesia merdeka berbentuk Republik yang berdasarkan Kebangsaan. 3. Hakekat Bangsa Secara kodrati manusia adalah makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial (monodualistik), yang dalam kehidupannya membutuhkan orang lain, yang kemudian berhimpun menjadi sebuah kelompok/komunitas (masyarakat), yang kemudian berhimpun menjadi sebuah bangsa (nation). 3. Teori Kebangsaan 1. Teori Hans Kohn (Anthropologi Etnis), mengatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa, karena adanya persamaan ras, suku, bahasa dan agama .Teori ini jika berlebihan akan menjadi paham : Chauvinistis, Zenobhis , Fasis (Naziis), Genosidhais dan aparheid (diskriminasi ala Afrika Selatan). 2. Teori Kebangsaan Ernest Reenan, yang mengatakan bahwa terbentuknya sebuah bangsa, karena adanya asas kerokhanian /kejiwaan/persaaan yang sama (Von Savigny: Volkgeist/Jiwa Bangsa) , dengan kata lain karena adanya tekad, kehendak dan tujuan yang sama (Le desir d’ I freensemble : kehendak untuk bersatu). 3. Teori Otto Bawer mengatakan bahwa terbentuknya sebuah bangsa, karena adanya perasaan senasib sepenaggungan (Eine aus sehiksals gemeinschaaft) diantara mereka. 4. Teori Geo-Politik Frederich Ratzel Geo-politik adalah teori kebangsaan yang mengubungkan antara wilayah (geografi) dengan keberadaan dan ketahanan dari sebuah bangsa. Menurut Ratzel dalam bukunya Political geography (1987 , menyatatakan bahwa negara merupakan suatu organisme yang hidup. Agar suatu bangsa/negara dapat hidup subur dan kuat, maka memerlukan ruang untuk hidu (Lebensraum). Negara yang besar, adalah negara yang mempunyai semangat untuk ekspansif, militerisme dan optimisme. Teori ini bagi negara-negara modern/maju mendapat sambutan hangat, dintaranya Negara Jerman dengan Fasis/Nazi nya yang bersmboyan : Dutch ubber alles (Jerman yang terbaik). Geopolitik daratan yang dikemukakan F. Ratzel, diikuti oleh negaranegara besar diantaranya : Inggris yang mengatakan, jika suatu negara mampu menguasai lautan,maka dia akan menguasai dunia, Jerman yang mengatakan jika suatu negara mampu menguasai daratan (heartland), dia akan menguasai dunia, Amerika : jika suatu negara mampu menguaasai udara, maka dia akan menguasai dunia. 5. Teori Ekonomi Global (Economic global Theory) Jika suatu negara mampu menguasai ekonomi dunia, dia kan mampu
negara. Bentuk /Teori Negara yang dipilih akan disesuaikan dengan bentuk pemerintahan dan ideologi yang dianut, agar dalam aplikasinya tidak terjadi kontradiksi-kontradiksi yang mengakibatkan ketidakstabilan negara. Ada teori negara dan bentuk ideologi yang dianut oleh negara, karena merasa paham dan ideologi ini cocok/sesuai dengan pandangan hidup masyarakat/ masyarakat/bangsa. Namun ada bentuk negara dan ideologi yang dipaksakan oleh penguasa, walaupun sebenarnya tidak cocok dengan pandanga hidup masyarakat/bangsa itu.. B. Pengertian Negara Negara, adalah organisasi masyarakat/perintahan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna untuk mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan bersama. C. Macam-Macam Paham Negara 1. Paham Negara Kesatuan (Integralistik) Paham negara ini berdasarkan konsep kesatuan (integralistik), karena menyadari bahwa secara geografis terdiri dari gugusan pulau-pulau (kepulauan nusantara/archipelago) dan bersifat pluralistik (mutlti etnis, multi budaya dan multi agama, dengan kata lain bangsa Indonesia dibangun dengan landasan pluralistik (Bhinneke Tunggal Ika). Manifestasi dari asas persatuan dan kesatuan ini dapat ditemuai di berbagai pernyataan, antara lain : a. Negara Kesatuan RI, Negara Persatuan Indonesia (dimuat dalam Berita Negara RI Tahun II No. 7). Yang dimaksud Negara Persatuan, yakni negara yang mampu mengatasi segala paham dan golongan (semua untuk semua), bukan berdasarkan paham Individulistik (Liberalistik) maupun paham Golongan/Kelas. b. Pokok Pikiran Pertama (Pembukaan UUD 45 : ………bahwa Negara Indonesia adalah Negara Persatuan yang melindungi segenapbangsa dan tumpah darah Indonesia. c. Sila ke III dari Pancasila : Persatuan Indonesia d. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (PP No.66 Th 1951, 17 Oktober yang diundangkan pada tanggal 18 Nopember 1951, di muat dalam Lembaran Negara No. II/1951). Pengertian Paham Integralistik , antara lain : 1. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang bersifat integralistik. 2. Semua golongan dan anggotanya mempunyai hubungan yang erat 3. Semua golongan dan anggotanya merupakan kesatuan organis 4. Mementingkan kehidupan bersama dalam perhimpunan bangsa secara keseluruhan 5. Negara tidak menganggap kepentingan individu lebih diutamakan 6. Negara tidak hanya menjamin kepentingan dan perlindungan seseorang atau golongan , tetapi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia 7. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya tanpa terkecuali, sebagai suatu kesatuan yang integral 2. Paham Negara Kebangsaan a. Proses terbentuknya Negara Kebangsaan bermula dari kehendak untuk hidup berkeluarga, meningkat untuk hidup berkelompok (bermasyarakat : homo
b. Karena situasi dan kondisi terjepit/terdesak
c. Karena penyakit (isomania) d. Karena ketidaktahuan (ignorance) e. Kesadaran moral rendah/imannya lemah f. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan, kesuksesan, keuntungan/ kepuasan g. Karena aturan/hukum/norma tidak tegas dan sanksinya ringan h. Karena kebiasaan dan adat budaya 6. Faktor-faktor yang mpempengaruhi prilaku baik-buruk/jahat a. Faktor Lingkungan (Millieu) : intern (keluarag dan ekstern (sosialbudaya) b. Faktor Keturunan (Genetik) c. Faktor Pribadi (Person) d. Faktor Hati Nurani (fungsinya : index, judex dan vindex) e. Faktor Pendidikan (Formal, Non Formal) f. Faktor Ketidaktahuan (Ignorance) g. Faktor Nasib/Takdir (Predestinasi) h. Faktor Kebebasan/Keterbelengguan 7. Aliran-Aliran Etika Tujuan secara universal manusia berprilaku etis, baik, bermoral dan berakhlak adalah untuk mencapai: kebahagiaan (the happiness) dan kesejahteraan (welfare). Prilaku seperti apa yang bisa mencapai kebahagiaan ?. Pertanyaan ini akan dijawab oleh aliran-aliran etika yang akan dikemukana di bawah ini : a. Aliran Etika Naturalis (Naturalisme/Alam/Fitrah)) b. Aliran Etika Hedonistik (Hedonisme/Kenikmatan) c. Aliran Etika Utilitaristik/Pragmatis (Utilitarisme/Pragmatisme) d. Aliran Etika Spiritulistis/Idealistik (Spiritualime/Jiwa) e. Aliaram Etika Theologis (Agama) f. Aliran Etika Sosiologis (Kemasyarakatan) g. Aliran Etika Yuridis (Hukum Kenegaraan) h. Aliran Etika Sekularistik (Sekularisme/Keduniawian)) i. Aliran Etika Edaumonistik (Edaumonisme) : keselarasan lingkungan dengan dirinya sendiri. j. Aliran Etika Stoacistik (Stoasisme: kebahagiaan dicari dalam dirinya sendiri, dengan jalan pengendalian diri (self control) k. Aliran Etika Vitalistik (Vitalisme : F. Nietzsche, Elan Vital : Henry Bergson)
BAB VII. PAHAM-PAHAM NEGARA A. Pengantar Setiap negara selalu mempunyai karakter dan sistem yang khas dalam menata kehidupannya, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun ber-
1. Pengertian Moral/Etika a. Pengertian Etimologis : - Moral berasal dari bahasa Latin : More (tunggal) dan Mores (jamak), Artinya adat kebiasaan (convention, suctomary, usually). - Etika bersal dari bahasa Yunani dari kata : etikos, ethos artinya juga Adat kebiasaan. - Padanan kata Moral/Etika dalam bahasa Arab : Akhlak (budi pekerti) b. Definitif Moral/Etika adalah kajian/cabang filsafat yang mempelajari tentang sikap (attitude) dan prilaku (behaviour) manusia dilihat dari perpektif : baik (right) dan buruk (wrong), kebaikan (goodness) dan evil (kejahatan), bermoran (morallity) dan tidakl bermoral (imorallity). 2. Objek Etika - Objek Material : sikap dan prilaku manusia dilihat dari segi baik buruk, kebaikan dan kejahatan, bermoral tidak bermoral, pantas dan tidak pantas, layak dan tidak layak. - Objek Formal: perbuatan yang dilakukan dengan: sadar, bebas, dan disengaja (tidak bebas nilai/an free value : dapat sanksi), sedang prilaku yang dilakukan: tanpa sadar, tanpa disengaja, tidak bebas dan tidak tahu dianggab bebas nilai/free value (tak ada sanksi). 3. Tujuan Pembelajaran Etika a. Mencari ukuran yang universal tentang kriteria: baik-buruk, baik-jahat, bermoral-tak bermoral, pantas-tak pantas. b. Agar pengertian yang baik, bermoral, etis bukan hanya sekedar perben ndaharaan/wacana pengetahuan semata,tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan riil. c. Menuju dan menjadi (becoming) manusia yang lebih baik, bermoral (berakhlak mulia, cardinal, granduer), manusia baru, insani dan etis. d. Agar dalam prilaku akan lebih santun dan halus (refined). e. Mengembangkan sikap dan semangat jiwa (Esprit), toleransi, intropeksi, simapti dan empati. 4. Motivasi Manusia Berprilaku Baik/Bermoral a. Karena manusia senang disebut dan berpredikat baik b. Ingin mendapatkan pujian c. Karena adanya kesadaran yang tinggi moral/hati nurani d. Karena situasi dan kondisi (pura-pura baik) e. Karena sangat bermanfaat (mematuhi aturan lalu-lintas) f. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan g. Sebagai sarana untuk memperoleh kepercayaan h. Sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan i. Karena adanya aturan/dogma/moral dan hukum j. Karena akan mendapatkan hadiah/pahala/imbalan/sorga k. Karena takut mendapatkan sanksi/hukuman/dosa l. Karena merupakan suatu kebiasaan dan adat budaya 5. Motivasi manusia berprilaku buruk/jahat a. Karena mudah dan praktis (menghalalkan segala cara)
Nilai (value) adalah kajian filsafat, yakni cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai (Axiology/Philosophy of Value). Istilah Nilai dipergunakan pertama kali oleh Baumgarten dalam bidang ekonomi. 1. Pengertian Nilai : a. Sesuatu benda hal/benda yang mempunyai keberhargaan (wroth), kemanfaatan (daya guna, pragmatis, utillity), bermakna (berarti) dalam segala tata kehidupan. b. Nilai adalah sesuatu hal yang melekat pada halnya itu sendiri, artinya antara nilai dan media/tempat lekatan nilai menyatu tak terpisahkan. Misal : Patung Singa terbuat dari emas (nilai intrinsik : bentuk singa, nilai ekstrinsik : berat emas) c. Nilai keberadaannya bersifat abstrak (kajian ontologi), akan nampak dalam realita (bisa di indra) apabila ada sesuatu/benda yang yang bisa dilekati nilai, yakni kanvas (lukisan), puisi (bahasa), moral (prilaku) 2. Keberadaan Nilai ditentukan adanya : a. Adanya benda /sesuatu hal yang dapat dilekati nilai b. Adanya pendukung nilai (wartrager) Misal: - Nilai Perjuangan 45, pendukungnya adalah orang/masyarakat yang mau menghayati nilai-nilai 45. Misal : karya sebuah novel, pendukungnya adalah: pengarang, penikmat dan percetakan. 3. Macam-Macam Penilaian/menilai : a. Penilkaian Subjektif : berdasarkan interpretasi/penafsiran dari subjek (unsur subjektifitas lebih dominan) b. Penilaian Objektif : berdasarkan ukuran/standart baku yang telah disepakati atau hasil pengamatan dari objek. 4. Macam-Macam Nilai (lihat Kaelan hal. 88 - 89, Modul hal. 51 - 52) 5. Hierarkis Nilai : - Nilai dasar, - Nilai Instrumental, - Nilai Praksis (lihat Kaelan hal. 91- 92, Modul hal. 53 – 54. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang: harapan,yang ideal (das sollen) dalam diri manusia akan menjelma sebagai: derajad, harkat, martabat, kesucian/ kekudusan dan kesakralan. B. NORMA 1. Pengertian Norma Norma dari kata : Norm (Inggris/Belanda) yang berarti peraturan, aturan rule, kaidah (Arab), paugeran/pandom (Jawa). 2. Sifat Norma : mengikat, memaksa dan memberi sanksi (rasa yang tak enak) 3. Jenis norma dalam masyarakat : Norma Moral/Etika, Norma Agama, Norma Hukum dan Norma Susila/Sosial. 4. Wujud Norma : Tertulis (Agama dan Hukum) dan Tidak Terulis (Hukum Adat) 5. Tujuan Norma antara lain : ketertiban, perlidungan, perdamaian, keadilan (tergantung dari jenis norma) 6. Fungsi Norma antara lain: untuk membatasi,mengarahkan, melarang, mengharuskan dan mengontrol prilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. C. MORAL/ETIKA
berantas KKN, transparansi disegala bidang dan penegakan hukum (law inforcement). Adapun pengertian reformasi, adalah : a. Kembali pada bentuk/kesepakatan semula untuk hidup berbangsa dan bernegara. b. Pembaharuan dengan paradigma baru dalam segala bidang untuk untuk mempercepat tercapainya cita-cita nasional/negara, yakni: masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. B. Sifat Pancasila 1.Monopluralistik (Hakekat Manusia : Notonegoro) Manusia berdasarkan hakekat kodratnya terdiri dari : a. Susunan hakekat kodrat terdiri dari : 1. Makhluk berjiwa (iman, cipta, rasa, karsa dan karya: budhi mengmenghasilkan kebudayaan dan peradaban) 2. Makhluk beraga (anorganik : zat besi, garam , kapur, yudium dan 4 anasir) , vegetatif (tumbuh dan berkembang) , animal (nafsu dan naluri). b. Sifat hakekat kodrat yang terdiri dari : 1. Individu (egois, egosentris, eksklusifis dan mandiri) 2. Sosial (adaptasi, interaksi, a sosial, anti sosial dan altruistik) c. Kedudukan hakekat kodrat yang terdiri dari : 1. Makhluk bebas (otonom), indeterminis, independen 2. Makhluk yang terbelenggu oleh Tuhan dan alam/determinis Hubungan antara manusia sebagai : makhluk berjiwa dan beraga, makhluk individu dan sosial, makhluk bebas/otonom dan makhluk terbelenggu dalam aplikasinya bersifat : a. Monodualistik, dialektis atau sintesa paradoksal, yakni dua hal yang berbeda dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan mempengaruhi (dwi tunggal, loro-loroning atunggil) b. Dualistik kontradiktif, yakni dua hal yang berbeda, bertentangan dan saling mengalahkan, yang menang akan selalu nampak dalam prilaku (orang awam menyebut : sifat, karakter) dan yang kalah akan tenggelam dan hanya sekali waktu nampak dalam prilaku) 2. Pancasila bersifat : Abstrak, Umum dan Universal - Abstrak, artinya sesuatu yang adanya dalam pikir, ratio, ide/konsep - Umum, artinya nilai-nilai dalam Pancasila (tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil selalu menjadi perbincangan dan problema setiap manusia) - Universal, artinya nilai-nilai Pancasila tentang : Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil akan selalu menjadi perbincangan dan problema kehidupan manusia, kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja, tidak tergantung ruang, tempat dan waktu. BAB.VI. PANCASILA SEBAGAI NORMA ETIKA/MORAL (NILAI, NORMA, MORAL) A. NILAI
Artinya nilai-nilai terkandung dalam Pancasila merupakan ciri kas/karakteristik (kepribadian) Bangsa Indonesia, yang membedakan dengan kepribadian bangsa lain. 5. Sebagai Asas Persatuan Artinya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa mampu sarana kesatuan dan persatuan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI. 6. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Artinya bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus dari para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang mewakili daerahnya di seluruh nusantara. 7. Pancasila Sebagai Filter Budaya bangsa Artinya dengan penghayatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan seluruh elemen bangsa mampu menyaring (memilah dan memilih) budaya asing yang masuk ke Indonesia. 8. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup (Way of life) Bangsa Artinya nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari serta menyatu dalam adat budaya dan ritual keaagamaan. 9. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa a. Ideologi (idea/ide-logi) : ajaran/teori tentang cita-cita. Karena istilah/ pengertian ideologi sering digunakan dalam ranah politik, maka ideologi dapat diartikan: ajaran/teori tentang cita-cita untuk berbangsa dan bernegara. b. Fungsi ideologi bagi suatu bangsa, adalah sebagai dasar, arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa/negara itu. c. Sifat Ideologi Pancasila 1. Sifat Terbuka, artinya bangsa Indonesia bisa dan mau menerima budaya dan faham manca negara , asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Faham dan budaya dari negara lain mampu menammbah khasanah budaya bangsa, sebagai dinamisasi, variasi, sinkritisme maupun alkuturasi budaya yang sudah ada sebelumnya. 2. Sifat Tertutup, artinya nilai-nilai Pancasila bersifat imperatif (mengikat) dan memaksa bagi semua orang yang berada di wilayah hukum Indonesia, tunduk/taat terhadap hukum Indonesia termasuk warga negara asing yang ada di Indonesia. d. Macam-Macam Ideologi : 1. Ideologi Individualisme/Liberalisme 2. Ideologi Komunis dan Sosialis 3. Ideologi Agama (Theokrasi) 4. Ideologi Pancasila (mencakup unsur-unsur dari ke 3 ideologi) 10. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Artinya Pancasila sebagai landasan dan motivasi mengadakan reformasi disegala bidang, seperti tujuan agenda reformasi, diantaranya :
4. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Artinya di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai filsafat (logika, etika/moral, Ketuhanan ) yang keberadaannya saling berhubungan dan bersifat komprehensif Integralistik (sistematis/sistematik/sistemik) Misal: di dalam Pancasila ada nilai logika (BPUPKI sidang I membahas Calon Dasar Negara Merdeka), ada nilai etika/moral, nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan. 5. Pancasila Sebagai Suatu Filsafat : a. Pancasila sebagai hasil dari sebuah perenungan (abstraksi dan kontemplasi) yang mendalam yang dilakukan oleh Moh. Yamin dan Soekarno. b. Pacasila berfungsi dan berkedudukan sebagai : way of life, ideologi, idealisme, prinsip hidup, falsafah hidup, dasar negara dan dasar filsafat bangsa/negara. BAB V. KEDUDUKAN//FUNGSI DAN SIFAT PANCASILA A. Kedudukan/Fungsi Pancasila 1. Sebagai dasar Negara/Tertib Hukum( Grund Norm/Hukum Dasar) : a. Adanya kesatuan subjek : Penguasa menga dakan peraturan hukum (Pemrintah Negara RI,……alinea ke 4) b. Adanya asas kerokhanian (Atas berkat rahmat Tuhan………alinea ke 3) c. Adanya kesatuan daerah ( melindungi seluruh Tumpah…… alinea ke 4) d. Adanya kesatuan waktu (maka disususunlah kemerdekaan….alinea ke4) Sebagai Grund Norm/Norma Dasar/Hukum Dasar, artinya Pancasila sebagai sumber hukum tata/sistem perundang-undangan di Indonesia (Stuffen Theory : Hans Kelsen sesuai dengan asas hukum Lex Superior derogat legi inferiori : hukum yang tingkatannya lebih tinggi akan mendasari hukum yang tingkatannya lebih rendah merunut pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V ?MPR/12973 jo Tap MPR No. IX /MPR/1978. 2. Sebagai Pokon Kaidah Yang Fundamental Unsur-unsur mutlak yang ada di dalamnya : a. Dari segi terjadinya dikehendaki oleh founding fathers b. Dari segi isinya Pembukaan UUD 45 memuat : 1. Dasar ujuan negara (umum:…… ikut melaksanakan perdamaian abadi, khusus: melindungi segenap bangasa dan tumpah darah..……………..) 2. Diadakan UUD Negara : ……….. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan…………………………………... 3. Bentuk Negara : …yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI……. 4. Asas kerokhanian : …...dengan berdasar pada Tuhan YME…………… 3. Pancasila Sebagai Isi Jiwa Bangsa Indonesia Artinya nilai-nilai di dalam Pancasila sebelum dirumuskan oleh para founding fahters dan disahkan oleh PPKI, sebenarnya sudah dihayati dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam adat, budaya maupun ritual keagamaan bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi logis seharusnya setelah Pancasila disahkan sebagai dasar negara, hendaknya menghayati serta menyatu dalam jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa
- Bahasa Inggris : Phylosophi - Bahasa jerman/Belanda : Philosophie - Bahasa Arab : Falsafah, falsafat, filasafat - Bahasa Indonesia : Filsafat, Falsafah, filosofi Pertanyaan: 1. Apa yang disebut dengan wise/wisdom (arif/bijaksana) itu ?. 2. Mengapa filsuf dianggap figur/sosok yang arif ?. b. Secara Definitif Filsafat adalah pengetahuan/ilmu yang mencari dan mempelajari yang ada (ontologi) dan hakekat yang ada (metafisika) dengan cara pemikiran/ perenungan yang mendalam dan radikal (abstraksi dan kontemplasi). c. Secara Konotatif, filsafat identik mempelajari : Ontologi/Metafisika d. Secara Aplikatif filsafat berwujud : pandangan hidup, filsafat hidup, prinsip hidup,ideologi, idealisme, Dasar Negara dan Dasar filsafat negara. e. Dari Para Tokoh 1. Drs. Soenoto (Dosen Filsafat UGM), filsafat adalah hasrat yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati (the ultimate of truth) 2. Endang Saifuddin Ansyari, MA (Ilmu, Agama dan Filsafat) berpendapat bahwa : a. Filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab problematik yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, karena hal itu di luar jangkauan ilmu, karena sudah masuk dalam area/ ranah nilai dan hakekat. b. Dengan akal budhinya (abstraksi dan kontemplasi) untuk memahami secara komprehensif integralistik tentang yang ada (ontologi) dan tentang hakekat yang ada (metafisika), yakni : - Tentang hakekat alam (Kosmologi) - Tentang hakekat manusia (anthropologi) - Tentang hakekat Tuhan (Filsaafat Ketuhanan/theologi 2. Cabang-Cabang Fisafat (Suatu sistem filsafat) a. Filsafat Umum, antara lain : - Metafisika/Ontologi - Kosmologi - Antrhoplogi - Theologi - Filsafat Ilmu - Filsafat Nilai - Filsafat Pengetahuan - Logika - Etika - Estetika b. Filsafat Khusus, antara lain : - Filsafat Agama - Filsafat Sosial - Filsafat Politik - Filsafat Bahasa - Filsafat Komunikasi - Filsafat Kebudayaan - Filsafat Hukum 3. Hakekat dari Sila-Sila Pancasila (lihat Lasiyo dan Yuwono) a. Hakekat Tuhan ( 99 Sifat Tuhan Asmahul Husna Agama Islam) b. Hakekat Manusia (Monopluralistik dari Nononagoro) c. Hakekat Satu (Tak dapat dibagi, terpisah dengan yang lain, diri pribadi) d. Hakekat Rakyat (Seluruh jumlah warga dalam negara, adanya hak-kewajiban) e. Hakekat Adil (kesimbangan antara hak dan kewajiban :distributif, legal dan komutatif). Pengertian hak dan macam hak, pengertian kewajiban dan macam kewajiban.
kapi e. Diantara bagian/unsur saling berhubungan (korelasi) dan saling berkesesuaian (relevansi) f. Diantara bagian/elemen/unsur mempunyai tujuan (goal/teleologis) yang sama. 2. Pancasila sebagai sebuah sistem, karena : a. Pancasila terdiri dari V Sila b. Diantara Sila I, II, III, IV dan V tidak saling bertentangan (Sila I mendasari dan menjiwai Sila-Sila di bawahnya) c. Diantara Sila I sampai Sila ke V merupakan satu kesatuan, tidak terpisahkan (komprehesif integralistik). d. Diantara ke V Sila saling memepengaruhi dan melengkapi e. Diantara Sila-Sila saling berhubungan dan berkesesuaian f. Diantara ke V Sila mempunyai tujuan yang sama (fungsi dan kedudukan Pancasila) Selain Pancasila, negara, organisasi, manusia, mobil/motor juga disebut sebuah sistem dan bersifat sistematis/sistematik/sistemik. 3. Hierarkis Pancasila Sebagai Sebuah Sistem a. Sila I: Ketuhanan YME, karena Tuhan sebagai asal mula dari segala sesuatu (Causa Prima/Sangkan Paraning Dumadi/Al-Qalik/Maha Pencipta). b. Sila II : Kemausiaan, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding makhluk lain (maha purana). c. Sila III : Persatuan, karena kehendak satu merupakan landasan kehidupan : berkeluaraga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. d. Sila IV : Kerakyatan, mempunyai pengertian : 1. Rakyat merupakan salah satu unsur yang mutlak adanya dalam sebuah negara (ingat syarat-sarat adanya sebuah negara) 2. Pemerintahan dan negara Indonesia adalah pemerintahan rakyat (demokrasi) sesuai dengan Pasal 1ayat (2) UUD 45 yang berbunyi: Kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. e. Sila V : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung pengertian : 1. Berdirinya sebuah negara tujuannya adalah kesejahteraan/kemakmuran untuk rakyatnya. 2. Perlakuan yang sama antara warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam segala aspek kehidupan. (egaliter, eguality before the law, masyarakat madhani) B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 1. Pengertian Filsafat a. Secara Etimologis (Harfiah) : - Berasal dari Bahasa Yunani dari kata : philos, philia, philien,( artinya : cinta, senang dan berteman) dan kata : sophos, sophia dan philien (kebenaran, kebaikan, kebajikan, kebijaksanaan/kearifan dan kebahagiaan). , dengan kata lain : love is wise/wisdom.
Suryadi Suryaningrat dan dr, Ciptomangunkusumo, dengan asas non kookooperatif, tujuannya Indonesia merdeka. Karena keradikalannya maka para tokohnya di buang ke luar negeri, sehingga pada tahun 1913 bubar dengan sendirinya. Setelah itu banyak bermunculan partai-partai politik yang baru diantaranya : Parindra, Gerindo, PNI, Patindo, dengan Asas pergerakan non kooperatif, tujuannya Indonesia merdeka. Selain itu juga muncul Pergerakan dari kaum muda yang dipelopori oleh : Moh. Yamin, Kuncoro Probopranoto, Wongsonegoro, yang kemudian diikuti oleh gerakan pemuda seluruh nusantara dengan mendirikan persatuan pemuda, yakni Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Borneo. Pergerakan Pemuda nusantara ini mengadakan konggres yang II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang isinya: - Berbangsa satu bangsa bangsa Indonesia - Berbahasa satu bahasa Indonesia - Bertanah air satu tanah air Indonesia Bersamaan itu dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang pertama kali, karya Wage Rudolf (WR) Supratman. 4. Jaman Pejajahan Jepang Jepang menduduki Indonesia dengan slogan: Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia), tujuannya agar bangsa Indonesia tidak membrontak dan mau membantu Jepang melawan Sekutu. Pada masa Jepang banyak peristiwa penting yang terjadi di nusantara, yakni : a. Didirikan BPUPKI sidang I merumuskan calon Dasar Negara Indonesia Indonesia Merdeka b. Rumusan UU D dan Pancasila, oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) c. Didirikan PPKI (9 Agustus 1945 diketuai oleh Soekarno) sebagai pengganti BPUPKI yang mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu jika Indonesia merdeka. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan tiga hari kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemermerdekaannya (proklamasi), yang oleh Soekarno hanyalah sebagai jembatan emas untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara, yakni masyarakat adil dan makmur. BAB. IV. PANCASILA SEBAGAI SISTEM DAN SISTEM FILSAFAT A. Pancasila Sebagai Sebuah Sistem 1. Pengertian Sistem Sesuatu hal dikatakan sebuah sistem dan bersifat sistematis, sistematik dan sistemik apabila didalamnya terdapat : a. Beberapa unsur, elemen, bagian, anasir dan matra b. Diantara beberapa unsur tidak bersifat kontradiktif (bertentangan) c. Diantara beberapa unsur/bagian/elemen merupakan satu kesatuan yang menyeluruh (komprehensif integralistik, unity dan union) d. Diantara bagian/unsur/elemen saling mempegaruhi dan saling meleng-
Dewa. Kerajaan Lampung (Pagar Uyung), Sumatera Utara rajanya Sisinga Mangaraja, Samodra Pasai (Kerajaan Islam yang I),Kalimatan Kutai Kertanegara (Kudunga, Mulawarman, Asawarman) Lambungmangkurat, salah satu rajanya adalah Pangeran Antarsari, Makasar dengan rajanya yang terkenal adalah Hasanuddin. 2. Jaman Penjajahan Bermula dari datangnya bangsa Portegis dan Belanda yang tujuan awal hanya untuk berdagang rempah-rempah. Demi untuk meraih keuntungan yang besar kemudian Belanda membentuk Kongsi Dagang yakni VOC (Verenigde Oost Indiche Compagnie) atau Kompeni. Lama- kelamaan tindakan VOC mulai dengan paksaan-paksaan, diantaranya monopoli. Dia bukan lagi pedagang, tetapi sudah menampakkan jati dirinya sebagai penjajah (Kolonialisme dan Imperialisme). Karena tindakannya itulah, dimana-mana terjadi pembrontakan yang tujuannya untuk melepaskan diri /mengusir Belanda dari daerahnya. Untuk melanggengkan kekuasaannya dan melawan para pembrontak pribumi, Belanda menggunakan strategi/taktik perang, antara lain : Devide et empera, Monopoli, Kultuur Stelsel (tanam paksa) dan Benteng Stelsel (penyempitan ruang gerak musuh, dengan menduduki tempat yang semula diduduki musuh) 3. Jaman Kebangkitan Nasional a. Faktor Dari Luar (ekstern) : Pergerakan/Kebangkitan Nasional dilatarbelakangi oleh Kebangkitan DuniaTimur, antara lain : * Filipina (1898) yang dipimpin oleh Yose Rizal, * Kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia (1905), * Perlawan China terhadap Jepang yang dipimpin oleh dr. Sun Yat Zen(1911) dengan partainya Ku Min Tang dan tujuan : San Min Chui ( Demokrasi, Nasionalis dan sosialis). * India melawan Inggris yang dipimpin oleh: Jarawahal Nehru dan Mahatma Gandhi (Ahimsa, Satryagraha dan Swadeshi). b. Faktor Dari Dalam (Intern) * Adanya penderitaan yang terlalu lama akibat penjajahan * Ingin membetuk negara merdeka/berdaulat Kebangkitan Nasional dimulai dari berdirinya : 1. Boedi Oetomo (B O) oleh dr. Soetomo, dr.Wahidin Soediro Hoesodo (Mahasiswa Stovia) tanggal 20 Mei 1908, dengan asas : kooperatif (mau kerjasama dengan pemerintah kolonial), media yang digunakan adalah pendidikan, tujuannya adalah ingin mengangkat derajad bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain (bangsa yang maju). 2. Serekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 pendrinya : HOS Cokroaminoto, H,Samanhudi, dengan asas: kooperatif, media yang digunakan perdagangan/ ekonomi, tujuannya ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1911 merubah bentuk menjadi pergerakan politik dengan nama baru Serikat Islam, yang terbagi menjadi dua, yakni SI Putih berasaskan Islam, sedang SI Merah berhaluan komunis (embriyo PKI) yang didirikan oleh : Muso, Semaun, Darsono dan Tan Malaka. 3. Indisce Partij yang didirikan oleh Tiga Serangkai, yakni Dowes Dekker,
6. Peradilan yang independen 7. Berhak mendapat pembelaan (pengacara) dalam berperkara 8. Berhak mengadakan pembelaan diri dalam sidang (replik), naik banding, kasasi (MA/Presiden), uji materi (yudicial review). Yang termasuk dalam kepastian hukum adalah : 1. Adanya praduga tak bersalah (praesumption of innocent)) 2. Tidak boleh main hakim sendiri (rigchting verboden) 3. Orang dianggap bersalah (pidana), kalah (perdata) kalau sudah ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap (inkrach). BAB. III. PANCASILA DALAM KOTEKS PERJUANGAN BANGSA A. Pengantar 1. Nilai PS sebagai way of life (Weltanchauung) bangsa Indonesia dirumuskan oleh para founding fathers, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang I o leh PPKI sebagai : Dasar Negara (Hukum Dasar/Grund Norm)dan Dasar Filsafat Negara (Staats fundamental Norm/phylosophie Grondslag). 2. Memahami Pancasila harus bersifat Komprehensif Integralistik 3. Adanya fenomena melemahnya kadar/nilai : wawasan, kesadaran dan rasa kekebangsaan, sehingga mengakibatkan terjadinya : degradasi, dehumanisasi dan demoralisasi terhadap antara nilai-nilai : nasionalisme, heroisme, patriotisme dan mentalitet bangsa (ketangguhan, kemauan/keberanian untuk bertindak). Untuk menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai PS dari gerusan modernisasi, Industrialisi dan globalisasi maka perlu ada upaya secara komprehensif dari seluruh elemen bangsa untuk melakukan : Nation and Character Building. B. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Sejarah perjuangan bangsa Indonesia selalu dimulai/bersumber dari kerajaankerajaan (istana centris) sebab dari kerajaan itulah terdapatpusat pengembangan : nilai ekonomi, nilai budaya, nilai pertahanan, nilai kegamaan dan nilai pemerintahan (politik). 1. Dari Kerajaan-Kerajaan Di Jawa : a. Kerajaan Hindu Mataram/Mataram Kuno Dikuasai oleh Wangsa Sanjaya dan Syailendra, agama yang dianut Budha dan Hindhu, budaya yang dihasilkan berupa : Candi Borobudur, Candi Prambanan. b. Kerajaan Sebelum Majapahit (Jawa Timur) antara lain : Medangkamulan, Kahuripan, Daha, Kadiri, Singosari, Di Jawa Barat Kerajaan Pejajaran degan rajanya Siliwangi, Sri Baduga (masa Majapahit) dan Cirebon. c. Majapahit mengalami jaman keemasan/kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajahmada. d. Sesudah Majapahit berdiri kerajaan Demak (Jawa tengah) dengan rajanya yang pertama Raden Patah, kemudian berdiri Kerjaan Pajang, Mataram Islam sampai kerajaan Solo dan Jogyakarta. e. Di Bali Rajanya I gusti Ngurah Rai gugur melawan Belanda dalam perang puputan. f. Di Sumatera yang terkenal adalah kerajaan Sriwijaya rajanya berasal dari wangsa Syailendra (Hindu Mataram/Mataram Kuno), yakni Bala Putra
3. Pengertian Dekrit, yakni memberikan kekuasaan tertinggi kepada penguasa (Presiden) untuk mengambil tindakan demi keselamatan bangsa dan negara (hak praerogatif/privelege). 4. Dalil dekrit adalah dalil/hukum darurat : a. Dalil Darurat Subjektif : penguasa boleh mengambil tindakan demi kepentingan bangsa dan negara , walaupun harus melanggar hukum dan undang-undang, misal: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dekrit Gus Dur. b. Dalil Darurat Objektif : penguasa boleh melakukan tindakan demi keamanan, keselamatan bangsa dan negara tanpa harus melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku. Misal: Supesemar dari Soekarno kepada Soeharto. D. Periode : 5 Juli 1959 – Sekarang 2010 : 4 x amandemen 1. Pengertian amandemen adalah mengganti atau merubah sebagian kata, kalimat atau pernyataan yang sudah tidak sesuai yang ada dalam sebuah ayat, sehingga mempunyai pengertian sesuai dengan aspirasi, reformasi dan tuntutan jaman. Amandemen UUD 45 di Indonesia merujuk pada Common law system , karena amandemen yang dilakukan boleh hanya sebagian saja, sedangkan untuk Civil Law System seluruh undang-undang harus dirubah secara totalitas. 2. Alasan amandemen UUD 45, karena : a. Sebagian pasal dan ayat dalam UUD 45 Sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman, aspirasi rakyat dan reformasi. b. Diantara pasal dan ayat dalam UUD 45 acapkali terjadi kontradiksi (bertentangan), sehingga sering menimbulkan multi tafsir/multi interpretasi. c. Isi UUD 45 banyak yang memihak pada kepentingpenguasa, bertentangan dengan hak asasi manusia dan asas demokrasi, sehingga menjadikan pemerintahan yang otoriter dan sarat dengan KKN. 3. Badan yang berwenang melakukan amandemen UUD 45 Badan yang berwenang adalah MPR sesuai dengan bunyi Pasal 37 (ayat) 1 : Usul perubahan pasal-pasal UUD diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.**** 4. Alasan yang diamandemen hanya pasal dan ayat-ayatnya (Batang Tubuh UUD 45) saja, karena : a. Didalam pembukaan terdapat landasan : cita-cita, moral bangsa Indonesia b. Didalam Pembukaan UUD 45 terdapat Dasar Negara (sumber Hukum) dan Dasar Filsafat Bangsa (Pokok Kaidah yang Fundamental). c. Dikonsepkan dan disahkan oleh Para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) d. Pembukaan UUD 45 adalah rohnya proklamasi 17 Agustus 1945. 5. Untuk menjamin adanya kepastian hukum (security of principle), negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat/legal state) bukan berdasarkan kekuasaan (machcstaat/power state : otorier dan totalier). Adapun ciri-ciri negara hukum adalah : 1. Adanya penegakan hukum (law inforcement) 2. Adanya penegakan demokrasi 3. Adanya penegakan hak asasi manusia 4. Adanya pembagian kekuasaan :Trias Politica, desentralisasi 5. Perlindungan saksi
11. Politik Luar Negeri : Bebas - Aktif 12. Sistem Ekonomi : Kekeluargaan/Gotong-royong 13. Sistem Pemerintahan-Politik : Demokrasi (Semi Desentralisasi) Trias Politica Sedangkan kerajaan-kerajaan yang sudah ada sebelumnya, yang tersebar di seluruh nusantara sepakat untuk bergabung dan melebur kedalam wadah/bentuk Negara Kesatuan RI. Kerajaan yang masih ada hanya sebagai tempat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat ada setempat, bukan berperan sebagai pusat pemerintatahan (politik), sehingga tidak ada pemerintahan dalam pemerintahan atau negara dalam negara. Pertanyaan : 1. Moh. Hatta dkk mempunyai konsep pluralistik, toleransi dan egaliter yang juga ada pada jaman kerajaan Majapahit. Mengapa dikatakan demikian ?. 2. Pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan suatu bangsa itu sangat penting Mengapa demikian?. 3. Mengapa dalam UUD 45 terdapat Aturan Peralihan ?. BAB III PERUBAHAN PLAKSANAAN UUD 45 A. Periode UUD RIS: 29 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 Dengan adanya Perjanjian Roem Royen, Linggarjati dan KMB, bentuk pemerintahan/Negara Serikat (Kabinet Parlementer) dengan U U D RIS, rumusan Pancasila juga ikut berubah, menjadi : 1. Ketuhanan YME 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan 5. Keadilan Sosial B. Periode UUD S (Sementara): 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Rumusan Pancasila adalah : 1. Ketuhanan YME 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kedaulatan Rakyat 5. Keadilan Sosial C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Alasan dekrit presiden a. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia (Salus populi suprema lex) dan, hukum darurat, sebab sangat berbahaya suatu negara tidak punya UndangUndang Dasar yang tetap. b. Badan Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugas, yakni membuat/ menyusun UUD yang baru. 2. Isi Dekrit Presiden a. Kembali ke UUD 45 b. Pembubaran Badan konstituante c. Pembentukan DPRS dan DPAS
1. Mengapa Sidang BPUPKI yang I (29 Mei-1 Juni 1945) hanya mengagendakan Rumusan Calon Dasar Negara Indonesia Merdeka ?. 2. Mr. Soepomo dalam sidang itu hanya memaparkan teori/bentuk negara ?. 3. Apa yang dimaksud dengan dominasi mayoritas dan tirani minoritas ?. B. Periode 22 Juni 1945 Rumusan Panitia 9 : Piagam Jakarta/Jakarta Charter Panitia 9 mengasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter 22 Juni 1945), yakni: Sila I Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, sedangkan Sila II –V bunyinya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45. C. Tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta D. Sidang I PPKI (18 Agustus 1945), mengesahkan : a.UUD 45 sebagai Dasar Negara, yang terdiri dari : 16 Bab, 37 Pasal, IV PasalAturan Peralihan dan II Pasal Aturan Tambahan, yang didalamnya terdapat bunyi Pancasila pada Alinea ke IV pembukaan UUD 45, dengan perubahan bunyi sila I, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa (perubahan itu atas usul Moh. Hatta dan tokoh-tokoh pejuang yang beragama Islam, dengan alasan bangsa Indonesia tidak semua beragama Islam dan demi persatuan dan kesatuan bgs). b. Pelantikan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang tugasnya sejajar dengan MPR. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 secara defacto maupun dejure Indonesia telah sah menjadi sebuah negara. Menurut Moh. Yamin negara yang dibentuk adalah Negara Kebangsaan Modern (Modern Nation State), yang merupakan yang merupakan perkembangan dari bentuk Negara Kebangsaan Kuno, yakni bentuk Kedatuan (Sriwijaya) dan bentuk Keprabuan (Majapahit. Disebut sebagai negara, karena telah memenuhi syarat umum, yakni mempunyai: rakyat (penduduk/warga yang menempati teritorial Indonesia), wilayah layah (bekas jajahan Belanda) dan pemerintahan (mempunyai UUD45, presiden, wakil presiden dan KNIP). Selain itu ada persyaratan khusus, yakni adanya pengakuan dari negara lain. Persyaratan ini mutlak diperlukan, karena sebuah negara (Indonesia) selalu Akan berhubungan dengan negara lain (Hukum International: Traktat/Treaty), baik bilateral maupun multilateral, yang meliputi berbagai bidang antara lain: kebudayaan, keamanan, ekonomi, politik maupun pertahanan. Adapun Sidang PPKI yang I tanggal 18 Agustus 1945 mengisyaratkan, bahwa Indonesia negara : 1. Bentuk Negara Indonesia : Negara Kesatuan/Negara Kebangsaan 2. Bentuk Pemerintahan : Republik 3. Bentuk Wilayah : Kepulauan (Archipelago/Nusantara) 4. Sistem Kabinet : Presidensiil 5. Dasar Negara : Pancasila 6. Lagu Kebangsaan : Indonesia Raya 7. Warna Bendera : Merah Putih 8. Lambang Dasar Negara : Garuda Pancasila 9. Semboyan Negara : Bhinneka Tungga Ika 10. Bahasa Nasional/Persatuan : Bahasa Indonesia
kum jo Inpres No.12 tanggal13 April 1968 yang menegaskan bahwa, pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,jo UU No.2 Tahun 1989 : tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 yang menetapkan semua jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, jo SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Muatan Kurikulum MPK, jo SK DIKTI No. 38 /DIK/2002: tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan MPK. BAB. II RUMUSAN CALON DASAR NEGARA A. Periode 29 Mei – 1Juni 1945 Sidang BPUPKI I 1. Mr. Moh.Yamin (29 Mei 1945) Usulan Lima Dasar Negara : a. Peri kebangsaan b. Peri Kemanusiaan c. Peri Persatuan d. Peri Kerakyatan (Permusyawaratan/perwakilan) e. Kesejahteraan Rakyat (keadilan Sosial). Selain itu beliau juga mengusulkan Rancangan Sementara Rumusan UUD RI, dimulai dari Pembukaan yang bunyinya seperti yang teruang dalam Pembukaan UUD 45. 2. Mr. Soepomo (29 Me1 1945) Beliau tidak mengusulkan Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka, tetapi hanya menjelaskan tentang Bentuk/Teori Negara : a.Teori/Bentuk Negara Individualistis, yang diajarkan oleh Thomas Hobbes (Inggris), JJ Rousseau (Perancis : Kontrak Sosial). Teori ini berpendapat bahwa: negara adalah masyarakat hukum (legal soceity) yang disusun atas kontrak Individu (kontrak sosial). Paham ini dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Teori/Bentuk Negara ini sering juga disebut dan populer dengan paham/ideologi : Liberalisme (Negara Barat). b. Teori Negara Kelas/Teori Golongan (Class Theory) tokohnya : Karl Marx, Engels dan Lenin. Teri ini dianut oleh negara : China, Cuba, Korea Utara, Vietnam dan Timor Leste (Fretilin). Paham ini populer dengan paham Komunis/Marxis. c. Teori/Bentuk Negara Integralistik (Kesatuan) yang dikemukakan oleh: Adam Muller, Spinoza, Hebert Spencer, yang berpendapat bahwa negara adalah suatu kesatuan, yang tidak mementingkan kepentingan kelompok kecil (minoritas) maupun kelompok besar (mayoritas), bahwa semua untuk semua, sehingga menghindarkan diri dari terbentuknya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. 3. Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945) Beliau mengemukakan Rumusan Dasar Negara itu diberi nama Pancasila : a. Nasionalisme b. Internationalisme atau Perikemanusiaan c. Mufakat atau Demokrasi d. Kesejahteraan Sosial e. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pertanyaan-pertanyaan :
HAND OUT PENDIDIKAN PANCASILA BAB. I. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA A. Landasan Historis Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak jaman : 1. Kerajaan Kutai Pada jaman raja Mulawarman, masyarakat Kutai yang membuka jaman Sejarah Indonesia yang pertama kali menampilkan nilai-nilai sos-pol, Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para brahmana. 2. Kerajaan Sriwijaya Pada jaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra (Hindu Mataram) yang bercirikan Kedatuan (embriyo negara kebangsaan yang pertama). Nilai-nilai yang ada, yakni : agama (Budha) , kebudayaan, politik (negara), ekonomi (negara maritim) serta cita-cita kesejahteraan bersama, yang berbunyi : marvuad vanua Criwijaya siddhayatra subhiksa (cita-cita negara adil dan makmur). 3. Kerajaan Majapahit Di bawah kekuasaan raja Hayam Wuruk dan patih Gajahmada Majapahit mengalami jaman keemasan/kejayaan. Di sana terdapat nilai-nilai, yakni : - Istilah Pancasila ada di Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca - Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrua (simbol pluralis dan toleransi antara agama Hindu dan Budha) - Sumpah Palapa (konsep kesatuan dan persatuan nusantara) - Negara maritim (simbol ekonomi/kesejahteraan dan keamanan/pertahanan) - Embriyo negara kebangsaan/nation state berbentuk Keprabuan. - Para Mpu banyak menghasilkan karya-karya sastra/budaya dan tata pemerintahan/konsep-kosep kenegaraan. 4. Kepustakaan Budha India Istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta (India) dari kata : Panca artinya lima, Syila’ vokal i pendek artinya : batu sendi/alas/dasar Syiila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku/noma moral. Ajaran Pancasyiila menurut agama Budha berupa:lima larangan (five moral principles), yakni : tak boleh membunuh, berzinah, berdusta, mencuri, mi num minuman keras. (lihat hal. 20-21 Kaelan) 5. Budaya Jawa Dilarang melakukan Ma Lima (mateni,madad, madon, minum,main/maling) B. Landasan Kultural Nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila sudah ada sejak jaman Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu Mataram Kuno (Wangsa Sanjaya dan Syailendra sampai sebelum Indonesia merdeka sudah menyatu dalam kehidupan seharihari, serta selalu nampak dalam upacara-upacara adat kebudayaan, ritual keagagamaan. C. Landasan Yuridis Berdasarkan Tap MPRS NO. XX/MPRS/1966, Pancasila sebagai Sumber Hu-
