BUPATI MAGETAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR ll TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,
Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2olo tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyempuryraan, khususnya terkait dengan implementasi pengenaan sanksi bagi Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa Kependudukan dan Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting; b。
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor
7 Tahun
2o1o tentang Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan;
Mengingat :
1.
Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Repubrik Indonesia Tahun 1945;
2.
ヽ ｀
undang-undang Nomor 12 Tahun 19so tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 4L), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapr4ia Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undangundang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 rentang pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O); 3. Undang-Undang Nomor
(kmbaran Negara
1 Tahun 1974 tentang perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor l,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 9 tahun lgg2 tentang Keimigrasian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3386);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325].,
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun
2OOg tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 10.
Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO6 Tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 8O, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO4 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 98); 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2O10; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang
Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35a Tahun 2005; 19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2OO3 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pendatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2Ol0 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagt Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O1O tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang
Diterbitlan Oleh Negara Lain; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan SiPil; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2Ol1 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O1O Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2O1O TENTANG PEI.'IYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
4
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 20lO tentang penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O1O Nomor 9, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 6 (enam) ayat baru sehingga keseluruhan pasal 103 berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal lO3 (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi
administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa
Kependudukan dalam hal: a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3);
pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga
b.
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (l );
c. pindah datang dari
luar negeri bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimalsud dalam pasal 3O ayat (
1);
f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal
63
ayat (2); atau g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (4). (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (f) huruf (lima ratus ribu rupiah).
a
sebesar Rp.
5OO.0OO,0O
、 ︱し
administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b sebesar Rp. 2O0.000,O0 (dua ratus ribu rupiah). (4) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaislzps dimaksud pada ayat (l) huruf c sebesar Rp. f .0OO.OOO,OO (satu juta rupiah). (5) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.250.OOO,OO (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (6) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.250.O00,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (7) Denda administratjf untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 25.000,0O (dua puluh lima ribu rupiah). (8) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). (3) Denda
2. Ketentuan Pasal 1O4 ayat (2) diubah dan setelah ayat (21 ditambahkan 1l (sebelas) ayat baru sehingga keseluruhan pasal 104 berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal lO4
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal: a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (1); b. perkawinan ssfagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45;
c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (l); d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4T ayat (ll atau Pasal 48; e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(l);
f. kematian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5O ayat (1); g. pengangkatan anak s6foegaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (1); 6
h. pengakuan anak sebogaimana dimaksud dalam pasal 53
i. j.
ayat ( 1); pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat ( 1); perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (21.
k.
perubahan status kewarganegaraan di Indonesia
l.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (l); atau Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
(2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagsimana dimaksud pada ayat (l) hurufa adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebesar
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.O0O,O0 (seratus ribu rupiah). (3) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebesar
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 2O0.OO0,OO (dua ratus ribu rupiah). (4) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebesar
Rp. 5O.OOO,O0 (lima puluh lima ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 1O0.0OO,OO (seratus ribu rupiah). (5) Denda administratif
untuk jenis pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebesar
Rp. 150.000,0O (seratus lima puluh ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 2OO.OO0,O0 (dua ratus ribu rupiah). (6) Denda administratif untuk jenis pelanggaran salagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebesar
Rp. I0O.O0O,O0 (seratus ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(7) Denda administratif untuk jenis pelanggaran 56lngaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WND
sebesar
Rp. 15.O0O,OO (lima belas ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 30.00O,00 (tiga puluh ribu rupiah). (8) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g adalah sebagai berikut: a. untuk Warga Negara Indonesia (WM) sebesar Rp. 5O.O0O,0O (timapuluh ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.0O0,00 (seratus ribu rupiah). (9) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufh adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebesar
Rp. 5O.OO0,0O (lima puluh ribu rupiah); atau b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. I0O.OO0,OO (seratus ribu rupiah).
(lO) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah sebagai berikut: a. untuk Warga Negara Indonesia [WM) sebesar Rp. 5O.@O,OO (lima puluh ribu rupiah); atau
b. untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. IO0.OOO,OO (seratus ribu rupiah). (11) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj adalah sebagai berikut: a.
untuk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebesar
Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); atau b.untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 150.OOO,OO (seratus lima puluh ribu rupiah).
(12) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf k adalah sebesar Rp. 150.000,0O (seratus lima puluh ribu rupiah). (13) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf I adalah sebesar Rp. I50.OOO,OO (seratus lima puluh ribu ruprah).
8
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah
ini
dengan penempatannya dalam kmbaran
Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan Pada tanggal 1 Nope,nber 2012
ANTRI Diundangkan di Magetan pada
tanggal 1 Nopernber
SEKRETARIS
2012
KABUPATEN MAGETAN,
ABDUL AZIS
LEMBARAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR ll
9
PEN」 ELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIAGETAN NOMOR ll TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN I
UMUM Bahwa
dalaFn
rangka
meningkatkan
didplin
administrasi
kependudukan bagi warga serta dalam rangka terciptanya teだ
b administrasi
kependudukan,perlu diatur pengenaan sanksi btt Penduduk yang inelampaui
batas waktu pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Penduduk yang
melalnpaui batas waktu pdaporan Pc五 stiwa Penting.
Denda yang tercantum dalaln ketentuan Pasa1 lo3 dan Pasa1 104
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor
7
Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan hanya membe五 kan batasan
tertinggi dan ddak memuat Hncian terhadap masin,masing pelanggaran.
Untuk mempe....udah implementasi di lapangan, menciptakan rasa
keadilan, dan transparand serta membeHkan kepas也
田n
hukum bagi
masyarakat maka penu merlnci besaran denda untuk masing― masing sanksi bagi Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Pe五
stiwa
Kependudukan dan Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan PeHstiwa Penting,
PASAL DEMI PASAL Pasal I
Cukup」 elas. Pasal II
Cukupjelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 21
10
