Menghitung PDRB Hijau di Kabupaten Bandung

SEMINAR NASIONAL INOVASI DAN APLIKASI TEKNOLOGI DI INDUSTRI (SENIATI) 2016 ISSN : 2085-4218

Menghitung PDRB Hijau di Kabupaten Bandung Randy Maulana Institut Teknologi Bandung E-mail : [email protected]

Abstrak. Ekonomi hijau menunjukan hubungan antara degradasi lingkungan, deplesi sumber daya alam dan perkembangan ekonomi. Ekonomi hijau bukan hanya permasalahan lingkungan, tapi merupakan harmonisasi kegiatan manusia dengan sistem alam yang membentuk suatu proses ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ekonomi hijau di Kabupaten Bandung dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari seluruh dinas di Kabupaten Bandung terutama Dinas Bappeda. Hasil dari penelitian ini adalah ekonomi hijau di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 sebesar Rp. 38.236.343.74 (juta), tahun 2009 sebesar Rp. 41.210.947,80 (juta), tahun 2010 sebesar Rp. 46.018.183,53 (juta), tahun 2011 sebesar Rp. 51.023.193,2 (juta). Perbandingan antara ekonomi konvensional dan ekonomi hijau tidak terlalu terlihat perbedaan yang mencolok sehingga masih sulit untuk pemerintah setempat membuat kebijakan. Kendala dalam penelitian ini adalah waktu yang terbatas, kecukupan data dan tumpang tindih kekuasaan, maka perhitungan ekonomi hijau di Kabupaten Bandung masih jauh dari sempurna. Kata Kunci: Deplesi, Degradasi, PDRB, PDRB Hijau, Kabupaten Bandung 1. Pendahuluan Di abad ke-21, ada dua perkembangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan dan cara hidup manusia. Pertama, penciptaan masyarakat berkelanjutan berdasarkan asas dan praktek ekologis. Kedua, munculnya jaringan kapitalisme global yang juga terkait dengan jaringan aliran keuangan dan informasi, sedangkan masyarakat berkelanjutan berkaitan dengan aliran energi dan material. Ekonomi kapitalisme global telah menghasilkan berbagai dampak negatif yang saling berkaitan, seperti meningkatnya kesenjangan sosial dan “keterpinggiran sosial’ (social exclusion), kehancuran sumber daya alam dan lingkungan yang semakin pesat dan meluas, serta meningkatnya kemiskinan dan keterasingan. Karena hal tersebut, diperlukan suatu media agar dapat mewujudkan pembangunan global yang berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau tidak sekedar permasalahan lingkungan, melainkan merupakan harmonisasi kegiatan manusia dengan sistem alam yang membentuk suatu proses ekosistem. Ekonomi hijau pada umumnya diartikan sebagai ekonomi yang dapat menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial umat manusia yang lebih baik, dan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologis (Windhu Putra, 2013) [1]. Saat ini Indonesia tengah melakukan langkah yang konkrit dan penting menuju penerapan ekonomi hijau. Inti dari prinsip ekonomi hijau telah menjadi Rencana Pengembangan Nasional Jangka Panjang. Pengembangan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan yang juga merupakan awal yang strategis dalam mencapai pengelolaan lingkungan yang aman tanpa mengorbankan pertumbuhan perekonomian. Kabupaten Bandung merupakan kawasan yang dipandang memiliki posisi perekonomian yang sangat strategis dalam konstelasi perekonomian nasional (Indonesia) maupun Jawa Barat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merujuk pada beberapa indikator, seperti kedekatan wilayah perekonomian Kabupaten Bandung dengan pusat perekonomian dan pemerintahan Jawa Barat. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi lingkungan. Dalam mekanisme pasar, aktivitas produksi dan konsumsi senantiasa menghasilkan limbah. Limbah yang terjadi yang tidak masuk dalam mekanisme pasar akan menghasilkan eksternalitas. Selama ini strategi yang dilakukan untuk menangani limbah masih cenderung bersifat reaktif, yaitu bereaksi setelah terbentuknya limbah. Strategi yang diterapkan bersifat pencegahan (preventif), tetapi bersifat perbaikan (kuratif). Akibatnya diperlukan biaya yang tinggi untuk perbaikan kerusakan lingkungan, sedangkan kerusakan lingkungan terus meningkat. A. 100

Institut Teknologi Nasional Malang | SENIATI 2016


2. Tinjauan Pustaka Kemampuan sumber daya alam dan lingkungan dalam menopang proses masa depan perlu dilestarikan. Inilah inti dari konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan sendiri dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut Surna T. Djajadiningrat (2005) [2] keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian hal-hal di bawah ini : 1. Keberlanjutan ekologis 2. Keberlanjutan ekonomi 3. Keberlanjutan sosial-budaya 4. Keberlanjutan politik 5. Keberlanjutan pertahanan-keamanan Komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan diwujudkan dengan dilaksanakan KTT Pembangunan Berkelanjutan pada 20-22 Juni 2012 di Rio Janeiro, yang dikenal dengan “RIO+20“. Salah satu Kesepakatan RIO+20, yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB, yang dimuat dalam Dokumen dengan judul “The Future We Want”, adalah “Mendetailkan bagaimana ekonomi hijau dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mencapai pembangunan berkelanjutan”. 2.1 Konsep dan Definisi Ekonomi Hijau Semakin memprihatinkannya berbagai masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan di tingkat global dan lokal, khususnya perubahan iklim, pada tahun 2009, Kementrian Lingkungan Hidup menyelenggarakan seminar dengan tema Ekonomi Hijau. Seminar ini adalah upaya mengembangkan konsep ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi untuk dunia nyata, dunia kerja, kebutuhan manusia, material yang ada pada bumi ini, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi suatu jalinan keterkaitan yang harmonis, terutama tentang ‘Nilai Guna’ dan bukan ‘Nilai Tukar’ atau uang, yang peduli terhadap kualitas bukan kuantitas, yang peduli tentang regenerasi dari individu, komunitas, dan tatanan lingkungan, dan bukan akumulasi dari uang atau material. Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy (2011) menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. 2.2 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ekonomi hijau Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

SENIATI 2016| Institut Teknologi Nasional Malang

A. 101


Unit Analisis Ekosistem

Pembangunan Berkelanjutan

Valuasi Ekonomi : 1. metode harga pasar 2. metode produktifitas 3. Biaya kerusakan, biaya penggantian

Manfaat : Ekologi Ekonomi Sosial Pendekatan Nilai Total ekonomi : 1. Use Value 2. Non Use Value

Konsep Ekonomi Hijau

Paradigma ekonomi

Identifikasi dan analisis

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 3. Hasil Penelitian 3.1 Perhitungan PDRB Hijau Metodologi atau langkah-langkah dalam penyusunan PDRB-Hijau dimulai dengan penghitungan PDRB Konvensional atau PDRB Coklat menurut sektor usaha, kemudian diikuti dengan penghitungan nilai deplesi sumber daya alam. Nilai deplesi sumber daya alam dihitung untuk setiap sektor kegiatan ekonomi kemudian dikurangkan dari nilai tambah sektor-sektor kegiatan ekonomi sesuai dengan penggunaan sumber daya alam yang bersangkutan, dan diperolehlah nilai PDRB Semi Hijau. Untuk sampai pada nilai PDRB Hijau, maka nilai PDRB Semi Hijau harus dikurangi lagi dengan nilai degradasi lingkungan. Dari metodologi diatas, maka persamaan ekonomi hijau adalah: PDRB Hijau = PDRB Coklat-Deplesi-Degradasi [3]

(1)

3.2 Hasil Perhitungan Tabel berikut merupakan perhitungan PDRB coklt, deplesi dan degradasi yang terdapat di Kabupaten Bandung periode 2008-2012 Tabel 1. PDRB Kabupaten Bandung (Juta Rupiah) NO 1 2 3 4 5

LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN 6 RESTORAN 7 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA 8 PERUSAHAAN 9 JASA-JASA PDRB DENGAN MIGAS PDRB TANPA MIGAS

A. 102

2008 2.728.755,88 468.303,80 23.275.745,49 642.658,74 648.394,06

2009 3.073.205,18 526.035,13 24.721.851,70 674.520,69 696.720,83

2010 3.471.661,92 580.783,81 27.471.535,02 741.188,33 764.990,68

2011 3.978.936,25 642.359,10 30.116.379,01 824.630,98 852.508,61

2012 4.518.784,00 686.014,49 32.915.231,13 954.918,90 947.236,94

6.005.197,92

6.780.385,10

7.796.200,55

8.920.233,69

10.436.027,24

1.783.920,51

1.795.161,77

1.933.148,22

2.159.485,64

2.374.097,92

792.877,54

820.502,95

898.354,49

990.504,14

1.123.606,62

1.936.315,52 38.282.169,45 37.876.699,67

2.173.715,40 41.262.098,75 40.803.638,40

2.434.375,72 46.092.238,72 45.586.296,79

2.806.725,22 51.291.762,64 50.735.042,56

3.115.489,15 57.071.406,68 56.484.180,32



Tabel 2. Deplesi Kabupaten Bandung (Juta Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEKTOR PERTANIAN TAMBANG INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK AIR GAS BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTAURANT ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA

2008 11.372 71 344 911 3.890

2009 10.518 24 406 826 5.178

1.057

375

5.616 1.448 625

DEPLESI 2010 21.463 292 875 759 7.776

2011 11310 305 1.718 2.040 11.841

2012 22.620 318 2.561 3.321 15.907

2.325

6.415

10.506

5.681

5.973

9.552

13.130

738

1.746

1.898

2.051

424

595

1.346

2.097

Tabel 3. Degradasi Kabupaten Bandung (Juta Rupiah) NO

SEKTOR

1 2 3 4 5 5

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS, AIR BERSIH Air Bersih BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTAURANT ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA

6 7 8 9

2008 2.165 126 1.203 3.945 4.026 766

2009 1.792 229 716 7.271 7.171 839

DEGRADASI 2010 2.423 368 751 8.690 8.601 826

2011 3.184 422 745 6.873 4.350 3.932

2012 3.946 475 738 5.056 100 7.038

7.800

8.483

8.765

11.523

14.282

Dari tabel-tabel diatas, maka PDRB hijau di Kabupaten Bandung periode 2008-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 4. PDRB Hijau Kabupaten Bandung (Juta Rupiah) NO 1 2 3 4 5

LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN 6 RESTORAN 7 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA 8 PERUSAHAAN 9 JASA-JASA PDRB DENGAN MIGAS

2008 2.715.219,36 468.107,61 23.274.198,26 633.776,55 643.738,17

2009 3.060.895,47 525.781,48 24.720.730,08 659.252,93 684.371,84

2010 3.447.776,51 580.123,61 27.469.908,68 723.138,59 748.614,56

2011 3.975.752,08 641.632,17 30.113.916,47 811.367,37 836.316,92

2012 4.492.218,35 685.220,83 32.911.932,40 946.441,41 931.229,67

6.004.140,85

6.780.009,77

7.793.875,82

8.913.818,46

10.425.521,51

1.778.304,38

1.789.480,78

1.927.175,13

2.149.934,09

2.360.967,91

791.429,26

819.765,15

896.608,89

988.606,06

1.121.556,07

1.927.890,10 38.236.804,54

2.164.809,08 41.205.096,58

2.425.015,45 46.012.237,23

2.793.855,95 51.225.199,58

3.099.110,89 56.974.199,05

Tabel 5. Rata-rata Nilai Variabel dari tahun 2008-2012 (Juta Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA

Deplesi

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA

15.456,47 202,08 1.180,82 1.571,44 8.918,46 4.135,62 7.990,35

PDRB

Degradasi

PDRB Hijau

2.701,82 324,05 830,47 5.608,36 2.680,07 0,00 0,00

3.533.964,08 580.173,14 27.698.137,18 754.795,37 768.854,23 7.983.473,28 2.001.172,46

PDRB Coklat 3.554.268,65 580.699,27 27.700.148,47 767.583,53 781.970,22 7.987.608,90 2.009.162,81

1.576,06

0,00

923.593,09

925.169,15

1.017,25

10.170,65

2.482.136,29 46.726.299,12

2.493.324,20 46.799.935,25

SENIATI 2016| Institut Teknologi Nasional Malang

A. 103


Terdapat perbedaan sebesar Rp 73.636.120.000,00 setelah kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung diukur dengan mengurangkan akibat terjadinya deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan, yang merupakan komponen yang harus diinternalisasikan dalam pengaplikasian sistem ekonomi hijau. Besaran nilai tersebut terdiri atas 65% akibat deplesi dan 35% akibat degradasi, dan menggambarkan bahwa untuk setiap tahunnya (2008 s/d 2012) terjadi kerusakan lingkungan senilai 0,16% dari nilai total kegiatan perekonomiannya. Kontribusi kegiatan ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bandung, menunjukkan pola yang sama dengan perbedaan nilai yang sangat kecil baik PDRB Hijau maupun PDRB Coklat, yaitu Industri Pengolahan (Coklat, 59,18% ; Hijau, 59,28%) ; Perdagangan, Hotel & Restoran (C 17,7% ; H 17,09%) ; Pertanian (C 7,59% ; H 7,56%) ; Jasa (C 5,33% ; H 5,31%) ; dan Angkutan & Komunikasi (C 4,29% ; H 4,28%). Kegiatan perekonomian di Kabupaten Bandung didominasi oleh kegiatan ekonomi sektor sekunder dengan kontribusi terhadap PDRB (Coklat, 62,50% ; Hijau, 62,54%), diikuti kegiatan sektor tersier sebesar 28,66% baik diukur dengan sistem ekonomi hijau maupun sitem ekonomi konvensional/coklat, dan terakhir sektor primer dengan kontribusi (Coklat, 8,84% ; Hijau, 8,80%). 4. Kesimpulan Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa penggerak utama kegiatan perekonomiannya adalah sektor sekunder, namun dalam kurun waktu lima tahun ini (2008-2012) kegiatan perekonomiannya menimbulkan kerusakan lingkungan sebesar Rp 73.636.120.000,00 per tahun dan hampir 65% akibat deplesi sumber daya alam. Hal ini menimbulkan tanda tanya, apakah deplesi sumber daya alam ini akibat dari harus dieksploitasinya sumber daya alam agar dapat secara sinambung mengsuport/menyediakan bahan baku untuk bergeraknya sektor sekunder atau tidak ada kaitannya sama sekali? Perlu dilakukan analisis lebih lanjut dan detail untuk melihat fenomena tersebut. Karena dalam ekonomi hijau harus terjadi harmonisasi antara kegiatan industri pengolahan dan sistem alam untuk membuat ekonomi mengalir secara alamiah dalam suatu proses ekosistem. Pemerintah Kabupaten Bandung harus lebih proaktif lagi dalam berperan serta, mengevaluasi dan merehabilitasi kondisi degradasi lingkungan diwilayahnyanya, terutama pencemaran air dan penanggulangan sampah yang merupakan dua sub sektor terbesar dalam menyebabkan degradasi lingkungan di Kabupaten Bandung, karena pengelolaan lingkungan sulit dilakukan apabila berdasarkan pembagian wilayah administrasi yang kita kenal saat ini. 5. Daftar Referensi [1] Putra, Windhu., Model Perhitungan Besaran PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kalimantan Baratmelalui Pendekatan Jasa Lingkungan, 2013. [2] Djajadiningrat, Tjahja, ”Suistanable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat,” 2005 . [3] Suparmoko, “PDRB Hijau (Konsep dan Metodologi),” 2006.

A. 104


Menghitung PDRB Hijau di Kabupaten Bandung

Recommend Documents