Mengenal dan Memahami Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan

Mengenal dan Memahami Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan A. Jenis Badan Hukum Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu : 1. Orang (manusia) 2. Badan Hukum Dalam Hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) dikenal dua macam badan hukum: a. Badan Hukum Publik, contohnya: Persero, PD, Perjan, PerUm, BUMN, Organisasi Internasional, dll. b. Badan Hukum Privat. badan hukum ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu : - Profit (UD, CV, PT, Koperasi) - Non profit (Ormas, Parpol, Yayasan, Perkumpulan). B. Landasan Hukum Berdasarkan bentuk badan hukum privat di atas, dari aspek regulasi, hanya badan hukum perkumpulan yang pengaturannya belum diperbaharui sejak Indonesia merdeka dan pengaturannya sangat sedikit sekali, sedangkan Badan Hukum Usaha Dagang (UD), Comanditer (CV), dan Firma, sampai saat ini landasan hukumnya masih tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHDagang. Sementara Untuk PT, Koperasi, Ormas dan Parpol semuanya diatur dalam UU. Berikut rinciannya: 1. Badan hukum Perseroan Terbatas telah diperbaharui, pertama kali dengan UU No. 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas, kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 40 Tahun 2007, dan berlaku hingga sekarang. 2. Badan Hukum Koperasi, landasan hukumnya UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian , diubah lagi dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 3. Badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang masih berlaku sampai saat ini, 4. Badan hukum Partai Politik (PARPOL), pengaturan tentang badan hukum ini, semenjak era reformasi tahun 1997, setiap 5 (lima) tahun (sebelum pelaksanaan pemilu) selalu mengalami revisi, saat ini badan hukum tentang Parpol diatur dalam Undang-undang N0. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 1

5.

6.

Badan hukum Yayasan, telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kemudian diperbahui lagi dengan Undangundang No. 21 Tahun 2004, dan masih berlaku sampai sekarang. Adapun badan hukum Perkumpulan, sebagaimana disebutkan di atas, sampai saat ini belum diperbaharui, sehingga berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, maka untuk badan hukum Perkumpulan masih tunduk pada aturan hukum zaman penjajahan berdasarkan asas konkordasi (asas hukum yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum di Negara penjajah berlaku juga di Negara jajahannya). Pengaturan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam KUHPerdata (“KUHPer“) Buku III bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 – Pasal 1665, kemudian di perbaiki dengan Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb.1870-64“) dan disempurnakan dengan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) (“Stb. 1939-570″) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 (“Stb. 1942-13 jo 14″) belaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

C. Yayasan dan Perkumpulan

Yayasan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusian, yang tidak mempunyai anggota. Badan hukum yayasan lahir setelah akta pendirian di sahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (MENHUKHAM). Adapun syarat-syarat formal pendirian badan hukum yayasan, yang dibahas dalam undang-undang Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) UUY Jo Pasal 15 PP No 63/2008, adalah: 1. Salinan akta Yayasan yg di buat notaris dalam bahasa indonesia 2. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang di tanda tangani oleh pengurus yayasan dan di ketahui oleh lurah atau kepala desa setempat 3. Fotocopy NPWP Yayasan 4. Bukti Pembayaran PNBP dan untuk pemesanan nama yayasan 5. Bukti pembayaran PNBP dan untuk pengumuman yayasan dalam TBNRI 6. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang di pisahkan sebagai kekayaan awal mendirikan yayasan 7. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan.

Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 2

Sementara syarat bagi Orang Asing yang akan mendirikan Yayasan di Indonesia, selain syarat diatas ada beberapa tambahan seperti: 1. Identitas pendiri yg di buktikan dengan paspor sah 2. Pemisaha harta pendiri minimal Rp.100.000.000 3. Surat penyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara indonesia. Aktifitas Yayasan meliputi antara lain : Kegiatan social yaitu : 1. Pendidikan formal dan non formal 2. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda 3. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium 4. Pembinaan olahraga 5. Penelitian di bidang ilmu pengentahuan 6. Studi banding Kegiatan keagamaan yaitu 1. Mendirikan sarana ibadah 2. Mendirikan pondok pesantren 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar agama 6. Studi banding keagamaan Kegiatan kemanusian yaitu 1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan 4. Mendirikan dan menyelanggarakan rumah singgah dan rumah duka 5. Memberikan perlindungan konsumen 6. Melestarikan lingkungan hidup Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (PT) Dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan 2. Kegiatan usaha (pT) yang didirikan yayasan sesuai dangan maksud dan tujuan yayasan 3. hasil kegiatan usaha tidak boleh di bagikan kepada organ yayasan 4. Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan komisaris pada badan usaha (PT) Yang di dirikan. Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 3

Yayasan tidak mengenal pewarisan terkait asetnya 6. PNS Boleh ikut mendirikan yayasan 7. Yayasan dapat di dirikan oleh satu orang saja 5.

Adapun Isi dari Anggaran Dasar Yayasan adalah sebagai berikut: 1. Nama dan tempat kedudukan (tidak boleh sama) 2. Jangka waktu pendirian 3. Kekayaan awal (cara memperoleh dan pengunaanya) 4. Organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas 5. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian, pembina, pengurus, pengawas 6. Hak dan kewajiban pembina, pengurus, pengawas. 7. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan 8. Tahun buku (01 januari s/d 31 desember) 9. Perubahan anggaran dasar 10. Penggabungan dan pembubaran yayasan 11. Penggunaan kekayaan yayasan sisa likuidasi dan penyaluran kekayaan yayasan setelah bubar 12. Peraturan penutup 13. Identitas pendiri, pembina, pengurus,dan pengawas Perubahan Anggaran Dasar dalam Yayasan diperbolehkan asal tidak mengubah maksud dan tujuan. Perubahan tersebut harus berdasarkan mufakat rapat pembina atau persetujuan 2/3 anggota Pembina. Untuk perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus didasarkan atas keputusan MENHUKHAM, sementara untuk perubahan selain dua hal tersebut hanya cukup memberikan surat pemberitahuan kepada MENHUKHAM atas persetujuan kurator. Sebuah Yayasan juga tidak boleh membagikan hasil usaha dan kekayaannya kepada Pembina dan pengurus. Organ dalam sebuah Yayasan meliputi: 1. Pembina di sarankan minimal 3 orang 2. Pengawas minimal 1 orang 3. Pengurus terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara 4. Pengurus bertindak untuk dan atas nama yayasan 5. Masa tugas yayasan 5 tahun kecuali pembina Setiap organ memiliki kewenangan dalam melaksanakan mandat yayasan, berikut kewenangan dari masing-masing organ: 1. Kewenangan Pembina 2. Kewenangan Pengurus Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 4

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan Pengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan Pengesahan laporan tahunan penunjukan likuidator dalam hal yayasan di bubarkan Rapat gabungan hanya dapat di lakukan oleh pengurus dan pengawas, agendanya adalah mengangkat pembina, hasilnya di laporkan kepada menteri Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan Wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang di sahkan pembina Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang di nyatakan oleh pengawas Wajib dengan etikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak temasuk mengambil uang yayasan di bank) 2. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupu di luar negeri 3. Memberikan atau menerima pengalihan harta tetap 4. Membeli atau dengan cara lain mendapat/memperoleh harta tetap atas nama yayasan 5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan serta mengagunkan/ membebani kekayaan yayasan 6. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliansi dengan yayasan, pembina, pengurus, pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan Kewenangan Pengawas 1. Wajib dengan etikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan 2. Memeriksa dokumen 3. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas 4. Mengentahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh pengurus Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 5

Memberi peringatan kepada pengurus 6. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku Sanksi terhadap Yayasan yang melakukan pelanggaran adalah Pidana penjara tahun, jika melanggar pasal 5 UUY , kemudian Pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dibagikan. 5.

Perkumpulan Perkumpulan adalah sekumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dan atau di bidang sosial, dan atau kemanusian dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. adapun syarat pendirian perkumpulan sebagai berikut: Asli salinan akta pendirian perkumpulan. adapun isi akta tersebut; 1. Nama dan tempat kedudukan 2. Maksud, tujuan, kegiatan 3. Jangka waktu 4. Jumlah kekayaan 5. Keanggotaan 6. Hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengawas 7. Tatacara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota, pengurus dan pengawas 8. Penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan rapat perkumpulan dan rapat pengurus 9. Kewenangan tertinggi pada rapat umum anggota, bukan organ lain 10. Pembubaran, penggabungan korum ¾ rapat umum anggota dan penggunaan sisa kekayaan hasil likuidasi 11. Perubahan anggaran dasar korum 2/3 Rapat umum anggota 12. Susunan nama anggota, pengurus, pengawas 13. Fc surat domisili atas nama perkeumpulan dari lurah/kepala desa 14. NPWP atas nama perkumpulan 15. Bukti setor pembayaran PNBP atas nama perkumpulan 16. Asli bukti pembayaran pengumuman TBNRI PERKUMPULAN sebagai badan hukum lahir setelah medapat pengakuan dari KEMENHUKHAM.


Page 6

D.

Perbedaan Yayasan dan Perkumpulan YAYASAN 1. Adanya kekayaan yang di pisaahkan dari pendiri untuk kekayaan awal yayasan 2. Organ terdiri dari ; Pembina, pengurus dan pengawas 3. Tidak mempunyai anggota 4. Wajib badan hukum

1.

2.

3. 4.

PERKUMPULAN Tidak perlu ada kekayaan awal, kekayaan perkumpulan di dapat dari iuran anggota Organ terdiri dari : Rapat umum anggota, pengurus, pengawas Mempunyai anggota Tidak wajib badan hukum

Syarat-syarat Pendirian Perkumpulan Untuk mendirikan perkumpulan dan menuangkannya ke dalam suatu Akta Pendirian Perkumpulan di depan Notaris diperlukan kelengkapan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Perkumpulan; Maksud dan Tujuan; Alamat - Surat Keterangan Domisili; NPWP; Kekayaan; Fotocopy KTP pendiri; Susunan Pengurus.

Selanjutnya perkumpulan itu perlu didaftarkan di Departemen Dalam Negeri sebagai Organisasi Massa.

Bagaimana Mendirikan Organisasi Pada dasarnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara. Pengertian LSM ini sama dengan yang pada umumnya disebut sebagai Non-Government Organization (NGO).


Page 7

Di Indonesia perhimpunan/perkumpulan ini umumnya dibagi menjadi dua: 1. Perkumpulan biasa yang merupakan Organisasi Massa: Dasar hukum pendiriannya: a. Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); b. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”). 2. Perkumpulan yang Berbadan Hukum. a. Staatsblad 1870 No. 64; b. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (“UU Yayasan”). Pengaturan mengenai badan hukum perkumpulan selama ini sangat sedikit sekali yaitu dalam Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) dan KUHPerdata (KUHPer) Buku III Bab IX. Untuk pendiriannya, pada intinya setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan suatu perkumpulan. Suatu perkumpulan yang ingin bertindak atas namanya sendiri maka perkumpulan tersebut harus menjadi badan hukum. Untuk perkumpulan yang memiliki badan hukum, dasar hukumnya dapat merujuk pada: 1. Staatsblad 1870-64, yaitu perkumpulan menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari penguasa. Pengesahan itu dilakukan dengan menyetujui anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut. 2. Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) ("Stb. 1939-570") yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan Staatsblad 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan anggaran dasar (pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14) dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam pasal 13-14, pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14. Adapun syarat Administrasi dalam mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan yang berbadan hukum adalah: 1. KTP Pendiri; 2. Anggaran Dasar & ART LSM ( maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus) Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 8

3. Pendiri ( jumlahnya tidak ditentukan) 4. SKT Kota Administrasi/ Kabupaten 5. Selembar foto tampak depan kantor sekretariat/ ormas/ LSM lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/ LSM ukuran Kartu Pos 6. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan; 7. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal ( dualisme/ multi kepengurusan) 8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi 9. Data keuangan

Tahapan Proses Pendirian Yayasan dan Perkumpulan Berbadan hukum YAYASAN 1. Pendirian Pendirian Yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih (“orang” disini dapat berarti perseorangan ataupun badan hukum), dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Dasar pendirian Yayasan ini dapat berupa kesepakatan para pendiri Yayasan untuk melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, ataupun dapat berdasar kepada suatu surat wasiat. Proses pendiriannya sendiri dilakukan dengan akta notaris, kecuali untuk pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Pengesahan Status badan hukum bagi Yayasan baru timbul setelah akta pendirian yang dibuat oleh notaris memperoleh pengesahan dari Kantor Kementrian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kanwil Department Kehakiman dan HAM setempat. Pengesahan dari pemerintah tersebut harus diberikan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan pengesahan oleh Menteri wajib diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya. Namun demikian dalam memberikan pengesahan Kepala Kanwil dapat meminta pertimbangan dari instansi Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 9

terkait. Dalam hal diperlukan pertimbangan instansi terkait, pengesahan ataupun penolakan pengesahan diberikan paling lambat 14 hari sejak jawaban dari instansi terkait, ataupun 30 hari sejak tidak diterimanya jawaban dari instansi terkait. 3. Pengumuman Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam tambahan berita negara (besarnya biaya pengumuman akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah). Pengumuman tersebut harus diajukan permohonannya paling lambat 30 hari sejak akta pendirian disahkan. Konsekwensi dari tidak dilakukannya pengumuman ialah bahwa selama pengumuman belum dilakukan, pengurus Yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan. Setelah ketiga proses tersebut dijalankan (pendirian, pengesahan, dan pengumuman), maka Yayasan tersebut telah sah menjadi suatu badan hukum.

PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM Syarat-Syarat Dokumen : 1. FC. KTP Pendiri 2. FC. KTP Pengurus, Pengawas, Penasehat 3. bukti penyetoran / keterangan Bank atas nama Perkumpulan / pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal. 4. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal Perkumpulan. Kelengkapan Data : 1. Siapkan 3 nama Perkumpulan, 2 nama sebagai cadangan kalau nama pertama ditolak 2. Maksud dan tujuan Perkumpulan bergerak di bidang apa. 3. Susunan pengurus Perkumpulan Scope of Services : 1. Pembuatan draft anggaran dasar bawah tangan 2. Pembuatan Notulen Rapat bawah tangan 3. pembuatan akta pendirian 4. Cek Nama 5. permohonan pengesahan ke Depkumham RI 6. pengumuman dalam Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia


Page 10

Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14). Pengakuan sebagai badan hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau UndangUndang (pasal 8 ayat [6] Stb. 1942-13 jo 14). Jadi, untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

PERBEDAAN YAYASAN DENGAN PERKUMPULAN Yayasan merupakan suatu bagian dari Perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum dengan pengertian/definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Sementara Perkumpulan meliputi suatu Persekutuan, Koperasi dan Perkumpulan saling Menanggung. Selanjutnya Perkumpulan dalam pengertian ini pun terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu: 1. Berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perkumpulan saling Menanggung; 2. Tidak berbentuk Badan Hukum, seperti Persekutuan Perdata, CV dan Firma. Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perbedaan antara Perkumpulan dan Yayasan adalah sebagai berikut: Perkumpulan:  Bersifat dan bertujuan komersial;  Mementingkan keuntungan (profit oriented);  Mempunyai anggota. Yayasan:  Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan;  Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya;  Tidak mempunyai anggota.


Page 11

Yayasan sebagai suatu Badan Hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya keberadaan Badan Hukum bersifat permanen, artinya Badan Hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan Hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut sama kedudukannya dengan Perkumpulan yang berbentuk berbadan hukum, dimana dipandang sebagai subyek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di Pengadilan. Sehingga Yayasan dan Perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sama-sama dianggap sebagai subyek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Tetapi antara Yayasan dan Perkumpulan yang tidak berbentuk Badan Hukum, maka Yayasan kedudukan hukumnya lebih kuat daripada Perkumpulan sebagaimana tersebut di atas. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Yayasan dan Perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum adalah sama, yaitu sebagai berikut:  Hak : Berhak untuk mengajukan gugatan.  Kewajiban : Wajib mendaftarkan Perkumpulan atau Yayasan tersebut pada instansi yang berwenang untuk mendapatkan status Badan Hukum. Perbedaan mendasar juga terdapat pada susunan Organ Organ yayasan terdiri dari: a. Pembina b. Pengawas c. dan Pengurus Organ Perkumpulan terdiri dari : a. Anggota b. Pengurus c. dan Musyawarah Umum. Kewenangan Pembina dalam sebuah yayasan adalah sebagai berikut: a. Merubah Anggaran Dasar; b. Mengangkat dan Memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. Perkumpulan kewenangan tertinggi terdapat pada MUA (Musyawarah Umum Anggota). Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 12

Yayasan dan Perkumpulan Merupakan Subyek Pajak Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subyek pajak terdiri dari: 1. Orang pribadi: yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun orang pribadi di luar Indonesia yang mendapat penghasilan dari Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia. 2. Warisan: warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak merupakan subyek pajak pengganti yang mewakili ahli waris. 3. Badan: yang terdiri dari badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi,yayasan atau organisasi sejenis dan bentuk usaha lainnya. 4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan .penggalian sumber alam, wilayah pengeboran untuk eksplorasi pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian,perkebunan, kehutanan, proyek konstruksi, pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam setahun, agen tidak bebas. Menurut undang-undang, badan yang merupakan subyek pajak terdiri dari berbagai jenis badan. Beberapa dari badan yang disebutkan dalam ketentuan cukup jelas dimengerti bila dipakai Kitab undang-undang Hukum Dagang sebagai acuan, yaitu perseroan terbatas (PT, NV), perseroan komanditer (CV), Firma (Fa), persekutuan, kongsi, koperasi. Mengenai bentuk usaha tetap, undang-undang memberikan penjelasan yang cukup. Badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan dana pensiun dijelaskan pada perundang-undangan yang berlaku sekarang. Undang-undang yang berlaku sekarang menyebutkan bahwa dana pensiun merupakan bentuk badan tersendiri. Sebelumnya dana pensiun biasanya didirikan dalam bentuk yayasan. Undang-undang membedakan lembaga (bahasa Belanda: instituut; bahasa Inggris: institute) dari yayasan ( bahasa Belanda: stichting; bahasa Inggris: foundation). Baik yayasan maupun lembaga adalah badan yang bergerak dalam bidang sosial yang tujuannya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Perkumpulan – Notary Public Erma Novita,SH.M.Kn

Page 13

Penjelasan bagi Yayasan atau Perkumpulan Perkumpulan (bahasa Belanda: vereniging; bahasa Inggris: association) merupakan istilah yang umum untuk menyatukan orang-orang dalam satu wadah yang terorganisir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertiannya luas dan beraneka ragam, ada yang sangat erat ikatan keanggotaannya dengan aturan main yang jelas, dan ada pula yang tidak mempunyai peraturan. Termasuk dalam pengertian perkumpulan menurut undang-undang adalah asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan atau memberikan jasa kepada anggota merupakan subyek pajak. Perkumpulan dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dan ada dalam bentuk yayasan atau lembaga; dari perkumpulan olah raga yang mempunyai anggota tertentu dengan anggaran dasar yang jelas sampai dengan perkumpulan pangajian dan arisan yang anggotanya bebas terbuka tanpa ada aturan tertulis yang jelas. Selain itu banyak perkumpulan atau juga disebut organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang bergerak di berbagai bidang, seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, seni, dan budaya, serta perkumpulan keagamaan seperti anggota jemaah masjid yang teratur. Perkumpulan keagamaan, misalnya, biasa menerima iuran, bantuan, infaq, sedekah, sumbangan, atau hibah dari anggota atau pihak lain, dan perkumpulan ini memberikan jasa berbentuk rohaniah dan spiritual. Dalam kenyataan, belum pernah terdengar bahwa perkumpulan seperti itu dikenakan pajak. Perundang-undangan sendiri tidak menegaskan bagaimana kewajiban perpajakan dari badan yang memenuhi persyaratan sebagai subyek pajak. Undang-undang membedakan lembaga (bahasa Belanda: instituut; bahasa Inggris: institute) dari yayasan (bahasa Belanda: stichting; bahasa Inggris: foundation). Baik yayasan maupun lembaga adalah badan yang bergerak dalam bidang sosial yang tujuannya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Misalnya, bidang kesehatan, pendidikan, seni, budaya, rumah yatim piatu, perlindungan hak dan hukum, perdamaian, dan lain-lain. Dalam praktek kedua badan tersebut dipakai untuk kegiatan dalam bidang yang disebutkan tanpa adanya perbedaan yang jelas.


Page 14

Mengenal dan Memahami Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan

Recommend Documents