MENELUSURI KEARIFAN LOKAL DI BUMI NUSANTARA Melalui DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA, PAPUA, DAN MALUKU
Editor : Drs. H. M. Yusuf Asry, M.Si.,APU
KEMENTERIAN AGAMA RI BADAN LITBANG DAN DIKLAT PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN JAKARTA 2010
Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Maluku Ed. I. Cet. 1. ------Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010 xii + 180 hlm; 21 x 29 cm ISBN 978-979-797-280-6
Hak Cipta 2010, pada Penerbit Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit
Cetakan Pertama, September 2010 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama MENELUSURI KEARIFAN LOKAL DI BUMI NUSANTARA MELALUI DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA, PAPUA, DAN MALUKU
Editor: Drs. H.M. Yusuf Asry, M.Si.,APU Desain cover dan Lay out oleh: H. Zabidi Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Bayt al-Qur’an Museum Istiqlal Komplek Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Telp/Fax. (021) 87790189, 87793540 Diterbitkan oleh: Maloho Jaya Abadi Press, Jakarta Anggota IKAPI No. 387/DKI/09 Jl. Jatiwaringin Raya No. 55 Jakarta 13620 Telp. (021) 862 1522, 8661 0137, 9821 5932 Fax. (021) 862 1522
KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA engan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita selaku warga negara Indonesia bangga sebagai bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, budaya dan agama. Hanya dalam kemajemukan diperlukan sikap dan kondisi keterbukaan, saling pengertian, saling percaya dan saling menghargai antarumat beragama untuk dapat bekerjasama dalam memelihara kerukunan dan mencapai kesejahteraan. Salah satu upaya kepada terwujudnya sikap dan kondisi tersebut adalah melalui dialog.
D
Dialog antarumat beragama di Indonesia telah diadakan selama ini. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama sejak berdiri pada tahun 1975, telah melakukan penelitian dan berbagai upaya pengembangan di bidang kerukunan hidup umat beragama ini, seperti kerjasama sosial, lokakarya dan dialog. Adapun kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah ini diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan sejak tahun 2002. Proses dan hasil dialog tersebut sangat penting dilakukan, karena substansi yang didialogkan antarpemuka agama adalah upaya pengembangan wawasan multikultural dalam rangka mencari cara efektif untuk hidup makin rukun ditengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Dialog ini juga dapat menghimpun kearifan lokal dari berbagai daerah di bumi nusantara ini, terutama yang mendukung kerukunan hidup umat beragama. Di antara kearifan lokal tersebut dimuat dalam buku ini, dan buku sebelumnya, perlu iii
revitalisasi dan sosialisasi untuk menjadi acuan perilaku dalam memelihara kerukukan umat beragama, dan mencari solusi atas permasalahan kerukunan yang dihadapi bersama. Sebagai warga bangsa, mari kita bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah terbentuk di semua provinsi, dan hampir seluruh kabupaten/kota mensosialisasikan kearifan lokal dan hasil dialog untuk kerukunan seperti yang terdapat dalam buku ini. Di samping itu terus menggali dan melestarikan kearifan lokal lainnya dalam rangka memelihara kerukunan dan kerjasama umat beragama. Dengan hidup rukun dan bekerjasama dapat tercapai masyarakat, bangsa, dan negara damai, maju, dan sejahtera yang diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, saya menyambut baik diterbitkan buku ini yang diberi judul Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara: Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, Papua dan di Provinsi Maluku. Dengan diterbitkan buku ini tentu akan dapat dibaca oleh masyarakat umum. Semoga bermanfaat bagi insan yang mencintai kerukunan dalam kemajemukan. Jakarta,
September 2010
Kepala Badan Litbang dan Diklat
Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA NIP. 19570414 198203 1 003
iv
KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITABANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
S
egala puji dan syukur bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan rahmat-Nya, buku berjudul Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara: Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Maluku Utara, Papua, dan di Provinsi Maluku ini dapat diterbitkan. Buku ini penting karena memuat proses dan hasil kegiatan dialog pengembangan wawasan multikultural di daerah oleh pemuka agama pusat dan daerah. Kegiatan dialog ini, diawali dengan penelitian guna memperoleh gambaran kondisi umum wilayah, potensi kerukunan dan ketidak-rukunan. Hasil penelitian ini merupakan salah satu referensi untuk didialogkan. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan tercapai secara optimal, yaitu: memperlancar komunikasi antarpemuka agama pusat dan daerah, mengembangkan wawasan multikultural, menghimpun kearifan lokal, dan merumuskan solusi atas permasalahan kerukunan hidup beragama di daerah. Dengan terbitnya buku ini diharapkan akan dapat dibaca oleh masyarakat dan pemuka agama, sehingga wawasan multikultural makin berkembang dalam memperkokoh suasana kebersamaan dan kerjasama antarumat beragama. Di samping itu juga sekaligus sosialisasi hasil rumusan dialog di berbagai daerah yang sangat bermanfaat untuk memelihara kerukunan dan bekejasama antarumat beragama. Untuk itulah penting buku ini diterbitkan untuk dibaca oleh masyarakat luas.
v
Atas kebijakan dan dorongan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama untuk penerbitan buku ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih pula saya ucapkan kepada editor buku ini. Jakarta,
Juli 2010
Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D NIP. 19600416 198903 1 005
vi
PRAKATA EDITOR
ialog antarumat beragama di Indonesia makin intensif sejak tahun 1960-an, dan berlangsung hingga sekarang, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam kaitan dengan kegiatan tersebut termasuk “Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, yang dalam hal ini Puslitbang Kehidupan Keagamaan sejak tahun 2002 hingga 2009 ini. Hingga saat ini telah diadakan di 26 dari 33 provinsi seluruh Indonesia.
D
Proses dan hasil dialog tersebut telah diterbitkan. Pertama dengan judul, Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara: Catatan Perjalanan dan Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah diterbitkan pada tahun 2005. Buku ini berisi Catatan Perjalanan dan Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural dari tahun 2002 hingga 2005. Pada tahun 2008 diedit ulang dengan dilengkapi hasil dialog hingga tahun 2008, yang diberi judul “Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural” yang diterbitkan tahun 2008. Buku ini, berisi kegiatan yang sama dengan sebelumnya, dengan judul utama seperti pada buku terbitan pertama (2005), dan Sub Judul “Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, Papua dan Maluku”. Kegiatan ini diselenggarakan pada tahun 2009. Dalam penyajian isi buku ini pada prinsipnya sama dengan buku terdahulu, yang dilengkapi hasil penelitian pada daerah vii
kegiatan, mengawali pelaksanaan kunjungan dan dialog. Karena itu isi pokok buku ini, selain hasil dialog juga hasil penelitian. Adapun catatan perjalanan dan notulensi dialog yang dalam buku sebelumnya merupakan isi bab, sedangkan dalam buku ini menjadi lampiran. Buku yang diterbitkan ini merupakan himpunan proses dan hasil dialog pada tahun 2009 di tiga daerah yang diedit sesuai keperluan. Pertama di Provinsi Maluku Utara tanggal 26 s.d 30 Mei 2009; kedua, di Provinsi Papua tanggal 23 s.d 27 Juni 2009, dan ketiga di Provinsi Maluku tanggal 21 s.d 24 Nopember 2009. Untuk itu kepada masing-masing Pelaksana Kegiatan, kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat adanya. Jakarta, Editor,
Juni 2010
Drs. H. M. Yusuf Asry, M.Si.,APU
viii
DAFTAR ISI Halaman KATA SAMBUTAN iii KATA PENGANTAR............................................................ v PRAKATA EDITOR ....................................................... vii DAFTAR ISI ....................................................................... ix BAB I BAB II
: PENDAHULUAN . ............................ : DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA 1. Gambaran Daerah Kegiatan ........................ - Pendahuluan .............................................. - Keadaan Lokasi ......................................... - Potensi Integrasi dan Konflik ................. - Kasus-Kasus Antarumat Beragama ....... - Langkah-langkah Pemeliharaan Kerukunan ................................................ - Kesimpulan dan Saran ............................. 2. Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah ....................................... - Pendahuluan .............................................. - Tujuan ......................................................... - Bentuk Kegiatan dan Proses Dialog ....... - Peserta ......................................................... - Pemakalah .................................................. - Sambutan dan Pengarahan ...................... - Potensi Kerukunan ................................... - Potensi Konflik .......................................... - Kesimpulan dan Rekomendasi ...............
ix
1
7 7 8 11 20 21 23 23 23 25 25 26 29 30 35 43 44
BAB III
BAB IV
: DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA 1. Gambaran Daerah Kegiatan di Provinsi Papua ................................................................ - Pendahuluan ............................................... - Keadaan Lokasi .......................................... - Potensi Rumah Ibadat ............................... - Potensi Integrasi dan Konflik ................... 2. Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah .......................................... - Pendahuluan ............................................... - Tujuan .......................................................... - Tempat dan Peserta Dialog ....................... - Bentuk Kegiatan dan Proses Dialog ........ - Sambutan dan Pengarahan ...................... - Potensi Kerukunan .................................... - Potensi Konflik ........................................... - Kesimpulan dan Rekomendasi ................ : DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI MALUKU 1. Gambaran Daerah Kegiatan .......................... - Pendahuluan ................................................ - Permasalahan dan Tujuan ......................... - Profil Rumah Ibadat ................................... - Potensi Integrasi dan Konflik .................... - Langkah-langkah Pemeliharaan Lingkungan ................................................. - Kesimpulan dan Saran .............................. x
49 49 50 52 56 62 62 63 63 65 66 73 74 74
77 77 79 87 89 92 94
BAB IV
2. Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah ........................................ - Pendahuluan ............................................. - Tujuan ........................................................ - Tempat dan Peserta Dialog ..................... - Bentuk Kegiatan dan Proses Dialog ...... - Sambutan dan Pengarahan ..................... - Potensi Kerukunan .................................. - Potensi Konflik ......................................... - Kesimpulan dan Rekomendasi
96 96 97 97 98 100 108 109 110
PENUTUP ............................................................
113
LAMPIRAN: 1. Catatan Perjalanan dan Notulensi Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara .................. 2. Catatan Perjalanan dan Notulensi Dialog Pengembanagan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Papua ............................... 3. Catatan Perjalanan dan Notulensi Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku .............................
xi
115 128 149
xii
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
I
ndonesia adalah bangsa multikultural yang terdiri dari banyak etnis, dielek bahasa, dan budaya, serta multiagama. Agama-agama besar dunia tumbuh dan berkembang di Nusantara ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Karena itu kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan bagian sangat penting dalam pembangunan, dan menjadi pilar dari kerukunan nasional. Dalam masyarakat multikultural dan multiagama seperti Indonesia ini, faktor kerukunan umat beragama harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang efektif, serta terlaksananya program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Keragaman agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, di satu sisi merupakan khazanah kekayaaan, dan sekaligus kekuatan bangsa. Namun di sisi lain dapat berpotensi konflik sosial, jika lemah dalam wawasan multikultural. Kerusuhan hingga konflik yang terjadi selama ini disebabkan oleh faktor agama dan non agama. Faktor non agama dalam bentuk kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Untuk kepentingan non agama menggunakan sentimen keagamaan berakibat merugikan semua pihak yang bertikai
1
dan bangsa secara keseluruhan, seperti kerusuhan dan konflik sosial yang pernah terjadi di Kupang Nusa Tenggara Timur, di Ambon Maluku (mulai tahun 1998), di Maluku Utara (mulai tahun 2000) dan di Poso Sulawesi Tengah (mulai tahun 1998). Sedangkan faktor agama yang utama dapat mengusik kerukunan umat beragama ialah pendirian rumah ibadat dan penyiaran agama, karena tidak taat pada peraturan perundang-undangan, dan kurang mengindahkan kearifan lokal. Dengan realita, selain terdapat potensi integrasi bangsa dan kerukunan nasional, juga ditemukan adanya potensi konflik dan kurang lancarnya komunikasi antarumat beragama. Potensi konflik sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu kerusuhan dan konflik sosial sebagaimana digambarkan di atas, maka sangat penting dan merupakan kebutuhan mutlak upaya pengembangan dan peningkatan wawasan multikultural di kalangan intern dan antarumat beragama. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama telah menyelenggarakan dialog pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama pusat dan daerah yang dimulai sejak tahun 2002, dan intern pimpinan pusat dan daerah intern suatu agama dimulai sejak tahun 2009. Penyelengaraan dialog antarpemuka agama tersebut hingga saat ini telah menjangkau sebagian besar provinsi (26 dari 33) seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu dilanjutkan kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikuktural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah ke provinsi lainnya, yang pada tahun 2009 diselenggarakan di Provinsi Maluku Utara, Papua dan Maluku. Buku ini berisi penyelenggaraan dan hasil dialog di tiga provinsi tersebut, dengan muatan terdiri dari 2
hasil penelitian, hasil rumusan dialog dan catatan proses terselenggaranya kegiatan dimaksud.
2. Tujuan dan Target Kegiatan dialog ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kelancaran komunikasi antar pemuka agama, baik pemuka agama pusat dan daerah maupun antar sesama pemuka agama daerah. (2) Mengembangkan wawasan multikultural yang mampu meningkatkan sikap saling menghargai dan mempercayai di antara pemuka agama pusat dan daerah. (3) Menghimpun potensi integrasi dalam bentuk kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama, dan mengidentifikasi potensi konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. (4) Merumuskan aksi nyata bersama untuk peningkatan kerukunan hidup beragama yang harmonis dan dinamis, serta mencari solusi mengatasi masalah yang berpotensi kepada ketidakrukunan antarumat beragama. Target yang dicapai dari kegiatan dialog ini, yaitu: (1) Terhimpun rumusan potensi integrasi dan konflik dalam hubungan antarumat beragama. (2) Terwujud kesepakatan antar pemuka agama pusat dan daerah tentang aksi nyata dan kerjasama untuk menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama yang makin harmonis dan dinamis dalam masyarakat.
3. Peserta Peserta dialog terdiri dari 30 peserta pusat, yang mewakili pimpinan majelis agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Geraja di Indonesia PGI), Konferensi Waligareja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
3
(MATAKIN), pimpinan organisasi keagamaan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), pejabat Kementerian Agama Pusat, kementerian terkait, peneliti, wartawan dan panitia pelaksana. Peserta daerah masing-masing di tingkat provinsi dan di kabupaten/kota sebanyak 60 orang. Peserta daerah mewakili unsur: majelis agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, unsur pemerintah daerah terkait, dan dari kantor Kementerian Agama setempat.
4. Bentuk dan Pelaksanaan Bentuk kegiatan dalam dialog ini, terdiri dari: Pertama, Melakukan penelitian untuk menghimpun informasi tentang kerukunan hidup antarumat beragama di lokasi kegiatan. Hasil penelitian Tim Peneliti ini memuat antara lain: kondisi geografi dan demografi, admininstrasi pemerintahan, kondisi kehidupan keagamaan, potensi integrasi dan konflik, dan kasus-kasus dalam hubungan antarumat beragama serta penanganannya. Kedua, mengadakan orientasi bagi peserta pusat dengan materi pembekalan antara lain hasil kajian Tim Peneliti. Ketiga, menyelenggarakan dialog antara peserta, pemuka agama pusat dan daerah, di provinsi dan di salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan bersama panitia daerah. Keempat, melakukan kunjungan silaturahim dan dialog dengan pengurus rumah-rumah ibadat dari enam pemeluk agama yang ada, disertai penyampaian bantuan stimulan. Kelima, memberikan kesempatan kepada paerta dari majeis-majelis agama pusat dan ormas keagamaan pusat bersilaturahim dengan perwakilannya yang ada di daerah. Keenam, merumuskan kesepakatan aksi nyata bersama antar pemuka agama pusat dan daerah untuk memantapkan 4
kerukunan antarumat beragama. Ketujuh, mengadakan review pelaksanan kegiatan dalam rangka penyempurnaan rumusan hasil dialog. Kegiatan dialog diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama bersama panitia daerah. Dialog pada 26 s.d 30 Mei 2009 di Provinsi Maluku Utara; tanggal 23 s.d 27 Juni 2009 di Provinsi Papua; dan tanggal 21 s.d 24 Nopember 2009 di Provinsi Maluku.
5
6
BAB II DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA 1. Gambaran Daerah Kegiatan Pendahuluan Latar Belakang Masalah ambaran daerah kegiatan ini berisi ringkasan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuhrison M. Nuh. Masalah dan tujuan penelitian telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, yang pada dasarnya, mengungkapkan kondisi kehidupan sosial keagamaan dengan fokusnya pada potensi kerukunan dan konflik. Hasil penelitian dimaksudkan untuk bahan orientasi, terutama bagi peserta dialog dari pusat, dan dalam pembahasan pada saat dialog diselenggarakan. Dengan demikian diharapkan dapat makin memperlancar jalannya dialog, dan dalam mencari solusi terhadap permasalahan kerukunan di lapangan.
G
Pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama pusat dan daerah melalui dialog/diskusi ini merupakan salah satu kegiatan penting bagi terciptanya kehidupan yang lebih rukun antarumat beragama saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, sebelum kegiatan tersebut diselenggarakan, maka dilakukan pengumpulan informasi awal tentang kondisi kerukunan dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik oleh pemuka agama, pemerintah daerah,
7
tokoh agama maupun masyarakat seperti melalui pendekatan agama, sosial dan budaya. Penelitian ini dilakukan Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, yang menjadi daerah sasaran kegiatan dialog dan kunjungan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan antara lain: pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, pejabat terkait di lingkungan Kementerian Agama, pengurus majelis-majelis agama, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pengurus tempat ibadat. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan dan dokumentasi, yang dilengkapi observasi terhadap tempat-tempat peribadatan yang dikunjungi oleh pemuka agama. Keadaan Lokasi Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3 derajat Lintang Utara - 3 derajat Lintang Selatan dan 124 derajat - 129 derajat Bujur Timur. Batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah: sebelah utara dengan Samudera Pasifik, sebelah timur dengan Laut Halmahera, sebelah barat dengan Laut Maluku, sebelah selatan dengan Laut Seram. Luas wilayahnya tercatat 140.366,32 km2. Ibukota provinsi adalah Ternate. Secara administratif, Provinsi Maluku Utara terbagi 6 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu: Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Kabupaten/kota tersebut terbagi pada 109 kecamatan dan 1.043 desa/kelurahan. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut catatan BPS tahun 2008 sebanyak 944.276 Jiwa, dengan kepadatan 20,95/Km. Secara keseluruhan penduduk Provinsi Maluku Utara mayoritas Islam. Namun terdapat dua 8
kabupaten mayoritas beragama Kristen, yaitu Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Komposisi jumlah penganut agama, yaitu: 753.326 Islam, 181.417 Kristen, 9.381 Katolik, 166 Hindu, 20 Buddha dan 120 Khonghucu. Jumlah rumah ibadat dari masing-masing agama terdapat : 783 Mesjid, 507 Gereja Kristen, 36 Gereja Katolik, 1 Pura, 1 Vihara dan 1 Klenteng. Kota Ternate. Secara astronomis wilayah Kota Ternate berada pada posisi nol derajat – 2 derajat Lintang Utara dan 126 derajat - 128 derajat Bujur Timur. Luas daratan mencapai 250,85 km2, dan luas lautan 5.547,55 km2. Batas wilayahnya : sebelah utara dengan Laut Maluku, sebelah selatan dengan Laut Maluku, sebelah timur dengan Selat Halmahera, dan sebelah barat dengan Laut Maluku. Ternate merupakan daerah kepulauan, terdiri dari delapan pulau, dan lima di antaranya berukuran sedang yang dihuni penduduk yaitu: pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau dan Tifure. Sedangkan tiga pulau berukuran kecil belum berpenghuni yaitu: pulau Maka, Mano dan pulau Gurida. Penduduk Kota Ternate sampai akhir tahun 2005 sebanyak 163.166 jiwa, terdiri dari berbagai etnis, antara lain: Makian, Halmahera, Tidore, Ternate, Jawa, Padang, Bugis, Madura, dan Cina. Persebaran penduduk menurut etnis mengelompok. Penduduk asli (Ternate) terkonsentrasi di Pulau Ternate, Kecamatan Moti dan Kecamatan Ternate Utara, sedangkan para pendatang terkonsentrasi di Kecamatan Ternate Selatan. Pejabat-pejabat pemerintahan baik di kantor Gubernur dan Kota Ternate umumnya dipegang oleh etnis Makian dan Tidore yang merupakan etnis pendatang. Sedangkan etnis Ternate sebagai penduduk asli belum berkiprah banyak dalam pemerintahan. Matapencaharian penduduk yang utama ialah
9
pertanian dan perkebunan, serta perikanan. Hasil pertanian dari daerah ini ialah kelapa, cengkeh, coklat, vanila, pala dan lada. Penduduk dari segi agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ternate tahun 2006, terdiri dari : 140.140 Islam, 4.036 Protestan, 566 Katolik, 216 Hindu, 20 Buddha dan 120 Khonghucu. Jumlah tempat ibadat : 113 Mesjid, 19 Gereja Kristen, 1 Gereja Katolik, 1 Pura dan 1 Klenteng. Kabupaten Halmahera Barat. Kabupaten Halmahera Barat dengan ibukotanya Jailolo. Berjarak 38,6 kilometer dari ibukota (Sofifi) Provinsi Maluku Utara. Luas wilayahnya 15.023,16 km2, meliputi luas daratan 3.199,74 km2 dan luas lautan 11.823,42 km2. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 96.724 jiwa dengan kepadatan 37,03 per km2. Penduduk dari segi agama mayoritas Kristen, yang tersebar di Kecamatan Loloda, Ibu Utara, Ibu Tengah, Ibu Selatan, Sahu Timur, dan Sahu Barat. Pemeluk Kristen terdapat 11 denominasi antara lain: Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH); Gereja Kalvari Pentakosta Missi (KGPMI); Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI); Gereja Masehi Adven Hari ke Tujuh (GMAHK); Gereja Bethel Tabernakel (GBT); Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA); Gereja Bethany; Gereja Baptis; Gereja Penyebaran Injil; Gereja Pencurahan Roh Kudus (GPR); Gereja Saksi Jehova; dan Gereja Adven Pembaharuan. Umat Islam mayoritas ditiga kecamatan, yaitu Jailolo, Jailolo Selatan dan Jailolo Timur. Di Halmahera Barat terdapat 8 ulama, 20 orang muballigh, 77 orang khatib dan Penyuluh Agama Islam 150 orang, majelis taklim 46 buah, dan 72 TPA. Komposisi jumlah penganut agama menurut data tahun 2009 yang tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kab. 1 0
Halmahera Barat, yaitu : 43.196 Islam, 61.035 Protestan, 570 Katolik dan 20 Hindu. Rumah ibadat terdiri dari: 77 Masjid, 13 mushala, 148 Gereja Kristen, dan 7 Gereja Katolik. Sejauh ini belum tercatat rumah ibadat bagi penganut agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Potensi Integrasi dan Konflik a. Potensi Integrasi Situasi dan kondisi Maluku Utara yang terdiri dari kepulauan dan bergunung-gunung memungkinkan masyarakatnya untuk hidup saling membutuhkan dan saling membantu. Umat Kristen yang ada di pedalaman, dan umat Islam yang sebagian besar berada di pesisir sudah barang tentu kedua komunitas ini saling membutuhkan. Potensi integrasi di provinsi Maluku Utara, yang menonjol ialah : (1) peranan kesultanan, (2) faktor pemerintah, (3) budaya silaturahim, (4) pembangunan rumah ibadat, (5) hubungan kekerabatan dan sosial, (6) bahasa Melayu Ternate, (7) Ikrar Bersama, (8) kearifan lokal, (9) peran FKUB, serta (10) Sistem Norma dan Aturan. Peranan Kesultanan. Pada masa lalu di Maluku Utara terdapat 4 kesultanan yaitu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan. Kesultanan ini bersatu dalam bentuk konfederasi, yang dikenal dengan sebutan ”Moloku Kie Raha”. Sebagai pimpinan konfederasi ditunjuk Sultan Ternate. Para sultan mendapat tugas masing-masing. Sultan Ternate bertanggung jawab terhadap atas eksistensi konfederasi, dengan gelar ”Alam Makolano”, Sultan Tidore bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri diberi gelar ”Kie Makolano”, Sultan Jailolo bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah maritim diberi gelar ”Jiko Ma Kolano”,
11
sedangkan sultan Bacan bertanggung jawab perbatasan diberi gelar ”Dehe Ma Kolano”.
terhadap
Kesatuan Moloku Kie Raha dilandasi oleh falsafah : ”Jou Se Ngofa Ngare”, yang berarti: ”Engkau” (penguasa) dan ”Aku” (rakyat); apa yang ada pada engkau, ada pada aku dan sebaliknya apa yang ada pada aku, ada juga pada engkau. Inilah falsafah hukum adat di Makuku Utara. Maluku Utara harus diletakkan pada konteks kultural Moloku Kie Raha, karena merupakan sebuah kesatuan kultural yang majemuk yang terbentuk sejak konfederasi Moti (Moti Staten Verbond) pada tahun 1322 (Lihat Mudaffarsyah, Memahami Maluku Utara, dalam Amas Diensi, Ternate, Sejarah, Kebudayaan dan Pembangunan Perdamaian Maluku Utara, hal xiii-xvii). Dengan payung Maloku Kie Raha dan konsep Jou Se Ngofa Ngare, semua suku dan agama mendapat perlindungan dan penganyoman. Oleh karena itu, sejak dulu Maluku Utara menghargai pluralisme budaya dan agama. Ketika terjadi konflik di Maluku Utara, umat Kristiani banyak yang berlindung di Kedaton milik sultan, dan di Kecamatan Ternate Utara dimana mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli. Pemeluk Islam banyak di daerah pesisir, sedangkan di pedalaman banyak penganut Kristen. Di daerah bekas kesultanan Jailolo, dimana umat Kristiani lebih banyak dari umat Islam, tetapi mendapat perlindungan dari Sultan Jailolo. Faktor Pemerintah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten mengayomi semua agama. Pasca kerusuhan, semua rumah ibadat mendapat bantuan dari pemerintah. Contoh lain, Bupati Halmahera Barat, setiap tahun memberikan bantuan pada semua tempat ibadat sebesar Rp 10.000.000,- Belum termasuk bantuan tempat ibadat yang sedang dibangun. Tiap tahun diberangkatkan haji sebanyak 20 1 2
orang dengan biaya dari APBD, terdiri dari para imam, pimpinan majelis ta’lim, dan guru ngaji. Salah satu tradisi, Pemerintah daerah mengadakan perayaan peringatan hari-hari besar keagamaan, dengan melibatkan semua penganut agama. Sebagai contoh, pernah diselenggarakan Zikir Akbar dengan menghadirkan Arifin Ilham dari Jakarta. Ketua Panitianya beragama Kristen. Pada acara tersebut, Bupati yang beragama Kristen duduk bersamasama umat Islam di tanah lapang. Acara ini juga dihadiri para pemuka agama Kristen dan Katolik. Sebaliknya, pada acara Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) ketua panitianya beragama Islam (Hj Nurbaiti/Asisten II Sekda), juga dihadiri oleh pemuka agama Islam. Budaya Silaturahim. Pada hari-hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal (tahun baru), para pemuka agama dan umat saling kunjung-mengunjungi satu dengan yang lain. Menurut Yusuf Abd Rahman (ketua MUI), ”Kita merasa bersalah kalau pada hari raya keagamaan tidak saling kunjung-mengunjungi. Pada hari raya idul fitri para pendeta dan pastor mengunjungi Pak Yusuf Abd Rahman. Begitu pula sebaliknya, kalau hari Natal/Tahun Baru Pak Yusuf berkunjung ke tempat pastor dan pendeta. Kegiaatan seperti ini juga dikuti oleh masyarakat yang berbeda agama, yang bertetangga, teman kerja dan usaha. Pak Edi Suntaki (Ketua STT Pelkris/Ketua MPG Halbar) menyatakan ”Kalau lebaran ia berkunjung ke tempat temanteman dan keluarganya yang beragama Islam dengan membawa kue. Bagitu pula keluarganya yang beragama Islam, kalau hari Natal biasa berkunjung juga dengan membawa kue”. Pernyataan serupa dikemukakan oleh seorang pengurus Kelenteng, JS Yaw Pie Hong.
13
Pembangunan Rumah Ibadat. Menurut Pastor Yustinus Raha Ilwarin (Ketua Paroki Halbar/Ketua FKUB Halbar) sebelum terjadi kerusuhan sosial, antarumat beragama biasa saling membantu, karena dalam setiap keluarga biasa terdapat yang beragama Islam dan Kristen. Namun, saat ini jarang terjadi, kecuali di daerah pinggiran pantai, dimana adatnya masih kuat. Menurut Pendeta Edi Suntaki bahwa di daerah pesisir selatan (Desa Gamlenge) masyarakatnya masih saling membantu dalam pembangunan tempat ibadat. Pendirian rumah ibadat bukan menjadi masalah bagi masyarakat, walaupun saat ini penduduk terdiri dari berbagai agama. Hubungan Kekerabatan dan Sosial. Kekerabatan terjalin atas dasar hubungan keturunan dan perkawinan. Sebagai contoh, Bupati Halmahera Barat bersaudara 7 orang, 5 orang di antaranya Islam. Pendeta Edi Suntaki juga mempunyai keluarga yang beragama Islam. Hubungan kekerabatan itu tampak sekali saat terjadi perkawinan dan kematian. Menurut Yusuf Abd Rahman, pada saat acara perkawinan dan kematian orang Kristen datang dan menyumbang nasi bolu (adat). Hal itu dikuatkan oleh JS Yaw Pie Hong, yang mengatakan kalau ada orang meninggal semua umat beragama datang untuk melawat, dan memberikan bantuan. Begitu juga dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan kerja bakti. Dalam budaya Moloku Kie Raha terdapat istilah Maku Gawene (gotong royong) dan Giop (kerjasama menangkap ikan). Budaya ini tampak masih berlaku di beberapa pedesaan. Dalam hubungan sosial kegamaan, untuk kegiatan tertentu, warga Halmahera saling menghadiri dan menyumbang kesenian. Menurut pendeta Esra Timontian (Pdt Gereja Erfata) ketika diadakan Sidang Sinode GMIH di Kecamatan Ibu Halmahera Barat, ibu-ibu dari Kecamatan Ibu, 1 4
menyumbang dua grup qasidahan. Pada acara pembukaan STQ di Kecamatan Halmahera Barat, umat Kristiani menyumbang paduan suara dan membawakan Mars MTQ. Bahasa Melayu Ternate. Menurut Dr. Ghufran Ibrahim (Ketau FKUB) dan Dr. Yusuf Abd Rahman (Ketua MUI), Melayu Ternate merupakan bahasa yang oleh F.S.A de Clerq disebut sebagai lingua franca, sebagai bahasa yang menjembatani dari berbagai macam bahasa yang terdapat di Maluku Utara. Bahasa Ternate, Tidore, Makian Barat, dan bahasa-bahasa Halmahera Utara, seperti Galela, Tobelo, Loloda, Tobaru, Sahu, Modole, Ibu dan Kao tidak termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia. Bahasa Ternate mempunyai persamaan dengan bahasa Tidore dan dialekdialek Halmahera Utara. Namun yang menjadi bahasa pergaulan ialah bahasa Ternate. Ikrar Bersama. Pasca kerusuhan, para pemuka agama menyadari akibatnya, yaitu merugikan semua pihak. Dari kesadaran tersebut, dibuat “ikrar bersama”, yang isinya, ”siapapun yang mencoba untuk menciptakan kerusuhan ditengah masyarakat, dianggap sebagai musuh bersama. Jika ada isu segera diatasi oleh para pemuka agama”. Peran FKUB. FKUB memiliki peranan besar dalam menciptakan kerukunan. Melalui FKUB, para pemuka agama dapat bertemu secara berkala, untuk mbicarakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat dengan saling pengertian. Kearifan Lokal. Di daerah Maluku Utara sebagai daerah bekas kesultanan meninggalkan beberapa filosofis, budaya, dan beberapa ajaran dasar yang melandasi tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Soa (kampung) merupakan sebuah tatanan sosial yang demokratis, karena sangat egaliter dan akomodatif terhadap
15
berbagai aliran dan keyakinan keagamaan. Secara keseluruhan tatanan ini bertumpu pada falsafah “Jou Se Ngofa Ngare”, yang merupakan common platform yang akomodatif terhadap kemajemukan (Mudaffarsyah : xv-xvi). Legu Gam, adalah pesta rakyat memperingati hari ulang tahun Sultan. Dalam acara ini ditampilkan pentas seni budaya tarian-tarian tradisonal, pembacaan puisi, pameran kerajinan lokal, hingga kegiatan seminar nasional yang menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, politisi dan budayawan tingkat nasional. Semua unsur masyarakat dilibatkan tanpa melihat latar belakang suku dan agama (Amas Dinsie; 2008, hal 47). Adat se Atorang (adat dan aturan) dapat dikatakan sebagai prinsip kebersamaan, persatuan dan persaudaraan dalam bingkai ”Morimoi Ngone Futuru” (bersatu kita teguh). Menurut Amas Diensi, bahwa cinta, keadilan, kebenaran, kebebasan dan persaudaraan teraplikasikan dalam berbagai kehidupan. Misalnya, di bidang keagamaan kebersamaan dalam silaturahim pada hari-hari besar keagamaan, acara perkawinan dan kematian. Di bidang ekonomi seperti aktivitas bakti sosial, gotong royong, dan membangun rumah. Adat ini dikenal dalam masyarakat Moloku Kie Raha. Adat ini masih fungsional dalam perilaku dan tindak tanduk kehidupan bermasyarakat (Amas Dinsie: 62). Menurut Husen Alting (2000) falsafah ”Jou Se Ngofa Ngare” yang disimbolkan dalam ”Goheba depolo romdidi”, (dua kepala burung garuda), dan satu hati, mengandung arti bahwa masyarakat Ternate sangat menghargai keanekaragaman kultural. Simbol itu juga melambangkan bahwa penguasa dan rakyat memiliki kesamaan derajat dan kesamaan tujuan demi tercapainya kesejahteraan bersama (Amas Dinsie; 2008, hal. 64). 1 6
Kie Se Gam magogugu ma titi rara (enam sila dasar): (1) Adat se Atorang, merupakan hukum dasar yang dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima masyarakat. (2) Istiadat se Kabasang; Lembaga adat dan kekuasaannya menurut ketentuan. (3) Galib se Lakudi; kebiasaan lama yang menjadi pegangan suku bangsa diatur menurut sendi ketentuan. (4) Ngale se Dulu; bentuk budaya masing-masing suku bangsa dapat digunakan secara bersama sesuai dengan keinginan. (5) Sere se Diniru; tata kehidupan seni budaya dan kebiasaan yang timbul dalam pergaulan masyarakat yang diterima secara bersama. (6) Cing se Cingare; pasangan wanita pria merupakan kesatuan yang utuh dengan hak dan kewajiban masing-masing dijaga kelestariannya. Keenam sila dasar ini menjadi ikatan yang menyatukan sistem kekerabatan dalam pergaulan masyarakat adat Moloku Kie Raha, khususnya Ternate. Kalau terjadi sengketa atau perselisihan dalam masyarakat maka sandaran penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum dasar tersebut Sistem Norma dan Aturan. Sistem norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat didasarkan pada: a) Adat se Atorang, b) Cara se-Ngale, c).Galep se Lukudi, d) Cing se Cingare, e) Baso se Hormat f) Baso se Rasai, dan g) Duka se Cinta. Cing se Cingare, yaitu manusia sebagai mahluk sosial mempunyai ketergantungan satu dengan yang lain. Jika ingin dihormati atau disayangi orang lain, maka hormati dan sayangi orang lain. Budaya ini mencerminkan semangat gotong royong, penuh persaudaraan dan kebersamaan atas dasar tolong menolong. Sifat ini tertuang dalam puisi rakyat (dalil Moro) yang berbunyi:
17
Ino fo Makati nyinga
:
Mari kita bertimbang
kasih
Doka gosora se bua lawa
: Seperti pala dengan fulinya
Om doro foma momote
: Jatuh bangun kita
Foma gogoru foma dodora
: Berkasih mesralah di antara Kita (Amas Dinsie, 2008: 85-86).
bersama
Baso se Hormat, yaitu penghormatan atau sapaan. Dalam pergaulan hidup sehari-hari banyak digunakan bahasa sapaan untuk menciptakan keakraban sesama. Sifat ini tertuang dalam syair pantun (Dolo Bololo): Dara tolefo mampila
: Burung merpati kuberi tanda
Soro gudu to nonako
: Terbang jauh aku kenali
Gudu moju si to suba
: Masih jauh sudah kuberi hormat
Ri jou si to nonako
: Tuanku maka kukenali (Amas Dinsie, 2008: 85-86).
Baso se Rasai, memiliki makna toleransi spiritual. Misalnya, salah satu warga membangun rumah tinggal, masyarakat sekitarnya tanpa dipanggil dan diminta datang akan membantunya, baik tenaga maupun materiil. Sifat ini tertuang dalam puisi rakyat: Ngone doka dai lako
: Kita bagaikan kembang
Ahu mafara fara
: Tumbuh hidup berpencar
Si rubu rubu yomamoi-moi : Terhimpun genggaman Doka saya rako moi
dalam
satu
: Bagaikan serangkai Kembang (Amas Dinsie, 2008: 88-89).
Duka se Cinta, mengandung arti mengenang atau turut merasakan penderitaan yang dialami seseorang. Jika ada 1 8
suatu keluarga yang ditimpa musibah berupa kecelakaan, bencana alam, kerusuhan atau kematian, maka semua anggota masyarakat sekitarnya meraka merasakan seakan-akan peristiwa tersebut terjadi pada diri atau keluarganya. Sifat ini diungkapkan dalam syair pantun: Fira mo si saya gam
: Gadis adalah kembang negeri
Adat yo mahisa hira
: Adatnya, abang pelindungnya
Fira mina mi gogola
: Sakitnya si gadis itu
Marurano hira i nyinga : Kasih si abang saja obatnya. (Amas Dinsie, 2008: 89-91). Di daerah Jailolo, Halmahera Barat terdapat filosofi Adili, Palihara, dan Diayi. Adili artinya perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Palihara artinya memelihara satu dengan yang lain, membagi apa yang dimiliki, tanpa membedakan suku dan agama. Diayi artinya menjaga hubungan yang rukun, tanpa melihat latar belakang agama. b. Potensi Konflik Potensi konflik di Maluku Utara, yang menonjol ialah: fanatisme suku, dan kecemburuan sosial. Fanatisme suku (sukuisme). Menurut Yusuf Abd Rahman, di Maluku Utara masih terdapat beberapa suku yang fanatik dan ekslusif. Sikap tersebut kurang mendudkung kerukunan antara suku-suku yang memeluk agama yang berbeda. Misalnya, pada suku Tobelo, Galela, Toloda, Tobutil dan Tobaru. Kecemburuan Sosial. Kecemburuan ini muncul akibat adanya penguasaan birokrasi oleh suku tertentu. Di Maluku Utara dikenal istilah “Sumati”, singkatan dari suku Sula, Makian dan Tidore. Dalam kenyataan pejabat birokrasi di
19
Kantor Gubernur didominasi oleh tiga suku ini, terutama dari suku Makian. Sedangkan suku asli Ternate lemah dalam pengembangan sumber daya manusianya. Sejumlah faktor yang berpotensi konflik ialah isu kristenisasi atau Islamisasi, perndirian rumah ibadat, persaingan memperebutkan jabatan di pemerintahan (Gubernur, Bupati) dengan mencari dukungan dari umat beragama tertentu, dan perpindahan agama. Aktivitas bidang ekonomi, umumnya dikuasai oleh para pendatang, di antaranya Bugis, Makssar, Cina dan Jawa. Kasus-Kasus Antarumat Beragama Pasca kerusuhan sosial tampak kebersamaan antarumat beragama makin meningkat, berbicara selau berhati-hati, dan menyadari konflik membuat semua orang susah (JS Boy Ang, Pdt Markus). Meskipun demikian terdapat kasus-kasus kecil, dan dapat diselesaikan. Misalnya, perebutan tempat pemakaman (kuburan) antara umat Kristen dan Katolik. Namun, dapat diselesaikan melalui musyawarah. Kasus lain pembanguan kembali gereja GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera) yang hancur akibat kerusuhan sosial mendapat protes dari masyarakat, karena sudah mengungsi ketempat lain. Menurut Kaliopas (Pembimbing Kristen Halbar) karena sudah ada kesepakatan antara GPM (Gereja Masehi di Maluku) dengan gereja GMIH. Jika suatu daerah sudah ada salah satu gereja, maka tidak boleh membangun gereja yang sama. Di daerah ini telah berdiri gereja GPM, maka tidak boleh lagi mendirikan gereja GMIH. Ada pula, gereja GMIH yang hancur akibat kerusuhan tidak bisa dibangun kembali, karena tanah gereja dipersoalkan oleh salah satu keluarga, yang menganggap tanah tersebut miliknya. 2 0
Pada tahun 2008, jemaat Loce Kecamatan Sahu Timur ingin memisahkan diri dari gereja induk (GMIH), sehingga timbul ketegangan. Berdasarkan mediasi FKUB, masingmasing umat tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatannya, sekalipun belum mendapat pengakuan dari Sinode GMIH di Wayoli. Langkah-Langkah Pemeliharaan Kerukunan Untuk memelihara kerukunan, selain peran para pemuka agama dan pemerintah daerah adalah melibatkan pimpinan ormas-ormas keagamaan, guru, keluarga dan masyarakat, termasuk generasi muda. Idealnya, pemuka agama memberikan contoh bagaimana menerapkan kehidupan yang harmonis di antara mereka yang berbeda agama, dengan pola kehidupan masyarakat yang masih bersifat paternalistis. Selain itu juga harus sering melakukan dialog antara pemuka agama dan mengkampanyekan hidup yang rukun ditengah-tengah masyarakat, dengan menyampaikan ajaranajaran agama yang bersifat kemanusiaan (universal). Kegiatan keagamaan tertentu diadakan diluar gereja/tempat ibadat melibatkan masyarakat. Misalnya, peringatan hari ulang tahun gereja, diadakan pertandingan olahraga dengan melibatkan masyarakat yang berbeda agama. Mengadakan buka puasa bersama. Langkah lain ialah dengan memberi nama tempat ibadat dengan nama komunitas setempat, seperti gereja GPM di Tabanga diberi nama Sowa Tabanga. Sowa merupakan nama tingkatan pemerintahan paling bawah di kesultanan Ternate, tetapi dapat juga artinya rumah bersama, satu rumpun atau komunitas. Mengadakan silaturahmi antara pemuka agama. Para pemuka agama mengadakan kunjungan bersama-samae
21
desa-desa. Secara Agar kerukunan dapat terpelihara pemerintah harus memberikan perhatian yang sama kepada semua penganut agama sehingga tidak ada yang merasa dianak tirikan. Harus memberikan bantuan kepada semua agama dalam pembinaan kehidupan beragama masyarakat. Pemerintah daerah menyadiakan alokasi dana untuk FKUB untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM). Dalam mengangkat pejabat pemerintahan harus memperhatikan keterwakilan suku dan agama, jangan ada kesan jabatan hanya didominasi oleh suku dan agama tertentu. Dalam upacara-upacara keagamaan yang diadakan oleh pemerintah sebaiknya mengundang semua pemuka agama. Menciptakan berbagai kegiatan yang melibatkan semua suku dan agama. Dr. Ghufran menyarankan agar ada dialog antar pemuda untuk membangun salin percaya (trust). Kegiatan bacarita/ngobrol-ngobrol dengan masyarakat desa/akar rumput (grassroote). Pertukaran antar siswa yang berbeda agama, kemah bersama antar wilayah denga diberi pencerahan pengetahuan agama yang menghargai perbedaan. Memberikan pelajaran lintas kurikulum yang bersemangat multikultural dan multiagama di sekolah–sekolah. Mengadakan sosialisasi PBM dan pemelihraan kerukunan ketitik-titik daerah yang dianggap rawan. Pendeta mendatangi daerah Islam. Begitu pula, Ulama mendatang daerah Islam. Senajutnya, membangun visi dan missi bersama dalam membangun daerah. Menjadikan perusuh sebagai musuh bersama. Pihak keluarga dibiasakan mengenalkan pembinaan agama yang menghargai perbedaan. Pdt Edi Suntaki memberi contoh, kalau ada azan berkumandang di TV, alangkah baiknya keluarga yang beragama Kristen 2 2
memberi pengetahuan kepada anaknya tentaang makna azan dalam Islam, begitu pula sebaliknya. Kesimpulan dan Saran Sesungguhnya banyak kearifan lokal terdapat dalam masyarakat Maluku Utara. Jika kearifan lokal tersebut dapat dipelihara (direvitalisasi) sangat memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keharmonisan sosial. Adanya sejumlah potensi konflik yang dimungkinkan sewaktu-waktu dapat mengganggu hubungan antarumat beragama dan antar etnis, maka perlu dicarikan pemecahannya secara bijaksana. Sebab jika hal tersebut dibiarkan, memudahkan pihak lain untuk menciptakan kerusuhan dan konflik. 2. Hasil dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara Pendahuluan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah merupakan salah satu kegiatan penting bagi terciptanya kehidupan yang lebih rukun antarumat beragama saat ini dan kedepan. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 pada Bab 31 huruf C nomor 2 disebutkan tentang arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu melalui Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama merupakan aspek penting yang perlu selalu diupayakan. Masyarakat Indonesia yang majemuk memang rentan terhadap kemungkinan timbulnya kesalahpahaman yang
23
menjurus ke arah terjadinya konflik. Melalui kegiatan dialog di atas, selain diupayakan dapat terjalin hubungan yang lebih harmonis antara para pemimpin agama dari agama yang berbeda, juga dilakukan upaya untuk memperluas wawasan multikultural serta meningkatkan keterbukaan, saling pengertian serta saling menghargai di antara pemimpin agama pusat dan daerah, membangun visi dan misi bersama tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama ke depan, serta menginventarisir kearifan-kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama. Dengan kegiatan ini dapat menjembatani berbagai sekat perbedaan baik vertikal maupun horizontal yang ada dalam masyarakat. Pentingnya acara Dialog ini karena tiga alasan. Pertama, yang melakukan dialog adalah para pemuka agama, yaitu pemuka-pemuka agama dari majelis-majelis agama pusat (Jakarta) dan pemuka-pemuka agama dari daerah khususnya dari Halmahera Barat. Kedua, Dialog berkaitan dengan upaya mengembangkan wawasan multikultural, dalam rangka mencari cara efektif mengelola kemajemukan dan keragaman masyarakat Indonesia. Ketiga, Dialog kali ini dilakukan di sebuah wilayah yang memiliki karakter khusus yaitu wilayah kepulauan. Di wilayah kepulauan seperti di Provinsi Maluku Utara ini tantangan kerukunan umat beragama menjadi makin dinamis, karena sarana transportasi dan komunikasi yang masih terus harus dibangun. Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Sampai dengan tahun 2008 telah dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) provinsi. Dialog di Provinsi Maluku Utara ini merupakan provinsi ke 23 yang berlangsung tanggal 27 – 30 Mei 2009.
2 4
Permasalahan dan Tujuan Masalah dan tujuan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah ini sebagaimana telah dikemukan dalam Bab Pendahuluan. Pada dasarnya tentang upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan dialog antarpemuka agama, baik pemuka agama pusat maupun antar sesama pemuka agama daerah, menumbuhkembangkan wawasan multikultural serta sikap saling menghargai dan mempercayai di antara pemimpin/pemuka agama pusat dan daerah. Di samping itu, untuk mengembangkan visi dan misi bersama para pemimpin/pemuka agama pusat dan daerah tentang pembinaan kerukunan beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya peningkatan kerjasama nyata dalam menanggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama dan kerawanan sosial. Menggali dan memberdayakan kearifan-kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong atau mungkin kurang mendorong kerukunan anatar umat beragama. Bentuk Kegiatan dan Proses Dialog Sebelum peserta pusat berangkat ke Maluku Utara, dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran kehidupan keagamaan. Hasil penelitian ini merupakan bahan orientaasi bagai peserta dialog. Dialog dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara dalam bentuk audiensi dengan Wakil Gubernur Maluku Utara di Aula Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 27 Mei 2009. Jumlah peserta sebanyak 35 orang dari daerah, dan 30 orang dari pusat. Dialog diawali pidato pembukaan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara.
25
Selanjutnya, dialog dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 28 Mei 2009. Peserta Dialog berjumlah 100 orang dari daerah, dan 30 orang dari pusat. Dialog diawali pidato pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Kunjungan silaturahim ke rumah-rumah ibadat (1. Pura Siwa Jagat Karana di Kota Ternate; 2. Gereja Efrata di Kabupaten Halmahera Barat; 3. Gereja Katolik St Fransiskus Xaverius di Kabupaten Halmahera Barat; 4. Masjid Muhajirin di Kabupaten Halmahera Barat; dan 5. Klenteng Thian Ho Kiang di Kota Ternate). Pada saat kunjungan disampaikan cendera mata (bantuan) untuk rumah ibadat masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Khusus untuk umat Buddha, karena belum memiliki rumah ibadat, kunjungan dilakukan di Pura Siwa Jagat Karana, Dialog diakhiri dengan ramah tamah dan perpisahan dengan Kepala dan pejabat Kanwil Kementerian Agama, dan Ketua FKUB Kota Ternate pada malam Sabtu, tanggal 29 Mei 2009 di Ridha Sarimalaha Floridas, Ternate. Peserta Peserta audiensi diaolg dengan dengan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, terdiri dari unsur-unsur: 1)
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Daerah (Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate);
2)
Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat dan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH);
3)
Pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Paroki St Willy Broordus, Ternate;
2 6
4)
Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat dan Daerah (Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate);
5)
Pimpinan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Pusat dan Majelis Pandita Buddha Mayteriya (MAPANBUMI) Provinsi Maluku Utara;
6)
Pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN);
7)
Anggota Komisi VIII DPR RI;
8)
Staf Ahli Menag Bidang Pemikiran Keagamaan Kementerian Agama;
9)
Staf Ahli Menteri Koordinator Kesra;
dan
Paham
10) Kasubdit pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri; 11) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat, Wilayah Provinsi Maluku Utara, Cabang Kota Ternate; 12) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wilayah dan Daerah; 13) Dewan Penasehat dan Sekretaris FKUB Provinsi Maluku Utara, tokoh agama dan masyarakat Provinsi Maluku Utara; 14. Ketua FKUB Kota Ternate, masyarakat Kota Ternate;
tokoh
agama
dan
15) Pejabat Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara; 16) Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Kantor Kementerian Agama Kota Ternate termasuk Pembimas dan Penyuluh Agama; 17) Beberapa Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Agama Pusat;
27
18) Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagaman Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Peserta dialog di Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari unsur-unsur: 1)
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan MUI Kabupaten Halmahera Barat;
2)
Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat dan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH);
3)
Pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Paroki Santo Fransiskus Xaverius, Tedeng Halmahera Barat;
4)
Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat;
5)
Pimpinan Perwakilan (WALUBI) Pusat;
6)
Pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN);
7)
Anggota Komisi VIII DPR RI;
8)
Staf Ahli Menag Bidang Pemikiran Keagamaan Kemenetrian Agama;
9)
Staf Ahli Menteri Koordinator Kesra;
Umat
Buddha
Indonesia
dan
Paham
10) Kasubdit pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri; 11) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat dan Cabang Halmahera Barat; 12) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Daerah;
2 8
13) Pengurus dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Halmahera Barat, tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat; 14) Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat; 15) Pejabat Kantor Halmahera Barat;
Kementerian
Agama
Kabupaten
16) Beberapa Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Agama Pusat; 17) Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagaman Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Pemakalah Pemakalah dan judul makalah dialog adalah: 1)
Drs. Basir Ishak, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Halmahera Barat: Strategi Pembinaan Kerukunan Ummat Beragama di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
2)
Pdt. Charolis Djawa, Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH): Kehidupan Beragama dalam Keberagamaan Masyarakat di Halmahera Barat;
3)
Pastor Ponsio Ongirwalu, SS, Pr, Paroki St Franciskus Xaverius, Tedeng, Halmahera Barat: Membangun Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama (Sebuah Refleksi);
4)
Drs. Justinus Rahailwarin, Ketua FKUB Kabupaten Halmahera Barat: Profil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Halmahera Barat;
5)
Ir. H. Abjan Sofyan MT, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat: Visi dan Misi Halmahera Barat.
29
Sambutan dan Pengarahan Menteri Agama RI Menteri Agama dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Pemikiran dan Paham Keagamaan, antara lain: Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemelukan agama. Kita sudah terbiasa menerimanya dengan hidup berdampingan secara damai dalam balutan semangat kesatuan bangsa. Namun penerimaan perbedaan saja tanpa pemahaman yang mendalam akan arti dan hakikat yang sesungguhnya dari perbedaan tersebut ternyata masih sangat rentan terhadap godaan kepentingan primordialisme dan egosentrisme individu maupun kelompok, terutama bila hal itu terkait dengan aspek politik (kekuasaan) maupun ekonomi (sumber daya). Ketika godaan itu muncul, tidak jarang kedamaian menjadi terganggu. Gangguan terhadap kedamaian akan mudah meluas manakala sentimen dan simbol-simbol keagamaan dipakai sebagai sumbu atau pemicu. Ini bisa kita mengerti karena sentimen keagamaan berakar jauh menghunjam ke dalam jiwa dan sanubari setiap insan. Para pakar ilmu sosial berpendapat bahwa memang inilah yang sesungguhnya terjadi dan kita kenal sebagai konflik sosial yang bernuansa agama yang pernah ada dan terjadi di sekitar kita selama ini. Seringkali konflik sosial yang bernuansa agama itu pada awalnya hanya merupakan konflik ekonomi atau politik, kemudian dibalut dengan agama. Untuk itu, Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural oleh para pemuka agama menjadi sangat penting artinya. Tujuannya antara lain untuk mencari model baru dalam merajut kembali dan memperkuat kerukunan umat beragama dan berbangsa yang dulu pernah mantap 3 0
namun juga pernah terusik. Mudah-mudahan dialog ini mampu membantu memelihara dan meningkatkan kerukunan yang mantap, dinamis dan lestari. Kerukunan umat beragama yang kita miliki sekarang ini merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup seluruh warga Negara Indonesia dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau kita sadari bahwa dalam beberapa hal kita masih menemui kendala-kendala kecil, namun dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata dalam pandangan masyarakat internasional kerukunan umat beragama di Indonesia ini dianggap terbaik. Bahkan Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Paling tidak hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Luar Negeri Italia H.E. Franco Frattini dan pendiri Komunitas Sant’ Egidio Dr. Andrea Riccardi dalam pidato mereka pada pembukaan seminar internasional dengan tema: Unity in Diversity: the Indonesian Model for a Society in which to Live Together yang diselenggarakan tanggal 4 Maret 2009 yang lalu di Roma. Atas pujian itu tentu saja kita tidak boleh terlena, tetapi harus tetap mawas diri karena kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya. Sambutan Wakil Gubernur Dalam audiensi, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya mengatakan: Bila dibandingkan dengan kasus di Ambon, Poso, dan Sampit mungkin di Maluku Utara yang paling banyak korban, tetapi paling cepat dapat diselesaikan. Pemulihan kondisi pasca konflik itu tidak terlepas dari peran seluruh komponen masyarakat yang bergerak cepat untuk menyelesaikan konflik.
31
Pemerintah Daerah segera mengadakan pertemuan dengan mengundang berbagai pihak untuk mencoba mencari akar permasalahan dan membuat kesepakatan-kesepakatan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak merasa perlu mengadakan pertemuan Malino 3, karena permasalahan sudah dapat diselesaikan secara damai. Sekarang masyarakat sudah hampir melupakan peristiwa konflik itu. Masyarakat Provinsi Maluku Utara beragam etnis dengan dua pemeluk agama mayoritas yaitu Islam dan Kristen. Namun, semua kelompok masyarakat menyadari tentang perlunya hidup bersama dalam kondisi yang aman dan damai. Antara masyarakat penganut Islam dan Kristen hidup saling berdampingan, laksana Saudara. Kehidupan yang harmonis antara dua pemeluk agama besar di Provinsi Maluku Utara sudah terjalin sejak lama sampai saat ini. Pemahaman tentang tradisi dari masingmasing agama juga sudah tertanam sejak lama. Misalnya, jika ada orang Islam yang pergi ke rumah Saudara yang beragama Kristen disana ada tersedia piring khusus karena keluarga Kristen tersebut memahami bahwa ada jenis makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. FKUB di Provinsi Maluku Utara sangat berperan untuk ikut menciptakan kerukunan. Bila terjadi perbedaan pendapat atau hal-hal yang dirasa dapat menimbulkan konflik, anggota FKUB segera berkumpul untuk membahas masalah itu sehingga bisa terselesaikan. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan terima kasih, dan selamat datang kepada seluruh rombongan serta berharap kegiatan ini dapat membawa semangat untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3 2
Sambutan Kepala Kanwil Kementerian Agama Kegiatan dialog ini sangat bermanfaat dalam rangka memberikan motivasi, agar kita melanjutkan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pengembangan wawasan multikultural ke daerah-daerah di tingkat bawah. Dengan demikian diharapkan wawasan tentang kemajemukan menjadi meningkat dalam masyarakat. Masyarakat Maluku Utara merupakan masyarakat yang majemuk bila dilihat dari sisi etnis dan agama. Kita berusaha agar kemajemukan itu menjadi kekuatan dalam membangun integrasi dalam masyarakat. Sambutan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Bupati Kabupaten Halmahera Barat dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, mengatakan: Kabupaten Halmahera Barat dalam perspektif suku dan agama memang memiliki kondisi yang cukup majemuk, antara lain terdapat suku Ternate, Sahu, Tobaru, Gamkonora, Loloda, Wayoli, dan Gorap. Namun secara historis kehidupan masyarakat di Halmahera Barat memiliki hubungan yang sangat harmonis. Kerusuhan sosial yang terjadi pada tahun 2000, merupakan dampak dari kejadian di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, konflik yang terjadi tahun 2000 paling cepat pulih dan damai. Kondisi perdamaianpun terjadi secara alamiah, sehingga patut disyukuri karena kondisi sosial keamanan masih sangat kondusif sampai saat ini. Realitas kondisi keamanan tersebut di atas, terjadi karena kehidupan masyarakat di Halmahera Barat memiliki nilai-nilai lokal yang sangat luhur dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kami
33
memiliki banyak modal sosial (sosial capital) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai budaya bari, nilai-nilai jojobo, dibo-dibo, dan lain sebagainya, tanpa kita sadari, memiliki kekuatan dalam menjaga keseimbangan dan mempersatukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang multikultural di Halmahera Barat. Di sisi lain, masyarakat Halmahera Barat juga memiliki tradisi adat istiadat dan ketaatan terhadap ajaran agama yang sangat kuat. Ada petuah atau dalam bahasa Ternate disebut dolo bo lolo yang menjadi pegangan di kalangan masyarakat adat Halmahera Barat bahwa adat ma toto agama artinya bahwa nilai-nilai adat yang diaktualisasikan dalam kehidupan seharihari, memiliki substansi ajaran agama yang sangat kuat, sehingga nilai-nilai adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Peran FKUB dan Pimpinan Majelis Agama dirasakan amat penting dalam upaya merawat kerukunan umat dewasa ini. Kompleksnya problematika kehidupan sosial yang dirasakan umat manusia saat ini, semakin menyadarkan akan pentingnya keterlibatan agama sebagai solusi. Memang usaha untuk membangunan kerukunan telah banyak dilakukan oleh berbagai elemen, namun sejarah juga membuktikan bahwa usaha-usaha untuk perbaikan kehidupan kerukunan selalu ada tantangan dan kendala. Utamanya kendala dari faktor internal yakni doktrin teologis dan ketidaktulusan dari penganut agama itu sendiri. Semua pihak, termasuk para peserta dialog diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dalam hal-hal kebaikan, dalam rangka membangun dan memajukan peradaban umat manusia. 3 4
Potensi Kerukunan Berdasarkan hasil penelitian, paparan dari para pemakalah dan tanggapan dari peserta, maka diperoleh beberapa hal yang dipandang positif bagi upaya untuk menciptakan suasana dan kondisi kerukunan yaitu: Peranan Kesultanan. Di Maluku Utara dulu terdapat 4 kerajaan yaitu, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Bacan. Keempat kerajaan ini kemudian bersatu dengan bentuk konfederasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Moloku Kie Raha. Kesatuan Moloku Kie Raha dilandasi oleh falsafah : Jou Se Ngofa Ngare. Yang secara letterlijk berarti : ”Engkau” (penguasa) dan ”Aku” (rakyat); apa yang ada pada engkau, ada pada aku dan sebaliknya apa yang ada pada aku, ada juga pada engkau. Inilah falsafah hukum adat di Maluku Utara, yang merupakan sebuah kesatuan kultural yang majemuk yang terbentuk sejak konfederasi Moti (Moti Staten Verbond) pada tahun 1322. (Mudaffarsyah, Memahami Maluku Utara, dalam Amas Diensi, Ternate, Sejarah, Kebudayaan dan Pembangunan Perdamaian Maluku Utara, hal X111-XV111). Di bawah payung Moloku Kie Raha dengan konsep Jou Se Ngofa Ngare semua suku dan agama dilindungi dan diayomi. Oleh karena itu, sejak dulu sebenarnya Maluku Utara telah menghargai pluralisme budaya dan agama yang sampai sekarang masih berlaku, terutama dalam masyarakat adat. Keempat kerajaan yang pernah ada di Maluku Utara semuanya kerajaan Islam, tetapi para rajanya sangat toleran, sehingga mereka tidak mau memaksa orang Kristen harus masuk Islam. Oleh sebab itu, Islam berkembang hanya di daerah pesisir, sedangkan di pedalaman banyak penganut
35
agama Kristen. Hal itu tampak sekali di Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan bekas kerajaan Jailolo dimana umat Kristiani jumlahnya lebih banyak dari umat Islam, tetapi mendapat perlindungan dari Sultan Jailolo yang notabene merupakan kerajaan Islam. Faktor Peran Pemerintah. Pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Barat memberikan bantuan dana dan pengayoman kepada semua agama. Pasca kerusuhan tahun 2000, semua tempat ibadat diberi bantuan untuk dibangun kembali. Begitu pula rumahrumah penduduk yang berasal dari berbagai agama, yang rusak akibat kerusuhan diberi bantuan walaupun hanya sebagai stimulus. Bupati Halmahera Barat, juga memberikan perhatian pada semua agama. Setiap tahun pemerintah daerah memberikan bantuan pada setiap rumah ibadat, dan setiap tahun melalui anggaran APBD diberangkatkan para imam, pimpinan majelis taklim, guru ngaji sebanyak 20 orang untuk menunaikan ibadat haji, dan bantuan bea siswa S.2 untuk melanjutkan studi di bidang teologi bagi umat kristen. Faktor Kementerian Agama. Menciptakan kerukunan di daerah melalui kegiatan dialog intern, antarumat beragama, kemah pemuda, bantuan anggaran untuk FKUB, bantuan dana untuk pembangunan tempat ibadat, dan pembangunan kantor FKUB tingkat kabupaten/kota. Perayaan Bersama Hari-Hari Besar Keagamaan. Pada perayaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan pemerintah daerah selalu mengadakannya dengan melibatkan semua umat beragama. Kepanitiaannya dibentuk secara silang, kalau kegiatan keagamaan Islam panitianya dari umat Krsitiani, sedangkan kalau kegiatan keagamaan Kristen 3 6
panitianya dari umat Islam. Pada kegiatan semacam itu dihadiri oleh pemeluk dan pemuka agama lainnya. Budaya Silaturahim. Pada hari-hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal (Tahun Baru), para pemuka agama dan umat saling mengunjungi. Mereka merasa bersalah kalau pada hari raya keagamaan tidak saling kunjung mengunjungi satu dengan yang lain. Pembangunan Tempat Ibadat. Dalam pembangunan tempat ibadat di beberapa daerah terdapat budaya saling membantu, karena dalam beberapa keluarga terdapat mereka yang bebeda agama. Hubungan Sosial dan Kekerabatan. Terjalinnya hubungan yang harmonis di antara mereka yang berbeda agama disebabkan adanya ikatan persaudaraan di antara mereka yang berbeda agama. Ikatan kekerabatan itu terjalin, karena faktor keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan itu tampak ketika terjadi upacara perkawinan dan kematian. Begitu juga dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan kerja bakti masyarakat yang berbeda agama dapat bekerja bersama-sama. Dalam budaya Moloku Kie Raha terdapat istilah maku gawene (gotong royong) dan giop (kerjasama menangkap ikan). Budaya seperti ini masih berlaku di beberapa daerah terutama didaerah pedesaan. Dalam hubungan sosial keagamaan, pada upacaraupacara tertentu mereka saling menghadiri dan menyumbang kesenian, baik berupa paduan suara maupun qasidahan. Bahasa Melayu Ternate. Bahasa Melayu Ternate oleh F.S.A de Cierq (Leiden: 1890) disebut sebagai lingua franca, bahasa persatuan yang menjembatani dari berbagai macam bahasa yang terdapat di Maluku Utara.
37
Faktor-faktor sosiologis dan antropologislah yang menjadikan bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian bahasa Melayu Ternate sebagai bahasa persatuan untuk daerah Maluku Utara seperti halnya dengan bahasa Indonesia Ikrar Bersama. Setelah terjadi kerusuhan timbul kesadaran bersama di antara pemuka agama, bahwa konflik mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Berdasarkan kesadaran itu, maka para pemuka agama membuat ikrar bersama, bahwa siapapun yang mencoba menciptakan kerusuhan di tengah masyarakat, dianggap sebagai musuh bersama. Peran FKUB. FKUB berperan besar dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Maluku Utara. Melalui FKUB para pemuka agama dapat bertemu secara berkala untuk membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat. Dengan saling bertemu, berdialog dapat meningkatkan saling pengertian diantara para pemuka agama. Kearifan Lokal. Maluku Utara sebagai daerah bekas kerajaan meninggalkan nilai-nilai filosofis, budaya, dan beberapa ajaran dasar yang melandasi tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Soa (kampung) menurut disertasi Christian Frans Van Frassen (Ternate, de Malukken en de Indonesische Archipel, Leiden, 1987) sebagai sebuah tatanan sosial yang demokratis, karena sangat egaliter dan akomodatif terhadap berbagai aliran dan keyakinan keagamaan di Maluku Utara. Keseluruhan tatanan ini bertumpu pada falsafah “Jou Se Ngofa Ngare” sebagai dasarnya, yang merupakan Common Platform yang akomodatif terhadap kemajemukan yang ada (Mudaffarsyah: hal XV-XVI). 3 8
Legu Gam, merupakan pesta rakyat untuk memperingati hari ulang tahun Sultan. Pada event ini ditampilkan pentas seni budaya berupa tarian-tarian tradisional, pembacaan puisi, pameran kerajinan lokal, hingga kegiatan seminar nasional yang menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, politisi dan budayawan tingkat nasional. Dalam kegiatan ini melibatkan semua unsur masyarakat tanpa melihat suku dan agama yang disandang seseorang. (Amas Dinsie, 2008: 47). Adat Se Atorang (adat dan aturan) sebagai prinsip kebersamaan, persatuan dan persaudaraan dalam bingkai Morimoi Ngone Futuru (bersatu kita teguh). Adat Se Atorang ini masih fungsional dalam perilaku dan tindak tanduk kehidupan bermasyarakat(Amas Dinsie, 2008 : 62). Falsafah Jou Se Ngofa Ngare yang disimbolkan dalam Goheba depolo romdidi, (dua kepala burung garuda), dan satu hati, mengandung arti bahwa masyarakat Ternate sangat menghargai keanekaragaman kultural. Simbol itu juga melambangkan bahwa penguasa dan rakyat memiliki kesamaan derajat dan kesamaan tujuan demi tercapainya kesejahteraan bersama. (Amas Dinsie, 2008: 64). Kie Se Gam magogugu ma titi rara (enam sila dasar yang menjadi pegangan bagi Sultan,pembantunya dan masyarakat): Adat se Atorang, merupakan hukum dasar yang dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima masyarakat. Istiadat se Kabasang, lembaga adat dan kekuasaannya menurut ketentuan. Galib se Lakudi, kebiasaan lama yang menjadi pegangan suku bangsa diatur menurut sendi ketentuan. Ngale se Dulu, bentuk budaya masing-masing suku bangsa dapat digunakan secara bersama sesuai dengan keinginan; Sere se Diniru, tata kehidupan seni budaya dan kebiasaan yang timbul dalam pergaulan masyarakat yang diterima
39
secara bersama.Cing se Cingar, pasangan wanita dan pria merupakan kesatuan yang utuh dengan hak dan kewajiban masing-masing perlu dibina dan dijaga kelestariannya. Keenam sila dasar ini menjadi ikatan yang menyatukan sistem kekerabatan dalam pergaulan masyarakat adat Moloku Kie Raha khususnya Ternate. Kalau terjadi sengketa atau perselisihan dalam masyarakat maka sandaran penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum dasar tersebut. (Amas Dinsie, 2008: 77-78). Sistem Norma dan Aturan. Sistem norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat didasarkan pada: a) Adat se Atorang, b) Cara se-Ngale, c).Galep se Lukudi, d) Cing se Cingare, e) Baso se Hormat f) Baso se Rasai, dan g) Duka se Cinta. Dalam kaitan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat perlu dijelaskan tentang Cing se Cingare, Baso se Hormat, Baso se Rasa dan Duka se Cinta. Cing se Cingare, Manusia sebagai mahluk sosial antara yang satu dengan yang lain mempunyai ketergantungan sosial. Oleh karena itu jika ingin disenangi orang lain maka sangat tergantung dengan prilaku kita, kita dapat dihormati manakala kita menghormati orang lain, kita dapat dihargai kalau kita menghargai orang lain. Budaya ini mencerminkan semangat gotong royong, penuh persaudaraan dan semangat kebersamaan yang didasari atas sifat tolong menolong. Sifat ini tertuang dalam puisi rakyat (dalil Moro) yang berbunyi: Ino fo Makati nyinga
:
Mari kita bertimbang kasih
Doka gosora se bua lawa
:
Seperti pala dengan fulinya
Om doro foma momote
:
Jatuh bangun kita bersama
Foma gogoru foma dodora :
Berkasih mesralah di antara Kita. (Amas Dinsie,Ibid, 85-86).
4 0
Baso se Hormat, penghormatan atau sapaan. Masyarakat Ternate dalam pergaulan hidup sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa sapaan pada seseorang. Ini dimaksudkan agar terjadi keharmonisan dan keakraban, baik dilingkunan keluarga, dalam lingkungan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Sifat ini tertuang dalam syair pantun (Dolo Bololo): Dara tolefo mampila : Burung merpati kuberi tanda Soro gudu to nonako : Terbang jauh aku kenali Gudu moju si to suba : Masih jauh sudah kuberi hormat Ri jou si to nonako : Tuanku maka kukenali. (Amas Dinsie, Ibid, hal 86-88) Baso se Rasai, mengandungg makna toleransi spiritual yaitu sikap manusia yang manusiawi. Prinsip ini memberikan motivasi batin untuk lebih merasa prihatin kepada orang lain dalam rangka membangun dan membina hubungan baik di kalangan masyarakat. Sifat ini tertuang dalam puisi rakyat: Ngone doka dai lako Kita bagaikan kembang Ahu mafara fara Tumbuh hidup berpencar Si rubu rubu yo mamoi-moi Terhimpun dalam satu genggaman Doka saya rako moi Bagaikan serangkai kembang (Amas Dinsie, Ibid: hal. 88-89) Duka se Cinta, mengandung arti mengenang atau turut merasakan penderitaan yang dialami seseorang. Ungkapan perasaan ini lahir dari lubuk hati yang dalam dan bukan semata-mata ungkapan belaka. Sifat ini diungkapkan dalam syair pantun: Fira mo si saya gam Gadis adalah kembang negeri Adat yo mahisa hira Adatnya, abang pelindungnya Fira mina mi gogola Sakitnya si gadis itu Marurano hira i nyinga Kasih si abang saja obatnya.
41
Dari ungkapan di atas telah tergambar secara jelas bahwa masyarakat adat Ternate memandang nilai cinta kasih sesama manusia adalah diatas segala-galanya, yang tak ubahnya seperti jasad manusia, manakala salah satu dari anggota tubuh itu dicubit, maka semua bagian tubuh akan merasakan sakit, (Amas Dinsie, ibid, 89-90). Di daerah Jailolo Halmahera Barat ada filosofi Adili, Palihara, dan Diayi. Adili artinya perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Palihara artinya memelihara satu dengan yang lain, membagi apa yang dimiliki, tanpa membedakan agama dan suku; Diayi artinya menjaga hubungan yang rukun, tanpa melihat agama mereka. Rumah adat Sasadu. Sasadu merupakan wujud kongkrit dari budaya adat Sahu yang merupakan lambang kekuatan desa (Kagunga Tege-tege) berfungsi juga sebagai tempat pertemuan masyarakat desa pada waktu pesta adat dan pertemuan-pertemuan lainnya. Dalam pesta adat orang Sahu tergambar jelas kerukunan antarumat beragama. Dikatakan demikian karena dalam rumah adat ada sebuah meja khusus untuk orang luar/undangan dari segala macam suku dan agama. Keteraturan tempat duduk yang selalu dijaga, dimana setiap orang ada tempat duduknya sesuai dengan marga asalnya,umurnya dan fungsinya dalam masyarakat desa. Dalam kehidupan bermasyarakat Sahu terdapat warisan tata krama sosial masyarakat berupa, Sere ie re gogasa artinya cara membawa diri terhadap orang lain. Ede re bahasa: artinya berbahasa yang enak didengar. Ruku re cingari artinya berperangai yang santun. Dalam prilaku sosial ada yang disebut dengan bopapo artinya tempat sandaran. Hal ini terjadi karena seseorang yang dalam pergaulan sehari-hari dipandang baik untuk dijadikan 4 2
penopang hidup, maka orang tersebut dapat diajdikan bopapo. Sebaiknya mereka yang disebut dengan Bopapo ini yang diangkat menjadi pengurus FKUB. Saudara rasai (saudara mengaku). Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut dipandang baik dalam hidup seharihari maka kepadanya diperlakukan sebagai saudara kandung sendiri. (Lihat Makalah Charolis Djaawa: hal. 2-3). Adat ma toto agama. Artinya nilai-nilai adat yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki substansi ajaran agama yang sangat kuat, sehingga nilai-nilai adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Potensi Konflik Dari hasil penelitian, paparan dari para pemakalah dan dialog baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, terdapat hal-hal yang dapat menjadi potensi konflik yaitu: (1) trauma luka lama, (2) perkelahian anak-anak muda, (3) fanatisme keagamaan yang sempit, (4) kecurigaan antar kelompok, (5) pendirian rumah ibadat, dan (6) Kesejahteraan rendah. Trauma luka lama. Trauma masih belum hilang sepenuhnya, dan sisa-sisa bangunan yang rusak akibat konflik yang pernah terjadi pada tahun 2000. Fanatisme suku (sukuisme) yang bersifat eksklusif, sangat membahayakan hubungan antar masyarakat, apalagi di antara suku-suku tersebut ada yang memeluk agama berbeda. Kecemburuan sosial, akibat kesan penguasaan birokrasi oleh suku tertentu. Kecemburuan juga muncul dibidang ekonomi, karena umumnya kegiatan di bidang ekonomi didominasi oleh para pendatang. Perkelahian anak-anak muda. Akibat mabuk-mabukan juga berpotensi memunculkan konflik, apalagi bila mereka, tertama anak-anak muda yang berkelahi itu berbeda agama.
43
Fanatisme keagamaan yang sempit seperti mengatakan orang lain kafir, dan sesat. Kecurigaan antar kelompok, akibat tidak adanya trust (rasa saling percaya). Adanya upaya kristenisasi atau Islamisasi. Pendirian rumah ibadat di tengah-tengah kelompok penganut agama mayoritas. Persaingan dalam memperebutkan jabatan di pemerintahan, seperti jabatan gubernur, bupati atau walikota. Jika konflik berlangsung, pasaca pemilihan, maka akan berimbas pula kepada para pendukungnya, dan juga dalam kegiatan keagamaan. Beredar kaset yang berisikan hujatan terhadap agama tertentu. Bantuan keagamaan yang tidak merata kepada semua agama. Pengankatan pegawai negeri, terutama guru agama yang kurang memperhatikan keterwakilan agama dan suku juga dapat memicu konflik. Kesejahteraan rendah. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat dengan mudah diprovokasi untuk berbuat anarkis. Belum terwakilinya semua agama dalam kepengurusan FKUB, baik jumlah, komposisi dan keanggotaan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Dialog pengembangan wawasan multikultural oleh para pemuka agama tujuannya antara lain untuk mencari model baru dalam merajut kembali dan memperkuat kerukunan umat beragama dan berbangsa yang dulu pernah mantap, tetapi juga pernah terusik. Dialog ini mampu membantu memelihara dan meningkatkan kerukunan yang mantap, dinamis dan lestari. 4 4
Di Provinsi Maluku Utara terdiri atas masyarakat yang beragam etnis dengan dua pemeluk agama mayoritas yaitu Islam dan Kristen. Namun demikian semua kelompok masyarakat menyadari tentang perlunya hidup bersama dalam kondisi yang aman dan damai. Antara masyarakat penganut Islam dan Kristen hidup saling berdampingan, laksana saudara. Pemahaman tentang tradisi dari masing-masing agama juga sudah tertanam sejak lama, misalnya jika ada orang Islam yang pergi ke rumah saudara yang beragama Kristen disana ada tersedia piring khusus karena keluarga Kristen tersebut memahami, bahwa ada jenis makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. FKUB di Provinsi Maluku Utara berperan menciptakan kerukunan. Jika terjadi perbedaan pendapat atau hal-hal yang dirasa dapat menimbulkan konflik, anggota FKUB segera berkumpul untuk membahas masalahnya sehingga dapat segera diselesaikan. Kehidupan masyarakat di Halmahera Barat memiliki nilai-nilai lokal yang sangat luhur dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka memiliki banyak modal sosial (sosial capital) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai budaya bari, nilai-nilai jojobo, dibo-dibo, dan lain sebagainya, tanpa mereka sadari, memiliki kekuatan dalam menjaga keseimbangan dan mempersatukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang multikultural. Masyarakat Halmahera Barat juga memiliki tradisi adat istiadat dan ketaatan terhadap ajaran agama yang sangat kuat. Ada petuah atau dalam bahasa Ternate disebut dolo bo lolo yang menjadi pegangan di kalangan masyarakat adat bahwa adat ma toto agama artinya bahwa nilai-nilai adat yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki
45
substansi ajaran agama yang sangat kuat, sehingga nilai-nilai adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kompleksnya problematika kehidupan sosial yang dirasakan umat manusia saat ini, semakin menyadarkan akan pentingnya keterlibatan agama sebagai solusi. Memang usaha untuk membangunan kerukunan telah banyak dilakukan oleh berbagai elemen, namun sejarah juga membuktikan bahwa usaha-usaha untuk perbaikan kehidupan kerukunan selalu ada tantangan dan kendala. Utamanya kendala dari faktor internal yakni doktrin teologis dan ketidaktulusan dari penganut agama itu sendiri. Rekomendasi Perlu ada upaya bersama untuk mempercepat pemulihan (recovery) rasa/pengalaman traumatis akibat konflik pada tahun 2000. Pemuka agama sebaiknya memberikan contoh bagaimana menerapkan kehidupan yang harmonis di antara mereka yang berbeda agama, mengingat masyarakat Indonesia masih bersifat paternalistis. Para pemuka agama hendaknya melakukan dialogdialog dan mengkampanyekan hidup rukun di tengahtengah masyarakat. Dalam dialog menyampaikan ajaranajaran agama yang bersifat kemanusiaan, persaudaraan, kesetaraan dan aksi sosial. Kegiatan silaturahim di antara pemuka agama. Para pemuka agama perlu mengadakan kunjungan ke desa-desa secara bersama-sama, disertai dengan program aksi. Terpelihara kerukunan memberikan perhatian dan bantuan sama kepada semua penganut agama. Bantuan keagamaan lebih diutamakan berupa dana beasiswa untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat.
4 6
Untuk FKUB agar dapat menjalankan, tugas dan fungsinya dengan aturan dan program. Oleh karena itu, perlu disediakan dana yang memadai melalui APBD maupun APBN, dalam mengangkat pejabat pemerintahan dan pegawai negeri hendaknya memperhatikan keterwakilan suku dan agama, dengan tetap menjaga profesionalitas dan prosedural. Dengan demikian tidak ada kesan hanya didominasi oleh suku dan agama tertentu. Dalam upacara-upacara keagamaan yang diadakan oleh pemerintah sebaiknya mengundang semua pemuka agama. Diharapkan pemerintah mengadakan berbagai kegiatan dengan melibatkan semua suku dan agama, seperti dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI, HUT provinsi, dan HUT kabupaten/kota. Hendaknya terus diadakan dialog antarpemuda berbeda agama untuk membangun rasa saling percaya (trust). Perlu dikembangkan program bacarita/ngobrol-ngobrol dengan masyarakat desa atau masyarakat di tingkat akar rumput tentang kerukunan umat beragama. Mengadakan sosialisasi PBM dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama ke berbagai daerah yang dianggap rawan. Membangun visi dan missi bersama dalam pembangunan daerah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara perlu menindaklanjuti model dialog pengembangan wawasan multikultural ke tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, dengan mengikutsertakan semua potensi yang ada. Pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan Perda tentang pelestarian nilai-nilai budaya lokal, dan merevitalisasi budaya lokal tersebut sesuai dengan kondisi kekinian. Perlu
47
diangkat perangkat bimas dan penyelenggara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Agama kabupaten/kota bagi pemeluk agama, dan lainnya sesuai peraturan.
4 8
BAB III DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA
1. Gambaran Daerah Kegiatan Pendahuluan alam rangkaian kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Derah di Provinsi Papua, maka diadakan penelitian untuk memperoleh gambaran umum kehidupan sosial keagamaan, dengan konsentrasi pada aspek integrasi dan konflik. Penelitian dilakukan oleh Bashori A. Hakim, yang hasilnya antara lain sebagai berikut:
D
Permasalahan dan tujuan penelitian ini ialah untuk: (1) Mengungkap faktor-faktor yang berpotensi bagi timbulnya konflik dan integrasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya antarumat beragama. (2) Menghimpun alternatif langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memelihara kerukunan antarumat beragama. Hasil kajian ini merupakan salah satu bahan orientasi bagi peserta dialog dari Pusat. Dengan mengenali kondisi daerah tersebut, maka akan memperlancar pelaksanaan dialog, dan perumusan solusi dari permasalah di lapangan. Informasi dihimpun melalui studi dokumen dan literatur, wawancara dengan para pejabat terkait, pimpinan
49
majelis agama, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pengurus rumah ibadat. Selain itu juga dilakukan observasi, terutama pada sepuluh rumah ibadat dari yang meliputi : masjid, gereja, pura, dan vihara, yang menjadi obyek kunjungan peserta dialog, baik di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Keerom. Keadaan Lokasi Provinsi Papua. Ibukota Provinsi Papua adalah Jayapura. Provinsi ini berada di antara 130 derajat dan 141 derajat Bujur Timur, 2, 25 derajat Lintang Utara dan 9 derajat Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencapai 317.062 km2. Batas wilayahnya, sebelah utara dengan Samudera Pasifik, sebelah selatan dengan Laut Arafura, sebelah barat dengan Laut Seram, Laut Banda dan Provinsi Maluku, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). Secara administratif terbagi kepada 27 kab./kota, dan 357 distrik. Data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS) ialah data tahun 2008 yang memuat data di 20 kabupaten/kota. Dari jumlah 27 kabupaten/kota itu, hingga saat penelitian ini dilakukan terdapat sebanyak 7 kabupaten yang belum terdata secara akurat, yaitu: Kabupaten Memberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian data yang tersedia di BPS pada tahun 2008 Provinsi Papua masih mencakup pembagian yang terbagi dalam 20 kab/kota. Adapun ke 20 kabupaten/kota tersenbut mencakup luas wilayah 317062 km2, penduduk 2.015 jiwa dengan kepadatan 6,36 perkm, 357 distrik, dan 3.464 kampung/kelurahan. Pada tahun 1990 tercatat berjumlah 1.648.708 jiwa menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006. Persebaran penduduk tidak merata. Pertumbuhan penduduk tergolong 5 0
cukup tinggi. Penduduk dari segi agama mayoritas Kristen (1.775 888 jiwa), Islam 404.293 jiwa, Katolik 586. 916 jiwa, Hindu 4.638 jiwa, Buddha 2.933 jiwa, dan lain-lain 41 jiwa. Jumlah rumah ibadat pada tahun 2008, terdiri dari 4. 570 gereja Kristen, 936 gereja Katolik, 581 masjid/mushalla/ langgar, 22 pura, dan 11 vihara. Kota Jayapura. Kota ini memiliki luas wilayah 940 Km2. Batas wilayahnya, sebelah utara dengan Lautan Pasifik, sebelah selatan dengan Kabupaten Keerom, dan sebelah barat dengan Papua New Guinea. Motto atau semboyan Kota Jayapura adalah Prasetya Adi Karya. Semboyan tersebut mengandung harapan sekaligus janji setia untuk berbuat dan berkarya yang baik membangun Kota Jayapura. Jumlah penduduk Kota Jayapura 230.824 jiwa, luas wilayah 940 km2, dengan tingkat kepadatan penduduk 245 perkm. Sebagian besar penduduk di Distrik Heram, kemudian di Distrik Jayapura Utara, dan penduduk paling sedikit di Distrik Muara Tami. Jumlah pemeluk agama terdiri dari: 83.934 Islam, 90,326 Katolik, 32.238 Katolik, 1,878 Hinddu, dan 1.060 Buddha, Masing-masing agama mempunyai rumah ibadat terdiri dari: 24 masjid, 116 gereja Kristen, 37 gereja Katolik, dan sebuah pura. Kabupaten Keerom. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya pada tahun 2003. Luas wilayahnya 9.365 Km2, terdiri atas 7 distrik. Batas wilayahnya, sebelah utara dengan Kota Jayapura, sebelah selatan dengan Kabu. Pegunungan Bintang, sebelah barat dengan Papua New Guinea (PNG), dan sebelah timur dengan Kabupaten Jayapura. Motto atau semboyan daerah ini adalah Tamine
51
Yisan Kefase yang berarti “Mari Kita Bersatu Bersepakat untuk Membangun” Penduduk dari segi agama, menurut data sementara dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom yang tercatat tahun 2006, terbanyak Islam 19.974 jiwa, Kristen 18.040 jiwa, Katolik 12.127 jiwa, Hindu 119 jiwa dan Buddha 11 jiwa. Jumlah rumah ibadat terdiri dari 24 masjid, 126 gereja Kristen, 37 gereja Katolik, dan sebuah pura. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh/pimpinan umat Hindu di Keerom, di Kabupaten Keerom saat penelitian dilakukan terdapat 3 pura, Namun, data yang ada di Kandepag Kab. Keerom hanya terdapat sebuah pura. Profil Rumah Ibadat Gambaran umum rumah ibadat yang dikunjungi peserta dialog dari Pusat meliputi semua agama, yaitu rumah ibadat di Kota Jayapura (Hindu dan Buddha), dan tiga rumah ibadat di Kabupaten Keerom (Kristen, Islam dan Katolik). Deskripsi dari masing-masing rumah ibadat, sebagai berikut: Pura Agung Surya Buana. Pura ini terletak di Jl. Raya Abepura Skyline No. 38, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Pura ini terletak di pingir jalan raya dan di atas pegunungan, sehingga terlihat jelas oleh orang yang melewati jalan raya Abepura/Skyline. Pura diresmikan pada tahun 1990 oleh Gubernur Provinsi Papua ketika itu, Suaibu. Pura ini dibawah kepengurusan PHDI Kota Jayapura. Untuk memimpin ibadat terdapat seorang Pandita yaitu I Gusti Made Sunarka (Penyelenggara Hindu dan sekaligus Pgs. Kandepag Kota Jayapura). Jumlah umat Hindu sebanyak 400 orang, mayoritas berasal dari Bali, dan hanya sebagian kecil berasal dari daerah lain, termasuk orang Papua karena perkawinan. Pekerjaaan umat Hindu hampir 90% sebagai 5 2
karyawan (PNS, ABRI, Polisi, swasta), dan selebihnya petani dan pedagang. Kegiatan peribadatan diadakan rutin dua kali sebulan yaitu pada hari purnama dan tilem, dimana umat Hindu yang mengikuti sembahyang rata-rata 400-500. Kegiatan peribadatan lainnya yang diadakan adalah Hari Raya Nyepi dirayakan setahun sekali, dimana diikuti oleh seluruh umat Hindu di Jayapura sebanyak 1.488 jiwa. Kegiatan nyepi dilakukan di 2 tempat yaitu pada pagi hari di Pantai Base Ge untuk melakukan melasti, dan iring-iringan rombongan kembali ke pura sekitar jam 11.00 WIT, dimana melibatkan banyak orang tersebut tidak pernah ada gangguan. Dalam rangkaian kegiatan nyepi biasanya juga dilakukan bhakti sosial seperti donor darah, pengobatan masal dan kunjungan ke panti jompo. Kegiatan ibadat lainnya adalah Galungan, Saraswati dan Kuningan, serta Odalan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah play group, ibadat masing-masing (hari Minggu dan setiap hari pada waktu mengantarkan anak sekolah), dan sekolah minggu dimana murid mendapat nilai untuk sekolahnya. Kegiatan lain diadakan pada waktu hari-hari besar keagamaan diadakan kegiatan sosial seperti donor darah dan kerja bakti. Luas tanah pura adalah 7.500m2, berstatus tanah adat, tetapi sudah bersertifikat. Bangunan pura berukuran 25x30m dan bangunan luar berukuran 25x40m. Bangunan yang ada di komplek pura adalah: Kantor PHDI Papua dan PHDI Jayapura; perpustakaan, kamar penunggu pura, play group, pasraman 8 lokal, serta bagunan gedung serbaguna (Kwantila Prajaloka). Adapun kedatangan umat Hindu di Kota Jayapura, pada tahun 1963, yaitu bersamaan bergabungnya Irian Jaya
53
dengan NKRI. Pada waktu itu, banyak orang dari Bali ditugaskan pemerintah sebagai PNS, ABRI dan Polisi. Pada awalnya karena umatnya masih sedikit umat Hindu melakukan peribadatan dari rumah ke rumah, dan setelah umatnya makin banyak mulai diperlukannya tempat ibadat yang permanen. Vihara Ariya Dharma. Vihara ini terletak di Jl. Abepura Raya, tepatnya di Kel./Kampung Vim, Distrik Jayapura Selatan. Luas tanah kurang lebih 3 ha. Vihara ini dibangun tahun 1986 dan diresmikan pada tahun 1989 oleh Gubernur Irian Jaya ketika itu, yaitu Barnabas Suaibu, SH. Dalam komplek vihara ini terdapat sejumlah bangunan, tempat ibadat (bangunan utama) 20x20m, guti (tempat tinggal bhiku), aula (36x20m), rumah penjaga, perpustakaan, sekolah minggu, dan lapangan basket/tenis. Umat Buddha masuk tanah Papua sekitar tahun 1960-an. Datang perorangan, yakni Cina. Jumlah penganut Buddha terus bertambah sehingga kegiatan ibadat diadakan dari rumah ke rumah. Pada tahun 1970-an, sebuah ruko difungsikan sebagai cetya. Pada tahun 1980, umat Buddha menyumbangkan tanah untuk dibangun vihara. Vihara mulai dibangun, sekaligus didirikan Yayasan Buddha Dharma Jayapura pada tahun 1986. Pura ini dikelola oleh Yayasan tersebut. Gereja Katholik Santo Yohanes. Gereja ini terletak di Jl. Elang, Arso II, Distrik Arso, Keerom. Bangunan gedung berukuran 24x12m. Jarak dari pusat pemerintahan sekitar 2 ½ km. Pimpinan Gereja adalah Pastor Rony Guntur Pr. Jumlah jemaat kurang lebih 79 KK atau sekitar 450 orang. Sebagian besar jemaat bekerja sebagai petani dan PNS. Dari segi etnis, jemaat ini banyak berasal dari suku Jawa, Toraja, NTT, Papua
5 4
dan Manado. Aktifitas gereja adalah kebaktian dan sekolah Minggu. Masjid Baitul Muttaqin. Masjid ini terletak di Jl. Poros, Kampung Yaturaharja (Arso X), Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Masjid Baitul Muttaqin ini dibangun tahun 2004, seluas 15x15m, di atas lahan 35x100m. Jarak antara masjid ini dengan pusat pemerintahan Kabupaten Keerom sekitar 5 km. Masjid Baitul Muttaqin mulai berfungsi tahun 1993, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian pembangunannya. Tidak jauh (sekitar 50 m) dari masjid terdapat Pura Giri Natha. Warga sekitar masjid, yakni Kampung Yaturaharja (Arso X), sebagaian besar datang melalui program transmigrasi dari daerah Jawa, Sulawesi dan Bali pada tahun 1993. Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan pegawai. Pengurus/takmir masjid (Mashud) merangkap Penghulu. Jamaah masjid sebanyak 225 KK, Di sekitarnya terdapat delapan musholla yang terbuat dari papan. Tiap musholla memiliki pengajian anak-anak (Al Qur’an dan Iqro’), yang diadakan tiap Maghrib sampai Isya. Tiap musholla juga terdapat majelis taklim, khususnya untuk ibu-ibu. Majelis taklim di masjid khusus untuk ibu-ibu dilaksanakan setiap hari Jum’at, dengan jamaah sekitar 30 orang, diisi tahlilan, belajar Al Qur’an dan ceramah agama. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Gereja ini terletak di Kampung Asyaman, Distrik Arso. Jarak dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Keerom sekitar 3 ½ km. Gereja ini sedang dibangun, yang dimulai sejak tahun 2003. Gereja dibangun untuk menggantikan gereja lama (semi permanen) yang terletak di sampingnya, yang dibangun pada tahun 1987, sebagai sarana ibadat yang disediakan pemerintah untuk warga transmigrasi yang sudah kurang memadai. Bangunan gereja yang sedang dikerjakan itu berukuran 7x12m.
55
Dibangun di atas tanah sekitar 1 ha. Dalam proses pembangunannya, gereja ini sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Keerom sebayak 2 kali, yang pertama sebesar Rp. 50 juta, diberikan pada saat safari Natal. Bantuan ke dua sebesar Rp. 20 juta. Selain itu ada sumbangan dari jemaat dalam 1 klasis se Jayapura, juga bantuan pribadi dari para pejabat pemerintah. Gereja dipimpin oleh Ibu Pendeta Supamena. Anggota jemaat berasal dari berbagai suku, mayoritas dari Toraja, Papua, Jawa dan Batak. Kebaktian dilakukan sekali setiap hari Minggu jam 09.00 WIT. Kegiatan lainnya adalah sekolah minggu yang diikuti sekitar 10 anak. Potensi Integrasi dan Konflik Potensi Integrasi Sikap saling menghargai, saling menghormati dan berbuat baik terhadap sesama tumbuh dalam masyarakat Papua. Sikap itu tercermin dalam nilai adat Papua terkait dengan konsep “relasi hidup baik” dalam mewujudkan keselamatan hidup masyarakat Papua. Dalam suku-suku masyarakat Papua, untuk mewujudkan keselamatan hidup dalam komunitas dibangun relasi hidup baik dengan cara: membangun relasi secara baik dengan sesama, relasi yang baik dengan leluhur dan para arwah orang yang telah meninggal, serta relasi yang baik dengan alam sekitar (Agus A. Alua, 2006:54-55). Prinsip relasi hidup baik yang dibangun masyarakat itu menumbuhkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai dan sikap untuk berbuat baik terhadap sesama, termasuk terhadap umat beragama lain. Sikap saling menghormati dan menghargai itu dipertegas oleh Ketua MUI Provinsi Papua (orang asli Papua) dalam penuturannya, yang 5 6
menyatakan masyarakat Papua memiliki budaya “menghormati orang lain dan budaya saling menghargai”. Namun sulit untuk menyebutkan dari suku apa saja karena banyaknya suku dan istilah budayanya tidak dipopulerkan, sehingga tak dapat disebutkan istilahnya dalam bahasa (suku) Papua. Sikap toleransi antar kelompok yang berbeda. Struktur kemasyarakatan adat Papua yang tergabung dalam rumah adat (onai) menunjukkan adanya relasi yang seimbang, sehubungan adanya sistem “tiga tungku (dapur) satu rumah. Sistem demikian juga disebut sistem “tiga batu dari satu tungku” atau tiga kamar dalam satu rumah. Dalam adat Papua, anggota masyarakat dalam satu fam dapat terdiri atas tiga agama (Pdt. J.F. Onim, M.Th., 2006:200). Struktur kemasyarakatan demikian menunjukkan adanya sikap toleransi dalam hudup beragama. Adanya dasar adat perkawinan orang Papua, silsilah marga atau keturunan, serta adanya budaya rumah adat yang disebut “Nemen Naga” (Pdt. J.F. Onim, M.Th., 2006:20l) menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Adat budaya perkawinan orang Papua membolehkan perkawinan dengan tanpa melihat latar belakang agama. Dengan demikian memungkinkan dalam satu keluarga besar orang Papua terdiri atas berbagai agama. Dalam silsilah keturunan, orang Papua menganut sistem garis keturunan laki-laki (patrilineal). Dengan demikian melalui sistem ini dapat mengikat para anggota keluarga dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk berbeda agama. Motto Pemerintah Kabupaten Keerom yang disosialisasikan yakni: Tamne Yisan Kefase, yang artinya Mari Kita Bersatu Bersepakat untuk Membangun. Slogan “Papua Tanah Damai”. Motto itu pada mulanya digagas oleh Ketua
57
MUI Provinsi Papua dan kemudian disepakati oleh semua pihak, termasuk para tokoh agama dan pemerintah daerah. Motto itu kemudian disosialisasikan dan dipergunakan sebagai motto pada saat perayaan peringatan Hari Pengkabaran Injil (HPI) di Papua setiap tanggal 5 Pebruari tiap tahun. Tanggal 5 Pebruari itu selanjutnya oleh para pimpinan dan tokoh agama-agama disepakati dijadikan hari “Papua Tanah Damai”. Perayaan masuknya Injil di Tanah Papua pada tanggal 5 Februari yang sebelumnya dirayakan oleh GKI di Tanah Papa dan semua agama, sehingga sejak Tahun 2003 tanggal 5 Februari dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil (HPI) dan oleh Pemerintah Provinsi Papua ditetapkan sebagai Hari Libur Lokal. Tema yang diangkat dalam Perayaan HPI dengan mengusung motto ”Papua Tanah Damai”, mengandung komitmen dan tekad bersama untuk melakukan upaya damai meliputi unsur-unsur: harmoni, komunikasi dan informasi, rasa aman dan nyaman, keadilan, kebersamaan, saling menghargai, kemandirian, kesejahteraan, pengakuan dan harga diri, serta partisipasi. Adat Papua yang memberi kebebasan beragama kepada setiap orang dan melarang perselisihan antarumat. Konsep tiga tungku menurut masyarakat Papua juga dipahami sebagai “adanya keterkaitan antara adat, agama dan pemerintah”. Dalam kaitan ini, adat melindungi agama. Keberadaan pemerintah diakui adat. Jika terjadi perselisihan antar kelompok termasuk agama, ditangani secara adat. Demikian penuturan Oktavianus tokoh setempat masyarakat Papua. Sikap kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Papua sikap kebersamaan berakar dari nilai budaya mereka. Dalam paham budaya masyarakat 5 8
Papua, “Tanah Papua ibarat ibu dari anak-anak yang merantau”. Paham budaya ini menumbuhkan sikap kebersamaan antar sesama. Tanah Papua yang diibaratkan ibu dan anak-anak yang diibaratkan sebagai warga masyarakat yang sedang merantau. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa pada saatnya nanti setelah meninggal warga masyarakat tersebut akan kembali kepada “ibu”, yakni kembali ke perut bumi Papua. Demikian Yunus Iha sebagaimana dikutip Pdt. J.F. Onim dalam buku Islam dan Kristen di Tanah Papua. Paham budaya demikian mengandung nilai-nilai tentang prinsip kebersamaan dalam masyarakat Papua, apapun agamanya (Pdt. J.F. Onim, M.Th., 2006:2002). Sikap kebersamaan yang dimiliki masyarakat Papua juga sejalan dengan penuturan para informan antara lain Pdt. Hermann Saud yang mengatakan adanya semangat kebersamaan dalam budaya Papua tercermin dari sistem rumah adat mereka. Budaya Silaturahim. Budaya silaturahim untuk menjalin hubungan melalui komunikasi dalam upaya membina kerjasama dan saling pengertian antar agama oleh para pemimpin agama (Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Buddha) sudah terjalin di Papua sejak tahun 1990 an Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan terbentuknya FKUB di berbagai kab/kota, sekalipun umumnya belum melakukan kegiatan-kegiatan nyata yang bermuara pada terciptanya kebersamaan, namun keberadaannya dapat dijadikan sebagai forum untuk menyelesaikan permasalahan antarumat yang mungkin terjadi.
59
Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA). Forum konsultasi yang dibentuk pada tanggal 4 Desember 2006 oleh para pemimpin agama bertujuan untuk mensinergikan pikiran-pikiran dan sumber daya para pemimpin, tokoh, pakar dari berbagai unsur umat beragama dalam upaya untuk membangun masyarakat yang lebih maju, mandiri, sejahtera, cerdas yang diupayakan secara bersama oleh para pemimpin maupun umat beragama. Setelah berlakunya PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, maka hampir seluruh FKPPA menjadi pengurus FKUB sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 192 Tahun 2007, tanggal 15 November 2007. FKPPA sebagai motor terbentuknya pengurus FKUB, dengan berbagai kegiatan bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Kegiatan FKPPA antara lain adalah: a. Menerima kunjungan pemimpin agama-agama se Asia 1113 November 2006 ke Papua; b. Pawai damai dan doa bersama 5 Februari 2007; c. Diskusi dengan Wakil Khusus Sekjen PBB Hina Jilani 8 Mei 2007; d. Diskusi dengan utusan Uni eropa 22 Mei 2007; e. Seminar pembentukan FKUB Provinsi Papua 17-18 April 2007; f. Merayakan Hari Damai Internasional 21 September 2007; g. Pertemuan dengan CORDAID tanggal 23 Februari 2008 dan FKPPA diundang 9 orang menghadiri ”Pekan Perdamaian” di Mindanao Filipina 29 November s.d. 9 Desember 2008. 6 0
h. Tekad kuat para pejabat Pemda Provinsi Papua dan Kota Jayapura maupun pimpinan lembaga keagamaan Kristen dan Ketua MUI Provinsi Papua untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di bumi Papua: Berbagai unsur pimpinan pemerintah maupun lembaga keagamaan tersebut memiliki tekad agar konflik sosial yang pernah terjadi di Ambon dan Poso beberapa waktu yang lalu tidak akan terjadi di Papua. Potensi Konflik Kesenjangan sosial ekonomi dan lapangan kerja Kesenjangan sosial ekonomi dan lapangan kerja yang dirasakan sebagian penduduk terutama orang-orang Papua, dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Papua. Di bidang ekonomi, dalam konteks ini misalnya para penjaja buah pinang yang sejak dulu secara tradisi didominasi orang-orang Papua (yang biasanya beragama Kristiani), sekarang sudah tidak sedikit para pendatang (muslim) yang berdagang menjadi penjaja buah pinang di pasar-pasar tradisional. Kenyataan demikian mengakibatkan orang-orang Papua kehilangan pekerjaan yang dapat memicu timbulnya konflik. Pendirian rumah ibadat Pendirian rumah ibadat oleh kalangan umat beragama tertentu yang tidak mendapat respon positif dari sebagian kalangan umat lain, dapat memicu timbulnya konflik antarumat beragama. Kekeliruan pemaknaan tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Adanya yang keliru tentang Otonomi Khusus (Otsus) oleh sementara kalangan dengan pemaknaan otonomi khusus sebagai papuanisasi, dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Pengangkatan CPNS yang dinilai oleh sementara kalangan sebagai tidak adil.
61
2. Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Papua Pendahuluan Masyarakat Papua merupakan bagian penduduk Indonesia yang multikultural atau masyarakat majemuk. Kemajemukan terlihat pada keragaman suku, adat istiadat, bahasa, budaya dan agama. Agama-agama besar dunia tumbuh dan berkembang di bumi Cendrawasih ini, sehingga biasa disebut dengan “Indonesia Mini”. Kemajemukan tersebut merupakan anugerah Tuhan menjadi khazanah bangsa yang wajib disyukuri, dengan membangun wawasan multikultural yang mampu menciptakan saling pengertian, silaturahim, dan kerjasama antarumat beragama. Namun, juga merupakan potensi ketidakrukunan, terutama jika direspon dengan wawasan yang sempit. Kementerian Agama, dalam hal ini, Badan Litbang dan Diklat telah menyelenggarakan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah sejak tahun 2002, dan telah berlangsung di 23 dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Saat ini dialog yang ke 24 diadakan di Provinsi Papua, dengan kegiatan utamanya ialah audiensi dengan Gubernur Papua, dialog antara pemuka agama pusat dan daerah, serta kunjungan ke rumah-rumah ibadat, yang diselenggarakan tanggal 23 - 27 Juni 2009. Kegiatan dialog antara pemuka agama pusat dan daerah ini diikuti oleh pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan organisasi sosial keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta unsur pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dialog ini, selain diharapkan dapat 6 2
mengantisipasi terhadap potensi ketidakrukunan hidup antarumat beragama karena keterbatasan wawasan, juga akan membantu memperlancar komunikasi antar pemuka agama. Di sinilah pentingnya dialog pengembangan wawasan multikultural dan kebangsaan bagi para pemuka agama. Tujuan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural ini bertujuan : (1) Meningkatkan kelancaran komunikasi antara pemuka agama pusat dan daerah Provinsi Papua, untuk makin memantapkan kerukunan antarumat beragama yang hidup dalam kemajemukan. (2) Menumbuhkembangkan wawasan multikultural para pemuka agama pusat dan daerah Provinsi Papua, untuk mampu makin memperkokoh saling pengertian dan kebersamaan. (3) Menghimpun dan melestarikan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Papua, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengidentifikasi faktorfaktor yang dapat menimbulkan permasalahan tentang kerukunan antarumat beragama. (4) Mendorong percepatan implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. (5) Merumuskan aksi nyata peningkatan kerukunan antarumat beragama yang harmonis dan dinamis di Provinsi Papua. Tempat dan Peserta Dialog Kegiatan dialog ini dilaksanakan pada tiga tempat yaitu di Ibukota Provinsi Papua dengan audiensi kepada Gubernur, di Kabupaten Keerom, dan Kota Jayapura dengan dialog antara pemuka agama pusat dan daerah. Peserta dialog di
63
kabupaten dan kota masing-masing 60 orang, meliputi unsur sebagai berikut : 1) Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, MUI Provinsi Papua, serta MUI Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. 2) Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. 3) Pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Paroki Kabupaten Keerom serta Kota Jayapura. 4) Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, dan Kabupaten Keerom serta Kota Jayapura. 5) Pimpinan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Pusat, dan Kota Jayapura. 6) Pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Pusat. 7) Anggota Komisi VIII DPR-RI. 8) Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Organisasi Keagamaan dan LSM Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. 9) Organisasi sosial keagamaan tingkat pusat : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ormas keagamaan daerah, organisasi perempuan, dan pemuda, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 10) Perguruan Tinggi yaitu dari Universitas Cendrawasih dan Perguruan Tinggi Swasta lainnya. 11) Pejabat Keementerian Agama pusat dan daerah: Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kepala Bidang 6 4
Evaluasi dan Pelaporan Penelitian, Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua, Kandepag Kabupaten Keerom, dan Kandepag Kota Jayapura, serta pejabat Kantor Kesbang dan Linmas Provinsi Papua, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. 12) Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan Panitia. Bentuk Kegiatan dan Proses Dialog Studi deskriptif tentang Wawasan Multikultural : Potensi Integrasi dan Konflik di Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura oleh Peneliti yang dilaksanakan pada awal bulan Juni 2009. Hasil Studi ini merupakan pengayaan informasi tentang kondisi sosial keagamaan bagi peserta dialog dari Pusat. Rapat Persiapan membahas materi dan agenda kunjungan dan paparan hasil studi Tim Peneliti Wawasan Multikultural : Potensi Integrasi dan Konflik di Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura. Rapat yang disertai diskusi ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pusat terdiri dari : Pejabat dan Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wakil dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, unsur media (Reporter TVRI, Kameramen TV, wartawan Harian Republika) dan Panitia. Audiensi kepada Gubernur Papua, yang diterima oleh Wakil Gubernur Alex Hesegem, MM pada tanggal 24
65
Juni 2009. Pada acara audensi tersebut rombongan dipimpin oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang mewakili Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural diselenggarakan di Kabupaten Keerom dibuka oleh Sekertaris Daerah pada tanggal 25 Juni 2009, dan di Kota Jayapura dibuka oleh Wakil Walikota pada tanggal 26 Juni 2009. Pada acara dialog tersebut rombongan dipimpin oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang mewakili Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kunjungan silaturahim ke pengurus rumah ibadat di 10 tempat, disertai penyampaian cinderamata/bantuan dana. Rumah ibadat yang dikunjungi di Kabupaten Keerom lima buah, yaitu: Gereja Katolik St. Yohanes di Arso 2, Gereja Bethel Indonesia Manzo Christy di Arso 2, Gereja Kristen Injili Bahtera Swakarsa di Arso 2, Masjid Baitul Muttaqien di Arso 10, dan Pura Girinatha di Arso 10. Sedangkan di Kota Jayapura juga lima rumah ibadat, yaitu : Gereja Lacha Roi Argapura, Masjid Al Muttaqien di Jalan Buper Waena Permai, Kec Abepura, Gereja Kathederal DOK V, Pure Agung Surya Bhuvana dan Vihara Arya Dharma. Dalam penutupan kegiatan dialog disampaikan rumusan hasil dialog yang memuat proses, arahan Gubernur Papua, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bupati Keerom dan Walikota Jayapura, kearifan lokal, serta rekomendasi. Sambutan dan Pengarahan Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kepala Badan Litbang dan Diklat, yang diwakili oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan dalam Sambutannya menyampaikan: 6 6
Dialog ini sangat penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, yang melakukan dialog ialah para pemuka agama. Pemuka agama dari majelis-majelis agama pusat (Jakarta) dan pemuka agama dari daerah Papua, khususnya dari Kabupatem Keerom dan Kota Jayapura. Kedua, tema sentral dialog ini berkaitan dengan upaya pengembangan wawasan multikultural. Suatu tema aktual, menarik dan strategis untuk didialogkan, terutama dalam mencari cara efektif mengelola kemajemukan atau keragaman masyarakat Indonesia. Ketiga, dialog kali ini dilakukan di sebuah wilayah yang memiliki karakter khusus sebagai (a) wilayah perbatasan; (b) wilayah pegunungan dan lembah dengan topografi yang tidak merata (turun naik) dan masih banyak yang tertutup oleh hutan. Dengan sarana dan prasarana transportasi yang masih sangat terbatas, tantangan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Papua menjadi makin dinamis. Dari rangkaian dialog yang telah dilakukan di berbagai daerah, ternyata banyak hal yang bermanfaat untuk diketahui dan dipelajari bersama dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan damai ke depan. Bahkan sebagian menjadi tahapan yang baik bagi penerapan kebijakan baru dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Beberapa contoh, sebagai berikut: Di Provinsi Sumatera Utara, di samping berfungsinya adat dalihan na tolu juga ada Forum Komunikasi Antarpemuka Agama (FKPA) yang menjembatani masalah-masalah bersama lintas agama yang kemudian memuluskan pembentukan FKUB sebagaimana dikehendaki Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Forum serupa juga terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dengan sebutan Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan (FOKUSS).
67
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat program Rukun Mengharum dan Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKPA), serta budaya lamaholot. Lama atau lewo berarti “kampung”, holot berarti “sambung menyambung”. Dalam budaya lamaholot, manusia disebut ata diken. Ata berarti orang, sedangkan diken berarti baik. Budaya lamaholot juga mengajarkan nilai-nilai solidaritas yang disebut gemobin yang berarti gotong-royong, persahabatan, kekerabatan, atau tolong- menolong. Di Bali ada konsep menyama braya yaitu rasa persaudaraan dan kesepakatan mengucapkan salam dengan satu salam saja sesuai dengan cara agama orang yang menyampaikan salam tersebut, dan tidak perlu ada kesan mengurangi rasa hormat hadirin yang kebetulan menganut agama berbeda. Di Provinsi Jambi dan Riau dijumpai budaya dan adat melayu yang sarat dengan petuah-petuah bijak yang menjunjung persatuan bangsa (“Rajut Merajut Bak daun Petai, Lindung Melindung Bak Daun Sirih”). Di Provinsi Jawa Timur terdapat semboyan siro yo ingsun, ingsun yo siro, yang merupakan perwujudan konkret egaliterianisme dan sikap persaudaraan. Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat rumah betang, yaitu rumah panjang yang dihuni berbagai anggota keluarga yang mungkin juga berbeda agama yang dilandasi cinta, kasih sayang, persaudaraan dan kerukunan. Juga ada konsep handep atau habaring hurung yang menjunjung nilai-nilai gotongroyong dan kebersamaan. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa ungkapan seperti kayuh baimbai yang bermakna kerjasama, gawi sabumi yang berarti gotong royong, basusun sirih yang 6 8
berarti kesetaraan, dan manyisir sisi tapih yang menganjurkan pentingnya introspeksi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, di daerah ini terdapat Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKAUB) yang sekarang telah disesuaikan menjadi FKUB. Di Provinsi Jawa Barat ada semboyan persaudaraan: “Sakasur” (satu tempat tidur bagi suami istri) “Sadapur” (samasama masak dalam satu tempat) “Sasumur” (mandi dalam satu sumur) “Salembur” (sama-sama tinggal satu kampung) dan “Sagubernur” (di bawah pemerintah satu provinsi) dan “Sapapahit samamanis, sarendeuk sareng saigel, saluyu sareng sabagja, sapakan sapihaenan ka cai sami saleuwi ka darat sami salogak” (pahit manis bersama-sama, dalam berperilaku bersama, saling mendukung/saling melengkapi, bahagia bersama, ke air kita satu sungai, di darat kita sama satu tempat), “someah hade kasemah” (ramah menerima tamu). Di Provinsi Jawa Tengah terdapat kearifan lokal berupa “apitan sedekah bumi” yaitu penyelenggaraan upacara bersih desa (thaksgiving) yang dilakukan pada bulan Apit (Dzulqaidah) dengan cara penampilan seni wayang. Gotong royong atau kerja bakti, “bebrayan” (kebersamaan dalam suasana persaudaraan, “sambatan” (saling menolong antar tetangga ketika seseorang melakukan suatu kegiatan atau tertimpa musibah, atau “sapa aruh” saling menyapa. “rekso pastoral” (setiap pemimpin agama hanya menggembala kepada umatnya sendiri). Tiap daerah memiliki kearifan lokal yang sejak lama terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan dan ketenteraman masyarakat. Persoalannya ialah kearifan lokal itu kurang dipahami secara luas oleh masyarakat dan tampaknya lebih efektif ditaati masyarakat ketika tingkat
69
kehidupan masih sangat sederhana, kehidupan pedesaan yang serba harmoni. Namun, ketika kehidupan masyarakat semakin kompleks, saat urbanisasi meningkat, bahkan ketika terpaan arus globalisasi dan kemajuan tekonologi komunikasi begitu kuat, maka sebagian beban pemeliharaan kerukunan umat beragama semakin berat dan sebagian kearifan lokal itu tidak sanggup lagi mendukung beban berat tersebut. Mungkin perlu upaya memperkuat kembali kearifan-kearifan lokal dengan beberapa modifikasi, termasuk pengenalan kebijakan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan hasil kesepakatan para pemuka adat dan pemuka agama itu sendiri. Kerukunan yang kita miliki merupakan suatu model untuk kesatuan bangsa. Dengan segala kelebihan dan kelemahannya, dunia menilai kerukunan umat beragama di Indonesia sangat baik. Namun, kita tidak boleh terlena karena kerukunan itu sangat dinamis sifatnya. Kehadiran kami di Papua ini adalah untuk mendengar dan belajar tentang model-model keagamaan membangun kerukunan umat beragama. Saya harap hasil dialog ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang jernih dan tulus, sehingga tercapai tujuan kegiatan ini. Meskipun mungkin belum dapat sepaham dalam semua hal, tapi harus tetap bersama-sama mendialogkan masalah-masalah bangsa yang kita hadapi, untuk mencapai titik temu bersama. Sambutan Gubernur Papua Sambutan dan arahan Gubernur Papua, diwakili oleh Wakil Gubernur (Alex Seregem, MM), antara lain : 7 0
Menyambut baik kedatangan Tim dari Pusat yang bertujuan sangat baik sebagaimana disampaikan oleh pimpinan rombongan. Allah menciptakan Papua bagaikan laboratorium agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Kita satu “tikar”, yaitu solid kedalam, dan solider keluar. Yang ditakuti adalah pengaruh negatif yang datang dari luar. Ini juga bagian tugas dari FKUB. Kearifan lokal yang mendukung kerukunan hidup umat beragama di Papua ialah slogan,“Satu tungku tiga tiang”, yaitu kebersamaan antara pemerintah, adat, dan agama. Semua masalah diselesaikan oleh tiga unsur utama tersebut. Dulu, dalam membangun rumah ibadat dilakukan bersama-sama anatrumat beragama. Dana untuk FKUB pada tahun 2007 bersifat bantuan, dan pada tahun 2009 masuk APBD. Pemda memberikan fasilitasnya. Baiknya dana dari APBN. Sambutan Bupati Keerom Bupati Keerom, diwakili oleh Sekertaris Daerah dalam Sambutannya menyampaikan : Mengucapkan terima kasih atas kunjungan Tim Pusat dalam jumlah besar yang baru pertama kali sejak berdiri Kabupaten Keerom berdasarkan UU No. 6 tahun 2002, yang berlaku efektif tanggal 12 April 2003. Kabupaten Keerom yang berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) memiliki area yang luas dan penduduk hidup dalam berkelompok-kelompok menyebar hingga daerah pedalaman sehingga masih ada yang belum tersentuh pelayanan. Sebagai contoh, untuk mencapai daerah pedalaman harus menggunakan pesawat terbang dengan biaya perorang mencapai sekitar Rp. 55 juta.
71
Di Kabupaten Keerom terdapat banyak suku. Selain suku asal setempat yang umumnya paham bahasa Indonesia (sekitar 93%) juga terdapat suku-suku lain yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimatan, Sulawasi, NTT dan NTB. Penganut agama sudah didaftar, kecuali pemeluk agama Buddha dan Khonghucu yang belum mendaftar diri. Kerukunan hidup beragama cukup kondusif, yang ditandai pemahaman bahwa ajaran agama itu baik, saling menghargai dan memiliki sifat tolong menolong antarumat beragama. Kearifan lokal yang mendorong tetap terpelihara kerukunan ialah semboyan “Tanme Yisan Kefase“, artinya Bersatu bersepakat untuk membangun. FKUB sudah terbentuk sejak tahun 2008. Sambutan Walikota Jayapura Walikota Jayapura yang diwakili oleh Wakil Walikota dalam Sambutannya mengemukakan : Penduduk Kota Jayapura mencapai 230.000 jiwa dan heterogen dalam agama. Semua penganut agama telah didata, kecuali bagi penganut agama Buddha dan Khonghucu yang belum mendaftarkan diri. Potensi kerukunan dimantapkan lagi oleh semboyan yang merupakan kearifan lokal, yaitu “Tanah Papua ialah Tanah Damai”. Damai karena penduduknya beriman. Hal ini sejalan dengan Motto Kota Jayapura, yaitu Beriman, Maju, Mandiri dan Sejahtera. Dalam bidang agama dilakukan pendalaman keimanan, seperti pendirian dan pengembangan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA), Sekolah Minggu, dan Safari Ramadhan. Kerukunan di kalangan angkatan muda dengan menempatkan mereka yang berbeda agama secara bersama 7 2
dalam berbagai kegiatan pelatihan, dan penyiapan sarana peribadatan oleh penyelenggara bagi peserta yang beragama Islam. Potensi Kerukunan Telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Papua sejak tahun 2008. Dalam pembentukan FKUB ini difasilitasi oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta dimotori oleh Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA) yang terbentuk pada tahun 2006. Hanya saja belum semua aktif sesuai harapan karena berbagai kendala. Misalnya, di Kabupaten Keerom FKUB belum aktif karena belum tersedia sekretariat dan belum tersedia bantuan dana operasional dari pemerintah. Telah terbinanya tradisi saling silaturahim antarumat beragama pada hari-hari besar keagamaan, seperti silaturahim idulfitri, halal bihalal, dan natalan. Terdapat kearifan lokal yang sangat mendukung keharmonisan hubungan antarumat beragama, yaitu dengan semboyan: “Satu tungku tiga tiang”. Tiga tiang yang dimaksud ialah pemerintah, adat, dan agama. Semua masalah diselesaikan oleh tiga unsur utama tersebut. Dalam adat Papua anggota masyarakat dalam satu fam dapat terdiri tiga agama, namun tetap memelihara toleransi dalam hidup beragama. “Tanme Yisan Kefase”. Artinya Bersatu bersepakat untuk membangun. Membangun dengan bekerjasama untuk kepentingan bersama. Semboyan ini mengikat para warga dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, termasuk agama untuk bekerjasama dalam membangun daerah. “Tanah Papua adalah Tanah Damai” ialah tekad masyarakat untuk hidup damai di Papua. Suatu kedamaian yang menyeluruh, termasuk kerukunan hidup intern dan
73
antarumat beragama dengan upaya seperti : harmoni, komunikasi dan informasi, rasa aman dan nyaman, keadilan, kebersamaan, saling menghargai, kemandirian, pengakuan dan harga diri, partisipasi dan kesejahteraan. Slogan “Papua Tanah Damai” yang semula digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat ini menjadi kesepakatan bersama para pemuka dari berbagai agama dan tokoh adat serta pemerintah Provinsi Papua. Potensi Konflik Dari dialog terungkap beberapa faktor yang berpotensi dapat menimbulkan kekurangrukunan dalam hubungan antarumat beragama antara lain: Adanya kesenjangan sosial ekonomi, antara masyarakat pendatang dan penduduk asli serta antara masyarakat perkotaan dan pesesaan. Pengaruh tayangan media massa yang substansinya berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat Papua. Fanatisme agama yang sempit dapat menimbulkan sikap eksklusif dalam hubungan antar penganut agama yang berbeda. Fanatisme kesukuan dengan berbagai tradisinya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Keterbatasan tenaga penyuluh agama yang professional dan berasal dari Papua. Sengketa tanah Masjid dan Madrasah Al Muttaqien di Jln Merak Putih, Buper Waena, Distrik Heram yang merupakan pusat kegiatan umat Islam di Jayapura proses hukumnya belum selesai di Pengadilan. Komposisi kepengurusan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Rekomendasi Kebijakan pemerintah hendaknya lebih memperhatikan pada pemberdayaan masyarakat Papua. 7 4
Peningkatan kualitas pemahaman kerukunan hidup beragama, wawasan multikultural, kearifal lokal, dan kebutuhan tenaga penyuluh agama hendaknya menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sengketa tanah Masjid dan Madrasah Al Muttaqien yang masih dalam proses di Pengadilan hendaknya diselesaikan segera secara adil sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah hendaknya memfasilitasi kesekertariatan dan pendanaan untuk operasionalisai FKUB kabupaten/kota, terutama yang belum mendapatkannya selama ini, dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas perhatian dari pemerintah kabupaten/kota sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.
75
7 6
BAB IV DIALOG PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL ANTARA PEMUKA AGAMA PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI MALUKU
1. Gambaran Lokasi Kegiatan Pendahuluan alam masyarakat yang plural kondisi konflik dan integrasi sosial adalah sesuatu yang dinamis dan biasa terjadi di daerah manapun. Namun secara teoritik para sosiolog bersepakat bahwa jika terjadi konflik terdapat beberapa faktor penyebabnya. Pertama, Pada tatanan makroskopik, dimana konflik disebabkan oleh adanya kesenjangan yang nyata, ketimpangan dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Kedua, pada tataran mikroskopik di mana konflik sosial (bernuasa agama) diakibatkan adanya kebijakan yang kurang memperhatikan kehidupan sosial keagamaan. Pada tataran ini terlihat adanya pengabaian masyarakat lokal yang tidak mengembangkan aktualisasi multikulturallisme dengan model yang sesuai dan disepakati oleh kondisi dan budaya masyarakat setempat, sehingga dapat membangun dan memelihara toleransi, kebersamaan, kesederajatan, penghargaan atas keyakinan, saling memberikan kesempatan berprestasi antar kelompok yang berbeda suku, budaya dan agamanya.
D
77
Kesemuanya itu agar dapat mewujudkan rasa aman, kesejahteraan bersama, ketenangan dan kedamaian dengan tetap menjaga eksisitensi dan identitas yang dimiliki. Keseluruhannya dilakukan secara partisipatif, kontributif dan penuh kearifan budaya serta keluhuran ajaran agamanya masing-masing. Pengembangan dan peningkatan wawasan multikultural melalui dialog/diskusi merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam upaya menciptakan kehidupan yang lebih rukun antarumat beragama, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Upaya tersebut sejalan dengan misi yang terkandung dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009 Bab 31 huruf C nomor 2 yang menyatakan bahwa peningkatan kerukunan intern dan antarumat Bergama merupakan aspek penting yang perlu diupayakan. Melalui kegiatan ini selain dijalin hubungan yang lebih harmonis antara para pemimpin agama dari agama yang berbeda, juga dilakukan pengembangan temu wawasan multikultural serta meningkatkan keterbukaan, saling pengertian serta saling harga menghargai di antara pemimpin agama pusat dan daerah, membangun visi dn misi bersama tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama ke depan , serta menginventarisir kearifan-kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama. Dengan kegiatan ini pula, berbagai sekat perbedaan baik vertikal maupun horizontal yang ada dalam masyarakat, diharapkan dapat dijembatani. Pada tahun 2009 ini, kegiatan dialog/diskusi pengembangan dan peningkatan wawasan multikultural antar pemuka agama pusat dengan pemuka agama daerah 7 8
dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan antara lain di Ternate, Surabaya, Makasar dan Papua serta terakhir di Maluku (Ambon). Dengan latar belakang teoritik yang emperik di atas tersirat dan tersuratlah maksud tujuan kunjungan silaturahmi majelis-majelis agama dalam upaya membangun dan memelihara aktualisasi multikulturalisme di kota Ambon manise, Maluku. Permasalahan dan Tujuan Permasalahan yang dikaji meliputi: faktor-faktor yang menjadi potensi konflik dalam kehidupan antarumat beragama dalam masyarakat Maluku. Sebaliknya, faktorfaktor yang dapat menciptakan integrasi dalam hubungan antarumat beragama. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memelihara keukunan umat beragama, baik pemuka agama, pemerintah, tokoh agama maupun masyarakat melalui berbagai pendekatan baik agama, sosial dan budaya. Hasil kegiatan yang telah dilakukan, baik harapan ke depan maupun dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Kegiatan pengembangan wawasan multikultural antar pemuka agama ini bertujuan ialah: untuk memperlacar komunikasi antarpemuka agama, baik pemuka agama pusat maupun antar pemuka agama daerah. Menumbuhkan wawasan multikultural serta sikap saling menghargai dan mempercaya di antara pemimpin/pemuka agama pusat dan daerah. Mengembangkan misi dan visi bersama para pemimpin/pemuka agama pusat dan daerah tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya peningkatan kerjasama nyata dalam
79
menanggulangi masalah-maslah beragama dan rewanan sosial.
hubungan
antarumat
Mengiventarisasi kearifan-kearian lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama, dan mengindentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau kurang mendorong kerukunan umat beragama, serta mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harapan kedepan serta dampaknya dari kegiatan tersebut. Metode Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Lokasi kajian adalah Provinsi Maluku, dengan fokus kajian di Kota Ambon. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para informan, antara lain Pejabat Pemerintah Pemda Maluku, Pejabat Kementerian Agama Provinsi Maluku, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, FKUB Provinsi Maluku serta pengurus rumah ibadat, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Observavsi dilakukan terhadap rumah-rumah ibadat yang dikunjungi oleh rombongan pemuka agama pusat. Keadaan Lokasi Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan luas daratan 857,28 kilometer persegi yang tersebar pada perairan seluas 75.272 kilometer persegi, sehingga perbandingan luas daratan dan lautan 1 : 9. Wilayah Provinsi Maluku terletak di antara garis lintang utara 3 derajat dan garis lintang selatan 8 derajat – 3 derajat, serta diantara bujur bujur 124 derajat dan 133 derajat timur. Bagian terbesar daeri daerah Provinsi Maluku ini terletak di belahan bumi bagian selatan. Garis katulistiwa melewati kali yang mengarah ke 8 0
selatan dari pulau Halmahera tegak di sebelah selatan dan poros Poguke – Weda sehingga sebagian besar dari pulau tersebut terletak di belahan bumi utara. Secara fisiografis, wilayah Maluku dibentuk oleh reliefrelief yang besar, dimana poling-poling oceanis dan punggung-punggung pegunungan saling bergaris dengan sangat menyolok, sehingga topografis daratan pada umumnya bergunung (mountaineous) dan berbukit (hilly) yang menjulang langsung dari permukaan laut. Hal mana memberi suatu bentangan alam yang spesifik seperti tanjung-tanjung yang menjorok ke laut dan teluk-teluk yang memotong ke dalam daratan. Dibanding dengan luas daratannya. Di Maluku tercatat beberapa daratan yang berada di atas 5000 ha, antara lain daratan Pasahari (kurang lebih 40.000 ha, dan Masiwang 5.000 ha di pulau seram, daratan Kao kurang lebih 15.000 ha di pulau Halmahera, daerah aliran sungai Opu (pilau Buru) dan sebagainya. Daratan pantainya pada umumnya sempit, sungai sungai yang mengalir di wilayah Maluku tergolong sungai‐sungai kecil dan merupakan sungai hujan. Ditinjau dari pengelompokkannya tercatat dua kelompok pulau besar yang dikelilingi pulau‐ pulau berukuran sedang dan kecil (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Melalui Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Adat Istiadat Maluku, 2007) Kelompok pertama adalah pulau Halmahera termasuk antara lain kepulauan Bacan, Morotai dan pulau-pulau kecil lainnya seperti pulau ternate, Tidore, Makian, Gede dan sebagainya. Kelompok kedua adalah pulau Seram dengan pulau-pulau Ambon, Lease (Saparua, Haruku, Nusalaut), Kelang, Buano, Manipa, Gorom, dan sebagainya. Kelompok pulau-pulau yang sedang besarnya, tergolong gugusan pulau
81
Tanibar, Aru, Kai, Sula dan pulau-pulau solity seperti pulau Buru, Obi, dan Wetar, sedangkan sisanya merupakan pulaupulau kecil yang sebagian besar memilikiluas kurang dari 100 kilometer persegi. Sebagian besar dari daratannya ditumbuhi hutan kayu tropis, hanya beberapa daerah di kepulauan bagian terselatan (antara lain pulau-pulau Terbang) dimana daerahnya merupakan bentangan alam savanna. Perairan wilayah Maluku yang merupakan 8/9 dari luas provinsi Maluku terdiri dari laut-laut pedalaman (inner seas) yang dalam seperti laut Banda, dengan titik terdalam di perairan Nusantara, Seram, Maluku dan Halmahera. Sedangkan laut dangkalnya adalah laut Arafuru yang menutupi lautan continental. Penduduk Provinsi Maluku terbagi menjadi 11 kabupaten/kota, yang sebelum dimekarkan hanya 8 kabupaten/kota. Penduduk Maluku heterogen. Di samping penduduk asli, juga pendatang yang berasal dari berbagai daerah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Timor. Warga negara asing berasal dari Tiongkok, Eropa, Cina, Jepang, Eropa. Kedatangan mereka ke daerah ini untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan tugas sosial lainnya seperti misi keagamaan (Roma Katolik Eropa). Bangsa-bangsa asing tersebut pada umumnya berdiam di Kota Ambon. Sebaliknya, orang-orang Cina dapat dijumpai sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil. Kegiatan mereka terutama dalam bidang perekonomian. Dilihat dari sudut antropologis pada umumnya para pendatang mempengaruhi kelangsungan hidup adat istiadat. Hal ini berarti penduduk asli tetap mempunyai peranan yang 8 2
dominan dalam arti kelangsungan hidup adat istiadat sebagai norma pengatur masyarakat. Di satu pihak tergantung dari sikap dan pandangan mereka terhadap unsur-unsur adat istiadat itu sendiri. Di lain pihak, mereka juga berhadapan dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar, yang sedikit banyaknya dapat merubah sikap dan pandangan mereka terhadap adat istiadat. Penduduk kepulauan Maluku Tenggara pada umunya, khususnya penduduk daerah kepulauan Kei berasal dari Maluku Utara, Banda dan dari pulau Luang dan Sermata. Data historis juga mencatat bahwa penduduk daerah pulaupulau Kecil juga berasal dari pulau Bali. Menurut dugaan dikatakan bahwa penduduk Bali ini datang ke daerah kepulauan Kei sebagai akibat munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pulau Jawa, yang kemudian masuk ke pusat keraton Mojopahit, sehingga para bangsawan yang tidak memeluk agama Islam menjadikan Bali sebagai ”terugvar basis”. Dari latar belakang historis dalam pembagian administrasi ke dalam dua wilayah di pulau Maluku yaitu Halmahera, penyebaran bahasa Ternate dan Bahasa Tidore menurut penduduk yang menetap di masing-masing wilayah itu, pengaruh bahasa Melayu Halmahera dan penyebarannya di luar kepulauan Halmahera, terutama di Sulawesi Utara, mencerminkan peranan yang pernah dimainkan oleh Ternnate dan Tedore pada masa silam. Agama Islam masuk ke daerah ini melalui pengaruh pemerintahan kedua kesultanan itu, sedangkan agama Katolik dan Kristen masuk dengan kedatangan Portugis, Spanyol dan Belanda (Ibid, 2007: 14). Di dalam perkembangan selanjutnya Ternate dan Tidore akhirnya keluar sebagai dua kekuatan dominan. Keduaduanya terus menerus meluaskan pengaruhnya. Setalah wilayah kerajaan Jailolo yang sedikit demi sedikit diambil alih
83
oleh Ternate, akhirnya pengaruh Ternate itu terus meluas ke tiga penjuru ke utara di Mindanao, ke selatan di semenanjung selatan kepulauan Halmahera, pulau Buru, Seram, Ambon dan kepulauan Sula, ke barat di kepulauan Banggai. Sulawesi bagian timur , dan Sulawesi bagian utara termasuk kepulauan Sangir Talaud. Tidore meluaskan meluaskan pengaruhnya ke bagian timur dan Tengah pulau Halmahera,m pulau-pulau di antara Halmahera dan Irian Jaya sendiri. Sementara Bacan menyatakan tuntutan pula terhadap daerah Irian Jaya antara lain pulau Mussol, namun dominasi kekuasaan Tidore ruparupanya telah mendesaknya ke posisi tidak berdaya. Akibatnya ialah bahwa wilayah kekuasaannya tidak keluarbdari batas kepulauan Bacan dan Obi itu sendiri. Agama Islam dan Kristen. Sejak masuknya agama Islam di daerah ini, maka gelar Kolano diubah menjadi “Sultan”: Sultan Ternate yang pertama ialah Zaenal Abidin yang naik tahta dalam tahun 1486, dan sultan Tidore yang pertama ialah Jamaluddin yang naik tahta dalam tahun 1890. Akan tetapi sumber sumber memberikan Portugis lain memberikan waktu yang lebih kemudian. Di dalam tulisan Historis das Molukas yang sangat besar kemungkinannya berasal dari Antonio Valvano, seorang pengusaha pemerintah daerah jajahan Portugis (Capitao: dari 1536-1539) yang mengatakan bahwa agama Islam di kepulauan Maluku mulai lima puluh tahun yang lalu hal ini berarti bahwa peristiwa itu terjadi antara 1460-1465. Mengenai masuknya agama Katolik di Halmahera, peristiwa itu praktis terjadi ketika Portegis mulai berkuasa, terutama jika diingat, bahwa kedudukan Capitao seperti yang dijabat oleh Antonio Calvano tersebut di atas mengkombinasikan kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kegerejaan. Namun demikian, pengaruh yang terbesar terjadi 8 4
dengan kedatangan missionanris Katolik terkenal yaitu Franciscus Xaverius di Ternate dalam tahun 1546. Pengaruh dan masuknya kedua agama ini, tidak menyingkirkan kehidupan adat yang bersumber pada berbagai religi yang dianut oleh suku bangsa di Halmahera sebelumnya. Masalahnya ialah bagaimana sifat pengaruh terhadap kehidupan adat itu sendiri. Di dalam masa lalu, soal ini, khusus yang menyangkut masalah ini belum pernah diteliti secara mendalam, sehingga jawabanya hanya dapat diperoleh dari infferennsi data dan sumber yang tidak khusus diorientasikan pada permasalahan ini. Masyarakat Propinsi Maluku jauh sebelum kedatangan agama Islam dan Bangsa Barat, telah memiliki sistem pemerintahan yang teratur, yang dikepalai oleh seorang tokoh dan lazim disebut “Raja”. Raja dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa badan yaitu: a. Saniri Rajapahit, merupakan badan eksekutip desa; b. Saniri negeri, anggotanya ialah saniri Rajapahit dan mereka yang dipilih dari antara rakyat desa; c. Saniri Besar atau disebut pula Saniri lengkap. Anggotanya terdiri dari Saniri negeri ditambah dengan kepala-kepala keluarga yang ada pada suatu desa (Ibid, 2007: 18). Penduduk asli merupakan komponen yang menentukan, karena itu kelangsungan hidup adat istiadat sebagai pengatur penertiban masyarakat tergantung dari sikap mereka terhadap unsur adat istiadat itu sendiri. Sebab di lain pihak mereka berhadapan dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar, yang dapat merubah sikap dan pandangan mereka terhadap adat istiadat mereka sendiri. Penduduk Provinsi Maluku pada bulan September 2009 berjumlah 1 .440.041 orang jika di banding dengan tahun 2007 yang jumlahnya 1.667.549 orang telah mengalami penurunan
85
yang sangat signifikan 14 % berbeda halnya di kota ambon yang berjumlah 272.686 orang pada tahun 2007, pada tahun ini berjumlah 281.293 orang, sehingga terjadi kenaikan penduduk 3,2 %. Dari perspektif agama penduduk Maluku yang berjumlah 1.440.041 orang yang beragama Islam berjumlah 808.324 orang (56,13% ), Kristen 511.112 orang (31,54 % ), Katolik 115,791 orang (8,15 % ), Hindu 3.607 orang (0,25%) dan Buddha 1.199 orang atau 0,08% (Sumber Kanwil Kementerian Agama, Provinsi Maluku). Berbeda halnya, di Kota Ambon, umat Islam 98.090 orang (34,87%), Kristen 161.265 orang (57,32%), Katolik 20.815 orang (7,93%), Hindu 533 orang (4,76%) dan Buddha 590 orang (5,27%) dibandingkan tahun 2007, umat Islam mengalami penurunan (migrasi), sedangkan umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mengalami kenaikan jumlahnya. Komposisi jumlah penganut agama di Kota Ambon pada tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kota Ambon Tahun 2009 NO
Agama
1
Islam
2
JUMLAH
PRESENTASE
98.090 jiwa
34,87%
Kristen
161.265 jiwa
57,32%
3
Katolik
20.815 jiwa
7,93%
4
Hindu
533 jiwa
4,76%
5
Buddha
590 jiwa
5,27%
Sumber: Kanwil Kementerian Agam Provinsi Maluku. 8 6
Jumlah rumah ibadat terdiri dari : 1700 masjid, 1140 gereja Kristen 268 gereja Katolik, 17 pura dan 5 viraha. Dalam bidang ekonomi, selain ethnis cina, Bugis, Makassar, Buton, dan Jawa hingga sekarang masing-masing dominan menguasai perdagangan hampir di berbagai pelosok wilayah Maluku, misalnya berjualan bahan-bahan pakaian, makanan dan berbagai jenis keperluan rumah tangga. Dalam pemilu 2009 kekuatan partai politik hampir sama dengan pemilu 2004 di mana partai Golkar dan PDIP, masih mendominasi perolehan suara. kemudian disusul Demokrat, PKS, Hanura, PPP,PAN dan PDS. Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk Maluku pada umumnya adalah pertanian, terutama penduduk di pedesaan yaitu bertani ladang. Bentuk mata pencaharian lainnya ialah berburu, meramu, berternak, dan perikanan serta kerajinan tangan yang merupakan mata pencaharian tambahan. Profil Rumah Ibadat Mesjid Al-Muhlisin. Masjid ini terletak di Jalan Sitanala Batu Gantung Waringin Kec. Nusaniwe. Mesjid ini berdiri sejak tahun 1968 oleh Abdul Aziz, Habib Jamali dan lain-lain. Masjid ini berukuran kurang lebih 12 X 9 M, di atas tanah seluas 30 X 20 M. Memiliki ruang perpustakaan dengan jumlah buku kurang lebih seribu Buah serta memiliki sebuah gudang. Sekitar tahun 1983 dilakukan rencana renovasi dan pada tahun 1989 di mulai pembangunan mesjid tersebut menjadi 3 lantai. Pada saat terjadi kerusuhan tahun 1999, rumah di sekitar masjid hancur, tetapi masjid tersebut aman dari kerusuhan. Umat Islam Batu Gantung/Waringin sekitar
87
masjid ada 3 RT, selebihnya umat Kristiani. Dari pusat pemerintahan ke masjid tersebut sekitar 1 km. Pengurus masjid diketuai oleh Latif Lahani, SH, Sekretaris Alu. Gereja Jamaah Mujizat Raja Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia (GPSDI). Gereja ini terletak di Passo Kec. Baguala Kota Ambon. Didirikan pada tahun 2006, luas bangunan 17 X 12 Meter di atas tanah seluas 15 X 20 M. Gereja ini berlokasi sekitar kurang lebih 7 km dari pusat pemerintahan. Berdirinya Gereja tersebut dipelopori oleh Gilbret Marthin Frans Baker, S.Th. Adapun jamaat gereja kurang lebih 30 kepala keluarga, yang tergabung dalam Pekabaran Injil Indonesia, dan Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia. Gereja Khatolik Santo Yakobus. Gereja ini terletak di Dusun Ahuru Batu Merah Kec. Sirimau, berada di atas perbukitan berjarak kurang lebih 1 km dari pusat pemerintahan provinsi. Gereja ini terletak di lingkungan banyak warga Muslim. Tidak jauh dari gereja terdapat sejumlah masjid. Sejak tahun 2005 dibangun kembali gereja tersebut. Jemaat gereja ini banyak pengungsi dari Pulau Buru, dan Poso. Sebagian besar para karyawan dan pegawai negeri. Jumlah umat sekitar 700 orang di bawar bimbingan Romo Karol. Pura Siwa Stana Giri. Pura ini berada di Komplek Musium Siwa Lima Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe. Pura ini dibangun pada tahun 1982 dan diresmikan oleh Gubernur Sukoso pada tahun 1991. Pura tersebut berada di atas tanah seluas 3500 m, di wilayah pengunungan. Sedangkan yang dipakai untuk rumah ibadat seluas 1500 m. Ide pendirian pura ini adalah sejumlah masyarakat Hindu 8 8
pada tahun 1982 itu. Mereka umumnya pekerja pada Waskita Karya di bawah bimbingan Made Brata, anggota TNI yang di tugaskan sebagai Pembimas Hindu. Jamaahnya sekitar 400 jiwa. Vihara Siwa Stana Giri (Buddha). Vihara ini terletak di Komplek Musium Siwa L, Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe, Gunung Nona di bawah pemancar TVRI Jalan Perumtel, Taman Makmur. Vihara dibangun atas prakarsa dan sponsor seorang pengusaha bernama Welhiamus J Lewalisa pada tahun 1980 yang luasnya + 1.500 M. Wihara ini di bawah binaan Walubi, dan menganut aliran Buddha Mahyana dibangun disekitar Sekarang masih memerlukan renovasi agar kelihatan lebih baik. Umat di Pura ini kurang lebih 250 orang. Potensi Integrasi dan Konflik a. Potensi Integrasi Keragaman masyarakat Maluku yang terdiri dari berbagai etnis dan ras, seperti Jawa, Sunda, Bugis Makassar, Buton, Cina, Arab dan Ambon. Pemeluk agama terdiri dari: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Di tengah masyarakat multibudaya dan multiagama di Kota Ambon terdapat budaya lokal sebagai perekat sosial, yang dulu menjadi perekat harmoni masyarakat, yang paling dikanal adalah Pela Gandong. Kesadaran pemerintah dan para pemuka masyarakat untuk lebih mewujudkan kehidupan umat yang rukun aman dan damai. Adanya kemauan bersama yang tulus dari pemuka agama dan masyarakat untuk membina kerukunan umat beragama yang lebih harmonis dengan pembinaan internal masing-masing umat.
89
Nilai dan ajaran masing-masing agama sangat menghargai pluralitas dan menjadi tekad serta kesadaran bersama para pemuka agama untuk lebih mengembangkan pembinaan internal umat beragama. Berdirinya forum bersama menjadi wadah seluruh kelompok agama di Kota Ambon sejak tahun 1992, dan kegiatan silaturahim tokohtokoh agama ketingkat Kecamatan. b. Potensi Konflik Di samping potensi integrasi, di Kota Ambon juga terdapat potensi konflik. Di antaranya ialah struktur warisan masa lalu, yaitu warisan pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk stuktur sosial yang antaragama yang saling curiga satu umat dengan umat lainnya. Isu Agamanisasi. Meningkatnya jumlah migran, seperti dari Sulawesi dan Jawa, dan Buton yang kebanyakan beragama Islam. Muncul isu Islamisasi, yang berpotensi koflik. Perkembangan Ekonomi Sosial. Banyaknya jumlah pengangguran menimbulkan permasalahan sosial politik tersendiri berdimensi vertikal yaitu munculnya dinamika kompetisi dan konflik politik ekonomi antara pusat dan lokal. Ketergantungan itu menimbulkan penetrasi campur tangan politik. Hal ini menyebabkan marginalisasi sektor ekonomi lokal dan terdesaknya stuktur kepemimpinan adat yang selama ini sangat bergantung pada sumber daya lokal. Kondisi semacam ini memunculkan gerakan-gerakan yang menimbulkan konflik perebutan sumber daya alam, antara pemerintah dan masyarakat sipil adat, dan antara kalangan bisnis dengan masyarakat lokal.
9 0
Perubahan Sosial Politik. Para migran yang dulu hanya sebagai anak dagang (umumnya muslim dari Bugis Makassar, Buton dan Jawa) secara perlahan telah menguasai ekonomi. Sementara penduduk asli yang sebagian besar pemeluk Kristen menguasai birokrasi, pendidikan dan sektor jasa. Stuktur piramida dan mobilitas sosial politik berdasar etnis dan agama di ambon merupakan potensi konflik terpendam. Modernisasi Budaya. Hubungan Pela Gandong hanya berlaku dalam kerangka adat Ambon. Di luar itu seperti hubungan antarumat beragama atau antaretnis asli dan pendatang tampak tidak lagi memiliki kekuatan yang mengikat. Secara adat jabatan raja atau kepala desa menjadi hak khusus bagi kalangan Fam tertentu, dan diakui oleh kalangan pemerintah Namun, sejak pemerintah orde baru mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan seorang raja tidak lagi dilakukan secara adat yang dengan persyaratan sang calon harus berasal dari Soa raja. Modernisasi birokrasi senacam ini menciptakan melemahnya fungsi lembaga-lembaga adat untuk memelihara integrasi sosial di antara warga masyarakat sehingga masyarakat Ambon menjadi rentan dengan konflik Potensi konflik tersebut dirasakan sangat memuncak kepermukaan menjelang Januari 1999. Sejak saat itu, peristiwa demi peristiwa konflik disertai kekerasan muncul di berbagai tempat. Konflik yang terjadi merupakan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya sejak Januari 1999. Konflik Ambon yang muncul kepermukaaan disertai banyaknya letupan konflik dan melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebagaimana disebut konflik jilid satu (Januari – awal april 1999), konflik jilid dua (Juli-Nopember
91
1999), konflik Jilid ketiga (Akhir Desember-Pertengahan Januari 2000), dan konflik jilid kempat (April –Agustus 2000). Dalam konflik sosial tersebut dengan membawa-bawa isu agama. Langkah-Langkah Pemeliharaan Kerukunan Upaya Tingkat Lokal Beberapa langkah yang ditempuh pemerintah pada tingkat lokal untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di antaranya ialah membentuk lembaga Pusat Rujuk Sosial (PRS), sebuah lembaga rekonsiliasi yang kegiatannya antara lain melakukan analisis, dan anatomi kerusuhan Maluku. Merumuskan dan melakukan langkah-langkah penanganan kerusuhan antara lain : safari damai, diskusi dan analisis sosial, anatomi kerusuhan, pengadaaan pos-pos keamaanan, konsolidasi dengan daerah-daerah dalam lingkungan kota dan pulau Ambon, seminar dan lokakarya tentang akar permasalahan kerusuhan. Membentuk tim fasilitator Pemda oleh Gubernur M. Saleh Latuconsina tanggal 14 Januari 2000. Tim ini sebagai fasilitator untuk dialog dengan tingkat bawah antarkomunitas membentuk tim 24, dan Forum Jaringan Pengamanan Lingkungan. Tim 24 dibentuk atas prakarsa Gubernur Saleh Latuconsina untuk menjamin keamanan menjelang kunjungan Presiden bulan Desember 1999. Anggota forum ini adalah kelompok-kelompok yang selama ini aktif berkonflik di garis depan. Mengadakan pertemuan Latupati dan kepala desa pada tanggal 12 desember 1999, yang intinya meminta dukungan para Latupati untuk menghentikan konflik. Selain itu, LSMLSM lokal, mengusahakan peredaman konflik. Di antaranya : 9 2
membentuk Tim 20 Waiyame. Dalam kerjanya, berusaha memelihara resistensi dan membangun ketahanan lokal, membentuk LSM Baileu yang anggotanya dari akar rumput, khususnya di tempat pengungsian. Misi utamanya adalah melakukan pemberdayaan dan advokasi pelestarian komunitas, dan hak adat di Maluku menghadapi berbagai penetrasi politik dan kekuasaan. Membentuk Tim Relawan untuk kemanusiaan (TIRUS) yang anggotanya terdiri dari beberapa LSM Ambon Maluku yang mengurusi masalah kemanusiaan. Pembentukan LSM ini diprakarsai oleh jaringan Baileo. LSM ini juga berfungsi sebagai forum untuk mengkordinasikan dan membagi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konflik. Membentuk gerakan perempuan peduli (BPP), yang beranggotakan perempuan dari dua komunitas muslim dan Kristen. LSM ini memiliki kegiatan bervariasi, berkaitan dengan rekonsiliasi dan rehabilitasi. Upaya Pemerintah Pusat Upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat yaitu membentuk Tim 19 oleh TNI/POLRI untuk pencegahan konflik yang dilakukan dengan pendekatan keamanan dibawah koordinasi Menko Polkam, Pendekatan rekonsiliasi langsung di bawah Wapres yang pelaksanaannya ditangani oleh Menteri Agama dan pendekatan rehabilitasi di bawah Menko Kesra dan Taskin. Upaya lainnya memfasilitasi perundingan yang dihadiri dua komunitas Agama Islam dan Kristen. Pada tanggal 11 /12 Pebruari 2002, kedua delegasi tersebut melakukan dialog di Malino, Goa Sulawesi Selatan yang bertujuan mencapai penyelesaian konflik masyarakat Maluku.
93
Selain LSM Lokal ada juga LSM internasional yang ikut mendukung upaya perdamaian di Maluku. Di antaranya the British counsil. LSM ini bekerja sama dengan LSM lokal dalam berbagai kegiatan perdamaian di Maluku. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Hubungan sosial antaraumat beragama pasca rekonsiliasi makin berproses pada integrasi sosial, dan kerukunan antarumat beragama. Dalam hal ini ditandai oleh kesadaran masyarakat untuk hidup membaur dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Kehidupan di pasar-pasar tradisional kembali membaur antar penjual dan pembeli yang berbeda agama. Kesadaran sosial tersebut ditopang oleh makin intensifnya hubungan silaturahim antar pemuka agama dan organisasi keagamaan. Denga demikian terbangun kedewasaan berpikir yang dapat menangka isi yang dapat mengarah pada konflik. Pemerintah daerah beserta segenap jajaranya telah mengurangi kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan kecemburuan, ketimpangan dan diskriminatif agar dapat menurunkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Para tokoh agama makin menyadari perlunya kearifan lokal lebih diberdayakan dan diefektifkan sebagai sumber potensi untuk membangun rasa persaudaraan (genalogis) seperti Pela Gandong, Potong Kuku Rasa di Daging, Sagu Lalempang Patah Dua, di Ambon dan Maluku Tengah dan Lar Vul Ngabal di Maluku Tenggara sebagai perekat sosial.
9 4
Faktor yang dapat menjadi sumber potensi konflik adalah ketidakadilan yang terjadi di masyarakat yang secara kebetulan berbeda suku, agama, ekonomi dan politik, tetapi menyatu dan melekat dalam satu komunitas tertentu. Saran Rekonstruksi perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan yang menyatu dan terstruktur secara piramidal akan mudah menggoyahkan persatuan dan keharmonisan antarumat. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan itu harus dijembatani oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan bagi berbagai pihak komunitas. Kebijakan yang tidak adil dan terlalu memihak dapat menimbulkan keresahan oleh karena itu komunikasi antar komunitas lapis atas dan bawah perlu dipelihara dandi tingkatkan secara terarah dan berkesinambungan. Pengembangan multikulturalisme dan kearifan lokal yang sudah melemah, perlu di hidupkan dan diberdayakan, terutama pada mayarakat lapis bawah, sehingga berdampak pada peningkatan toleransi antaretnis dan agama. Pemahaman dihayati dan diamalkan oleh masyarakat lapis bawah. Untuk itu, setiap majelis-majelis dan tokoh-tokoh agama berkewajiban untuk senantiasa memberikan bimbingan agar ajaran semua agama yang luhur dan tidak ternodai oleh tindakan-tindakan yang menyebabkan permusuhan. Forumforum dan aktivitas silaturahim lebih ditingkatkan frekuensinya, untuk membangun saling pengertian, menghormati dan menghargai demi kerukunan umat beragama.
95
2. Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Pendahuluan Di kalangan masyarakat Maluku sejak lama berkembang nilai-nilai sosial, yang dinamakan budaya pela gandong, dan siwalima. Pela ialah ikatan persaudaraan dua desa atau lebih yang didasarkan pada faktor diluar keturunan (genealogis). Suatu ikatan genealogis dari keturunan leluhur yang sama disebut gandong (adik). Siwalima berarti sembilan dan lima yang menggambarkan dua kelompok besar masyarakat Maluku. Pada masa lalu, jika terjadi benturan dan konflik diselesaikan melalui budaya “pela” dan “Siwalima”. Adat leluhur tersebut mempersatukan warga Maluku, sekalipun beda etnis, budaya dan agama. Nilai-nilai sosial tersebut dulu merupakan satu kekuatan “ke-basudara-an” yang saling menyapa dan saling menghidupkan (sintesisbipolar). Masyarakat Kota Ambon dan warga Provinsi Maluku umumnya, selain berpengalaman meredam beragam ihwal yang merusak dan mengganggu kerukunan, sekaligus juga sudah sejak lama terkenal dengan perangkat kekayaan kearifan budaya leluhur lokal seperti pela gandong, dan siwalima sebagai sistem ikatan persaudaraan yang sangat kental dan mampu menopang terciptanya keseimbangan sosial setempat secara turun temurun. Namun, dengan terjadinya perubahan sosial, dan migrasi ke daerah Maluku, dan adanya perbutan penguasaan ekonomi dan politik, maka terjadi kasus Ambon, seakan “pela gandom” dan “Siwalima” tidak berperan lagi.
9 6
Tujuan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural ini bertujuan : (1) Memperlancar komunikasi antar pemuka agama, baik pemuka agama pusat maupun antar sesama pemuka agama daerah. (2) Menumbuhkembangkan wawasan multikultural serta sikap saling menghargai dan mempercayai di antara pemimpin/pemuka agama pusat dan daerah. (3) Mengembangkan visi dan misi bersama para pemimpin/pemuka agama pusat dan daerah tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya peningkatan kerjasama nyata dalam menanggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama dan kerawanan sosial. (4) Menginventarisasi kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin dapat mendorong atau kurang mendorong kerukunan umat beragama. Tempat dan Peserta Dialog Dialog dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kantor Gubernur Provinsi Maluku dalam rangkaian audiensi dengan Gubernur, dan di Hotel Amans, Ambon. Peserta dialog di kabupaten dan kota tersebut masing-masing 60 orang, yang meliputi unsur, sebagai berikut : 1)
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Kota Ambon.
2)
Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat dan Kota Ambon.
3)
Pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Pusat dan Keuskupan Wilayah Kota Ambon.
97
4)
Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, dan Kota Ambon.
5)
Pimpinan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Pusat dan Kota Ambon.
6)
Pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Pusat.
7)
Anggota Komisi VIII DPR-RI.
8)
Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Organisasi Keagamaan dan LSM, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.
9)
Organisasi sosial keagamaan pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah; ormas keagamaan daerah: organisasi perempuan, dan pemuda, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
10) IAIN Ambon dan Perguruan Tinggi swasta lainnya. 11) Pejabat Kementerian Agama pusat dan daerah, dari: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Penelitian, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan Kabtor kementerian Agama Kota Ambon, Kantor Kesbang dan Linmas Provinsi Maluku, dan Kota Ambon. 12) Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, serta Panitia. Bentuk Kegiatan dan Proses Dialog Studi deskriptif tentang Wawasan Multikultural: Potensi Integrasi dan Konflik di Kota Ambon oleh Tim Peneliti yang dilaksanakan pada awal bulan Nopember 2009. Hasil Studi ini 9 8
merupakan pengayaan informasi tentang kondisi sosial keagamaan sebagai bekal bagi peserta dialog dari pusat. Rapat Persiapan. Peserta rombongan mendapat pengarahan dari ketua rombongan, pemaparan hasil studi Tim Peneliti, serta beberapa hal teknis pelaksanaan kegiatan ini. Rapat dan diskusi ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pusat, yang terdiri dari : Pejabat dan Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wakil dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, serta Panitia. Audiensi kepada Gubernur Maluku, yang dalam kesempatan ini diterima oleh Sekda Provinsi Maluku. Namun selain itu, secara informal Tim juga beraudiensi dengan Wakil Gubernur, di rumah dinas pada tanggal 22 Nopember 2009. Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural yang dilakukan dalam rangkaian Audiensi dengan Gubernur pada tanggal 21 Nopember 2009, dan dialog yang lebih besar pesertanya, yang dilakukan di Hotel Amans, Kota Ambon pada tanggal 22 Nopember 2009. Pada acara audiensi, Tim dipimpin langsung oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, selaku ketua rombongan. Sedangkan pada dialog kedua, Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan memimpin rombongan berdialog dengan pemuka agama daerah.
99
Kunjungan silaturahim ke rumah-rumah ibadat di 5 lokasi, disertai penyampaian cinderamata/bantuan dana. Rumah ibadat yang dikunjungi yaitu: 1) Gereja (Kristen) Diakonos, Air Besar – Passo, Kec. Baguala Kota Mabon; 2) Gereja (Katolik) Santo Yakobus, Ahuru, Kec. Sirimau Kota Ambon; 3) Mesjid Al-Mukhlisin, Jl. Sitanala, Batu Gantung Waringin, Kec. Nusaniwe Kota Ambon; 4) Pura Siwa Stana Giri, Komplek Museum Siwalima Taman Makmur Kec. Nusaniwe Kota Ambon; dan 5) Wihara Swarna Giri Girta, Gunung Nona, Kec. Nuasniwe Kota Ambon. Pada tiap rumah ibadat tersebut, selain dialog dengan pemuka agama dan umat, juga dilakukan pemberian cenderamata dari rombongan kepada pengurus rumah ibadat bersangkutan, yakni sebesar Rp 20.000.000,- Di samping itu juga dilaksanakan penanaman pohon di tiap-tiap pekarangan rumah ibadat tersebut. Dalam penutupan kegiatan dialog disampaikan kesimpulan hasil dialog dan kunjungan yang mencakup proses, arahan Gubernur Maluku, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Walikota Ambon, dan sejumlah kearifan lokal, serta rekomendasi. Sambutan dan Pengarahan Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Sehubungan dengan diselenggarakannya Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 20-24 November 2009, beberapa pemikiran yang dipandang penting disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, antara lain: Dalam Forum Nasional Summit 2009 yang berlangsung tanggal 29-31 Oktober 2009 yang lalu, direkomendasikan tiga 1 00
isu utama baru terkait pembangunan bidang agama ke depan yaitu; Pertama. Peningkatan wawasan dan kesadaran keagamaan yang dinamis untuk pembangunan nasional, mencakup: 1) Optimalisasi fungsi agama sebagai landasan etik/moral bagi pembangunan; 2) Peningkatan pemahaman dan perilaku keagamaan yang seimbang, moderat, dan inklusif; 3) Peningkatan ketahanan umat beragama terhadap ekses negatif ideologi-ideologi dan gerakan transnasional yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa; 4) Peningkatan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional; 5) Peningkatan upaya mewujudkan keshalihan sosial sejalan dengan keshalihan ritual; dan 6) Peningkatan wawasan keagamaan masyarakat untuk mengurangi berbagai aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kedua. Penguatan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa, yang meliputi: 1) Peningkatan kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika; 2) Peningkatan harkat dan martabat umat beragama dalam pembangunan jati diri bangsa; 3) Peningkatan upaya preventif terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan media cetak dan elektronik terhadap perilaku beragama masyarakat; 4) Peningkatan peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban; 5) Peningkatan peran lembaga/ institusi sosial-keagamaan dalam optimalisasi peran agama dalam pembangunan; dan 6) Peningkatan peran agama sebagai penangkal dan kontrol terhadap penyimpangan perilaku sosial (korupsi, narkoba, kriminalitas, kenakalan remaja dan sejenisnya). Ketiga. Isu peningkatan kerukunan umat beragama dalam membangun kerukunan nasional, yang memuat: 1)
101
Penguatan dialog dan kerjasama antarumat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; 2) Peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional; 3) Peningkatan harmoni intern dan antarumat beragama; dan 4) Penguatan peraturan perundangundangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya penyusunan Undang-undang Perlindungan dan Kebebasan Beragama. Sehubungan dengan kerukunan, seiring dengan dinamika sosial yang terus berkembang dan kompleksitas permasalahan yang tidak jarang menimbulkan gangguan keseimbangan sosial, Kementerian Agama secara kontinyu berupaya menciptakan suasana dan kondisi yang memungkinkan dan memudahkan perwujudan kerukunan di bidang kehidupan umat beragama. Salahsatu bentuk kegiatan terkait kerukunan ini adalah ”Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural seperti yang kita ikuti ini. Dialog sejenis telah dilakukan sejak tahun 2002 dan terus berlanjut sampai sekarang (2009). Secara keseluruhan, wilayah Maluku (Kota Ambon) tempat berlangsungnya dialog ini merupakan provinsi yang keduapuluh lima. Dari rangkaian dialog sebelumnya di berbagai daerah, ternyata banyak hal yang bermanfaat untuk diketahui dan dipelajari bersama dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan damai ke depan. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang sejak lama terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan dan ketenteraman masyarakat. Persoalannya ialah kearifan lokal itu terkadang kurang dipahami lagi atau kurang fungsional secara luas dalam masyarakat sehingga tampak lebih efektif ditaati masyarakat ketika tingkat kehidupan mereka masih sangat sederhana seperti kehidupan pedesaan. 1 02
Ketika kehidupan masyarakat makin kompleks, urbanisasi meningkat, bahkan terpaan arus globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi begitu kuat, maka sebagian beban pemeliharaan kerukunan umat beragama makin berat, dan sebagian kearifan lokal itu tidak sanggup lagi mendukung beban berat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya memperkuat kembali kearifan-kearifan lokal tersebut dengan beberapa modivikasi, termasuk pengenalan kebijakan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pembuatan kesepakatan baru para pemuka adat dan pemuka agama pada zaman ini. Kerukunan umat beragama yang kita miliki sekarang ini merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh warga Negara Indonesia dalam rangka memperkuat Negara Kesatauan Republik Indonesia. Walau kita sadari bahwa dalam beberapa hal kita masih menemui kendala-kendala kecil, namun dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata dalam pandangan masyarakat internasional kerukunan umat beragama di Indonesia ini dianggap terbaik. Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Paling tidak hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Luar Negeri Italia H.E Franco Frattini dan pendiri Komunitas Sant’ Egidio Dr. Andrea Riccardi dalam pidato mereka pada pembukaan seminar internasional dengan tema: Unity in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to live Together yang diselenggarakan tanggal 4 Maret 2009 yang lalu di Roma. Atas pujian itu tentu saja kita tidak boleh terlena, tetapi harus tetap mawas diri karena kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya.
103
Dalam rangka memelihara kerukunan inilah maka pada kesempatan dialog di Provinsi Maluku ini, saya ingin mengajak semua pihak, khususnya para pemuka agama baik di pusat maupun di daerah untuk: Pertama, memupuk saling pengertian dengan lebih memaafkan dan mengefektifkan saluran komunikasi antarpemuka agama yang sudah ada baik dalam bentuk forum (atau wadah) pada masyarakat maupun dalam bentuk lainnya, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal, terutama tingkat kecamatan dan, kalau perlu tingkat desa (kelurahan) dan akar rumput (grassroots). Dalam kaitan ini saya mengharapkan provinsi dan kabupaten/ kota yang belum membentuk FKUB agar segera membentuknya. Kedua, menggali dan melestarikan berbagai unsur kearifan lokal, tradisi, dan pranata lokal, termasuk norma dan adat istiadat yang bermanfaat dan dapat berfungsi efektif dalam mendukung kerukunan masyarakat lokal, sambil melakukan kajian dan pengayaan dengan kearifan-kearifan baru. Sambutan Gubernur Maluku Pada tanggal 25 Nopember 2009, kota Ambon Ibukota Provinsi Maluku menjadi tuan rumah dalam memperingati Hari Perdamaian Dunia yang ke 29. Sebagaimana diketahui terpilihnya kota Ambon sebagi tuan rumah perayaan Hari Perdamaian Dunia karena daerah ini punya pengalaman “pahit”, yakni tragedi kemanusiaan sejak 1999 hingga 2004. Kasus tersebut menjadi motivasi menggugah masyarakat Maluku agar tidak mudah terprovokasi, sehingga tidak terulang lagi konflik sosial yang memanfaatkan simbol-simbol agama.
1 04
Momentum ini diprogramkan agar Ambon menjadi tempat mulia, karena merupakan kota ‘matahari terbit’ untuk menerangi dunia. Dengan harapan melalui kegiatan ini, Ambon dapat menjadi inspirasi untuk mewujudkan persaudaraan di Maluku- Indonesia – dunia, demi terciptanya kedamaian antar sesama manusia. Sebagai orang Maluku, kita harus bangga, karena kegiatan ini tergolong langka, sehingga kehormatan dunia internasional harus ditunjukkan dengan hidup berdampingan antara sesama secara damai sebagaimana hidup leluhur. Kehidupan orang basudara (saudara) yang dibingkai dengan budaya “pela dan gandong” itu harus dilestarikan, karena itu merupakan warisan hidup para leluhur sehingga jalinan keharmonisan antarumat beragama yang sebelum konflik sosial menjadi “teladan” dunia internasional perlu dikembangkan. Motivasi menjadikan Ambon ‘kota matahari terbit’, untuk terangi dunia itu berpulang bagi masyarakat Maluku sendiri, karena Komite Perdamaian Dunia hanya memfasilitasi sehingga kehormatan dan kepercayaan bangsa Indonesia untuk menjadikan ibukota provinsi Maluku tuan rumah itu harus diwujudkan oleh seluruh komponen masyrakat Maluku. Salah satu peranan penting agama adalah sebagai faktor yang mendorong kamajuan peradaban yang terhormat dan mulia. Hal tersebut dapat terjadi apabila agama senantiasa didialogkan, sehingga nilai-nilai positif agama menjadi aktual bagi kebaikan bersama umat manusia. Dalam konteks ini, pentingnya dialog agama menjadi relevan sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kung tentang pentingnya dialog agama untuk kita renungkan bersama, Yakni : “Tak ada perdamaian dunia tanpa ada perdamian antar agama, tak ada
105
perdamaian antaragama tanpa ada dialog antaragama, dan tak ada dialog antaragama tanpa ada landasan yang kuat dalam memahami agama “. Oleh karena itu, semakin jelaslah bagi kita bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama bagi kerukunan bangsa, keharmonisan, kedamaian dan kebersamaan masyarakat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama para pemimpin pemuka agama pusat dan daerah tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya peningkatan kerjasama nyata dalam menaggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama dan kerawanan sosial. Di samping itu, menginventarisir kearifan-kearifan lokal yang mendukung kerukunan umat beragma, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin dapat mendorong atau kurang mendorong kerukunan umat beragama. Diharapkan dengan berakhirnya kegiatan ini, dicapai suatu rumusan dinamika kerukunan di daerah, menyangkut potensi konflik dan integrasi sebagai bahan antisipasi bersama pemuka agama dan pemerintah ke depan serta kesepakatan‐ kesepakatan pemuka agama pusat dan daerah tentang upaya‐ upaya nyata dan kerjasama. Kerjasama kedua belah pihak untuk menciptakan suasana yang rukun di masyarakat agar anak cucu kita melihat kembali budaya para leluhur seperti ; pela, gandong dan masohi serta Larvul Ngabal yang ditinggalkan, dan pernah mendunia kini dapat kembali dirangkai dalam bingkai hidup orang basudara dengan nyanyian sagu salempeng pata dua. 1 06
Kesimpulan Sesi Dialog Berbagai pemikiran, pengalaman, dan kenyataan sosial menyangkut permasalahan kerukunan hidup umat beragama yang berkembang, dan dipandang penting dalam proses dialog multikultural di Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 20‐24 November 2009, antara lain sebagai berikut: Dinamika Kerukunan Kerukunan dan konflik merupakan suatu proses dan refleksi dari interaksi sosial yang dinamis, bukan suatu yang bersifat permanen. Suatu komunitas yang tadinya rukun, lantaran berbagai sebab bisa saja berubah menjadi konflik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya berkonflik, setelah melalui berbagai proses, kemudian kembali berdamai. Perubahan dari rukun menjadi tidak rukun dan sebaliknya, dipengaruhi dan tergantung pada proses interaksi sosial yang berlangsung antar individu dan kelompok dalam komunitas bersangkutan. Kondisi dan situasi masyarakat Maluku beberapa tahun silam (1999-2004) keseimbangan sosialnya porak poranda dilanda kerusuhan, berangsur-angsur berhasil diredam dan kini terus berproses kearah tatanan kehidupan sosial yang normal dan rukun. Kalaupun di sana-sini terkadang muncul kasus insidental seperti soal tanah, tetapi senantiasa dapat diselesaikan atau diredam dalam waktu singkat, dan tidak menimbulkan gangguan secara berarti terhadap kerukunan. Warga setempat telah banyak mendapat hikmah dan pembelajaran yang sangat berharga di balik pengalaman pahit tragedi kemanusiaan yang mereka alami. Ambon Manise supaya tetap manis dan tidak menangis.
107
Potensi Kerukunan Komitmen yang tinggi para tokoh keagamaan dan pimpinan adat serta dukungan politis Pemda setempat terhadap berbagai upaya menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif buat kerukunan, dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat bermakna dalam rangka perwujudan bangunan masyarakat yang damai dan rukun. Keberadaan para tokoh kunci tersebut membantu dan memudahkan dalam menetralisir atau mencairkan suasana, bila sewaktu-waktu muncul konflik. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup dan pelaksanaan tugas-tugas sosial keseharian, baik secara individual maupun komunal, terdaspat saling ketergantungan sosial antar sesama warga yang berlainan suku, agama, status, profesi dan seterusnya. Saling ketergantungan dan saling berinteraksi yang berlangsung secara alamiah di lingkungan sosial masing-masing, merupakan proses yang efektif untuk mencairkan ketegangan, kecurigaan, rasa bermusuhan, dan merajut kembali kebersamaan yang sempat menipis antar sesama warga di tempat kerja, di pasar, lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, serta tempat lainnya. Bagi masyarakat Maluku simbol-simbol adat, selain memiliki makna ritual, juga makna perekat dan pemersatu. Meskipun mereka menyebar dalam posisi pemukiman dan keyakinan agama berbeda, namun mereka tetap terikat dalam kesatuan adat leluhur. Kehidupan berbudaya, bermasyarakat dan beragama anak negeri Maluku, terpatri dalam suatu kekuatan “ke-basudara-an” adik-kakak (Pela Gandong) yang saling menyapa dan saling menghidupkan. Walaupun tidak sekental dahulu, menurut sejarahnya sistem pranata sosial budaya Maluku secara keseluruhan merupakan suatu
1 08
kekuatan geohistoris, geokultural, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi yang utuh dan sinergis. Melalui berbagai media, terjalin komunikasi dan interaksi sosial antar warga yang berbeda suku, budaya, profesi dan latar belakang keyakinan agama. Terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, forum dialog, seminar, yang secara berkala melakukan aktivitas sosial dan keagamaan, sangat berharga bagi terciptanya suasana dan kondisi yang memudahkan terjalinnya saling pengertian, saling menghargai dan kerjasama yang dapat menopang kerukunan. Ajaran keagamaan yang banyak mengandung nilai dan pesan kerukunan di kalangan masyarakat Maluku, merupakan salah satu faktor penting yang sangat membantu dan memudahkan bagi upaya perwujudan bangunan sosial komunitas yang harmonis dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Potensi Konflik Trauma kerusuhan yang sedikit banyaknya masih melekat dan membekas di kalangan para korban kerusuhan dan warga Maluku pada umumnya seperti mereka yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan orangorang tersayang, memerlukan proses yang relatif lama untuk mengembalikan keseimbangan mentalnya. Rasa frustasi kelompok berkepanjangan dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial, dan pada gilirannya bisa menjadi sumber konflik baru, bila tidak berhasil dicarikan solusinya. Konsentrasi pemukiman menurut suku atau agama, dilihat dari satu sisi menguntungkan dan memudahkan bagi upaya binaan internal (konsolidasi) kelompok suku atau agama masing-masing. Dari sisi yang lainjuga mudah
109
menarik garis pemisah antara ingroup-outgroup antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain yang berbeda suku atau agama, juga antara desa yang satu dengan desa lain yang berbeda suku dan agama. Orientasi kelompok suku atau agama ini dapat berdampak pada menipisnya sikap keterbukaan dan solidaritas sosial antar kelompok yang berbeda. Bila sesewaktu muncul konflik antar kelompok, maka rasa permusuhan gampang ditularkan secara masal di lingkungan masing-masing kelompok. Modernisasi pembangunan dan arus budaya global yang tidak selaras dengan tatanan sosial dan ajaran agama setempat seperti narkoba, minuman keras, judi, pergaulan bebas, budaya serba uang, mengakibatkan tumpulnya fungsifungsi lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan kearifan lokal yang merugikan bagi upaya pembinaan kerukunan dan kesatuan bangsa. Penyalahgunaan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik praktis kelompok, untuk menggalang dukungan dalam momen sosial politik seperti pemilu dan pilkada, tidak jarang berdampak pada munculnya friksi-friksi kelompok yang dapat memicu ketegangan dan berujung pada konflik antar kelompok sosial setempat dan mencederai kerukunan. Kesimpulan dan Rekomendasi Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural ini dipandang banyak mengandung manfaat terutama sebagai media komunikasi antara para tokoh agama pusat dan daerah. Di masa mendatang diharapkan terus digalakkan dan ditingkatkan effektivitasnya melalui berbagai bentuk program kerjasama kemanusiaan yang lebih konkrit, terarah dan 1 10
berkesinambungan terutama dalam rangka mengatasi beragam tantangan dan permasalahan yang menjerat komunitas lapisan bawah. Sejumlah pengungsi korban kerusuhan sampai sekarang belum berhasil mengurus dan mendapatkan tanah miliknya lantaran digunakan dan ditempati orang lain. Sehubungan dengan hal ini para korban terkait sangat memerlukan bantuan advokasi dan pengertian serta kearifan semua pihak terkait, khususnya uluran tangan Pemda dan Badan Pertanahan Nasional setempat agar segera ditemukan jalan penyelesaian yang bisa diterima pihak-pihak terkait dan tidak menjadi sumber pemicu konflik baru. Jalinan kerukunan masyarakat Maluku yang sekarang berangsur-angsur pulih menuju perwujudan kehidupan sosial yang normal seperti kondisi sosial damai sebelum kerusuhan, supaya senantiasa dipelihara dan ditingkatkan secara bersama oleh segenap lapisan dan kelompok sosial setempat. Ambon Manise supaya tetap manis dan jangan lagi menangis.
111
1 12
BAB V PENUTUP
eningkatan kerukunan umat beragama merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan menjadi pilar dari dari kerukunan nasional. Dengan kerukunan yang harmonis dan produktif, maka akan terkondisikan suasana saling pengertian dan saling menghormati, serta tercipta hubungan dan kerjasama intern dan antarumat beragama.
P
Kerukunan umat beragama merupakan persyaratan mutlak bagi efetivitasnya penyelenggaraan pemerintahan dan negara, serta keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan mana dalam mengisi kemerdekaan bangsa guna mencapai cita-cita nasional, yaitu masyarakat sejahtera, adil, makmur, rukun dan damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah menjamin kesinambungan kebijakan dan pendekatan terhadap berbagai masalah yang dapat mengakibatkan terjadi benturan hingga konflik intern dan antarumat beragama. Karena hal itu mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Di antara upaya mengatasinya dari perspektif pembangunan agama adalah melalui dialog pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama pusat dan daerah, dan antara pemimpin agama pusat dan daerah intern suatu agama. Buku ini adalah memuat hasil penelitian dan rumusan hasil Dialog Pengembangan Wawwasan Multukultural Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara,
113
Papua, dan Provinsi Maluku yang diselenggarakan pada tahun 2009. Namun pada akhirnya, faktor yang menentukan terpeliharanya kerukunan umat beragama adalah tergantung pada manusia, yang dalam hal ini umat beragama. Oleh karena itu, pengembangan wawasan multikultural para pemuka agama dan pemimpin agama dan umat secara keseluruhan merupakan syarat mutlak bagi terpeliharanya kerukuan intern dan antarumat beragama dalam mewujudkan tujuan kita beragama, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks itulah perlu terus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan wawasan multikultural, menanggulangi masalah hubungan antarumat beragama dan kerawanan sosial, serta menggali kearifan lokal yang mendukung kerukunan umat beragama, antara lain melalui dialog ini.
1 14
LAMPIRAN : 1. Catatan Perjalanan Dialog di Provinsi Maluku Utara Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antarpemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara dilaksanakan beberapa tahap. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, perumusan hasil dialog, pendistribusian hasil rumusan dialog ke sejumlah peserta terdiri atas majelis-majelis agama pusat dan lembaga-lembaga terkait, hingga penyusunan laporan akhir. Penunjukkan Tim Panitia Pelaksana. Kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, yang diangkat melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan Nomor : P.I/16/2009. Susunan Tim Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut: Pengarah : Kepala Badan Litbang dan Diklat Penanggung Jawab : Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D Koordinator : Dra. Hj. Kustini, M.Si. Ketua : Drs. H. Bashori A. Hakim, M. Si. Sekretaris : Drs. H. Ahsanul Khalikin Anggota : 1. Drs. H. Umar R. Soeroer, MM. 2. Dra. Asnawati 3. H. Fakhruddin M, S. Sos 4. Hj. Mesrawati, BA. 5. Muthohar, BA.
115
Tim Panitia Pelaksana sebelum memulai tugas sesuai peran dan fungsinya, terlebih dahulu menerima pengarahan baik dari Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan maupun Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Tahapan persiapan kegiatan merupakan tahapan yang berkaitan dengan perencanaan antara lain; 1) konfirmasi dengan pihak penyelenggara di daerah, Ajudan Gubernur Maluku Utara, Sikda Bupati Halmahera Barat, hotel dan rumah makan, majelis-majelis agama daerah, serta pihak penerbangan; 2) penyusunan jadwal kegiatan hingga definitif; 3) konfirmasi dengan peserta pemuka agama pusat seperti; Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Pusat, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Komisi VIII DPR RI, Staf Ahli Menag Bidang Pemikiran dan Paham Keagamaan Kementerian Agama, Staf Ahli Menteri Koordinator Kesra, Kasubdit pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perwakilan Inspektor Regional IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, perwakilan Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, reporter dan kameramen TVRI, serta wartawan republika yang meliput kegiatan dialog; Penelitian tentang Potensi Konflik dan Kerukunan dalam kerangka Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah dilakukan 2 (dua) orang peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang peneliti tersebut dijadikan bahan masukan bagi para peserta dialog untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan keagamaan di Provinsi Maluku 1 16
Utara. Tahapan persiapan dialog ini berlangsung hingga H -1 pelaksanaan dialog. Beberapa tahap persiapan kegiatan dialog tersebut adalah sebagai berikut: Diskusi awal kegiatan. Persiapan awal kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antarpemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara dimulai dengan pengumpulan bahan pustaka guna penyempurnaan kerangka acuan Dialog tersebut dimana kegiatan ini dilakukan di sebuah wilayah yang memiliki karakter khusus yaitu wilayah kepulauan. Dalam wilayah kepulauan seperti di Provinsi Maluku Utara ini tantangan kerukunan umat beragama menjadi semakin dinamis, karena sarana transportasi dan komunikasi yang masih terus harus dibangun. Pengumpulan Bahan. Bahan yang dikumpulkan adalah tulisan-tulisan mengenai hasil dialog tahun-tahun sebelumnya yang pernah dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dan bahan hasil penelitian tentang Potensi Konflik dan Kerukunan dalam kerangka Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah. Yang dilakukan 2 (dua) orang peneliti sebelum peserta berangkat ke Maluku Utara, yang hasilnya dijadikan bahan masukan bagi para peserta dialog untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan keagamaan di Provinsi Maluku Utara. Bahan-bahan dimaksud didapatkan dari perpustakaan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, bahan dari kedua orang peneliti di atas, serta artikel/tulisan-tulisan dari sumber lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian dipergunakan sebagai referensi dalam pembuatan kerangka acuan yang menjadi pedoman dalam
117
melaksanakan kegiatan dialog. Pengumpulan bahan ini mulai awal bulan Maret sampai dengan awal Mei 2009. Korespondensi. Dalam kegiatan korespendensi ini dibuat surat pemberitahuan tentang rencana kegiatan ditujukan kepada panitia penyelenggara daerah dalam hal ini Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Kapala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat serta Bapak Gubernur Maluku Utara. Surat pemberitahuan kepada pihak penyelenggara daerah antara lain berisi permintaan agar melakukan koordinasi dengan pihak Bapak Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Barat, majelis-majelis agama daerah, pemuka agama serta beberapa tokoh penting lainnya. Surat pemberitahuan tentang dialog ini juga ditujukan kepada para peserta dari pusat yang telah ditentukan oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan dibantu oleh koordinator kegiatan dan ketua pelaksana atas persetujuan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Para peserta pusat tersebut antara lain adalah perwakilan dari Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Pusat, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Anggota Komisi VIII DPR RI, Staf Ahli Menag Bidang Pemikiran dan Paham Keagamaan Kementerian Agama, Staf Ahli Menteri Koordinator Kesra, Kasubdit pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perwakilan Inspektor Regional IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, perwakilan Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian 1 18
Agama, wartawan Republika, reporter dan kameramen TVRI, serta Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagaman Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Persiapan Acara. Pada tahap persiapan acara ini, panitia pelaksana Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara mengundang para peserta dari pusat untuk membahas detail persiapan kegiatan dialog dan sekaligus pembagian perlengkapan kepada masing-masing peserta yang bertempat di ruang Sidang Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Lantai IV Gedung Bayt Al Qur'an Musieum Istiqlal TMII Jakarta. Dalam acara persiapan, sekaligus dilakukan laporan hasil penelitian dari 2 (dua) orang peneliti, sebagai bahan masukan bagi para peserta dialog untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan keagamaan di Provinsi Maluku Utara. Acara tersebut oleh para peserta dari kalangan majelismajelis agama dimanfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar rencana dialog di Maluku Utara serta hasil penelitian yang disampaikan 2 (dua) orang peneliti. Pelaksanaan Dialog. Pelaksanaan kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara ini terdiri atas 3 (tiga) jenis kegiatan. Pertama; penelitian tentang Potensi Konflik dan Kerukunan dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah. Penelitian dilakukan 2 (dua) orang peneliti sebelum peserta dialog berangkat ke Maluku Utara.
119
Hasil penelitian itu dijadikan bahan masukan bagi para peserta dialog untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan keagamaan di Provinsi Maluku Utara. Kedua; audensi peserta dialog dari pusat dengan pihak Gubernur Maluku Utara dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, dan dialog dengan pihak Bupati Halmahera Barat dalam hal ini diwakili Sekda Kabupaten Halmahera Barat. Ketiga; kunjungan silaturahmi peserta dialog dari pusat ke 5 rumah ibadat (1. Pura Siwa Jagat Karana di Kota Ternate; 2. Gereja Efrata di Kabupaten Halmahera Barat; 3. Gereja Katolik St Fransiskus Xaverius di Kabupaten Halmahera Barat; 4. Masjid Muhajirin di Kabupaten Halmahera Barat; dan 5. Klenteng Thian Ho Kiang di Kota Ternate). Penyampaian cendera mata (bantuan) untuk rumah ibadat yang dikunjungi masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Untuk umat Buddha, karena belum memiliki rumah ibadat, kunjungan dilakukan di Pura Siwa Jagat Karana, sekaligus silaturahim dengan umat Hindu dan Buddha. Ketiga kegiatan tersebut diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten. Rangkaian kegiatan rombongan dialog dan kunjungan tersebut dijadwalkan sebagai berikut. Hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009 - Pukul 23.00 WIB, Peserta (Rombongan Pusat) berkumpul di Terminal I B Bandara Soekarno-Hatta. - 01.25 WIB, Take off menuju Ternate dengan pesawat udara Batavia Air (direct) Hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 - Pukul 07.05 WIT, Tiba di Airport Ternate 1 20
Burhanudin Onde
- Pukul 07.30 – 09.30 WIT, Menuju Hotel Amara dan Istirahat sejanak - Pukul 09.30 – 10.00 WIT, Menuju Kantor Gubernur - Pukul 10.00 – 12.00 WIT, Audiensi dengan Wakil Gubernur Maluku Utara dan Dewan Penasehat FKUB - Pukul 15.00 – 18.00 WIT, Kunjungan dan dialog di Pura Siwa Jagat Karana untuk umat Hindu dan Buddha, Jl. Kalumata Puncak Kel. Kayu Merah Kota Ternate Selatan. - Pukul 18.00 – 19.00 WIT, Kembali ke Hotel Amara - Pukul 19.00 – 06.00 WIT, Istirahat dan makan malam di rumah makan – Ternate Hari Kamis, 28 Mei 2009 - Pukul 06.00 – 07.30 WIT, Makan Pagi, persiapan menuju Kabupaten Halmahera Barat. - Pukul 07.30 – 09.30 WIT, Perjalanan menuju Kabupaten Halmahera Barat. - Pukul 09.30 – 12.00 WIT, Dialog di Kabupaten Halmahera Barat - Pukul 13.00 – 17.00 WIT, Kunjungan dan dialog di Masjid Muhajirin Jl. Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, di Gereja Efrata Jl. Raya Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dan Gereja Katolik St Fransiskus Xaverius di Kabupaten Halmahera Barat. - Pukul 17.00 -17.30 WIT, Shalat Ashar bagi yang beragama Islam - Pukul 17.30 – 20.00 WIT, Perjalanan kembali ke Ternate. - Pukul 20.00 – 05.00 WIT, Makan malam di rumah makan – Ternate dan istirahat di hotel Amara – Ternate
121
Hari Jum’at, 29 Mei 2009 - Pukul 06.00 – 07.30 WIT, Makan pagi - Pukul 07.30 – 11.00 WIT, Kunjungan dan dialog di Klenteng Thian Ho Kiang Jl. Bunga Anggrek Kel. Gamalama Kota Ternate Tengah. - Pukul 11.00 – 13.00 WIT, Shalat Jum’at dan makan siang di rumah makan “Ridha Sarimalaha Florida’s”, Ternate - Pukul 13.00 – 16.00 WIT, Wisata di Kota Ternate - Pukul 16.00 – 17.00 WIT, Shalat Ashar - Pukul 17.00 – 18.00 WIT, Makan malam di rumah makan “Ridha Sarimalaha Florida’s” Ternate, dan kembali ke Hotel Amara. Hari Sabtu, 30 Mei 2009 - Pukul 06.00 – 06.30 WIT, Makan pagi sekaligus Check out - Pukul 07.00- 07.40 WIT, Menuju Bandara dan take off ke Jakarta - Pukul 09.20 WIB, Tiba di Jakarta 4. Proses Dialog -
Pembukaan acara Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah Provinsi Maluku Utara bersifat audiensi dengan pihak Gubernur Maluku Utara dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku Utara. Audiensi bertempat di aula pertemuan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 27 Mei 2009 yang dihadiri 35 orang dari daerah, dan 30 orang dari pusat.
1 22
-
Dialog dengan pihak Bupati Halmahera Barat, dalam hal ini diwakili Sekda Kabupaten Halmahera Barat, bertempat di Gedung Pertemuan Bupati Halmahera Barat pada tanggal 28 Mei 2009. Peserta Dialog berjumlah 100 orang dari daerah, dan 30 orang dari pusat.
-
Kunjungan silaturahim dan dialog ke 5 rumah ibadat (1. Pura Siwa Jagat Karana di Kota Ternate; 2. Gereja Efrata di Kabupaten Halmahera Barat; 3. Gereja Katolik St Fransiskus Xaverius di Kabupaten Halmahera Barat; 4. Masjid Muhajirin di Kabupaten Halmahera Barat; dan 5. Klenteng Thian Ho Kiang di Kota Ternate), untuk umat Buddha, karena belum memiliki rumah ibadat, kunjungan dilakukan di Pura Siwa Jagat Karana sekaligus silaturahim dengan umat Hindu dan Buddha.
-
Tujuan kunjungan dan dialog dengan pengurus rumahrumah ibadat untuk menyambung tali kasih dan menyampaikan salam persaudaraan dari berbagai umat beragama yang diwakili oleh majelis-majelis agama, sekaligus menyampaikan cendera mata (bantuan) untuk rumah ibadat yang dikunjungi masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
-
Dialog diakhiri dengan acara ramah tamah dan perpisahan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama dan unsur Pejabat Kanwil Kementerian Agama serta Ketua FKUB Kota Ternate pada malam Sabtu, tanggal 29 Mei 2009, bertempat di rumah makan Ridha Sarimalaha Florida’s, Ternate.
123
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Dialog pengembangan wawasan multikultural oleh para pemuka agama tujuannya antara lain untuk mencari model baru dalam merajut kembali dan memperkuat kerukunan umat beragama dan berbangsa yang dulu pernah mantap, tetapi juga pernah terusik. Karena itu dialog ini mampu membantu memelihara dan meningkatkan kerukunan yang mantap, dinamis dan lestari. Di Provinsi Maluku Utara terdiri atas masyarakat yang beragam etnis dengan dua pemeluk agama mayoritas yaitu Islam dan Kristen. Namun demikian semua kelompok masyarakat menyadari tentang perlunya hidup bersama dalam kondisi yang aman dan damai. Antara masyarakat penganut Islam dan Kristen hidup saling berdampingan, laksana saudara. Pemahaman tentang tradisi dari masing-masing agama juga sudah tertanam sejak lama, misalnya jika ada orang Islam yang pergi ke rumah saudara yang beragama Kristen disana ada tersedia piring khusus karena keluarga Kristen tersebut memahami bahwa ada jenis makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. FKUB di Provinsi Maluku Utara sangat berperan untuk ikut menciptakan kerukunan. Bila terjadi perbedaan pendapat atau hal-hal yang dirasa dapat menimbulkan konflik, anggota FKUB segera berkumpul untuk membahas masalah itu sehingga bisa terse Kehidupan masyarakat di Halmahera Barat memiliki nilai-nilai lokal yang sangat luhur dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mereka memiliki banyak modal sosial (sosial capital) yang tumbuh dan 1 24
berkembang di masyarakat. Nilai-nilai budaya bari, nilai-nilai jojobo, dibo-dibo, dan lain sebagainya, tanpa mereka sadari, memiliki kekuatan dalam menjaga keseimbangan dan mempersatukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang multikultural. Masyarakat Halmahera Barat juga memiliki tradisi adat istiadat dan ketaatan terhadap ajaran agama yang sangat kuat. Ada petuah atau dalam bahasa Ternate disebut dolo bo lolo yang menjadi pegangan di kalangan masyarakat adat bahwa adat ma toto agama artinya bahwa nilai-nilai adat yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki substansi ajaran agama yang sangat kuat, sehingga nilai-nilai adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kompleksnya problematika kehidupan sosial yang dirasakan umat manusia saat ini, semakin menyadarkan akan pentingnya keterlibatan agama sebagai solusi. Memang usaha untuk membangunan kerukunan telah banyak dilakukan oleh berbagai elemen, namun sejarah juga membuktikan bahwa usaha-usaha untuk perbaikan kehidupan kerukunan selalu ada tantangan dan kendala. Utamanya kendala dari faktor internal yakni doktrin teologis dan ketidaktulusan dari penganut agama itu sendiri. Saran Perlu ada upaya bersama untuk mempercepat pemulihan (recovery) rasa/pengalaman traumatis akibat konflik pada tahun 2000. Pemuka agama sebaiknya memberikan contoh bagaimana menerapkan kehidupan yang harmonis di antara mereka yang berbeda agama, mengingat masyarakat Indonesia masih bersifat paternalistis.
125
Para pemuka agama hendaknya melakukan dialogdialog dan mengkampanyekan hidup yang rukun di tengahtengah masyarakat, dengan menyampaikan ajaran-ajaran agama yang bersifat kemanusiaan, persaudaraan, kesetaraan dan aksi sosial. Kegiatan keagamaan tertentu diadakan di luar tempat ibadat dengan melibatkan masyarakat sekitar. Misalnya dalam memperingati hari ulang tahun tempat ibadat agama tertentu, diadakan pertandingan olahraga dengan melibatkan masyarakat setempat yang berbeda agama, dan kegiatankegiatan lainnya yang dapat membaurkan masyarakat. Diagendakan silaturahim di antara pemuka agama yang ada di Maluku Utara. Para pemuka agama perlu mengadakan kunjungan ke desa-desa secara bersama-sama, disertai dengan program aksi Agar kerukunan dapat terpelihara dengan baik diharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian dan bantuan yang sama kepada semua penganut agama. Bantuan keagamaan lebih diutamakan berupa dana beasiswa untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat. Agar FKUB dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, perlu disediakan dana yang memadai melalui APBD maupun APBN. Dalam mengangkat pejabat pemerintahan dan pegawai negeri perlu memperhatikan keterwakilan suku dan agama, dengan tetap memperhatikan profesionalitas dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada kesan hanya didominasi oleh suku dan agama tertentu. 1 26
Dalam upacara-upacara keagamaan yang diadakan oleh pemerintah sebaiknya mengundang semua pemuka agama. Diharapkan pemerintah mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan semua suku dan agama, seperti dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI, HUT provinsi, dan HUT kabupaten/kota. Hendaknya terus diadakan dialog antarpemuda berbeda agama untuk membangun rasa saling percaya (trust). Perlu dikembangkan program bacarita/ngobrol-ngobrol dengan masyarakat desa atau masyarakat di tingkat akar rumput tentang kerukunan umat beragama. Mengadakan sosialisasi PBM dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama ke berbagai daerah yang dianggap rawan. Membangun visi dan missi bersama dalam membangun daerah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara perlu menindaklanjuti model dialog pengembangan wawasan multikultural ke tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, dengan mengikutsertkan semua potensi yang ada. Pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan Perda tentang pelestarian nilai-nilai budaya lokal, dan merevitalisasi budaya lokal tersebut sesuai dengan kondisi saat ini. Perlu diangkat perangkat bimas dan penyelenggara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bagi pemeluk agama yang belum mempunyai aparat pelaksananya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
127
2. Catatan Perjalanan dan Notulensi Dialog di Provinsi Papua (23 s.d 27 Juni 2009) Perjalanan Jakarta – Papua Acara Dialog Laporan Panita Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketua Panitia (Kepala Kantor Kementerian Agama) dalam laporannya menyampaikan, antara lain: Setiap agama dituntut untuk mengakui hak-hak setiap pemeluk agama sesuai dengan keyakinan masingmasing dan tetap menjaga kerukunan umat beragama agar terwujud saling harga menghargai dan tolong menolong sehingga kekrukunan umat beragaama tetap dijaga. Peran lembaga keagamaan dalam mewujudkan kerukunan agar tetap terjaga dan terbina secara harmonis hidup rukun secara berdampingan tanpa membedakan agama maupun suku. Para pemeluk agama dituntut agar memperlancar komunikasi agar terwujud kerkunan dengan diikuti saling kunjung mengunjungi sebagai anggota masyarakat dan mengembangkan visi dan missi dalam rangka menatap masa depan, serta mengembangkan wawasan sosial dan mengiventarisir kerifan lokal yang mendorong ke arah kerukunan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Aula kantor Bupati Keerom diikuti oleh 60 orang peserta antara lain: Rombongan dari pusat sebanyak 25 orang, pemerintah provinsi sebanyak 20 orang dan Pemerintah Kabupaten Keerom sebanyak 60 orang. Nara sumber terdiri dari: Ketua Tim Pusat, pemerintah daerah, Ketua FKUB, dan pemuka agama (Pastur, Pendeta, Islam (MUI), dan pejabat pemerintahan lainnya.
1 28
Jumlah penduduk di Kabupaten Keerom sebanyak 50.109 jiwa yang teridri dari umat Islam sebanyak kurang lebih 23.425 jiwa dengan rumah ibadat 27 masjid dan 100 mushalla, ummat Katolik sebanyak 17.479 jiwa, dengan rumah ibadat 47 gereja, Kristen 14.566 jiwa dengan rumah ibadat sebanyak 60 buah, penganut agama Hindu 330 jiwa dengan rumah ibadat 3 buah, sedangkan pemeluk agama Buddha dan Khonghucu belum terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Keerom yang masing-masing jumlah pengikut 16 orang agama Buddha, dan Konghucu 9 jiwa. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Dalam sambutan Sekda Kabupaten Keerom (Drs. I. Wayan Sure MM) menyampaikan antara lain: Kabupaten Keerom dibentuk pada tahun 2002, dan efektif pada tanggal 12 April 2003. Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinama berbagai agama dapat hidup rukun satu sama lainnya dengan semboyan “Bersama Bersepakan dalam Membangun”, Kabupaten Keerom sebagian besar didiami oleh suku Jawa, Sumatera, Bali, Maluku, Bugis, sehingga selama ini sering disebut mini Inddonesia. Pada tahun 2008 telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Keerom. Suatu yang menjadi pemikiran pemerintah daerah ialah bagaimana merubah kondisi penduduk asli berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan diprogramkan pendidikan gratis 9 tahun diupayakan hingga SMU. Dalam hal tersebut mengalami kendala, antara lain masalah jarak tempat tinggal sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat termasuk roda dua. Masalah keamanan belum kondusif. Kendala diperbatasan ialah saling menyeberang
129
antara PNG dan RI, banyak yang tidak ilegal sehingga menimbulkan kerawanan sosial. Sebaiknya, perbatasan tersebut menjadi perhatian secara serius/khusus.
Acara Dialog di Kabupaten Keerom Moderator : Drs. J. Tampubolon, MA Guru SMA N Arso I Pemaparan Nara sumber 1. Drs. Anton Sumargono (Tokoh Agama Kristen) Ada tiga poin yang perlu diperhatikan : Masalah kerukunan yang terdapat dalam UUD 45 adalah negara menjamin warganya untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan ajaran agama masing-masing. Diadakan pembinaan keluarga dengan adanya KDRT, dan banyak angka perceraian. Dalam rangka membangun kesatuan dan ketahanan bangsa diperlukan persatuan yang kuat, dan jangan sampai sentimen agama dijadikan sumber perpecahan. Untuk mengatasi dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama, antara lain: meningkatkan komunikkasi antar dan inter kerukunan umat beragama; Mengupayakan dan melaksanakan peraturan tentang penyiaranagama; Meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan; Meningkatkan pelayanan ibadat dan meningkatkan kerja sama antar umat beragama; Melanjutkan berbagai upaya di bidang beragama yang selama ini dilakukan seperti safari Ramadhan bagi 1 30
umat Islam, pemimpin agama-agama turun ke kampung dalam rangka membangun kerukunan umat beragama. Ketua FKUB Kabupaten Keerom Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas 1) Menampung usulan dan membuat rekomendasi; 2) Perkembangan pembangunan di Papua oleh misionnaris Katolik sudah mencapai usia yang ke 70 tahun; 3) Transmigrasi ke daerah Papua merasa penduduk asli terpinggirkan; 4) Daerah perbatasan perlu ditingkatkan keamanan. 5) Masyarakat asli yang tersebar di perbatasan hidup terisolasi. Hal ini menimbulkan rasa ketersinggungan masyarakat asli; 6) Kurang menghargai kearifan lokal sehingga timbullah berbagai masalah; 7) Sentralisasi dan ketidak adilan terhadap hukum; 8) Kebijakan pusat tidak tenaga pendidik/guru.
adil dalam hal ini terutama
9) Ketidakpuasan masyarakat asli yang menghargai adanya perbedaan dalam memeluk ajaran agama; 10) Pemerintah pusat harus memperhatikan sungguh-sungguh Otda secara adil;
dengan
11) Kedamaian masyarakat Keerom sudah terluka dari dahulu, ialah kebijakan yang tidak adil.
131
H. Fakhruddin Ketua MUI Keerom Kerukunan di Kabupaten Keerom secara umum kondusif. Kondisi umat Islam dalam berinteraksi dengan umat lain cukup baik. Dalam bidang pembangunan agama mengharapkan jangan lagi Indonesia Raya sampai terpecah belah. Karena pembangunan dibidang pisik bisa diukur, pembangunan mental tidak bisa diukur. Da’i dan mubaligh kurang lebih 100 orang. Mereka selalu memberikan pengertian tentang pentingnya kerukunan dan harus tetap dipelihara dengan baik. Para tokoh agama Islam selalu mengadakan safari Ramadhan dan memberikan bantuan ke tempat tempat ibadat yang dikunjungi. Peran lembaga agama seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, bantuan untuk pendidikan telah dilakukan di RPPD (Rencana Pembangunan Program Daerah) di setiap daerah. Diantara yang dapat merusak kerukunan umat beragama di daerah Keerom antara lain adanya propokasi dan perpindahan agama. Djontala, S.Ag (pemuka agama Katolik) Umat Katolik terpusat di 7 distrik, Kondisinya sangat memprihatinkan mereka keurangan gizi buruk dan kebanyakan mereka penduduk asli. Pemerintah pusat agar dapat tambah tenaga guru agama Katolik, penyuluh agama, perbagikan gizi terutama di daerah pedalaman yang masih sulit di jangkau oleh kendaraan roda empat maupun roda dua. Perwakilan Agama Kristen Kabupaten Keerom terdapat 12 aliran Kristen. Mereka terdaftar di pemerintah, dan sering mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Gereja-gereja di sini sudah ada yang berusia kurang lebih 70 1 32
tahun. PGP Keerom selalu bekerja sama dengan organisasi masyarakat lainnya, dan sekarang sudah ada saling pengertian diantara pemeluk agama bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Fasilitas tempat ibadat untuk umat Kristen di Keerom perlu ditambah, dan keamanan juga perlu ditingkatkan, ada kecenderungan masyarakat sekarang ini mengabaikan adanya kekarifan lokal. Diharapkan kondisi yang sudah aman perlu dijaga jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab oleh kelompok tertentu sehingga merusak kerukunan. Bila ada konflik antarumat beragama sebaiknya Kementerian Agama turut serta menyelesaikan jangan diselesaikan oleh Kementerian lain. Sudarno/Tokoh agama Hindu, Kondisi riil umat Hindu di Kabupaten Keerom tersebar di tiga distrik (Arsopura, Arso 10 dan Arso 12, perjalanan dari satu kampung kekampung yang lain kurang lebih satu jam dengan jumlah umat sebanyak385 orang, yang terdiri dari 253 laki-laki dan 132 perempuan. Tugas pembimbing agama Hindu sangat kurang, rumah ibadat ada 2 buah. yaitu Pura Ghiri Pata dan Pura Jagat Nata. Keduanya dibangun oleh transmigran. Dalam pembinaan umat Hindu di Kab. Keerom agar tetap terjaga, umat harus diikutsertakan bersama tokoh agama, masyarakat dan selalu menjaga lingkungan termasuk menjaga alam. Juga dalam meningkatkan kerukunan dianjurkan agar selalu saling kunjung mengunjungi, menyambung tali silaturahim dan toleransi, dan saling gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
133
Pembahasan (Tanya jawab) Syaifullah (ISMI) Pengembangan wawasan multikultural sebaiknya masuh ke sekolah-sekolah (materi pelayaran kerukunan),. Pemerintah Pusat harus menjaga Pancasila sebagai Dasar Negara dalam segala hal. Hubungan adat, agama dan pemerintah harus sejalan perlakuan pemeluk agama harus merata dan adil. Kementerian Agama memberikan pelajaran kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung pada agama-agama. Pemimpin agama harus bertindak nyata dan pemerintah harus membangun kerja sama kepada semua pihak. Drs. Syaiful M Lembaga Masyarakat Islam menghimbau pemerintah pusat agar ada perhatian khusus terhadap kearifan lokal untuk tidak musnah. Pemerintah hendaklah dapat mencarikan solusinya. FKUB harus meampung aspirasi semua penganut agama dapat diakomodir. Asisten I Kabupaten Keerom Ketika pembangunan di sektor ekonomi dan sentimen-sentimen agama belum ada walau ada sinyalemen ada profokator dan lebih banyak proposal. Dalam pembuatan proposal hendaklah pemerintah memberikan panduannya. CPNS perlu diperhatikan termasuk para lulusan teologi. Ketua FKUB Kabupaten Keerom Kabupaten Kerom adalah daerah perbatasan, sebagai tempat bersembunyi OPM. Karena itu pos-pos militer perlu diperbanyak. Pada tanggal 22 Juni yang lalu ada penembakan yang susah dideteksi, karena mereka satu 1 34
bahasa, dan sulit untuk dipisahkan. Hanya ada tugu pembatas yang jaraknya cukup jauh. Di antara mereka bisa saling kunjung. Masyarakat merasa ketakutan adanya gerakan OPM karena tentara TNI masih sedikit/masih kurang. Masyarakat perbatasan masih penuh dengan lukaluka atau mati dsb, pos-pos perbatasan selalu sepi hidup bertahun-tahun. Agama baru dan masuk orang lain/ transmigran masuh menjadi masalah. Lembaga-lembaga (FKUB) perlu difasilitasi oleh pemerintah. Perlu Otsus dan perlindungan penduduk asli Papua daerah-daerah ini penuh dengan sejarah dan luka lama. Perwakilan Katolik Di daerah ini sering terjadi saling lempar batu. Karena itu kalau membangun masjid jangan terlalu dekat dengan gereja, dan sebaliknya karena dapat menimbulkan konflik. Semua yang hadir di forum ini dapat memahami masalah tersebut di atas. Banyak antar Gereja belum bisa memahami yang satu dengan yang lain. Persatuan Gereja Papua ingin membantu FKUB. Ketua MUI Penduduk yang muslim di Keerom cukup banyak dan rumah ibadat sudah mencapai 27 masjid dan kurang lebih ada 100 mushalla. Diharapkan pemerintah daerah dimohon memfasilitasi terhadap anggaran FKUB (kantor/sekretariat) ada anggaran daerah dan juga ada anggaran pembangunan daerah perbatasan tersendiri.
135
Penjelasan Sambutan Kapus I Mewakili Kepala Badan Litbang Agama Masalah pasti ada disetiap daerah. Sosialisasi belum merata. Ketidak adilan pemerintahan, pengangkatan PNS (penerimaan PNS) dimana masing-masing Kementerian memiliki Dirjen-Dirjen. Masalah menyentuh tanah Papua yang memiliki etonomi khusus, baik warganya dari Sabang sampai Merauke juga gembira. Kekayaan multikultural jangan sampai merusak masyarakat/memecahbelah bangsa Indonesia. Kunjungan ke rumah ibadat antara lain: ke Grereja Katholik Yohanes Santo Arso II yang didirikan pada tahun 1988. Dewan Paroki Yohanes Jhon tawa sebagai pengawas. Gereja baru direnovasi pada tahun 2000. Jumlah umat di transmigran kurang lebih 59 KK dari NTT, dan sekarang sudah menjadi 86 KK. Jumlah peduduk 362 jiwa. Sebagai Ketua Dewan Stasi adalah Martinus Pagihity. Kunjungan ke Gereja Bethel Indonesia Arso II Jamaah Menza Cristhie dan Kunjungan ke gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Bahtera Asyaman Arso Klasik Jayapura (Anggota Persekutuan Gereja di Indonesia). Ke masjid Al-Muttaqin KP. Gaturaharja Distrik Arso X. Ketua Bapak Badiyah. Dilanjutkan kunjungan ke Pura Giri Nata yang masih sama di Arso X. Ketua Bapk Priyono Ketua Parisade Hinndu Darma Pura Giiri Nata Arso X Dialog di Walikota Jayapura Sambutan Wakil Walikota Jayapura Kota Jayapura memiliki 14 kampung, dengan penduduk 230.000 jiwa. Sebagian besar penduduk asli di Kota Jayapura buta aksara, tetapi pada tahun 2008 sudah mulai berkurang dengan ditingkatkannya lembaga-lembaga 1 36
pendidikan. Kegiatan keagamaan dilakukan antara lain kunjungan safari Ramadhan. Fasilitas sarana dan prasarana diberikan oleh pemerintah. Ruangan Aula Kantor Wali Kota dapat digunakan jika ada permintaan. Biasanya digunakan oleh FKUB untuk rapat kerukunan dan pertemuan dalam rangka meningkatkan kerukunan intern dan antarpenganut agama menjadi perekat kerukunan bangsa (NKRI). Umat Katolik. Dalam upaya membangun kerukunan antarumat beragama pada tingkat gressroot sudah ada pembinaan, dan hingga sekarang harus dijaga. Dalam acara musibah/kedukaan mereka ikut berduka cita tidak membedakan agama. Ini merupakan surat forum lintas agama (FKUB) sudah dibentuk. Kegiatan sosial kemasyarakatan kerjasama antar berbagai penganut agama. Di kalangan kaum muda ada aksi pengumpulan dana dalam untuk membantu sesama, terutama yang terkena musibah. Perayaan hari-hari besar keagamaan juga saling membantu. Agama Buddha. Sejarah agama budhha di Jayapura sudah ada sejak zaman Belanda, 76 tahun lalu sudah ada kebaktian di rumah-rumah masing-masing penganut agama Buddha. Pada tahun 1985 didirikan Yayasan Buddha Dharma yang menjadi bakal cikal untuk mendirikan vihara dan tahun 1988 didirikan Vihara, yang diresmikan pada 19 Nopember 1989 oleh Gubernur. Umat hingga sekarang berjumlah kurang lebih 1500 orang dari 4 distrik. Setiap kegiatan keagamaan saling bantu membantu, terutama pada hari raya keagamaan, saling hormat menghormati sehingga terpelihara kerukunan di Jayapura. Para pemuka agama selalu ikut penyelesaian masalah.
137
Karena itu, sangat diperlukan pertemuan antara penganut agama dengan pemerintah dan antarumat. Cara berpikir yang mencurigai orang lain harus dihilangkan, karena dapat meinmbulkan konflik. Perbaikan-perbaikan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan seterusnya. Pada tahun 2005 umat Islam yang terdapat di birokrasi, yudikatif, TNI, pedagang dsb, kurang lebih 40%. Sebagian mereka berhimpun dalam organisasi NU, Muhammadityah, persis, LDII IRMA, Fatayat Muslimah dan Aisyiah. Pertumbuhan umat Islam sudah cukup pesat dengan jumlah cukup besar. Namun, yang duduk di FKUB belum mencerminkan unsur-unsur dari umat Islam yang proposional. Agama lain juga menghadapi belum menyentuh pada masyarakat. Masalah akidah dan ibadat jangan dicampuradukkan. Sambutan Kristen. Pendeta Hutabarat menyampaikan antara lain: hubungan intern antarumat bergama cukup baik. Umat Kristen di Jayapura kurang lebih 70.000 jiwa jamaat. Mereka mengharapkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan bantuan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama agar tidak terpecah-belah. Menurut pemuka Hindu, di Jayapura hanya sebuah tempat ibadat yaitu Pure Agung Surya Buana di Sentani. Kondisi kerukunan baik inter maupun antarumat beragama cukup baik, dan hingga saat sekarang ini konflik belum pernah terjadi karena agama. Umat Hindu sudah ada sejak tahun 1963, antara lain PNS dan Pollri. Jumlah umat sampai sekarang 1463 jiwa. Mereka sudah memiliki organisasi PHDI (Provinsi dan Kota). Kegiatannya masih terbatas antara lain pertemuan-pertemuan rutin. 1 38
FKUB dibentuk tanggal 20 Nopember 2007, dan mulai berfungsi 12 Desember 2008. Namun hingga sekarang belum memiliki tempat kerja/kantor. Sebetulnya, sebelum Papua berintegrasi dengan Indonesia sudah ada kerukunan umat beragama. Masalah kerukunan sudah bagus, mereka saling bantu membantu, termasuk mendirikan tempat ibadat. Menurut Kesbang Linmas Jayapura, bahwa Jayapura merupakan kota multi budaya, suasana kerja sudah seperti di Jakarta. Namun kegiatan belum seperti yang diharapkan. Dinamika kehidupan kearifan lokal menambah dan memperkuat kerukunan umat beragama. Dahulu Jayapura adalah kota pertanian dan sekarang sedang menuju ke kota industri. Menurut pendeta Maniany, bahwa FKUB sudah dibentuk, tetapi belum memiliki tempat bekerja. Kerukunan di Papua merupakan contoh yang patut ditiru oleh daerah lain. Pembahasan dan Tanya Jawab Pendeta Beny, penduduk Papua multikultural, namun tidak ada masalah mayoritas dan minoritas dalam bidang kerukunan. Program yang diharapkan rakyat Papua ialah bidang pendidikan, dan ekonomi. Karena rakyat Papua masih tergolong tertinggal. Ramsit (Tokoh Adat) Penghuni Bumi Papua ialah orang adat. Pada masa lalu orang adat dibutuhkan dan dihargai. Kerukunan di Papua telah terbina sejak dulu, saat ini tinggal mempertahankan dan mengembangkannya saja.
139
Peserta dialog dari pusat sebanyak 25 orang, yang terdiri: 1.
Abd. Rahman Mas’ud P, hD (Kepala Kuslitbang Kehidupan Keagamaan) sebagai pimpinan rombongan mewakili Kepala Badan dan Diklat Kementerian Agama RI;
2.
Agung Sasongko, Anggota Komisi VIII DPR RI;
3.
Pemimpin Majelis Agama dan Organisasi Keagamaan antara lain:
4.
Drs. H. Manager Nasution, M. Ag (Majelis Ulama Indonesia);
5.
Dra. Hj. Nilmayati Yusri, (Majelis Ulama Indonensia);
6.
Pdt. DR. Matius mangentang (Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia) PGI;
7.
Pdt. Anna Lenoharan (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) PGI;
8.
Romo Benny Susetyo, Indonesia (KWI);
9.
Dra. Agnes Retno Hascayani, M. Si, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);
Konferensi
Wali
Gereja
10. Drs. Kol (Purn) Nengah Dana, dari Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI); 11. Tiwi Sasanti Suratnaya, Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI); 12. Sudjito Kusumo, K. SE, MBA, Perwakilan Umat Budhha Indonesia (WALUBI); 1 40
13. Abhayahema, K, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI); 14. Djaeng Ongawijaya, Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN); 15. Achmad Mukafi Naim, SE, PBNU; 16. Drs. H. Goodwill Zuber, PP Muhammadiyah; 17. Drs. Denti Ierdan, MM, Ditjen Kesbangpol Depdagri; 18. Drs. H. Haidlor Ali Ahmad, MM Kabid Evaluasi dan Pelaporan Penelitian; 19. Drs. HM. Yusuf Asry, M. Si, APU, Peneliti; 20. Muchtar, S. Ag, Peneliti; 21. Handono, Reporter; 22. Heri Priyatna, Kameramen TVRI; 23. Rahmat Santosa Basarah (Wartawan Republika); 24. Drs. H. Sjuhada Abduh, Panitia; 25. H. Ibnu Hasan Muchtar, Lc, MA, Panitia; 26. Hj. Mesrawati, Panitia; Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 tepatnya jam 19.00 WIB, semua berkumpul di Bandara Sukarno Hatta Cengkareng dengan Pesawat Garuda Indonesia Air Ways menuju Jayapura. Tiba di Bandara Hasanuddin pukul 24.30 WIT. Ada selisih satu jam antara Indonesia bagian barat dengan waktu Indonessia bagian tengah kurang lebih 35 menit, selanjutnya berangkat menuju biak pukul 03,15 atau jam 4,15 menit waktu Indonesia Bagian Timur ada selisih satu jam dengan waktu Indonesia Bagian Tengah dan 2 jam dengan waktu Indonesia bagian barat ,
141
Di Biak transit kurang lebih 40 menit kemudian terbang berangkat menuju Jayapura dengan menempuh waktu kurang lebih 55 menit dan tiba di Bandara Sentani pukul 5,15 menit. Selanjutnya, rombongan menuju Hotel Swiss Belhotel Jayapura pukul 6.00 WIT. Di hotel ini sarapan pagi peserta bebas acara/istirahat di kamar hotel masingmasing sambil menunggu acara pada siang hari setelah makan siang jam 12.30 WIT s.d jam 13.30 WIT dan bersiapsiap melakukan kunjungan ke tempat ibadat. Kunjungan ke rumah Ibadat Pada hari Rabu tanggal, 24 Juni 2009 pukul 13.30 WIT rombongan dipandu oleh panitia daerah dengan menggunakan sebuah mobil Pemda Provinsi Papua berkunjung ke rumah ibadat Gereja Laharoy di Jalan Pantai Kelapa, Kecamatan Argapura Kota Jayapura. Rombongan dipimpin oleh Prof. H.M. Abd. Rahman Mas’ud Ph.D. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan bantuan kepada pengurus Gereja Laharoy, dan penanaman pohon sebagai kenangkenangan. Sambutan terima kasih disampaikan oleh Pendeta Drs. Teopilius Bonai, MM dan juga sebagai anggota DPR D Kota Jayapura beliau menyatakan, bahwa kerukunan antarumat beragama di Jayapura dalam kondisi kondusif, aman dan suasana tetap stabil. Memang diakui ada gejolak konflik, tetapi semua dapat diatasi dan tidak sampai mengganggu ketertiban dan keamanan, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Kunjungan berikutnya dilanjutkan kunjungan ke rumah ibadat umat Islam yaitu masjid Al Muttaqin dan tiba di masjid ini pukul 15.00 WIT dalam jadwal kunjungan yang 1 42
dijadwalkan sedianya acara tersebut dijadwalkan jam 18.00 WIT, tetapi dipercepat sehingga terkesan kurang sambutannya dari jamaah masjid. Acara kunjungan di Masjid Al-Muttaqin tatacara sama seperti di tempat Gereja Laharoy. Dalam sambutannya pimpinan Masjid Al-Muttaqin mengatakan, bahwa Masjid dan Madrasah Tsanawiyah saat ini dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jayapura. Ada gugatan tanah yang ditempati prosesnya memakan waktu kurang lebih 6,5 tahun, dan penyelesaian secara damai belum terlaksana. Yayasan Al-Muttaqin membuka pendidikan agama Islam yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah plus dan proses belajar mengajar sudah belajar selama 2 tahun. Sedangkan tenaga pendidiknya kebanyakan dari alumni UNCEN (Universitas Cendrawasih). Mereka mengajar secara suka rela tanpa imbalan. Tenaga pengajar kebanyakan dari luar Papua (Bugis). Kegiatan ekstra kurikuler setelah habis salat Maghrib dan hafalan AlQur’an sesudah salat Isya belajar tafsir Al-Qur’an. Audiensi Ke Gubernur Papua Masih pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 audensi dengan Gubernur Papua. Acara diawali makan malam bersama. Dalam acara audensi ini rombongan diterima oleh wakil Gubernur. Kunjungan dilakukan setelah salat Maghrib. Dalam acara tersebut wakil Gubernur (Drs. Alex Hesegem, MM) menjelaskan bahwa Papua adalah dalam satu keluarga yang terdiri dari bermacam-macam suku dan agama, mereka hidup bagaikan (satu tikar). Hidup dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Hal yang ditakuti
143
ialah adanya pengaruh dari luar yang dapat memecah belah dan merusak kesatuan serta kerukunan di bumi Papua. Beberapa orang menyampaikan pertanyaan dalam pertemuan silaturahim tersebut dan memperoleh respon dari peserta pusat. Dalam menjawab pertanyaan peserta menyatakan dari kearifan lokal dan berkat peranan dari kedisiplinan, pemerintah hampir tidak kedengaran gesekan-gesekan. Dengan semboyan Damai di Bumi Papua dan tidak terjadi sebaliknya. Dalam kasus Masjid Al-Muttaqin tersebut wakil Gubernur menyatakan, bahwa sebetulnya tanah masjid tersebut ialah tanah pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri. Tanah tersebut sekarang dalam penguasaan Developer. Kasus masjid dengan developer sebagai gugatan perdata. Pada awalnya, umat Islam membeli tanah adat, dan ada pelepasannya. Pada tahun 2001 dibangun masjid dan mulai berfungsi awal tahun 2003. Selanjutnya didirikan Madrasah Tsanawiyah. Masjid tersebut telah berfungsi selama 6 (enam) tahun Tiba-tiba PT Satya (developer) mengajukan gugatan agar masjid tersebut dibongkar. Pengurus masjid tetap bertahan, karena merasa prosedur kepemilikan telah ditempuh. Menurut Wakil Gubernur Papua bahwa tanah tersebut sebetulnya adalah tanah pemerintah daerah, tetapi tanah diserahkan/dijual kepada developer. Namun sekarang masih menjadi sengketa antara Yayasan Al-Mutaqin dengan Developer. Romo Benny dalam tanggapannya, menyatakan, bahwa Papua menjadi contoh daerah-daerah lain, dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Dengan kearifan 1 44
lokal yang menyatakan bahwa Satu Tungku Tiga Tiang, yang terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, agama, dan adat yang saling mendukung, dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Nengah Dana menyatakan bahwa kearifan lokal di tanah Papua yang kondisinya secara umum kondusif diharapkan jangan sampai kemasukkan unsur-unsur dari luar yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama, karena yang rugi tidak hanya pemerintah tetapi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Wakil Gubernur selaku Dewan Penasehat FKUB, mengatakan bahwa istilah “satu tungku tiga tiang” pada dasarnya orang Papua sebetulnya satu keluarga bisa terdiri dari tiga pemeluk agama ( Islam, Katolik, Kristen). Banyak di daerah ini satu keluarga menganut agama yang berbeda, tetapi tidak mempersoalkannya. Ada kelebihan di tanah Papua ini, masyarakat pedalamanpun yang tidak mengenyam pendidikan dan belajar bahasa, mereka mengerti bahasa Indonesia, dan bila ditanya mereka bisa menjawab dengan bahasa Indonesia. Sebelum terbentuk FKUB telah berdiri sejenis Forum Konsultasi Para Pemuka Agama (FKPPA). Tujuannya adalah untuk merukunkan penganut-penganut agama yang ada di Papua. FKKA bertugas menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Papua. Bila tidak dapat diselesaikan, maka akan dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi. Dan masih banyak kearifan lokal di Papua ini, misalnya di Kota Sorong Selatan seperti Kakaba (di Kabupaten Fak-Fak) dll. Tetapi biasanya kerusuhan disebabkan bukan karena agama tetapi diawali dampak dari mengkonsumsi minuman keras.
145
Kegiatan Kunjungan di Kabupaten Keerom Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009, pukul 07.00 WIT, Tim pusat siap dihotel untuk menuju ke Kabupaten Keerom, tiba di Keerom pukul 10.00 WIT. Dalam silaturahmi sebelum acara dimulai tepat pukul 12,15 WIT, diawali berbincang-bincang antara tim Pusat dan daerah. Dengan resmi acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom (Drs. I Wayan Sure, MM,) mengatakan bahwa: Kabupaten Keerom berbatasan dengan Papua New Guinea. Daerah ini daerah operasi OPM dan masih sering terjadi gangguan keamanan. Penduduk diharapkan waspada dan berhati-hati karena orang-orang OPM pada dasarnya sulit dideteksi. Pada umumnya baik pisik, bahasa, dan sosial budayanya sulit dibedakan antara OPM dan masyarakat biasa. Sebetulnya kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Keerom lebih menguntungkan karena medannya lebih baik bila dibandingkan dengan wilayahnya diperbatasan dengan Papua Nugini (PNG). Namun karena wilayahnya di kabupaten Keerom ini sangat sulit diangkau, maka yang dipedalaman belum ada yang mendapat pelayanan. Sementara di perbatasan sulit pengawasan karena ada beberapa patok titik tanda perbatasan. Batas kedua wilayah negara masing-masing terdapat hubungan kekeluargaan hingga saling kunjung mengunjungi. Adanya tindak kekerasan yang mengatasnamakan OPM karena kekurang puasan mereka terhadap pemerintah yang diwujudkan dengan kekerasan seperti keinginan untuk merdeka. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah berjalan selama kurang lebih 65 tahun berpecah belah disebabkan adanya sebagian masyarakat yang merasa tidak puas dengan pemerintahan yang 1 46
sekarang ini. Karena itu, Pancasila sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap dijaga keutuhannya. Ada beberapa kendala untuk pengentasan keterbelakangan penduduk asli banyak mengalami kendala di samping mereka tinggal di pedalaman yang medannya sulit dijangkau dan perlu waktu yang cukup lama selain itu pendanaan yang kurang seperti bidang pendidikan masih dibutuhkan, juga bidang kesehatan masih minim sekali mengakibatkan sering terjadi kematian ibu dan anak melahirkan disebabkan kurangnya tenaga medis. Perpindahan penduduk melalui transmigrasi setelah adanya reformasi masih belum bisa diterima oleh penduduk setempat tanpa adanya alasan yang jelas padahal luas di Kabupaten Keerom cukup luas mencapai 9.395 KM persegi jumlah penduduk hanya 50.109 jiwa. Biaya hidup di Kabupaten ini relatif murah, tetapi yang mahal adalah harga-harga kebutuhan sekunder seperti alat elektronik dimungkinkan karena biaya transportasi yang cukup tinggi. Kesetaraan jender di sini belum berkembang dimana seorang laki-laki adalah raja. Artinya segala sesuatunya laki-laki sebagai kepala keluarga berhak untuk mengatur keluarga. Masyarakat pada umumnya masih malas-malasan untuk bekerja. Belum ada tuntutan untuk maju pesat kedepan, terutama penduduk asli yang mana mencari makan cukup untuk kebutuhan dari hari kehari sesudah akan habis habis perbekalan baru mencari makan kembali.
147
Banyak suku-suku pedalaman yang belum tersentuh pelayanan dan masih ada masyarakat pedalaman membuat rumah di atas pohon dan pakaian dan kulit kayu dan sejenisnya. Di samping wilayahnya sulit dijangkau dan letak geografinya terlalu sulit. Konflik antar suku sering terjadi. Penduduk di tengah-tengah hutan satu kampung penduduknya kurang lebih 15 KK dan jarak antara kampung jauh sekali. Untuk akses ke daerah tersebut sangat sulit. Pada tahun 1972 s.d 1973 pernah ada pengiriman pakaian/kain kepada mereka. Setelah pakaian itu digunakan yang melekat di badan tanpa diganti dan dicuci sehingga lama kelaman mereka kembali kepada pola lama dan pakaian lamanya. Karena mereka tidak terbiasa memakai pakaian. Ada yang unik banyak suku-suku pedalaman yang mengenal bahasa Indonesia, tetapi mereka buta huruf dan bisa berbahasa Indonesia. Setelah reformasi ada pemekaran wilayah menjadi 9 (sembilan) kabupaten, bahkan bisa lebih nantinya. Secara ekonomi Kabupaten Keerom ada kemajuan dan peningkatan tetapi dalam bidang pendidikan dan kesehatan masih kurang sekali dan banyak mengalami hambatan dan gangguan keamanan terutama setelah reformasi. Jumlah penduduk Kabupaten Keerom menurut informasi dari Kepala Kandepag Keerom kurang lebih 50,009 jiwa. Setelah reformasi perpindahan penduduk belum bisa diterima oleh penduduk setempat/asli. Mata pencaharian mereka antara lain penambang emas. Biaya hidup relative cukup murah, (baik) listrik menggunakan tenaga surya. Yang mahal ialah alat-alat kebutuhan sekunder seperti alait elektronik (radio, TV dll). Kebiasaan 1 48
masyarakat setempat yang mengkonsumsi minuman keras telah disossioalisasikan tetapi namun belum mempu merubah kebiasaan masyarakat setempat terhadap kebiasaan tersebut. Batas daerah perbatasan dengan Negara tetangga PNG mencapai kurang lebih 770 km dengan tugu perbatasan hanya sebanyak 53 buah yang menjadi masalah ialah masuk ke papaua secara illegal karena masih banyak jalan tikus untuk ditepi penyebarangan. 3. Catatan Perjalanan dan Maluku
Notulensi Dialog di Provinsi
Sambutan Pengurus Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPDI). Pada tanggal 21 Nopember 2009 di Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Air Besar Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Selamat datang dan selamat bertemu dalam rangka kunjungan silaturahmi ke Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPDI) di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang terdiri dari 6 Nagari (desa), dan 1 kelurahan, dengan jumlah penduduknya kurang lebih 47.000 jiwa. Sedangkan Kota Ambon terdiri dari 20 Nagari/Adat dan 20 kelurahan. Selaku warga masyarakat Ambon yang telah tertimpa musibah konflik dan mulai membangun dalam rangka memperbaiki kerukunan antarumat beragama pada umumnya. Diharapkan pada masa-masa mendatang Maluku dapat berkembang dan tumbuh kembali dalam rangka membangun hari depan yang lebih cerah.
149
Demikian juga Pimpinan rombongan dalam sambutannya mengatakan bahwa kami ini datang ingin belajar dalam rangka mengenal tentang kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di daerah ini. Kunjung ini adalah yang ke 25. Kearifan lokal tentang kekayaan keanekaragaman. Tim dari pusat berjumlah 31 orang yang terdiri dari berbagai unsur majelis agama dan ormas keagamaan dan pemerintah. Dalam acara dialog yang dipimpin oleh ketua rombongan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Pertama Pendeta Yosep, Ps mengatakan bahwa: Gereja dibangun kembali pada bulan Januari tahun 2006 dengan biaya pembangunan sebesar 81 juta, dengan perincian sebagai berikut untuk pembelian tanah pembangunan gereja dengan ukuran 15 m x 20 m dengan harga 17 juta, dan sisanya untuk membangun gereja. Kedua pertanyaan Pendeta Fredy Tiyas yang beralamatkan di Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada tahun mereka bersama keluarganya memiliki dana sebasar 130 juta untuk membangun gereja 80 juta, sisanya dipakai kebutuhan perawatan gereja, sedangkan kebutuhan dana pengurusan gereja setiap hari, dan mohon dipehatikan dan diberikan bantuan. Ketiga Pdt. Markus M memiliki gereja dan dibakar pada tahun 2001. Untuk perbaikan mereka akan mengajukan proposal ke Pusat apakah ada dana untuk anggaran rumah ibadat. Sebelum kerusuhan tidak ada, dimana sebenarnya rumah ibadat di Ambon ini tidak layak untuk rumah ibadat. Sekarang belum punya/ada kecuali dari dana Inpres. Apakah pendidikan lebih tinggi dari pada 1 50
agama. Apakah lokasi pemukiman dimanfaatkan oleh non muslim.
Muslim
dapat
Jawaban Untuk di Badan Litbang dan Diklat tidak ada dana untuk rumah ibadat kecuali sampling. Ada proposal ditujukan pada Ditjen masing-masing. Kiranya memperkuat terhadap kerukunan umat beragama. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dalam penjelasannya kepada pendeta Yosep, lokasi yang ada di MUI untuk orang muslim. Tidak ada di sana yang ada wakaf ada nadhirnya (pengurusnya) kalau mau dimanfaatkan ada prosedurnya, dan kalau ada TG yaitu tukar guling dan bagaimana penyelesaiannya. Saya dilantik 1 April 2009 sebagai Kakanwil bila ada yang demikian siapa orangnya mari kita tanyakan saja. Untuk pendeta Nuss, ada bantuan untuk gereja pada tahun 2009 1 gereja, tahun 2008 4 buah gereja. Masalah bantuan: bantuan keagamaan kurang lebih 0,5% dari anggaran pendidikan, dan Kementerian Sosial banyak anggaran dianjurkan untuk mengajukan proposal bantuan sebesar 300 proposal, yang diberikan kurang lebih 15 proposal. Pusat Kerukunan Umat Beragama ada anggaran bantuan rumah ibadat tapi hanya dari tahun 2004 – 2008. FKUB pada tingkat kabupaten/kota dapat bantuan/anggaran setiap tahun 30 juta tetapi yang sekarang tahun 2009 waktunya sampai tanggal 8 Desember 2009. Dari Komisi VIII DPR RI anggaran bidang agama baru ditingkatkan (diusulkan di DPR RI). Realitanya pendidikan lebih tinggi dari pada angaran agama. 10
- Menko Kesra mengatakan sebagai badan koordinasi Kementerian dan 9 non Kementerian masalah 151
kesejahteraan menunggu laporan dari menteri. Dimana ada skala prioritas antara pendidikan dan rumah ibadat. Setiap agama memiliki keinginan yang berbeda-beda (rumah sakit, sekolah dsb). - Untuk rumah ibadat di DPR RI ada komisi tersendiri, di kesra punya otoritas menentukan daerahdaerah mana yang diprioritaskan baru diakomodir dana yang ada. - Nengah Dana mengatakan tujuan pendidikan antara lain mencerdaskan, dan akhlak mulia. Tetapi dalam pendidikan harus ada pendidikan moral. Keagamaan yang berbau pendidikan lebih banyak diakomodasikan, sedangkan yang berbau keagaman kurang diperhatikan. - Pendeta GPDI (Nusse), pendeta tidak digaji, dan masih banyak umat yang tidak mampu untuk membangun tempat ibadat. Sedangkan bantuan sifatnya hanya kondisional. - Romo I Ismartono, SJ. Datang untuk menimba dan belajar serta kekuatan apa saja yang dapat dikembangkan selama ini sehingga masyarakatnya bisa rukun, kekayaan kearifan diakomodir sehingga menjadi kekayan bangsa. Jawabannya ada di Pela Gandong beda agama tetapi kita tetap satu. Tujuan bagaimana kita dapat mengembalikan seperti semula. Harapan gereja walaupun beda mari kita bersatu Kristen di tengah-tengah muslim aman begitu sebaliknya. - Pela Gandong harus dikembalikan seperti semula, setelah terjadi proses yang berkepanjangan. - Kondisi GPDI makin hari bertambah baik dilihat dari nilai-nilai yang positif dan didukung oleh: (a) tokoh tokoh agama sama sama bersatu mengembangkan untuk 1 52
kebersamaan (membangun masjid, gereja dsb) yang saling membantu. (b) satu tekad untuk keluar dari krisis tersebut; (c) Apapun yang dilakuan harus dengan kerelaan hati, dan ketulusan yang sungguh-sungguh dan mendoakan negeri ini, bukan siapa punya tetapi milik masyarakat semua. - Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, bahwa yang terjadi di Maluku ibarat suami dan istri sedang berkelahi dengan kata lain “Lautan boleh putus persaudaraan tetap saudara, Potong Kuku Rasa di Daging, Sagu Salempang di Patah Dua”. Kunjungan di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Gereja Santo Yacobus (Katolik). - Sambutan Camat Sirimau mengatakan antara lain: Jumlah penduduk 107.302 jiwa, jumlah rumah ibadat 77 masid, 72 gereja Kristen, 2 gereja Katolik, Capel 8 bh. Nilainilai kebangsaan dalam rangka memperkokoh perdamaian. - Dalam acara dialog, antara lain: Dari peserta gereja Yacobus harapan ke depan kronologis dari pengungsian 1 juni 2005 suasana masih mencekam sebagai orang biasa, di tempat ini pasti ada pedamaian. Sebelum ada konflik daerah ini daerah kedamaian dan tidak ada rasa takut sejak 1 Juni 2005 kami telah merajut kebersamaan sejak beberapa tahun sebelum masa mencekam. Tidak akan mundur untuk membangun umat dengan agama lain. Dalam perjalanan kami masih dapat tidur nyenyak. Setelah ada peristiwa ada keindahan, Tuhan dengan kedatangan semakinmengental keakraban dan persaudaraan semoga ini bisa berlanjut seterusnya.
153
Kerinduan dari pengalaman mencekam (Ambon kelam) kita hidup dengan elaborasi,ketulusan hidup, toleransi dan kerinduan untuk hidup bersama sama umat lain. Semoga hidup seperti masa yang lalu timbul kembali indah. Tempat ibadat yang baru kapan bisa diselesaikan. Jawab dari Rombongan Romo I Ismartono SJ, harapan keindahan merupakan harapan Kristiani, dana dibelanjakan untuk pendidikan seperti contoh yesus melakukan pengobatan agar menjadi baik dimana firdaus yang hilang agar bisa kembali lagi seperti semula. Dalam rangka pembangunan gereja tahapan bagaimana dana untuk disalurkan ke rumah ibadat, namun sering kurang dimengerti oleh masyarakat. Bagaimana dalam upaya masyarakat membangun puing puing yang telah hancur kembali lagi dan musibah ini membawa manfaat dan menyentuh hati orang lalu terpanggil. Kaepala Kanwil Kementerian Agama. Sangat terkesan apa yang disampaikan oleh Romo Patur tempat ini ada kedamaian dimana setiap tempat ada kedamaian datang dengan hati yang bersih maka diterima oleh masyarakat setempat. Kisah dari Lukmanul Hakim, seorang hamba yang bijak disuruh beli daging untuk beli 2 potong (mreka membeli daging Lidah dan hati) dimasak dan disuguhkan kepada tamu. Kemudian ia disuruh oleh majikannya diulangi lagi pada hari berikutnya ia membeli daging yang kurang bagus tetapi mereka membeli daging yang sama maka majikan terkejut. Maka ia berkata Ia datang dengan hati yang baik dan lidah yang baik (ucapan) maka semua akan hormat/tunduk padanya. 1 54
Kata Penutup Ketua Gereja Santos Yacobus, Kita harus belajar dari pengalaman yang ada dari pengalaman yang lalu; Ibadat puasa ramadhon kita sebaiknya saling menghormati saudara kita yang sedang berpuasa. Dan kebiasaan sudah dilakukan sudah dari dahulu. Dan di desa ini ada tiga gereja yang menjadi tanggung jawab di desa Kayu tiga. Pertemuan dengan Gubernur (Karel Albert Ralahalu diwakili oleh Sekda) Sambutan Sekda Kota Ambon Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang majemuk merupakan anugerah Tuhan. Kemajemukan mengakibatkan konflik yang dapat memecah belah umat. Pesan moral secara universal untuk menyatukan umat manusia. Kendala-kendala kecil dan kelebihan serta kekurangan kurukunan umat beragama di Indonesia dianggap yang paling baik. Terpilinya kota Ambon dipilihnya sebagai kota gong perdamaian sebelumnya mengalami masa yang pahit yaitu pada tahun 1999 – 2001. Sebagai orang Maluku harus bangga dengan budaya Pela Gandong yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Agama merupakan aspek pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah di bidang agama antara lain peningkatan pemahaman, peningkatan kerukunan. Kebijakan-kebijakan ini dapat dilakukan secara baik dan dinamis. FKUB tugasnya melakukan dialog antarumat beragama. FKUB bertugas pula memberikan rekomendasi tentang pendirian rumah ibadat, sehingga cita-cita bersama dapat terwujud. Peranan agama sangat tinggi dan mulia.
155
Dan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang bahagia dan bermartabat. Toleransi kerukunan harus dapat berjalan secara bersama-sama. Agar mendatang masyarakat kita kedepan lebih baik. Membangun Misi dan Visi besama untuk membangun kerukunan hidup umat beragama Hal ini bisa terjadi bila agama didialogkan. Tak ada pemaksaan antar agama bila tidak ada rasa saling curiga mencurigai. Dialog untuk memperlancar terhadap komunikasi kerukunan umat beragama dan menginventarisasi kearifan lokal seperti “Pela Gandong”, Sagu Salempang patah dua” Sambutan Kakanwil Kementerian Agama Prvinsi Maluku mengatakan bahwa perbedaan memang anugerah Tuhan artinya toleransi dan saling menjembatani dan memahami harus dilakukan maka kerukunan akan dapat terciptakan. Agama jangan hanya untuk didiskusikan dimimbar (didalogkan, dipahami) pada kelompok atas atau menengah saja tetapi juga pada kelas bawah/gress rood (sebagai kata kunci). Majelis Ulama Indonesia (MUI). Internal kalau masih suka ribut lalu bagaimana kalau kita sudah bisa makan, minum dan bisa tersenyum bersama, mau ketemu, berdialog maka semua dapat diselesaikan secara bersamasama. KWI (Romo I Ismartono). Saya mau mencoba memahami, tidak tidak hanya didialogkan saja, kehidupan tumbuh seperti pohon dan ada prosesnya. Ketika terjadi pertikaian apa yang nampak orang-orang yang terpanggil untuk mengembangkan agama dan bertanya mengapa agama tidak mengajarkan untuk berperang atau konflik 1 56
bukan agama mengajarkan keamanan lalu simbul-simbul agama dipakai. Toleran asalnya bahasa latin ”talerade” artinya menahan. Di sini belum ada komunikasi lalu didialogkan (bercakap-cakap) secara bersama kemudian berkembang disitu ada nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita bisa membangun persaudaraan yang sejati. PHDI, Nengah Dana. Kami disini ingin mengetahui kearifan-kearifan lokal, Kita kadang seperti katak dalam sumur, kemudian ditempatkan di kolam yang lebih luas, lalu di tempatkan ke danau masuk kehambaran samudera luas lalu apa yang kita alami. Arus globalisasi dan derasnya kehidupan lalu kita membaca agama ada kebenaran bagaimana agama saya benar atau yang lain salah, kemudian atau sama-sama benar, atau atau sama-sama benar mari kita bicarakan bersama-sama dan dapat menjadi kearifan yang baru. Apa manfaatnya kearifan lokal kita pertahankan bila tidak membawa manfaat, bila sering didialogkan maka ada kearifan lokal. Masa lalu kita lupakan mari menata masa depan, kita tidak mengerti mesterius pada masa yang akan datang. Itulah nikmatnya apa yang terjadi pada masa lampau dan menata masa depan yang cerah. Ulat berbula berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan apa maknanya, bunga teratai yang mekar dan indah. Walubi dr. Rusli, ibu hartati membuat baksos (bantuan sosial) sibuk dengan kegiatan boksos, dimana Walubi duduk ada 12 majelis (dari majelis 1 sampai ke 12) bikin kupon yang dibagikan paling banyak 50% yang 50% tidak dibagikan maka ketika mereka ambil bingkisan pasti yang datang membawa kawan jadi tidak berebut/masalah
157
karena semua dapat bahagian. Kalau teman teman punya proyek boksos, mari kita bagi sama sama kegiatan tersebut mudah-mudahan keindahan kita bisa dinikmati bersama. MUI, Sekretaris/Ketua Forum FKUB, Idris Latuconsina, Pembentukan lembaga Antar Iman sampai sekarang masih eksis, sekarang ini ditetapkan di FKUB belum ada yang baku bagaimana hubungan antara FKUB pusat dengan di daerah, bagaimana membangun dan membina hubungan FKUB antara pusat dan daerah. Sedang Husen Waisuda mengatakan kedatangan kunjungan dari pusat yang jumlahnya 31 orang ini berarti Ambon sudah kondusif, perlu disampaikan FKUB Provinsi Maluku kepada Ustadz, Pastor, Pendeta, bahwa masyarakat di Ambon dalam proses mencari solusi tentang kerukunan antarumat beragama(senada dengan MUI dan keuskupan rapat secara bergantian (baik di tempat umat Islam maupun di tempat non Islam). Forum luas biasa dilakukan lewat ceramah ceramah dan pendekatan meminimalisir konflik bahwa kota Ambon sekarang ini sudah kondusif. Adanya Gong Perdamaian Dunia tangal 25 Nopember 2009, bahasa konflik menampilkan kalimat tersebut dihapuskan sudah dipakai tidak ada konflik di Maluku. Kemudian baik intern, antar dan antara umat beragama dengan pemerintah tetap selalu dijaga. Kabid Bimas Kristen, Jemaat Senode Prop Maluku bahwa anak-anak Maluku harus kembali pada jati dirinya kerukunan internal, intern antarumat beragama sebagai pilar persatuan penyangga perukunan umat beragama. Setuju kunjungan tokoh-tokoh agama ke provinsi Maluku dan seluruh Indonesia. Sebagai masukan kearifan lokal
1 58
sudah cukup jelas harapan masa depan dapat datang kembali pada masa mendatang. Dialog/Diskusi. Anggota PHDI umat Hindu merasa aman, Gubernur memperhatikan umat yang di Provinsi Maluku, dan hidup bersama-sama dengan umat lain secara aman dan damai. Nengah Dana, menyampaikan bahwa harapan Maluku sudah cukup dan sudah selesai tidak perlu diulang lagi. Dan menatap masa depan yang lebih cerah. Tidak perlu dalam bentuk slogan-slogan tetapi perlu didiskusikan secara bersama itu juga merupakan kearifan lokal. Anggaran memang perlu, anggaran ada di daerah (pemda) dan secara nasional ada di APBN. Kepala Badan Litbang Agama, dalam tausiyahnya tekad masyarakat Ambon memasuki tahap baru dan sudah menjadi kenyataan. Hal ini dibuktikan adanya pembentukan lembaga antar Iman Yang demikian perlu dicatat pada sesi berikutnya masih banyak lagi, dan berita gembira ini menjadi kenyataan. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hasil kongkrit adalah kerja sama mengamalkan ajaran agama sebagai ajaran agama. Keberhasilan tersebut diatas perlu dihidupkan kembali kearifan lokal. Kunjungan Ke Masjid Al-Mukhlisin di Kecamatan Nusaniwe. Batas wilayah antara lain: Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Ambon, sebelah selatan dengan Laut Banda, sebelah barat Laut Banda, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Hatalai, Kelurahan Hanipopu dan kelurahan Ahusen. Luas wilayah 88,35 km persegi terdiri dari 8 kelurahan dan 5 desa. Jumlah penduduk sebanyak 83.657 jiwa.
159
Jumlah penduduk agama terbagi atas Islam 26.146 jiwa (34,68%), katolik 44.900 jiwa (56,55%), Kristen 3.975 jiwa (5,27%). Hindu 54 jiwa (0,07%) Buddha 314 jiwa (0,42%). Tempat ibadat terdiri dari Masjid 100 unit, langgar/mushalla 25 unit, Katolik 75 unit, Kristen 2 unit, Hindu dan Buddha masing-masing 1 unit. Tanya Jawab, tanggal 22 Nop 2009. Ust. Towil (imam Masjid). Sejak berdirinya masjid sampai hari ini mengalami 3 kali perubahan pertama adalah sebuah mushalla berubah menjadi masjid didirikan menjadi setengah permanen, dan kemudian berubah menjadi permanen semua ini atas kerja sama masyarakat setempat di lingkungannya. Ketika terjadi kerusuhan semua rumah yang ada disekitar masjid semua menjadi rata dengan tanah, yang berdiri hanya masjid Al-Muhlisin. Disini diharapkan pentingnya persatuan dan kesatuan dan tidak agama yang menghendaki pertikaian, yang penting ada kerja sama pemerintah dan masyarakat. Ada persoalan tentang kepemilikan tanah dahulu tanah terhitung luas atau sekarang kurang karena sebagian dijadikan jalan bagaimana cara penyelesaian tanah tersebut. Menurut salah seorang penduduk setempat (Latif Lahani) permasalah sudah dilakukan lewat pemda dan Provinsi termasuk dengan tokoh tokoh agama hingga hari ini belum ada penyelesaian batas tanah (sudah bertemu disampaikan tetapi batas tanah wilayah belum ada sehingga dapat menimbulkan konflik di antara mereka. DPR RI Pusat dalam sambutannya tidak menginginkan adanya konflik kembali imbasnya adalah masyarakat. Status masjid dulu jaraknya 1 meter sekarang lebih dari itu (karena tidak jelas batas wilayahnya). 1 60
Bapak Yanto Ketua RT.02/RW 03, menyampaikan suatu keluarga awalnya memiliki tanah seluas kurang lebih 140 m, setelah kembali dari pengungsian tanah mereka tinggal 60 m, dan mereka yang tanah sempit sedikit menjadi lebar lebih dari kepemilikan semula. Ketika ada kerusuhan mereka mengungsi dan tidak bisa mengontrol kepemilikan tanah. Walaupun sekarang sudah dibangun jalan. Tetapi ada kesepakan bahwa tanah miliknya akan dipotong antara 10% hingga 15% dri luas tanah yang dimilikinya tetapi pelaksanaannya yang tanahnya dipotong lebih dari kesepakatan tidak ada konpensisi penggantian. Dalam rangka membina masyarakat ustadz yang ditugasi untuk ceramah yang datang kurang lbih 15% dari petugas yang disediakan (30 orang yang hadir hanya 4 orang). Di samping itu masjid masih kurang guru agama Islam. Sedangkan kubah masjid waktu kerusuhan kena tembakan hingga sekarang belum bisa diperbaiki Karena keterbatasan dana bila diperbaiki makan biaya kurang lebih 200 juta. Dari Perwakilan NU pusat mencontohkan bahwa, suatu ketika ada sahabat memerintahkan untuk mematahkan sepuluh tongkat satu persatu maka tongkat itu patah semua, kemudian mereka memerintahkan untuk mengikat sepuluh tongkat tersebut lalu disuruh patahkan lagi maka tongkat itu tidak bisa dipatahkannya. Artinya kita harus bersatu walaupun batas tanah bercerai berai kita tetap satu/rukun. Sekarang antara muslim dengan Kristen sudah jelas batas-batasnya dan sekarang sudah tidak ada masalah. Disini belum ada kepentingan Pemda yang sewaktu-waktu akan menjadi problem dalam kota (kota jalan utama.
161
Dialog di Hotel Amans Sambutan-Sambutan - Pertama Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dalam sambutannya secara singkat menjelaskan dalam Rakor Litbang yang behubungan dengan kediklatan yang dikaitkan ahlakulkarimah. Peningkatan peran media cetak/elektronik dalam kehidupan beragama juga sangat penting. Penguatan dialog antarumat beragama, nilai pentingnya damai, toleransi, lewat dialog tentang kerukunan. Sesungguhnya kita mulai sekarang telah dilibatkan dan kita dapat melakukan kepada hal-hal yang positip. Wakil Walikota Ambon Livia Muslim Dalam sambutannya, Selamat datang peserta di Kota Ambon Manise, di dalam even Internasional yaitu Gong perdamaian, kedatangan para peserta kunjungan silaturahmi antar pemuka agama pusat dan daerah disini menunjukkan bahwa kota Ambon sudah kondusif. Bila masalah ini sudah dapat diatasi dan perbedaanperbedaan di masyarakat tidak akan terjadi konflik kembali. Suasana yang kondusif ini tetap terjaga menjadi Ambon manise dan tidak menjadi ambon menangis lagi. Oleh karena itu perlu peran serta secara aktif seperti lembagalembaga keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Maluku dan khususnya di Kota Ambon. Adanya orang-orang yang tidak senang terhadap kerukunan di Kota Ambon seperti memprovokasi masyarakat sehingga persatuan menjadi pecah, konflik 1 62
fertikal – meluas ke horizontal kelompok yang mapan harus dapat menjaga keutuhan dan martabat bangsa. Melalui kesempatan ini tidak hanya terbatasnya pada diskusidiskusi seperti disini saja, tetapi harus sampai pada tingkat bawah sehingga kerukunan dapat hidup di bumi Raya. Diskusi/Dialog Pdt. Mayau, S.Th (Ketua FKUB Ambon). Pentingnya pengembangan wawasan multikulural di Provinsi Maluku karena masyarakat sangat plural dalam adat, masyarakat tradisional, etnis dan suku, serta aliran di samping ketimpangan kehidupan ekonomi. lima agama besar di Maluku ada. Semua kemajemukan juga melingkupi keyakinan. Di dalam masyarakat tak ada yang terpinggirkan sehingga menjadi konflik. Konflik internal kadang sulit untuk didamaikan tetapi kalau konflik ekstern lebih mudah untuk didamaikan. Jumlah pemeluk agama terdiri dari umat Islam 812.1000 jiwa, Katolik 573.000 jiwa, Kristen 128.300 jiwa, Hindu 4.280 jiwa, dan Buddha 1.147 jiwa. Jumlah rumah ibadat. Umat Islam 1.717 unit, Katolik 1618 unit, Kristen 426 unit, Hindu 14 unit, Buddha 6 unit. Persaudaraan sejati adalah penjaga perdamaian, sedang agama sebagai ajaran penyelamat dan persaudaraan. Perlu adanya kerja sama untk kepentingan bersama. Diperlukan konsulidasi dan oerganisasi yang dan kuat. Pendektan konseptual yang menyangkut umat dalam rangka membangun Provinsi Maluku. Toleransi antarumat beragama perlu bagaiamana membentuk masyarakat yang damai. Saling fitnah, membenci dogma yang jelek membuat permusuhan diantara kita. Hidup tidak cukup dengan
163
toleransi tetapi harus dilakukan lebih jauh lagi.Dialog itu penting untuk menjaga hubungan antar agama, dan harus menyentuk akar rumput dan jangan tataran elit saja. Apa hakekat agama, apa fungsi agama, dan agama itu saling menyayangi. Dan agama menjadi rahmat umat manusia. Aspek Tri kerukunan yaitu umat beragama dengan pemerintah membentuk wadah FKUB, Berdialog dan merekomendasikan serta sosialisai perundang-undangan. Sekretaris FKUB Kota Ambon, (Drs. H. Sulaeman Angkafosen). Harus ada perhatian dari pemerintah daerah. Perbedaan harus diterima secra positip ( Qur’an Surat Hujurat ayat 3 dan A:30, 22. Q:5 : 45) merupakan sunatullah dan sebagai karunia Allah. Manusia sebagai sumber kemajemukan dan mereka sendiri yang mengembangkannya. Ikatan Passo Batu merah – masyarakatnya. Pada sekarang kehidupan keagamaan sudah semakin membaik mereka sudah saling bantu membantu/kerjasama terutama kaum remaja/pemuda. Perbedaan agama tidak ada lagi perasaan yang menakutkan. Kondisi riil lembaga keagamaan cukup baik bila terjadi inseden penanganannya dilakukan secara bersama. Yang diperlukan sekarang adalah kurangnya dana. Kasus rumah ibadat masjid dijual oleh yang menerima wakaf, dan ada 4 buah yang ditukar guling. Pastur Amandus Aratmangun (Katolik),- Ada tiga gambaran riil kondisi umat beragama di Kota Ambon. – Delima perlu diperjuangkan kerukunan baik intern maupun antar. – Gereja dan pemerintah harus ada komunikasi yang baik.
1 64
Umat Katolik di Ambon ada dua uskup, 1 diases, dan 1 diakon, iman ada 15 pastur praja yang tetap tinggal di gereja, 5 orang misionaris hati. Pastur berkarya dibidang kesehtan, pendidikan berjumlah 80 orang dibawah dewan Pastoral Paroki, Biasanya diangkat dari keluarga Katolik yang beriman, tidak cacat moral, seperti suka kawin cerai dsb. Mereka yang membantu umat dalam ibadat ada sejumlah: 15 orang guru agama NIP (15 Depag), 13 orang guru agama NIP (13/Diknas), 3 orng Guru TK Atas, 1 orang guru TK menengah dan 1 orang penyuluh. Hirarki terpusat dari atas ke bawah setiap selasa malam ada pertemuan/rapat untuk pelajaran umat. Suster – Prater 19 stasi. Data umat Katolik ada 2246 KK, (18.650 jiwa), 20 gereja, gereja pastoral ada 15 buah dan capel ada 6 buah. Organisasi non ormas seperti KWK (kelompok wanita katolik), Pukat (perkumpulan kelompok), OMK (organisasi masyarakat Katolik), PMK (persatuan mahasiswa katolik) Dan Karismatik. Penunjang kerukunan adalah sering dilakukan doa rutin digereja dengan istilah rukun masyarakat kecil dan besar dan perhatian gerja terhadap pemberdayaan masyarakat. Seperti ekonomi keluarga, kesehtan dan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagian kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah. Ada jalan damai setiap hidup yaitu menyatukan visi dan misi dilakukan setiap tahun biaya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Untuk saling kenal – mengasihi dan kita ciptakan untuk mengasihi (tidak mau kawin berarti kita tidak mau dikasihi/mengasihi). Penyebab konflik antara lain penyebar issu sara, judi dan perselingkuhan dll.
165
I Gusti Made, menyampaikan bahwa agama suatu sistem keyakinan pribadi, aama penggerak pandangan masyarakat, agama sebagai wadah implementasi kepentingan-kepentingan mereka dan sebagai manajemen institusi yang mengatur kepercayaan. Kondisi umat sekarang dalam waktu 4 tahun terakhir dalam kondisi kondusif kondisi ini harus dipertahankan sebagai pela gandong. Hubungan sesame umat lain selalu baik dan terjaga dengan baik. Pendeta Henry/Protestan, Kondisi riil umat beragama cukup baik (baik intern, antar maupun dengan pemerintah), Dalam rangka membangun kerukunan dilakukan temu anak Maluku tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agama untuk duduk bersama dalam satu kegiatan. Menjaga kerukunan di Maluku perlu karena perlu karena sebagaian ada yang tidak senang dengan cara masuk ke daerah Maluku untuk merenggangkan masyarakat di Maluku, sering masalah pribadi dikaitkan/hubungkan dengan sara yang dapat memicu konflik. Pendeta Jeams, Kita butuh konstribusi Kementerian Agama pusat, agar membuat kita didaerah seberapa jauh yang sudah kita lakukan. Upaya pembangunan WMK di Ambon dapat ujian terhadap persaudaraan diuji dengan konflik sebentar dan mampu sekarang menjaga keutuhan. Kekuatan Beragama melahirkan kecintaan agama lain, menghargai agama lain. Haji Mohamad Husaen Hairi, KUa Silimmau, Temu diskusi tidak mengerucut, wawasan multikultural kurang diangkat, adanya PBM tahun 2006. Kasus Sampit, sumbangsih FKUB yang luar biasa terhadap penyelesaian Pasohi dan Peran FKUB kota dalam menyelesaikan masalah agama,. mencari wawasan multikultural sebut saja mencari 1 66
kearifan lokal yang dimiliki Ambon tidak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, mata pelajaran sekolah ada yang dihilangkan sekarang. Saran dan rekomendasi untuk Pemda/Pusat diangkat kembali masalah berbangsa dan bernegara. Di Masohi kerja sama melibatkan seluruh umat beragama. Mohamad Rahamzan, Kebijakan nasional memberikan kesan terstruktur dan berkesinambungan. Mencari ruang penafsiran dan mencari titik temu dari ruang penafsiran. Muis Tiga Bulan, (IAIN Ambon), Ambon sudah damai pemerintah pusat petak-petak agama, keadilan di walikota pegawai non muslim banyak, Maluku Tengah banyak muslim. Livia Muslim Latuconsina, Wawasan Multikultural (WAPUB) adalah merupakan apresiasi dan aplikasi dari ajaran-ajaran agama, Maluku yang baru saja selesai konflik yang terjadi realitas terdiri dari pertikaian antar agama. Setiap penganut ajaran agama bila diataati tidak akan terjadi konflik. Porsi yang dibereskan pada pemerintahan ada keseimbangan antara kebutuhan materiil dan non materiil. Lokasi waktu kurang dan harus ada perhatian khusus. Faktor membula ruang gesekan Pasar Batu Merah tempat jualan daging ada jual daging babi di tempat keramaian ini salah satu pemicu konflik. Adanya saling mengklaim tempat makam (Islam–Kristen). Tradisi natal amankan kegiatan saling mengamankan. Di Banda Mayoritas muslim Natal bersama, yang menurut Islam haram dilakukannya dalam persspektip bersama dengan toleransi.
167
Mujahid Arif, Gerakan Mahasiswa Ambon, Wawasan multikultural sebagai kamuflase yang diberikan ruang ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ini baru tataran dialog saja seharusnya pada masyarakat Maluku (orang digiring ke politik). Tidak ada kecurigaan diantara kita. Dialog tingkat bawah hanya wacana saja. Betul Multikultural harus dibangun intern, antar oleh umat sendiriada yang exclusive, beda untuk bersatu harus ada rekomendasi. Nara sumber, Pastur Amandus Arotmangun. Harapan toleransi cukup tinggi, jangan buka ruang konflik dan sesungguhnya kita masih rawan walaupun sudah kondusif. Dambaan belum bisa seperti yang diharapkan. Gusti Made Sudarmika, Perbedaan masih bermasalah daerah ambon menjadi rekomendasi di daerah lain. Pegawai muslim sekian, non muslim sekian, jangan setiap tindakan kita dikaitkan dengan perbedaan agama. Berpikir mulai dari sekarang kesalahan jangan dikaitkan dengan isu agama. Masalah keadilan jangan dikaitkan dengan agama (jangan setiap masalah dikaitkan dengan agama). Pengalaman Poso konflik duluan penyelesaian sulit/lama tetapi ambon karena penyelesaian dari bawah/masyarakat sendiri bukan dari atas maka cepat diselesaikan. Bukti sejarah konflik yang lalu bukan 100% dari masalah/kasus agama. Namun ada upaya Ambon untuk dikembalikan pada taun 1999.Kedepan tidak ada sekat-sekat diantara kita. Hidayah Penyuluh Agama Islam, di pasar ada jualan daging babi, rumah sakit ada pengajian/pendeta Al-Kitab. Sering dialog tetapi jalan di tempat bagaimana langkah selanjutnya. 1 68
Kegiatan dialog sudah cukup berhasil dengan baik punya nilai-nilai kerukunan yang ada di Pela Gandong, FKUB kerukunan selalu dinamis , ada kesulitan tentang dana supaya minta kepada talangan APBD FKUB di tingkat kecamatan tidak ada. WALUBI/Dr. Rusli di Masjid Al Mukhlisin dikenalkan menyambut tamu, menyanyi begitu hebat (anak muda, tua) bisa berkomunikasi jauh lebih penting disuguhi tontonan hebat lagu enak didengar ada kenikmatan tersendiri. NU, tentunya kita harus bagaimana mebangun kerukunan ada tiga konsep yaitu Tahalik, Tahali. Tajalli. Kunjungan ketempat ibadat (Kecamatan Nusaniwe Ambon).
Pura
Siwastana
Giri
Sambutan Nengah Dana, tujuan kunjungan disini ada dialog, dan masukan-masukan yang positif. Sebagai tali kasih atau cenderamata dan nantinya jangan dilihat dari nilainya tetapi makna yang terkandung dalam tali kasih. Isu yang paling sentral dalam keterbelakangan adalah kemiskinan. Bagaimana kita mengelola lidah dan hati kita dapat membangun kerukunan dan dapat menjadi bangsa dan masyarakat yang kuat. Tanya Jawab peserta Tidak boleh dibeda-bedakan di dalam sekolah dan tidak membolehkan menyebut nama suatu agama, jadi guru dapat memberikan pencerahan kerukunan pada anak didik. Pura/Vihara Swarna Giri Tirta, Kec. Nusaniwe Kota Ambon. Sambutan DR. Rusli, Umat Buddha apa yang dilakukan di Vihara; Jengho – dengan berdagang; Datang kesini berpasangan agar semua bisa lancer, orang tionghoa harus sejahter ini ajaran Buddha;dianjurkan jangan
169
membunuh, judi, suka kawin, pikiran salah/ mencuri dsb. Ada 5 larang 5 (sila). Ulam Bana (orang tua Meninggal), anak cucu yang masih hidup memberikan dana yang dikelola oleh vihara dan pahalanya di berikan kepada orang tua yan telah meninggal (alam kubur yang lebih baik). Evaluasi Kegiatan Islam, kegiatan seperti ini masih dibutuhkan dan dilanjutka untuk diskusi-diskusi perlu tambahan waktu dan dilakukan jangan hanya ditingkat atas dan menengah saja tetapi harus sampai pada tingkat bawah. Karena permasalahannya kebanyakan di tingkat bawah khususnya di Kota Ambon penyelesaian konflik dilakukan/dimulai tingkat bawah oleh masyarakat itu sendiri pemerintah sebagai fasilitator saja. Sebaiknya, rumah ibadat penerima bantuan harus siap menerima tamu nampaknya ada salah satu rumah ibadat tidak siap untuk menerima kunjungan tersebut. Contoh-contoh keakraban majelis agama dari pusat perlu menjadi contoh pada tataran masyarakat tingkat bawah khususnya di derah Maluku/Ambon. Seperti dapat duduk bersama, makan minum, bercakap-cakap, ketawa bersama disini jarang ditemukan acara seperti itu. Hal-hal yang demikian itu dapat meredam dan lebih mudah unuk menyelesaikan konflik secepat mungkin. Pela yang artinya perjanjian masyarakat sendiri karena adanya konflik/peperaangan dan akhirnya mereka bersumpak dan bersepakat bersama untuk tidak melakukan pertikaian lagi, itu harus dipegang hingga saat ini. Gandong sendiri berarti menyambung hubungan silaturahmi tanpa membeda-bedakan agama/suku/ras. 1 70
Masih perlu dilanjutkan karena membawa dampak yang sangat positip, harapan kedepan ada pembinaan secara beresinambungan agar tidak terputus, paling tidak diadakan pertemuan sebulan sekali diantara tokoh tokoh agama dengan masyarakat. Tanah yang menjadi sengketa sebaiknya segera diselesaikan dan pemerintah pusat sebaiknya ikut membantu jangan seperti apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (sambutannya hanya akan mementahkan apa yang sudah/telah diusahakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat) apabila penyelesiannya berlarut-larut akan menimbulkan permaslahan/konflik. Keakraban yang dicontohkan/ diperlihatkan oleh tokoh-tokoh agama dari pusat perlu menjadi contoh bagi pemuka-pemuka agama daerah sehingga dapat diciptakan keharmonisan dan kerukunan. Bataliyon Infantri 733 Raeder (Zuhriyansyah) Ketika terjadi konflik tahun 1999, suasana mencekam dan kemudian didatangkan 14 bataliyon lagi untuk mengamankan kota ambon.- Bila suasana kondusif kota Ambon cukup hanya satu bataliyon saja. Ketika datang pasukan Komando Jihad & Frons Pembela Islam, Dalam rangka melakukan aksinya FPI ini sangat menguasai kota ambon, Unpati hanya sekejap saja bisa dikuasi oleh FPI dan masyarakat Islam sedangkan pasukan dengan perlengkanpan lengkap tidak berkutik dengan kerumunan masa yang begitu banyak, cara FPI mengumpulkan masa sangat sederhana hanya mengumandangkan takbir di masjid-masid maka masyarakat berdatangan untuk bergabung dengan berpakian putih.
171
Pasukan FPI yang datang dengan kapal dipelabuhan dihadang oleh pasukan sebelah (Kristen) maka pimpinan pasukan dengan membentangkan sorbannya maka mereka luput dari penyerbuan orang sebelah, sebelum FPI melakukan aksinya/perlawanan terlebih dahulu masyarakat di masjid-masjid di doakan oleh ustadz diciprati air kekebalan senjata tajam dan tidak merasa tahun (orang orang tersebut seperti di hipnotis) berduyun-duyun datang untuk bergabung. Kemudian kelompok ini bergerak menuju pasar dan tempat tempat bar, dan sejenisnya yang membuat perbuatan maksiat dihancurkan. Pasukan FPI bila bergerak kelihatan penuh di mana-mana. Sepuluh orang anggota FPI kelihatannya ada seratus orang atau lebih apa gerangan yang diperbuat FPI yang nampaknya menjadi saingan aparat/pasukan penjaaga keagaman. Pada saat pasukan infantri yang didatangkan dari Surabaya datang menjaga keamanan di seluruh wilayah Ambon dan setiap masyarakat akan bepergian harus didampingi oleh keamanan agar mereka tidak terganggu karena akan melalui berbagai rintangan/pos-pos Islam/Krissten yang waktu itu masih rawan. Ketika FPI melakaukan tablik akbar di masjid AlFatah semua keamanan di jaga oleh keamanan FPI yang berseragam putih-putih dan pasukan keamanan hanya menjaga dari kejahuan saja bahkan diatur oleh pasukan FPI. Kedatangan Komando Jihad/FPI membawa angin segar bagi umat Islam yang tadinya bar-bar banyak menjadi jarang perjudian dan maksiat banyak berkurang. Di samping itu Komando Jihad/FPI juga mendirikan TPATPA, dan madrasah.
1 72
Pada waktu suasana sudah mereda, FPI dan Bantuan bataliyon ditarik kembali apa yang terjadi: Kepulangan FPI disambut dengan deraian air mata, karena FPI dianggap berjasa di kota Ambon kususnya umat Islam, sedangkan Bataliyon diperbantukan dengan kepulangannya disambut dengan suka cita karena sebelum kepulangannya dilakukan kawin masal dengan antar oleh sang keasih/pacar karena sebagian anak-anak mereka diambil untuk dijadikan istri dan ada pula yang ditinggalkan karena mereka sudah mempunyai istri di tempat mereka bertugas sebelumnya sekian terima kasih. Desain Operasional Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah Tahun 2009 LATAR BELAKANG Kerukukunan umat beragama merupakan salah satu kegiatan pembangunan agama yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 (Perpres No. 7 Tahun 2005). Hal didasarkan pada realitas sosial bangsa Indonesia yang multi agama, sehingga kerukunan intern dan antarumat beragama menjadi syarat utama untuk keberhasilan pembangunan nasional dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Rrpublik Indonesia (NKRI). Keragaman agama yang dianut penduduk Indonesia, di satu sisi menjadi khazanah kekayaaan, dan sekaligus kekuatan bangsa, tetapi di sisi lain dapat berpotensi konflik, jika lemah dalam wawasan multikultural. Kesalah pahaman antarumat beragama dapat terjadi karena berbagai hal seperti penyiaran agama dan pendirian tempat ibadat. Di
173
samping itu juga bisa disebabkan oleh fakor lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan kepentingan politik dengan memperalat sentimen keagamaan. Misalnya, kasus yang terjadi pada masa lalu di Kupang Nusa Tenggara Timur, di Ambon, Maluku, di Maluku Utara dan di Poso, Sulawisi Tengah yang merugikan semua pihak yang bertikai dan bangsa secara keseluruhan. Dengan adanya fenomena potensi integrasi dan konflik antarumat beragama sebagaimana digambarkan di atas, maka upaya pengembangan dan peningkatan wawasan multikultural antar penganut agama yang berbeda merupakan kebutuhan mutlak untuk terus dilakukan dalam rangka makin memantapkan kerukukan hidup unat beragama di tanah air ini. Kegiatan ini telah dialakukan pada 21 provinsi, dengan agenda utama ialah dialog/diskusi terbuka dan kunjungan bersama ke tempattempat peribadatan masing-masing agama. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilanjutkan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Multikuktural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah pada tahun 2009 ini, yang menganbil daerah sasaran Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua.Untuk lebih kondusif dan efektifnya kegiatan ini diawali persiapan di daerah dan kajian lapangan berdasarkan hasil penelitian, sebagai bahan orientasi tentang kehidupan keagamaan dan kerukukan hidup beragama di daerah sasaran bagi peserta dialog dan kunjungan.
1 74
TUJUAN Kegiatan ini bertujuan : 1. Meningkatkan kelancaran komunikasi antar pemuka agama, baik pemuka agama pusat dan daerah maupun antar sesama pemuka agama daerah. 2. Mengembangkan wawasan multikultural yang mampu meningkatkan sikap saling menghargai dan mempercayai di antara pemimpin/pemuka agama pusat dan daerah. 3. Menghimpun potensi integrasi dalam bentuk kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama, dan mengidentifikasi potensi konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. 4. Merumuskan aksi nyata peningkatan kerukunan hidup beragama yang harmonis dan dinamis, serta mencari solusi mengatasi masalah yang berpotensi berpotensi kepada ketidak rukunan antarumat beragama. TARGET Target yang ingin dicapai : 1. Terhimpunnnya rumusan potensi integrasi dan konflik dalam hubungan antarumat beragama dalam konteks lokal daerah sasaran. 2. Terwujudnya kesepakatan antar pemuka agama pusat dan daerah tentang aksi nyata dan kerjasama untuk menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama 3. Untuk makin harmonis dan dinamis dalam masyarakat.
175
BENTUK KEGIATAN 1. Menghimpun informasi dalam bentuk deskripsi kerukunan hidup antarumat beragama di lokasi sasaran. Deskripsi ini merupakan hasil kajian lapangan oleh Tim Peneliti, yang memuat antara lain: data geografi dan admininstrasi pemerintahan, kondisi kehidupan keagamaan, potensi integrasi dan konflik, serta kasus-kasus dalam hubungan antarumat beragama dan penanganannya. 2. Mengadakan orientasi bagi peserta kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan multikultural untuk tingkat pusat dengan materi pembekalan antara lain informasi hasil kajian Tim Peneliti. 3. Dialog/diskusi anatar peserta pemuka agam pusat dan daerah pada tingkat provinsi yang akan dibuka oleh Menteria Agama, dan atau yang mewakili. 4. Dialog/diskusi antara peserta pemuka agama pusat dan daerah di salah satu Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh panitia daerah. 5. Kunjungan silaturahim ke pengurus rumah-rumah ibadat (enam agama), disertai penyampaian bantuan stimulan. 6. Menyiapkan rumusan hasil dialog/diskusi dan kunjungan serta kesepakatan aksi nyata bersama antar pemuka agama pusat dan daerah. 7. Kunjungan silaturahim antara pemuka agama pusat dengan Majelis masing-masingagama daerah.
1 76
8. Penutupan dialog/diskusi dengan penyampaian rumusan hasil dialog/diskusi dan kunjungan yang memuat potensi integrasi dan konflik serta kenyataan aksi nyata bersama.
PESERTA Peserta kegiatan : 1. Peserta pusat sebanyak 30 orang, mencakup unsur: majelis agama/organisasi keagamaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), pejabat Kementerian Agama Pusat, Kementerian terkait, wartawan cetak dan elektronik, dan panitia pelaksana. 2. Peserta daerah sejumlah 60 orang dari provinsi dan kabupaten/kota, mencakup unsur majelis agama/organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh 3. Pemuda/perempuan, pejabat Kementerian Daerah dan pejabat Pemerintah Daerah terkait.
Agama
WAKTU DAN LOKASI. 1. Waktu pelaksanaan kegiatan ini anatara bulan April hingga November 2009. 2. Lokasi kegiatan di tiga provinsi, yaitu: Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Provinsi
3. Untuk masing-masing tempat ibadat yang dikunjungi akan diberikan bantuan masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).
177
PELAKSANAAN Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. PEMBIAYAAN Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun Anggaran 2009. Jakarta, Maret 2009 Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Prof. H. Abd. Rahman Mas’ud, Ph.D NIP. 196004416168903 1 005
1 78
Pedoman Pengumpulan Data Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah Tahun 2009 1. GAMBARAN UMUM WILAYAH a. Goegrafi dan Administrasi Pemerintahan - Provinsi, kabupaten/kota - Kabupaten/kota yang terpilih sebagai lokasi kegiatan b. Kondisi Kehidupan Keagamaan - Jumlah penganut agama-agama - Jumlah tempat ibadat agama - Interaksi dalam kehidupan sosial/keagamaan 2. POTENSI INTEGRASI DAN KONFLIK a. Potensi Integrasi - Situasi adaptasi/budaya lokal, misalnya Pela Gandong di Maluku - Kerjasama antarumat beragama pembangunan tempat ibadat
dalam
- Kunjungan silaturahmi antarumat beragama pada hari-hari besar keagamaan - Nilai budaya, etika, falsafah hidup lokal, dan norma hukum. b. Potensi Konflik 1) Keagamaan - Pendirian tempat ibadat - Penggunan rumah tempat ibadat
tinggal/ruko
sebagai
- Tempat tinggal umat yang mengelompok - Tingkat ketaatan beragama, dll.
179
2) Sosial-Budaya - Steorotif etnis - Budaya dan bahasa - Pendidikan, dll. 3) Faktor Lain - Ekonomi (penguasaan sumber daya) - Peran kekuasaan 3. KASUS DALAM BERAGAMA
1 80
HUBUNGAN
ANTARUMAT
-
Jenis dan perkembangan kasus
-
Upaya penanganannya
-
Nilai sosial dan budaya yang dapat dikembangkan dalam memelihara kerukunan beragama.
