Mendudukkan Permasalahan Bangsa Secara Proporsional Kamis, 22 Maret 2007

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Mendudukkan Permasalahan Bangsa Secara Proporsional Kamis, 22 Maret 2007

H. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia

Mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, karena kita masih diberi ketegaran dan kesabaran untuk menghadapi berbagai tantangan dan ujian, dalam upaya besar kita membangun hari esok yang lebih baik. Jalan yang kita tempuh dan lalui untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, sebagaimana pula yang dialami oleh bangsa-bangsa lain, adalah jalan yang panjang, tidak lunak, dan penuh dengan tantangan. Hanya bangsa yang tangguh, ulet, cerdas, dan terus bekerja keraslah yang akan berhasil mencapai cita-citanya. Insya Allah, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan mengatasi ujian dan tantangan itu, dan kelak akan menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saya menunda penyampaian Pidato Akhir Tahun, yang biasanya saya sampaikan di akhir bulan Desember. Saya ingin menggantinya dengan tradisi baru, yaitu menyampaikan Pidato Awal Tahun pada bulan Januari. Dalam pertimbangan saya, pada bulan Januari, kita telah memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang apa yang telah kita capai di tahun sebelumnya. Pertimbangan saya yang lain adalah setiap akhir tahun atau awal tahun baru banyak dilakukan evaluasi dan refleksi kritis terhadap kinerja pemerintah, baik itu oleh DPR, Partaipartai Politik, Lembaga Kajian ataupun para pengamat secara perseorangan. Terhadap kritik dan masukan tersebut, baik dengan atau tanpa usulan solusi, saya dan jajaran pemerintah yang saya pimpin telah menyimaknya dengan seksama. Sebagian kritik itu logis dan dapat kami terima, sebagian lagi perlu kami berikan klarifikasi dan penjelasan karena cara melihat permasalahan berbeda, atau karena kurang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Namun, sulit bagi pemerintah untuk merespons kecaman yang hanya sarat dengan retorika, tanpa data dan fakta yang akurat, dan bernada Ã¢â‚¬Å“pokoknyaÃ¢â‚¬Â? pemerintah gagal, jelek, dan tidak ada satupun kemajuan yang dicapai.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan berbagai kemajuan dan capaian, serta hambatan dan permasalahan yang kita alami terutama satu-dua tahun yang lalu, beserta faktor-faktor penyebabnya. Dengan hati terbuka, saya ingin menjelaskan apa saja yang telah berhasil dicapai oleh pemerintah, dan sebaliknya apa saja yang belum berhasil diwujudkan, serta mengapa terjadi demikian. Dengan penjelasan itu saya berharap, seluruh rakyat akan memperoleh gambaran yang utuh dan objektif tentang masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Dengan penjelasan ini pula, yang akan saya sertai dengan fakta dan data yang ada, Saudara-saudara akan lebih memahami ragam dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi bersama, serta upaya apa saja yang kita lakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, diharapkan saudara-saudara dapat mendudukkan masalah secara proporsional, dan diharapkan akan terbebas dari berbagai berita yang menyesatkan dan tidak akurat.

Sejak awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu akhir Oktober 2004, saya telah mengenali permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, dan besarnya hutang pemerintah. Di samping 3 (tiga) permasalahan mendasar ini, kita juga dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan serius lain yang memerlukan perhatian kita semua, yaitu praktek korupsi yang kronis dan penegakan hukum yang lemah, perekonomian nasional yang masih rapuh dan rentan akibat krisis, dan keadaan politik serta keamanan yang masih rentan, termasuk keadaan di Aceh dan Papua. Kita sadar dan amat mengetahui, jika keenam permasalahanpermasalahan mendasar itu tidak kita tangani secara sungguh-sungguh, tekun dan konsisten, negara kita tidak akan bergerak maju, dan kesejahteraan rakyat juga tidak akan bertambah baik.

Masalah kemiskinan, pengangguran, dan hutang pemerintah, terutama hutang luar negeri yang amat tinggiÃ‚Â merupakan masalah yang mengalir dari masa lalu yang menjadi tantangan bersama kita masa kini. Sebelum krisis 1998, angka kemiskinan, pengangguran dan hutang luar negeri itu masih relatif tinggi. Ketika negara kita mengalami krisis, angka kemiskinan, pengangguran dan hutang pemerintah menjadi lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya, pemerintah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran dan hutang pemerintah terutama hutang luar negeri. Upaya tersebut juga telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, yang dalam kenyataannya juga mengalami pasang-surut.

Sementara itu, permasalahan korupsi yang kronis dan lemahnya penegakan hukum, kondisi perekonomian nasional baik http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 31 January, 2017, 15:43


di tingkat makro maupun mikro yang belum pulih dari krisis, serta keadaan politik dan keamanan yang masih rentan dan belum kondusif untuk pembangunan kembali negeri kita, tentu kita tangani secara serius pula. Kita bertekad, meskipun tantangannya tidak ringan, untuk terus mengatasi masalah-masalah yang berat itu, walaupun hasil yang kita petik tidak selalu serta merta dapat kita lihat dan rasakan.Ã‚Â

Sebagaimana Saudara maklumi, ketika pemerintahan hasil Pemilu 2004 baru saja memulai mengemban tugasnya, terutama untuk mengatasi dan mengelola 6 permasalahan mendasar yang saya sebutkan tadi, kita mengalami pukulan atau goncangan yang berat, atau yang sering disebut dengan Ã¢â‚¬Å“external shocksÃ¢â‚¬Â?. Goncangan eksternal itu dalam kenyataannya benar-benar menghambat dan menambah beban persoalan baru bagi kita semua. Yang pertama adalah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias, yang satu setengah tahun kemudian disusul dengan gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta kemudian tsunami yang menghantam Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi yang kesemuanya berada di luar jangkauan kita untuk mencegahnya itu, telah cukup menyita perhatian, tenaga dan waktu kita, dan memberikan pukulan yang berat pada aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terjadinya kerusakan infrastruktur dan sumber ekonomi lokal telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat maupun secara nasional. Di samping itu, untuk melakukan kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan anggaran APBN dan APBD yang tidak sedikit.Ã‚Â Penggunaan anggaran tambahan tersebut sudah barang tentu mengurangi dan menggeser alokasi untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta program-program pembangunan lainnya.

Pukulan eskternal kedua adalah tingginya atau meroketnya harga minyak dunia. Sebagaimana dialami oleh banyak negara, terutama negara-negara berkembang, tingginya harga minyak mentah dan kemudian harga BBM telah menimbulkan beban berat pada sektor produksi yang kemudian berujung pada lesunya perekonomian nasional kita. Di samping itu, kenaikan harga BBM yang tidak dapat kita elakkan telah membuat turunnya daya beli dan melemahnya konsumsi masyarakat. Meskipun ada program bantuan pemerintah, kepada keluarga miskin baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengurangi beban akibat kenaikan harga BBM ini, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih atau masih lemah. Hal ini ikut mengurangi besarnya pendapatan nasional kita.

Dalam keadaan ekonomi nasional yang menghadapi permasalahan berat inilah, pemerintah terus berusaha keras untuk dapat mengatasi kesemua goncangan eksternal tersebut berikut dampak yang ditimbulkannya, seraya terus melakukan upaya untuk memperbaiki 6 permasalahan mendasar yang menjadi agenda besar kita semua.

Dengan penuh haru, saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang pada umumnya memiliki ketegaran, kesabaran dan bahkan ikut terlibat mengatasi keadaan yang sulit ini. Rasa syukur dan bangga juga perlu saya sampaikan kepada unsur masyarakat yang dengan kesetiakawanan yang tinggi, ikut aktif membantu saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup akibat bencana alam. Kesyukuran dan keharuan saya juga perlu saya ungkapkan, ketika saya dapat bertemu, berdialog bahkan bekerja bersama dengan berbagai komponen masyarakat di seluruh tanah air, apakah mereka petani, nelayan, buruh, guru, petugas puskesmas, prajurit TNI dan Polri, pengusaha kecil dan menengah, dan apapun pekerjaannya. Hati saya merasakan bahwa meskipun mereka masih menghadapi persoalan dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi tidak menyurutkan tekad dan semangat mereka untuk terus berikhtiar dan bekerja. Kita semua, utamanya para pemimpin di negeri ini sungguh berhutang budi kepada mereka semua ~ rakyat kita. Marilah kita bayar dan kita tebus hutang ini dengan bekerja lebih tulus, lebih giat dan lebih keras lagi di waktu mendatang.

Setelah mengenali masalah yang kita hadapi bersama seperti yang saya katakan tadi, kita tidak punya pilihan lain, kecuali bekerja keras menyelesaikannya satu demi satu.Ã‚Â Pembangunan ekonomi tetap menjadi fokus perhatian yang utama, yang harus kita bangun tahap demi tahap.Ã‚Â Kita harus terus memperkuat stabilitas dan fundamental ekonomi kita, seraya mendorong pertumbuhan yang makin tinggi. Tentu saja pertumbuhan ekonomi yang hendak kita capai tetaplah disertai dengan pemerataan yang lebih nyata, atau yang kita sebut dengan Ã¢â‚¬Å“pertumbuhan disertai pemerataanÃ¢â‚¬Â? atau Ã¢â‚¬Å“growth with equityÃ¢â‚¬Â?.Ã‚Â

Bagaimanapun ekonomi kita harus tetap tumbuh.Ã‚Â Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada gilirannya akan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara bertahap. Namun, belajar dari pengalaman masa lalu, dan juga dari pengalaman negara-negara berkembang yang lain, kita tidak boleh hanya menggantungkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu otomatis atau serta merta dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Dalam praktek, tanpa dibarengi dengan program-program pemihakan yang konkret, intensif dan konsisten untuk pengentasan kemiskinan, maka pengurangan kemiskinan akan berjalan amat lambat. Oleh karena itu, dua tahun terakhir ini program pengurangan kemiskinan terus kita tingkatkan, dengan alokasi anggaran yang makin besar. Tahun ini, dan ke depan, pemerintah akan mempertahankan dan bahkan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



meningkatkan program-program khusus pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, berbarengan dengan upaya berkesungguhan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Permasalahan mendasar yang kita hadapi bersama dan menjadi tugas besar kita ke depan adalah memerangi kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukanlah permasalahan statistik atau angka, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat kita. Oleh karena itu pemerintah memilih untuk menanganinya secara lebih substantif dan mendasar, dan bukan sekedar siasat statistik dan angka-angka maupun sekedar retorika.

Dalam logika yang sederhana, sebagian rakyat kita miskin karena mereka tidak punya penghasilan, atau penghasilannya terlalu kecil. Oleh karena itu solusinya adalah membuka atau memberikan pekerjaan kepada mereka.Ã‚Â Persoalan lain yang dihadapi rakyat kita adalah meskipun lapangan pekerjaan tersedia, namun belum tentu mereka memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai dan sesuai, serta kondisi jasmaninya memenuhi syarat untuk menjalankan pekerjaan yang diperlukan. Solusi untuk masalah ini, adalah memberikan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan lapangan kerja, serta mempersiapkan kesehatan jasmaninya agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja. Ada kalanya pula rakyat kita dapat membuka usaha kecil-kecilan tetapi mereka tidak memiliki modal, oleh karena itu solusinya adalah membantu permodalan mereka, termasuk pembukaan akses modal usaha, pemberian dana bergulir, dalam skim pembiayaan usaha kecil dan menengah. Permasalahan lain yang dihadapi oleh rakyat kita yang berpenghasilan rendah atau pas-pasan adalah harus dikeluarkannya uang untuk menyekolahkan putera-puterinya, untuk biaya berobat apabila ada anggota keluarga yang sakit, atau untuk mengurus berbagai perizinan seperti KTP yang sering lama dan dengan biaya yang tidak murah.Ã‚Â Terhadap permasalahan ini solusinya tentu membuat pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik kita menjadi semakin mudah, semakin murah dan bahkan sebagian gratis.

Demikianlah mata rantai dan keterpaduan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas sumber daya manusia kita yang harus ditempuh. Tentu saja masih banyak faktor dan cakupan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang kita lakukan, tetapi kita mulai dan lebih berorientasi dari apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat kita. Apa yang saya lihat dan jumpai sendiri di seluruh wilayah tanah air dalam 2 tahun lebih ini, memang demikianlah hakikat permasalahan dan keadaan yang dihadapi oleh rakyat kita. Oleh karena itu, langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana yang selama ini saya check langsung pelaksanaannya di banyak daerah, harus terus kita lakukan bahkan kita tingkatkan lagi.

Agar program pengentasan kemiskinan dapat berhasil lebih efektif, kita harus memastikan program dan kegiatannya memang benar-benar tepat, dan program-program itu mendapatkan pendanaan yang sesuai dan cukup.Ã‚Â Itulah sebabnya tahun demi tahun besaran anggaran program pengentasan kemiskinan terus kita tingkatkan secara signifikan. Tahun 2004 anggaran untuk program kemiskinan berjumlah Rp 18 triliun, tahun 2005 meningkat Rp 23Ã‚Â Ã‚Â triliun, tahun 2006 melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun, dan tahun 2007 ini adalah Rp 51 triliun. Dari segi anggaran per jiwa orang miskin adalah Rp. 499 ribu/jiwa untuk tahun 2004, meningkat menjadi Rp. 655 ribu/jiwa untuk tahun 2005, Rp. 1,08 juta/jiwa untuk tahun 2006, dan tahun ini meningkat lagi menjadi Rp. 1,3 juta/jiwa orang miskin. Saya berupaya sungguh-sungguh agar dana ini benar-benar sampai pada sasarannya, dan saya menginstruksikan kepada para Menteri dan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota agar dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan secara efektif dan nyata.

Saya menggaris bawahi bahwa program pengentasan kemiskinan ini juga berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan, serta peningkatan pembangunan daerah tertinggal. Yang harus dientaskan dari kemiskinan bukan hanya manusia dan rumah-tangganya, tetapi juga perbaikan lingkungan fisik dan prasarananya, seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, jalan dan irigasi yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, terutama di perdesaan dan daerah tertinggal. Dalam kaitan ini, pemerintah pada tahun 2007 ini meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), yang merupakan upaya terkoordinasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, perbaikan infrastruktur di pedesaan dan lingkungan daerah kumuh di perkotaan. Partisipasi keluarga miskin termasuk kaum perempuan dalam perencanaan hingga implementasinya merupakan ciriÃ‚Â program ini. Dalam tahunÃ‚Â 2007, terdapat 2891 kecamatan yang akan tercakup dalam program ini, selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 3800 kecamatan pada tahun 2008, dan akhirnya mencakup seluruh kecamatan sebanyak 5263 di Indonesia pada tahun 2009. Pagu bantuan akan ditingkatkan dari Rp 500 juta per kecamatan menjadi antara Rp 750 juta hingga Rp 1,5 milyar per kecamatan. Pagu tersebut akan ditingkatkan lagi dalam tahun mendatang, sesuai dengan kinerja pencapaian dan kebutuhan.

Menyimak hakikat permasalahan kemiskinan di negeri kita terutama keadaan negara kita 2 tahun terakhir, maka pemerintah telah dan akan terus memperbaiki koordinasi dan kualitas program-program pengentasan kemiskinan yang makin ke depan akan makin intensif. Program-program utama pengentasan kemiskinan yang sudah banyak dikenal dan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



dirasakan sendiri oleh masyarakat antara lain adalah:

Bantuan langsung tunai pada tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta Keluarga. Pada tahun 2007 dilakukan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1,390.

Kita juga melanjutkan program beras untuk rakyat miskin. Perlu saya sampaikan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam rangka swasembada pangan. Meskipun produksi beras telah meningkat dari 54,1 juta ton Gabah Kering Giling pada tahun 2004 menjadi 54,7 juta ton pada tahun 2006, namun kita akan terus berupaya untuk menambah produksi sebanyak 2 juta ton dalam rangka pengamanan stok nasional. Anggaran sektor pertanian meningkat pesat dari Rp 3,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 10,1 triliun, sudah termasuk untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,4 triliun. Impor beras hanya dilakukan untuk memenuhi kecukupan stok beras, baik dalam rangka antisipasi kebutuhan bencana maupun untuk menjaga stabilitas harga beras. Harga beras yang stabil akan melindungi baik petani maupun konsumen beras, terutama kelompok rakyat miskin kita yang masih sangat rawan dan lemah terhadap ulah pedagang spekulan beras.

Bantuan untuk sekolah/pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan guru agama dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 50 triliun pada tahun 2007. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meningkat dari Rp 5,13 triliun tahun 2005, menjadi Rp 10,2 triliun pada tahun 2006 dan menjadi Rp 11,6 triliun tahun 2007. Program BOS telah membebaskan 70,3% siswa wajib belajar terutama di kawasan pedesaan, dan menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi hanya1,5% pada tahun 2006. Pemerintah juga meningkatkan pelayanan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah, dari 470 ribu penduduk pada tahun 2004 menjadi 1,1 juta pada tahun 2006, dan 2 juta pada tahun 2007. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun tingkat SD dan SMP karena alasan kesulitan akses. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Pemerintah meningkatkan tunjangan kesejahteraan dari Rp 100 ribu per guru pada tahun 2004 menjadi Rp 200 ribu per guru pada tahun 2007. Untuk 18 ribu guru di daerah terpencil juga diberikan tunjangan khusus.Ã‚Â Pada tahun 2007 lebih dari 170 ribu guru akan diberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi setara S1/D4.

Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit dilaksanakan melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang mencakup 51 juta peserta. Sejak tahun 2004 Pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor kesehatan sebesar 250 persen, hingga pada tahun 2007 ini mencapai Rp 17,24 triliun ditambah Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,2 triliun. Selain untuk pengobatan gratis bagi kelompok miskin, peningkatan kembali jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu, juga digiatkan kembali program Imunisasi Nasional yang akan mencakup 23,6 juta balita (98,1 persen). Salah satu hasilnya adalah terjadinya penurunan yang drastis kasus penemuan gizi buruk dari 76.176 pada tahun 2005, menjadi 19.567 pada tahun 2006. Dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, HIV/AIDs, dan demam berdarah. Pemerintah juga telah beberapa kali menurunkan harga obat generik hingga 70% untuk 150 jenis obat, dan antara 10-80% untuk 1.418 jenis obat esensial. Dalam situasi terbatasnya daya jangkau masyarakat kita, penurunan tersebut tentunya sangat berarti.

Pembangunan perumahan rakyat, atau rumah sederhana meningkat dari 70.957 unit tahun 2004 menjadi 90.144 unit tahun 2006, dengan kenaikan pemberian subsidi pembelian rumah dari minimal Rp 2,4 juta menjadi Rp 5 juta, atau naik lebih dari 100%, dan dari maksimal Rp 3,5 juta menjadi maksimal Rp 9 juta atau naik 157%. Pembangunan Rumah Susun Sederhana akan semakin ditingkatkan, termasuk dengan pemberian insentif bagi pelaku swasta mulai tahun 2007 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



terutama di kota besar dengan penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa.Ã‚Â

Kita lanjutkan pemberian kredit mikro, dan dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengembangkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang kita sebut (P3KUM) dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro berkualitas. Sampai tahun 2006, Pemerintah telah menyalurkan Dana Penjaminan sebesar Rp. 345,6 milyar, dengan rasio jaminan terhadap pinjaman 1 berbanding 2,5. Target dana penjaminan pada tahun 2007 ini adalah sebesar Rp. 1 triliun atau meningkat 289 persen, dengan rasio jaminan 1 berbanding 10.

Mengait bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan, pemerintah menyediakan pupuk murah kepada petani sebesar Rp 5,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatan 350 persen dibanding tahun 2004, yang baru mencapai angka Rp 1,6 triliun. Begitu pula bantuan benih unggul gratis kepada petani, ditingkatkan sebanyak 1300 persen dibandingkan dengan tahun 2004. Di tahun 2004 itu, bantuan bibit unggul gratisÃ‚Â baruÃ‚Â dianggarkan sebesar Rp 80,9 milyar. Tahun ini, angka itu ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun.Ã‚Â Subsidi bunga petani plasma juga dilakukan untuk revitalisasi perkebunan yang disalurkan melalui perbankan. Anggaran untuk subsidi bunga telah disediakan sebesar Rp 1 triliun, dengan maksimum bunga kredit pinjaman kepada petani sebesar 10%.

Berkaitan dengan bantuan untuk nelayan dan program untuk sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal usaha budidaya. Pada tahun 2004, jumlah dana yang disalurkan adalah Rp. 98 milyar. Pada tahun 2005-2006, dana itu telah ditingkatkan menjadi Rp. 311.8 milyar. Program ini akan terus dilanjutkan di tahun 2007, dengan mencakup daerah yang lebih luas lagi.

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri, serta pemberian gaji ke tigabelas. Total pendapatan Pegawai Negeri Sipil terutama golongan terendah I (a) ditingkatkan secara signifikan dan konsisten selama 2 tahun terakhir,Ã‚Â yaitu dari Rp 692.750 per bulan pada tahun 2005, menjadi Rp 1 juta per bulan pada tahun 2006 atau naik 44,5%, dan pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi Rp 1.285.400 per bulan atau meningkat 28,5%.

Peningkatan kesejahteraan buruh dilakukan melalui pemberian Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan PHK dengan sistem Asuransi. Juga dilakukan pembangunan fasilitas perumahan pekerja dengan membangun Rumah susun sewa sebanyak 250 unit, pemberian Kredit Pemilikan Rumah bagi pekerja untuk 47.330 unit pada tahun 2006 dan 13 ribu unit pada tahun 2007, dan pemberian subsidi bunga KPR.

Bantuan untuk para penyandang cacat diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 3.750 penyandang cacat di 5 propinsi. Sementara itu pelayanan yang disalurkan melalui panti dan non panti mencakup 30.960 orang pada tahun 2006, dan 12.635 orang pada tahun 2007.

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, pengurusan SIM, STNK, BPKP, Paspor, hingga pelayanan pembayaran Pajak, Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif/harga, serta kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik.Ã‚Â Pemerintah juga telah memulai program pemberian akta kelahiran gratis di 100 kabupaten pada 2006, dan akan ditingkatkan pada 256 kabupaten kota pada tiga tahun selanjutnya.

Di samping program-program yang baru saja saya sebutkan tadi, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sasaran program pengentasan kemiskinan bukan hanya orang dan rumah-tangganya, tetapi juga fasilitas dan lingkungan hidupnya, maka tahun 2007 ke depan ini, pemerintah akan melanjutkan atau melakukan program-program sebagai berikut :

Pertama, pengadaan air bersih untuk rakyat. Selama tahun 2005-2006 dibangun penyediaan air minum untuk 1,2 juta penduduk perdesaan dan 1,1 juta penduduk ibukota kecamatan. Untuk tahun 2007 akan terus ditingkatkan lagi bagi 1,5 juta penduduk perdesaan, dan 1,4 juta penduduk ibukota kecamatan.

Kedua, pembangunan infrastruktur perdesaan yang meliputi jembatan dan jalan desa, irigasi, tambatan perahu, air bersih dan sanitasi. Pada akhir 2006 telah diselesaikan pembangunan di 14.674 desa tertinggal dengan dana per desa sebesar Rp 250 juta, dan menciptakan 750.000 lapangan kerja baru. Untuk tahun 2007 program diteruskan pembangunan di sebanyak 2.000 desa yang akan diintegrasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan basis bantuan per kecamatan.

Ketiga, pembangunan bioenergi untuk rakyat, termasuk pembangunan Desa Mandiri Energi khususnya pengganti minyak tanah. Program ini mencakup berbagai pengembangan perkebunan Kelapa Sawit, Jarak, Tebu, Singkong dan Jagung sebagai sumber bioenergi. Kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun dengan kerjasama BUMN dan swasta, mencakup seluruh aspek yang komprehensif antara lain: Persiapan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium. Uji Sertifikasi Benih Jarak Pagar. Demplot Jarak Pagar pada 14 Provinsi. Pembuatan Kebun Benih Jarak Pagar dan Penyediaan Benih Unggul. Pembangunan Pabrik-pabrik Percontohan Biodiesel. Penjualan Biodiesel pada 140 SPBU yang Tersebar di Berbagai Daerah. Pembangunan Percontohan PLTD Biodiesel. Inventarisasi dan Validasi Lahan. Dan pemberian fasilitasi pembiayaan melalui perbankan domestik dan lembaga internasional, serta pemberian subsidi bunga sebanyak Rp 1 triliun untuk pengembangan perkebunan plasma.

Program Reforma Agraria, untuk pendistribusian tanah untuk rakyat secara bertahap Insya Allah, akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagaiÃ‚Â prinsip Ã¢â‚¬Å“Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan RakyatÃ¢â‚¬Â?. Reformasi ini saya anggap mutlak untuk dilakukan, mengingat selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004), tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar. Terkait dengan program reformasi agraria, Pemerintah juga membantu rakyat dalam mensertifikatkan tanah-tanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas. Pada tahun 2005 Pemerintah telah membebaskan biaya pengurusan sertifikat terhadap 410.361 bidang tanah. Tahun 2006, angka ini meningkat 44 persen, sehingga mencakup 591.000 bidang tanah dan Pada tahun 2007 ini, kita targetkan pembebasan biaya itu agar dapat melayani 1.113.130 bidang tanah, yang berarti naik sebesar 89 persen. Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana gempa dan tsunami, Pemerintah telah melayani secara cuma-cuma pendaftaran kembali tanah-tanah rakyat, yang meliputi 200.000 bidang tanah. Di tahun 2007 ini, kita merencanakan untuk melayani pendaftaran kembali 110.000 bidang tanah di daerah itu. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Demikianlah saudara-saudara, upaya dan program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama program-program pengentasan kemiskinan yang telah, sedang, dan akan terus kita lanjutkan di tahun-tahun mendatang. Saya menyadari, bahwa upaya gigih kita ini tidak serta merta mengubah keadaan secara cepat. Saya juga tidak dapat berjanji bahwa semua permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kita, termasuk segera terbebas dari kemiskinan dan pengangguran, akan sirna dalam waktu dekat. Pengalaman kita membangun bangsa selama ini, demikian juga pengalaman bangsa-bangsa lain yang menghadapi persoalan yang sama, selalu dibutuhkan waktu dan tahapan untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Namun, saya punya keyakinan, bahwa dengan kesungguhan dan kerja keras kita, yang dipimpin dan dipelopori oleh semua pemimpin lembaga pemerintahan di seluruh daerah, programprogram pro-rakyat ini akan dapat kita laksanakan dan dapat mencapai hasil yang kita inginkan.

Negara kita kini menganut sistem pemerintahan yang lebih didesentralisasi, dengan mengedepankan otonomi daerah. Para Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota kini juga dipilih langsung oleh rakyat. Para Kepala Daerah itu, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bagian utuh dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dewasa ini saya pimpin. Oleh karena itu, Gubernur, Bupati dan Walikota itu wajib secara Undang-Undang menjalankan garis kebijakan dan program-program pemerintah pusat, yang apabila menyangkut APBN ditetapkan oleh DPR-RI bersama Pemerintah Pusat. Namun, sebagai Kepala Daerah yang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya, para Gubernur, Bupati dan Walikota bertugas dan berkewajiban untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Maju mundurnya kehidupan rakyat di Provinsi A atau di Kabupaten B, atau aman dan tidaknya situasi di daerah itu, atau pula besar kecilnya jumlah penduduk miskin dan penganggur yang ada, tentulah yang pertama-tama bertanggung-jawab adalah Gubernur Provinsi A dan Bupati Kabupaten B tersebut. Dengan demikian berbagai permasalahan yang muncul di daerah dewasa ini, seperti wabah flu burung, kasus kekurangan gizi, bencana banjir lokal, gedung-gedung sekolah yang kondisinya buruk dan ragam kejahatan yang meningkat, atau harga beras yang terus naik di daerahnya, tentulah yang pertama-tama harus mengatasi dan menanggulangi adalah para pemimpin daerah yang bersangkutan, berikut jajarannya. Para pemimpin Daerah itu pula yang harus berdiri di depan untuk menjelaskan kepada masyarakatnya masing-masing, mereka yang dalam pilkada memilihnya, apa yang sesungguhnya terjadi, dan apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Harus dapat dijelaskan, misalnya, mengapa di kabupaten lain atau di provinsi lain langkah-langkah mengatasi flu burung berjalan baik, sementara di daerah itu tidak. Harus dapat dijelaskan pula mengapa di daerah lain investasi dan dunia usaha berkembang baik dan akhirnya lapangan kerja banyak tercipta, sementara di daerah itu tidak terjadi.

Dalam rangka implementasi sistem pemerintahan yang benar, serta dalam rangka pendidikan politik yang sehat, keadaan seperti ini mesti terwujud. Kepala daerah telah diberikan berbagai kewenangan, dan menurut perundangundangan di bidang otonomi daerah, urusan yang didelegasikan ke daerah adalah sebanyak 24 urusan wajib, dan 8 urusan pilihan, dan hanya 6 (enam) kewenangan yang masih berada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk menjalankan kewenangan yang makin besar itulah, bagian APBN juga semakin banyak yang ditransfer ke daerah untuk dikelola dalam APBD. Dana perimbangan serta dana otonomi khusus meningkat sangat pesat dalam dua tahun terakhir itu, yaitu dari hanya Rp 153,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 220 triliun pada 2006 atau meningkat 43%, dan pada tahun 2007 mencapai Rp 258,8 triliun atau meningkat 17,6%. Jumlah tersebut meliputi sepertiga dari seluruh total APBN 2007. Dana Alokasi Umum yang diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan PNS-Daerah, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat, mengalami kenaikan pesat sebesar 64% dari Rp 88,7 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 145,6 triliun pada 2006, dan naik kembali sebesar 13% menjadi Rp 164,8 triliun pada tahun 2007. Sementara itu Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatan tajam dari Rp 4,7 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 11,5 triliun tahun 2006 atau melonjak 145% dan terus meningkat sebesar 48% menjadi Rp 17,1 triliun tahun 2007. DAK ditujukan untuk membiayai kegiatan fisik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi), pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan dan perikanan serta kelautan.

Pemikiran yang mendasari kebijakan desentralisasi dan delegasi kewenangan ke daerah, yang diikuti secara konsisten dengan desentralisasi fiskal, adalah keyakinan bahwa pemerintah daerahlah yang langsung berhadapan dengan rakyat, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya. Aspirasi rakyat akan mudah dan cepat terekam, dan kemudian akan diterjemahkan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi aspirasi rakyat tersebut.Ã‚Â Peningkatan anggaran yang dikelola daerah yang sangat pesat, sudah selayaknya perlu diikuti oleh peningkatan kemampuan dari pemeritah daerah dalam mengelola, memanfaatkan secara optimal, dan mempertanggungjawabkan secara baik. Rakyat juga akan semakin sadar dan pandai untuk menuntut kinerja Pemerintah Daerah, dalam mengemban fungsi pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar lainnya. Evaluasi selama dua tahun ini menunjukkan, bahwa masih banyak daerah yang perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan, termasuk kemampuan dan komitmen kuat untuk menjalankanÃ‚Â pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean government). Kondisi ini diperlukan, agar kita terhindarÃ‚Â dari situasi http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



dimana desentralisasi wewenang dan keuangan ke daerah hanya menghasilkan pemburukan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga rakyat menjadi kecewa, serta uang negara terhamburkan secara boros dan sia-sia.

Tentunya pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah perlu tampil di depan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing, dan sama-sama pula mempertanggung-jawabkannya kepada rakyat yang kita pimpin. Saya berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada banyak Gubernur, Bupati dan Walikota, yang telah dengan sekuat tenaga berupaya mengatasi keadaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk langkahlangkah konkret pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan ketahanan pangan serta energi di daerah yang dipimpinnya. Rakyat di daerah itu patut berbangga dan ternyata tidak salah memilih pemimpinnya, karena pemimpin-pemimpin itu terus berikhtiar dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraanya. Saya berharap, semua Kepala Daerah juga berbuat demikian. Saya melihat dan menilai, banyak para Kepala Daerah yang dapat lebih meningkatkan tanggung-jawab, kinerja dan upayanya yang lebih gigih untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. Mulai tahun 2007 ini, saya akan memantau secara lebih dekat dan terus menerus upaya para Gubernur, Bupati dan Walikota dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penggerakan usaha kecil dan menengah, serta upaya peningkatan ketahanan pangan, utamanya padi, dan kecukupan energi untuk rakyat. AdalahÃ‚Â menjadi tugas saya selaku Kepala Pemerintahan, untuk memastikan semua kebijakan dan program pemerintah berjalan secara efektif di seluruh tanah air.

Saya telah menjelaskan secara rinci berbagai upaya dan program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas kita dewasa ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan prioritas penting lainnya, yaitu upaya kita untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi terendah, bahkan minus, menyusul terjadinya krisis di negera kita, pertumbuhan ekonomi tahun 2005 dan 2006 telah mulai mendekati angka pertumbuhan sebelum krisis, yaitu sekitar 5,6% per tahun. Kita berusaha keras agar tahun 2007 ini, dan tahun-tahun mendatang, pertumbuhan kita bisa mencapai 6% atau lebih.

Sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi kita tahun 2005 dan 2006 dapat lebih tinggi jika tidak ada goncangan eksternal, dan tidak ada faktor-faktor penghambat yang lain.Ã‚Â Dua goncangan eksternal yang menghambat pembangunan ekonomi kita telah saya jelaskan, dan kini saya akan menjelaskan apa saja yang sungguh-sungguh menghambat pertumbuhan ekonomi kita.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan dan disumbangkan oleh faktor konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, dan perdagangan luar negeri bersih yaitu ekspor setelah dikurangi impor.Ã‚Â Konsumsi masyarakat yang merupakan faktor terbesar dalam pembentukan produksi nasional, mengalami tekanan tidak ringan dalam 2 tahun terakhir. Faktor kenaikan harga sebagai akibat naiknya harga BBM yang tidak terelakkan telah mengurangi daya beli masyarakat. Dalam keadaan daya beli masyarakat yang masih lemah, sudah barang tentu masyarakat akan banyak menahan diri, dan hanya membeli barang atau jasa yang sangat dibutuhkan. Konsumsi masyarakat yang relatifÃ‚Â rendah ini tentu kurang mendorong angka pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran dan belanja pemerintah sesungguhnya memberikan sumbangan yang cukup terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun, terus terang, di sana-sini ada keterlambatan dalam pembelanjaan pengeluaran pemerintah ini. Andaikata pembelanjaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dapat dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah, sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih besar lagi. Sumbangan peningkatan nilai ekspor kita cukup baik dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu sebesar 18.5 %. Kinerja ekspor tahun 2006 cukup menggembirakan, dengan telah dicapainya total nilai ekspor diatas US $ 100 miliar. Kenaikan terbesar dari ekspor non-migas ditunjukkan oleh produk pertanian dan produk pertambangan, selain karena permintaan dunia yang masih kuat, juga oleh harga komoditas internasional yang cukup baik. Ekspor manufaktur juga mengalami kenaikan yang cukup baik.

Justru kontribusi yang relatif rendah terhadap pertumbuhan ekonomi kita adalah investasi. Dalam kesempatan yang tepat ini saya benar-benar menggaris bawahi pentingnya kita semua bekerja keras untuk meningkatkan investasi di negeri kita. Mengapa? Karena, kalau investasi benar-benar tumbuh dengan baik di tanah air, akan makin bergerak pula dunia usaha dan sektor riil kita, dan akan makin banyak pula lapangan pekerjaan yang dapat kita ciptakan. Dua tahun terakhir ini realisasi investasi relatif rendah, karena adanya beberapa faktor penghambat yang cukup serius. Hambatan yang serius terhadap investasi ini harus kita atasi secara bersama, yaitu unsur pemerintah sendiri, DPR, penegak hukum, dunia usaha, dan bahkan masyarakat luas. Mari kita lihat satu per satu faktor yang berpengaruh atau menghambat pertumbuhan investasi di negeri kita.

Pertama, investor dan dunia usaha memandang akses dana perbankan dan tingkat suku bunga dalam negeri kita masih terlalu tinggi. Akibatnya, meskipun banyak dana tersimpan di bank namun penyaluran dalam bentuk kredit investasi dan kredit modal kerja terhambat. Dengan situasi ini, sektor riil jelas tidak bergerak. Oleh karena itu, saya menyambut baik kebijakan Gubernur Bank Indonesia untuk secara bertahap menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Saya berharap, tanpa mengurangi faktor kehati-hatian dari kebijakan moneter kita, suku bunga bank dapat lebih diturunkan lagi, sesuai dengan makin menurun dan terkendalinya tingkat inflasi. Kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan, yang bertujuan untuk makin memacu kemampuan dan kemauan perbankan dalam menyalurkan pinjaman, juga merupakan langkah yang positif.

Kedua, kebijakan ekonomi kita yang juga sering disorot oleh para investor dan dunia usaha adalah sektor perpajakan.Ã‚Â Investor asing dan bahkan dari dalam negeri tentu saja akan memilih menanamkan modalnya di negara-negara yang pajaknya dianggap Ã¢â‚¬Å“kompetitifÃ¢â‚¬Â?. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa modal dan uang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka bergerak bebas menembus batas-batas negara. Oleh karena itu, saya sungguh berharap agar tiga Rancangan Undang-Undang Perpajakan yang tengah dibahas di DPR bersama pemerintah dapat segera dirampungkan. Selain kepastian kebijakan dan perbaikan ketentuan administratif perpajakan dapat segera dilakukan,Ã‚Â pemberian insentif pajak yang tepat dan sehat dapat dilakukan, sesuai kebutuhan dan tuntutan yang makin berkembang. Insentif pajak baik dalam bentuk Ã¢â‚¬Å“pengurangan pajakÃ¢â‚¬Â?, atau Ã¢â‚¬Å“tax deductionÃ¢â‚¬Â? untuk cabang-cabang tertentu, yang nyata-nyata akan menggerakkan roda ekonomi atau sektor riil kita, dan mampu membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan buruh secara besar; telah dan akan kita berikan sebagai salah satu upaya pemicu kegiatan ekonomi di tahun-tahun ini, dan yang akan datang.Ã‚Â

Ketiga, investor dan dunia usaha juga mengeluhkan berbelit dan tidak efisiennya pengurusan perizinan, termasuk masih adanya pungutan-pungutan yang tidak semestinya.Ã‚Â Meskipun kita bisa memperpendek prosedur dan waktu pengurusan izin berusaha dari 151 hari di tahun 2004, menjadi 97 hari di tahun 2006, serta izin investasi dengan fasilitas fiskal di BKPM dari 70 hari menjadi 7 hari, dan meskipun menurut World Economic Forum daya saing Indonesia pada tingkat global berhasil meningkat secara dramatis, yaitu dari peringkat 69 tahun 2005 menjadi peringkat 50 di tahun 2006, tetapi saya yakin dan percaya, semuanya itu masih dapat lebih diperbaiki lagi. Ke depan ini, semua jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah, wajib untuk menyederhanakan dan mempermudah setiap proses perizinan. Cegah dan bebaskan segala bentuk pungutan liar. Ingat, birokrasi yang berbelit apalagi disertai pungutan liar, akan memandekkan peluang usaha. Investasi tidak akan terwujud. Akibatnya, lapangan pekerjaan tidak ada, dan penerimaan negara juga tidak meningkat. Akhirnya, rakyatlah yang akan menderita. Melalui kesempatan ini, sejalan dengan pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance), pemberantasan korupsi, dan peningkatan investasi dan dunia usaha, saya minta semua pihak yang dirugikan dan merasa dihambat, agar menyampaikannya kepada atasan oknum pejabat yang menghambat tersebut, dan jika perlu tembuskan pengaduan saudara kepada Presiden melalui PO. Box 9949 Jakarta 10000. Pejabat, atau siapapun, yang untuk kepentingannya sendiri menghambat dan akhirnya melumpuhkan kebangkitan investasi dan dunia usaha harus minggir, karena menciderai pembangunan kembali ekonomi kita, dan melukai perasaan rakyat banyak. Ã‚Â Keempat, adalah menyangkut kepastian hukum.Ã‚Â Segala segi kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan bangsa dan negara memerlukan kepastian hukum. Demokrasi juga harus disertai dengan tegaknya Ã¢â‚¬Å“rule of lawÃ¢â‚¬Â?. Demikian juga dunia usaha kita.Ã‚Â Marilah kita semua, pihak pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara, benar-benar menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti.Ã‚Â Jika ada persengketaan yang berkaitan dengan dunia usaha, selesaikanlah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan proses yang transparan serta dengan putusan pengadilan yang logis, masuk akal dan akuntabel.Ã‚Â Masyarakat, termasuk kaum pengusaha, akan merasakan apakah keputusan pengadilan, ataupun tuntutan jaksa, atau pula penyidikanÃ‚Â kepolisian itu tepat dan adil, atau justru sebaliknya. Makin tegak dan pasti hukum di negeri kita, termasuk penyelesaian sengketa bisnis, akan makin besar peluang untuk tumbuhnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Kelima, faktor keamanan juga masih menjadi pertimbangan para investor dan dunia usaha. Meskipun, alhamdulillah, situasi keamanan di negeri kita semakin membaik, yang ditandai dengan semakin kondusifnyaÃ‚Â situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan semakin tercegah dan tertanggulanginya aksi-aksi terorisme, tetapi para investor tetap membandingkan keamanan di Indonesia dengan keamanan di negara-negara lain, misalnya di Singapura, Malaysia, Vietnam, China dan India, karena mereka ingin menghitung resiko berinvestasi atau berusaha yang tepat. Mereka akan menanamkan modalnya di negara yang benar-benar aman. Meskipun, sekali lagi, keamanan di daerah-daerah konflik termasuk Aceh, Papua dan Maluku benar-benar membaik, serta kerusuhan dan huru-hara yang mengganggu keamanan dan ketertiban publik juga terus membaik, apalagi jika dibandingkan dengan masa-masa krisis yang lalu, tetapi para investor dan pelaku dunia usaha belum bisa membebaskan dari persepsi sekali lagi persepsi atau Ã¢â‚¬Å“imageÃ¢â‚¬Â? bahwa Indonesia masih belum aman. Kerusuhan masyarakat dianggap masih ada di mana-mana. Persepsi ini terbentuk antara lain dari apa yang terlihat dalam tayangan media massa, baik media massa dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, saya meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh tanah air. Jika terpaksa harus melakukan aksi unjuk rasa, lakukanlah secara tertib, dan cegah terjadinya tindakan anarkis dan merusak. Demikian pula pada kalangan media massa, agar melakukan pemberitaan dan liputan yang http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



proporsional, sehingga tidak justru menambah buruknya keadaan, dan lebih menyulitkan lagi upaya untuk pembangunan kembali ekonomi dan dunia usaha kita.

Keenam, stabilitas politik juga amat penting untuk kita pelihara dan pertahankan. Dalam demokrasi, perbedaan dan benturan kepentingan diniscayakan. Sikap kritis Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah juga merupakan realitas kehidupan demokrasi. Kritik dan ketidak-setujuan atas berbagai kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah juga diberikan wadah, dan itu merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu dimainkan dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama kita junjung tinggi. Sebagai negara yang tengah memantapkan sistem politik dan demokrasinya, kita harus memastikan semua dinamika dan konflik kepentingan itu dapat kita kelola secara damai, tanpa harus disertai dengan terjadinya kegoncangan dan ketidak-stabilan politik nasional kita. Di masa lalu, ada instrumen dan cara-cara yang bersifat otoritarian untuk mempertahankan stabilitas nasional. Cara apapun seolah bisa dilakukan demi menjamin tegaknya stabilitas nasional kita. Kini, di alam demokrasi, cara-cara dan perangkat yang otoritarian itu tentu tidak cocok lagi.Ã‚Â Tetapi, bagaimanapun stabilitas nasional tetap kita perlukan.Ã‚Â Gerakan dan cara-cara berpolitik yang nyata-nyata menggoncangkan stabilitas nasional kita, apalagi bersifat inkonstitusional, tentu harus kita hentikan, meskipun tetap dengan cara-cara yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Ketujuh, kita harus terus membangun infrastruktur kita agar ekonomi di seluruh tanah air dapat bergerak, dan daya saing kita untuk mengembangkan investasi juga dapat meningkat. Di banyak kesempatan telah saya sampaikan, akibat krisis yang menimpa negeri kita, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak dapat kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan program pembangunan infrastruktur dalam skala yang besar di seluruh tanah air untuk mengejar ketertinggalan tersebut.Ã‚Â Infrastruktur yang kita bangun dewasa ini antara lain meliputi prasarana jalan, irigasi, bandara, dermaga, pelabuhan, air bersih dan energi, utamanya tenaga listrik.Ã‚Â Dua tahun ini, infrastruktur yang kita bangun dan pelihara meliputi pembangunan infrastruktur perdesaan lebih dari 14.000 Desa, pembangunan jalan baru utamanya di daerah perbatasan, peningkatan kemampuan jaringan irigasi dan pembangunan irigasi baru, serta pengadaan air minum untuk memenuhi kebutuhan rakyat di perdesaan.

Tahun 2007 ke depan kita akan membangun dan memelihara jalan, irigasi, air minum perdesaan, pelabuhan, bandara, maupun pembangunan infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan dewasa ini, baik untuk dunia usaha maupun untuk masyarakat luas, termasuk pembangunan pembangkit tenaga listrik. Kapasitas ketenaga-listrikan yang kita miliki dewasa ini adalah 25.000 MW, tentu tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik kebutuhan rumah tangga, industri, perkantoran maupun komersial.Ã‚Â Oleh karena itu, pemerintah memprogramkan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW di seluruh tanah air. Ini di luar upaya pembangunan tenaga listrik yang juga tengah dan akan kita lakukan, misalnya pembangunan listrik swasta baik di Jawa maupun luar Jawa, pengembangan listrik yang berbasis energi terbarukan, dan revitalisasi listrik pedesaan yang mengandalkan partisipasi masyarakat.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang harus kita atasi bersama, yaitu persoalan penyediaan atau pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kita, misalnya pembebasan tanah untuk jalan tol. Kita memang pernah punya pengalaman buruk di waktu yang lalu menyangkut pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan dan sektor usaha. Ganti rugi sering tidak adil, terjadi korupsi dan penyimpangan, dan akhirnya rakyat yang melepas tanah miliknya justru menjadi korban ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan. Kini, kita telah memperbaiki proses dan tata cara pemberian ganti rugi atau ongkos pembebasan tanah dengan penggantian yang tepat dan adil, melalui proses yang terbuka. Permintaan saya, demi terlaksananya pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya akan membangkitkan ekonomi serta memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat kita, pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur ini dapat dilaksanakan dengan baik. Para pimpinan Pemerintah Daerah harus benarbenar menangani permasalahan ini dengan tepat dan bijak, dan mencegah praktek-praktek penyimpangan dalam pelaksanaan ganti rugi. Kepada unsur masyarakat saya minta kesadaran dan sikap kerjasamanya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini. Berikan harga penggantian yang pantas dan wajar. Dan, semua pihak, harus menolak campur tangan atau permainan para spekulan tanah.Ã‚Â Kaum spekulan tanah itu, untuk kepentingan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, sering menghambat dan menyusahkan semua pihak. Mari kita cegah dan berantas berbagai tindakan spekulan tanah, yang hanya mengejar keuntungan berlipat ganda untuk dirinya sendiri.

Kedelapan, situasi perburuhan dan ketenaga-kerjaan di Indonesia sering dianggap menjadikan Indonesia sebagai negara berisiko tinggi, atau yang kita sebut Ã¢â‚¬Å“high risk countryÃ¢â‚¬Â? untuk berusaha. Persepsi ini harus kita hapus, dan persoalan ketenaga-kerjaan harus kita kelola dengan tepat dan bijak.Ã‚Â Kita menolak eksploitasi kaum buruh untuk kepentingan pelaku dunia usaha. Kita perlu memberikan hak dan penghasilan yang layak kepada mereka, dengan memberikan perlindungan yang bertanggung-jawab. Setelah itu, setelah kita berikan hak dan penghasilannya yang layak, kita berharap para tenaga kerja kita bisa menjalankan kewajibannya untuk bekerja secara berdisiplin dan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



produktif.Ã‚Â Di sisi lain, kita juga meminta dunia usaha tempat para tenaga kerja tersebut bekerja juga menjalankan kewajibannya dengan benar, termasuk pemberian hak, perlindungan, dan pemberian upah yang sesuai. Suasana saling percaya dan saling mendukung harus kita ciptakan bersama untuk kebaikan semua pihak. Kalau suasana ini dapat kita jaga dengan sehat dan baik, niscaya usaha akan terus tumbuh dan berkembang. Berkembangnya dunia usaha, akan lebih mampu memberikan upah yang lebih baik, akan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi saudara-saudara kita yang masih menganggur, dan akan membayar pajak kepada negara yang lebih besar lagi, sehingga negara dapat lebih mampu membiayai program pengentasan kemiskinan dan program pembangunan lainnya. Kalau ini terwujud, semua akan senang dan menang.Ã‚Â Mulai dari kaum buruh sendiri, kaum penganggur yang mendapatkan pekerjaan, perusahaan atau dunia usaha, dan pemerintah atau negara.

Jika ada permasalahan menyangkut tenaga kerja, tempuhlah penyelesaian yang tepat dan damai melalui hubungan bipartit, atau antara pihak perusahaan dengan pihak komunitas buruh yang bersangkutan. Cegah kekerasan dan tindakan yang destruktif, karena hanya akan membikin persoalan menjadi bertambah rumit. Aksi-aksi kekerasan itulah yang sering dibesar-besarkan, sehingga banyak pihak di luar negeriÃ‚Â takut dan enggan bekerjasama dengan kita dalam bidang bisnis di Indonesia.

Kesembilan, menyangkut dikeluarkannya berbagai peraturan daerah yang dirasakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ataupun tidak kondusif bagi berlangsungnya kegiatan usaha. Dalam dua tahun ini telah kita batalkan 763 Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan dan peraturan pemerintah di atasnya. Ini penting untuk disadari oleh para pimpinan Pemerintah Daerah dan DPRD-nya. Masing-masing daerah, Kabupaten atau Kota misalnya, dapat membuka lapangan usaha bersama investor baik dari dalam maupun luar negeri sehingga menciptakan pekerjaan baru, yang akhirnya dapat, mengurangi kemiskinan rakyatnya. Tetapi, kalau peraturan daerah justru tidak kondusif untuk itu, kalau birokrasi berbelit-belit dan minta setoran yang aneh-aneh, dan berbagai jenis hambatan masih terjadi, maka mitra bisnis itu akan pergi ke kabupaten atau kota lain di Indonesia. Atau kalau di tempat-tempat lain di negeri kita situasinya sama saja, mereka akan memilih berusaha di negara lain.Ã‚Â Akhirnya, kita kembali merugi dan gigit jari. Rakyat yang menganggur akan tetap menganggur, dan yang miskin akan tetap miskin. Karena perilaku para oknum, kembali rakyat kita menderita dan jauh dari sejahtera.

Untuk itu saya meminta kepada masyarakat luas dan pihak-pihak yang dihambat, yang justru ingin melakukan usaha, bersuaralah, berikan kontrol sosial yang baik. Kalau perlu, sekali lagi, beritahu Presiden melalui saluran PO Box. 9949 Jakarta 10000. Semuanya ini semata-mata untuk mengubah keadaan di negeri tercinta ini dari praktek-praktek yang tidak sehat, menghambat dan korup, yang mengakibatkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak akan pernah berhasil dengan baik.

Dalam kesempatan yang baik ini, berkaitan dengan upaya perbaikan kondisi ekonomi, saya perlu menyampaikan penjelasan tentang kaitan antara perbaikan ekonomi pada tingkat makro, dengan kondisi di tingkat mikro. Lingkungan makroekonomi, telah menunjukkan hasil positif yang cukup menonjol di tahun 2006, yang ditunjukkan oleh menurunnya laju inflasi secara tajam dari tingkat di atas 17 persen tahun 2005 menjadi sebesar 6,6% pada 2006, suku bunga Bank Indonesia yang kondusif 9,5% per tahun, nilai tukar Rupiah yang stabil di kisaran Rp 9.100-9.200 per dolar Amerika, dan pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih sekitar 5,5%. Perbaikan kondisi makro menjadi fondasi stabilitas dan kepastian, bagi aspek mikro dan sektor riil untuk bangkit kembali dan berbenah. Perusahaan-perusahaan memang masih melakukan konsolidasi internal, dan memperkuat neraca keuangannya akibat beban berat terutama pada semester pertama pada tahun 2006 yang lalu. Namun lingkungan makro yang kondusif, prospek pertumbuhan yang membaik, serta berbagai kebijakan insentif dan kemudahan yang diluncurkan akan memberikan peluang bagi sektor usaha, untuk mulai bangkit lagi akhir tahun 2006 dan terus berlanjut pada tahun 2007. Hal ini dapat dideteksi dari berbagai berita dan pengumuman perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha. Juga terlihat dari peningkatan belanja modal yang cukup kuat, baik yang didanai oleh sumber keuangan internal perusahaan, maupun dari pasar modal, penerbitan obligasi korporasi yang meningkat, dan bahkan dari sektor perbankan yang telah mendapatkan kelonggaran kebijakan pemberian kreditnya oleh Bank Indonesia. Belanja pemerintah juga semakin efektif, tepat waktu dan meningkat jumlahnya dalam menyumbang pergerakan sektor riil, termasuk kebijakan penjaminan di bidang infrastruktur untuk menghilangkan hambatan dan keikutsertaan sektor swasta, dan pemberian subsidi bunga untuk mengurangi beban ongkos produksi. Arus modal dari luar negeri yang cukup kuat, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, juga menjadi indikator awal bagi mulai berkembangnya sektor riil. Hubungan yang saling menunjang dan memperkuat antara kondisi makro ekonomi dan mikro ekonomi (sektor riil), merupakan suatu proses yang bertahap dan saling mengisi namun berjalan cukup pasti. Ketidaksabaran dan harapan tinggi dari berbagai pelaku ekonomi untuk melihat proses keterkaitan yang lebih cepat dan instan antara perbaikan tingkat makro dan sektor riil, merupakan indikator yang kuat justru adanya potensi kebangkitan di sektor riil itu sendiri. Pemerintah terus memantau dan mendengar secara serius keluhan dan harapan pelaku usaha di sektor riil, dan berusaha terus mengembangkan kebijakan yang responsif dan fleksibel, agar keluhan dapat ditangani dan harapan dapat diwujudkan.


www.setneg.go.id



Saya telah menyampaikan dua hal penting menyangkut apa yang sedang dan hendak kita lakukan ke depan ini, yaitu pertama upaya besar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan kedua, upaya besar yang lain untuk membangun kembali ekonomi kita, terutama berkaitan untuk penggalakan investasi dan sektor riil atau dunia usaha. Dua hal inilah yang menjadi agenda utama kita dalam jangka pendek danÃ‚Â jangka menengah.

Sekarang, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang perjuangan besar kita yang lain, perjuangan sebagai bangsa, yaitu langkah-langkah kita untuk membangun dan meningkatkan kemandirian kita. Ya, kemandirian bangsa Indonesia yang harus semakin kuat, dalam konteks hubungan internasional yang semakin menglobal. Kemandirian agar nasib dan masa depan kita tidak bergantung, atau ditentukan oleh bangsa lain. Saya tidak ingin beretorika, tetapi ingin menyampaikan kepada saudara semua, apa saja yang telah, sedang dan akan kita lakukan untuk meningkatkan kemandirian bangsa tersebut. Yang ingin saya garis bawahi adalah kemandirian kita di bidang ekonomi, kemandirianÃ‚Â di bidang politik, dan kemandirian di bidang pertahanan negara.

Kemandirian di bidang ekonomi tidak berarti kita mengisolasi diri dari kerjasama dan kemitraan dengan negara-negara sahabat dan lembaga internasional. Dalam era ekonomi global yang makin terbuka dan terintegrasi, justru kita harus mampu mengambil manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional kita. Oleh karena itulah, kerjasama ekonomi regional dalam kerangka ASEAN, Forum Asia Timur maupun APEC, serta kerjasama dengan Eropa dan negara-negara Timur Tengah tetap kita lakukan.

Kemandirian yang saya maksud adalah janganlah ekonomi kita disandera oleh hutang yang besar, dan kebijakan serta program pembangunan ekonomi kita dituntun atau didekte oleh pihak lain. Itulah sebabnya secara sadar dan penuh perhitungan, kita percepat perlunasan hutang IMF kita sebesar US$ 7 milyar, atau sekitar Rp. 65 triliun pada tahun 2006 yang lalu, lebih cepat 4 tahun dari waktu yang ditentukan. Meskipun hutang IMF itu telah kita lunasi, cadangan devisa kita masih tetap kuat yaitu sekitar US$ 42 milyar, angka tertinggi sepanjang sejarah perekonomian kita.Ã‚Â Dengan telah lunasnya hutang IMF ini Indonesia kini menjadi partner setara IMF, sama dengan negara-negara lain yang sedang tidak dibantu oleh IMF. Kita tidak lagi terikat dalam Ã¢â‚¬Å“Post-Program MonitoringÃ¢â‚¬Â? yang bagaimanapun masih ada pengawasan pihak IMF terhadap program dan pelaksanaan pembangunan ekonomi kita di waktu yang lalu.

Di samping itu, sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, pemerintah juga memutuskan untuk mengakhiri program CGI (Consultative Group on Indonesia).Ã‚Â Dalam pikiran saya, sudah saatnya kita juga mampu merancang dan memutuskan sendiri program ekonomi kita, dan memilih secara merdeka dan independen sumber pembiayaan pembangunan, tanpa harus dikonsultasikan dengan negara-negara atau lembaga-lembaga internasional yang tergabung dalam forum CGI, yang pada hakekatnya juga mengÃ¢â‚¬Â?auditÃ¢â‚¬Â? kebijakan dan program pembangunan ekonomi kita. Kalau masih ada pembicaraan kita dengan satu-dua pihak dari mereka, dapat kita laksanakan secara bilateral dengan tetap menjaga transparansi dan kemandirian dalam bernegosiasi. Dengan demikian, kita menjadi benar-benar independen dalam menetapkan agenda dan prioritas, dalam mengalokasikan anggaran, dan menentukan sumber pembiayaan serta dalam mengimplementasikan apa yang telah kita rencanakan itu. Sebagai contoh, meskipun secara konvensional nasehat untuk Indonesia untuk kita adalah membangun fundamental ekonominya serta mengembangkan investasi seluas mungkin, investasi untuk pertumbuhan, tapi kita berpendapat bahwa program pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran yang lebih besar, juga menjadi prioritas kita. Saya berpendapat, sekali lagi untuk negeri kita, Ã¢â‚¬Å“growth with equityÃ¢â‚¬Â?, atau Ã¢â‚¬Å“pertumbuhan disertai pemerataanÃ¢â‚¬Â? adalah paling tepat.

Upaya kita untuk mengurangi jumlah dan rasio hutang kita terhadap pendapatan nasional juga terus kita lakukan.Ã‚Â Ekonomi kita tidak sehat kalau rasio hutang terhadap PDB kita masih tinggi. Alhamdulillah, dari angka 56,9 % rasio hutang kita terhadap PDB di tahun 2004, telah dapat kita turunkan menjadi 48,1% di tahun 2005, dan rasio itu menurun lagi menjadi 42,1% di tahun 2006 yang lalu. Angka ini lebih baik dari rasio yang ada di Malaysia, Thailand dan Philippina. Ke depan kita berusaha menurunkan lagi rasio hutang ini menuju 35% atau lebih kecil lagi. Kalau sasaran ini kita capai Indonesia bisa benar-benar keluar dari status negara berhutang besar. Selain rasio hutang yang semakin menurun, yang membuat peringkat Indonesia terus menjadi baik, juga sumber pembiayaan defisit akan terus ditingkatkan keragamannya. Ketergantungan dan exposure negara kita terhadap hutang luar negeri telah semakin berkurang. Sumber pembiayaan dari dalam negeri akan diperluas dan diperdalam, agar menghindarkan resiko anggaran kita dari guncangan nilai tukar, suku bunga, maupun dari risiko perpanjangan jatuh tempo (roll-over risk). Anggaran Negara yang makin sehat dan kuat serta tahan guncangan, akan menjadi salah satu elemen yang penting dalamÃ‚Â kemandirian ekonomi kita.

Dengan semangat ini pula, kita ingin menata anggaran kita, APBN kita, agar komponen pembayaran hutang dan juga http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



subsidi yang tidak produktif dan tidak perlu dapat kita perkecil, sehingga dengan demikian APBN kita akan makin sehat dan dapat mengalokasikan anggaran lebih besar lagi pada berbagai sektor pembangunan, terutama dalam memperbaiki kualitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan penurunan jumlah dan rasio hutang, serta penyehatan APBN kita, akan terus kita lakukan di tahun-tahun mendatang.Ã‚Â

Namun, perlu saya ingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, utamanya jajaran pemerintah, agar dengan kemerdekaan kita untuk mengatur kebijakan dan program pembangunan ekonomi kita ke depan ini, sejalan pula untuk mengurangi jumlah dan rasio hutang kita, kita harus benar-benar mampu mendaya-gunakan potensi dan sumber daya nasional kita, dengan manajemen yang efektif,Ã‚Â yang mencirikan tata pemerintahan yang baik (good governance). Fundamental kita harus semakin kuat, perencanaan pembangunan kita harus semakin kredibel, serta efisiensi dan praktek-praktek pemerintahan yang baik, termasuk pemberantasan korupsi, harus benar-benar kita jalankan. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak gamang dan tidak pesimis dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi menggerogoti kekayaan negara. Korupsi mengurangi penerimaan negara. Korupsi menggagalkan capaian APBN dan APBD. Marilah kita mulai lembaran baru kehidupan di negeri ini, dengan tidak tergoda dan kembali lagi mempraktekan KKN. Mari sekali lagi kita perkuat kapasitas dan kemampuan kita sendiri. Mari kita kelola sumber ekonomi dan institusiinstitusi publik, BUMN dan swasta secara baik, bersih, dan efisien, agar ekonomi nasional kita terus tumbuh dengan kemandirian yang tinggi.

Sejalan dengan perkuatan dan kemandirian dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran dan belanja negara, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kemandirian dalam bidang pangan dan energi. Masalah pangan dan energi selalu dan akan semakin menjadi isu strategis dalam percaturan dan tatanan ekonomi global kedepan di negeri kita. Kecukupan dan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan dan kemampuan berproduksi dari komoditas padi, jagung, gula, dan kedelai menjadi prioritas yang tinggi dalam strategi pembangunan pemerintah jangka menengah. Hal ini terwujud tidak saja dalam bentuk perhatian pada aspek kebijakan, namun juga dalam prioritas anggarannya. Dalam jangka panjang meningkatkan ketahanan dan ketersediaan energi menjadi sangat penting. Pemerintah telah memulai saat ini dengan program diversifikasi energi, dan pengembangan bioenergi untuk menggantikan energi fosil. Langkah ini konsisten dan sesuai dengan kondisi dunia yang semakin rawan dan berat oleh problem perubahan iklim global dan kualitas lingkungan yang tidak Ã¢â‚¬Å“sustainableÃ¢â‚¬Â?. Program dari sisi diversifikasi produksi, juga diikuti oleh program efisiensi penggunaan energi secara nasional, melalui inovasi teknologi dan mengubah gaya hidup, gaya hidup kita untuk tidak boros energi.

Kemandirian kedua adalah kemandirian di bidang politik, utamanya politik luar negeri kita. Meskipun sejak Indonesia merdeka kita telah memilih garis politik luar negeri yang bebas dan aktif, namun dalam perjalanan sejarah, kebijakan luar negeri kita mengalami pergeseran dan pasang-surut. Ada masanya politik luar negeri kita kekiri-kirian, ada kalanya pula kekanan-kananan. Sekarang, dan ke depan nanti, kita ingin kembali menghidupkan dan menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam dunia yang terus berubah dan makin menglobal ini, kebijakan luar negeri kita akan lebih fleksibel tetapi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi kita, dan juga dengan menghormati norma hubungan internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita akan terus menjalin persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara sahabat, atas dasar kedaulatan dan pilihan kita. Oleh karena itu, kita sendirilah yang menentukan dengan negara dan bangsa mana kita menjalin persahabatan dan kemitraan.Ã‚Â Tahun-tahun terakhir ini, kita telah meningkatkan derajat hubungan bilateral kita dengan banyak negara di dunia. Di samping terus memperkokoh kebersamaan kita di ASEAN, memelihara hubungan baik kita dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, kita juga meningkatkan kemitraan strategis kita dengan RRT dan Rusia. Kita juga membangun babak baru hubungan dengan Australia, Selandia Baru, Timor Leste dan negara-negara di Pasific Barat daya. Kita tetap dan makin aktif dalam forum Gerakan Asia-Afrika, Gerakan Non Blok, dan Organisasi Konferensi Islam. Di tengah berbagai kontroversi, kita tetap menjalin hubungan baik dengan Myanmar, Korea Utara, dan Iran.

Dalam hal kemandirian, Indonesia juga tampil dengan posisi dan pandangannya yang tidak selalu sejalan dengan posisi yang mayoritas. Untuk menunjukkan beberapa contoh, dalam voting IAEA menyangkut program energi nuklir Iran posisi Indonesia berbeda dengan mayoritas. Demikian pula dalam voting menyangkut rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Myanmar, posisi Indonesia juga berbeda dengan suara terbanyak. Dalam merespons keadaan yang memburuk di Lebanon tahun lalu akibat invasi Israel, Indonesia memilih posisi untuk mendukung gencatan senjata, dan kemudian mengirimkan pasukan Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, meskipun tidak semua peserta Konferensi Pemimpin OKI Terbatas di Kuala Lumpur waktu itu memiliki pandangan yang sama dengan pandangan kita.

Dalam kaitan lain, Indonesia memilih untuk menyelesaikan persoalan masa lalu Indonesia-Timor Leste dengan bersamasama Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan, dan bukan Komisi Pakar atau Ã¢â‚¬Å“Commission of ExpertÃ¢â‚¬Â?Ã‚Â yang diinginkan oleh PBB dan negara-negara lain. Risiko ini kita ambil karena untuk menyelesaikan masa lalu kedua bangsa, Indonesia dan Timor Leste, dua bangsa inilah yang menurut pandangan saya lebih tepat dan lebih http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



berkepentingan dibandingkan pihak-pihak yang lain.Ã‚Â Demikian pula dalam hal pengamanan Selat Malaka dari ancaman kejahatan di laut. Meskipun ada tekanan dan desakan dari berbagai negara, termasuk negara-negara besar, agar pengamanan dilaksanakan secara bersama oleh semua pihak yang berkepentingan dalam lalu-lintas pelayaran di Selat Malaka itu,Ã‚Â Indonesia berpendapat bahwa pengamanan Selat Malaka tetap dilakukan dan menjadi tanggung jawab tiga negara (Littoral state), yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Ke depan, persoalan Internasional akan makin rumit dan kompleks. Tetapi, kita akan tetap memainkan politik luar negeri atas pilihan kita sendiri, yang akan diabdikan untuk menunjang kepentingan nasional kita tanpa mengabaikan segi-segi kemanusiaan sejagad.

Saudara, kemandirian ketiga, adalah kemandirian di bidang pertahanan negara. Meskipun ada kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat, termasukÃ‚Â kerjasama keamanan ASEAN, namun bagaimanapun Indonesia harus makin memiliki kekuatan dan kemampuan pertahanan yang tangguh, agar kita juga makin mandiri.

Saya sangat yakin, TNI memiliki semangat dan keuletan yang tinggi untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negaranya. Dalam sejarah perjuangan bangsa, heroisme dan profesionalitas TNI juga patut dibanggakan untuk membela bangsa dan negaranya. Yang mengurangi kemandirian kita, adalah masih tingginya ketergantungan kita pada sistem persenjataan, peralatan dan perlengkapan militer yang selama ini banyak kita beli dan adakan dari luar negeri. Keadaan ini harus kita ubah. Sejak tahun 2005 kita telah menetapkan untuk menggunakan persenjataan dan peralatan militer produksi industri pertahanan kita sendiri. Kita membeli senjata dan peralatan militer dari luar negeri, jika senjata dan peralatan itu belum dapat kita produksi di dalam negeri. Pada prinsipnya, kecuali sistem senjata yang sangat modern dan canggih seperti pesawat tempur atau kapal selam, persenjataan dan peralatan militer lainnya sebagian besar dapat kita produksi di dalam negeri. PT PAL sudah saatnya mengembangkan kemampuan produksi kapal-kapal perang semacam jenis korvet, PT Pindad telah mampu memproduksi senapan serbu berkualitas tinggi dan juga berbagai jenis kendaraan tempur, dan PT DI telah mampu membuat pesawat terbang untuk kepentingan militer, baik pesawat sayap tetap maupun helikopter. Ke depan industri-industri ini harus makin kita hidupkan. Struktur dan kebijakan penganggaran pertahanan kita juga harus kita tata kembali, sehingga tersedia cukup modal dan kepastian pasar di dalam negeri atas produk-produk industri pertahanan kita.

Dalam jangka panjang, peningkatan kemampuan industri persenjataan dalam negeri kita harus benar-benar kita lakukan. Kita memiliki pengalaman pahit ketika Indonesia dijatuhi sanksi dan diembargo oleh negara-negara barat karena persoalan HAM di waktu yang lalu, sehingga sangat mengganggu kesiagaan dan operasionalisasi dari pesawat, kapal dan kendaraan-kendaraan tempur kita. Meskipun, dengan upaya gigih kita akhirnya embargo dan sanksi itu telah dicabut sejak akhir tahun 2005 yang lalu, pengalaman pahit itu merupakan lonceng peringatan bagi kita untuk dapat membangun kemampuan pertahanan yang tangguh, termasuk industri pertahanannya, sehingga kita bisa benar-benar lebih mandiri lagi.

Demikianlah pidato saya pada awal tahun 2007 ini. Meskipun kita masih menghadapi sejumlah persoalan, tantangan dan cobaan, marilah kita yakini, keadaan negeri kita tidaklah gelap gulita. Indonesia yang kita cintai dan banggakan ini, insya Allah, juga tidak akan masuk ke jurang kehancuran sebagaimana yang disuarakan oleh sebagian dari kita. Perjalanan bangsa kita telah berada dalam arah yang benar. Kita terus menata diri, seraya berusaha keras untuk membangun kembali ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, setelah kita dihantam krisisÃ‚Â beberapa tahun yang lalu.

Memang benar tahun-tahun yang kita arungi di waktu yang lalu adalah tahun yang tidak mudah. Adalah benar bahwa berbagai persoalan belum dapat kita atasi. Tetapi, tidakkah nyata, atas kerja keras kita semua disertai dukungan dan kesabaran seluruh rakyat, banyak hal yang dapat kita capai. Fundamental atau bangunan kehidupan kita, baik itu di bidang ekonomi, politik, pemerintahan, keamanan, dan peran internasional kita telah semakin kokoh. Marilah kita lanjutkan upaya bersama kita, dengan persatuan dan kebersamaan yang lebih kuat, untuk meneruskan langkah-langkah besar kita ke depan. Dan khusus tahun 2007 ini, mari kita sukseskan pelaksanaan program-program pro-rakyat, utamanya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Saya melihat peluang dan harapan yang lebih baik di tahun ini, dan insya Allah tahun-tahun mendatang. Kita mohonkan bimbingan dan petunjuk Allah SWT, agar untuk rakyat yang kita cintai di seluruh tanah air, dan di manapun mereka berada, semua upaya dan program kita untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik dapat berhasil.


www.setneg.go.id


Mendudukkan Permasalahan Bangsa Secara Proporsional Kamis, 22 Maret 2007

Recommend Documents