Mendirikan Bisnis Waralaba

WWW.LEGALAKSES.COM

Mendirikan Bisnis Waralaba Menyiapkan legalitas bisnis anda menjadi waralaba anda sendiri

• Waralaba, Bukan Sekedar Jualan Barang dan Jasa • Mendirikan Badan Usaha Waralaba • Membuat Perjanjian Waralaba • Membuat Prospektus Penawaran Waralaba • Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) • Waralaba Jasa Makanan dan Minuman • Sanksi

Dadang Sukandar, S.H.

Mendirikan Bisnis Waralaba www.legalakses.com

WARALABA, BUKAN SEKEDAR JUALAN BARANG DAN JASA Dari format organisasinya, sebagaimana yang diatur dalam regulasi, waralaba bukan sekedar jualan barang atau jasa. Waralaba adalah kesempatan membuka pasar sendiri. Pasar itu adalah merek dan ciri khas jualan Anda, yang berbeda dari bisnis sejenis yang lain. Jika di suatu tempat Anda membuka warung makan, dan ramai pengunjung, kemudian Anda membuka cabang di tempat lain, maka Anda telah menciptakan pasar Anda sendiri. Anda bisa membuka satu gerai tambahan di tempat lain, tapi Anda bisa juga membuka dua puluh gerai tambaan lainnya di, katakanlah 20 kota, tanpa modal penuh, tanpa repot cari lokasi. Anda bisa meminta orang lain mengerjakannya untuk Anda. Dengan waralaba. Ebook sederhana ini ingin menunjukan kepada Anda jalan ke arah sistem waralaba. Karena saya bukan pebisnis, saya akan mengemukakannya dari sudut pandang legal, dengan menyimak regulasi yang terkait waralaba: bagaimana memulainya, bagaimana mendirikan badan usaha, membuat dan mendaftarkan prospektus dan perjanjian waralaba, memperoleh STPW, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan waralaba makanan dan minuman. Waralaba Bisnis waralaba bukan sekedar jualan barang dan jasa. Spirit bisnis ini mengutamakan ide dan kreatifitas yang menjadikannya “berbeda” dan “berciri khas”. Hubungan antara Pemberi Waralaba (Frenchisor) dan Penerima Waralaba (Frenchisee) merupakan ikatan bisnis atas dasar ciri khas usaha. Ciri khas ini tentu saja telah terbukti menguntungkan. Ciri khas ini dipasarkan oleh para Penerima Waralaba dengan standar tertentu, berkesinambungan, dan bersinergi dalam memperluas pasar bersama. Waralaba sudah bukan lagi sekedar jualan barang atau jasa, tapi peluang menciptakan pasar sendiri. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, “waralaba” diartikan sebagai: Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat


dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.

Sebagai hak khusus, waralaba ditujukan untuk mengatur penjualan barang atau jasa dalam partnership pemasaran. Hak khusus ini diberikan karena penjualan barang atau jasa itu telah terbukti menguntungkan, sehingga pemasarannya dapat lebih dioptimalkan. Untuk bisa disebut waralaba, hak khusus ini mempunyai ciri-ciri:  Ciri khas usaha Ciri khas usaha merupakan keunggulan bisnis karena memiliki perbedaan yang tidak mudah ditiru jika dibandingkan usaha lain sejenis. Ciri khas ini yang menjadi alasan mengapa konsumen mendatangi gerai waralaba. Ciri khas ini dapat berupa sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau distribusi. 

Terbukti menguntungkan Bisnis waralaba yang telah dikembangkan selama kurang lebih 5 tahun tentunya telah memiliki kiat-kiat khusus dalam mengatasi masalah-masalah bisnis mereka. Dan jika pada tahun kelima itu masih bertahan dan menghasilkan untung, maka telah terbukti bahwa waralaba itu memang menguntungkan.



Mempunyai standar tertulis Standar tertulis diperlukan agar Penerima Waralaba mempunyai gudeline dan kerangka kerja yang jelas dan seragam (Standard Operation Prosedure/SOP). Kerangka kerja yang jelas dan seragam ini memberi kesempatan kepada Pemberi Waralaba untuk melakukan kontrol dari jauh, sehingga Pemberi Waralaba tidak perlu mengawasinya setiap saat. Penerima Waralaba, dimanapun dan kapanpun, akan menjalankan strategi bisnis Pemberi Waralaba dengan satu ide tunggal.



Mudah diajarkan dan diaplikasikan Bisnis waralaba harus mudah dilakukan oleh Penerima Waralaba yang bahkan belum berpengalaman. Dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan dari Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba yang belum berpengalaman itu dapat melaksanakan bisnisnya dengan baik.




Dukungan yang berkesinambungan Bisnis waralaba bukan bisnis hit and run. Bisnis ini merupakan bisnis yang memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang berkesinambungan. Sebagai pebisnis yang berpengalaman, Pemberi Waralaba harus memberikan dukungan operasional, pelatihan dan promosi kepada Penerima Waralaba, terutama yang belum berpengalaman. Bagi Pemberi Waralaba, dukungan ini merupakan kepentingan dalam menjaga kontinuitas bisnisnya, sedangan Penerima Waralaba memerlukannya untuk bertahan dan berkembang.



Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar Sesuai ciri waralaba yang khas, ke-khas-an yang sama juga dimiliki oleh Hak Kekayaan Intelektual seperti merek, hak cipta, paten dan rahasia dagang. Sebagai sebuah hasil karya, cipta dan karsa, hak kekayaan itelektual memiliki perbedaan yang khas dengan barang atau jasa lain yang sejenis. Kakhasan ini yang juga diproteksi oleh waralaba. Untuk memasukannya ke dalam jaringan bisnis waralaba, merek itu harus terdaftar lebih dulu, atau minimal dalam proses pendaftaran.

Untuk memulai waralaba, pertama-tama Anda harus menentukan jenis bisnis Anda dan entitas bisnis yang akan mengeksekusinya. Anda dapat menjalankan waralaba Anda atas nama sendiri dan tanpa badan hukum, namun Anda harus bersiap-siap menanggung resiko hutang bisnis sendirian, karena sebagai perseorangan tanggung jawab Anda sampai pada harta kekayaan pribadi Anda – bandingkan dengan jika Anda mendirikan Perseroan Terbatas (PT), dimana tanggung jawab Anda terhadap hutang PT hanya sebatas modal yang Anda setorkan kedalam PT. Jika telah yakin dengan jenis, bentuk, dan strategi bisnisnya, saatnya Anda membuat Prospektus Penawaran Waralaba dan Perjanjian Waralaba. Prospektus dan perjanjian itu harus didaftarkan, dan atas pendaftaran itu Anda akan memperoleh STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba). Setiap pengusaha yang mengklaim dirinya pebisnis waralaba harus memiliki STPW. Mereka yang menjalankan waralaba tanpa STPW dapat dikenakan sanksi.


Suatu pemberian waralaba tidak putus hanya sampai Penerima Waralaba. Seorang Penerima Waralaba bisa mewaralabakan lebih lanjut bisnis milik Pemberi Waralaba, yaitu dengan Waralaba Lanjutan. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan, setiap gerai dalam jaringan waralaba wajib memasang logo “waralaba” dengan bentuk yang telah ditentukan. Pelaku Utama Usaha Waralaba Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, pelaku bisnis waralaba dapat berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha. Mereka adalah Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta Pemberi dan Penerima Waralaba Lanjutan. Pemberi Waralaba Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. Penerima Waralaba Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. Pemberi Waralaba Lanjutan Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan Penerima Waralaba Lanjutan Orang Perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba Waralaba Lanjutan Waralaba Lanjutan adalah Waralaba yang dilanjutkan oleh Penerima Waralaba kepada pihak lain, yaitu Penerima Waralaba Lanjutan. Penerima Waralaba yang tadinya menerima waralaba langsung dari Pemberi Waralaba, dalam Waralaba Lanjutan telah menjadi Penerima Waralaba Utama.

MENDIRIKAN BADAN USAHA WARALABA Langkah pertama memulai bisnis adalah dengan menentukan bentuk usaha yang akan menaunginya - tentu saja disamping bidang usaha dan strategi bisnisnya. Hal ini untuk menentukan siapa yang menjadi pemodal dan apa tanggung jawab orang-orang di dalamnya. Jika Anda hanya membuka kedai pempek, Anda tidak perlu repot-repot mendirikan PT. Anda cukup menyediakan etalase dan kompor dan


menggantung logo usaha Anda di depan kedai. Tapi demi perkembangan bisnis Anda ke depan, sepertinya Anda juga perlu bersiap-siap membuat PT, mempersiapkan bisnis pempek anda yang akan berkembang menjadi waralaba. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan, pelaku bisnis waralaba, yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, dapat berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha. Seperti apakah badan usaha yang ideal untuk waralaba Anda, hal itu tergantung seberapa besar ruang lingkup bisnis Anda dan, tentu saja, modal. Sebelum memilih bentuk badan usaha, Anda perlu mengetahui bentukbentuk badan usaha pada umumnya secara hukum. Berdasarkan modal dan tanggung jawab pemilik usaha, bentuk-bentuk badan usaha terdiri dari Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma (Fa), Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).  Perusahaan Perseorangan Perusahaan Perseorangan adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana. Perusahaan Perseorangan biasanya bersifat tunggal, terdiri hanya dari satu orang dan pembentukannya tidak memerlukan perizinan yang rumit. Misalnya, membuka toko kelontong di ujung kompleks perumahan. Biasanya Perusahaan Perseorangan dibuat oleh pengusaha yang sumber dayanya terbatas. Bentuk usaha ini paling mudah didirikan. Dalam Perusahaan Perseorangan, tanggung jawab pemilik usaha tidak terbatas. Segala hutang yang timbul akan menjadi tanggung jawab pemilik usaha sampai harta kekayaan pribadinya, seperti juga seluruh keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri oleh pemiliknya.  Persekutuan Perdata Jika Anda merasa bisnis perseorangan Anda telah berkembang, maka saatnya anda mencari partner bisnis. Anda dapat mengembangkan usaha perseorangan Anda menjadi Persekutuan Perdata, yaitu persekutuan usaha yang dibuat berdasarkan perjanjian, di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Demikian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat pertama


Persekutuan Perdata adalah adanya pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), dan hasil usaha dari pemasukan itu kemudian dilakukan pembagian keuntungan. Inbreng tidak harus berupa uang, tapi bisa juga berupa aset, atau tenaga dan pikiran. Perjanjian Persekutuan Perdata dapat dibuat secara sederhana, tidak memerlukan proses dan tata cara yang rumit, serta dapat dibuat berdasarkan akta dibawah tangan (bahkan dapat dibuat secara lisan).  Persekutuan Firma Persekutuan Firma adalah Persekutuan Perdata dengan ciri yang yang lebih khusus: didirikan untuk menjalankan perusahaan, menggunakan nama bersama, dan tanggung jawab para pemilik Firma bersifat tanggung renteng, yaitu hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu yang lain dan demikian sebaliknya, pelunasan hutang Firma yang dilakukan oleh salah satu sekutu akan membebaskan sekutu yang lain. Tanggung jawab para sekutu tidak hanya sebatas modal yang disetorkan kedalam Firma, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi mereka. Jika misalnya kekayaan Firma tidak cukup untuk melunasi hutang Firma, maka pelunasan hutang itu harus dilakukan dari harta kekayaan pribadi para sekutunya.  Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap/CV) Sebenarnya Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma. Perbedaannya, jika Firma hanya terdiri dari para sekutu yang secara aktif menjalankan perusahaan, maka dalam Komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukan modal. Jika sebuah Firma membutuhkan tambahan modal, misalnya untuk ekspansi usaha, maka Firma itu dapat memasukan pihak lain sebagai sekutu baru yang hanya memasukan modalnya dan tidak terlibat aktif menjalankan perusahaan. Sekutu yang baru masuk tadi merupakan sekutu pasif, sedangkan sekutu yang menjalankan perusahaan adalah sekutu aktif. Jika sekutu aktif menjalankan perusahaan dan menanggung kerugian sampai harta kekayaan pribadi, maka tanggung jawab sekutu pasif terbatas hanya pada modal yang dimasukannya – tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.


 Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, sebuah PT dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat menuntut serta dituntut di muka pengadilan. Sebagai persekutuan modal, PT didirikan oleh para pemodal berdasarkan perjanjian. Tanggung jawab para pendiri PT adalah sebatas modal yang disetorkannya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi mereka. Bentuk usaha mana yang ideal untuk bisnis waralaba Anda? Sekali lagi, hal itu perlu melihat strategi bisnisnya: kekuatan modal, sumber daya, dan pasar. Mendirikan Perseroan Terbatas Katakanlah Anda telah memutuskan untuk mendirikan PT sebagai badan usaha yang akan memayungi waralaba Anda, maka Anda akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:  Dalam menjalankan bisnis waralaba, Anda tidak sendirian. Hal ini karena untuk mendirikan PT harus tersedia minimal 2 orang yang saling mengikaktkan diri dalam perjanjian. Orang-orang di sekitar Anda, yang memiliki visi dan misi usaha yang sama dengan Anda, akan berjalan bersama Anda untuk mengembangkan bisnis yang menjadi passion Anda. Anda tidak memikirkan bisnis waralaba Anda sendirian.  Modal PT terbagi dalam saham, dan setiap pendiri PT wajib mengambil bagian dari saham tersebut. Sebagai salah satu pemegang saham, Anda tidak menanggung sendiri modal waralaba Anda. Anda memiliki partner yang siap merogoh koceknya untuk sama-sama bejibaku mengembangkan bisnis. Bahkan, atas nama PT, anda dapat meminjam kredit ke bank. Tapi jangan lupa, seperti halnya dalam berbagi modal, maka dalam keuntungan Anda juga harus berbagi deviden dengan partner anda.


 Sebagai pendiri dan pemegang saham PT, Anda dapat mengatur sendiri organisasi perusahaan Anda menjadi mesin bisnis yang efektif. Selain memiliki perangkat pelaksana (eksekutor) yang dipegang oleh Direksi/Direktur, Anda juga mempunyai Komisaris dan forum RUPS untuk mengawasi pelaksanaan bisnis Anda. Diatas hanya tiga dari banyak keuntungan mendirikan PT. Jika Anda berniat mendirikan badan usaha jenis ini, pertama-tama Anda perlu mendatangi Notaris untuk membuat Akta Pendirian PT. Notaris akan membuatkan Anda Akta Pendirian itu sampai memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusannya (SK Menteri). PT Anda baru sah dan eksis sebagai badan hukum jika telah memperoleh SK Menteri tersebut. Sebaliknya, tanpa SK Menteri, badan hukum PT belum muncul, dan Akta Pendirian yang dibuat Notaris hanya mengikat para pihak yang mendirikannnya (belum mengikat pihak ketiga diluar pendiri). Untuk mulai menjalankan usahanya, sebuah PT memerlukan seperangkat perizinan. Perizinan PT pada prinsipnya terdiri dari 2 jenis, perizinan umum dan perizinan khusus. Perizinan umum merupakan perizinan yang mendukung secara umum seksitensi sebuah PT, misalnya Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Perizinan lainnya, yaitu perizinan khusus, keperluannya tergantung dari jenis usaha yang dilakukan. Misalnya, sebuah perusahaan waralaba memerlukan Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW), demikian halnya perusahaan jasa konstruksi (kontraktor) memerlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Daftar perizinan diatas barulah izin-izin utama. Oleh karena PT merupakan organisasi perusahaan modern, yang umumnya terbagi dalam banyak subordinat (divisi dan departemen) dan lini fungsi, maka perizinan-perizinan lainnya juga diperlukan. Di bidang ketenagakerjaan perusahaan, sebuah PT memerlukan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk ekspor-impor, PT memerlukan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Angka Pengenal Importir (API). Juga untuk penggunaan lokasi usaha, sebuah PT memerlukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Undang-undang Gangguan atau Hinder


Ordonantie (HO), bahkan Izin Lokasi. Perizinan-perizinan ini merupakan penopang dari eksistensi sebuah PT. Jika Anda mendatangi Notaris dan minta dibuatkan Akta Pendirian PT, maka sebaiknya lengkap satu paket beserta perizinan utamanya (SKDP, SIUP, TDP, NPWP, SPPKP). Beberapa Notaris selain menyediakan jasa pembuatan dokumen otentik juga memberikan jasa pengurusan perizinan. Untuk perizinan khusus, misalnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, izin ekspor/impor atau izin khusus perdagangan, anda dapat menggunakan jasa konsultan atau agen perizinan jika ingin mengurangi pekerjaan adminsitrasi Anda. MEMBUAT PERJANJIAN WARALABA Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba menentukan, bahwa penyelenggaraan waralaba harus dilakukan berdasarkan Perjanjian Waralaba. Hubungan antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba harus ditentukan dalam perjanjian tertulis. Permendag juga telah menentukan klausul apa saja yang harus dimasukan kedalam Perjanjian Waralaba. Pada dasarnya Perjanjian Waralaba sama seperti perjanjian pada umumnya, yaitu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bedanya, dalam Perjanjian Waralaba telah ditentukam secara khusus, berdasarkan Permendag, halhal apa saja yang harus dimasukan kedalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian adalah Perbuaatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sebagai suatu perbuatan hukum, perjanjian merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Karena hukum berisi hak dan kewajiban, maka perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban tersebut. Perbuatan itu dapat meliputi perbuatan menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai perbuatan hukum, Perjanjian bersifat timbal balik, yaitu melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan. Dalam Perjanjian Waralaba, kedua pihak itu meliputi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pemberi Waralaba berkewajiban menyerahkan


hak khusus waralabanya kepada Penerima Waralaba, dan sebaliknya Penerima Waralaba berhak untuk menggunakan logo dan merek milik Pemberi Waralaba di setiap gerainya. Agar Perjanjian Waralaba sah dan mengikat secara hukum, perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat ini bisa membuat Perjanjian Waralaba menjadi tidak sah. Menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari: 1.

Syarat Subyektif, syarat mengenai subyek atau para pihak yang membuat perjanjian, yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Syarat ini meliputi: - Kata Sepakat Syarat pertama adalah adanya kata sepakat diantara Pemberi dan Penerima Waralaba. Kata sepakat berarti adanya titik temu (a meeting of the minds) diantara Pemberi dan Penerima Waralaba: berapa besarnya royalti? Bagaimana proses pembinaan kepada Penerima Waralaba? Pertemuan kedua kepentingan ini akan mencapai titik keseimbangan dalam kesepakatan yang merupakan “spirit” dari perjanjian. - Cakap Cakap berarti mampu melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya, semua orang berhak melakukan perbuatan hukum: setiap orang dapat membuat Perjanjian Waralaba. Dalam prinsip ini yang dimaksud “orang” adalah orang perseorangan termasuk badan hukum. Menurut hukum, mereka yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa (belum 21 tahun), orang yang berada dibawah pengampuan, dan pihak-pihak tertentu yang oleh undangundang memang dilarang. Pemberi Waralaba, misalnya sebuah PT, meskipun perizinannya lengkap namun dapat dianggap tidak cakap untuk membuat Perjanjian Waralaba jika, misalnya, tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

2.

Syarat Obyektif, syarat mengenai obyek perjanjian, yaitu bisnis waralabanya itu sendiri. Syarat ini meliputi:


- Suatu Hal Tertentu Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Dalam Perjanjian Waralaba, syarat ini misalnya dapat dilihat pada Prospektus Penawaran Warlaba. Dalam Prospektus, Pemberi Waralaba memberikan deskripsi lengkap tentang spesifikasi waralabanya: jenis barang atau jasa yang diperdagangkan, legalitas usaha Pemberi Waralaba, sejarah, organisasi, laporan keuangan, besarnya royalti atau fee, proses pembinaan Penerima waralaba dan penggunaan hak kekayaan intelektual. - Suatu Sebab Yang Halal Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan, waralaba, bukanlah obyek yang terlarang, tapi diperbolehkan oleh hukum. Selain ketentuan umum diatas, Perjanjian Waralaba juga harus mengatur ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Permendag. Ketentuan khusus itu meliputi: 1.

2.

3.

4.

Data identitas para pihak Klausul ini meliputi ketentuan tentang data identitas Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yang meliputi bentuk badan usaha (perseorangan ataukah badan hukum) dan nama serta domisili para pihak. Jenis hak kekayaan intelektual Klausul ini meliputi ketentuan tentang jenis dan nomor sertifikat hak kekayaan intelektual, yaitu merek, hak cipta, rahasia dagang maupun paten. Kegiatan usaha waralaba yang diperjanjikan Kalusul ini meliputi hubungan bisnis diantara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, baik kegiatan operasional maupun manajemen. Misalnya, suplai produk dan cara menyajikannya. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Klausul ini meliputi ketentuan tentang bagaimana menentukan besarnya royalti untuk Pemberi Waralaba, pembinaan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba,


dan hak Penerima Waralaba untuk menggunakan hak merek milik Pemberi Waralaba. 5.

Bantuan kepada Penerima Waralaba Kalusul ini meliputi ketentuan tentang menentukan bagaimana proses pemberian bantuan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, yaitu yang meliputi fasilitas, bimbingan dan pelatihan serta pemasaran.

6.

Batasan wilayah usaha Klausul ini meliputi ketentuan tentang seberapa luas batasan wilayah usaha Penerima Waralaba yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.

7.

Jangka waktu perjanjian Kalusul ini meliputi ketentuan tentang seberapa lama waralaba akan berlangsung diantara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, dan bagaimana proses perpanjangan kontraknya.

8.

Royalti Kalusul ini meliputi ketentuan tentang cara menghitung imbalan atau royalti dan jangka waktu pembayarannya.

9.

Cara penyelesaian sengketa Kalausul ini menentukan tentang bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, apakah cukup dengan musyawarah, dan kapan harus ke pengadilan atau arbitrase.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat diatas dapat menyebabkan Perjanjian Waralaba menjadi tidak sah. Perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan (canceling) oleh salah satu pihak. Pembatalan itu dapat diajukan melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (nul and void), yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.


Perjanjian Waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain tertulis, perjanjian itu juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa asing, misalnya dalam rangka franchise dari luar negeri, maka perjanjian itu harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Sebelum ditandatangani, naskah Perjanjian waralaba harus telah disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba 2 minggu sebelum penandatanganan. Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk seseorang sebagai Penerima Waralaba apabila orang tersebut mempunyai hubungan pengendalian terhadap badan usaha Pemberi Waralaba (baik langsung maupun tidak langsung). Misalnya, dalam hal Pemberi Waralaba adalah sebuah badan hukum PT, maka Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Direktur badan usahanya sebagai salah satu Penerima Waralaba. Dalam organisasi Pemberi Waralaba, Direktur merupakan pengendali langsung dari Pemberi Waralaba. Apabila Pemberi Waralaba melakukan pemutusan Perjanjian Waralaba secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah usaha yang sama. Penunjukan itu baru dapat dilakukan apabila diantara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka (clean break), atau telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Suatu Perjanjian Waralaba dapat memuat klausul Waralaba Lanjutan, yaitu pemberian hak kepada Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba selanjutnya. Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan ini harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit satu tempat usaha waralaba. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Waralaba, misalnya Penerima Waralaba tidak melaksanakan kewajibannya membayar royalti kepada Pemberi Waralaba, maka Pemberi Waralaba dapat memutuskan hubungan bisnis waralabanya dengan Penerima Waralaba. Pemberi Waralaba dapat menuntut agar Penerima Waralaba tidak lagi menggunakan merek dan proses penjualan barang yang diwaralabakan. Setelah ditandatangani, Perjanjian Waralaba harus didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Pihak yang harus mendaftarkan adalah


Penerima Waralaba. Penerima Waralaba yang telah mendaftarkan perjanjian waralabanya akan menerima Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). STPW merupakan syarat yang wajib dimiliki Penerima Waralaba dalam menyelenggarakan waralabanya. MEMBUAT PROSEPKTUS PENAWARAN WARALABA Sebelum membuat Perjanjian Waralaba, terlebih dahulu Pemberi Waralaba harus mengajukan Prospektus Penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba. Prospektus itu memberi gambaran kepada Penerima Waralaba mengenai bisnis waralaba yang ditawarkan kepadanya. Agar tidak membeli kucing dalam karung, maka Penerima Waralaba berkepentingan untuk menilai lebih dulu plus-minus bisnis yang akan dijajakinya. Prospektus Penawaran Waralaba merupakan referensi utama dalam penilaian tersebut. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba mengenai bisnis waralabanya. Pengajuan Prospektus Penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba dilakukan pada saat penawaran. Prospektus Penawaran Waralaba minimal harus memuat: 1. Identitas Pemberi Waralaba. Bagian ini memuat identitas perorangan apabila pemilik usaha adalah perseorangan, yaitu dengan mecocokan Kartu Tanda Penduduknya. Jika Pemberi Waralaba adalah badan usaha, maka identitas itu meliputi juga identitas badan usaha: Akta Pendirian dan Perubahannya, izin-izin terkait, dan identitas para pengurus. 2. Legalitas Usaha Pemberi Waralaba Bagian ini memuat uraian mengenai aspek legal pemilik usaha, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta perizinan teknis dan operasional lainnya. 3. Sejarah Kegiatan Usaha Bagian ini memuat uraian mengenai pendirian usaha, kegiatan dan pengembangannya. 4. Struktur Organisasi Pemberi Waralaba


Bagian ini memuat uraian mengenai struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba, mulai dari Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan bila perlu sampai level manajemen. 5. Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir Bagian ini memuat uraian mengenai laporan keuangan Pemberi Waralaba untuk 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (kecuali untuk usaha mikro dan kecil). 6. Jumlah Tempat Usaha Bagian ini memuat uraian mengenai jumlah outlet/gerai waralaba di Indonesia untuk waralaba lokal, atau negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba luar negeri. 7. Daftar Penerima Waralaba Bagian ini memuat uraian mengeni daftar nama dan alamat perusahaan Penerima Waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 8. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Seperti halnya Perjanjian Waralaba, Prospektus Penawaran Waralaba juga berisi hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba, seperti royalti yang harus dibayar kepada Penerima Waralaba, pembinaan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba, dan hak menggunakan kekayaan intelektual dalam Waralaba. Sebelum Pemberi Waralaba menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba, terlebih dahulu Prospektus itu harus didaftarkan oleh Pemberi Waralaba. Pendaftaran itu dilakukan ke Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Bina Usaha Perdagangan. Setelah didaftarkan, Pemberi Waralaba akan memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pemberi Waralaba harus mengajukan Prospektus Penawaran Waralaba yang telah terdaftar itu kepada Penerima Waralaba sebelum kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Waralaba. Penyampaian Prospektus itu dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum penandatangan. Prospektus Penawaran Waralaba harus dibuat dalam


bahasa Indonesia, dan jika dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) Untuk menjalankan waralaba, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba masing-masing harus mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pemberi Waralaba dapat memperoleh STPW setelah ia mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralabanya, sedangkan Penerima Waralaba memperoleh STPW itu setelah ia mendaftarkan Perjanjian Waralabanya. Untuk memperoleh STPW, pertama-tama Pemberi Waralaba harus membuat Prospektus Penawaran Waralaba. STPW tersebut diperoleh Pemberi Waralaba setelah ia mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralabanya ke Kementerian Perdagangan. Dengan diperolehnya STPW, Pemberi Waralaba berhak untuk melakukan penawaran waralaba kepada calon Penerima Waralaba. Jika Pemberi Waralaba dan calon Penerima Waralaba sepakat untuk menjalankan waralaba bersama, mereka membuat Perjanjian Waralaba. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Waralaba oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, Penerima Waralaba harus mendaftarkan perjanjian itu ke Kementerian Perdagangan. Sebagai hasil dari pendaftaran, Penerima Waralaba akan memperoleh STPW. STPW merupakan izin wajib agar Penerima Waralaba dapat menjalankan usaha waralabanya. STPW berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun. Jika STPW berakhir dan Perjanjian Waralabanya belum berakhir, STPW dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya. Proses permohonan dan penerbitan STPW itu tidak dikenakan biaya. Permohonan STPW harus ditandatangni oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan. Untuk memperoleh STPW, pemohon harus mengajukan Surat Permohonan. Dalam Surat Permohonan, pemilik dan pengurus serta penanggungjawab perusahaan harus menandatangani permohonan tersebut. Selain oleh Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba


sendiri, Surat Permohonan juga bisa ditandatangani oleh pihak lain berdasarkan Surat Kuasa. Untuk Prospektus dari waralaba yang berasal dari luar negeri, pertamatama Prospektus itu harus dilegalisir oleh Public Notary. Legalisir itu diajukan dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan RI atau Pejabat Kantor Perwakilan RI di negara asal. Penerbitan STPW dilakukan dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan STPW dan persyaratannya secara lengkap dan benar. Jika persyaratan belum lengkap dan benar, maka pejabat penerbit STPW akan menolak penerbitan STPW yang diajukan. Untuk permohonan STPW yang ditolak, pemohon masih dapat mengajukan kembali permohonan STPW-nya. Sebelum STPW diterbitkan, jika diperlukan, pejabat penerbit STPW dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai kegiatan usaha waralabanya. Presentasi itu dilakukan di hadapan tim penilai. Hasil penilaian dari tim penilai merupakan rekomendasi persetujuan penerbitan STPW. Lampiran Surat Permohonan STPW Lampiran-lampiran yang diperlukan dalam mengajukan Surat Permohonan STPW: 1.

Permohonan Baru STPW a. Pemberi Waralaba Pemberi Waralaba - Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba - Fotokoi Perizinan Waralaba - Fotokopi Izin Usaha - Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI - Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan - Kompisisi penggunaan tenaga kerja - Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan





Pemberi Waralaba Lanjutan Fotokopi Izin Usaha Fotokopi Prospektus Penawarana Waralaba Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat pengesahan dari Instansi Berwenang Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI -


-

Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan

b. Penerima Waralaba Penerima Waralaba Fotokopi Izin Usaha Fotokopi Prospektus Penawarana Waralana dari Pemberi Waralaba Fotokopi Perjanjian Waralaba Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat pengesahan dari Instansi Berwenang Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan  Penerima Waralaba Lanjutan Fotokopi Izin Usaha Fotokopi Prospektus Penawarana Waralana dari Pemberi Waralaba Fotokopi Perjanjian Waralaba Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat pengesahan dari Instansi Berwenang Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan Permohonan Perpanjangan STPW 

2.

-

Asli STPW Dokumen-dokumen lain yang telah mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaiakan 5 tahun sebelumnya. Laporan penggunaan produk dalam negeri.

KEWAJIBAN MENGGUNAKAN LOGO WARALABA Logo Waralaba adalah tanda pengenal yang berupa simbol atau huruf, yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan outlet atau gerai Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Logo Waralaba itu diberikan oleh Menteri Perdagangan. Setelah memperoleh STPW, baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba wajib menggunakan logo tersebut. Cara penggunaannya adalah dengan memasangnya pada tempat terbuka dan mudah dilihat, baik di kantor pusat maupun di outlet waralaba.


Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memperoleh STPW dan tidak memasang Logo Waralaba dapat dikenakan sanksi. Sanksi itu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara masa laku STPW sampai pencabutan STPW. Demikian Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 mewajibkan penggunaan Logo Waralaba. Spesifikasi Logo Waralaba

Keterangan Logo Waralaba: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Logo Waralaba memiliki 2 komponen, yaitu simbol logo berupa lambang Waralaba dan tulisan “Kementerian Perdagangan”. Simbol logo merupakan identitas pelaku usaha yang melakukan usahanya dengan sistem waralaba, sedangkan tulisan “Kementerian Perdagangan” merupakan lembaga yang bertugas membina dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan dalam kegiatan usaha dengan sistem waralaba. Unsur berbentuk “kotak” melambangkan ketangguhan perusahaan dalam mengembangkan usaha serta kepedulian terhadap kemitraan usaha dengan sistem waralaba. Tulisan “Waralaba Indonesia Terdaftar” menandakan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar di Kementerian Perdagangan. Ukuran kotak: kotak grafik utama berukuran 15,5 cm x 15,5 cm, outer rectangular box berukuran 11,2 cm x 2 cm, dan inner rectangular box berukuran 5,7 cm x 9,8 cm. Bentuk penyajian: Raised Metal Placque. Panduan warna: blackmetalic dan silvermetalic. Jenis dan ukuran font: kata “WARALABA INDONESIA” (Bangla MN, 27,5 pt), huruf “W” (Cambria, 200 pt), kata “KEMENTERIAN PERDAGANGAN” (Bangla MN, 20,5 pt).

Sumber: Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 Tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba.


WARALABA JASA MAKANAN DAN MINUMAN Untuk Waralaba bidang kuliner, regulasi secara khusus mengaturnya dalam Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang kemitraan Waralaba Dalam Usaha Makanan dan Minuman. Permendag itu membatasi usaha makanan dan minuman secara khusus yang hanya meliputi restauran, rumah makan, bar (rumah minum), dan kafe. Baik Pemberi Waralaba maupun Penerima waralaba, dalam mengembangkan bisnis kulinernya, dapat melakukan pendirian outlet atau gerai dengan beberapa alternatif pilihan: dikelola sendiri, diwaralabakan, atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal. Pemilikan dan pengelolaan sendiri itu (company owned outlet) hanya dapat dilakukan sampai maksimal 250 outlet. Jika pemilik bisnis ingin menambah sampai lebih dari 250 outlet, maka penambahan itu hanya bisa dilakukan dengan cara diwaralabakan atau kerja sama penyertaan modal. Kerja sama penyertaan modal adalah kerja sama pengembangan outlet waralaba makanan dan minuman dengan jumlah prosentase tertentu. Jumlah prosentase itu meliputi:  Pernyertaan modal dengan nilai investasi kurang dari Rp. 10.000.000.000, maka jumlah penyertaan modal pihak lain minimal 40%.  Pernyertaan modal dengan niai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000, maka jumlah penyertaan modal pihak lain minimal 30%. Ketentuan lainnya tentang waralaba makan dan minuman:  Pemberian waralaba makanan dan minuman harus mengutamakan usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau penyerta modal.  Pelaku usaha waralaba harus menggunaan bahan baku dan peralatan produksinya minimal 80% berasal dari dalam negeri.  Pemberi Waralaba harus memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba atau Penyerta Modal dalam bentuk pelatihan dan petunjuk pengelolaan usaha waralaba.










Restauran Usaha Penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan pembuatan, peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Rumah Makan Usaha Penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Bedanya dengan restauran, Rumah Makan tidak harus dilengkapi dengan proses “pembuatan”. Bar Usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Kafe Penyediaan makanan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya di dalam satu tempat yang tetap.

SANKSI Apabila Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba tidak mendaftarkan usaha Waralabanya, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya masing-masing, dapat mengenakan sanksi administratif berupa: 

Peringatan Tertulis Sanksi ini diberikan kepada: -

Pemberi Waralaba Pemberi Waralaba dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis apabila tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba dan tidak melakukan pendaftaran Prospektus Penawarana Waralaba.

-

Penerima Waralaba Penerima Waralaba dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis apabila tidak melakukan pendaftaran Perjanjian Waralaba.


Peringatan tertulis dapat diberikan maksimal 3 kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 minggu (sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan). 

Denda Sanksi denda dapat dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba apabila setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ke-3: -

Pemberi Waralaba tidak melakukan pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba. Penerima Waralaba tidak melakukan pendaftaran Perjanjian Waralaba.

Denda itu dapat dikenakan sampai maksimal Rp. 100.000.000. 

Pencabutan STPW. Pencabutan STPW dilakukan terhadap Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ke-3.

-O-


www.legalakses.com

Mendirikan Bisnis Waralaba

Recommend Documents