Mencermati Perangkap Negara Berpendapatan Menengah dan Kesenjangan Kesejahteraan Selasa, 21 Januari 2014

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Mencermati Perangkap Negara Berpendapatan Menengah dan Kesenjangan Kesejahteraan Selasa, 21 Januari 2014

Perekonomian Indonesia pada dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang baikmeskipun perekonomian global mengalami ketidak-pastian dan banyak negara yang masih harus berupaya keras untuk keluar dari imbas krisis ekonomi global. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kinerja perekonomian nasional tahun 2013 mulai melambat bila dibandingkan periode tahun 2012.

Perlambatan tersebut tidak terlepas dari situasi perekonomian global yang masih dibayang-bayangi berbagai ketidak-pastian, seperti prospek pemulihan ekonomi di Eropa (terutama negara yang mengalami krisis hutang, seperti: Yunani, Italia, Portugal dan Spanyol) dan ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) di AS akibat perbedaan kepentingan antara Pemerintahan dengan Kongres terkait strategi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, efisiensi pengeluaran negara untuk perlindungan sosial dan kesehatan (Obamacare), serta batasan hutang dan defisit anggaran pemerintah AS, yang sempat mengakibatkan penutupan sementara aktivitas pemerintahan federal (government shut down).

Kondisi perekonomian tersebut telah berimbas pada penurunan permintaan eksternal dan perlambatan aktivitas perekonomian di Asia, termasuk China dan India. Bahkan wacana Bank Sentral AS (the Fed) untuk mengurangi program stimulus moneter pembelian obligasi negara (quantitative easing tapering) yang dikemukakan sejak pertengahan tahun 2013 telah mendorong arus modal berbalik dari negara emerging market ke negara maju, sehingga laju perekonomian negara berkembang lebih lambat dibanding pertumbuhan di negara maju.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri dalam 10 tahun terakhir (2002-2012), sangat stabil di kisaran 5,5% Â± 1% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11%. Sebagaimana terlihat dalam Tabel I, tingkat pertumbuhan sejak tahun 2007 hingga 2012hampir selalu di atas 6% dengan pengecualian pada tahun 2009 (4,6%) sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti (subprime mortgage crises), dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus.

Trend pertumbuhan tersebut berbeda bila dibandingkan Singapura yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,55%, namun fluktuasinya sangat tinggi dari -1,3% (2009) hingga 14,7% (2010). Demikian pula halnya dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam yang terkena imbas krisis global tahun 2009, sehingga turut mengalami pertumbuhan yang minus.Sedangkan pertumbuhan Vietnam meski menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia pada periode 2002-2010, namun terlihat mulai mengalami overheating dan melambat pertumbuhannya sejak tahun 2011. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 15 January, 2017, 10:06


Tabel dan Grafik I : Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN (2002-2012)

No

Negara

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



2009

2010

2011*

2012*

Rata2

1

Vietnam

7.1

7.3

7.8

8.4

8.2

8.5 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



6.3

5.3

6.8

6.0

5.0

7.67

2

Singapura

4.2

4.6

9.2


www.setneg.go.id



8.7

8.8

1.7

-1,3

14.7

4.9

2.1

6.50

3

Indonesia

4.5

4.8


www.setneg.go.id



5.0

5.7

5.5

6.3

6.0

4.6

6.1

6.5

6.1

6.11

4

Malaysia


www.setneg.go.id



5.4

5.8

6.8

5.0

5.6

6.3

4.9

-1.5

7.2

5.1

4.4

5.65

5 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Philipina

3.7

4.9

6.7

4.8

5.3

6.7

4.2

1.1

7.6

4.0

4.9


www.setneg.go.id



5.39

6

Thailand

5.3

7.1

6.3

4.6

5.1

5.0

2.5

-2.3

7.7


www.setneg.go.id



5.6

4,70

7

Brunei

3.9

2.9

0.5

0.4

4.4

0.2

-1.9

-1.7 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



2.6

2.2

2.7

1.62

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (October 2012), *Angka Perkiraan

Untuk tahun 2013, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2013 tercatat sebesar 5,62% (yoy) dan secara kumulatif mencapai sebesar 5,83% (ctc). Pertumbuhan Tw-III tersebut menunjukkan trend yang terus menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (Tw-I: 6,05%, Tw-II: 5,83%). Sedangkan pertumbuhan triwulan IV-2013diperkirakan sedikit lebih baik sehingga pertumbuhan untuk keseluruhan tahun 2013akan berada pada kisaran 5,8%.Apabila dibandingkan dengan negara-negara G-20, maka tingkat pertumbuhan Indonesia tersebut masih berada di urutan ke-2 setelah China dan di atas rata-rata tingkat pertumbuhan dunia yang pada tahun 2013 diprediksi sebesar 3,3%.

Secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1990 hingga 1996 selalu berkisar antara 6 sampai 8%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1995 sebesar 8,22%. Namun imbas krisis keuangan di Asia telah menyebabkan krisis multidimensional di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perlambatan sejak tahun 1997, bahkanmengalami minus (-)13.1% pada tahun 1998.


www.setneg.go.id



Sumber : BPS â€“ Indikator Sosial Ekonomi Indonesia (Agustus 2013) dan IMF-World Economic Outlook Database (Oktober 2013)

Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut membuat pendapatan perkapita di Indonesia yang sebelumnya selalu menunjukkan peningkatan hingga mencapai $2.631 (purchasing power parity/ppp) pada tahun 1997 harus mengalami penurunan menjadi $2.284 pada tahun 1998. Setelah itu dibutuhkan waktu selama 5 tahun untuk kembali mencapai tingkatan yang sama dengan periode tahun 1997, yaitu pada tahun 2002 ($2.659). Pendapatan perkapita tersebut tergolong dalam kategori negara berpendapatan menengah yang selanjutnya terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 diperkirakan telah mencapai $5.181.

PERANGKAP PENDAPATAN MENENGAH

Pendapatan perkapita telah menjadi topik studi yang mendapat perhatian mendalam bagi lembaga keuangan dan pembangunan internasional karena merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu negara. Asian Development Bank (ADB) telah melakukan serangkaian penelitian dan membagi tingkatan pendapatan perkapita suatu negara berdasardaya beli (purchasing power parity/ppp) sebagai berikut:

- Berpendapatan rendah (low income) di bawah $2.000/kapita, - Berpendapatan menengah-bawah (lowermiddle income) antara $2.000 - $7.250/kapita, - Berpendapatan menengah-atas (uppermiddle income) antara $7.250 - $11.750/kapita, - Berpendapatan tinggi (high income) di atas $11.750/kapita.

ADB dan World Bank menemukan fenomena kondisi perekonomian suatu negara yang telah berhasil masuk dalam kelompok middle income namun kemudian mengalami stagnasi dalam jangka waktu cukup lama dan tidak berhasil naik ke kelompok high income, yang kemudian dikenal dengan istilah â€œMiddle Income Trapâ€• (Perangkap http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Negara Berpendapatan Menengah). Kondisi ini menunjukkan posisi suatu negara berada di tengah-tengah antara kelompok produsen dengan upah murah (low wage producer) dan kelompok produsen berketrampilan tinggi dan inovatif (highly skilled-innovation producer), sehingga negara tersebut kehilangan keunggulan terkait upah murah dan tidak dapat berkompetisi dengan negara maju.

Berdasarkan studi dan penelitian yang komprehensif, ADB menetapkan kategori dan standar waktu bagi Middle Income Trap terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Lower Middle Income Trap : Pendapatan per kapita antara $2.000 â€“ $7.250 (ppp harga konstan 1990) selama 28 tahun atau lebih. Untuk keluar dari kategori ini suatu negara memerlukan pertumbuhan pendapatan rata-rata 4,7% per tahun.

b. Upper Middle Income Trap : Pendapatan per kapita antara $7.250 â€“ $11.750 (ppp harga konstan 1990) selama 14 tahun atau lebih. Untuk keluar dari kategori ini suatu negara memerlukan pertumbuhan pendapatan rata-rata 3,5% per tahun.

Studi yang dilakukan ADB menyimpulkankan pada tahun 2010 dari 52 negara berpendapatan menengah terdapat 35 negara yang telah masuk dalam perangkap pendapatan, dimana 5 negara terperangkap dalam kelompok upper middle income (UMI) dan 30 negara lainnya terperangkap dalam kelompok lower middle income (LMI).Dari 14 negara dalam kelompok UMI, diperkirakan hanya 3 negara yang dapat menjadi negara berpendapatantinggi dalam waktu 5 tahun mendatang, yaitu: Uruguay, Polandia dan Malaysia. Studi OECD (2013) bahkan memperkirakan bahwa di kawasan Asia terdapat 7 negara yang akan dapat menyusul Jepang, Singapura dan Korea menjadi negara berpendapatan tinggi, yaitu: Malaysia (2020), China (2026), Thailand (2031), Indonesia (2042), Philipina (2051), Vietnam (2058) dan India (2059).

Tabel III : Ringkasan Posisi Negara Berpendapatan Menengah


www.setneg.go.id



No

Negara

GDP/kapita

($, 2010)

Lama di MI sd 2010 (tahun)

Lama di UMI sd 2010 (tahun)

Pertumb Income rata2

2000-2010 (%)

Ket

1

Uruguay

10.934


www.setneg.go.id



112

15

3.3

UMIT

2

Polandia

10.731

50

11

3.9


www.setneg.go.id



Malaysia

10.567

27

15

2.6

UMIT

4

Venezuela

9.662

60

23


www.setneg.go.id



1.4

UMIT

5

Thailand

9.143

28

7

3.6

6

Suriah


www.setneg.go.id



8.717

46

15

1.7

UMIT

7

Saudi Arabia

8.396

32

20

0.9

UMIT


www.setneg.go.id



8

Turki

8.123

51

6

2.3

9

RR China

8.019

17


www.setneg.go.id



8.9

10

Meksiko

7.763

53

8

0.7

11


www.setneg.go.id



Panama

7.146

56

--

2.4

LMIT

12

Iran

6.789

52

--

3.4


www.setneg.go.id



LMIT

13

Brazil

6.737

53

--

2.0

LMIT

14

Colombia

6.542


www.setneg.go.id



--

2.6

LMIT

15

Jordania

5.752

55

--

3.5

LMIT

16


www.setneg.go.id



Peru

5.733

61

--

4.2

LMIT

17

Indonesia

4.790

25

--

3.9


www.setneg.go.id



LMIT

18

India

3.407

9

--

6.1

19

Vietnam

3.262


www.setneg.go.id



9

--

6.1

20

Philipina

3.054

34

--

2.5

LMIT


www.setneg.go.id



Keterangan : UMIT = Terperangkap dalam Upper Middle Income, LMIT = Terperangkap dalam Lower Middle Income. Sumber : ADB (2010).

Sedangkan dalam kelompok lower middle income (LMI), dari 38 negara terdapat 30 negara yang berada dalam perangkap LMI pada tahun 2010 mengingat telah lebih dari 28 tahun tidak berhasil mencapai pendapatan di atas $ 7.250. Salah satu negara yang diidentifikasi ADB berada dalam kelompok LMI adalah Indonesia, yaitu sejak 25 tahun yang lalu (1985)sehinggatersisa waktu 3 tahun untuk mulai masuk dalam kategori perangkap. Dengan melihat perkembangan tahun 2013 dimana pendapatan perkapita masih berkisar $ 5.170 (ppp harga konstan 1990), maka ADB memastikan bahwa Indonesia telah masuk dalam perangkap lower middle income (LMIT), walaupun diyakini masih memiliki potensi yang besar untuk dapat melampaui batasan LMI ($7.250) mengingat kinerja ekonomi makro cukup baik, kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta orang serta didominasi oleh kelompok produktif yang menguntungkan bagi perekonomian (bonus demografi).

Hasil studi yang dilakukan oleh ADB tersebut meskipun masih dapat diperdebatkan terkait indikator pendapatan per kapita yang dipergunakan (ppp tahun konstan 1990), namun tetap menjadi masukan berharga untuk bercermin dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Perkembangan produk domestik bruto (PDB) nasional dalam dekade terakhir menunjukkan kinerja sangat baik, dimana Indonesia menjadi anggota kelompok G-20 sejak tahun 2008 dan pada tahun 2013 telah menduduki peringkat perekonomian terbesar ke-15.

Sebagaimana Tabel IV, terlihat PDB Indonesia tahun 2012 mencapai US$ 878 milyar dan berada jauh di atas negara-negara ASEAN, seperti Thailand (US$ 365 milyar), Malaysia (US$ 305 milyar), Singapura (US$ 274 milyar), Philipina (US$ 250 milyar), Vietnam (US$ 155 milyar) dan Brunei (US$ 16 milyar). Namun mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk ke-4 terbesar di dunia (246,8 juta jiwa), maka pendapatan perkapita masih di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura ($60.799), Brunei Darussalam ($ 54.808), Malaysia ($ 16.793) dan Thailand ($ 9.502).

Tabel IV : Produk Dometik Bruto, Populasi dan Pendapatan Perkapita di ASEAN (2012)


www.setneg.go.id



No

Negara

PDB

(US$ Milyar)

Populasi

(ribu jiwa)

Pendapatan Perkapita

(ppp, intâ€™l $)

1

Indonesia

878,04

246.864,19


www.setneg.go.id



4.943,48

2

Thailand

365,96

66.785,00

9.502,92

3

Malaysia

305,03

29.239,92

16.793,66


www.setneg.go.id



4

Singapura

274,70

5.312,40

60.799,16

5

Philipina

250,18

96.706,76

4.379,66

6


www.setneg.go.id



Vietnam

155,82

88.775,50

3.787,82

7

Brunei Darussalam

16,95

412,23

54.808,80

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (October 2013)

KESENJANGAN DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Meskipun pendapatan perkapita suatu negara selalu meningkat hingga mencapai tingkatan yang lebih maju dan sejahtera, namun pendapatan perkapita dapat bias pada suatu kelompok tertentu yang lebih mampu meraih manfaat dari pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan di balik perdebatan mengenai perangkap pendapatan menengah di Indonesia adalah masalah kesenjangan yang semakin melebar, dimana ketidak-merataanproduktivitas menyebabkan terjadi kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar sektor ekonomi, dan kesenjangan pendapatan.

Kesenjangan antar wilayah terlihat dari masih tingginya kontribusi ekonomi Pulau Jawa (dan wilayah Indonesia Barat) dibandingkan Pulau-pulau lainnya. Hingga triwulan III-2013, kontribusi ekonomi Pulau Jawa tetap mendominasi sebesar 58,2% dan bersama-sama dengan Pulau Sumatera (23,75%) membentuk kontribusi Indonesia Barat sebesar 81,95%. Sedangkan kontribusi wilayah lainnya masih terbatas, seperti Kalimantan (8,45%), Sulawesi (4,87%), Bali-Nusa Tenggara (2,54%) dan Maluku-Papua (2,19%).

Berkaitan dengan sektor ekonomi, dalam tabel V tampak bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi lapangan usaha yang terbesar, meskipun kontribusinya terhadap PDB menurun dari 27,81% (2008) menjadi 23,94% (2012) dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 13,87%. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas sektor industri kurang dapat bersaing di pasar domestik maupun global, serta lebih cenderung bersifat padat modal (capital intensive) dan kurang menyediakan lapangan kerja baru. Sedangkan kontribusi sektor pertanian tetap berada pada kisaran 14,4% dengan penyerapan tenaga kerja yang meski terus menurun namun tetap terbesar (35,09%).

Secara keseluruhan kontribusi sektor tradable (yang dapat diperdagangkan secara global) menurun dibanding sektor non-tradable yang tingkat produktivitasnya lebih rendah dan kurang memiliki nilai tambah, seperti sektor perdagangan dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 13,9% namun menyerap tenaga kerja hingga 20,90%, sektor jasa kemasyarakatan dengan kontribusi 10,78% dan penyerapan tenaga kerja 15,43%, dan sektor konstruksi dengan kontribusi 10,45% dan penyerapan tenaga kerja hanya 6,13%.

Tabel V : Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha


www.setneg.go.id



Lapangan Usaha

Pertumbuhan (%)

Kontribusi (% PDB)

Tenaga Kerja (%)

2008

2012

2008

2012

2008

2012

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



4,83

3,97

14,48

14,44

40,30

35,09

Pertambangan dan Penggalian

0,71

1,49

10,94

11,78

1,04


www.setneg.go.id



1,44

Industri Pengolahan

3,66

5,73

27,81

23,94

12,24

13,87

Sektor Tradable

3,07

3,73


www.setneg.go.id



53,23

50,16

53,58

50,40

Listrik, Gas dan Air Bersih

10,93

6,40

0,83

0,79

0,20

0,22

Konstruksi http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



7,55

7,50

8,48

10,45

5,30

6,13

Perdagangan, Hotel dan Restauran

6,87

8,11

13,97

13,90

20,69


www.setneg.go.id



20,90

Pengangkutan dan Komunikasi

16,57

9,98

6,31

6,66

6,03

4,51

Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan

8,24

7,15


www.setneg.go.id



7,44

7,26

1,42

2,40

JasaKemasyarakatan (Pemerintah dan Swasta)

6,24

5,24

9,74

10,78

12,77

15,43

Sektor Non-Tradable http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



9,40

7,40

46,77

49,84

46,41

49,59

Sumber: BPS, Laporan Data Sosial Ekonomi (November 2013)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 turut berdampak pada penyediaan lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tercatat 5,92% pada Februari 2013, telah meningkat menjadi 6,25% (atau 7,39 juta jiwa) pada Agustus 2013. Dibandingkan komposisi ketenaga-kerjaan bulan Agustus 2012, maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja masih terjadi di beberapa sektor non-tradable, yaitu sektor Jasa kemasyarakatan (1,1 juta pekerja), sektor Perdagangan (580 ribu pekerja), sektor Keuangan (250 ribu pekerja) dan sektor Transportasi (4 ribu pekerja). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja adalah sektor Pertanian(-810 ribu pekerja), sektor Konstruksi (-510 ribu pekerja) dan sektor Industri (-490 ribu pekerja).

Perkembangan struktur ketenaga-kerjaan yang mengarah pada transformasi ke sektor non-tradable yang lebih rendah produktivitasnya semakin menimbulkan kerentanan mengingat jenis pekerjaan yang mudah tersedia pada umumnya bersifat informal (seperti usaha kecil mandiri, pedagang kaki lima, pelayan, pengendara ojek, buruh kasar) dengan tingkatan pendapatan yang http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



rendah, tidak berkontribusi kepada perekonomian nasional (melalui pajak) dantanpa pengaturan hukum, sehingga tidak ada perlindungan hukum maupun jaminan sosial.

Tabel VI : Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (juta jiwa)

Lapangan Usaha

2012

2013

Febuari

Agustus

Febuari

Agustus

1. Pertanian http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



41,20

38,88

39,96

38,07

2. Industri Pengolahan

14,21

15,37

14,78

14,88

3. Konstruksi

6,10


www.setneg.go.id



6,79

6,89

6,28

4. Perdagangan

24,02

23,16

24,81

23,74

5. Transportasi dan Komunikasi

5,20

5,00

5,23 http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



5,04

6. Keuangan

2,78

2,66

3,01

2,91

7. Jasa Kemasyarakatan

17,37

17,10

17,53

18,21


www.setneg.go.id



8. Lainnya*

1,92

1,85

1,81

1,67

Jumlah

112,80

110,81

114,02

110,80

* terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Gas dan Air. Sumber: BPS, Laporan Data Sosial Ekonomi (November 2013)

Perkembangan pekerjaan yang bersifat informal tersebut sejalan dengan latar belakang tingkat pendidikan dimana penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah dan kurang trampil, yaitu SD (46,95%) dan SMP (18,47%). Sedangkan pekerja dengan latar belakang pendidikan SMA umum mencapai 16,10% dan ketrampilan khusus (SMK) sejumlah 9,02%.

Meski pekerja berpendidikan rendah masih mendominasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa trend perbaikan kualitas terus terlihat yang ditunjukkan oleh semakin menurunnya proporsi pekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya pekerja berpendidikan tinggi (diploma dan universitas). Dalam setahun terakhir, pekerja berpendidikan rendah menurun dari 74,1 juta (66,87%) menjadi 72,5 juta jiwa (65,42%). Sementara pekerja yang berpendidikan tinggi meningkat dari 10 juta jiwa (8,99%) menjadi 10,49 juta jiwa (9,47%), yang terdiri dari diploma (3,22 juta jiwa) dan sarjana ke atas (7,94 juta jiwa). Dengan demikian tantangan ke depan yang perlu diperhatikan adalah penyediaan dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan harapan, ketrampilan dan latar belakang pendidikan dari pencari kerja.

Sedangkan kesenjangan pendapatan terlihat dari tingkat Indeks Gini yang semakin meningkat, dari 0,33 pada tahun 2004 menjadi 0,37 (2009) dan terus meningkat hingga mencapai 0,41sejak tahun 2011. Angka indeks tersebut menunjukkan bahwa porsi pendapatan terhadap PDB dari 40% penduduk berpendapatan terendah terhadap pendapatan nasional mengalami penurunan dari 20,22% (2004) menjadi 16,86% (2011), begitu pula porsi dari 40% penduduk berpendapatan menengah menurun dari 36,9% menjadi 34,7%, sedangkan 20% penduduk berpendapatan tertinggi justrumengalami peningkatan dari 42,09% menjadi 48,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok berpendapatan tertinggi mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam perekonomian dibandingkan kelompok berpendapatan terendah dan menengah.

Kesenjangan kesejahteraan juga terlihat dari konfigurasi dan keberadaan kemiskinan secara spasial. Tingkat kemiskinan secara nasional hingga bulan Maret 2013 terus menunjukkan trend penurunan mencapai 11,37% (28,066 juta jiwa) dibanding September 2012 sebesar 11,66% (28,594 juta jiwa). Namun dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bulan Juni 2013 menyebabkan tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 bertambah menjadi 11,47% (28,55 juta jiwa), dimana jumlah penduduk miskin di perdesaan (rural) mencapai 17,92 juta orang dan di perkotaan (urban) mencapai 10,63 juta jiwa.

GrafikVI : Tingkat Kemiskinan di Indonesia (September 2013)

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik (Januari 2014). http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Secara persebaran, masih terdapat 16 Provinsi dari 33 Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (11,47%), seperti Papua (31,53%), Papua Barat (27,14%) dan Nusa Tenggara Timur (20,24%), sementara itu Provinsi seperti DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan Selatan memiliki tingkat kemiskinannya relatif rendah pada kisaran 3-5%. Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terdapat 8 Provinsi dengan populasi penduduk miskin > 1 juta jiwa, yang didominasi oleh Provinsi di Pulau Jawa, yaitu: Jawa Timur (4,771 juta jiwa), Jawa Tengah (4,732 juta jiwa) dan Jawa Barat (4,297 juta jiwa).

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Agar berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi maka berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian nasional (seperti perlambatan produktivitas, defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, ketergantungan pada ekspor mineral mentah dan impor minyak bumi, efisiensi anggaran pembangunan dan subsidi, tingkat kemiskinan dan penggangguran, serta peningkatan kesenjangan) harus segera diatasi, begitu pula antisipasi dan mitigasi terhadap faktor eksternal, seperti ketidak-pastian ekonomi global yang mempengaruhi permintaan barang jasa, ketersediaan likuiditas, serta volatilitas harga komoditi minyak serta pangan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi strategi dan kebijakan untuk keluar dari perangkap lower middle income dan menjadi negara high income adalah:

a. Memperkuat Sektor Pertanian

Sektor pertanian masih merupakan sektor strategis karena penyerapan tenaga kerja tetap yang http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



terbesar (35,09%), namun ketersediaan lahan pertanian dan faktor produksi semakin menurun. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan di pedesaan dan menyediakan pasokan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Revitalisasi sektor pertanian harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari strategi intensifikasi (peningkatan kualitas bibit, pupuk, irigasi), ekstensifikasi (pembukaan dan pencetakan lahan pertanian baru), penanganan pada saat panen dan paska panen, hingga akses pasar untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, sehingga petani mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih sejahtera.

b. Transformasi Struktural ke Sektor yang Lebih Produktif

Pengembangan sektor industri manufaktur perlu diakselerasi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja dengan tingkat upah yang lebih layak dan produk barang yang lebih murah, lebih baikdan lebih inovatif. Peningkatan teknologi dan nilai tambah dalam sektor Industri mutlak harus dilakukan untuk beralih dari ketergantungan terhadap sumber daya alam alokasi tenaga kerja murah (resources and low cost-driven growth)menjadi industri yang bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia terampil (productivity-driven growth), termasuk pengembangan industri agribisnis serta hilirisasi produk pertanian (karet, CPO, kakao) dan mineral (besi, nikel, aluminium). Untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih inovatif, maka diperlukan kemudahan usaha dan akses produksi (peningkatan konektivitas dan sistem logistik) serta insentif bagi sektor industri untuk mengembangkan kegiatan riset dan teknologi untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif dan berdaya saing tinggi di pasar domestik dan global.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang lebih trampil, maka program peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan, baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ketrampilan. Modernisasi dan globalisasi ekonomi memacu kompetisi dan persaingan yang sangat ketat melintasi batas-batas negara, sehingga kualitas dan ketrampilan tenaga kerja menjadi faktor penentu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi. Tantangan berikutnya adalah penyediaan dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan harapan, ketrampilan dan latar http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



belakang pendidikan dari pencari kerja.

d. Konsolidasi Fiskal

Pengalokasian anggaran belanja Pemerintah harus lebih efisien, terutama terkait dengan pengeluaran subsidi. Kebijakan subsidi harus lebih tepat sasaran, sehingga subsidi harus diarahkan bagi penerima yang berhak dan bukan terhadap produk (seperti BBM) yang berlaku umum serta lebih banyak dinikmati oleh golongan yang mampu. Begitu pula dengan anggaran belanja untuk pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan perlindungan sosial harus diperbesar, khususnya di daerah yang tertinggal untuk mengurangi ketimpangan daerah, mengurangi kemiskinan dan mewujudkan pemerataan.

e. Mempertahankan Stabilitas Makro Ekonomi

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar pertumbuhan ekonomi terus tinggi dan dirasakan manfaat oleh semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif) maka diperlukan landasan stabilitasi makro ekonomi seperti tingkat inflasi yang terkendali, menjaga nilai tukar rupiahdan mempertahankan daya beli. Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan akibat ketergantungan pada energi fossil (impor minyak bumi yang semakin besar), maka perlu dikembangkanpemanfaatan energi baru terbarukan bagi transportasi, pembangkitan listrik dan industri.

(Chairil/ Hamidi/ Adyawarman)


www.setneg.go.id



Daftar Pustaka

Asian Development Bank (ADB): Tracking the Middle-Income Trap, What is It, Who is in It and Why?, Maret2012. - Badan Pusat Statistik (BPS): Profil Kemiskinan di Indonesia September 2013, Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/Th. XVII, Januari 2014. - Badan Pusat Statistik (BPS): Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III/2013, November 2013. - Badan Pusat Statistik (BPS): Laporan Data Sosial Ekonomi, November 2013. - Bambang P.S. Brodjonegoro: Technical Workshop Report untuk Konferensi â€œAvoiding the Middle Income Trap: Lesson Learnt and Strategies for Indonesia to Grow Equitably and Sustainablyâ€•, Bali, 12-13 Desember 2013.

- Iwan Jaya Azis: Asia and Middle Income Trap, paper dalam Konferensi â€œAvoiding the Middle Income Trap: Lesson Learnt and Strategies for Indonesia to Grow Equitably and Sustainablyâ€•, Bali, 12-13 Desember 2013. - Jesus Felipe: Structural Transformation and the Middle Income Trap Notes on Indonesia, paper dalam Konferensi â€œAvoiding the Middle Income Trap: Lesson Learnt and Strategies for Indonesia to Grow Equitably and Sustainablyâ€•, Bali, 12-13 Desember 2013. - Mudrajad Kuncoro: Mengurangi Ketimpangan, Artikel dalam Harian Kompas, 2 Maret 2013. - Muhammad Chatib Basri: Jebakan Negara Berpendapatan Menengah, Artikel dalam Harian Kompas, 14 Mei 2012. - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014, Beyond the Middle-Income Trap, Desember 2013. - World Bank: East Asia Pacific at Work, Employment, Enterprise and Well-being, Januari 2014.


www.setneg.go.id



Mencermati Perangkap Negara Berpendapatan Menengah dan Kesenjangan Kesejahteraan.pdf [download]


www.setneg.go.id


Mencermati Perangkap Negara Berpendapatan Menengah dan Kesenjangan Kesejahteraan Selasa, 21 Januari 2014

Recommend Documents