MEMORI SERAH TERIMA JABATAN. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 18 Oktober Oktober 2014

MEMORI

SERAH TERIMA JABATAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 18 Oktober 2011 - 19 Oktober 2014

3

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pembangunan kelautan dan perikanan yang telah diamanahkan kepada kita dapat kita lalui dengan baik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dengan baik berperan sebagai katalisator pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan/program KKP difokuskan pada customer oriented dengan sasaran utama pada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan, serta masyarakat pesisir lainnya dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Industrialisasi kelautan dan perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan nasional, yang membawa multiplier effect sebagai prime mover perekonomian nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan, KKP membangun jejaring kerja sama yang kuat dengan kementerian/lembaga lain, lembaga swadaya masyarakat; kerja sama bilateral, regional dan multilateral, serta dengan perguruan tinggi, masyarakat dan dunia usaha. Sejak tahun 2012 KKP mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yakni mendorong peningkatan poroduksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan utamanya pada kawasan-kawasan minapolitan yang telah dikelola dengan baik. Sejalan dengan itu indikator pembangunan kelautan dan perikanan secara umum dapat tercapai dengan baik. KKP mulai menggagas melakukan pengelolaan kinerja organisasi menggunakan balanced scorecard (BSC) berbasis IT. Upaya yang dilakukan tersebut telah menghasilkan penilaian atas sistem akuntabilitas kinerja KKP dengan kategori A sejak tahun 2013

(satu-satunya kementerian teknis diantara enam kementerian/lembaga). Sebagai pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan KKP telah mengimplementasikan prinsip blue economy sebagai jawaban atas keberlangsungan usaha dan kelestarian sumber daya. Sampai dengan tahun 2014 telah banyak capaian yang diraih oleh KKP, ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran KKP termasuk stakeholders terkait. Hal ini perlu dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada tahun-tahun mendatang. Saya berharap kebijakan dan program yang telah dan akan dilaksanakan harus tetap berorientasi pada pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, serta meningkatkan integrasi secara sinergis dari seluruh unit di KKP guna mencapai kinerja yang optimal.

Jakarta, Oktober 2014 Menteri Kelautan dan Perikanan

Sharif C. Sutardjo

Memori Serah Terima Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan 18 Oktober 2011 - 19 Oktober 2014

KATA PENGANTAR

5

DAFTAR ISI I.

Arah Kebijakan Pembangunan

II. Capaian Indikator Kinerja Utama III. Hasil Pelaksanaan Kebijakan a. Peran Strategis KKP dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional

I. Arah Kebijakan Pembangunan 5 6 11 11

•

Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan

11

•

Pelaksanaan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

12

•

Pengembangan Garam Rakyat

12

•

Penyediaan Kapal INKAMINA > 30 GT untuk Nelayan

12

b. Pengembangan Ekonomi Kawasan melalui Industrialisasi Kelautan dan Perikanan dan Blue Economy

13

•

Industrialisasi Tuna Tongkol dan Cakalang

13

•

Revitalisasi Industrialisasi Udang melalui Pengembangan Demfarm

15

•

Industrialisasi Rumput Laut

16

•

Dukungan SDM dan Iptek Kelautan dan Perikanan

17

Onemap Policy

19

Pengembangan konsep Blue Economy

19

• •

c. Kerjasama Internasional dan Antar Sektor

20

•

Coral Triangle Initiative

20

•

Pengarusutamaan Gender

20

d. Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KKP dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan

20

e. Kinerja KKP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

22

f.

•

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

22

•

Pengelolaan Keuangan Negara

22

•

Seleksi Penerimaaan CPNS

22

•

Penyelesaian Peraturan Perundangan

22

•

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

22

•

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

23

•

Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi

23

Pelaksanaan Tugas Khusus Lainnya • •

23

Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesai (MP3EI) di Koridor Ekonomi Sulawesi

23

Pelaksanaan Sail

23

IV. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan

24

Pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode 2010-2014 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dimana KKP mengisi 5 prioritas pembangunan nasional. Disamping itu, KKP dalam melaksanakan kebijakan nasional pro-poor, pro-job, pro-growth, dan proenvironment, juga telah melaksanaan beberapa direktif Presiden dan kegiatan strategis lainnya, seperti kegiatan yang bersifat tematik yakni pengembangan kawasan minapolitan dengan industrialisasi kelautan dan perikanan dan pengembangan konsep blue economy. Memperhatikan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, KKP telah menetapkan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Untuk itu, sejak akhir tahun 2012, KKP telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi : “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” Melalui visi tersebut, diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk kelautan dan perikanan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Misi : 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



4

7

II. Capaian Indikator Kinerja Utama 1. Pertumbuhan PDB Perikanan pada tahun 2013 adalah sebesar 6,9%, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang besarnya 5,8% dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya hanya 3,5%. Apabila dilihat dari economic size-nya, PDB Perikanan tahun 2013 mencapai Rp291,79 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya disektor hilir. PDB Perikanan tahun 2014 triwulan I mencapai Rp77,77 triliun atau naik 16,5% dibandingkan dengan PDB Perikanan tahun 2013 triwulan I yang besarnya Rp66,78 triliun.

2. Pada periode 2010-2013 terjadi peningkatan produksi perikanan sebesar 18,10% per tahun, yakni dari 11,66 juta ton pada tahun 2010 menjadi 19,18 juta ton pada tahun 2013, yang didominasi oleh perikanan budidaya, dimana perikanan budidaya menyumbang 69,53% dan perikanan tangkap sebesar 30,57%.

3. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan di atas angka 100, selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan rata-rata realisasinya 105,33 per tahun, pada tahun 2013 berhasil mencapai angka 105,37. Fluktuasi NTN/NTPi salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi. Namun demikian nilai NTN/NTPi secara rata-rata dan bulanan masih di atas 100, artinya nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya. Nilai Rata-Rata NTN/NTPi

4. Sejalan dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, produksi olahan hasil perikanan mengalami peningkatan dampak positif dari meningkatnya ketersediaan bahan baku. Produksi olahan pada tahun 2012 sebesar 4,8 juta ton, mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 5,16 juta ton. Produksi pada tahun 2013 dihasilkan dari pelaku pengolahan skala UMKM dan skala besar masing-masing sebesar 2,9 dan 2,3 juta ton.



6

9

5. Selama kurun waktu 2010-2013 ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,9% per tahun. Nilai ekspor produk perikanan pada tahun 2013 mencapai USD 4,18 milliar, yaitu meningkat 8,05% dibandingkan dengan nilai ekspor produk perikanan pada tahun 2012, yakni USD 3,85 milliar. Bahkan nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat meningkat 43%, dengan kualitas produk udang ekspor Indonesia yang dinilai sangat baik dibanding udang dari negara lain. Pada periode 2010-2013 volume ekspor meningkat rata-rata 4,37% per tahun dengan kenaikan nilai rata-rata sebesar 437% per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk hasil perikanan yang diekspor memiliki nilai tambah tinggi. Dalam rangka mengamankan pangsa pasar produk hasil perikanan dalam negeri, KKP berhasil menjaga volume dan nilai ekspor hasil perikanan. Dalam rentang tahun 20102013, impor ikan dapat dikendalikan dan pada tahun 2013 nilai impor ikan hanya sebesar 11,2% dari nilai ekspor. Kondisi demikian mengakibatkan surplus perdagangan produk hasil perikanan sebesar USD 3,71 miliar pada tahun 2013. Impor hasil perikanan tersebut diperuntukan dalam rangka pemenuhan bahan baku industri pengolahan yang akan diekspor, tepung ikan, dan jenis ikan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

8. Selain perikanan telah dilaksanakan pula Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat untuk meningkatkan produksi garam konsumsi. Pada tahun 2012 telah tercapai swasembada garam konsumsi, sehingga tidak lagi diperlukan impor garam konsumsi. Produksi garam rakyat pada tahun 2012 mencapai hampir 3 juta ton, yang sekitar 2,2 juta ton adalah hasil produksi garam rakyat. Tahun 2013, capaian produksi garam rakyat mencapai 1,04 juta ton dikarenakan adanya anomali cuaca. 9. Sampai tahun 2013, telah ditetapkan kawasan konservasi perairan berjumlah 131 kawasan dengan luasan mencapai 15.764.210,85 ha. Sampai tahun 2020, telah ditargetkan perluasan kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20 juta ha.

6. Dengan telah dilakukannya peningkatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan, pada tahun 2013 jumlah penolakan ekspor di negara mitra mencapai < 10. 7. Keberhasilan peningkatan produksi perikanan Indonesia, dibarengi pula dengan peningkatan tingkat konsumsi masyarakat. Disamping tingkat ketersediaan ikan dan produk turunannya yang dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat, peningkatan rata-rata tingkat konsumsi ikan diakibatkan dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KKP seperti Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), pencanangan hari ikan nasional dan kegiatan pemberdayaan lainnya. Rata-rata peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun pada rentang tahun 2010-2013 sebesar 5,33%. Sementara untuk tahun 2014, KKP mentargetkan konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 37,8 kg/kapita/tahun.

10. Dalam rangka implementasi Undang-Undang 27/2007 jo Undang-Undang 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, telah dilakukan pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar melalui penguatan sarana dan prasarana dasar di sebanyak 193 pulau. Ditargetkan sampai tahun 2014 dapat dilaksanakan sampai 220 pulau.



8

11

III. Hasil Pelaksanaan Kebijakan 11. Peningkatan kinerja pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui pengembangan sistem pengawasan dalam rangka pemberantasan IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) dan pengawasan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Capaian pengawasan SDKP yang selama ini telah dilakukan secara garis besar meliputi penertiban dan penangkapan para pelaku IUU fishing dari Kapal Ikan Indonesia dan Kapal Ikan Asing, pengawasan ketaatan pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan ketaatan pelaku usaha kelautan, kerjasama pengawasan dengan TNI AL, POLRI dan BAKORKAMLA, pemulangan nelayan yang terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran di negara lain, pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas [POKMASWAS] dan penyelesaian pelanggaran di bidang KP. Tantangan pengawasan SDKP kedepan semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan, mengingat sarana dan prasarana, SDM Pengawasan SDKP dan Kelembagaan Pengawasan SDKP masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Pada tahun 2013, wilayah perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP mencapai 47,27%.

a.

Peran Strategis KKP dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional

•

Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan Sejak pelaksanaan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, jumlah total kelompok penerima PNPM-Mandiri KP sebanyak 30.041 kelompok dengan total dana yang dikucurkan sebanyak Rp1,9 triliun, sebagaimana tertera pada Tabel berikut. Rekapitulasi Pelaksanaan PNPM Mandiri KP Tahun 2011-2013 Jenis PNPM Mandiri KP

Jumlah BLM (Rp miliar)

Jumlah Jangkauan Kab/Kota

Jumlah Kelompok Penerima

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

PUMP-PT

110,6

370,00

300,00

132

287

311

1.106

3.700

3.000

PUMP-PB

207

234,00

263,90

300

393

428

2.070

3.600

4.060

PUMP-P2HP

20,4

75,00

75,00

53

145

224

408

1.500

1.500

PUGAR

66,5

84,74

54,90

40

40

42

1.728

3.422

3.347

PDPT TOTAL

0

20,78

21,30

0

16

22

0

492

660

404,50

784,52

715,10

351

431

463

5.312

12.714

12.567

Pelaksanaan PNPM Mandiri KP mengikuti peta jalan PNPM nasional, dimana bantuan yang disalurkan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh kelompok masyarakat. Identifikasi, verifikasi, dan penetapan kelompok penerima juga dilakukan melalui mekanisme usulan daerah, dan didampingi oleh 1.600 Petugas Pendamping Tenaga Kontrak (PPTK) pada tahun 2013. Kegiatan yang dilakukan melalui bantuan langsung pada kelompok masyarakat ini telah dapat meningkatkan produksi perikanan dan produk olahan dari kelompok masyarakat penerima, meningkatkan pendapatan anggota kelompok, dan jumlah tabungan kelompok. Bahkan beberapa kelompok telah mandiri dan telah dapat mengakses kredit seperti KUR, KKP-E, bahkan kredit komersial dari Bank-Bank di daerah. Khusus terkait dengan pelaksanaan PUGAR, produksi garam rakyat yang dihasilkan telah menjadikan Indonesia menjadi swasembada garam sejak tahun 2012. Di samping itu, juga dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, yang dilakukan melalui perluasan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bidang kelautan dan perikanan yang akan diintegrasikan dengan kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E). KUR yang telah disalurkan untuk sektor perikanan pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp809,75 miliar untuk 10.130 debitur. Nilai ini baru mencapai 0,58% dari total KUR yang disalurkan Pemerintah yaitu sebesar Rp. 137,69 triliun. Jika dibandingkan tahun 2012, jumlah kredit yang disalurkan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp101,610 miliar atau 14,35%. Sedangkan jumlah debitur mengalami kenaikan sebesar 3.486 debitur atau 52,47%. Meningkatnya jumlah penyaluran kredit dan jumlah debitur, seiring juga dengan kenaikan jumlah bank penyalur sebanyak 5 bank, yaitu pada tahun 2012 sebesar 19 bank naik menjadi 24 bank di tahun 2013. Secara rinci realisasi penyaluran KUR bidang KP tahun 2010-2013 disajikan pada tabel berikut.



10

13

Realisasi Penyaluran KUR Bidang KP (Rp. Juta) Tahun 2010-2013

•

No

Tahun

Realisasi (Rp. Juta)

Jumlah Debitur

1.

2010

385,04

1.079

Jumlah kredit: 1,12% Jumlah debitur: 0,02%

2.

2011

725,64

6.029


3.

2012

708,14

6.644


4.

2013

809,75

10.130


Posisi terhadap nasional (%)

Pelaksanaan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengkoordinasikan 12 Kementerian Negara/ Lembaga untuk bersama-sama melaksanakan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan. Hal ini didasari dengan adanya Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dilaksanakan sejak tahun 2011 di 100 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan dilanjutkan pelaksanaannya di 400 PPI pada tahun 2012, 200 PPI pada tahun 2013 dan 116 PPI pada tahun 2014. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi intervensi langsung pada individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI itu sendiri.  Pelaksanaan Program PKN selama periode 2011-2013 dilaksanakan kegiatan diantaranya adalah pemberian sertifikasi hak atas tanah nelayan (sehat) sebanyak 18.000 bidang, rumah sangat murah sebanyak 6.000 unit, listrik murah sebanyak 10.995 unit, BOS dan beasiswa anak nelayan sebanyak 1.600 orang, layanan kesehatan sebanyak 2.100 puskesmas, PUMP, kapal penangkapan ikan dan sarana alat tangkap serta, pelatihan dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan. K/L terkait lainnya juga telah mendukung melalui penyediaan layanan kesehatan, sekolah, penguatan koperasi, pendampingan usaha, dll. Selain anggaran pusat, Pemerintah Daerah juga mendukung melalui kegiatan dan anggaran APBD dalam rangka pembinaan nelayan di lokasi Program PKN.

•

Hingga tahun 2013, kapal-kapal tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi hasil tangkapan yang mencapai sebesar 5,81 juta ton serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan besaran total pendapatan rata-rata Rp46 juta per trip dengan kisaran 10 orang ABK per kapal. Sejak tahun 2010-2013 jumlah kapal yang sudah terbangun mencapai 735 kapal. Direncanakan tahun 2014 akan dibangun 226 unit kapal.

b. Pengembangan Ekonomi Kawasan melalui Industrialisasi Kelautan dan Perikanan dan Blue Economy •

Industrialisasi Tuna Tongkol dan Cakalang Upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, salah satunya dikembangkan melalui bidang kelautan dan perikanan melalui implementasi Minapolitan dan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Minapolitan berbasis pengembangan wilayah sementara industrialisasi kelautan dan perikanan untuk percepatan peningkatan daya saing dan nilai tambah. Sampai dengan tahun 2013, kawasan Minapolitan sudah berkembang menjadi 179 lokasi Minapolitan. Keberhasilan pelaksanaan Minapolitan dan Industrialisasi diantaranya dapat dilihat dari peningkatan volume produksi, nilai poduksi, pendapatan nelayan dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan pengembangan sentra produksi perikanan melalui industrialisasi kelautan dan perikanan, dapat kita lihat di 5 pelabuhan perikanan, diantaranya adalah :  Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman  Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus  Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung  Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu  Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Pengembangan Garam Rakyat Guna memenuhi kebutuhan secara nasional, baik garam konsumsi dan industri, PUGAR berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas melalui upaya teknologi tepat guna yang dapat diterima oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut disamping dengan penguatan teknologi produksi on farm juga melalui teknologi pengolahan garam dengan unit-unit pengolah garam. Teknologi produksi garam menggunakan teknologi ramah lingkungan dan bisa diterima masyarakat yaitu Teknologi Ulir Filter (TUF) yang dipadukan dengan teknologi Geomembran. Teknologi Ulir Filter telah dapat meningkatkan produktivitas garam dari 60 ton/ha menjadi 120 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 100% dengan kandungan NaCl mencapai 97%. Kedepan perlu didorong peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui pengembangan teknologi tepat guna, intensifikasi dan revitalisasi lahan, pengembangan industri pengolahan garam, serta membangun kelembagaan usaha kegiatan garam rakyat melalui korporatisasi garam rakyat.

•

Penyediaan Kapal INKAMINA > 30 GT untuk Nelayan Sampai dengan tahun 2014, pemerintah menargetkan bantuan sebanyak 1000 kapal kepada kelompok nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Dari evaluasi yang telah dilakukan sebanyak 507 atau 98% kapal Inka Mina dari total 519 realisasi pembangunan selama 2010-2012 telah sukses beroperasi dan berhasil meningkatkan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan di sejumlah daerah. Dari jumlah kapal 519 unit yang telah terbangun, sebanyak 507 unit kapal sudah beroperasional dengan baik.

Langkah-langkah perbaikan penanganan di 5 pelabuhan perikanan yang menjadi percontohan industrialisasi dilakukan melalui (1) peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan perikanan, (2) pembenahan manajeman pelabuhan perikanan, dan (3) dukungan regulasi. Langkah-langkah perbaikan di 5 pelabuhan perikanan tersebut telah mampu mendorong peningkatan jumlah produksi, nilai produksi, peningkatan mutu dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari data-data produksi yang dicapai oleh 5 pelabuhan lokasi



12

15

industrialisasi dari tahun 2011-2014. Sebelum dilakukan industrialisasi jumlah produksi TTC di PPS Nizam Zachman pada tahun 2011 mencapai 59.288 ton. Salah satu contoh sukses pengembangan sentra produksi perikanan melalui industri kelautan dan perikanan adalah pengembangan industrialisasi TTC di PPS Nizam Zahman. Pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah berbasis komoditas tuna tongkol cakalang (TTC) dengan mengedepankan skala kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya perikanan tangkap secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip-prinsip (a) mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, (b) mengubah orientasi dari peningkatan, (c) mengubah sub sistem perikanan tangkap yang parsial menjadi terintegrasi dari hulu sampai hilir, (d) meningkatkan ikan hasil tangkapan yang bermutu, (e) mengubah usaha perikanan tangkap yang subsisten menjadi usaha berorientasi bisnis dan pasar. Berdasarkan pencatatan data pada tahun 2013 di PPS Nizam Zachman Jakarta, volume produksi ikan sebesar 251.896,179 ton (115% dari yang ditargetkan) dengan nilai produksi sebesar Rp5.924.599.118.355 (129% dari yang ditargetkan). Jumlah penyerapan tenaga kerja di pelabuhan perikanan pada tahun 2013 sebesar 46.177 orang yang terdiri dari tenaga kerja nelayan/ABK sebesar 25.826 orang dan tenaga kerja non nelayan sebesar 20.351 orang atau mengalami kenaikan sebesar 14% bila dibandingkan dengan tahun 2012. Penerimaan PNBP pada tahun 2013 sebesar Rp2.732.999.306,- atau naik 29,85% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PNBP pada tahun 2012 sebesar Rp2.104.741.489,-, Selain itu, pengembangan industrialisasi perikanan tangkap telah dilakukan pula di Pelabuhan Perikanan Bitung, Pelabuhan Ratu, Bungus, dan Ambon. Pelaksanaan Industrialisasi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan pada beberapa lokasi lainnya.

kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan di 5 pelabuhan perikanan lokasi industrialisasi tidak hanya mampu mendorong peningkatan produksi dan nilai produksi, tapi juga mampu memberi nilai tambah peningkatan mutu TTC. Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu target industrialisasi selain peningkatan produksi dan nilai produksi serta mutu produk TTC. Keberhasilan penataan pelabuhan perikanan dan dukungan regulasi telah menciptakan efiensi pengelolaan pelabuhan perikanan yang telah memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kinerja pembangunan perikanan, khususnya di perikanan tangkap. Efek dari keberhasilan itu diantaranya meningkatkan kesejahteraan pelaku, khususnya nelayan di 5 pelabuhan perikanan lokasi industrialisasi. Diharapkan peningatan tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan nasional. •

Revitalisasi Industrialisasi Udang melalui Pengembangan Demfarn Produksi udang dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 21,08%. Terobosan yang dilakukan, khusus untuk peningkatan produksi udang adalah (i) pengembangan tambak percontohan (Demfarm) yang diharapkan dapat membangkitkan semangat serta minat pembudidaya untuk melakukan budidaya udang; (ii) rehabilitasi saluran tersier dengan tujuan untuk mempermudah pembudidaya dalam mendapatkan pasokan air budidaya; (ii) bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iv) melakukan berbagai kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan pembangunan prasarana pendukung usaha budidaya di sentra-sentra budidaya udang serta kerja sama dengan perbankan untuk mempermudah pembudidaya dalam mendapatkan permodalan; (v) pengembangan pola budidaya dengan mitra dan pendampingan teknologi baik oleh mitra maupun KKP.

a. PPS Bitung, pada tahun 2011, produksi PPS Bitung mencapai 12.830 ton. Setelah adanya kebijakan industrialisasi produksi TTC di pelabuhan perikanan tersebut pada tahun 2012 mencapai 24.207 ton. Produksi tersebut mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 58.064 ton. Peningkatan produksi ini diikuti dengan peningkatan nilai produksi TTC di PPS Bitung. Pada tahun 2011 nilai produksi TTC di PPS Bitung mencapai Rp210 Miliar dan mengalami peningkatan nilai produksi pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp458 Miliar dan Rp1.119 Miliar. b. PPS Bungus peningkatan produksi TTC pada tahun 2011 mencapai 1.196 ton. Pasca penetapan PPS Bungus sebagai lokasi industrialisasi TTC, produksi TTC di pelabuhan perikana tersebut pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan secara terus menerus sebesar 1.727 ton dan 2.266 ton. Peningkatan produksi ini diikuti dengan peningkatan nilai produksi TTC di PPS Bungus pada tahun 2011-2012 masing-masing sebesar Rp37 Miliar dan Rp95 Miliar. Peningkatan produksi dan nilai produksi TTC juga terjadi di PPN Ambon dan Pelabuhanratu sebagai akibat dari kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. Pada lokasi pelabuhan PPS Bungus penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 mencapai 6.813 orang. Pasca penetapan PPS Bungus sebagai lokasi industrialisasi penyerapan tenaga kerja di pelabuhan perikanan tersebut pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan secara terus menerus sebesar 6.951 orang dan 7.530 orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di PPS Bitung, pada tahun 2011 mencapai 7.765 orang. Pasca penetapan lokasi industrialisasi, penyerapan tenaga kerja di pelabuhan perikanan tersebut pada tahun 2013 mencapai 9.075 orang. Peningkatan produksi dan nilai produksi diikuti dengan peningkatan kualitas mutu di 5 lokasi industrialisasi TTC. Pada tahun 2014 komposisi mutu TTC di 5 pelabuhan perikanan lokasi industrialisasi menunjukkan komposisi mutu I telah mencapai 68,62% dari total produksi TTC. Sedangkan mutu II dan mutu III telah mengalami penurunan komposisi mutu produksi TTC masing-masing berkisar di 30,60% di mutu II dan 0,78% di mutu III. Hal ini menunjukkan

Salah satu illustrasi keberhasilan pengembangan Demfarm tambak udang adalah di Kabupaten Indramayu, dengan luas lahan percontohan sebesar 126 ha, telah berhasil dan memberikan dampak dalam perluasan kegiatan percontohan menjadi 500 ha dan telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 3.130 orang dengan panen yang dihasilkan sebesar 1.000 ton.



14

16

17


 Pelatihan teknis kegiatan budidaya rumput laut di 7 Propinsi yaitu Propinsi NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, NTT dan Sulawesi Tenggara  Dukungan dari Eselon I lainnya di KKP berupa penyediaan infrastruktur pasca panen serta penelitian dan pengembangan.  Dukungan Kementerian dan lembaga lainnya, diantaranya (i) KPTD melalui penyediaan kebun bibit, penyediaan sarana perahu ketinting dan pelatihan enterpreneur di lokasi pilot project; (ii) Kemkop dan UKM berupa penyediaan modal usaha melalui dana bergulir, koperasi, PKBL, dan CSR (Coorporate Social Responsibility) dan fasilitasi temu bisnis; dan (iii) Kementerian Perindustrian melalui pengembangan kompetensi inti industri, pengembangan industri unggulan, bantuan mesin dan peralatan pengolahan rumput laut.

Untuk percepatan revitalisasi tambak udang guna mengembalikan kejayaan udang nasional, diupayakan melalui koordinasi dan sinergitas pembangunan perikanan budidaya dengan Pemda melalui pendekatan Minapolitan, meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas lintas sektor dalam pembangunan perikanan budidaya melalui MoU, mendorong Pemda dalam menerbitkan SK penetapan zonasi/kawasan budidaya, penguatan kelembagaan kelompok melalui pendampingan dan fasilitasi akses permodalan, akses pasar, pendampingan teknologi dan manajemen bisnis, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, magang dan percontohan dan Implementasi dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan teknologi anjuran lainnya. •

 Dukungan pengembangan teknologi budidaya rumput laut melalui (i) kultur jaringan, dan (ii) Seleksi rumpun. Dampak pelaksanaan kegiatan industrialisi rumput laut pada sektor hulu adalah pencapaian produksi rumput laut di Kabupaten lokasi industrialisasi yang naik secara signifikan yaitu dari total produksi sebesar 647.036 ton sebelum direvitalisasi menjadi 2.156.787 setelah direvitalisasi atau naik 233,33%. Secara nasional, dampak industrialisasi rumput laut berupa kenaikan produksi rumput laut dari 6.514.854 ton pada tahun 2012 menjadi 9.298.474 ton pada tahun 2013.

Industrialisasi Rumput Laut

•

Dukungan SDM dan Iptek Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui 3 program utama, yaitu (1) pendidikan, (2) pelatihan dan (3) penyuluhan. Pendidikan dilaksanakan melalui 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah, 3 Akademi Perikanan dan 1 Sekolah Tinggi Perikanan yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Sementara itu, pelatihan dilakukan di 6 lembaga pelatihan yang dikelola KKP. Pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan juga dilakukan di lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya melalui pembinaan kualitas dan pembinaan teknis. Salah satu contoh adalah pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang dilaksanakan oleh 387 kelompok masyarakat secara swadaya bekerja sama dengan lembaga pelatihan KKP. Sementara itu penyuluhan kelautan dan perikanan melalui sistem penyuluhan nasional yang melibatkan 3.275 penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya 7.495 orang dan tenaga kontrak 1.473 orang, dengan kelompok sasaran mencapai 50.000 kelompok.

Industrialisasi rumput laut telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :  Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB), dengan total paket PUMP-PB untuk rumput laut sebanyak untuk 291 pokdakan dan untuk 9 pokdakan dalam bentuk polikultur;  Penyediaan kebun bibit dengan rincian Kab. Sumbawa (4 paket), Kab. Jeneponto (3 paket), Kab. Takalar (3 paket), Kab. Parigi Moutong (6 paket), Kab. Minahasa Utara (2 paket), Kab. Sumba Timur (1 paket), Kab. Morowali (1 paket), Kab. Rote Ndao (4 paket) dan Kab. Sumenep (2 paket);  Percontohan budidaya rumput laut yang dikembangkan di 6 Propinsi yaitu Propinsi NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.  Pengembangan kawasan minapolitan, khususnya untuk komoditas rumput laut di 6 Propinsi yaitu Propinsi NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku;

Dalam rangka menyiapkan SDM berkualitas, selama tahun 2010-2014 KKP telah mampu menyediakan sebanyak 126.197 SDM KP yang kompeten, melalui serangkaian kegiatan (1) Program Unggulan Pendidikan Wirausaha Mina Pemula (PRO-MULA), (2) School for Marine Protected Area Management (SMPAM), (3) Revitalisasi Pendidikan Tinggi Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) menjadi Politeknik KP, (4) International Job Fair in Marine and Fisheries, (5) pembangunan Kampus Teaching Factory, (6) pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di 9 lokasi sekolah SUPM, (7) Pendidikan Kesetaraan (Community Collage), (8) Inovasi Pendidikan melalui Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (Busmetik), (9) Gelar Pelatihan Nasional, (10) Penetapan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan (11) Bantuan Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama. Peranan IPTEK dalam rangka mendukung pembangunan KP memberikan justifikasi atau dasar ilmiah bagi kebijakan di bidang kelautan perikanan melalui hasil inovasi litbang dan rekomendasi kebijakan. Pelaksanaan litbang ditempuh melalui pendekatan dari hulu ke hilir, dalam kerangka penyediaan informasi dasar dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari hingga ke pemasaran dan aspek pendukung lainnya. Dari seluruh produk Iptek yang dihasilkan atas pemanfaatan sumber daya tersebut dalam bentuk :


Selain itu, salah satu kelompok di di Desa Muara Kecamatan Blanakan dengan cara melakukan usaha budidaya secara mandiri. Tercermin tingkat pendapatan kelompoknya mengalami peningkatan keuntungan sebesar 70 juta – 240 juta per siklus/ha (3-4 bulan) yang sebelumnya dengan teknologi tradisional hanya mampu menghasilkan keuntungan sebesar 12 juta – 50 juta per siklus/ha. Kelebihan teknologi Demfarm tersebut menjadikan para petambak memiliki inventarisas lahan lengkap dengan peralatan dan gudang sehingga petambak merasa terbantu dengan program Demfarm yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

18

19


e. Pengembangan institusi litbang bertaraf internasional dan kerjasama regional melalui INAGOOS, SEAGOOS, IFRDMD, AOFIC, Fasilitas Operasional Oseanografi (INDESO), serta RFMO. •

Dalam rangka penyeragaman penggunaan peta dasar sebagai landasan penyusunan informasi geospasial tematik sehingga menghasilkan peta tematik yang memiliki acuan yang sama. KKP telah (1) mengintegrasikan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), (2) pendataan secara spasial sumber daya kelautan untuk padang lamun, pulau-pulau kecil, serta pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (3) telah disusun peta kerentanan pesisir dan peta karbon laut, one map terumbu karang Indonesia, one map mangrove pantura Jawa, dan di akhir tahun 2014 akan disusun one map padang lamun Indonesia.

Potensi Penyerapan Karbon Biru dan Emisi Budidaya Tambak Udang (Emisi Budidaya Tambak Udang < Potensi Serapan Karbon Biru) No

Ekosistem

Luas (Ha)

Potensi Serap (Ton C/Ha)

Total Potensi Serap (Ton C)

1

Lamun *)

30,00 x 106

100

30,00 x 108

2

Mangrove *)

03,11 x 106

291

09,05 x 108

Total

Onemap Policy

39,05 x 108

Tambak Udang (Ha)

Potensi Emisi (Ton C/Ha)

Total Potensi Emisi (Ton C)

657.346 **)

160 - 437 ***)

10,52 x 107 - 28,73 x 107

Hasil Prediksi Kenaikan Muka Air Laut pada Tahun 2025 pada 5 Pelabuhan Perikanan Utama No

Pelabuhan Perikanan

Tinggi Pasang (Terendah - Tertinggi) pada Tahun 2025 [m]

Kenaikan Muka Air Laut Relatif pada Tahun 2025 [m]

Kenaikan Muka Air Laut Total pada Tahun 2025 [m]

1

PPS Bungus

0.5161 - 1.7510

0.1575 - 0.1596

0.6736 - 1.9106

2

PPS Muara Baru

0.4757 - 1.5569

0.1575 - 0.1596

0.6332 - 1.7165

3

PPN P. Ratu

0.8400 - 2.6316

0.1533 - 0.1554

0.9933 - 2.7870

4

PPS Bitung

0.8081 - 2.6060

0.1575 - 0.1596

0.9656 - 2.7656

5

PPN Ambon

0.8718 - 2.9125

0.1575 - 0.1596

1.0293 - 3.0721

Peta Indek Kerentanan Pesisir Indonesia dan Peta Karbon Laut Indoensia

b. Paket teknologi yang inovatif melalui penyediaan benih dan induk unggul untuk komoditas ketahanan pangan, vaksin-probiotik, teknologi marikultur (IMTA, Nila Laut “Srikandi”, pembenihan dan pembesaran tuna, abalone, rumput laut, udang superintesif, bandeng unggul, dst) dan bioteknologi bidang farmasi dan kosmetik dimana 37 temuan inovasi litbang KP diantaranya telah dikomersialisasikan, diusulkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan 22 inovasi produk dan teknologi dalam buku Inovasi 101 hingga 105 yang dikeluarkan Kemenristek dan Business Innovation Centre (BIC); c. Rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan (estimasi potensi di WPP NRI, model pengelolaan perikanan CBF pada perairan umum darat dan kajian open closed season system, 36 teknologi terekomendasi bagi penyuluh dan masyarakat serta quick respon atas fenomena alam yang berimplikasi pada sektor KP serta dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur perikanan dan kerentanan pesisir). d. Penerapan teknologi di masyarakat dan industri dengan sebanyak 117 paket telah disebarkan melalui Iptekmas, penyegaran teknologi/diseminasi dan KIMBis untuk mendukung peningkatan produk dan nilai tambah, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di kegiatan usaha kelautan dan perikanan.

One Map Terumbu Karang Indonesia

•

Pengembangan konsep Blue Economy Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, telah dirintis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy. Gagasan kebijakan blue economy ini telah diangkat di forum-forum internasional, dimulai dari pernyataan Presiden R.I. Soesilo Bambag Yudhoyono tentang blue economy dan masa depan Indonesia yang disampaikan pada acara Rio+20, yaitu the United Nations Conference on Sustainable Development awal tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia juga telah


a. Data informasi ilmiah melalui penyediaan peta potensi penangkapan ikan tuna dan lemuru bagi nelayan, stok sumber daya ikan di WPP NRI dan WPP PUD, analisis potensi dampak pembangunan Jakarta Giant Sea Wall, identifikasi potensi ekosistem karbon biru sebagai penyerap karbon sebagai bagian dari partisipasi Indonesia pada the Global Climate Change Programme, dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur perikanan dan kerentanan pesisir, karakteristik dan eksplorasi sumber daya kelautan untuk mengetahui potensi kelautan baik sumber daya hayati maupun non hayati diantaranya gunung berapi, ikan laut dalam, mineral, energy dst, melalui 6 ekspedisi internasional (INDEX SATAL, JUVE, SITE, MOMSEI, SPICE, IMTF).

21

berperan aktif di forum-forum intenasional lainnya dalam rangka blue economy, yaitu seperti pada pertemuan-pertemuan APEC 2013-2014, Asia Conferenceon Ocean, Food Security and Blue Growth (ACOFB) di Bali 2013, Global Ocean Action Summit 2014 di The Hague, the Global Ocean Summit 2014 di San Francisco, the First Blue Economy Summit 2014 di Abu Dhabi, dan di beberapa forum yang diprakarsai oleh FAO di Roma. Indonesia telah dinilai menjadi negara yang aktif mengangkat gagasan blue economy di forum-forum internasional. Hal ini perlu diperkuat melalui kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang diimbangi dengan pelestarian lingkungan.



20

c. Kerjasama Internasional dan Antar Sektor •

Coral Triangle Initiative Prakarsa Segitiga Terumbu Karang atau Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security (CIT-CFF) merupakan kerja sama untuk melestarikan sumber daya laut dan pesisir pantai di enam negara: Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Mengingat pentingnya kerja sama tersebut, telah dibentuk Sekretariat Regional di Indonesia serta dibentuknya Komite Koordinasi Nasional yang fokus pada pencapaian target kerja sama tersebut. KKP telah menjadi motor penggerak untuk percepatan ratifikasi pendirian Sekretariat Regional CT-CFF dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 tahun 2014 tentang Persetujuan Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Dalam kaitan ini, KKP telah menyiapkan gedung Sekretariat Regional CTI-CFF di Manado.

•

Pengarusutamaan Gender

Alokasi APBN tersebut terbagi dalam 10 program pembangunan sesuai dengan Eselon I penanggung jawab program. Pelaksanaannya didistribusikan pada sekitar 700 Satuan Kerja setiap tahun, yang berada di pusat dan daerah, yang dialokasikan pada Satker Pusat, Satker Kantor Daerah, Satker Dekonsentrasi dan Satker Tugas Pembantuan, dengan persentase penyerapan anggaran dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan. Selain dukungan anggaran melalui APBN KKP, pembangunan kelautan dan perikanan di daerah juga didukung dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan dana transfer ke daerah melalui Kementerian Keuangan. Sejak tahun 20102015, terdapat kenaikan alokasi anggaran DAK dan jumlah provinsi/kab/kota penerima DAK, sebagaimana berikut :

Komitmen KKP terhadap kesetaraan gender secara umum menunjukkan kemajuan yang positif, antar lain melalui sinergi yang sangat baik dan berkelanjutan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dimana telah ditetapkan Kesepakatan Bersama antara KKP dan KPPPA No. 06/MEN-KP/KB/III Tahun 2011 dan No. 12 Tahun 2011. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender sebagai salah satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, dan pembangunan nasional yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG tahun 2013, telah menetapkan KKP memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya (APE), yang diserahkan oleh Presiden RI pada puncak peringatan Hari Ibu tanggal 18 Desember 2013.

d. Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KKP dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan KKP dalam periode tahun 2010-2014 mengelola APBN sebesar Rp27,69 triliun dan rencana tahun 2015 sebesar Rp6,73 triliun, yang terdiri dari rupiah murni, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian sebagaimana berikut :

Dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di daerah juga diperoleh dari APBD provinsi/kab/kota pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang menangani bidang kelautan dan perikanan.

23

Seluruh anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tersebut mendukung pencapaian target nasional pembangunan kelautan dan perikanan.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 30 April 2014 pada Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Ikan Semarang, (3) Menerima penghargaan Certificate of Merit dari World Custom Organization pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP dengan kriteria pelayanan yang luar biasa bidang kepabeanan pada tahun 2013, dan (4) mendapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pelayanan perizinan untuk sertfikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan nilai 81,77 dengan mutu pelayanan A (sangat memuaskan), dan untuk Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) dengan nilai 81,69 dengan mutu pelayanan A (sangat memuaskan).

e. Kinerja KKP dalam Program Reformasi Birokrasi •

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sejak tahun 2013, KKP telah menjadi satusatunya Kementerian yang menanangi sektor yang memperoleh nilai “A” untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, KKP dapat meningkatkan prestasinya dengan memperoleh kembali peringkat nilai “A” untuk AKIP KKP tahun 2014.

•

•

•

Pentahapan RB KKP yang sudah berhasil dilakukan diantaranya melali (1) penyelesaian peraturan perundang-undangan sebanyak 348 buah, menyusun 3.689 SOP, serta 11 modul sistem informasi kinerja, (2) Penerapan Balanced Scorecard (BSC) berbasis Informasi Teknologi pada pengelolaan kinerja organisasi, dan (3) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP mencapai 77,51. •

Pengelolaan Keuangan Negara Laporan Keuangan KKP yang telah disusun dan diaudit BPK-RI, diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan KKP Tahun 2011, Tahun 2012, dan Tahun 2013.

f.

Pelaksanaan Tugas Khusus Lainnya

Seleksi Penerimaaan CPNS

•

Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesai (MP3EI) di Koridor Ekonomi Sulawesi Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) No. 35/M. EKON/08/2011 tentang Tim Kerja pada KP3EI, Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja Koridor Ekonomi (KE) Sulawesi, yang akan mengembangkan 5 kegiatan ekonomi utama, yakni pangan, kakao, perikanan, migas, dan nikel. Beberapa proyek yang telah dilakukan Ground Breaking sampai tahun 2013 di KE Sulawesi sekitar 19 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp28.113,5 miliar. Dalam perkembangan pelaksanaan MP3EI di KE Sulawesi terdapat 66 proyek yang telah dilakukan validasi, 54 proyek dalam proses validasi serta 88 proyek usulan baru dengan total nilai investasi secara keseluruhan sebesar Rp108,69 triliun. Hasil validasi komitmen kegiatan investasi SDM-IPTEK berupa dukungan penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jenis program di KE Sulawesi adalah sebesar Rp3,4 triliun yang terdiri dari program akademi komunitas, institut, politeknik dan sekolahtinggi, SMK, Universitas, serta program IPTEK. Sedangkan dukungan konektivitas berupa infrastruktur bandara, pelabuhan, kereta api, jalan, dan energi dengan jumlah proyek sebanyak 141 proyek diindikasikasikan dengan nilai investasi sebesar Rp111, 92 triliun. Pelaksanaan kegiatan ekonomi di KE Sulawesi sampai dengan tahun 2025 optimis dapat dilaksanakan, untuk tahun 2013-2014 direncanakan akan dilaksanakan Ground Breaking untuk 22 kegiatan ekonomi dengan nilai investasi sebesar Rp23.535,4 miliar.

Penyelesaian Peruturan Perundangan KKP telah dapat menyelesaian berbagai produk hukum di bidang kelautan dan perikanan. Prestasi yang menonjol adalah (1) diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (2) disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan pada 29 September tahun 2014, dan (3) diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan, serta (4) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil, dan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock in the Western and Central Pacific Ocean (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah).

•

Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi Penilaian integritas KKP tahun 2013 oleh KPK mendapat nilai 7,12 meningkat dibanding tahun 2012 dengan nilai 6,68. Penilaian inisiatif anti korupsi oleh KPK terus meningkat dari tahun 2010-2013 dengan nilai berturut-turut sebesar 6,75; 6,63; 7,46; dan 7,6. Sebagai komitmen untuk mencegah dan memberantas praktek korupsi, KKP telah melaksanakan (1) Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkup KKP, (2) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan (3) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Untuk meningkatkan transparansi, obyektifitas, akuntabel dan bebas KKN maka penerimaan CPNS KKP pada tahun 2013 pada tahap TKD menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dan telah menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional •

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan hasil (1) Menerima Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia pada 18 Juli 2014 dengan 4 (empat) unit layanan di lingkungan KKP yang telah dinilai, (2) Menerima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian

•

Pelaksanaan Sail Dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan peningkatan jiwa bahari serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan negara kepulauan, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, KKP telah dilaksanakan Sail Wakatobi-Belitung pada tahun 2011, dilanjutkan dengan Sail Morotai pada tahun 2012, dan Sail Komodo pada tahun 2013. Pada tahun 2014, telah dilaksanakan Sail Raja Ampat.



22


24

IV. Tindak Lanjut yang Diperlukan Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dicapai sampai tahun 2014 diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan periode berikutnya. Beberapa hal yang telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kelautan dan perikanan diharapkan dapat dilanjutkan, seperti kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang ke depan perlu diperkuat dengan penerapan konsep blue economy. Sangat disadari masih terdapat permasalahan yang dihadapi dan memerlukan upaya pemecahan yang berkesinambungan dan memerlukan sinergi antar sektor terkait, terlebih dalam menghadapi Masyakat Ekonomi ASEAN 2015. Permasalahan utama dimaksud antara lain adalah masalah ilegal fishing, penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan, dukungan permodalan usaha kelautan dan perikanan, dan lain sebagainya. Untuk dapat melaksanakan agenda pembangunan ke depan, perlu disiapkan kerangka regulasi yang memadai khususnya terkait dengan berbagai produk turunan dari Undang-Undang yang telah disahkan, utamanya penyiapan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi amanah dari (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, dan (3) Undang-Undang Kelautan. Dengan kelembangaan dan dukungan SDM yang telah dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai saat ini dan capaian kinerja organisasi yang telah dicapai, tentunya akan mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan perumusan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan penataan kelembagaan pada unit organisasi pusat dan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP. Saya berharap, prestasi yang telah dicapai dalam periode 18 Oktober 2011 sampai 19 Oktober 2014 memberikan manfaat besar bagi pembangunan kelautan dan perikanan dan berkontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Jakarta, 19 Oktober 2014

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sharif C. Sutardjo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Oktober 2014

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 18 Oktober Oktober 2014

Recommend Documents