MEMINIMALKAN KREDIT BERMASALAH MELALUI FUNGSI ANALIS KREDIT SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus Pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo)
SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
TRI HERMAWAN NIM : F 1304315
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.
Surakarta, 2009
Tim Penguji Skripsi 1.
Dra. Evi Gantyowati, M.Si,AK NIP. 132.125.716
(
)
2.
Dra. Hj.Falikhatun, M.Si, AK NIP. 132 086 369
(
)
3.
Anas Wibawa, SE, M.Si, AK NIP. 132 282 195
(
)
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi dengan judul:
MEMINIMALKAN KREDIT BERMASALAH MELALUI FUNGSI ANALIS KREDIT SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus Pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo)
Surakarta,
2009
Disetujui dan diterima dengan baik oleh Pembimbing
( Dra. Hj. Falikhatun,M.Si,Ak ) NIP: 132 086 369
MOTTO
Kasihilah Tuhanmu, Kasihilah Sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri (Firman Tuhan)
Hidup ini indah, nikmatilah dengan benar sesuai jalan Tuhan (Penulis)
Be Prepare (Penulis)
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya kecilku ini kepersembahkan untuk:
ª Tuhanku ª Bapak Ibuku ª Diriku dimasa depan.
KATA PENGANTAR
Segala puji-pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena atas karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam ragka untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2.
Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.
Ibu Dra.Hj.Falikhatun,M.Si,Ak selaku pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan pengarahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
4.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Uiversitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis.
5.
Bapak dan Ibuku tercinta, tidak ada satu katapun yang dapat mewakili bentuk terimakasihku kepada Bapak Ibuku, atas segala hal yang telah diberikan kepadaku.
6.
Saudara-saudaraku, Mas Agung & Mba Ita, sori mas Lulusku rodo telat hehehehe….Mas Sigit & Mba Anik, makasih nasehat-nasehatnya. You’re my Best Big Brother.
7.
Bapak Cornelius Sugiarto, Selaku Pimpinan Saya dikantor, terimakasih atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, banyak bermanfaat buat hidup saya. Dan Pimpinan-pimpinan yang lain yang telah menjadikan sy memiliki inspirasi menjadi seperti sodara-sodara.
8.
Temen-temen angkatan 2004, kalian telah memberikan arti tersendiri dalam persahabatan kita.
9.
Seseorang, EY, yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, thanks for all.
10.
Temen-temen kantorku, thanks ya atas masukan-masukannya.
11.
Semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak selama penulis menyelesaikan studi di UNS.
12.
Temen-temen kos CK, pren aku lulus pren….. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan karena terbatasnya waktu dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Surakarta,
Penulis
2009
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………..i HALAMAN ABSTRAK …………………………………………………………ii HALAMAN ABSTRACT ……………………………………………………….iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………………iv HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………..v HALAMAN MOTTO ……………………………………...……………………vi HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………………...…vii KATA PENGANTAR ………………………………………………………….viii DAFTAR ISI …………………………………………………………………......x DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………....xii DAFTAR TABEL ………………………………………………………….…..xiii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….1 A.
Latar Belakang Masalah ……………………………………….……1
B.
Perumusan Masalah ……………………………………………...…6
C.
Tujuan Penelitian …………………………………………………...6
D.
Manfaat Penelitian ………………………………………………….7
E.
Sistematika Penulisan ………………………………………………7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………………...9 A.
Pengertian Sistem …………………………………………………..9
B.
Sistem Pengendalian Intern ………………………………………..14
C.
Kredit ……………………………………………………………...18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ………………………………………27 A.
Desain Penelitian ………………………………………………….27
B.
Sumber Data ……………………………………………………….27
C.
Teknik Pengumpulan Data ………………………………………...28
D.
Teknik Analisis Data ………………………………………………29
E.
Gambaran Umum Objek Penelitian ……………………………….30
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN …………………………………..56 A.
Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan …………………………56
B.
Identifikasi Mekanisme Pemberian Kredit Yang Baik ……………59
C.
Identifikasi Mekanisme Pemberian Kredit yang Telah Berjalan Pada Perusahaan …………………………………………………..61
D.
Perbandingan Mekanisme yang telah Berjalan dengan Mekanisme yang Telah ditetapkan Pusat ………………………………………63
E.
Kelemahan ………………………………………………………...63
F.
Perbandingan prosedur pemberian kredit …………………………65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………………..68 A.
Kesimpulan ………………………………………………………..68
B.
Saran ………………………………………………………………69
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………...70
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1 Struktur Organisasi ………………………………………………48 Gambar III.2 Tahapan Umum Pemberian Kredit ………………………………49 Gambar III.3 Bagan Alir Prosedur Pemberian Kredit ………………………….50 Gambar IV.1 Perbandingan Flowchart …………………………………………66
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Perincian Hasil Observasi Awal ………………………………………4 Tabel IV.1 Perbandingan Prosedur Pemberian kredit ………………………...…65
ABSTRACT
TRI HERMAWAN NIM: F 1304315
Reducing Non Performance Loan Through Credit Analyze as a Internal Control Function (A Case Study On PT. XXX Finance Indonesia, Tbk of Solo Branch)
This research is aimed at gathering evidence of Internal Control Function System implementation on loan lending of PT XXX Finance Indonesia, Tbk of Solo branch emphasizing on Credit Analyze. The analysis was conducted to assess the strength and weakness in loan lending system of PT. XXX Finance Indonesia, Tbk in order to reduce non performance loan. The analyze was completed by comparing the current on credit lending process of PT. XXX Finance, Tbk, of Solo Branch using the current mechanism implemented by PT. XXX Finance Indonesia, Tbk. The result of this analysis pertaining to the credit lending has shown weakness on the Credit Analysis Function stage. However in general, every stage of credit lending on PT. XXX Finance Indonesia, Tbk of Solo branchis in accordance to the standard procedure implemented on PT. XXX Finance Indonesia, Tbk.
ABSTRAK
TRI HERMAWAN NIM: F 1304315
MEMINIMALKAN KREDIT BERMASALAH MELALUI FUNGSI ANALIS KREDIT SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus Pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo yang berfokus pada fungsi Analis Kredit. Analisis dilakukan dalam rangka menguji kelebihan dan kekurangan sistem pemberian kredit PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo yang dilakukan dalam rangka meminimalkan kredit bermasalah. Analisis dilakukan dengan membandingkan mekanisme yang telah berjalan pada proses pemberian kredit pada PT. XXX Finance, Tbk cabang Solo dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk. Hasil analisis terhadap prosedur pemberian kredit menunjukkan terdapat kelemahan pada tahap fungsi Analis Kredit. Namun secara umum setiap tahap pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Organisasi didirikan untuk melakukan aktivitas dalam upaya untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai harus jelas, dan cara mencapai tujuan tersebut juga harus secara benar. Selain tujuan yang jelas, cara mencapai tujuan jelas diperlukan juga pelaksanaan yang terarah dan terkendali, agar tujuan yang ingin dicapai yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan berdampak pada perkembangan perusahaan yang sehat maka diperlukan sistem. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat sesauai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001:5). Perkembangan dunia bisnis perbankkan maupun lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan pinjaman (kredit) semakin hari semakin pesat, dimana persaingan menjadi sangat ketat, yang menjadikan setiap perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya masing-masing dengan segala upaya dengan sumberdaya yang dimiliki. Dengan demikian maka akan timbul sebuah pertanyaan analogi apakah dengan semakin pesatnya persaingan, akan diikuti pelonggaran aturan dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan? Setiap aktivitas perusahaan yang bertambah tinggi intensitasnya maka akan diikuti dengan resiko yang berbanding lurus, karena resiko tidak dapat dihilangkan dari setiap aktivitas melainkan resiko dapat
dikurangi dengan memahami tentang sistem yang dapat memperkecil resiko itu sendiri, hal yang perlu dilakukan dalam upaya memperkecil resiko yaitu dengan Sistem Pengendalian Intern yang baik. Diperlukan pengawasan terhadap sistem pengendalian intern pemberian kredit secara intensif demi kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Fungsi pengendalian ini diperlukan disamping untuk kelancaran kegiatan operasi perusahaan tetapi juga untuk mengurangi kemungkinan penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mengurangi dan mencegah kegagalan pemberian kredit / kredit bermasalah tersebut diperlukan suatu sistem pengendalian yang baik dan teratur, khususnya pengendalian intern di bidang pemberian kredit. Pengendalian yang baik dan teratur dalam memberikan kredit ini merupakan upaya preventif yaitu dalam rangka menjaga aset lembaga keuangan maupun upaya represif yaitu usaha menyelamatkan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dengan pengendalian tersebut. Walaupun tidak bisa mencegah sama sekali risiko kegagalan kredit yang harus dihadapi PT. XXX Finance, paling tidak pengendalian yang baik mampu meminimalisasi kerugian yang akan timbul. Kondisi ekonomi yang fluktuatif (naik turun) juga dapat menyebabkan kredit macet, sehingga PT. XXX Finance harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. PT. XXX Finance Indonesia,Tbk adalah lembaga pembiayaan non bank yang dapat memberikan pinjaman (kredit) dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Usaha yang dilakukan PT. XXX Finance
adalah untuk mengembangkan usaha dengan menyalurkan kredit bagi masyarakat (kredit). Kredit adalah kemampuan untuk mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayarannya ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati (Widyastuti 2007:13). Jika dilihat dari kegiatan kredit berdasarkan penggunaanya maka PT. XXX Finance dapat digolongkan menjadi perusahaan pembiayaan kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi (Pudjo Muljono 2001:290-300). Pemberian kredit mengandung banyak risiko, maka penting bagi PT. XXX Finance Indonesia,Tbk cabang Solo untuk meningkatkan sistem pengendalian intern pemberian kredit agar dapat menyalurkan dana kredit kepada nasabah yang tepat, meningkatkan modal, dan menyediakan informasi yang berkualitas (valid, reliable, dan tepat waktu). Keadaan perekonomian yang tidak menentu saat ini sangat mempengaruhi keadaan debitur, resiko pembayaran angsuran menjadi sangat rentan menjadi kredit bermasalah (Muafi 2008:3). Selain faktor ektern tersebut terdapat pula faktor intern yang perlu menjadi perhatian perusahaan dalam mengurangi kemungkinan kredit bermasalah, yaitu penerapan sistem pengendalian yang benar yang telah dibuat oleh perusahaan. Faktor kolusi perlu dijadikan perhatian dalam hal pemberian kredit, karena hal ini menjadi penyebab utama dalam kredit bermasalah. Kolusi dapat dicegah dengan cara penerapan sistem pengendalian intern yang dijalankan dengan baik sesuai dengan tanggungjawab masing-masing fungsi (Widyastuti 2007:20).
Analis kredit merupakan salah satu fungsi pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit di PT. XXX Finance Indonesia, Tbk. Tugas dan tanggungjawab pokok analis kredit adalah memberikan rekomendasi atas analisa yang dilakukannya dalam hal pengajuan kredit oleh konsumen. Analis kredit diharapkan menjadi fungsi pengendalian intern PT. XXX Finance Indonesia, Tbk yang independen karena fungsi ini tidak dibebani oleh target penjualan, maka analis kredit ini dapat bekerja secara objektif, sehingga dapat mengurangi resiko kredit dari akibat penyalahgunaan wewenang pimpinan untuk kepentingan pribadi (kolusi). Observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada bulan Februari 2009, ditemukan bahwa pada aplikasi pengajuan kredit pada bulan bulan Oktober 2008 dan November 2008, terdapat pelanggaran / pelompatan fungsi analis kredit dalam pengajuan kredit sebanyak 1 kali di bulan Oktober dan 2 kali di bulan November. Perincian hasil observasi sebagai berikut: Tabel I.1 Aplikasi bln
Aplikasi bln
Persentasi kredit
SK/AMD/SLO-X/03-06
Oktober
November
bermasalah pada Bln
(SK Target Colection Cabang
Februari berdasar bln
Solo)
Okt & Nov
Pelanggaran Besar Angsuran
1
2
7.850.000
8.500.000 10.650.000
1,35%
97 %
Pelompatan fungsi analis kredit akan berakibat fatal dalam pemberian kredit, dari penelitian diatas yang dilakukan penulis, penulis menemukan kredit bermasalah yang cukup materiil akibat dari pelompatan fungsi analis kredit pada bulan Oktober dan bulan November yang menjadi masalah di bulan Februari 2009. Cabang Solo mengalami kredit bermasalah sebesar 1.35%, dengan cara perhitungan sebagai berikut: Angsuran bermasalah bln Oktober + November
Kredit bermasalah bln Februari = x100 Jumlah Rata-rata Dana yang dikelola cabang per bln 27.000.000 =
x 100 2.000.000.000
=
1,35%
Angka tersebut dinilai materiil karena perhitungan dana yang dikelola cabang sebesar Rp 2.000.000.000,00 per bulan dibagi nilai kredit bermasalah tersebut, sehingga dari angka yang bermasalah tersebut mempengaruhi nilai kolektif cabang sebesar 1,35%, sedangkan cabang dibebankan target kolektion sebesar 97%/bln. Pelompatan fungsi analis kredit berarti ketidaktaatan penerapan sistem pengendalian intern yag telah ditetapkan oleh perusahaan, berarti sistem pengendalian intern kurang dijalankan dengan baik. Hal ini
menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan
skripsi
dengan
judul
”MEMINIMALKAN
KREDIT
BERMASALAH MELALUI FUNGSI ANALIS KREDIT SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus Pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo)”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1.
Apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia,Tbk sudah dijalankan dengan baik?
2.
Apakah terdapat kelemahan pada sistem pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia,Tbk Cabang Solo?
3.
Upaya apa yang telah dilakukan untuk perbaikan sistem pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: 1.
Memperoleh bukti tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia,Tbk cabang Solo.
2.
Mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia,Tbk cabang Solo.
3.
Memberikan
saran
perbaikan
yang
diperlukan
dalam
upaya
meningkatkan prosedur pemberian kredit yang lebih baik.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini. 1.
Manfaat bagi perusahaan Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo dalam melakukan perbaikan sistem pemberian kredit.
2.
Manfaat bagi akademisi Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk jenis penelitian yang sama di masa yang akan datang.
3.
Manfaat bagi peneliti Sebagai referensi bagi pembaca agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai aplikasi teori dalam perusahaan, dan bermanfaat untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
E. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing adalah sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian
BAB II
Landasan Teori Bab ini dibahas mengenai pengertian kredit, prinsip-prinsip kredit, dan manfaat kredit, konsep sistem, komponen sistem, dan siklus perkreditan.
BAB III
Metodologi Penelitian Pada bab ini dibahas mengenai desian penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta gambaran umum objek penelitian.
BAB IV
Analisis Data Dalam baba ini berisi uraian tentang analisis evaluasi prosedur pemberian kredit PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo, kelemahan serta kelebihan sistem pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo.
BAB V
Penutup Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan skripsi dan saran-saran
kepada
manajemen
PT.
XXX
Finance
Indonesia, Tbk cabang Solo yang menurut penulis dianggap penting.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Sistem 1.
Pengertian Sistem Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola
yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001:5). Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Pengertian sistem menurut Widjajanto (2001:2) adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap, yaitu input, proses, dan output.
Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto (2000:2) sistem adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen (orang, perangkat keras, informasi dan lain-lain) diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas secara terinci mengenai sistem yaitu sebagai berikut Mulyadi (2001:1): a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. c. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang terpadu, dimana sistem saling berkaitan dan bekerjasama dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri yang telah ditentukan diawal. Ini berarti suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Subsistem menjalankan peran yang lebih terspesifikasi jika dibandingkan dengan peran sistemnya. Subsistem mempunyai hubungan timbal balik dan diorganisasikan untuk saling bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Yang berarti, suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem.
2.
Komponen sistem
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponenkomponen sistem atau elemen-elemen dapat berupa subsistem atau bagianbagian dari sistem. Setiap sistem meskipun sistem itu kecil, selalu mengandung
komponen-komponen
atau
subsistem-subsistem.
Setaip
subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jadi, dapat dibayangkan jika dalam suatu sistem ada subsistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya sistem tersebut tidak akan berjalan mulus bahkan bisa sampai dikatakan bahwa sistem itu rusak, sehingga dengan sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai. Berikut beberapa komponen dari sebuah sistem (Jogiyanto dalam Widyastuti 2007). a
Batas sistem (Boundary) Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.
b
Lingkungan luar sistem (environments) Adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian
harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dicegah dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. c
Penghubung (interface) sistem Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumbersumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung satu usbsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.
d
Masukan (input) sistem Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.
e
Keluaran (output) sistem Adalah hasil dari energi diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisas pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem.
f
Pengolah (porses) sistem Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen.
3.
Karakteristik sistem Karakteristik yang ada pada sistem secara umum menurut Wilkinson
dalam Widyastuti (2007:12) adalah sebagai berikut ini. a
Setiap sistem berusaha mencapai suatu sasaran atau melebihinya dan hal itu menjadi daya motivasi untuk sistem.
b
Dalam sistem terdapat masukan-proses-keluaran. Input terdiri dari semua yang berujud yang masuk kedalam sistem serta hal-hal yang tidak berujud yang merupakan dampak terhadap sistem, output terdiri dari semua arus keluar atau akibat yang dihasilkan dan proses merupakan metode yang merupakan alat untuk mengkonversikan menjadi output.
c
Setiap sistem mempunyai lingkungan yang ada disekitarnya.
d
Sistem yang sangat kecil sekali terdiri dari subsistem.
e
Setiap sistem mengalami ketergantungan berganda. Di satu pihak sistem mempunyai subsistem yang saling berkaitan, tetapi dilain pihak menjadi subsistem yang lebih besar. Hubungan subsistem, sistem, dan supersistem membentuk hierarki sistem.
f
Jaringan sistem menunjukkan ketergantungan antar sistem yang kedudukannya setingkat dalam hierarki. Pembentukan sistem dimaksudkan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dan berarti pembentukan sistem dibuat dalam rangka memperkecil kesalahan yang akan terjadi pada aktivitas operasi. Dalam penelitian ini, upaya penanggulangan kredit bermasalah pada PT.XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo akan difokuskan pada faktor intern yaitu berkaitan dengan sistem pengendalian intern.
B. Sistem Pengendalian Intern 1.
Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut Widjajanto (2001:18) pengendalian intern (internal control) adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk: a. Mengamankan aktiva perusahaan, b. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, c. Meningkatkan efisiensi, dan d. Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.
Menurut Mulyadi (2002:180) sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a. Keandalan pelaporan keuangan b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku c. Efektivitas dan efisiensi operasi Definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini: a. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. b. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain. c. Pengendalian keyakinan
intern
yang
dapat
memadai,
diharapkan bukan
mampu
keyakinan
memberikan mutlak,
bagi
manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang
melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. d. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. 2.
Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern (SPI) yang diterapkan didalam suatu perusahaan tergantung dari situasi serta jenis perusahaannya. Suatu konsep umum dari SPI mempunyai elemen-elemen dasar yang berlaku umum hampir pada semua sistem. Sistem akan lemah pengendalian internnya apabila elemenelemen dasar ini tidak ada atau kurang berfungsi. Menurut Jogiyanto (2000:381-384) SPI mempunyai beberapa elemen-elemen dasar yaitu: a. Karyawan yang jujur dan cakap, b. Adanya
pemisahan
tugas
dengan
garis
wewenang
dan
tanggungjawab yang jelas, c. Prosedur yang tepat untuk pemberian wewenang, d. Dokumen dan catatan yang lengkap, e. Pengawasan fisik yang cukup terhadap aktiva dan catatan, f.
Dilakukannya pencocokan yang independent. Elemen-elemen SPI menurut Mulyadi (2001:166) adalah sebagai
berikut:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 3.
Keterbatasan Pengendalian Intern Pengendalian intern setiap entitas mempunyai keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak. Menurut Mulyadi (2002:181), keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern adalah sebagai berikut: a. Kesalahan dalam pertimbangan Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. b. Gangguan Gangguan dalam pengendalian yang telah diterapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan.
c. Kolusi Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. d. Pengabaian oleh manajemen Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajemen, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. e. Biaya lawan manfaat Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut.
C. Kredit 1.
Pengertian Kredit Kredit berasal dari bahasa yunani “credere” yang artinya “kepercayaan”
atau dalam bahasa latin “creditum” yang artinya “kepercayaan akan kebenaran”. Seseorang yang dikatakan mempunyai kemampuan kredit apabila orang itu mempunyai cukup materi, memiliki moral yang tinggi dan memiliki nama baik dalam masyarakat.
Pengertian kredit dalam praktik sehari-hari selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: a
Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
b
Pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankkan/ lembaga keuangan lainnya di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang merumuskan sebagai berikut: ”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjammeminjam antara bank dan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa perumusan pengertian
kredit diatas adalah: a
Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini lembaga keuangan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi kreditur yang bersangkutan.
b
Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masingmasing.
c
Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
2.
Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka
prinsip-prinsip pemberian kredit harus diterapkan. Menurut Pudjo Muljono (2001:11-18) prinsip-prinsip pemberian kredit adalah sebagai berikut: a
Character. Character adalah adanya keyakinan dari pihak kreditur bahwa debitur memiliki moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
b
Capacity. Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya dan dibiayai dengan kredit dari kreditur.
c
Capital. Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
d
Collateral. Colateral adalah barang-barang yang akan dijadikan agunan atau jaminan yang diserahkan peminjam/debitur sebagai jaminan dalam memperoleh suatu kredit dari kreditur.
e
Condition of economy. Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari debitur yang memperoleh kredit.
f
Constrain. Constrain adalah batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat.
3.
Manfaat Perkreditan Ada berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung (pihak
kreditur, calon debitur itu sendiri) dan secara tidak langsung (pemerintah) terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh lembaga-lembaga pembiayaan/keuangan. Manfaat
perkreditan
ditinjau
dari
masing-masing
pihak
yang
mempunyai kepentingan terhadap perkreditan adalah: a
Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur a
Relatif mudah diperoleh apabila usahanya betul-betul feasible dan jaminan memadai dengan syarat dari lembaga pembiayaan.
b
Telah ada lembaga yang kuat dan flexibel di masyarakat yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit).
c
Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha
dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang. d
Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindungi.
e
Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
f
Lembaga pembiayaan telah mempunyai ketentuan-ketentuan yuridis
yang
jelas
sehingga
memperkecil
kemungkinan-
kemingkinan suatu risiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dengan krditur sebagai penyedia dana.
b
Manfaat
perkreditan
ditinjau
dari
sudut
kepentingan
lembaga
pembiayaan 1.
Memperoleh pendapatan bunga kredit yaitu selisih antara bunga kredit yang diterimanya dari para debitur.
2.
Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan komersiil dalam menyalurkan dananya.
3.
Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
4.
Pemberian kredit untuk merebut pasar (market share) dalam industri pembiayaan.
5.
Pemberian kredit akan memungkinkan lembaga pembiayaan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail.
c
Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintahan 1.
Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.
2.
Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
3.
Perkreditan
sebagai
alat
untuk
menciptakan
lapangan
usaha/kegiatan. 4.
Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
d
5.
Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara.
6.
Penciptaan pasar.
Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat luas 1.
Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat.
2.
Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan publik, notaris, asset appraisal dan lain-lain akan banyak
menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan kepada nasabahnya. 3.
Dari masyrakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara/ prosedur yang mudah cepat serta dengan biaya yang relatif murah.
4.
Dengan semakin banyaknya proyek dan perusahaan yang dibuka karena memperoleh fasilitas kredit sudah tentu akan menyerap banyak tenaga kerja baru.
5.
Dengan dibukanya atau didirikannya perusahaan baru akan menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain yang mempunyai kaitan erat dengan perusahaan tersebut.
4.
Jenis kredit
a
Atas dasar tujuan penggunaan 1.
Kredit untuk modal kerja (KMK). KMK adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya.
2.
Kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah.
3.
Kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi.
b
Atas dasar cara penarikan dana 1.
Cash-Loan. Cash-loan adalah kredit yang memungkinkan nasabah menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan secara khusus.
2.
Non-Cash-Loan. Non-Cash-Loan adalah kredit yang tidak memungkinkan nasabah menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan secara khusus tertentu.
c
Jaminan kredit Jaminan kredit (colateral) dalam perkreditan karena berbagai sebab
tetap menduduki posisinya yang penting, terutama dalam fungsinya untuk pengamanan apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami kegagalan. Menurut Pudjo Muljono (2001:296-300) secara umum wujud dari jaminan perkreditan dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain: 1.
Dari pemilik barang jaminan itu sendiri a
Dapat berupa kekayaan dari si debitur yang bersangkutan.
b
Dapat pula berupa kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk menjamin kredit yang diperoleh si debitur tersebut.
2.
Dari status kekayaan tersebut di dalam suatu perusahaan a
Dapat sebagai current assets.
b
Dapat juga sebagai fixed assets.
3.
4.
5.
Dari wujud barang jaminan itu sendiri a
Jaminan dalam bentuk tangible assets.
b
Jaminan dalam bentuk intangible assets.
Dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan yang bersangkutan a
Jaminan utama
c
Jaminan tambahan
Dari jumlah kreditur a
Sebagai jaminan tunggal
b
Sebagai jaminan gabungan yang diikat sebagai barang jaminan oleh beberapa kreditur secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing kreditur yang bersangkutan.
6.
Dari kestabilan nilai barang jaminan a
Akan mengalami penurunan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu.
b
Akan mengalami kenaikan nilai rupiahnya dari waktu ke waktu.
7.
Dari penguasaan barang jaminan a
Secara fisik dikuasai oleh bank, dan disimpan dalam gudang atau dalam khazanah bank.
b
Secara fisik dikuasai dan digunakan kembali oleh pihak debitur.
8.
Dari risiko barang jaminan
9.
a
Kekayaan yang mengandung risiko tinggi.
d
Kekayaan yang tidak mengandung risiko.
Dari sudut yuridis a
Jaminan kebendaan
b
Jaminan bukan kebendaan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian Metode penelitian ini adalah studi kasus yaitu penulisan dengan cara mengambil obyek tertentu untuk dianalisis secara mendalam dengan
memfokuskan pada satu masalah. Dengan metode ini, penulis mempelajari kasus yang berhubungan dengan meminimalkan kredit bermasalah dengan analis kredit sebagai salah satu fungsi pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo. Penelitian ini akan berfokus pada proses alur pemberian kredit. Dengan melakukan review terhadap proses pemberian kredit diharapkan dapat diketahui kelemahan sistem pemberian kredit, dimana fokus utama pada proses di fungsi analis kredit dan kemudian memberikan saran perbaikan.
B. Sumber Data 1. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari individu, kelompok tertentu, juga responden yang telah ditentukan oleh peneliti yang memiliki data secara spesifik dari waktu ke waktu. Data yang diperoleh meliputi gambaran umum perusahaan, yaitu mengenai sejarah berdirinya PT. XXX Finance Indonesia,Tbk, struktur organisasi, dan deskripsi jabatan, kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pemberian kredit, prosedur pemberian kredit, tugas dan wewenang dalm proses pemberian kredit, dan pengendalian intern dari masing-masing alur pemberian kredit. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur dan studi pustaka yang mendukung
penelitian. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan telaah literatur yang berhubungan dengan proses kredit, kualitas kredit, dan administrasi kredit, dan literatur pendukung lainnya yang dapat menambah pemahaman penulis dalam melakukan analis dalam memecahkan masalah.
C. Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian diperoleh dengan melakukan: a. Observasi Teknik pengumpulan data dimana data primer diperoleh dengan cara mengamati langsung proses permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit. b. Wawancara Wawancara atau interview adalah salah satu cara pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari informasi pada suatu masalah yang sedang kita teliti (Sekaran, 2000: 222). Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang diperlukan. c. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dimana data primer diperoleh dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan
pengendalian intern pemberian kredit PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo.
D. Teknik Analisis Data Analisis data yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengevaluasi struktur organisasi perusahaan. b. Mengidentifikasi mekanisme pemberian kredit yang baik. c. Mengidentifikasi mekanisme pemberian kredit yang telah berjalan pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo. d. Membandingkan mekanisme yang telah berjalan dari proses pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk. e. Mengidentifikasi kelemahan sistem pemberian kredit perusahaan pada masing-masing tahapan pemberian kredit pada PT.XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo. f. Membuat rekomendasi perbaikan pemberian kredit prusahaan.
E. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah perkembangan perusahaan PT. XXX Finance Indonesia, Tbk (XXX Finance) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan, yang menawarkan
kepada para pelanggannya berbagai rangkaian produk jasa keuangan dalam bentuk sewa guna usaha dan pembiayaan dengan jangkauan layanan hampir ada diseluruh propinsi di Indonesia. PT. XXX Finance Indonesia, Tbk (XXX Finance) berdiri sejak 7 April 1982 dengan nama Manufacture Hanover Leasing Indonesia (perusahaan patungan antara manafaktur Hanover Leasing Corp dan PT.Arya Upaya Corp), kemudian pada tanggal 17 September 1986 berganti nama menjadi PT. Bunas Intitama Leasing Indonesia, berganti nama lagi pada 22 November 1989 menjadi PT. Bunas Finance Indonesia, pada tanggal 26 Maret 1990 telah Go Public, kemudian pada tanggal 24 Juli 2001 berganti nama lagi menjadi PT. XXX Finance Indonesia, Tbk. PT. XXX Finance Indonesia, Tbk berkantor pusat di Menara Kebon Sirih lt.XX Jl. Kebon sirih no XX – XX Jakarta. Dengan jumlah kantor cabang sampai dengan saat ini 65 kantor. Untuk kantor cabang Solo PT. XXX Finance Indonesia, Tbk beralamatkan di Jl.Gajahmada XXX Solo, berdiri sejak 7 April 2006.
2. Nilai-nilai dasar perusahaan PT. XXX Finance Indonesia, Tbk (XXX Finance) memiliki nilainilai dasar perusahaan yang menjadi prinsip dasar berusaha yang dijabarkan menjadi pedoman perilaku yang diharapkan dari setiap karyawan baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Keempat nilai dasar tersebut meliputi:
1.
Saling percaya dan menghormati Nilai ini didasarkan pada suatu prinsip bahwa kepercayaan dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menghormati. Hal ini memperlancar komunikasi yang lebih mudah, lebih memahami perbedaan, dan menyambut pemikiran dan pendapat baru.
2.
Kerjasama Kerjasama dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang utama, karena menekankan adanya kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan dengan membangun sinergi diantara karyawan.
3.
Memberi yang terbaik Nilai ini memotivasi karyawan untuk tidak gampang puas dan tidak hanya untuk memastikan potensi suatu keahlian sesuai standart tetapi, standart tersebut suatu tantangan untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi. Hal ini dimaskudkan sebagai suatu perbaikan yang terus-menerus didalam suatu proses bisnis, pengembangan produk dan cara pengambilan keputusan untuk memenuhi tuntutan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.
4.
Kepuasan pelanggan Nilai ini diartikan sebagai tuntutan yang terus-menerus untuk menciptakan kepuasan dalam pelayanan pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal. Pemikiran ini sangat penting sebagai pedoman perusahaan dalam hal penyusunan prisnsip kebijakan dan
strategi, aktivitas bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dalam pemberian pelayanan.
3. Visi dan Misi Selain empat nilai dasar perusahaan tersebut, PT. XXX Finance juga memiliki Visi dan Misi yaitu: 1.
Visi PT. XXX Finance Indonesia, Tbk (XXX Finance) Menjadi mitra solusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.
Misi PT. XXX Finance Indonesia, Tbk (XXX Finance) Memberi masyarakat akses keuangan yang mudah dan terpercaya.
4. Struktur Organisasi Perusahaan a
Pimpinan Cabang Merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas semua yang akan dijalankan dan yang sudah dijalankan di cabang. Bertugas dan bertanggung jawab kondisi cabang agar sesuai dengan semua yang telah ditetapkan oleh Pusat. Diantaranya adalah mengenai pencapaian target-target yang diberikan dicabang, semua wewenang yang dijalankan di cabang. Memegang penuh kendali atas cabang dengan autority cabang sesuai SK yang berlaku untuk cabang Solo.
b
Kepala Produk Mobil Tugas dan tanggung jawab: 1.
Mencapai target booking (achievement funding) produk mobil,
2.
Membantu Pimpinan Cabang berperan sebagai HR, merekrut, membimbing, memberi motivasi, dan mengidentifikasi kebutuhan training serta memberikan training kepada bawahannya sesuai kebutuhan,
3.
Melakukan implementasi terhadap policy / prosedur yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan setiap perubahan policy / prosedur / SK kepada bawahannya serta memberikan feedback atas policy / prosedur / SK tersebut,
4.
Bersama dengan KS mengembangkan dan memaksimalkan penggunaan databased konsumen (new & RO) untuk mencapai target booking,
5.
Melakukan
fungsi
koordinasi
dan
penugasan
kepada
Marketing Executive untuk melakukan visit konsumen berdasarkan sistem cluster sehingga efektif, efisien, dan optimal untuk mencapai target booking, 6.
Memberikan
support
untuk
kegiatan
ME
di
dalam
memberikan penawaran struktur pembiayaan, negosiasi, dan penjualan kepada konsumen,
7.
Mengembangkan potensi pasar di cover area cabang (di dalam ataupun di luar kota) melalui penugasan kepada Marketing Executive,
8.
Melakukan analisa kredit, credit checking dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan,
9.
Memberikan pelayanan konsumen dengan kualitas yang cepat & professional,
10. c
Monitoring, dan koordinasi untuk kualitas collection.
Kepala Sales Tugas dan tanggung jawab
:
1.
Memenuhi target booking yang telah ditetapkan,
2.
Membuat perencanaan kerja dengan baik serta melakukan evaluasi terhadap perencanaan kerja tersebut,
3.
Mencari, dan merekrut Business Associate ( BA ), baik BA Aktif maupun BA Pasif,
4.
Memberikan training kepada BA,
5.
Melakukan fungsi koordinasi, dan supervisi termasuk mempertahankan
loyalitas,
memotivasi,
dan
menjaga
hubungan dengan para BA dalam menjalankan tugasnya, 6.
Melakukan support dan controlling promosi pada BA,
7.
Membuat laporan yang berhubungan dengan BA,
8.
Mencari konsumen-konsumen / prospek baru,
9.
Menerima aplikasi konsumen dari BA dan kemudian diserahkan kepada cabang induk untuk disurvey lebih lanjut / melakukan koordinasi dengan kantor cabang.
d
Kepala Produk Motor 1.
Bertanggung jawab terhadap pencapaian target booking,
2.
Bertanggung jawab untuk menjaga portfolio motor,
3.
Menjalankan program kerja marketing,
4.
Koordinasi kerja antar AE,
5.
Koordinasi dengan TL KKM dalam memaintain portfolio kontrak yang ada,
e
6.
Analisa kelayakan survey report,
7.
Membantu proses di operation ( tertib administrasi ).
Kepala kredit kontrol 1.
Bertanggung jawab dan merencanakan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kerja, termasuk dalam hal merencanakan kebutuhan man power kredit kontrol cabang dengan koordinasi langsung dengan Pimpinan Cabang dan AMD,
2.
Mengkoordinasikan semua aktifitas kredit control di cabang agar berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Pimpinan Cabang dan AMD,
3.
Memberikan respon dan melakukan follow up terhadap masalah-masalah kredit kontrol yang terjadi di cabang termasuk
dalam
hal
membina
hubungan,
melakukan
koordinasi dan pengaturan terhadap aktifitas dari pihak eksternal, seperti prof coll, aparat, pengacara, dll dan mengkoordinasikannya dengan PC dan AMD, 4.
Menganalisa dan bertanggung jawab atas kinerja Team Leader (jika ada) dan KKE serta memberikan training secara kontinyu
untuk
lebih
membuat
mereka
melakukan
pekerjaannya dengan baik. 5.
Memberikan teguran yang tegas, baik secara lisan maupun secara tertulis, terhadap Team Leader (jika ada) dan KKE yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan, serta memberikan rekomendasi ke Pimpinan Cabang dan AMD bila harus ada tindakan SP/PHK.,
6.
Menjadi perantara komunikasi antara Pimpinan Cabang dan Team Leader (jika ada) serta KKE,
7.
Melakukan pertemuan formal ataupun informal secara rutin dengan Team Leader (jika ada) dan KKE untuk selalu memonitor
target
keharmonisan kerja,
KPI,
problem
yang
timbul
dan
8.
Melaksanakan tugas lainnya yang secara khusus ditugaskan oleh Pimpinan Cabang atau AMD.
f
Kepala Operasional 1.
Bertanggung jawab atas hasil kerja seluruh bawahannya,
2.
Bertanggung jawab atas kegiatan operasional cabang yang meliputi bidang administrasi, accounting, finance, legal ,asuransi, IT, HRD dan support services,
3.
Memeriksa dan menganalisa semua laporan (rekonsiliasi) harian yang dihasilkan, seperti : - Kasir tunai dan fisik uang - PDC - Mutasi BPKB - Mutasi barang tarikan - Petty cash
4.
Bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan,
5.
Bertanggung jawab terhadap budget cabang,
6.
Mengawasi pengeluaran dana baik untuk keperluan funding maupun petty cash,
7.
Bertanggung jawab atas berjalannya sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
8.
Bertanggung jawab atas mekanisme kontrol dan seluruh transaksi yang dilakukan di cabang,
9.
Memeriksa semua transaksi sudah diinput ke dalam sistem pada hari yang sama,
g
10.
Bertanggung jawab terhadap proses end of day,
11.
Bertanggung jawab atas kelancaran & control operasional.
Analis Kredit 1.
Analisa, koordinasi informasi, rekomendasi atau persetujuan atas pengajuan transaksi,
2.
Mengisi log book yang akurat secara harian dengan tujuan membangun data base portfolio yang kredibel,
3.
Membuat laporan tentang industri ataupun isu-isu terkini terkait dengan daerah di mana CA tersebut bertugas yang dapat menumbulkan impact baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap portofolio dan kondisi bisnis PT. XXX,
4.
Rekapitulasi dan laporan periodic untuk di review oleh Unit Head & QAD Dept Head mengenai : Penjualan tarikan vs harga pasar unit-unit tarikan cabang terkait secara bulanan,
5.
Memberikan rekomendasi penambahan atau pengurangan empowerment yang feasible atas report-report tersebut dari sisi efektivitas prosedur kerja dan resiko kredit,
6.
Melakukan visit konsumen / industri mengetahui kondisi market dan risk yang ada,
7.
Melakukan supervisi atas performance CA Staff di bawahnya dan membantu dalam penyelesaian masalah yang terjadi di cabang,
8.
Memberikan pelatihan kepada CA Staff dibawahnya demi membantu pengembangan karir dan pengetahuan individu terkait.
9.
Bertanggungjawab kepada pimpinan cabang dan CA Dept Head atas rekomendasi persetujuan / penolakan aplikasi permohonan kredit.
h
Audit Lapangan 1.
Melakukan pengecekan lapangan atas aplikasi pembiayaan sesuai permintaan dari Pimpinan Cabang atau Credit Analyst bila diperlukan,
2.
Melakukan bermasalah,
pengecekan untuk
lapangan
mengetahui
atas
kontrak-kontrak
keberadaan
unit
dan
konsumen dan penanganan dari Credit Control Eksekutif, 3.
Melakukan pengecekan atas pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh suatu Cabang dari segi kebenaran data konsumen, hasil survey Marketing Executive dengan kondisi konsumen sebenarnya,
4.
Melakukan konfirmasi ke Marketing Executive / Credit Control Executive jika ada penyimpangan untuk mengetahui mengapa hal tersebut terjadi,
5.
Melakukan pengecekan bagian lain yang ditugaskan oleh Pimpinan Cabang seperti pengecekan keberadaan unit konsumen Cabang lain.
i
Kasir Tunai 1.
Menerima dan mencatat penerimaan uang angsuran dari konsumen / Credit Control Executive,
2.
Menyetor uang hasil penerimaan angsuran dari konsumen ke Bank Escrow,
3.
Membuat pelaporan harian untuk penerimaan uang tunai.
4.
Menerima dan mencatat penerimaan PDC dari konsumen / KKE
5.
Melakukan penyetoran ke Bank untuk melakukan kliring terhadap PDC yang jatuh tempo
6.
Melakukan pencatatan atas transfer konsumen lewat Bank
7.
Membuat pelaporan harian untuk penerimaan PDC dan transfer via Bank
j
Kasir Petty Cash 1.
Bertanggung jawab terhadap semua proses pembayaran rutin maupun tidak rutin atau pembayaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai approval dari KBO dan PC,
2.
Memeriksa semua transaksi kas kecil, voucher-voucher, bukti pendukung dan pencatatannya sesuai SOP dan melakukan reimburse ke Kantor Pusat atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan,
3.
Bertanggung jawab dalam memegang kas kecil dan pengontrolan terhadap saldo kas kecil tersebut untuk kelancaran operasional Cabang,
4.
Membuat laporan penggunaan dana kas kecil setiap hari,
5.
Menyiapkan request for funding (permintaan dana) ke Kantor Pusat,
6.
Menyiapkan giro/ PDC untuk diserahkan ke konsumen,
7.
Melakukan pengecekan kebenaran bonus Business Assosiate sesuai Surat Keputusan (SK) yang berlaku,
8.
Melakukan input di sistem untuk melakukan pembayaran,
9.
Menyiapkan BDV (Bank Disbursment Voucher) untuk ditandatangani oleh penerima dana sebagai bukti untuk perusahaan.
k
Compliance Mobil dan Motor 1.
Melakukan pengecekan terhadap Prior To PO dan Prior To Funding Mobil,
2.
Melakukan inputan dan pengecekan terhadap inputan Data,
3.
Memastikan keabsahan pengecekan BPKB,
4.
Menyiapkan Cek & Giro Funding,
5.
Melakukan pengecekan terhadap Prior To PO dan Prior To Funding kontrak motor,
6.
Melakukan penginputan dan pengecekan terhadap inputan Data,
7.
Membuat rekap pending dokumen sebagai kontrol ke bagian marketing (daily).
l
Customer Service 1.
Menangani informasi dan permohonan pembiayaan
2.
Penerimaan dan penanganan telepon konsumen
3.
Menangani komplain konsumen
4.
Menerima dokumen yang berhubungan dengan STNK, mutasi, dan BBN dan yang dilakukan melalui perusahaan dan memastikan dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku,
5.
Perhitungan prepayment yang bekerjasama dengan kasir dan staff dokumen
6.
Relaese dokumen (kerjasama dengan asset dokumen)
7.
Penerimaan dokumen funding dari konsumen dan dokumen lainnya dan bertanggungjawab atas dokumen tersebut
m Admin (Bartar, Assuransi, Legal) 1.
Memeriksa kendaraan tarikan dengan melakukan checklist kelengkapan barang tarikan termasuk bertanggung jawab dalam penyimpanan kunci dan STNK (jika ada),
2.
Melakukan maintenance barang tarikan,
3.
Menerima, mencatat, memeriksa sampai dengan mengajukan penjualan barang tarikan apabila unit masuk ke dalam inventory,
4.
Melakukan administrasi pencatatan untuk harga penawaran dari beberapa calon pembeli barang tarikan.
5.
Melakukan penutupan asuransi atas kontrak pembiayaan ke perusahaan asuransi / Kantor Pusat,
6.
Mengontrol penerimaan polis asuransi dan melakukan penginputan pembayaran polis asuransi ke sistem setelah menerima polis dari perusahaan asuransi / Kantor Pusat,
7.
Mengontrol saldo hutang asuransi untuk dimintakan ke Kantor Pusat,
8.
Mengurus klaim yang dilaporkan konsumen ke PT. XXX,
9.
Menyiapkan kontrak perjanjian untuk keperluan pembiayaan dan kontrol pemakaiannya,
10.
Menjelaskan isi perjanjian ke konsumen sewaktu pelaksanaan pengikatan perjanjian,
11.
Memeriksa ulang apakah konsumen sudah bertandatangan di dokumen / form yang sesuai dengan kondisi pembiayaan,
12. n
Maintenance, filling dan mutasi map aplikasi.
Business Area Executive
1.
Melakukan rekrutmen BA Pasif dan memaintain hubungan secara berkala
2.
Memonitor & men-support seluruh aktivitas BA pasif (khususnya BA pasif business owner) seperti materi promosi, kunjungan rutin, dsb
3.
Memberikan training mengenai product knowledge, skill dan motivasi kepada BA khususnya BA pasif
4.
Melaksanakan strategi pencapaian booking yang telah ditetapkan
5.
Memonitor & memenuhi target booking dan memonitor hambatan-hambatan yang dihadapi secara periodik
6.
Pelaksanaan job desc BAE dilakukan di masing-masing area sesuai pembagian cluster.
o
Telesales Executive 1.
Melakukan follow up database (RO/New) yang diberikan oleh Kepala Produk menggunakan Telepon dan Direct Mail,
2.
Melakukan penawaran produk BFI (Mobil dan Motor),
3.
Memenuhi target call per hari,
4.
Mencari New Database dengan cara meminta customer referal yang berasal dari customer yang sedang di follow up,
5.
Melakukan validasi data terhadap new database,
6.
Melakukan fungsi pelayanan konsumen seperti menampung saran dan
kritik.
p
Direct selling executive 1.
Melakukan kunjungan ke RO Customer (terutama untuk RO dengan kategori pembayaran lancar) berdasarkan penugasan dari Kepala Produk,
2.
Menawarkan kembali produk BFI (Mobil, Motor) kepada konsumen,
3.
Melakukan advance (pre) survey untuk up-date kondisi konsumen secara keseluruhan sebagai dasar pemberian Surat Penawaran,
4.
Melakukan survey dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen serta membuat hasil survey dan analisa dalam bentuk laporan,
5.
Menjaga hubungan baik dengan RO Customer untuk menimbulkan loyalitas dari konsumen kepada perusahaan,
6.
Melakukan fungsi pelayanan konsumen (customer service), seperti menampung saran & kritik dari konsumen,
7.
Melakukan monitor dan bertanggung jawab atas collection pribadi,
8.
Mencari new database baik dari referensi RO Customer atau direct selling maupun sumber-sumber yang lain.
q
Marketing Executive
1.
Menjalankan penugasan yang diberikan oleh KP mobil berdasarkan sistem cluster secara efektif, efisien, dan optimal untuk mencapai target
2.
Melakukan visit New Customer dan RO Customer untuk memberikan penawaran, struktur pembiayaan, negosiasi dan penjualan kepada konsumen
3.
Mencari konsumen prospect dan mengembangkan potensi pasar di cluster / area dimana ME ditugaskan (di dalam ataupun di luar kota)
4.
Mengembangkan potensi booking melalui Customer Get Customer
5.
Melakukan Analisa Kredit, Credit Checking dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan
6.
Melengkapi persyaratan pembiayaan dan menjalankan proses pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku
7.
Memberikan pelayanan konsumen dengan kualitas yang cepat & professional
8.
Melakukan penagihan dan monitoring kualitas collection pribadi
9.
Mencari, menganalisa dan merekomendasikan calon Business Associate baru
r
Desk Collector 1.
Mencapai target individu maupun target collection cabang
2.
Bertanggung jawab atas Pas Due 1 – 3 hari
3.
Menghandle konsumen komplain yang datang ke kantor
4.
Input nama konsumen (reassign) di Supervisor Activity sesuai area tagih masing-masing KKE dan melakukan pemindahan nama konsumen (reassign) atas permintaan KKE bila konsumen pindah alamat
5.
Cetak daftar konsumen past due sebagai dasar untuk mencetak surat SPB, STG, SPT, dan SPU sesuai SOP
6.
Membuat Map Of Collection (MOC) harian (per KKE dan global) dan setiap akhir minggu serta akhir bulan mencetak MOC untuk past due > 30 hari
7.
Mencetak ST (Surat Tugas) dan amortisasi untuk tarik unit apabila ada permintaan dari Kabag Kredit Kontrol, kemudian di input ke dalam sistem untuk melakukan kontrol ST yang sudah keluar baik untuk KKE maupun untuk Proff. Coll.
8.
Membuat surat konfirmasi pelunasan untuk konsumen, dan cek mobil tarikan serta kelengkapan dokumen mobil tarikan
9. s
Filling dokumen / surat-surat / memo-memo
Credit control executive 1.
Mencapai target individu maupun target collection cabang
2.
Menangani seluruh kontrak past due
3.
Memonitor konsumen lancar maupun tidak lancar
4.
Melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi penurunan collection cabang
5.
Menangani komplain konsumen yang berhubungan dengan collection
6.
Melakukan dan menangani penagihan via telpon maupun kunjungan langsung ke konsumen yang menjadi tanggung jawabnya (sesuai area yang telah ditentukan)
7.
Membuat laporan hasil kerja dan penyetoran hasil tagihan ke kasir
t
Account Executive 1.
Bertanggung jawab untuk melakukan survey kelayakan konsumen
2.
Menjalankan program kerja marketing yang mana pada akhirnya akan mencapai target booking
3.
Bertanggung jawab atas kualitas seluruh kontrak yang dibooking dari awal sampai dengan mature
4.
Melakukan penagihan terhadap konsumen past due yang merupakan account milik pribadi AE tersebut
5.
AE di produk Motor memiliki tanggung jawab terhadap KPM
Berikut ini struktur organisasi PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo
5.
Tahapan umum pemberian kredit pada PT. XXX Finance
Indonesia, Tbk cabang Solo Gambar III.2. Proses umum pemberian pembiayaan Permohonan pembiayaan
Penelitian berkas dan kelayakan konsumen Penandatanganan kontrak
Analisis kredit
Ditolak
Disetujui
Rekomendasi Pimpinan Cabang
Disetujui
Konfirmasi ke konsumen
Konfirmasi ke konsumen
Pencairan
Pengelolaan
Pada gambar diatas dapat dijelaskan mengenai tahapan pemberian kredit kepada nasabah dari proses permohonan sampai dengan pengelolaan yang dilakukan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo.
6.
Bagan alir prosedur pemberian kredit PT. XXX Finance
Indonesia, Tbk cabang Solo Gambar III.3 Bagian Kredit (Lapangan) Mulai
1
Analisis Kelayakan Konsumen
Menerima berkas permohonan kredit
FCJ
TTD Perjanjian Kredit
3
Menerima penolakan Hasil AKK
FCJ
FCI FCKK FCBP RL FPP
Laporan Hasil Survey
Meminta persetujuan KP atas hasil survey
Mengunjungi Nasabah / survey
1
2 Keterangan: FCJ : Fotokopi Jaminan FCI : Fotokopi Identitas FCKK : Fotokopi Kartu Kaluarga FPP : Formulir Permohonan Pembiayaan RL : Rekening Listrik FCBP : FotokopiKepala Bukti Penghasilan Produk LHS : Laporan Hasil Survey AKK : Analisis Kelayakan Konsumen 2
FCJ FCI FCKK FCBP RL FPP LHS
Mempertimbang kan Permohonan Konsumen
FCI FCKK FCBP RL
Menyerahkan Berkas Permohonan
Dikembalikan Kepada Konsumen
Tidak
Disetujui
Ya Tanda Tangan di Persetujuan Analisis Kelayakan Konsumen
4
Dikembalikan ke Bagian Kredit (Lapangan)
Analis Kredit
4
Menerima pengajuan permohonan kredit
2
Disetujui
3
Tidak
Ya
FCJ FCI FCKK FCBP RL FPP LHS Persetujuan AKK dari KP
Tanda Tangan di Persetujuan Analisis Kelayakan Konsumen
Penjelasan Term and Condition
Tanda Tangan di Penolakan Analisis Kelayakan Konsumen
Penjelasan Term and Condition
SPK
5 Rekomendasi Kepada Pimpinan Cabang
Pengecekan black list konsumen
5
Analisa LHS dan Kelayakan Konsumen
Pimpinan Cabang
Keterangan: AKK : Analisis Kelayakan Konsumen SPK : Surat Perjanjian Kredit
2 5
Menerima rekomendasi dari AK
Pengecekan AKK
Tidak Disetujui Tanda Tangan di Penolakan Analisis Kelayakan Konsumen
Ya Tanda Tangan di Persetujuan Analisis Kelayakan Konsumen
Penjelasan Term and Condition
Serahkan Map Aplikasi ke Adm Dikembalikan ke Bagian Kredit (Lapangan) 6 Bagian Administrasi (Compliance) 3 6
6
Pengecekan Legalitas Jaminan ke Samsat
Melakukan penutupan asuransi atas jaminan
Permintaan Dana ke kantor pusat
2 FPA 1
N Minta Tanda tangan PC & KBO di Cek Tunai & TTC
TTDA
Dikirim ke pihak asuransi
1
2
1
Ditukar BPKB Asli
TTC TT 1 Konsumen
7
Kepala Operasinal
Keterangan: FPA : Form penutupan asuransi TTC : Tanda terima cek TTDA : Tanda terima dokumen asl KBO : Kepala bagian operasional PC : Pimpinan cabang
7
Menerima TTC TT Konsumen
TTC TT Konsumen
Menginput TTC ke sistem
Penukaran Jaminan Asli dengan Cek Tunai
Meng up load transaksi cabang ke pusat
Selesai
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab fungsional secara tegas diperlukan untuk menjaga praktek yang sehat dan dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Unsur-unsur
yang
harus
diperhatikan
tanggungjawab fungsional adalah sebagai berikut:
dalam
pembagian
1.
Pemisahan fungsi antara persetujuan kredit harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi persetujuan kredit di PT. XXX merupakan wewenang penuh Pimpinan Cabang tetapi sebelum masuk ke Pimpinan Cabang, persetujuan kredit disaring / dikontrol terlebih dahulu oleh bagian Kepala Produk dan Analis Kredit. Tetapi, karena pada bagian kepala produk didalam job desc nya terdapat pencapaian target yang harus dipenuhi maka fungsi ini tidak akan berfungsi secara maksimal. Karena secara tidak langsung maka fungsi Kepala Produk dalam hal menyaring
persetujuan
kredit
akan
cenderung
memberikan
persetujuan, hal ini mengakibatkan hilangnya fungsi penyaringan / kontrol pada posisi Kepala Produk, dan hal ini akan menjadi kelemahan pada perusahaan ini. Posisi yang menjadi pengontrol jalannya aplikasi yang lebih independent adalah posisi analis kredit. Fungsi ini akan berperan sangat vital atas proses pemberian kredit. Posisi ini tidak terpengaruh atas target cabang. Akan tetapi didalam bagan alir tersebut dapat dilihat bahwa aplikasi yang sudah berada ditangan analis kredit, baik itu disetujui maupun tidak disetujui oleh bagian analis kredit, aplikasi ini harus tetap masuk ke bagian Pimpinan Cabang. Hal inilah yang akan menjadikan fungsi analis kredit kembali lemah. Karena semua yang terjadi di cabang merupakan wewenang penuh dipegang oleh Pimpinan Cabang. Sedangkan Pimpinan Cabang memiliki tanggung jawab mencapai
target. Hal ini menjadi berlawanan antara pilihan menyetujui aplikasi tersebut karena target atau menolak aplikasi tersebut karena memang aplikasi tersebut tidak memenuhi standart. Hal inilah yang menjadikan Pimpinan Cabang menjadi tidak objektif dalam menilai subuah aplikasi. Evaluasi untuk pemisahan fungsi persetujuan kredit dengan fungsi akuntansi adalah sudah baik, karena sudah adanya pemisahan fungsi diantara keduanya. Yaitu persetujuan kredit dijalankan oleh fungsi Kepala Produk, Analis Kredit, dan Pimpinan Cabang, sedangkan
fungsi
pencatatan
berada
pada
bagian
Kepala
Operasional. 2.
Pemisahan fungsi antara pengeluaran uang harus terpisah dari fungsi pencatatan. Fungsi pengeluaran uang (pencairan) pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk berada pada posisi Compliance. Sedangkan fungsi pencatatan kredit berada pada Kepala Bagian Operasional yang akan di up load langsung kekantor pusat.. Dalam hal pengeluaran uang (pencairan) PT. XXX Finance Indonesia, Tbk adalah sangat aman, karena tidak menggunakan uang tunai melainkan menggunakan Cek Tunai. Dengan demikian maka fungsi pencatatan kredit dapat berfungsi sebagai pengawas atas pengeluaran uang (pencairan kredit) dalam transaksi kredit. Dengan demikian dalam hal pemisahan
fungsi pengeluaran uang dan pencatatan sudah berjalan dengan benar karena sudah adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab tersebut. 3.
Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Fungsi otorisasi pemberian kredit berada pada Pimpinan Cabang, dimana Pimpinan Cabang bertanggungjawab penuh atas semua yang terjadi di cabang. Meskipun secara proses alur pemberian kredit, persetujuannya melalui tiga fungsi yaitu Kepala Produk, Analis Kredit, dan Pimpinan Cabang, akan tetapi wewenang penuh berada ditangan Pimpinan Cabang, ini akan menjadi kelemahan pada sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk. Dalam hal ini seharusnya fungsi analis kredit merupakan fungsi yang paling independent (tidak terbebani target) diberikan wewenang untuk menolak aplikasi dan langsung mengembalikan aplikasi tersebut kepada marketing apabila analisis kelayakan konsumen tidak memenuhi persyaratan. Analis kredit merupakan fungsi yang seharusnya paling objektif bila dibandingkan dengan Kepala Produk dan Pimpinan Cabang. Tetapi karena wewenang penuh berada pada Pimpinan Cabang maka objektifitas dari fungsi analis kredit menjadi hilang. Dalam hal ini PT. XXX Finance Indonesia, Tbk lemah karena hilangnya independensi dan objektifitas atas penilaian aplikasi oleh fungsi Analis Kredit.
B. Mengidentifikasi Mekanisme Pemberian Kredit Yang Baik Pembagian wewenang dan tanggungjawab fungsional akan berjalan dengan baik dengan diciptakannya cara-cara atau mekanisme pemberian kredit yang baik untuk mencapai tujuan yaitu menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Cara-cara atau Mekanisme yang baik yang dijalankan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo adalah sebagai berikut: 1.
Pemberian kredit kepada calon nasabah harus medapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk berdasarkan persetujuan yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan yang diberikan oleh Kepala Produk dan Kredit Analis. Hal ini dinilai sudah baik karena pemberian kredit kepada calon nasabah sudah dilakukan melalui otorisasi yang berlaku, dimana pejabat yang melakukan wewenang otorisasi adalah Pimpinan Cabang.
2.
Pengeluaran
Dana
dari
transaksi
pemberian
kredit
harus
mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. PT. XXX Finance Indonesia, Tbk dalam mengeluarkan dana pemberian kredit tidak memberikan dana cash dalam bentuk uang tunai melainkan menggunakan cek tunai, dimana cek tunai tersebut dapat diuangkan apabila didalam cek terebut terdapat tandatangan
Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Operasional. Apabila hanya terdapat hanya satu tandatangan saja baik itu hanya Pimpinan Cabang atau Kepala Operasional saja maka cek tunai tersebut tidak dapat diuangkan. Persiapan pengeluaran cek dilakukan oleh bagian Compliance kemudian meminta tanda tangan Kepala Bagian Operasional dan Pimpinan Cabang. Otorisasi dari pejabat berwenang dalam pengeluaran dana pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk sudah dinilai baik, yaitu melalui dua otorisasi yang berwenang, dan menggunakan cek tunai dimana cek tunai yang dinilai sangat aman dalam melindungi kekayaan perusahaan, karena cek tunai tidak dapat dicairkan apabila tidak terdapat dua tandatangan otorisasi yang berwenang yaitu Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Operasional. 3.
Pencatatan pengeluaran dana dalam transaksi pemberian kredit harus berdasarkan bukti pengeluaran cek yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Setiap pengeluaran cek tunai dalam transaksi pemberian kredit harus disertai dengan tanda terima cek yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Operasional dan Konsumen. Setelah cek diberikan kepada konsumen, tanda terima cek tersebut salah satu lembar dikembalikan ke Kepala Bagian Operasional untuk diinput kesistem yang kemudian dikirimkan ke kantor pusat sebagai bukti bahwa dana sudah digunakan.
Proses pencatatan dalam transaksi pemberian kredit telah dijalankan
dengan
baik
yaitu
menggunakan
otorisasi
yang
berwenang, dimana otorisasi tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Operasional.
C. Mengidentifikasi Mekanisme Pemberian Kredit Yang Telah Berjalan Pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk Cabang Solo. Mekanisme pemberian kredit yang dijalankan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo dalam menjamin keamanan kekayaan perusahaan adalah sebagai berikut: 1.
Penggunaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi pemberian kredit antara lain Surat Perjanjian Kredit, Tanda Terima Cek, dan Tanda Terima Dokumen sudah berjalan dengan baik yaitu sudah bernomor urut tercetak. Dengan adanya nomor urut tercetak maka tindakan manipulasi data dapat di minimalkan.
2.
Pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Departemen Audit pusat PT. XXX Finance Indonesia, Tbk setiap periode (6 bulan sekali) melakukan pemeriksaan kesetiap bagian yang ada di kantor cabang. Dan selain itu, perusahaan telah melakukan pemeriksaan setiap hari pada proses pekerjaan yang dilakukan dilapangan dan juga pengecekan
terhadap
kebenaran laporan hasil survey,
kebenaran data
konsumen, yang dijalankan oleh departemen audit lapangan cabang, yang diharapkan setiap hari ada kontrol pekerjaan. 3.
Perputaran
jabatan
yang
dilakukan
akan
dapat
menjaga
independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga indikasi persekongkolan dapat dihindari. PT. XXX Finance Indonesia, Tbk telah melakukan perputaran jabatan minimal satu tahun sekali, selain menghindari indikasi persekongkolan juga meningkatkan pengetahuan karyawan dilingkungan pekerjaan. 4.
Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak, diharapkan dapat mengungkap apabila terjadi kecurangan dalam depertemen yang bersangkutan yang akan ditemukan oleh pejabat yang menggantikan sementara.
5.
Perlindungan atas kekayaan perusahaan baik yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu perlindungan atas jaminan maupun semua kekayaan perusahaan lainnya termasuk karyawan telah dilakukan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk dengan mengansuransikan semua kekayaan perusahaan tersebut.
D. Membandingkan Mekanisme yang telah berjalan dari proses pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo dengan mekanisme yang telah ditetapkan PT. XXX Finance Indonesia, Tbk
Makanisme pemberian kredit pada PT. XXX Finance cabang Solo secara garis besar sudah dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Berbagai training yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kemampuan serta mutu karyawan dalam menjalankan tugas selalu di adakan oleh PT. XXX Finance Indonesia, Tbk, baik dilakukan dicabang maupun yang dilakukan di kantor pusat.
E. Kelemahan Unsur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo barada pada tiga fungsi yaitu Kepala Produk, Analis Kredit, dan Pimpinan Cabang. Dijadikan perhatian pada prosedur pemberian kredit PT. XXX Finance Indnesia, Tbk cabang Solo adalah pada bagian analis kredit, karena analis kredit merupakan fungsi pengendalian intern yang paling independent (tidak terbebani target) dimana analis kredit dapat berlaku objektif dalam menganalisis pengajuan kredit. Kepala Produk dan Pimpinan Cabang akan kehilangan objektifitasnya karena Kepala Produk dan Pimpinan cabang terbebani target yang harus dicapai oleh cabang. Terdapat kelemahan dalam prosedur pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo, antara lain:
1.
Kepala Produk melaksanakan analisis kredit, sedangkan Kepala Produk dibebani pencapaian target cabang, sehingga objektifitas atas analisis kredit berkurang.
2.
Analis Kredit kehilangan independensinya karena setiap aplikasi yang sudah diperiksa baik disetujui oleh Analis Kredit maupun yang ditolak oleh Analis Kredit harus diberikan kepada Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang memiliki otoritas penuh atas cabang.
3.
Pimpinan Cabang memiliki otoritas penuh atas cabang dan dibebani target cabang, sehingga analisis yang dilakukan oleh Analis kredit saat terjadi penolakan oleh Analis Kredit, aplikasi permohonan kredit tersebut tetap dapat dijalankan oleh Pimpinan Cabang. Hal ini dapat menciptakan pengendalian intern yang buruk, karena dengan hal tersebut terdapat kesempatan oleh pejabat berwenang untuk melakukan konspirasi.
F. Perbandingan Prosedur Pemberian Kredit Fungsi
1. Kepala Produk
Alur / Prosedur yang Salah
Alur / Prosedur yang Benar
1. Kepala
1. Kepala
Produk
menganalisis
Analisis
Kelayakan Konsumen. 2. Kredit Analis
2. Aplikasi
Permohonan
Produk
Tidak
menganalisis
Analisis
Kelayakan Konsumen. 2. Aplikasi
Permohonan
kredit
yang
kredit yang ditolak oleh
ditolak/diterima
oleh
Kredit
Analis
Kredit Analis diberikan
dikembalikan
ke Pimpinan Cabang
Kredit
langsung ke
Lapangan
Bagian untuk
dikembalikan ke konsumen 3. Dalam 3. Pimpinan Cabang
3. Dibrikan otorisasi penuh atas cabang
hal
kredit,
persetujuan
aplikasi
dapat
dijalankan
apabila
mendapat
persetujuan
kredit dari ketiga fungsi yaitu
Kepala
Produk,
Kredit Analis dan Pimpinan Cabang.
Perbandingan Flowchart Yang terjadi / Salah Gambar IV.1 Analis Kredit
4
2
Menerima pengajuan permohonan kredit
Disetujui
Tidak
Ya
FCJ FCI FCKK FCBP RL FPP LHS Persetujuan AKK dari KP
Tanda Tangan di Persetujuan Analisis Kelayakan Konsumen
Penjelasan Term and Condition
Tanda Tangan di Penolakan Analisis Kelayakan Konsumen
Penjelasan Term and Condition
SPK
5
Pengecekan black list konsumen
Rekomendasi Kepada Pimpinan Cabang
5
Analisa LHS dan Kelayakan Konsumen Keterangan: AKK : Analisis Kelayakan Konsumen SPK : Surat Perjanjian Kredit
Flowchart yang Seharusnya Analis Kredit 2 4
Menerima pengajuan permohonan kredit
2
Disetujui
Ya
FCJ FCI FCKK FCBP RL FPP LHS Persetujuan AKK dari KP
Tanda Tangan di Persetujuan Analisis Kelayakan Konsumen
Tanda Tangan di Penolakan Analisis Kelayakan Konsumen
Penjelasan Term and Condition
Penjelasan Term and Condition Survey ulang oleh Audit Lapangan
SPK
Pengecekan black list konsumen
Tidak
Rekomendasi Kepada Pimpinan Cabang
Rekomendasi Kepada Pimpinan Cabang
5
Analisa LHS dan Kelayakan Konsumen
5
Keterangan: G. Perbandingan Prosedur Pemberian Kredit AKK : Analisis Kelayakan Konsumen SPK : Surat Perjanjian Kredit Praktek Dilapangan Solusi 2Landasan Teori
4. Permohonan kredit
4. Permohonan kredit
4. Sebaiknya konsumen yang mengajukan kredit datang langsung ke kantor dan tidak dapat diwakilkan.
5. Analis Kredit
5. Penelitian
berkas
5. Manganalisis berkas dan
dan
kelayakan konsumen oleh
permohonan kelayakan
konsumen
oleh bagian lapangan.
bagian lapangan
melalui
berbagai penilaian kepada konsumen
berdasarkan
prinsip-prinsip
pemberian
kredit. 6. Persetujuan kredit
6. Penandatangan Kontrak
6. Lembaga
Pembiayaan
biasanya
mendahulukan
tandatangan kontrak agar lebih efisien.
7. Perjanjian kredit
7. Rekomendasi
kepada
7. Dalam
Pimpinan Cabang
hal
kredit,
persetujuan
aplikasi
dapat
dijalankan
apabila
mendapat
persetujuan
kredit dari ketiga fungsi yaitu
Kepala
Produk,
Kredit Analis dan Pimpinan Cabang. 8. Pencairan kredit
8. Pencairan
8. Pencairan
kredit
akan
dilakukan setelah proses analisis dilakukan. 9.
9.
9.
telah
selesai
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah yang berfokus pada fungsi Analis Kredit. Hasil review terhadap prosedur pemberian kredit menunjukkan bahwa setiap tahap pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan PT. XXX Finance Indonesia, Tbk. Meskipun demikian, dalam review yang dilakukan penulis ditemukan kelemahan didalam sistem pemberian kredit dalam perusahaan itu sendiri, yaitu 1. Pimpinan Cabang memiliki wewenang penuh atas cabang, termasuk memberikan rekomendasi untuk menjalankan aplikasi permohonan
kredit, meskipun
fungsi
Analis
Kredit
telah
menganalisis dan menolak aplikasi permohonan kredit tersebut.
2. Fungsi Analis Kredit kehilangan fungsinya dalam menganalisis aplikasi permohonan kredit karena fungsi Pimpinan Cabang memiliki wewenang lebih tinggi untuk tetap menjalankan aplikasi permohonan kredit yang ditolak oleh Analis Kredit. Sistem pemberian kredit PT. XXX Finance Indonesia, Tbk memiliki kelemahan akan tetapi penulis menilai bahwa secara keseluruhan prosedur pemberian kredit pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo telah dijalankan dengan baik.
B. Saran Penelitian ini telah menemukan bukti bahwa sistem pemberian kredit PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo memiliki beberapa kelemahan, berdasarkan kelemahan tersebut, maka penulis memberikan saran perbaikan yang penulis ajukan antara lain: 1. Aplikasi pengajuan kredit yang ditolak oleh Analis Kredit tetapi Pimpinan Cabang menginginkan aplikasi tersebut tetap dijalankan, sebaiknya ada satu fungsi yang independen lagi yang akan memberikan pertimbangan kepada Analis Kredit atas aplikasi tersebut. Fungsi tersebut adalah fungsi Audit Lapangan. Audit Lapangan diwajibkan melakukan survey ulang (kunjungan langsung ke calon konsumen), memastikan semua (termasuk 5p 1c) atas aplikasi tersebut pada hari yang sama sebelum aplikasi tersebut dijalankan ke proses selanjutnya. Dengan melakukan
survey ulang tersebut diharapkan dapat mengetahui keadaan sebenarnya yang dilihat dari sudut pandang fungsi yang independen dan dapat digunakan sebagai pertimbangan ulang atas rekomendasi Analis Kredit, dan hasil analisis dari Audit Lapangan tersebut dibuatkan tembusan ke Pimpinan Cabang, sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan wewenang oleh Pimpinan Cabang. Keputusan ini dapat dijalankan apabila wewenang keputusan masih dalam wewenang cabang ( £ Credit Authority Approval Pimpinan Cabang).
DAFTAR PUSTAKA
Hartono, Jogiyanto.2000. Analisa dan desain sistem informasi. Edisi 2 Yogyakarta: Andi. Jusuf, AL Haryono.2001. Dasar-dasar akuntansi. Edisi 6. Yogyakarta. Muafi, 2008. Manajemen Usahawan Indonesia. Edisi Maret. Lembaga Manajemen FE UI. Mulyadi. 2001. Sistem akuntansi. Edisi ketiga.Jakarta:Salemba Empat. Mulyadi.2002.Auditing.Buku 1.Edisi 6.Jakarta:Salemba Empat. Sularso,
Sri.2004.Metode
penelitian
akuntansi:sebuah
pendekatan
replika.Yogyakarta BPFE. Widyastuti, Ari.2007. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Pengendalin Intern Pemberian Kredit (studi kasus Pada PD. Badan Kredit Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar). Skripsi FE UNS, tidak dipublikasikan.