Membuka Kebuntuan Program HTR Oleh :
Tuti Herawati
Diskusi Perpustakaan Badan Litbang Kehutanan Putaran III - Selasa 21 Juli 2011
http://www.storaenso.com
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) : kebijakan/program Kementerian Kehutanan pemberiaan hak akses masyarakat sekitar hutan negara membangun hutan tanaman
Landasan legalitas : PP 6/2007 jo PP 3/2008
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HTR Pemanfaatan kawasan Tidak dibebani Hak
Lahan tidak dibebani hak (12,3 Juta Ha)
Sisa 3,3 Juta Ha
Lahan tidak dibebani hak (9 Juta Ha)
60 % - HTR (5,4 Juta Ha)
40 % - HTI (3,6 Juta Ha)
Tambahan jika diperlukan
Akses ke BLU Pusat Pembiayaan Tanaman Hutan
Posisi HTR dalam Pembangunan Kehutanan Nasional meningkatkan produktivitas LOA
memperbaiki tutupan lahan Memperbaiki lingkungan (ekosistem DAS) Mengisi gap Suplai dan Demand kayu Memberi akses masyarakat terhadap hutan negara Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan Sarana resolusi konflik tenurial
Target dan Realisasi Pembangunan HTR ALOKASI PENCADANGAN
NO
TAHUN
1
2007
1.400.000 Ha
93.333
2
2008
1.400.000 Ha
93.333
3
2009
1.400.000 Ha
93.333
4
2010
1.200.000 Ha
80.000
5.400.000 Ha
360.000
Jumlah
TOTAL KEBUTUHAN DANA :
∑ KK (15 Ha/KK)
Rp. 37.449.877.500.000
1400000 1200000 1000000 800000
Target luas (Ha) Pencadangan (Ha)
600000
IUPHHK-HTR (Ha) 400000 200000 0 2007
2008
2009
2010
Realisasi IUPHHK HTR 87.299,89 ha di 21 Kabupaten
Pencadangan Areal (11,22%)
IUPHHK-HTR (2 %)
Madina-Sumatera Utara, Konawe Sul-Teng, Gunung Kidul, Halmahera, Sarolangun
Realisasi Penyaluran Dana BLU (Desember 2010) Dana BLU
Rp 2 Trilyun
Pencairan
Rp. 466.591.360
Mitra Madina
Rp. 151.551.360
Maju Bersama
Rp. 315.040.000
Mengapa Program HTR begitu lambat?
Situasi
Struktur
Resource & aktor
Kebijakan & regulasi
ANALISIS KELEMBAGAAN Perilaku AKTOR
(Ostrom 2008 & Schimdt 1987) 1987)
KINERJA
TUJUAN
Satisfied
Un - Satisfied
Success
Fail
Underlying Causes Analysis
Regulasi HTR 1. Kegiatan Pencadangan Lahan 2. Proses Penerbitan IUPHHK 3. Penyaluran Kredit
Mekanisme Pencadangan Lahan untuk HTR (Permenhut P.5/Menhut /Menhut--II/ II/2008 2008))
Mekanisme Permohonan IUPHHK HTR
Persyaratan Debitur : Pemegang IUPHHKIUPHHK-HTR (RKU/RKT terlegalisir dokumen rencana usaha Surat kuasa Dokumen kelompok) Koperasi telah berbadan hukum dan RAT 2 tahun. Telah memiliki pendamping (SK Bupati). Mengajukan permonohonan dilampiri proposal.
SITUASI SUMBERDAYA - Konflik penguasaan lahan - Hasil produk HTR jangka panjang - Harga dan pasar kayu HTR belum jelas SITUASI AKTOR Pemerintah Pusat proses SK Pencadangan Lokasi lama (Baplan & BUK) Pencairan Kredit Lambat (BLU P2H) Pemerintah Daerah : Internalisasi program belum berjalan Kapasitas sumberdaya daerah terbatas Pemahaman terhadap HTR = proyek Masyarakat kapabilitas sebagai pengusaha HT rendah
Contoh Kasus Implementasi HTR • Cerita dari Kalsel : No
IUPHHK
1
IUPHHK-HA
Jumlah Luas (unit) (Ha) 5 279.361
%
2
IUPHHK-HTI
15
531.560
63.23
3
Pencadangan HTR
6
29.758
3,54
33,23%
Cerita “Sukses” dari Sarolangun Kerjasama Dishut Kab Sarolangun dan FLEGT •Proses pembangunan HTR • Studi kelayakan Lokasi HTR : Puslitbanghut (Juli 2007) •Penyusunan Ranteknis (Agustus – oktober 2007) •Penggalian aturan kelompok HTR : LSM (Desember 2007) •Kajian Teknis oleh Baplan (Januari 2008) •Pengukuhan KTH oleh Bupati (Pebruari 2008) •Usulan Pencadangan Areal HTR : Maret – Sept 2008) •SK Pencadangan (Nopember 2008) •IUPHHK HTR (Maret 2009
Cerita HTR di Yogyakarta • Yogya
awalnya bukan target sasaran lokasi HTR • Pemda menangkap HTR sebagai program pemberdayaan masyarakat • Areal Hutan Negara dialokasikan untuk HTR • SK pencadangan 20 Maret 2009 • SK IUPHHK HTR : 19 Juni 2009 (3 bulan dari pencadangan) • LSM Pendamping aktif
Tantangan …. SK Pencadangan
91 Kabupaten
605.778 Ha
SK IUPHHK
17 Kabupaten
58.182 Ha
idle 54 Kabupaten
547.604 Ha
Gap dengan pencadangan target awal IUPHHK
4,8 juta Ha 5,3 juta Ha
SARAN PERBAIKAN Stakeholder
Hambatan
Saran Perbaikan
Kementerian Kehutanan Baplan dan BPK proses pencadangan aspek clean&clear lahan BLU Pusat P2H
keterbatasan kapasitas Sumberdaya Manusia
penetapan tata batas
Peningkatan kapasitas Reqruitmen Penambahan tenaga profesional perbankan
SARAN PERBAIKAN Lanjutan
Stakeholder
Hambatan
Saran Perbaikan
Pemerintah Daerah Dinas Ketidaksiapan SDM Sosialisasi Kehutanan Pemda dalam Propinsi dan implementasi program Kabupaten HTR Kurangnya dukungan Koordinasi antara pendanaan dari APBD Kemenhut, kemendagri, dan Bappenas dalam perencanaan pembangan HTR
SARAN PERBAIKAN Lanjutan
KELOMPOK TANI Hambatan Terbatasnya kapabilitas sebagai pengusaha HT Kurangnya permodalan Jaminan pasar hasil kayu HTR
Saran Perbaikan Pembinaan dan pendampingan
Percepatan penyaluran kredit modal dari BLU Penjaminan pasar kayu oleh Pemerintah Fasilitasi kemitraan antara kelompok tani dengan industri
SARAN PERBAIKAN Lanjutan Lanjutan………… …………..
Stakeholder Pendukung Lain Hambatan Lemahnya koordinasi sektor
Saran Perbaikan Peningkatan koordinasi antar antar sektor untuk mendukung keberhasilam implementasi program HTR melalui pembentukan Kelompok Kerja HTR di tingkat Kabupaten
Terima Kasih
