Membedah Program Ekonomi Calon Presiden dalam Bidang Energi Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEUI 2014
Latar Belakang Masalah Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah semakin berkurangnya persediaan sumber daya penghasil energi. Jika penggunaan sumber daya tersebut tidak mengalami penurunan yang signifikan, dapat diprediksi cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam 12 tahun, gas alam akan habis dalam 34 tahun, dan batu bara akan habis dalam 79 tahun. Apa yang akan terjadi jika berbagai sumber daya penghasil energi tadi habis? Tentu berbagai aktivitas manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin di muka bumi ini akan sangat terganggu. Mobilitas yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) tidak akan lagi mampu bergerak seefektif dan seefisien seperti dulu ketika BBM masih melimpah. Listrik yang hampir tidak bisa lepas dari kehidupan kita juga berasal dari BBM. Padahal hal pertama yang kita lakukan sepulang beraktivitas di luar kediaman adalah mencari listrik untuk men-charge baterai gadget. Meskipun ada juga pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, tetap saja pada akhirnya akan habis. Konsumsi gas Indonesia semakin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan konversi minyak tanah ke gas mulai tahun 2007. Jelas, dampaknya adalah semakin meningkatnya konsumsi gas alam Indonesia. Setelah beraktivitas, kita tidak hanya membutuhkan listrik untuk men-charge gadget, mungkin juga kita lapar. Beberapa dari kita mungkin memilih untuk membeli makanan kemasan langsung makan tanpa harus dimasak, tetapi apakah kita akan memakan makanan seperti itu selamanya? Tentu tidak, kita juga memerlukan makanan yang dimasak. Lalu apa jadinya jika gas alam yang selama ini digunakan untuk menghasilkan api tidak lagi kita dapatkan? Kondisi sebagaimana yang digambarkan di atas merupakan kondisi ketika tidak ada sama sekali upaya untuk mengendalikan, mengatur, dan memenej sumber daya penghasil energi dan selama selang waktu tersebut tidak ada sumber daya alternatif yang ditemukan dan diimplementasikan. Namun, kondisi tersebut sangat mungkin terjadi jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengatasinya. Selain itu, masalah kedaulatan energi memang merupakan masalah yang tidak kunjung usai. Sampai saat ini, kepemilikan sejumlah blok migas yang dilakukan di Indonesia masih dilakukan oleh pihak asing. Perusahaan yang menguasai eksplorasi migas yakni,
Chevron 44%, Total E&P 10 %, Conoco Philip 8%, Medco 6%, CNOOC 5%, Petrochina 3%, BP 2%, Vico Indonesia 2%, Kodeco Energi 1%, lainnya 1%. Pertamina sebagai eksekutor yang sah untuk menguasai cadangan migas nasional hanya mampu mengeksplorasi 16%. Hal ini juga memberikan dampak lain dimana Indonesia menjadi negara yang bergantung pada Impor. Ketergantungan tersebut bahkan telah membuat kondisi neraca perdagangan kerap defisit. Tahun 2014 adalah tahun pemilu Indonesia. Negara ini secara resmi akan memiliki presiden baru. Pilihannya antara Prabowo Subianto atau Joko Widodo. Keduanya telah memaparkan program andalan, rencana kerja, visi misi, serta janji manis di berbagai kesempatan. Bidang energi juga menjadi salah satu poin penting yang mereka angkat sebagai sasaran utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Keduanya tidak berbeda terlalu jauh terkait kebijakan yang nantinya akan diambil. Intinya adalah mengurangi konsumsi sumber daya tidak terbarukan dan mengusahakan terciptanya energi alternatif.
Visi Misi Prabowo-Hatta Dalam visi misinya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa meletakkan energi dan sumber daya alam dalam agenda mereka. Dalam upaya mereka untuk mengurangi konsumsi BBM, mereka berencana untuk mengurangi subsidi BBM khusus terhadap orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Tidak dijelaskan lebih lanjut mekanisme pengurangan subsidi khusus orang kaya, apakah bersifat progresif tergantung jenis mobil yang dipakai atau mungkin melihat langsung data pendapatan orang tersebut, kita belum tahu. Yang jelas beberapa tahun terakhir subsidi BBM selalu diupayakan berkurang, namun implementasinya kerap kali masih tidak tepat sasaran. Poin lainnya yang tertuang dalam visi misi Prabowo-Hatta adalah memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN. Selain itu juga mereka berencana membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas 10.000 MW dan melaksanakan penyediaan listrik nasional mencapai rasio 100% sampai tahun 2019. Yang wajib menjadi perhatian penting bagi rencana ini adalah mengenai pembangunan infrastruktur tidak hanya yang berkaitan dengan proses menghasilkan energi itu sendiri namun juga infrastruktur sampai energi tersebut dapat dirasakan oleh konsumen. Ditambah lagi dengan rencana mereka untuk mendirikan kilangkilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME (pengganti elpiji).
Pembangunan kilang-kilang minyak ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan yang kemudian nantinya diolah sendiri di dalam negeri. Selama ini Indonesia merugi karena harus membeli lagi sumber daya alamnya yang telah diolah oleh pihak asing. Namun pengolahan sumber daya tersebut tetap dilakukan secara ekonomis. Terkait energi terbarukan, mereka berencana mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri, dan bahan baku bioetanol lainnya. Kemudian memberikan prioritas dalam pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) serta energi-bio dan energi terbarukan pada umumnya seperti biomassa dan biodiesel. Penggunaan biomassa dilakukan untuk mengurangi impor elpiji yang sampai saat ini mencapai 60%. Hal tersebut tentu akan memberatkan subsidi. Hanya masalahnya di dana terkait pengembangan riset dan teknologi serta infrstruktur terkait. Prabowo-Hatta juga berencana untuk mengekspor batu bara dengan pertimbangan bahwa cadangan batu bara Indonesia masih melimpah dan jika diekspor akan meningkatkan devisa negara. Lagipula selama ini asap hasil batu bara telah mengotori udara karena batu bara menghasilkan karbon yang tinggi. Untuk memenuhi berbagai target mereka dalam pengelolaan energi, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Agar anggaran pengeluaran negara tidak jebol, mereka dapat melirik investor sebagai sarana pendanaan dalam upaya-upaya peningkatan kapasitas dan sebagainya. Prabowo-Hatta berencana mengembalikan tatakelola migas nasional sesuai pasal 33 UUD 1945 dengan penyelesaian revisi UU Migas. Penyelesaian ini sangat penting guna memberikan kepastian investasi bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah menunggu UU tersebut selesai. Meskipun ini merupakan wewenang DPR, melihat urgensinya maka penyelesaian UU ini wajib diusahakan oleh pemerintah terpilih dengan segera. Selain dana, masalah utama yang wajib mereka perhatikan adalah distribusi energi agar semua masyarakat baik kalangan menengah ke bawah sampai yang tinggal di daerahdaerah terpencil tetap dapat menikmatinya. Selain itu rencana untuk mengekspor batu bara juga menuai pro kontra. Disisi kontra karena dalam lima tahun ke depan batu bara akan menjadi andalan kebutuhan energi dalam negeri sedangkan pengelolaan energi terbarukan menjadi energi lebih mahal dibandingkan pengelolaan batu bara menjadi energi. Sebagai gambaran, hingga kini 24% kebutuhan energi Indonesia dipasok dari batu bara, 49% didominasi oleh minyak dan 5% dipasok dari energi terbarukan. Secara garis besar, program Prabowo-Hatta dalam manajemen energi adalah dengan menggunakan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Yang menarik adalah dalam upayanya meningkatkan produksi bioetanol, akan menciptakan lapangan kerja baru. Dua juta
hektar lahan dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang lebih terlepas dari masalah seperti pembebasan lahan dan sertifikasi yang tidak akan dibahas lebih jauh dalam kajian ini. Nantinya, bioetanol diharapkan akan mampu menggantikan posisi BBM sebagai sumber energi. Selain bioetanol, fokus mereka tertuju pada panas bumi, gas alam, air, biomassa, dan biodiesel untuk dapat mengurangi penggunaan BBM. Mereka tidak melirik potensi nuklir sebagai sumber daya energi.
Visi Misi Jokowi-JK Dalam bidang energi, Pasangan Jokowi-JK yang mengusung program Berdikari (Berdiri di kaki sendiri) dalam bidang ekonomi memfokuskan pada kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional. Jokowi-JK memiliki 7 cara mengembalikan kedaulatan energi: 1. Merancang terobosan energi untuk menjaga dan meninkatkan produksi minyak bumi. Strategi yang akan ditempuh dibawah kepimpinan Jokowi-JK adalah dengan menerapkan penggunaan Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang akan memperpanjang usia sumur-sumur yang sudah memproduksi. dilakukan
adalah
merancang
kegiatan
eksplorasi
Strategi lain yang
sumur
baru
dengan
mempertimbangkan resiko dan pengembalian investasi sehingga dapat didanai oleh baik pemerintah maupun swasta. Jokowi-JK juga akan mengganti sistem fiskal yang sudah tidak dapat diterapkan dengan kondisi saat ini. Setiap ladang minyak memiliki sistem yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan sistem yang lebih fleksibel yang dapat mengakomodir kedulitas geologi yang berbeda. Untuk memperbaiki iklim investasi, Jokowi-JK juga turut melukan perbaikan di bidang administrasi yang sering menghambat iklim investasi. Bidang tata kelola migas juga tidak luput dari perhatian Jokowi-JK. Pembubaran BP Migas yang berujung pada pembentukan SKK Migas membuat iklim investasi migas memburuk. Solusi dari masalah tersebut adalah perbaikan pada UU Migas Merah Putih yang berkarakter membangun kapasistas nasional. 2. Pengurangan subsidi dan Penyediaan energi murah. Strategi yang dilakukan adalah melakukan transformasi energi yang digunakan oleh transportasi dari BBM ke BBG. Sebenarnya pemerintahan SBY sudah melakukan hal tersebut dengan mengunakan Gas sebagai bahan bakar transportasi massal seperti Bus. Namun, kurangnya infrastruktur gas menjadi masalah lain. Dalam hal ini, Jokowi-JK akan berkomitmen untuk membangun infrastruktur gas. Perkiraan dari pengalihan 30% penggunaan transportasi berbahan bakar BBM menjadi BBG adalah
menurunnya anggaran subsidi BBM sebesar Rp60 Triliyun dan menurunkan harga energi sebesar 20%. Strategi lainnya adalah merealokasikan subsidi BBM ke penyediaan Biofuel yang akan membangkitkan gairah industri biofuel. 3. Mencapai industri migas yang kuat dan tangguh. Jokowi-JK akan membangun Industri Migas nasional yang kuat dalam jangka pendek dan menengah. Selain itu, mereka berkomitmen mengoptimalkan APBN melalui lifting minyak. Dalam bidang hukum, Jokowi-JK berkomitmen untuk merevisi UU Migas agar lebih memihak kepentingan nasional. 4. Mendorong energi terbarukan. Dalam jangka panjang, Jokowi-JK akan merubah sistem harga beli energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai keekonomian. Sedangkan dalam jangka pendek, penggunaan energi terbarukan dimaksudkan untuk mengurangi subsidi BBM. Energi terbarukan yang akan digunakan dalam hal ini adalah Panas Bumi, tenaga air, Biofuel, dan Biomassa. Jokowi-JK juga akan mendirikan suatu lembaga negara seperti Bulog yang akan memperkuat penggunaan biofuel atau energi terbarukan lainnya. 5. Meningkatkan rasio elektrifikasi agar dapat menjadi solusi dari kelangkaan listrik dan mengeliminasi subsidi listrik 6. Membangun infrastruktur migas Strategi yang dilakukan adalah denga membangun kilang minyak di Indonesia yang memenuhi kebutuhan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung baik di hilir maupun di hulu seperti kilang, storage, pipa transmisi, dan kapal tanker agar mengurangi ketergantungan luar negeri yang biasanya menyediakan infrastruktur tersebut. 7. Mendorong teknologi hemat energi dan memberikan disinsentif kepada teknologi yang tidak memenuhi Minimum Operational Performence Standard (MOPS).
Secara umum, program yang ditawarkan Jokowi-JK dalam bidang energi sudah mencakup seluruh sektor dari minyak, gas, listrik, dan permasalahan lingkungan. Strategi Jokowi-JK dalam menpertahankan dan meningkatkan produksi minyak patut diapresiasi karena sangat detail sampai masuk ke ranah teknis. Dalam menjalankan visinya, Jokowi-JK juga fokus dengan masalah lingkungan dimana eksplorasi minyak seringkali memunculkan Biaya Eksternalitas Negatif. Jokowi-JK memposisikan isu perubahan iklim bukan saja sebagai isu lingkungan, tetapi isu Ekonomi Nasional. Selain itu, pembangunan lembaga seperti Bulog yang khusus menangani sektor energi terbarukan juga merupakan suatu
terobosan yang baik. Hanya saja, ide ini mungkin dapat ditinjau ulang manakala keberadaannya dapat dimasukan dalam struktur Kementrian ESDM dengan mendirikan direktorat baru sehingga tidak perlu pemborosan APBN untuk membentuk lembaga baru. Komitmen untuk meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100% juga merupakan hal yang utopis dilakukan dalam jangka pemerintahan 5 tahun mendatang. Dalam visinya tersebut, Jokowi-JK juga tidak menjelaskan secara detail strategi meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan pengurungan subsidi listrik. Sangat disayangkan Jokowi-JK tidak mengagendakan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam visi tersebut. Padahal, pada pemerintahan SBY periode pertama, JK adalah orang yang sangat mendorong pendirian PLTN.
Kesimpulan Dalam bidang energi, program yang ditawarkan oleh kedua pasang capres-cawapres hampir sama. Keduanya berfokus pada pengurangan subsidi BBM secara bertahap dengan mengkonversikannya ke energi terbarukan. Prabowo-Hatta akan melakukan pengurangan subsidi BBM dengan instrumen Pajak dan mengkonversikan ke bioetanol, sedangkan JokowiJK berfokus pada tranformasi penggunaan BBM ke BBG di sektor transportasi. Keduanya juga berkomitmen mengembalikan tata kelola migas nasional sesuai pasal 33 UUD 1945 dengan penyelesaian revisi UU Migas agar lebih memihak kepada kepentingan nasional. Masalah Revisi UU Migas yang selama ini berjalan lama dan ketidakjelasan keberadaan SKK Migas. Hal ini menyebabkan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tidak memiliki pegangan aturan main sehingga akan menjadi penghambat bagi investor. Masalah energi merupakan masalah sederhana namun sulit dalam penyelesaiannya. Berbagai rumusan kebijakan sudah dibuat dan diimplementasikan namun kerap kali gagal dalam upaya negara memaksimalkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Diperlukan keberanian dan konsistensi dalam manajemen energi. Berani dalam mengambil sikap dan langkah untuk kesejahteraan rakyat di bidang energi. Konsisten dalam menjalankan kebijakan agar tujuan-tujuan yang ingin diraih dapat dicapai dengan maksimal.
Sumber referensi: www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6718-dpr-upayakan-percepat-revisi-uu-migas.html www.metrotvnews.com/read/2014/06/19/254939 www.news.viva.co.id/news/read/516424-hashim-beber-rencana-program-energi-prabowohatta Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
