MEMBANGUN NEGARA DEMOKRASI TANPA PARTAI. (Daulat Rakyat Sepenuhnya) Halaman 1 dari 70. kuasa formal. kuasa formal

MEMBANGUN NEGARA kuasa formal

DEMOKRASI TANPA PARTAI (Daulat Rakyat Sepenuhnya)

Halaman 1 dari 70

Kata Pengantar Indonesia adalah negeri dengan kekayaan alam melimpah namun rakyatnya terbelenggu kemiskinan stadium akut. Indonesia adalah negara demokrasi besar namun segala sesuatunya berbasiskan “investasi dan perdagangan”. Indonesia adalah syurga di muka bumi “bagi para maling berdasi’. Indonesia adalah negeri berjuta paradoks dan kontradiksi. Indonesia adalah negeri dimana rakyatnya berpindah-pindah dari satu mulut harimau ke mulut buaya demikian terus-menerus tanpa henti. Indonesia adalah negeri yang telah jatuh tertimpa tangga pula. Hanya Daulat Rakyat Sepenuhnya yang dapat membangkitkan negeri menjadi bangsa yang besar dan disegani kawan maupun lawan. Sudah saatnya sistem seleksi dan rekrutmen kepemimpinan diubah secara mendasar. Maka pemimpin harus menyatu (melting) dengan yang dipimpinnya? TIDAK DEMIKIAN. Tetapi setiap Pelayan Rakyat harus menyatu dengan rakyat yang dilayaninya. Segala sekat dan klaim keperantaraaan yang memisahkan rakyat dan pelayannya harus dihilangkan sehilang-hilangnya. Sekat yang diciptakan begundal demokrasi pada hakikatnya adalah tempat berlindung para vampire. Pada hakikatnya adalah organisasi kriminal (organized crime). Maka lahirlah risalah Konsepsi Negara Demokrasi Tanpa Partai sebagai terobosan. Sebuah upaya menulis sejarah masa depan bangsa yang gemilang berjaya di antara bangsa-bangsa lainnya. Namun, mustahil raksasa keropos penuh borok yang sedang berpesta pora mengangkangi negeri dan kekayaannya bersedia dengan sukarela menyerahkan kembali daulat rakyat sepenuhnya yang kita pinta. Mustahil! Ini perjuangan jika tidak meneteskan keringat suatu hari mungkin menuntut tetesan darah pejuang putera kandung Ibu Pertiwi. Kita coba hindarkan semampu-mampunya. Kita mencinta perdamaian namun lebih mencinta kebenaran. Kita mencintai hidup namun jika tegaknya keadilan meminta tertumpahnya darah maka akan kita berikan dengan penuh bangga dan sukacita. Oleh karena itu, Gerakan Demokrasi Tanpa Partai menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk turut bergabung dalam kafilah perubahan mendasar bagaimana negara seharusnya. Demokrasi Tanpa Partai adalah sebuah konsepsi dan bukan sebuah organisasi. Setiap elemen pejuang Daulat Rakyat Sepenuhnya dapat mengorganisasi dan memimpin sendiri organisasi yang telah attau akan Anda pimpin. Anda ditantang oleh generasi mendatang untuk bisa memimpin gerakan anda sendiri! Ini masalah panggilan jiwa berjuang untuk kebenaran dan keadilan melalui tegaknya Daulat Rakyat Sepenuhnya. Ini tentang kesadaran eksistensial! Karena Demokrasi Tanpa Partai bukan sebuah organisasi tetapi sebuah konsepsi yang memanggil setiap yang menyetujui baik individu maupun organisasi untuk turut memperjuangkannya menjadi nyata. Jangan hanya diam...! Dukungan pribadi dan atau keorganisasian are welcome...! MERDEKA...! Administratur Gerakan Demokrasi Tanpa Partai [email protected] 08179923479 http://antipartai.net

Halaman 2 dari 70

Daftar Isi Judul

1

Kata Pengantar

2

Daftar isi

3

BAB I Partai adalah salah satu akar masalah

4

BAB II Mari Belajar dari Pemilu Presiden Republik Islam Iran

9

BAB III Mari Belajar dari Pemimpin Besar Kaum Tertindas

13

BAB IV KONSTITUSI DAULAT RAKYAT SEPENUHNYA

29

BAB V Perjuangan Mewujudkan Daulat Rakyat Sepenuhnya

66

BAB VI Kongres Rakyat Indonesia

67

Lembar Petisi Demokrasi Tanpa Partai

68

Draft Pernyataan Dukungan Organisasi

69

Halaman 3 dari 70

BAB I PARTAI PARTAI ADALAH SALAH SATU AKAR MASALAH [Demokrasi Tanpa Partai ≠ Gerakan Anti Partai ≠ Robek Surat Suara Pemilu]

Reformasi telah menghasilkan buah manis kebebasan menyatakan pendapat di muka umum yang tidak bisa terbendung lagi. Sayangnya buah manis itu disertai getah yang pahit rasanya. Sarang korupsi pun pecah dan menyebar ke segala lini kehidupan. BLBI yang menguapkan uang negara trilyunan rupiah. Century Gate yang membeku. Pemancungan TKW/I Indonesia. Deportasi massal TKW/I. Kemiskinan yang semakin akut. Ketergantungan pada pihak asing yang semakin menyakitkan. Penjualan kekayaan negara secara serampangan. Penodaan terhadap kerukunan hidup. Pencabutan hak dasar warga negara minoritas. Pencolengan besar-besaran. Sekolah makin mahal. Layanan kesehatan yang semakin tidak manusiawi. Ketimpangan sosial yang semakin menjurang. Harkat dan martabat bangsa kian tergadai demi lembaranlembaran dollar yang tidak dinikmati rakyat sebagai pemilik sah kekayaan negara. Terlalu banyak getah pahit untuk disebutkan!

Inti dari kerusakan bangsa ini adalah suap dan korupsi yang tersebar macam kanker darah stadium akut. Bangsa dan negara tinggal menunggu ajal atau keajaiban. Atau... ganti sumsum tulang belakang! Dan itu adalah perubahan radikal dan mendasar sistem berbangsa dan bernegara. Dengan mewujudkan daulat rakyat sepenuhpenuhnya. Dengan sistem kontrol yang berlapis-lapis. Dengan pelayan pilihan rakyat yang independen dan berjiwa merdeka, cerdas berintegritas tinggi dan amanah. Salah satu sumber masalah yang menuntut diubah radikal adalah........???

Di lingkungan eksekutif, korupsi paling sering terjadi karena kendali harta negara dan pelaksanaan kebijakan ada di sini. Tidak hanya pejabat politik, yakni mereka yang terpilih secara periodik, presiden, menteri dan kepala daerah, tetapi juga pejabat birokrasi yang menguasai administrasi. Dan untuk menggarong adalah sedemikian mudahnya. Karena mereka adalah pemegang keputusan. Apakah Anda percaya independensi mereka yang harus berterima kasih kepada partai yang telah menempatkan mereka di kursinya? Apakah Anda percaya

Halaman 4 dari 70

mereka yang menganggap jabatan sebagai kehormatan dan bukan sebagai tugas kepelayanan akan melayani Anda dengan sebenar-benarnya kepelayanan?

Kembali ke korupsi! Pascatumbangnya Orde Baru, lokasi korupsi merambah ke legislatif. Sebab, kewenangan lembaga ini diperluas. Bahkan hingga menggerus kuasa eksekutif. Partaipartai berkampanye dengan janji-janji seolah mereka adalah eksekutif dan bukan legislatif lagi. Padahal semua janji itu hanya mungkin jika partai memegang kuasa eksekutif. Aneh khan! Undang-undang takkan jadi kalau DPR tak membahasnya hingga titik komanya. Demikian juga anggaran negara takkan sah bisa DPR menolaknya. Padahal dalam soal perencanaan anggaran, kini DPR sampai bicara tingkat teknis: berapa nilai proyek, lalu siapa pelaksananya. Maka presiden harus berkompromi atau programnya tidak akan jalan sama sekali. Presiden telah di-preteli hanya menjadi pelaksana kehendak DPR. Aneh juga khan!

Bagaimana

dengan

yudikatif?

Sejak

dulu, lembaga peradilan sudah dikenal paling

buruk

hakim

bisa

reputasinya.

Putusan

diperjualbelikan.

Kalau

putusan hakim seperti itu, tentu saja juga menular ke jaksa yang bertindak sebagai

penuntut

dan

polisi

yang

membuat berkas perkara. Mafia hukum menjerat mereka yang ingin menggapai keadilan.

Politik

transaksional

merajalela di lingkungan legislatif dan eksekutif

juga

yudikatif.

Seringkali

rakyat disalahkan karena mereka selalu minta

uang

untuk

memberikan

suaranya. Padahal rakyat punya ‘rasionalitas’ sendiri: ngapain harus calon yang tidak jelas komitmen dan kemampuannya? Akhirnya rakyat meminta realisasi janji di muka karena tak percaya sekadar janji di belakang hari. Transaksi tunai di tempat!

Walhasil kerusakan pun melingkar-lingkar dan semakin menjerat leher seluruh bangsa. Dengan pejabat sebagai pengeruk manfaat dan penikmat terbesarnya. Sedikit rakyat mengunyah remah-remah tersisa. Ironisnya mayoritas rakyat hanya sekadar mengunyah angan bahkan sepah belaka. Jual beli suara yang awalnya dimulai para calon, apakah calon anggota legisaltif

Halaman 5 dari 70

atau calon pejabat eksekutif, menjadi bumerang. Mereka terjerat utang. Yang gagal terpilih jatuh miskin terlilit utang, yang terpilih berkeras membayar utang dan menyiapkan pundipundi untuk pemilu berikutnya. Utang bisa berarti utang uang bisa pula utang budi pada sponsornya. Dari mana mereka akan dapat uang banyak kalau tidak memanfaatkan pengelolaan dana negara.

Hingga Desember 2010 terdapat 17 gubernur yang jadi tersangka kasus korupsi. Sementara, dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 138 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat hasil audit BPK menunjukkan banyaknya pemerintah daerah yang tidak benar dalam mengelola dana negera. Sementara jumlah anggota DPRD yang masuk penjara sudah tidak terhitung. Itu terjadi dalam situasi di mana jual beli perkara mudah dilakukan. Sudah terbukti, aparat kejaksaan dengan gampang mengubah status tersangka menjadi bebas, demikian juga para hakim.

Lembaga-lembaga negara lainnya siapa yang memilih dan atau memajukan calon-calon pejabatnya? Mereka-mereka juga. Tanpa kompromi? Yang bener aje dunk ah... jabatan gratisan gitu? Kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia adalah contoh yang terungkap. Itu pun bukan karena kinerja KPK tetapi karena ada seorang penerima suap yang tak tenang hidupnya dan membuka mulutnya. Rela di penjara demi ketenangan hidupnya. Yang telah tenggelam dalam gelimang suap dan korupsi mana mau membuka mulutnya. Sistem seleksi dan rekrutmen pimpinan lembaga negara yang kabarnya independen ternyata hanya bualan kosong belaka. Siapa yang memilih kandidat? Siapa yang memilih pada akhirnya? Bagaimana kita bisa berharap pada pejabat independen yang dimajukan oleh pihak yang patut diduga ada konflik kepentingan. Dan dipilih oleh pihak yang lebih parah konflik kepentingannya.

Bagaimana dengan tingkat nasional. Kondisinya lebih buruk. Hanya karena para pemainnya sudah semakin pintar, maka praktik korupsi dan suap menyuap, tidak bisa ditindak oleh aparat penegak hukum. Apa yang menimpa Partai Demokrat dengan Nazaruddinnya menunjukkan hal itu. Masih banyak Nazaruddin-Nazaruddin yang lain, dan tentu saja Partai Demokrat bukan satu-satunya

partai

yang

melindungi

anggotanya

yang

korup.

Sebab,

partai

juga

menggantungkan dana dari mereka. Sebab di sini, partai bukanlah alat perjuangan sebagaimana digembar-gemborkan pendiri dan pengurusnya; partai adalah alat mencari kekuasaan dan memupuk kekayaan.

Halaman 6 dari 70

Partai memang butuh orang-orang seperti Nazaruddin, pandai menggalang dana. Tentu saja Nazaruddin tidak sendirian, dia tidak memonopoli pemanfaatan pengelolaan dana negara. Dia bukan satu-satunya penawar konsesi dan peretas jalan menang tender. Semua partai mempunyai orang-orang macam Nazaruddin. Mereka berkeliaran di tempat-tempat strategis pengambilan kebijakan, dan tempat-tempat basah lalu-lalang uang. Partai tidak mungkin hidup tanpa uang, mulai urusan administrasi, kampanye sampai lobi-lobi, butuh uang. Dana harus digalang dari berbagai sumber, karena partai gagal menarik iuran dari anggota. Bagaimana anggota mau membayar iuran, wong mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari partai?

Dengan demikian jelas sudah. Indonesia berada dalam lingkaran setan dimana (kuasa formal) partai politik (dalam menentukan siapa-siapa yang bisa dan boleh dipilih) berada di titik pusatnya. Rakyat dipaksa untuk menelan apa saja yang mereka sodorkan. Untuk kemudian di eksekutif dan parlemen menentukan pula apa-apa kebijakan yang menguntungkan dirinya. Juga menentukan pejabat-pejabat urusan lainnya pula. Kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior hanya fenomena gunung es belaka. Yang tak terungkapkan amat sangat jauh lebih besar dari yang terungkapkan. Dari sedikit yang terungkap: hanya perlu membayar penjara dalam waktu yang singkat. Banyak rakyat

yang

rela

dipenjara

sekian

waktu

tetapi

sekeluarnya kaya raya. Matematika Korupsi!

Demokrasi

yang

harusnya

berarti

daulat

rakyat

dimanipulasi menjadi Daulat Partai! Segala-galanya ditentukan oleh segelintir pimpinan partai. LANTAS MENGAPA RAKYAT DIAM? Dan rela mengunyah remah-remah atau hanya sampah dan sepah? Padahal air, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia! Mari kita rebut kembali hak milik kita yang tergadai! Bagaimana caranya...?

Banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah turut memberikan tanda tangan pada Petisi Gerakan Demokrasi Tanpa Partai. Tindakan nyata lainnya adalah MEROBEK SURAT SUARA dan masukkan kotaknya [karena surat suara utuh lebih rawan untuk dimanipulasi] dalam setiap pemilu hingga daulat rakyat sepenuh-penuhnya tegak berdiri. Hanya daulat rakyat sepenuhpenuhnya yang dapat mengembalikan kekayaan yang tergadai, harkat dan martabat bangsa

Halaman 7 dari 70

yang dilecehkan dalam pergaulan antar bangsa,

pendidikan yang mencerdaskan, layanan

kesehatan yang prima, kesejahteraan yang menentramkan kehidupan.

Bukan sekadar golput tetapi ROBEK SURAT SUARA! Jangan Hanya Diam! ROBEK SURAT SUARA! dalam setiap pemilu hingga daulat rakyat sepenuh-penuhnya dalam genggaman. Merobeknya adalah tanda kita tak percaya lagi. Merobeknya adalah tanda kita tidak diam. Merobeknya adalah tanda kita sudah bosan dikibuli terus-menerus. Merobeknya adalah tanda kita tidak mau lagi makan remah dan sepah. Merobeknya adalah tanda bahwa kita pemilik sah segala kekayaan negeri ini. Merobeknya adalah tanda kita peduli pada bangsa dan negara. Merobeknya adala tanda kecintaan kita pada tanah tumpah darah Indonesia. Merobeknya adalah tanda kita ingin daulat rakyat sepenuh-penuhnya. Merobeknya adalah tanda bahwa kita manusia merdeka. Merobeknya adalah tanda keberanian menegakkan keadilan. Merobeknya adalah tanda kita tidak pernah takut membela kebenaran rakyat. JANGAN HANYA DIAM...! Catatan: artikel bab ini disadur dari Didik Suprianto, wartawan detik.com yang telah dengan cerdas melakukan analisis situasi dan kondisi bangsa. Tulisan ini bukan naskah akademik maka jangan ada anasir-anasir gerakan daulat rakyat yang berwacana tentang plagiasi.

Keep It Simple Stupid! Mengherankan! Negara ini kenapa membuat urusan royalti eksplorasi Sumber Daya Alam menjadi ruwet. Mengapa tidak disederhanakan saja! Bebas Pajak pun boleh tentu saja kecuali pajak penghasilan dan PPN! Hak Royalti: 20%-100% dari revenue tergantung kriteria tertentu yang bisa dibuat formulanya adalah hak negara. Efisiensi adalah urusan perusahaan. Dan tetap dengan formula 20% nett-profit perusahaan tetap hak pekerja! Dapat pula berupa saham seperti di Venezuela saat ini yang meminta minimum 60% saham atau diusir keluar negara! Kekurangan modus ini adalah negara ada risiko turut menanggung kerugian. Masalah pilihan saja mau yang mana. Dan bagikan secara adil ke: pemerintah pusat, pemda kabupaten & propinsi wilayah eksplorasi, rakyat wilayah kabupaten & propinsi, rakyat Indonesia seluruhnya. Everybody happy euy! Ngapain dibuat ruwet pakai mekanisme pajak, royalti, dsb… jadikan satu saja di bagi hasil atas revenue. Urusannya tetap sederhana khan! *pendapat pribadi ITTIKTUTUTENGGO

Halaman 8 dari 70

Pelajaran dari Pemilu Presiden di Republik Islam Iran Oleh Ismail Amin http://www.facebook.com/note.php?note_id=87410742682&id=94619292322&ref=share

Pilihlah orang yang mengerti dengan baik masalah yang dihadapi oleh negara ini; orang yang mengenal masalah yang dihadapi rakyat; orang yang merasakan sakit yang diderita rakyat; orang yang akrab dengan rakyat; orang yang hidup sederhana; orang yang baik, kerabat maupun orang-orang dekatnya- tidak terlibat dalam praktik penyimpangan, gaya hidup glamour dan israf (berlebih-lebihan). Sebab kecenderungan pejabat negara untuk hidup mewah adalah bencana yang besar.

Siapa yang tidak mengenal Ahmadi Nejad? berbagai

Seorang

politikus

keahlian

yang

dengan terkadang

membuat iri kebanyakan orang. Akh, seandainya bangsa ini punya Presiden seperti dia, tentu kita tidak harus gregetan melihat tetangga rumpun melayu kita melakukan pelecehan berkali-kali atas kedaulatan negeri ini. Sudah lama bangsa ini merindukan pemimpin yang tegas, cerdas, orator ulung,

pekerja

keras,

sederhana,

jujur, dan berani. Saya yakin seyakin-yakinnya, saat ini, hari ini, di antara putra bangsa ini ada juga yang memiliki karakter seperti Ahmadi Nejad. Namun sayangnya, sosok yang seperti itu akan sulit atau sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Presiden di negeri ini. Sistem perpolitikan yang berlaku sejak awal mendepak orang-orang seperti itu, untuk tidak menjadi apa-apa, paling banter menjadi pengamat yang bermain di luar kekuasaan.

Ahmadi Nejad sangat diuntungkan dengan sistem perpolitikan Iran. Tanpa uang, tanpa partai, ia bisa maju ke pemilu dan menduduki kursi kepresidenan. Sistem pemilu Iran mengizinkan

Halaman 9 dari 70

siapapun warganya yang memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai kandidat Presiden. Untuk pemilihan Presiden periode ke sepuluh Republik Islam Iran sejak 1979, selama lima hari masa pendaftaran, tercatat 475 sukarela yang mendaftarkan diri sebagai kandidat Presiden Iran mendatang. Di antara yang mendaftar, 42 orang perempuan. Kandidat tertua 86 tahun, sementara yang termuda 19 tahun. Dan di antara kandidat yang memiliki latar pendidikan tinggi, hanya seorang di antaranya yang bergelar professor dan 35 orang bergelar Phd.

Untuk putaran selanjutnya Dewan Garda Konstitusi Revolusi Islam Iran mengkaji kelayakan para sukarela kandidat Presiden dan melakukan penyeleksian. Adapun syarat-syarat terpilihnya para kandidat Presiden, "agamis, cakap dalam berpolitik, penduduk Iran asli, berkewarganegaraan Iran, berkemamuan memimpin dan mengatur, berpengalaman, bertakwa, beriman dan berkeyakinan pada prinsip-prinsip Republik Islam Iran dan agama resmi negara". Terlihat sesederhana itu, tidak ada persyaratan tingkat pendidikan formal, seberapa besar dukungan partai, apalagi yang berkaitan dengan seberapa banyak pundi-pundi kekayaan yang dimiliki.

Setelah uji kelayakan, para calon yang dinyatakan gagal dan tereliminasi masih diberi kesempatan lima hari untuk mengajukan protes dan mempertahankan argumen kelayakannya kepada Dewan Garda Konstitusi. Dari ratusan pendaftar itu hanya ada empat nama yang dinilai layak untuk lolos pada putaran selanjutnya untuk bertarung pada pemilihan 12 Juni.

Keempat tokoh tersebut adalah Presiden Iran saat ini (2005-2009) Mahmoud Ahmadi Nejad, mantan Perdana Menteri (1981-1989) Mir Hossein Musavi, mantan Ketua Parlemen Republik Islam Iran (2000-2004) Mahdi Karoubi, dan mantan Panglima Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Mohsen Rezai. Setelah ditetapkan maka keempat kandidat ini, berhak melakukan kampanye untuk mencari dukungan dan mendulang suara.

Keistimewaan Kampanye Di sinilah letak keistimewaan kampanye pilpres Iran. Kampanye televisi yang bila di Indonesia adalah barang mahal dan hanya kandidat yang berkantong tebal yang bisa melakukannya namun di Iran bisa dengan leluasa dilakukan oleh para kandidat Presiden tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Semua stasiun televisi diwajibkan mengalokasikan sejumlah jam secara adil

Halaman 10 dari 70

kepada seluruh kandidat Presiden. Setiap capres memiliki jatah 17 setengah jam untuk menggelar kampanye lewat televisi dan radio nasional, termasuk acara debat politik. Karenanya, tidak berlaku aturan bahwa pemilik uang terbanyak akan mampu menyewa jam iklan kampanye terbanyak. Tidak ada kandidat yang kampanye di TV lebih banyak daripada kampanye lain. Para capres saling berhadap-hadapan dalam acara debat politik yang disiarkan secara langsung lewat televisi nasional Iran.

Lewat acara debat politik para capres ini masyarakat bisa mengetahui lebih banyak soal visi dan program pembangunan mereka. Kampanye di televisi tidak melulu berupa dialog dan debat politik namun dilakukan dengan cara yang lebih canggih dengan membuat film kampanye bist daqiqe_i (film pendek 20 menit). Para kandidat ibarat aktor tampil dalam sebuah film pendek pencapaiannya,

memaparkan profil,

yang

ditangani

track record,

langsung

oleh

visi

misi dan pencapaian-

sineas

tersohor

Iran.

Film Ahmadi Nejad digarap oleh Masud Dehnamaki. Film Mehdi Karoubi oleh Behruz Afkhami, kandidat Mohsen Rezaei oleh Ali Mollaqolipur dan Majid Majidi menggarap film Mir Hossein Mousavi.

Selama masa kampanye, para capres menggelar pelbagai pertemuan terbuka dengan masyarakat di berbagai kota. Dalam pertemuannya itu masing-masing capres memaparkan berbagai program dan visi pembangunannya ke depan. Penekanan terhadap implementasi janji-janji kampanye oleh para capres, kritikan terhadap program ekonomi, dukungan terhadap sektor agrikultur dan industri, serta berlanjutnya perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan ilmiah, merupakan di antara pokok pembahasan para capres.

Partisipasi Rakyat Para capres tengah menjelaskan mekanisme realisasi seluruh target mereka. Tiga pesaing Presiden Ahmadinejad dalam pilpres kali ini, kerap mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan Iran sekarang dalam aksi kampanyenya. Sementara Ahmadinejad memberi pembelaan dan menegaskan bahwa situasi ekonomi Iran saat ini tidak memiliki titik lemah yang serius. Rakyat Iran, bukanlah jenis orang yang mudah silau oleh keglamouran kampanye yang banyak kamuflasenya. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang mau duduk berlamalama mendengarkan talk show serius dengan para kandidat.

Karenanya dalam kampanye pilpres Iran tidak ada kemacetan dan tawuran antara pendukung (karena memang tidak ada pawai), tidak ada baliho-baliho super besar yang menganggu

Halaman 11 dari 70

kenyamanan kota dan artis-artis tidak juga panen karena pemilu, sebab tidak ada satupun kandidat yang menggunakan jasa mereka. Sementara itu, sebagian besar media dan kalangan politik asing sebagaimana biasanya masih juga berusaha memberikan citra penyelenggaraan pilpres Iran tidak demokratis dan terbatas. Karenanya, di televisi pemerintah, propaganda untuk menyukseskan pemilu dilakukan dengan penuh semangat juang.

Bahkan Pemimpin Besar Revolusi Islam, Ayatullah Sayyid Ali Khamanei dalam berbagai pidatonya meminta partisipasi seluruh rakyat dalam pelaksanaan dan penyuksesan pemilu. Beliau menganjurkan rakyat hendaknya memilih orang yang paling layak dan cocok untuk duduk sebagai Presiden. Tentang kriteria yang mesti diperhatikan beliau mengatakan, "Pilihlah orang yang mengerti dengan baik masalah yang dihadapi oleh negara ini; orang yang mengenal masalah yang dihadapi rakyat; orang yang merasakan sakit yang diderita rakyat; orang yang akrab dengan rakyat; orang yang hidup sederhana; orang yang baik, kerabat maupun orangorang dekatnya- tidak terlibat dalam praktik penyimpangan, gaya hidup glamour dan israf (berlebih-lebihan). Sebab kecenderungan pejabat negara untuk hidup mewah adalah bencana yang besar."

Dalam demokrasi liberal, sebagaimana sedikit banyaknya dipraktikkan di Indonesia, sangat memungkinkan, orang yang tidak layak, namun dengan kekuatan uang dan pengaruhnya berhasil memenangkan pemilu dan menjadi Presiden. Sistem perpolitikan Iran menutup kemungkinan itu. Tidak berlebihan jika dikatakan kampanye pilpres Iran murah meriah, namun adil, cerdas dan mencerahkan. Tidak tertarikkah kita belajar...?

20% Nett Profit adalah Hak Pekerja atas Hasil Kerjanya…? Paradigma yang memandang laba sebagai hak pemilik modal sepenuhnya adalah paradgma yang menempatkan pekerja hanya sebagai faktor produksi semata. Memanusiakan manusia adalah tuntutan rasa keadilan yang harus dipenuhi. Dengan demikian harus ada bagian dari hasil produksi sebagai hak pekerja “atas hasil kerja”. Selama ini pekerja hanya memiliki “hak atas kerja” saja. 1>Memanusiakan pekerja karena konsepsi “hak atas hasil kerja” melepaskan buruh dari menjadi sekadar alat produksi, 2>Memanusiakan pengusaha agar tidak lagi memandang buruh sebagai alat/faktor produksi semata juga karya dan kemampuannya didedikasikan untuk kemanusiaan dan bukan untuk sekadar kekayaan untuk memuaskan ego semata, 3>Agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, 4>Meratanya kekayaan secara berkeadilan justru semakin meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan lebih lanjut. Indonesia harus menjadi garda depan di antara bangsa-bangsa dalam upaya memanusiakan manusia dan upaya mewujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan manusia di seluruh muka bumi. Juga karena jika hanya kita yang menerapkan konsepsi ini maka nafsu keserakahan manusia akan mengalir mencari wilayah yang masih bisa dihisap darahnya untuk memuaskan ego. Dan kita akan mengalami kesulitan yang akan bisa kita hadapi bersama. 250 juta penduduk memungkinkan kita untuk tidak bergantung pada bangsa lainnya jika kita mau berpuasa dan menderita bersama pada awalnya.

Halaman 12 dari 70

BAB III Belajar dari Pemimpin Besar Kaum Tertindas SURAT KHALIFAH KE-4 ALI PUTERA ABU THALIB KEPADA MALIK AL ASYTAR Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Inilah yang telah diperintahkan oleh hamba Allah, 'Ali Amirul Mukminin, kepada Malik ibn alHarits al-Asytar, dalam perjanjian atasnya ketika mengangkatnya sebagai Gubemur Mesir untuk mengumpulkan kharâj-nya, memerangi musuh-musuhnya, mengusahakan kebaikan bagi rakyatnya dan memakmurkan kota-kotanya. la menyuruhnya untuk bertakwa kepada Allah dan mengikuti apa yang telah diperintahkanNya, yang wajib dan yang sunah, yang tanpa mengikutinya orang tak dapat mencapai kebajikan, dan tak (dapat orang) menjadi jahat kecuali dengan menentangnya dan mengabaikannya; dan untuk menolong Allah Yang Mahasuci dengan tangan, hati dan lidahnya, karena Allah Yang Nama-Nya Mahamulia akan mengambil tanggung jawab untuk menolong orang yang menolong-Nya dan untuk melindungi orang yang memberi-Nya dukungan. Ia juga memerintahkan kepadanya untuk membersihkan jiwanya dari hawa nafsu, dan untuk mengekangnya pada waktu peningkatannya, karena hati mengantar kepada keburukan, kecuali apabila Allah menaruh kasihan. Kualifikasi seorang Gubernur dan Tanggung Jawabnya Ketahuilah, wahai Malik, bahwa saya telah mengutus Anda ke suatu daerah di mana sebelumnya telah ada pemerintah-pemerintah, yang adil maupun lalim. Sekarang rakyat akan melihat tindakan-tindakan Anda se-bagaimana Anda dahulu melihat tindakan-tindakan para penguasa sebelum Anda, dan mereka (rakyat) akan mengecam Anda sebagaimana Anda dahulu mengecam mereka (para penguasa). Sesungguhnya, orang bajik diketahui dengan reputasi yang Allah edarkan bagi mereka melalui lidah hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, koleksi yang terbaik pada Anda hendaklah mempakan koleksi amal baik. Maka kuasailah hawa nafsu Anda dan kekanglah hati Anda dari melakukan apa yang haram bagi Anda, karena

Halaman 13 dari 70

mengendalikan hati berarti menahannya di tengah antara apa yang disukainya dan yang tidak disukainya. Biasakanlah hati Anda dengan belas kasihan bagi rakyat Anda dan kasih sayang dan keramahan bagi mereka. Jangan berdiri di atas mereka seperti hewan rakus yang merasa cukup untuk menelan mereka, karena mereka itu adalah salah satu dari dua jenis, saudara Anda dalam agama atau sesama Anda dalam ciptaan. Mereka akan melakukan kekeliman dan menghadapi kesalahan. Mereka mungkin bertindak salah, dengan sengaja atau karena lalai. Maka ulurkanlah kepada mereka keampunan dan maaf Anda, sebagaimana Anda menyukai Allah mengulurkan keampunan dan maaf-Nya kepada Anda, karena Anda di atas mereka dan imam Anda yang bertanggung jawab adalah di atas Anda, sementara Allah di atas orang yang telah mengangkat Anda. la (Allah) menghendaki Anda mengelola urusan mereka (rakyat) dan menguji Anda melalui mereka. Jangan tempatkan diri Anda untuk memerangi Allah karena Anda tidak berdaya di hadapan kekuasaan-Nya dan Anda tak dapat berbuat tanpa keampunan dan belas kasih-Nya. Jangan menyesal karena memaafkan atau berbelas kasih ketika menghukum. Jangan bertindak tergesa-gesa selagi marah apabila Anda dapat beroleh jalan keluar darinya. Jangan katakan, "Saya telah diberi wewenang; saya harus ditaati bilamana saya memerintah", karena hal itu menimbulkan kebingungan dalam hati, melemahkan agama dan membawa orang ke dekat keruntuhan. Apabila wewenang di mana Anda ditempatkan menimbulkan kebanggaan atau kesombongan dalam diri Anda maka tengoklah besamya kerajaan Allah atas Anda, dan kekuasaan-Nya; kekuasaan serupa itu bahkaa tidak Anda miliki atas diri Anda sendiri. Ini akan memutuskan kesombongan Anda, mengobati Anda dari temperamen Anda yang tinggi dan mengembalikan Anda kepada kebijaksanaan Anda yang telah pergi menjauh dari Anda. Hati-hatilah tentang membandingkan diri Anda dengan Allah dalam kebesaran-Nya atau menyerupakan diri Anda kepada-Nya dalam kekuasaan-Nya, karena Allah menghinakan setiap pengaku akan kekuasaan dan mengaibkan sedap orang yang sombong. Berlaku adillah bagi Allah dan berlaku adillah kepada rakyat, terhadap diri Anda, kerabat Anda dan orang-orang dari rakyat Anda yang bagi mereka Anda mempunyai kesukaan, karena apabila Anda tidak berbuat demikian maka Anda akan menjadi penindas, dan bilamana seseorang menindas hamba-hamba Allah, maka sebagai ganti hamba-hamba-Nya, Allah menjadi lawannya, dan apabila Allah adalah lawan seseorang, la memijak-mijak hujahnya: dan ia akan tinggal dalam keadaan berperang dengan Allah hingga ia menyerah dan bertaubat. Tak

Halaman 14 dari 70

ada yang lebih menjurus kepada penghapusan karunia Allah atau mempercepat pembalasanNya ketimbang keberlanjutan dalam penindasan, karena Allah mendengar doa orang yang tertindas, dan mengintai para penindas. Memerintah Haruslah Demi Kebaikan Rakyat secara Keseluruhan Jalan yang paling Anda hasratkan haruslah jalan yang paling adil bagi hak, yang paling universal menurut keadilan, dan yang paling komprehensif berkenaan dengan persetujuan di kalangan orang-orang di bawah Anda, karena perselisishan di antara rakyat umum menyapu habis hujah-hujah para pemimpin, sementara perselisihan para pemimpin dapat diabaikan bilamana dibandingkan dengan persetujuan rakyat umum. Tak ada seorang di antara orangorang di bawah Anda yang lebih memberatkan kepada si pemimpin dalam kesenangan hidup, kurang membantu dalam kesukaran, lebih tak menyenangkan dalam perlakuan adil, lebih licik dalam meminta anugerah, lebih sedikit bersyukur pada saat pemberian, lebih sedikit menghargai penalaran pada saat penolakan, dan lebih lemah dalam kesabaran pada saat kehidupan yang tak menyenangkan, selain para kepala. Rakyat umum dari umatlah yang merupakan tiang-tiang agama, kekuatan Muslim dan pertahanan terhadap musuh. Karena itu, andalan Anda haruslah kepada mereka dan kecenderungan Anda bersama mereka. Di antara bawahan Anda, yang paling jauh dari Anda dan yang terburuk di antara mereka dalam pandangan Anda hendaklah orang yang mencari-cari kekurangan rakyat, karena rakyat mempunyai

kekurangan-kekurangan,

dan

si

pemimpinlah

yang

paling

tepat

untuk

menutupinya. Janganlah membukakan barang sesuatu yang tersembunyi dari Anda, karena kewajiban Anda ialah memmperbaiki apa yang nyata pada Anda, sementara Allah akan mengurusi apa yang tersembunyi dari Anda. Oleh karena itu tutuplah kekurangan-kekurangan itu sejauh kemampuan Anda;Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan Anda yang Anda mau tetap tertutup dari rakyat Anda. Orakkanlah setiap simpul kebencian pada rakyat dan putuskanlah dari diri Anda penyebab setiap pennusuhan. Jangan bergegas untuk mendukung seorang penggunjing, karena penggunjing adalah penipu walaupun ia nampak sebagai orang yang bermaksud baik. Tentang para Penasihat Janganlah memasukkan di antara orang-orang yang Anda mintai nasihat orang kikir yang akan menahan Anda dari bermurah hati dan mengingat-ingatkan Anda terhadap kemelaratan, jangan pula orang pengecut yang akan membuat Anda merasa terlalu lemah untuk urusan Anda, jangan pula orang serakah yang akan menjadikan indah bagi Anda pengumpulan harta

Halaman 15 dari 70

dengan cara-cara buruk. Karena, walaupun kikir, pengecut dan serakah adalah sifat-sifat yang berbeda, namun semuanya jamak dalam mempunyai suatu gagasan tak benar tentang Allah. Menteri yang terburuk bagi Anda ialah yang telah menjadi menteri bagi orang-orang jahat sebelum Anda, dan yang bergabung dengan mereka dalam dosa. Oleh karena itu, mereka tak boleh menjadi orang utama Anda, karena mereka adalah pembantu para pendosa dan saudara para penindas. Anda dapat memperoleh para pengganti yang baik bagi mereka, yang akan seperti mereka dalam pandangan dan pengaruhnya, sementara ddak seperti mereka dalam dosa dan kejahatan. Mereka belum pemah membantu penindas dalam penindasannya atau pendosa dalam perbuatan dosanya. Mereka akan memberi Anda gangguan yang paling sedikit dan dukungan yang terbaik. Mereka akan sangat bertenggang rasa kepada Anda dan yang paling kurang cenderung kepada orang lain. Oleh karena itu, jadikanlah mereka sahabat Anda yang utama secara pribadi maupun di hadapan umum. Kemudian hendaklah lebih Anda sukai di antara mereka orang yang secara terbuka mengatakan kebenaran-kebenaran yang lebih baik di hadapan Anda dan yang paling sedikit mendukung Anda dalam tindakan-tindakan Anda yang tidak disukai Allah bagi para sahabatNya, walaupun semua itu mungkin sesuai dengan keinginan Anda. Bergaullah Anda dengan orang-orang takwa dan benar; kemudian didiklah mereka agar mereka tidak memuji Anda atau menyenangkan Anda karena alasan suatu tindakan yang tidak Anda lakukan, karena kelebihan pujian menimbulkan kebanggaan dan mendorong Anda ke dekat kesombongan. Yang bajik dan yang jahat tak boleh berada dalam keudukan yang sama di hadapan Anda, karena ini berarti menahan si bajik dari kebajikan dan membujuk si jahat kepada kejahatan. Tempatkanlah setiap orang pada kedudukkannya sendiri. Anda harus mengetahui bahwa hal yang paling menjumskan kepada kesan baik tentang si pemimpin kepada rakyatnya adalah bahwa ia harus mengulurkan perilaku baik kepada mereka, meringankan kesukaran-kesukaran mereka, dan mengelak dari menempatkan mereka pada kesusahan yang tak tertanggungkan. Oleh karena itu, dalam hal ini Anda harus mengikuti suatu jalan yang dengan itu Anda akan meninggalkan kesan yang baik pada rakyat Anda, karena gagasan-gagasan yang baik seperti itu akan melegakan Anda dari kecemasan-kecemasan besar. Sesungguhnya yang paling pantas mendapatkan kesan baik tentang Anda adalah orang yang kepadanya perilaku Anda tidak baik. Jangan putuskan kehidupan baik yang dilakukan rakyat yang lebih dahulu dari umat ini, yang karenanya terdapat persatuan umum dan melaluinya rakyat makmur. Janganlah membarui sesuatu garis tindakan yang merusak cara-cara lama ini, karena (dalam hal itu) ganjaran bagi

Halaman 16 dari 70

orang-orang yang telah memapankan jalan-jalan itu akan berlanjut, tetapi beban karena memutuskannya akan jatuh pada Anda. Teruskan percakapan Anda dengan para ulama, dan diskusi-diskusi dengan para bijaksanawan untuk menstabilkan kemakmuran wilayah di bawah (wewenang) Anda, dan untuk meneruskan apa yang dengannya rakyat sebelumnya tetap tabah. Berbagai Golongan Rakyat Ketahuilah bahwa rakyat terdiri berbagai golongan. yang masing-masingnya hanya (dapat) mencapai kemakmurannya dengan bantuan yang lain, dan mereka tidak terlepas antara satu sama lain. Di antaranya adalah tentara Allah, lalu para pegawai sekretariat dari kalangan rakyat umum, lalu yang menjalankan pengadilan, lalu orang yang telibat dalam urusan hukum dan Ketertiban, kemudian para pembayar pajak kepala (jizyah) dan kharâj dari kalangan kafir yang dilindungi dan kaum Muslim, kemudian ada para pedagang dan tukang, kemudian kalangan paling rendah, fakir miskin. Allah telah menetapkan bagian dari setiap orang dari mereka dan telah menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya tentang batas-batas masingmasingnya dalam Kitab-Nya (Al-Qur'an) dan sunah. Tentara, atas rahmat Allah, adalah ibarat benteng bagi rakyat, perhiasan bagi penguasa, kekuatan agama dan sarana perdamaian mereka. Rakyat tak dapat hidup tanpa mereka, sedang tentara hanya dapat dipelihara dengan dana yang ditentukan Allah dalam pendapatan (negara) yang dengan itu mereka mendapat kekuatan untuk memerangi musuh, di mana mereka bergantung untuk kemakmuran mereka dan dengan itu mereka memenuhi kebutuhannya. Tentara dan rakyat tak mungkin ada tanpa golongan ketiga, yakni para hakim, pejabat sipil dan para sekretarisnya. Hakim menjalankan hukum perdata dan pidana, pejabat sipil memungut pajak dan mengurusi pemerintahan sipil dengan bantuan jawatannya. Kemudian ada pengrajin dan saudagar yang menambah pendapatan negara. Merekalah yang menjalankan pasar, dan berkedudukan lebih baik dari yang lainnya dalam memenuhi kewajiban sosial. Kemudian ada golongan yang paling rendah bempa fakir miskin, yang dukungan dan pertolongan baginya menjadi kewajiban, dan setiap orang dari mereka mempunyai (bagian) pada rezeki atas nama Allah. Allah telah memberikan kesempatan mengabdi yang sesuai bagi satu dan semuanya; maka ada hak untuk semua golongan ini atas pemerintah, sesuai dengan yang diperlukan bagi kemaslahatannya, memperhatikan kebaikan selumh penduduk, suatu kebajikan yang tak akan mampu ia penuhi sebagaimana mestinya apabila ia tidak mengambil perhatian pribadi dan memohon pertolongan Allah. Sesungguhnya

Halaman 17 dari 70

adalah wajib baginya untuk memaksakan kewajiban ini bagi dirinya dan bersabar atas yang ringan maupun yang berat yang sejalan dengan kewajibannya. 1. Tentara Jadikanlah pemimpin tentara Anda orang yang menurut pendapat Anda beriman paling tulus kepada Allah dan Rasul dan taat kepada imam Anda. Yang paling suci hati dan yang tertinggi di antara mereka dalam ketabahan ialah yang tak cepat menjadi berang, menerima permohonan maaf, ramah kepada yang lemah dan tegas terhadap yang kuat; kekerasan tidak akan membuatnya naik pitam, dan kelemahan tidak akan membiarkannya duduk. Dekatkanlah diri Anda kepada orang-orang cermat dari keluarga-keluarga yang mulia, familifamili yang berkebajikan yang bertradisi sopan, lalu orang-orang berani, perkasa, murah hati dan dermawan, karena mereka adalah perbendaharaan kehormatan dan sumber kebajikan. Usahakanlah urusan mereka sebagaimana orang tua berusaha bagi anak-anaknya. Janganlah menganggap besar barang sesuatu yang Anda lakukan untuk memperkuat mereka, dan janganlah Anda mengentengkan barang sesuatu yang telah Anda sepakati untuk dilakukan bagi mereka, sekalipun kecil, karena sikap seperti itu akan mendorong kesetiaan mereka kepada Anda dan akan menciptakan kesan baik tentang Anda. Jangan abaikan mengurus kebutuhankebutuhan kecil mereka, dengan membataskan diri Anda pada hal-hal penting bagi mereka, karena bantuan-bantuan yang kecil pun bermanfaat bagi mereka sedang bantuan-bantuan besar tak dapat mereka abaikan. Panglima tentara haruslah mempunyai posisi sedemikian di hadapan Anda, sehingga ia memberikan pertolongan kepada para tentara secara adil dan membelanjakan dari uangnya bagi mereka dan bagi keluarga mereka yang tinggal di belakang, sehingga semua kecemasan mereka terkumpul pada satu kecemasan untuk memerangi musuh. Kebaikan Anda kepada mereka akan memalingkan hati mereka kepada Anda. Hal yang paling menyenangkan bagi penguasa ialah tegaknya keadilan di wilayahnya dan perwujudan cinta dari rakyatnya, tetapi cinta rakyat hanya terwujud bilamana hati mereka bersih. Kehendak baik mereka hanya terbukti

benar

bilamana

mereka

mengelilingi

komandan-komandan

mereka

(untuk

melindunginya). Jangan memandang kedudukan mereka sebagai suatu beban dan jangan terus menunggu-nunggu akhir masa jabatannya. Oleh karena itu, berpikiran luaslah mengenai keinginan mereka, teruslah memuji mereka dan sebutkanlah perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang yang telah melakukan perbuatan semacam itu, karena sebutan akan tindakan-

Halaman 18 dari 70

tindakan baik menggugah para pemberani dan membangkitkan orang-orang yang lemah, insya Allah. Hargailah perbuatan setiap orang dari mereka, janganlah mengatributkan perbuatan seseorang pada orang lain, dan janganlah mengecilkan ganjaran di bawah tingkat kinerjanya. Kedudukan tinggi seseorang hendaklah tidak mengantarkan Anda untuk menganggap besar perbuatannya yang kecil, jangan pula kedudukan rendah seseorang menyebabkan Anda menganggap kecil perbuatannya yang besar. Berpalinglah kepada Allah dan Rasul-Nya untuk petunjuk bilamana Anda merasa tidak pasti mengenai sesuatu tindakan Anda, karena kepada manusia yang hendak ditunjuki Allah Yang Mahamulia ke jalan lurus, la berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan taatilah Ulil Amri di antara kamu, Dan apabila kamu berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian." (QS. 4:59) Kembalikan kepada Allah berarti bertindak menurut apa yang jelas dalam Kitab-Nya, dan kembalikan kepada Rasul berarti mengikuti sunah beliau yang tiada perselisihan tentangnya. 2. Hakim Kepala Untuk penyelesaian perkara di antara rakyat, pilihlah sebagai ketua kehakiman Anda dari antara rakyat, orang yang paling utama menurut pandangan Anda. Perkara-perkara (yang datang

kepadanya)

tidak

boleh

menjengkelkannya,

perselisihan

tidak

boleh

memberangkananya; ia tak boleh terus melakukan sesuatu hal yang salah, dan tak boleh menggerutu menedma kebenaran apabila ia melihatnya; ia tak boleh bersandar kepada keserakahan dan tak boleh berpuas diri dengan pengertian sekilas (dari suatu urusan) tanpa menyelidikinya dengan sempuma. la hams paling sedia untuk berhenti (untuk merenungkan) pokok-pokok yang meragukan, paling menghormati hujah, paling sabar menghadapi pertengkaran para pemerkara, paling sabar dalam meneliti perkara, dan paling tak takut pada saat menetapkan keputusan. Pujian tak boleh menjadikannya sombong dan kegembiraan tak boleh menjadikainnya bersandar (kepada sesuatu pihak). Orang semacam itu sangat sedikit. Kemudian, sangat seringlah mengawasi keputusan-keputusannya dan berikan kepadanya sekian banyak uang (sebagai upah) sehingga ia tak mempunyai dalih yang patut didengar (untuk tidak

Halaman 19 dari 70

berlaku jujur) dan tak ada kesempatan baginya untuk mencari keperluannya kepada orang lain. Berikan kepadanya kedudukan di sisi Anda yang untuk itu tak ada orang lain di antara para pemimpim (bawahan) Anda mencita-citakannya, sehingga ia tetap selamat dari kemudaratan oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda haruslah mempunyai mata yang menembus dalam hal ini, karena agama ini sebelumnya telah merupakan tawanan di tangan orang-orang jahat ketika tindakan dilakukan menurut hawa nafsu dan kekayaan duniawi dicaricari. 3. Pejabat Pemerintahan Setelah itu, periksalah urusan para pejabat Anda. Kukuhkanlah pengangkatan mereka setelah diuji, dan janganlah sekali-kali memilih orang untuk jabatan-jabatan tanggung jawab dengan memandang hubungan pribadi atau karena sesuatu pengaruh, karena kedua hal itu dapat menjurus kepada kelaliman dan kecurangan. Untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi, pilihlah dari antara mereka orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang kuat imannya serta dari keluarga baik-baik yang telah lebih dahulu masuk Islam, karena orang-orang seperti itu memiliki akhlak yang tinggi dan kehormatan tak bemoda. Mereka sangat tidak cenderung kepada keserakahan dan selalu menaruh mata mereka pada tujuan urusan. Berikanlah kepada mereka rezeki (berupa gaji) yang melimpah untuk memelihara diri mereka supaya mereka tidak mengincar dana yang dalam penjagaannya, dan hal itu akan merupakan hujah terhadap mereka apabila mereka melanggar perintah Anda atau menyelewengkan amanat Anda. Anda pun harus mengawasi kegiatan mereka dan taruhlah orang-orang jujur dan setia yang melaporkan tentang mereka, karena pengawasan Anda atas tindakan mereka akan mendesak mereka secara rohaniah untuk memulihkan amanat dan berlaku baik kepada manusia. Berhati-hatilah terhadap para pembantu. Apabila seseorang di antara mereka mengulurkan tangannya kepada penyelewengan, dan laporan para pelapor Anda yang sampai kepada Anda mengukuhkannya, itu harus dianggap sebagai bukti yang cukup. Maka Anda harus menimpakan kepadanya hukuman jasmani dan memulihkan apa yang telah diselewengkannya. Anda hams menempatkannya di suatu tempat aib, masukkan dia dalam daftar hitam (dengan tuduhan) penyelewengan dan biarkan dia memakai kalung malu karena pelanggarannya. 4. Administrasi Perpajakan Uruslah pemasukan (pajak) sedemikian rupa sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya tetap makmur, karena dalam kemakmuran mereka terletak kemakmuran semua orang lain. Yang lain-lainnya tak dapat menjadi makmur tanpa mereka, karena semua orang bergantung

Halaman 20 dari 70

pada pajak dan para pembayarnya. Anda pun harus lebih memperhatikan pengolahan tanah daripada pengumpulan pajak, karena pajak tak dapat diperoleh tanpa pengolahan tanah, dan barangsiapa menuntut pajak tanpa (membantu petani) untuk pengolahan tanah, ia meruntuhkan daerah itu dan membawa kematian bagi rakyat. Pemerintahnya hanya akan bertahan sejenak. Jika mereka mengeluh tentang beratnya (pajak) atau penyakit, atau kekurangan air, atau kelimpahan air, atau suatu perubahan dalam kondisi tanah, baik karena banjir atau kekeringan, Anda harus menurunkan pajak hingga ke ukuran yang Anda harap akan memperbaiki kedudukan mereka. Pengurangan yang Anda berikan untuk menyingkirkan kesedihan dari mereka tidak boleh Anda iri, karena hal itu merupakan investasi yang akan mereka kembalikan kepada Anda dalam bentuk kemakmuran negara Anda dan kemajuan wilayah Anda, di samping mendapatkan pujian mereka dan kebahagiaan karena memenuhi keadilan bagi mereka. Anda dapat mengndalkan kekuatan mereka karena investasi yang Anda lakukan pada mereka melalui pelayanan bagi kemudahan mereka, dan dapat mempunyai kepercayaan pada mereka karena keadilan yang diulurkan kepada mereka dengan berlaku baik kepada mereka. Setelah itu, keadaan mungkin berubah sedemikian rupa sehingga Anda memerlukan bantuan mereka, yang akan mereka pikul dengan senang, karena kemakmuran dapat memikul apa saja yang Anda pikulkan kepadanya. Kerusakan tanah disebabkan oleh kemiskinan pengolah tanah, sementara para pengolah tanah menjadi miskin bilamana para pegawai memusatkan perhatian pada pengumpulan (uang), memberinya sedikit harapan untuk keberlanjutan (dalam jabatan merekal dan tidak mengambil manfaat dari obyek-obyek peringatan. 5. Jawatan Administrasi Kemudian Anda harus mengurus para pekerja sekretariat Anda. Tempatkan yang terbaik di antara mereka untuk mengurusi urusan-urusan Anda. Percayakan surat-surat Anda yang mengandung kebijakan dan rahasia-rahasia Anda kepada orang yang mempunyai watak yang terbaik, yang tidak gembira oleh kehormatan, agar ia tidak berkata menentang Anda pada audensi umum. la pun tak boleh lalai dalam mengajukan komunikasi para pejabat Anda di hadapan Anda dan menyampaikan jawaban-jawaban yang tepat kepada mereka atas nama Anda dan dalam urusan penerimaan dan pembayaran Anda. la tidak boleh membuat persetujuan yang merugikan atas nama Anda dan harus menolak persetujuan yang menentang Anda. la tidak boleh jahil tentang tingkat kedudukannya sendiri dalam urusan, karena orang yang jahil akan kedudukannya sendiri lebih jahil lagi tentang kedudukan orang lain.

Halaman 21 dari 70

Pilihan Anda tentang orang-orang ini tidak boleh berdasarkan firasat Anda (tentang mereka), kepercayaan dan kesan baik Anda semata-mata, karena orang mempengaruhi firasat para pejabat dengan cara mengambil hati dan pelayanan pribadi, dan tak ada di dalamnya yang patut disebut ketulusan dan amanat. Melainkan Anda harus menguji mereka dengan apa yang mereka lakukan di bawah orang-orang berkebajikan sebelum Anda. Ambilah keputusan memilih orang yang bemama baik di antara rakyat umum dan yang paling terkenal dalam sifat amanat, karena ini akan merupakan bukti akan ketulusan Anda kepada Allah dan bagi orang yang atas namanya Anda telah diangkat kepada kedudukan ini (yakni imam Anda). Tetapkan seorang kepala bagi setiap bagian urusan. Ia harus mampu (mengurusi) urusanurusan besar, dan kesibukan pekerjaan tidak boleh membingungkannya. Bilamana ada cacat dalam diri para sekretaris Anda yang tak nampak oleh Anda maka Anda akan dituntut bertanggung jawab atasnya. 6. Perdagangan dan Industri Sekarang, terimalah nasihat tentang para pedagang dan industriawan. Berikan kepada mereka nasihat yang baik, baik mereka menetap (bertoko) atau berdagang keliling atau pekerja fisik, karena mereka adalah sumber keuntungan dan sarana penyediaan barang-barang yang berguna. Mereka membawanya dari daerah-daerah jauh dan terpencil melalui bumi dan laut, padang dan bukit, dari mana orang-orang tak dapat datang dan ke mana orang tak berani pergi, karena mereka (suka) damai dan tidak ada ketakutan akan pemberontakan dari mereka, dan dari mereka tak ada ketakutan akan pengkhianatan. Perhatikanlah urusan mereka yang di hadapan Anda atau di mana saja mereka berada dalam wilayah Anda. Akan tetapi, ingatlah bahwa banyak dari mereka berpikiran sangat sempit, dan amat sangat tamak. Mereka menimbun gabah untuk mengadu untung dan menjualnya dengan harga yang mahal. Ini sangat merugikan orang banyak, dan suatu aib bagi penguasa yang tidak bertanggung jawab. Cegahlah mereka dari menimbun, karena Rasulullah (saw) telah melarangnya. Perdagangan harus lancar, timbangannya harus adil, dan harga-harga ditetapkan begitu rupa sehingga penjual dan pembeli tidak merugi. Dan, setelah ada peringatan Anda, jika seseorang menentang perintah Anda dan melakukan kejahatan penimbunan, maka berikanlah kepadanya hukuman berupa pelajaran, tetapi jangan berlebih-lebihan. 7. Kaum Miskin

Halaman 22 dari 70

Berhati-hatilah! Takutlah kepada Allah ketika berurusan dengan masalah orang miskin yang tidak mempunyai cukup sarana, yang papa, tak punya dan tak berdaya; di kalangan mi termasuk orang yang menanggung sengsaranya dengan diam-diam, dan orang-orang yang mengemis. Lindungilah hak-hak mereka, demi Allah yang telah meletakkan pada Anda kewajiban melindungi kepentingan mereka. Sediakan bagi mereka suatu bagian dari perbendaharaan negara (baitul mâl), dan bagian dari hasil bumi yang diambil sebagai zakat di setiap area, karena di dalamnya yang jauh maupun dekat mempunyai bagian yang sama. Hakhak dari semua orang ini telah dipikulkan pada Anda. Karena itu jangan biarkan kemewahan apa pun menjauhkan Anda dari mereka. Anda tak akan beroleh dalih apa pun untuk mengabaikan hal-hal kecil karena Anda sedang memutuskan hal-hal besar. Maka janganlah Anda mengabaikan mereka, dan jangan palingkan wajah Anda dari mereka karena kesombongan. Perhatikanlah urusan orang-orang dari kalangan mereka yang tidak mendekati Anda karena penampilannya yang tak enak dipandang atau mereka yang dipandang rendah oleh orangorang. Angkatlah (pejabat) untuk (mengurusi) mereka orang-orang yang terpercaya dan takwa, dan sederhana. Mereka ini harus memberitahukan kepada Anda keadaan para fakir miskin. Kemudian perlakukan mereka (fakir miskin) dengan rasa tanggung jawab kepada Allah pada hari Anda akan menemui-Nya, karena bagian rakyat inilah, lebih dari yang mana pun, yang paling patut menerima perlakuan adil, sementara hak-hak orang lain pun harus Anda penuhi sebagai tanggung jawab kepada Allah. Uruslah para yatim piatu dan orang-orang berusia lanjut yang tidak mempunyai sumber (nafkah) dan tidak mau meminta-minta. Ini berat bagi para penguasa, dan memang setiap hak itu berat. Allah meringankannya bagi orang-orang yang mencari akhirat dan dengan demikian mereka tabah menanggung kesulitan dan yakin akan kebenaranjanji Allah bagi mereka. Dan tetapkanlah waktu-waktu untuk mendengarkan keluhan mereka, di mana Anda mengkhususkan diri bagi mereka, dan duduklah bersama mereka, dan hendaklah Anda merasa sederhana demi Allah yang menciptakan Anda. (Pada kesempatan itu) Anda harus menjauhkan tentara dan para pembantu Anda, seperti para pengawal dan polisi, supaya setiap orang dari mereka yang hendak berkata kepada Anda dapat berkata tanpa rasa takut, karena saya pemah mendengar Rasulullah (saw) bersabda lebih dari sekali bahwa "Kaum di kalangan Anda di mana hak kalangan lemah tidak dipenuhi oleh kalangan yang kuat, tidak akan mencapai kesucian." Bersabarlah atas kekakuan dan ketidakmampuan mereka berbicara. Jauhkan dari Anda kepicikan dan kesombongan; karena hal itu maka Allah akan membentangkan di atas Anda rahmat-Nya dan memberikan ganjaran kepada Anda atas ketaatan kepada-Nya. Apa saja yang

Halaman 23 dari 70

dapat Anda berikan kepada mereka, berikanlah dengan ramah, tetapi bila Anda menolak, tolaklah dengan baik dan tanpa berdalih. Kemudian ada hal-hal tertentu yang tak dapat tidak harus Anda laksanakan sendiri. Misalnya, menjawab para pejabat Anda bilamana para sekretaris tak mampu melakukannya, atau untuk memulihkan keluhan-keluhan bila para pembantu Anda tak dapat melakukannya. Selesaikanlah pada setiap hari pekerjaan yang dimaksudkan pada hari itu, karena setiap hari membawa pekerjaannya sendiri. Hubungan dengan Allah Suatu hal khusus yang dengan itu Anda harus memumikan agama Anda bagi Allah hamslah merupakan pemenuhan kewajiban Anda yang khusus bagi-Nya. Oleh karena itu persembahkan kepada Allah sebagian dari kegiatan fisik Anda di waktu malam dan siang, dan (ibadah) apa saja yang Anda laksanakan untuk mencari kedekatan kepada-Nya haruslah sempurna, tanpa cacat atau kekurangan, usaha fisik apa pim yang mungkin terlibat di dalamnya. Dan bilamana Anda memimpin salat berjamaah, janganlah (terlalu panjang sampai) menjemukan, karena dalam jamaah mungkin ada orang sakit-sakitan maupun orang-orang yang mempunyai keperluannya sendiri. Ketika menerima perintah untuk berangkat ke Yaman, saya bertanya (kepada Rasulullah saw), bagaimana saya harus memimpin rakyat salat di sana, beliau menjawab, "Lakukanlah salat sesuai dengan yang dilakukan kaum yang paling lemah di antara mereka; dan bertenggang rasalah kepada orang-orang yang beriman." Jangan Menjauhkan Diri Janganlah Anda berlama-lama menjauhkan diri Anda dari rakyat, karena pengucilan diri penguasa dari rakyat adalah semacam pandangan sempit dan menyebabkan ketidaktahuan tentang keadaan mereka. Pengucilan diri dari mereka mencegah mereka dari mengetahui halhal yang tidak mereka ketahui dan sebagai akibatnya mereka mulai memandang hal-hal besar sebagai kecil dan hal-hal kecil sebagai besar, hal-hal yang baik sebagai buruk dan hal-hal buruk sebagai baik, sementara kebenaran dikacankan dengan kebatilan. Alhasil, gubemur adalah manusia dan tak akan dapat mengetahui hal-hal yang disembunyikan rakyat dari dia. Tak ada tulisan besar di wajah kebenaran untuk membedakan pelbagai ungkapannya dari kebatilan. Maka Anda mungkin salah satu dari dua. Entah Anda pemurah dalam memberikan hak-hak; dan kalau demikian maka mengapa Anda bersembunyi padahal Anda melaksanakan kewajiban dan amal perbuatan baik dari kinerja Anda? Atau Anda korban kekikiran; dalam hal

Halaman 24 dari 70

itu maka rakyat akan menyerah dari meminta kepada Anda karena mereka akan kehilangan harapan akan perlakuan baik dari Anda. Walaupun demikian, ada banyak keperluan rakyat pada Anda yang tidak melibatkan kesulitan pada Anda, seperti keluhan terhadap penindasan atau permohonan keadilan dalam suatu hal. Selanjutnya, seorang gubemur mempunyai para favorit dan orang-orang yang mudah menemuinya. Mereka menyalahgunakan hal-hal, sombong dan tidak berlaku adil dalam urusan. Anda harus menghancurkan akar keburukan pada manusia dengan memutuskan penyebab cacat-cacat ini. Jangan memberikan hadiah-hadiah tanah kepada orang-orang yang bergantung kepada Anda atau para pendukung Anda. Mereka tak boleh mengharapkan dari Anda pemilikan tanah yang mungkin menimbulkan kerugian kepada orang-orang sekitarya tentang masalah pengairan dan pelayanan umum yang bebannya dipikulkan kepada orang lain oleh orang yang mendapatkan pemberian tanah itu. Secara ini, manfaat itu bukan bagi Anda melainkan bagi mereka, dan kesalahan akan terletak pada Anda di dunia ini dan di akhirat. Berikan hak-hak kepada siapa saja yang memiliknya, baik dekat ataupun jauh dari Anda. Dalam hal ini Anda harus tabah dan waspada, sekalipun hal itu mungkin melibatkan famili atau favorit Anda, dan ingatlah selalu akan ganjaran atas apa yang nampaknya memberatkan Anda karena ganjarannya bagus. Apabila rakyat mencurigai Anda berlaku sewenang-wenang, terangkan kepada mereka kedudukan Anda dan singkirkan kecurigaan mereka dengan penjelasan Anda, karena hal ini akan berarti latihan bagi jiwa Anda dan tenggang rasa kepada rakyat, sedang penjelasan ini akan mengamankan tujuan Anda untuk terus mengukuhkan mereka dalam kebenaran. Janganlah Anda mengabaikan tawaran damai yang mungkin diajukan oleh musuh Anda dan di mana ada keridaan Allah, karena perdamaian memberikan istirahat kepada tentara Anda dan melegakan kecemasan Anda, dan keselamatan bagi negara Anda. Namun, setelah perdamaian, terdapat kekhawatiran besar dari (pihak) musuh, karena sering musuh menawarkan perdamaian hanya untuk mendapatkan manfaat atas kelengahan Anda. Karena itu, berhatihatilah dan jangan bertindak menurut harapan khayali dalam hal ini. Apabila Anda menerima suatu kesepakatan antara Anda dan musuh Anda atau memasuki perjanjian dengan dia maka penuhilah kesepakatan Anda dan laksanakanlah janji Anda dengan jujur. Tempatkan diri Anda sebagai perisai terhadap apa saja yang telah Anda janjikan karena di antara kewajiban dari Allah tak ada sesuatu di mana rakyat lebih dipersatukan dengan kuat walaupun terdapat perbedaan dalam gagasan mereka dan variasi pandangan mereka,

Halaman 25 dari 70

ketimbang respek pada penepatan janji. Di samping kaum Muslim, bahkan kaum kafir pun menaati perjanjian, karena mereka menyadari bahaya yang akan menimpa setelah pelanggaran(nya). Oleh karena itu, janganlah menipu musuh Anda, karena tak ada yang dapat memurkakan Allah kecuali orang jahil dan orang jahat. Allah membuat kesepakatan dan janjiNya (sebagai) tanda keamanan yang telah disebarkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya melalui rahmat-Nya dan suatu suaka di mana mereka tinggal dalam perlindungan-Nya dan mencari manfaat dari kedekatan dengan-Nya. Oleh karena itu, tak boleh ada penipuan, kelicikan atau kecurangan di dalamnya. Janganlah mengadakan perjanjian yang memungkinkan perbedaan tafsiran, dan janganlah mengubah tafsiran dari kata-kata yang samar setelah penyimpulan dan pengukuhan (perjanjian itu). Apabila suatu perjanjian Allah melibatkan Anda dalam kesulitan, janganlah Anda mencan-cari dalih untuk menyangkalinya tanpa kebenaran, karena pemikulan kesulitan yang melaluinya Anda mengharapkan kelegaan dan hasil bagus adalah lebih baik daripada pelanggaran yang akibatnya Anda takuti, dan hendaklah Anda takut bahwa Anda akan dituntut Allah untuk mempertanggungjawabkannya dan Anda tak akan mampu mencari keampunan atasnya di dunia ini dan di akhirat. Jauhkanlah diri Anda dari pertumpahan darah tanpa alasan yang sah, karena tak ada yang lebih mengundang azab Allah, yang lebih besar dalam akibat (buruknya), dan lebih efektif dalam merosotnya kemakmuran dan memendekkan usia, daripada menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Pada Hari Pengadilan Allah Yang Mahasuci akan memulai pengadilannya di aiitara manusia dengan perkara pembunuhan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, janganlah memperkuat wewenang Anda dengan menumpahkan darah karena hal ini akan melemahkan dan merendahkan wewenang, lagi pula menghancurkannya dan menggesemya. Anda tak dapat mengajukan dalih apa pun di hadapan Allah atau di hadapan saya atas pembunuhan yang disengaja karena di dalamnya mesti ada pertanyaan atau pembalasan. Apabila Anda terlibat di dalamnya karena kekeliruan, dan berlebihan dalam menggunakan cambuk atau pedang Anda, atau keras dalam menimpakan hukuman, karena kadang-kadang bahkan satu pukulan tinju atau pukulan yang lebih kecil menyebabkan kematian, maka kesombongan kewenangan Anda tak boleh mencegah Anda dari membayar uang tebusan darah kepada ahli waris orang yang terbunuh itu. Jauhilah sifat mengagumi diri dengan mengandalkan apa yang nampak baik pada diri Anda sendiri dan senang akan pujian yang berlebih-lebihan, karena hal itu merupakan salah satu

Halaman 26 dari 70

kesempatan yang paling diandalkan setan untuk menghapus amal-amal baik dari orang berkebajikan. Janganlah Anda menunjuk-nunjukkan (adanya) jasa Anda pada rakyat Anda karena Anda telah berbuat baik kepada mereka, atau memuji perbuatan Anda sendiri, atau berjanji lalu melanggamya, karena menunjuk-menunjukkan adanyajasa menghancurkan kebaikan, (sikap) puji diri membuang cahaya kebenaran, dan pelanggaran janji mendapatkan kebencian Allah dan (kebencian) rakyat. Allah yang Mahasuci berfirman, "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. (QS. 61:3) Janganlah tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, lamban pada saat yang semestinya, ngotot atasnya bilamana ketepatan tindakan tidak diketahui, atau melemah bilamana (perlunya pekerjaan) itu menjadi jelas. Lakukanlah setiap sesuatu pada tempatnya yang semestinya, dan lakukan setiap pekerjaan pada waktunya yang tepat. Janganlah gunakan untuk diri Anda sendiri apa-apa yang di dalamnya rakyat mempunyai hak yang sama, dan janganlah Anda mengabaikan hal-hal yang telah menjadi jelas dengan dalih bahwa Anda bertanggung jawab bagi orang-orang lain. Singkatnya, tirai-tirai dari semua hal akan diangkat dari pandangan Anda dan Anda akan dituntut untuk melakukan pemulihan kepada orang-orang yang tertindas. Kendalikanlah rasa presdse (Anda), setiap ledakan kemarahan, kekuatan tangan Anda, dan tajamnya lidah Anda. Jagalah terhadap semua mi dengan menjauhi ketergesa-gesaan dan dengan menangguhkan tindakan keras sampai marah Anda mereda dan mendapatkan lagi kendali diri Anda. Anda tak dapat menahan diri dari hal ini kecuali apabila Anda mengingat bahwa Anda akan kembali kepada Allah. Perlulah Anda mengingat bagaimana keadaan yang berllaku pada orang-orang yang mendahului Anda, baik pemerintah atau tradisi besar atau suatu sunah dari Nabi kita (saw), atau perintah wajib yang terkandung dalam Kitab Allah. Kemudian Anda harus mengikutinya sebagaimana Anda melihat kami berbuat menurutnya dan Anda harus berusaha mengikuti apa yang telah disuruhkan kepada Anda dalam dokumen ini di mana saya telah melengkapi hujah saya atas Anda, supaya apabila hati Anda maju kepada hawa nafsunya Anda tak akan mempunyai hujah yang mendukungnya. Saya memohon kepada Allah Yang Mahakuasa melalui rahmat-Nya yang tak terbatas, dan keagungan kekuasaan-Nya dalam memberikan kecenderungan yang baik, semoga la mendorong

Halaman 27 dari 70

saya dan Anda untuk mengajukan suatu hujah yang jelas di hadapan-Nya dan di hadapan hamba-hamba-Nya dalam suatu cara yang mungkin menarik keridaan-Nya bersama dengan pujian yang baik di kalangan manusia, efek yang baik dalam negara, peningkatan dalam kemakmuran dan peninggian kemuliaan; dan semoga Dia memperkenankan kepada saya dan Anda untuk menjalani kematian berkebajikan dan kematian syahid. Sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Salam atas Rasulullah - semoga Dia mencurahkan salawat dan salam kepada beliau dan keturunannya yang disucikan. Wasalam.

Pertanyaan: Partai adalah salah satu pilar demokrasi. Bagaimana mungkin demokrasi tanpa partai? Berarti demokrasi akan kehilangan pilarnya? Jawaban DTP: A> Pendapat partai sebagai salah satu pilar demokrasi pada dasarnya adalah sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar yang kokoh. Pernyataan ini seolah telah menjadi postulat yang dianggap pasti kebenarannya tanpa perlu pembuktian lebih lanjut (padahal maksud sejatinya adalah tidak bisa dibuktikan). B> Terdapat banyak teori di kalangan pakar politik yang membahas tentang syarat demokrasi, karakteristik demokrasi, nilai-nilai dalam demokrasi tetapi sulit mencari teori tentang Prinsip/Pilar Demokrasi yang mengatakan partai sebagai pilar, pers sebagai pilar dan sebagainya. Pada dasarnya pernyataan asal-asalan ini adalah sebuah penarikan kesimpulan yang serampangan dari syarat, karakteristik, prinsip dan nilai demokrasi. Salah satu prinsip dasar/pilar demokrasi bukanlah partai tetapi adanya pemilu yang luber dan jurdil. Karena mayoritas negara demokrasi melaksanakan pemilu yang diikuti oleh partai politik maka kemudian secara serampangan disimpulkan bahwa partai adalah pilar/prinsip dasar demokrasi. Terjadi sebuah fallacy of logic dalam penyimpulan dimaksud karena pemilu tidak harus hanya diikuti oleh partai politik. Karena bakal calon berbagai jabatan publik tidak harus dan BISA tanpa dimajukan oleh partai politik. Bahkan lebih baik jika seluruhnya adalah calon independen. INDEPENDEN, karena calon partai memang BERGANTUNG pada pimpinan partainya. Dan pimpinan partai bergantung pada pembiaya-nya. Akhirnya calon dari partai harus bisa menyetor pada pimpinan partai. Walhasil, pencalonan yang TIDAK INDEPENDEN niscaya memperburuk lingkaran setan pencolengan harta masyarakat/negara. C> Jangan mau dihegemoni pemikiran despotik karena itu semua hanyalah upaya-upaya para bandit demokrasi untuk mencengkeram segala sumber daya atas nama demokrasi. Bandit demokrasi lebih mudah bermain jika kekuasaan terkonsentrasi salah satunya dalam kepartaian. Karena hanya perlu memegang pucuk pimpinan saja telah cukup untuk mencoleng segala sumber daya, selain pimpinan hanyalah angka yang menunjukkan posisi tawar belaka. Pada hakikatnya partai adalah sebuah tambahan sekat (barrier to entry) dalam partisipasi rakyat. Partai telah menjadi bagian dari permasalahan dan bukan bagian dari solusi. Oleh karena itu salah satu tujuan Gerakan Demokrasi Tanpa Partai adalah menegakkan daulat rakyat sepenuh-penuhnya. Segala penghalang harus dihilangkan semaksimal mungkin. Prinsip perwakilan terpaksa ditempuh semata karena pertimbangan teknologi dan biaya yang tidak terjangkau. D> Gerakan Demokrasi Tanpa Partai tidak memperjuangkan pembubaran partai politik karena partai politik pada dasarnya tidak berbeda dengan ormas-ormas lainnya yang merupakan buah manis dari demokrasi. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah syarat dan buah manis dari demokrasi. Maka pembubaran sebuah organisasi yang tidak terbukti melakukan tindak pidana atau makar secara organisasional adalah bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. TETAPI menghapus kuasa formal partai sebagai penentu siapa-siapa saja yang boleh dipilih dalam pemilu adalah sejalan dan bahkan memperkuat demokrasi itu sendiri. JANGAN MAU DI-HEGEMONI! Partai sebagai pilar demokrasi adalah sebuah kebohongan yang nyata! E>Kita kembalikan makna demokrasi sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka pemurnian demokrasi adalah dengan menghilangkan segala sekat antara rakyat dan pelaksana amanahnya. (Kuasa formal) partai yang menentukan hampir segalanya di republik tercinta ini adalah salah satu dari akar masalah.

Halaman 28 dari 70

BAB IV KONSTITUSI DAULAT RAKYAT SEPENUHNYA yang setelah ditetapkan akan disebut dengan:

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA)

PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

Halaman 29 dari 70

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR (KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA)

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

BAB II PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 3

(1) Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada Kongres Rakyat Indonesia. (2) Presiden

menetapkan

peraturan

pemerintah

untuk

menjalankan

undang-undang

sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Kongres Rakyat Indonesia.

BAB III PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 30 dari 70

Pasal 5

(1) Calon Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana kejahatan (kriminal), memperoleh dukungan awal sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari total wilayah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia dan di setiap wilayah pemilihan dimaksudkan memperoleh dukungan awal sedikitnya 1% (satu persen) dari jumlah pemilih dan tidak boleh ada dukungan awal yang ganda pada calon lainnya, berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun, dan lolos uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Tim Uji Independen. (2) Tim Uji Independen menetapkan sedikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon Presiden yang berhak mengikuti pemilu. (3) Calon Presiden yang masih menjabat sebagai Presiden dan masih dibolehkan mengajukan diri menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini dapat langsung ditetapkan sebagai calon Presiden dalam pemilihan umum berikutnya.

Pasal 6

(1) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. (2) Ketentuan umum mengenai pemilihan Presiden: a. Setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan diri sebagai calon Presiden. b. Negara memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh calon Presiden yang ditetapkan Tim Uji Independen untuk kampanye. c. Fasilitas kampanye yang diberikan harus

bersifat mencerdaskan bangsa serta

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran. d. Stasiun televisi, radio dan lembaga penyiaran serta media massa lainnya atas inisiatif sendiri dapat mengadakan program siaran terkait kampanye sepanjang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon Presiden. e. Kepada setiap Calon Presiden diberikan bantuan dana operasional yang besarnya sama untuk pembiayaan operasional selama masa kampanye. f. Calon Presiden wajib mempertanggungjawabkan dana dimaksudkan huruf e kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan setiap penyalahgunaan/pelanggaran dapat dituntut secara perdata dan/atau pidana oleh Penuntut Umum (kejaksaan).

Halaman 31 dari 70

g. Apabila terdapat sisa dana bantuan operasional wajib diserahkan kepada negara. (3) Calon Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden. (4) Dalam hal tidak ada calon Presiden terpilih, dua calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan calon Presiden yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila dipandang tidak cakap menjalankan tugas sebagai Presiden.

Pasal 9

(1) Usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh Kongres Rakyat Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Kongres Rakyat Indonesia bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagai Presiden. (2) Pengajuan permintaan Kongres Rakyat Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara anggota Kongres Rakyat Indonesia yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia dengan jumlah hak suara sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari total jumlah hak suara.

Halaman 32 dari 70

(3) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Kongres Rakyat Indonesia tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan Kongres Rakyat Indonesia itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. (4) Apabila

Mahkamah

Konstitusi

memutuskan

bahwa

Presiden

terbukti

melakukan

pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden tidak cakap menjalankan tugas sebagai Presiden, Presiden diberhentikan sementara dan tugastugasnya dilaksanakan oleh Wakil Presiden. (5) Atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di angka (4) maka harus dimintakan persetujuan dari seluruh anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, jika mendapat persetujuan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu anggota dimaksudkan maka pemberhentian dimaksud angka (4) berlaku secara permanen, jika kurang maka kedudukan Presiden dimaksudkan harus dipulihkan. (6) Presiden yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisne sebagaimana diatur pasal ini dapat mencalonkan diri sebagai Presiden kembali pada masa pemilihan berikuitnya.

Pasal 10

(1) Usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh rakyat Indonesia secara perwakilan kepada Mahkamah Konstitusi. (2) Usul pemberhentian dimaksudkan sah jika mendapat dukungan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 wilayah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia yang di setiap wilayahnya mendapat dukungan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 warga negara yang memiliki hak pilih. (3) Mahkamah

Konstitusi

wajib

melakukan

validasi

dukungan

dimaksudkan

ayat

(2)

menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah, jika dukungan pemberhentian terbukti sah dan meyakinkan maka Mahkamah Konstitusi memutuskan pemberhentian Presiden, tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya selesai. (4) Mahkamah Konstitusi wajib menetapkan putusan dalam waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari sejak berkas pengaduan lengkap diterima. (5) Presiden yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal ini kehilangan hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden kembali untuk selama-lamanya.

Halaman 33 dari 70

Pasal 11

(1) Jika

Presiden

mangkat,

berhenti,

diberhentikan,

atau

tidak

dapat

melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. (2) Wakil Presiden pelaksana tugas kepresidenan dimaksudkan angka (1) adalah sesuai dengan urutan kewakilan yang ditetapkan Presiden saat pengangkatan Wakil Presiden.

Pasal 12

Sebelum memangku jabatannya, Presiden mengucapkan sumpah, di hadapan sidang paripurna Kongres Rakyat Indonesia sebagai berikut:

Sumpah Presiden:

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Jika di kemudian hari saya melanggar sumpah ini maka saya siap menerima hukuman dari Tuhan dan dijauhkan dari kuasa-Nya serta menerima segala hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia”.

Pasal 13

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 14

(1) Presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Indonesia menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Kongres Rakyat Indonesia.

Halaman 34 dari 70

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 15

Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 16

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima penempatan duta dan konsul negara lain. (3) Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta dan konsul negara lain berdasarkan sebesar-besarnya kepentingan nasional.

Pasal 17

(1) Presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi. (2) Presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi. (3) Pemberian grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi berdasarkan sebesar-besarnya kepentingan nasional.

Pasal 18

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

BAB IV WAKIL PRESIDEN DAN KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 19

(1) Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara. (2) Wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, Presiden menetapkan urutan kewakilan serta bidang tugas khususnya.

Halaman 35 dari 70

(3) Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (4) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

(1) Presiden dapat membentuk badan pertimbangan dan badan-badan adhoc lainnya yang dipandang perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. (2) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang.

BAB V PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu terdiri atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Kongres Rakyat Indonesia Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih melalui pemilihan umum. (5) Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyakbanyaknya 5 orang wakil. (6) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dengan persetujuan Kongres Rakyat Indonesia Daerah. (8) Dalam ikhwal memaksa maka Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang harus dimintakan persetujuan Kongres Rakyat Indonesia Daerah pada masa persidangan berikutnya.

Halaman 36 dari 70

(9) Jika tidak mendapatkan persetujuan dari Kongres Rakyat Indonesia Daerah maka Peraturan Kepala Daerah tersebut harus dicabut. (10) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.

Pasal 22

(1) Calon Kepala Daerah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana kejahatan (kriminal), memperoleh dukungan awal sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari total wilayah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah sesuai tingkatannya dan di setiap wilayah pemilihan dimaksudkan memperoleh dukungan awal sedikitnya 1% (satu persen) dari jumlah pemilih dan tidak boleh ada dukungan awal yang ganda pada calon lainnya, berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun, dan

lolos uji

kompetensi yang dilaksanakan oleh Tim Uji Independen. (2) Tim Uji Independen menetapkan sedikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon Kepala Daerah yang berhak mengikuti pemilu. (3) Calon Presiden yang masih menjabat sebagai Presiden dan masih dibolehkan mengajukan diri menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini dapat langsung ditetapkan sebagai calon Presiden dalam pemilihan umum berikutnya.

Pasal 23

(1) Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. (2) Ketentuan umum mengenai pemilihan Kepala Daerah: a. Setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah. b. Negara memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh calon Kepala Daerah yang ditetapkan Tim Uji Independen untuk kampanye. c. Fasilitas kampanye yang diberikan harus

bersifat mencerdaskan bangsa serta

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran. d. Stasiun televisi, radio dan lembaga penyiaran serta media massa lainnya atas inisiatif sendiri dapat mengadakan program siaran terkait kampanye sepanjang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon Kepala Daerah.

Halaman 37 dari 70

e. Kepada setiap Calon Kepala Daerah diberikan bantuan dana operasional yang besarnya sama untuk pembiayaan operasional selama masa kampanye. f. Calon Kepala Daerah wajib mempertanggungjawabkan dana dimaksudkan huruf e kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan setiap penyalahgunaan/pelanggaran dapat dituntut secara perdata dan/atau pidana oleh Penuntut Umum (kejaksaan). g. Apabila terdapat sisa dana bantuan operasional wajib diserahkan kepada negara. (3) Calon Kepala Daerah yang mendapatkan suara terbanyak dilantik menjadi Kepala Daerah. (4) Tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 24

(1) Jika Kepala Daerah mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya. (2) Wakil Kepala Daerah pelaksana tugas Kepala Daerah dimaksudkan angka (1) adalah sesuai dengan urutan kewakilan yang ditetapkan saat pengangkatannya.

Pasal 25

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah, di hadapan Kongres Rakyat Indonesia Daerah sebagai berikut:

Sumpah Kepala Daerah: “Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai (Gubernur/Bupati/Walikota) (Propinsi .../Kabupaten .../Kota ...)

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Jika di kemudian hari saya melanggar sumpah ini maka saya siap menerima hukuman dari Tuhan dan dijauhkan dari kuasa-Nya serta menerima segala hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia”.

Pasal 26

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Halaman 38 dari 70

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 27

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

Pasal 28

(1) Kepala Daerah dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan

pelanggaran

hukum

berupa

pengkhianatan

terhadap

negara,

korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila dipandang tidak cakap menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah. (2) Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka suatu perkara tersebut di angka (1) maka pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah menetapkan penonaktifan Kepala Daerah dimaksud tanpa melalui Sidang Paripurna dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keterangan dari pihak berwenang perihal penetapan status tersangka dan tugas Kepala Daerah dimaksud dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah hingga ditetapkannya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara Kepala Daerah dimaksud. (3) Dalam hal pemberhentian karena terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah membuat putusan pemberhentian permanen tanpa melalui Sidang Paripurna dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan. (4) Tugas Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai masa jabatan selesai.

Halaman 39 dari 70

BAB VII PEMBERHENTIAN GUBERNUR

Pasal 29

(1) Usul pemberhentian Kepala Daerah Propinsi (Gubernur) dapat diajukan oleh Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi bahwa Gubernur telah melakukan pelanggaran berupa melakukan perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Gubernur tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur. (2) Pengajuan permintaan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi. (3) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. (4) Apabila

Mahkamah

Konstitusi

memutuskan

bahwa

Gubernur

terbukti

melakukan

pelanggaran berupa melakukan perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Gubernur tidak cakap menjalankan tugas sebagai Gubernur, Gubernur diberhentikan sementara dan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Gubernur. (5) Atas keputusan tersebut di angka (4) maka harus dimintakan persetujuan dari seluruh anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi dimaksud, jika mendapat persetujuan sedikit-dikitnya 1/2 lebih satu anggota dimaksudkan maka pemberhentian dimaksud angka (4) berlaku secara permanen, jika kurang maka kedudukan Gubernur dimaksudkan harus dipulihkan kembali. (6) Gubernur yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme sebagaimana diatur pasal ini dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur kembali pada masa pemilihan berikutnya.

Pasal 30

Halaman 40 dari 70

(1) Usul pemberhentian Kepala Daerah Propinsi (Gubernur) dapat diajukan oleh warga negara Indonesia yang tercatat resmi sebagai penduduk daerah propinsi dimaksudkan secara perwakilan kepada Mahkamah Konstitusi. (2) Usul pemberhentian dimaksudkan sah jika mendapat dukungan dari sedikitnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) wilayah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonsia Daerah Propinsi (Kecamatan) yang di setiap wilayahnya mendapat dukungan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) warga negara yang memiliki hak pilih. (3) Mahkamah

Konstitusi

wajib

melakukan

validasi

dukungan

dimaksudkan

ayat

(2)

menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah, jika dukungan pemberhentian terbukti sah dan meyakinkan maka Mahkamah Konstitusi memutuskan pemberhentian Gubernur, tugas Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Gubernur Pertama atau sesuai urutan nomor kewakilan jika urutan sebelumnya berhalangan tetap atau kembali diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai. (4) Mahkamah Konstitusi wajib menetapkan putusan dalam waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari sejak berkas pengaduan lengkap diterima. (5) Gubernur yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal ini kehilangan hak untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur kembali untuk selama-lamanya.

Pasal 31

(1) Usul pemberhentian Kepala Daerah Propinsi (Gubernur) dapat diajukan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal Presiden berpendapat Gubernur dimaksudkan melakukan pembangkangan terhadap kewenangan Presiden yang diatur dalam tata hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pada tanggal pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi, Presiden dapat menetapkan pemberhentian sementara Gubernur dimaksud yang berlaku hingga perkara dimaksud diputus oleh Mahkamah Konstitusi. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan dalam waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh)

hari

sejak berkas usulan

diterima,

jika Mahkamah Konstitusi

membenarkan dakwaan Presiden terhadap Gubernur maka pemberhentian Gubernur dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden, tugas Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Gubernur sesuai urutan nomor kewakilan jika urutan sebelumnya berhalangan tetap atau kembali diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai.

Halaman 41 dari 70

(3) Gubernur yang diberhentikan melalui mekanisme dalam pasal ini dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur kembali pada masa pemilihan Kepala Daerah yang berikutnya.

BAB VIII PEMBERHENTIAN BUPATI/WALIKOTA

Pasal 32

(1) Usul pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dapat diajukan oleh Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

pendapat

Kongres

Rakyat

Indonesia

Daerah

Kabupaten/Kota

bahwa

Bupati/Walikota telah melakukan pelanggaran berupa melakukan perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Bupati/Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagai Bupati/Walikota. (2) Pengajuan permintaan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kota/Propinsi yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota. (3) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. (4) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Bupati/Walikota terbukti melakukan pelanggaran

berupa

Bupati/Walikota

melakukan

tidak

cakap

perbuatan menjalankan

tercela tugas

dan/atau sebagai

terbukti

bahwa

Bupati/Walikota,

Bupati/Walikota diberhentikan sementara dan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Walikota Pertama atau sesuai urutan nomor kewakilan jika urutan sebelumnya berhalangan tetap. (5) Atas keputusan tersebut di angka (4) maka harus dimintakan persetujuan melalui pemungutan suara yang diikuti pemillih yang terdaftar di Kabupaten/Kota dimaksud, jika mendapat persetujuan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu pemilih maka pemberhentian dimaksud angka (4) berlaku secara permanen, jika kurang maka kedudukan Bupati/Walikota dimaksudkan harus dipulihkan kembali.

Halaman 42 dari 70

(6) Bupati/Walikota

yang

diberhentikan

sebelum

masa

jabatannya

berakhir

melalui

mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal ini kehilangan hak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota kembali untuk selama-lamanya.

Pasal 33

(1) Usul pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dapat diajukan oleh rakyat Indonesia yang tercatat resmi sebagai penduduk daerah kabupaten/kota dimaksudkan secara perwakilan kepada Mahkamah Konstitusi. (2) Usul pemberhentian dimaksudkan sah jika mendapat dukungan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) wilayah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonsia Daerah Kabupten/Kota (yaitu Desa/Kelurahan) yang di setiap wilayahnya mendapat dukungan sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) warga yang memiliki hak pilih. (3) Mahkamah

Konstitusi

wajib

melakukan

validasi

dukungan

dimaksudkan

ayat

(2)

menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah, jika dukungan pemberhentian terbukti sah dan meyakinkan maka Mahkamah Konstitusi memutuskan pemberhentian

Bupati/Walikota,

tugas

Bupati/Walikota

dilaksanakan

oleh

Wakil

Bupati/Walikota sampai masa jabatannya selesai. (4) Mahkamah Konstitusi wajib menetapkan putusan dalam waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari sejak berkas pengaduan lengkap diterima. (5) Bupati/Walikota

yang

diberhentikan

sebelum

masa

jabatannya

berakhir

melalui

mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal ini kehilangan hak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota kembali untuk selama-lamanya.

Pasal 34

(1) Usul pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dapat diajukan oleh Presiden Republik Indonesia dan/atau Gubernur kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal Presiden dan/atau Gubernur berpendapat Bupati/Walikota dimaksudkan melakukan pembangkangan terhadap kewenangan Presiden dan/atau Gubernur dalam tata hubungan Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

Propinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota, dan Presiden atas permintaan Gubernur dan atau secara sepihak dapat menetapkan penonaktifan Bupati/Walikota dimaksudkan yang berlaku hingga perkara dimaksud diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Halaman 43 dari 70

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan dalam waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh)

hari

sejak berkas usulan

diterima,

jika Mahkamah Konstitusi

membenarkan dakwaan Presiden dan/atau Gubernur terhadap Bupati/Walikota maka pemberhentian Bupati/Walikota dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan/atau Gubernur, tugas Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Walikota sampai masa jabatannya selesai. (3) Bupati/Walikota

yang

diberhentikan

sebelum

masa

jabatannya

berakhir

melalui

mekanisme sebagaimana diatur pasal ini dapat mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota kembali pada masa pemilihan berikutnya.

BAB IX KONTROL TERHADAP PERATURAN DAERAH

Pasal 35

Masyarakat dapat mengajukan keberatan (uji materi) terhadap segala peraturan daerah kepada Mahkamah Agung jika dipandang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan kepada Mahkamah Konstitusi jika dipandang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar ini.

Pasal 36

(1) Pesiden dapat mengajukan pembatalan Peraturan Daerah Propinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota jika dipandang melanggar kewenangan dan atau bertentangan dengan kebijakan Presiden yang berlaku secara nasional sesuai hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar dan/atau Peraturan Perundangan lainnya. (2) Pembatalan Peraturan Daerah dimaksud angka (1) dapat dilakukan setelah meminta pendapat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membenarkan alasan pembatalan yang diajukan Presiden.

Pasal 37

(1) Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota jika dipandang melanggar kewenangan dan atau bertentangan dengan kebijakan Gubernur

yang berlaku dalam

Halaman 44 dari 70

wilayah Propinsi yang dipimpinnya sesuai hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar dan/atau Peraturan Perundangan lainnya. (2) Pembatalan Peraturan Daerah dimaksud angka (1) dapat dilakukan setelah meminta pendapat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membenarkan alasan pembatalan yang dimajukan Gubernur.

BAB X KONGRES RAKYAT INDONESIA

Pasal 38

(1) Anggota Kongres Rakyat Indonesia dipilih melalui pemilihan umum. (2) Kongres Rakyat Indonesia bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 39

Sebelum memangku jabatannya, anggota Kongres Rakyat Indonesia mengucapkan sumpah, di hadapan sedikitnya satu orang Hakim Konstitusi sebagai berikut:

Sumpah Anggota Kongres Rakyat: “Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai anggota Kongres Rakyat Indonesia (Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi .../Kabupaten .../Kota ...) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Jika di kemudian hari saya melanggar sumpah ini maka saya siap menerima hukuman dari Tuhan dan dijauhkan dari kuasa-Nya serta menerima segala hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia”.

Pasal 40

(1) Rancangan undang-undang dimajukan oleh Presiden kepada Kongres Rakyat Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. (2) Jika Kongres Rakyat Indonesia menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang dimaksud maka Presiden dapat mengajukannya kembali pada masa persidangan berikutnya.

Halaman 45 dari 70

Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undangundang Dasar ini, Kongres Rakyat Indonesia memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (2) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Kongres Rakyat Indonesia mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Kongres Rakyat Indonesia dan hak anggota Kongres Rakyat Indonesia diatur dalam undang-undang.

Pasal 42

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Kongres Rakyat Indonesia dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB XI PEMBERHENTIAN ANGGOTA KONGRES RAKYAT INDONESIA

Pasal 43

(1) Anggota Kongres Rakyat Indonesia, anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi, anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten, anggota Dewan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kota dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, dan/atau pendapat bahwa anggota Kongres Rakyat Indonesia dipandang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. (2) Dalam hal pemberhentian karena pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya maka pemberhentian dengan tidak hormat otomatis berlaku sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pimpinan Kongres Rakyat Indonesia, pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi,

Halaman 46 dari 70

pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten, pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan keputusan pengadilan wajib segera menetapkan pemberhentian anggota dimaksud tanpa melalui Sidang Paripurna dan pimpinan Kongres Rakyat Indonesia pada tingkatannya wajib menetapkan penonaktifan anggota dimaksud tanpa melalui Sidang Paripurna sejak ditetapkan sebagai terdakwa hingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal pemberhentian karena dipandang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Kongres Rakyat Indonesia harus melalui mekanisme meminta putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat diajukan secara perwakilan kelompok yang memperoleh dukungan dari sedikitnya lima puluh persen lebih satu dari total jumlah pemilih di wilayah pemilihannya. (4) Mahkamah Konstitusi melakukan validasi dukungan atas pemberhentian anggota Kongres Rakyat Indonesia

dimaksudkan. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan dukungan

pemberhentian sah dari sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari total jumlah pemilih di wilayah pemilihan yang bersangkutan maka Pimpinan Kongres Rakyat Indonesia, pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi, pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten, pimpinan Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan keputusan Mahkamah Konstitusi wajib segera menetapkan pemberhentian anggota dimaksud tanpa melalui Sidang Paripurna. (5) Kedudukan anggota Kongres Rakyat Indonesia yang diberhentikan diganti oleh calon anggota Kongres Rakyat Indonesia yang memperoleh peringkat kedua (dan seterusnya secara berurutan) hingga masa jabatannya berakhir. (6) Anggota Kongres Rakyat Indonesia yang diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai kehilangan hak untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota Kongres Rakyat Indonesia untuk selama-lamanya.

BAB XII PERWAKILAN GOLONGAN / KELOMPOK MINORITAS

Pasal 44

Suatu golongan atau kelompok minoritas tertentu dalam masyarakat dapat memperoleh perlakuan khusus untuk menempatkan satu atau lebih anggotanya yang masing-masing

Halaman 47 dari 70

memiliki satu atau lebih hak suara dalam Kongres Rakyat Indonesia jika mendapat persetujuan 50% (lima puluh persen) lebih (satu) suara dari total jumlah suara anggota Kongres Rakyat Indonesia.

Pasal 45

Golongan atau kelompok minoritas tertentu dalam masyarakat dimaksudkan Pasal 42 diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia atau anggota Kongres Rakyat Indonesia kepada pimpinan Kongres Rakyat Indonesia untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 46

Anggota Kongres Rakyat Indonesia dari golongan / kelompok minoritas yang telah disetujui sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 dipilih dari dan oleh anggota golongan / kelompok minoritas itu sendiri dengan fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 47

Pemberhentian anggota Kongres Rakyat Indonesia dari golongan / kelompok minoritas mengikuti ketentuan umum sebagaimana berlaku bagi anggota Kongres Rakyat Indonesia lainnya.

BAB XIII TATA CARA DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA KONGRES RAKYAT INDONESIA

Pasal 48

(1) Calon anggota Kongres Rakyat Indonesia harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana kejahatan (kriminal), memperoleh dukungan awal sedikitnya sedikitnya 1% (satu persen) dari jumlah pemilih di wilayah pemilihan yang hendak diikutinya dan tidak boleh ada dukungan awal yang ganda kepada calon lainnya,

Halaman 48 dari 70

berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun, dan lolos uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Tim Uji Independen. (2) Calon anggota Kongres Rakyat Indonesia yang masih menjabat sebagai anggota Kongres Rakyat Indonesiia dan masih diperbolehkan mengajukan diri menurut ketentuan UndangUndang Dasar ini dapat langsung ditetapkan sebagai calon anggota Kongres Rakyat Indonesia dalam pemilihan umum berikutnya.

Pasal 49

Tim Uji Independen menetapkan sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk setiap daerah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia kecuali jika jumlah pendaftar kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) orang maka otomatis ditetapkan sebagai calon.

Pasal 50

(1) Pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia diikuti oleh perseorangan. (2) Ketentuan umum mengenai pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia: a. Setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan diri sebagai calon anggota Kongres Rakyat Indonesia. b. Negara memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh calon anggota Kongres Rakyat Indonesia yang ditetapkan Tim Uji Independen. c. Fasilitas kampanye yang diberikan harus bersifat sederhana dan mencerdaskan bangsa serta mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran. d. Stasiun televisi, radio dan lembaga penyiaran lainnya atas inisiatif sendiri dapat mengadakan

program

siaran

terkait

kampanye

sepanjang

memberikan

kesempatan yang sama kepada seluruh calon di satu daerah pemilihan yang sama. e. Kepada seluruh Calon anggota Kongres Rakyat Indonesia diberikan bantuan dana operasional kampanye yang besarnya sama. f. Calon anggota Kongres Rakyat Indonesia wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional dimaksud huruf e dan setiap penyalahgunaan/ pelanggaran dapat dituntut secara perdata dan/atau pidana oleh Penuntut Umum (kejaksaan).

Halaman 49 dari 70

g. Laporan

pertanggungjawaban

penggunaan

dana

bantuan

operasional

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. h. Apabila terdapat sisa bantuan dana operasional wajib diserahkan kepada negara.

Pasal 51

(1) Pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia menggunakan sistem distrik dengan jumlah hak suara setiap anggota Kongres Rakyat Indonesia dihitung berdasarkan besaran populasi penduduk yaitu kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit digunakan sebagai faktor pembagi besaran hak suara yang dimiliki oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia kabupaten lainnya, hasil bagi berupa pecahan dibulatkan ke atas jika lebih besar dari setengah. (2) Satu wilayah kabupaten memilih satu anggota Kongres Rakyat Indonesia dalam pemilihan umum.

Pasal 52

(1) Jumlah anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi adalah sedikit-dikitnya 50 (lima puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang. (2) Daerah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi berdasarkan wilayah Kecamatan di propinsi dimaksud. (3) Jika jumlah kecamatan kurang dari 100 (seratus) maka sejumlah kecamatan dapat dibagi ke dalam dua atau lebih wilayah pemilihan, jika jumlah kecamatan lebih dari 150 (seratus lima puluh) maka dua atau lebih kecamatan yang berdekatan dapat dilakukan penggabungan menjadi satu wilayah. (4) Setiap wilayah pemilihan memilih satu orang anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Propinsi yang masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 53

(1) Jumlah anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota adalah sedikit-dikitnya 50 (lima puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang. (2) Daerah pemilihan anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Halaman 50 dari 70

(3) Jika jumlah desa/kelurahan kurang dari 100 (seratus) maka sejumlah desa/kelurahan dapat dibagi ke dalam dua atau lebih wilayah pemilihan, jika jumlah kecamatan lebih dari 150 (seratus lima puluh) maka dua atau lebih desa/kelurahan yang berdekatan dilakukan penggabungan menjadi satu wilayah pemilihan. (4) Setiap wilayah pemilihan memilih satu orang anggota Kongres Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten/Kota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.

BAB XIV PEMILIHAN UMUM

Pasal 54

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang Dasar ini. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Kongres Rakyat Indonesia, Kongres

Rakyat

Indonesia

Daerah

Propinsi,

Kongres

Rakyat

Indonesia

Daerah

Kabupaten/Kota, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota. (3) Peserta pemilihan umum adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat independen dan mandiri. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB XV TIM UJI INDEPENDEN

Pasal 55

(1) Tim Uji Independen melaksanakan fungsi menguji kompetensi calon anggota Kongres Rakyat Indonesia, calon Presiden, Calon Gubernur, Calon Bupati/Walikota. (2) Tim Uji Independen melaksanakan fungsi menguji kompetensi calon pimpinan lembaga negara yang bersifat mandiri lainnya. (3) Menetapkan kandidat yang lolos uji kompetensi untuk mengikuti tahapan selanjutnya yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan atau lembaga lainnya.

Pasal 56

Halaman 51 dari 70

(1) Anggota Tim Uji Independen berpendidikan minimum strata 3 (doktor) dari Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program tingkat doktoral. (2) Pemilihan tenaga ahli yang menjadi anggota Tim Uji Independen mengikuti mekanisme yang ditetapkan sendiri oleh Perguruan Tinggi Negeri dimaksud di bawah tanggung jawab rektor. (3) Tiap-tiap Perguruan Tinggi Negeri dimaksud angka (1) mengirimkan 1 (satu) orang tenaga ahli bidang hukum dan 1 (satu) orang tenaga ahli bidang lainnya. (4) Pimpinan Tim Uji Independen dipilih dari dan oleh anggota.

BAB XVI TATA CARA KERJA TIM UJI INDEPENDEN

Pasal 57

(1) Tim Uji Independen bertugas menguji kompetensi calon peserta pemilihan pejabat negara dan tidak menguji program kerja yang bersangkutan. (2) Penilaian uji kompetensi didasarkan pada: a. Dukungan awal yang diperoleh bakal calon. b. Rekam-jejak pengalaman dan kontribusi kepada masyarakat. c. Kepemimpinan dan integritas moral. d. Wawasan kebangsaan dan kebhinekaan. e. Dasar-dasar Hukum Indonesia dan atau kedalaman pengetahuan ilmu hukum sepanjang relevan dengan tugas dan jabatan dimaksudkan. f. Aspek kognitif: pengetahuan umum yang relevan, logika dan penalaran, creative thinking skill, problem solving skill. g. Kemampuan menyampaikan pemikiran secara lisan dan tulisan. h. Kemampuan dan keahlian sesuai bidang tugas dan jabatan dimaksudkan. (3) Seluruh proses uji kompetensi dinyatakan terbuka untuk umum kecuali pembentukan materi uji tertulis jika Tim Uji Independen memandang perlu diadakan uji tertulis.

Pasal 58

(1) Tim Uji Independen menetapkan calon peserta pemilihan dalam jumlah sesuai ketentuan Undang-undang Dasar ini dan atau Undang-undang dan Peraturan lainnya yang mengatur secara khusus.

Halaman 52 dari 70

(2) Tim Uji Independen menetapkan calon peserta pemilihan lembaga negara yang mandiri menurut Undang-undang Dasar ini dan/atau Undang-undang tentang lembaga negara dimaksudkan dalam jumlah dua kali kebutuhan pimpinan lembaga negara dimaksudkan kecuali jika telah diatur lain secara khusus.

BAB XVII HAL KEUANGAN

Pasal 59

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden kepada Kongres Rakyat Indonesia untuk mendapat persetujuan. (3) Apabila Kongres Rakyat Indonesia tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya yang telah disetujui pada persidangan sebelumnya.

Pasal 60

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 61

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 62

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 63

Halaman 53 dari 70

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

BAB XVIII BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 64

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Kongres Rakyat Indonesia, dan Kongres Rakyat Indonesia Daerah, sesuai dengan kewenangannya dan diumumkan di Lembaran Negara Indonesia untuk diketahui masyarakat. (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 65

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. (2) Calon Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan oleh Tim Uji Independen sedikitdikitnya dua kali kebutuhan untuk dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.

Pasal 66

(1) Pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. (2) Hasil pemeriksaan dimaksud angka (1) disampaikan kepada Kongres Rakyat Indonesia dan diumumkan di Lembar Negara.

BAB XIX MAHKAMAH AGUNG

Halaman 54 dari 70

Pasal 67

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya kecuali yang dikecualikan menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal 68

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga negara yang manapun juga kecuali yang ditetapkan oleh pimpinan dan lembaga Mahkamah Agung sendiri terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan mendalam di bidang hukum. (3) Calon Hakim Agung ditetapkan oleh Tim Uji Independen sedikit-dikitnya dua kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (4) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 69

Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap segala peraturan yang ditetapkan pimpinan dan/atau lembaga Mahkamah Agung yang dipandang melanggar Undang-undang dan atau melanggar Undang-undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB XX KEKUASAAN KEJAKSAAN

Pasal 70

(1) Kekuasaan kejaksaan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan penuntutan hukum atas nama negara guna menegakkan hukum dan keadilan.

Halaman 55 dari 70

(2) Kekuasaan kejaksaan dilakukan oleh sebuah Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung.

Pasal 71

(1) Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pejabat negara lainnya kecuali yang dilakukan oleh aparatur hukum menjadi kewenangan Kejaksaan Yudisial. (2) Jaksa harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan mendalam di bidang hukum. (3) Calon Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda ditetapkan oleh Tim Uji Independen sedikitdikitnya dua kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (4) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan tata cara kerja Kejaksaan Agung diatur dengan undang-undang.

BAB XXI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 72

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan organisasi massa lainnya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan wajib melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini. (2) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap segala peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan dan atau lembaga negara yang manapun juga yang dipandang melanggar Undang-undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi kecuali ditetapkan jalur keberatan lainnya oleh Undang-undang dan yang ditetapkan oleh pimpinan dan lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri ke Mahkamah Agung. (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Halaman 56 dari 70

(4) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara lainnya. (5) Calon Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Tim Uji Independen sedikit-dikitnya dua kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

BAB XXII MAHKAMAH YUDISIAL

Pasal 73

(1) Mahkamah Yudisial merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan terdakwa memiliki status sebagai aparatur hukum yang masih aktif pada saat peristiwa terjadi kecuali jika terdakwa adalah Hakim Yudisial maka dilaksanakan dalam kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung. (2) Mahkamah Yudisial memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran kode etik, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta tindak kejahatan berat lainnya yang dilakukan oleh aparatur hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Yudisial, anggota kepolisian, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, advokat hanya jika terkait jabatannya, notaris hanya jika terkait jabatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya jika terkait jabatannya, hakim umum dan hakim konstitusi. (3) Calon Hakim Agung Yudisial ditetapkan oleh Tim Uji Independen sedikit-dikitnya dua kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (4) Pengadilan Yudisial memiliki dua tingkat pengadilan dan didirikan di tingkat nasional dan propinsi.

Pasal 74

Setiap hukuman yang diputus oleh pengadilan terhadap tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi yang dilakukan oleh aparatur hukum tiga kali lebih berat daripada yang tersebut dalam amar putusan.

Halaman 57 dari 70

Pasal 75

(1) Hakim Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan mendalam di bidang hukum. (2) Calon Hakim Agung Yudisial ditetapkan oleh Tim Uji Independen sedikit-dikitnya dua kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (3) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Yudisial serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

BAB XXIII KEJAKSAAN YUDISIAL

Pasal 76

(1) Kekuasaan

kejaksaan

yudisial

merupakan

kekuasaan

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan penuntutan hukum atas nama negara guna menegakkan hukum dan keadilan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai aparatur hukum aktif pada waktu kejadian terjadi kecuali jika terdakwa adalah Jaksa Yudisial dan atau Hakim Yudisial sendiri maka dilaksanakan di Pengadilan yang berada di dalam lingkungan Mahkamah Agung. (2) Kekuasaan kejaksaan yudisial dilakukan oleh sebuah Kejaksaan Yudisial yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Yudisial.

Pasal 77

(1) Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pejabat negara lainnya kecuali yang dilakukan oleh aparatur hukum menjadi kewenangan Kejaksaan Yudisial. (2) Jaksa Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan mendalam di bidang hukum. (3) Calon Jaksa Agung Yudisial dan Jaksa Agung Muda Yudisial ditetapkan oleh Tim Uji Independen sedikit-dikitnya dua kali kebutuhan untuk kemudian dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan.

Halaman 58 dari 70

(4) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan tata cara kerja Kejaksaan Yudisial diatur dengan undang-undang.

BAB XXIV WILAYAH NEGARA

Pasal 78

Batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XXV WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 79

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia dalam pengertian seluas-luasnya yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 80

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XXVI HAK ASASI MANUSIA

Pasal 81

(1) Negara melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan penduduk Republik Indonesia.

Halaman 59 dari 70

(2) Perlindungan negara terhadap Hak Asasi Manusia diatur lebih lanjut dengan undangundang.

BAB XXVII AGAMA

Pasal 82

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan dan atau kepercayaannya itu.

BAB XXVIII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 83

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara diatur dengan undang-undang.

BAB XXIX PEMILIHAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 84

Halaman 60 dari 70

(1) Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah seluruh perwira tinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan pangkat Jenderal dan Letnan Jenderal, Laksamana dan Laksamana Madya, Marsekal dan Marsekal Madya. (2) Panglima Tentara Nasional Indonesia dipilih oleh seluruh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (3) Tata cara pemilihan Panglima Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

BAB XXX TENTARA NASIONAL INDONESIA ADALAH ALAT NEGARA

Pasal 85

Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara dan hanya memberikan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar serta Undang-undang dan Peraturan lainnya yang berlaku.

Pasal 86

(1) Tentara Nasional Indonesia wajib taat kepada Presiden Republik Indonesia sepanjang tidak melanggar Undang-undang Dasar. (2) Jika Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Tentara Nasional Indonesia yang dipandang melanggar Undang-undang Dasar maka Panglima Tentara Nasional Indonesia wajib menolak perintah dimaksud dan meminta pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. (3) Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penolakan perintah Presiden Republik Indonesia dimaksud tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan maka Panglima Tentara Nasonal Indonesia diberhentikan dari jabatannya dan diadakan pemilihan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang baru. (4) Jika Mahkamah Kostitusi memutuskan bahwa penolakan perintah Presiden Republik Indonesia dimaksud dapat diterima dan dapat dibenarkan maka Presiden Republik Indonesia wajib mencabut perintah tersebut.

BAB XXXI PEMILIHAN PANGLIMA ANGKATAN DARAT,

Halaman 61 dari 70

ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA

Pasal 87

Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut dan Panglima Angkatan Udara dipilih dan diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB XXXII PEMILIHAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 88

(1) Pimpinan lembaga negara yang memiliki kekuasaan mandiri menurut Undang-undang Dasar ini dan atau Undang-undang bersifat terbuka untuk umum. (2) Calon pimpinan lembaga negara ditetapkan oleh Tim Uji Independen sebanyak dua kali kebutuhan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Dasar ini dan atau Undang-undang untuk kemudian dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan.

BAB XXXIII PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 89

(1) Pimpinan lembaga negara yang dipilih oleh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika disetujui oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari total suara anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (2) Pemungutan suara untuk pemberhentian pimpinan lembaga negara dimaksud angka (1) dapat diadakan jika diusulkan oleh sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari total suara anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan yang diajukan kepada pimpinan Kongres Rakyat Indonesia.

BAB XXXIV SUMPAH JABATAN

Halaman 62 dari 70

Pasal 90

(1) Seluruh pimpinan lembaga negara wajib bersumpah sebelum menjabat. (2) Redaksional sumpah dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Undangundang yang khusus mengatur tentang lembaga negara dimaksudkan.

BAB XXXV PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 91

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Pemerintah wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan wajib membiayai pendidikan dasar setiap warga negara serta secara bertahap membiayai pendidikan setiap warga negara hingga strata satu atau yang setara. (3) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

BAB XXXVI PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 92

(1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (3) Negara bertanggung jawab mengembangkan sistem perekonomian yang menjamin kemandirian, harkat dan martabat serta ketahanan bangsa.

Pasal 93

Halaman 63 dari 70

Negara mengatur dan menegakkan pembatasan hak milik atas tanah.

Pasal 94

Negara mengatur dan menegakkan hak pekerja atas pekerjaan yang dilaksanakannya secara layak menurut kemanusiaan yang adil dan beradab dan hak pekerja atas hasil pekerjaan yaitu sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan dengan Undang-undang dari laba bersih positif korporasi yang beroperasi di Indonesia yang dibagikan secara sama kepada seluruh pekerja perusahaan dimaksud.

Pasal 95

(1) Anak-anak dan warga negara lainnya yang terlantar menjadi tanggung jawab negara. (2) Negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara dan jaminan pensiun bagi seluruh warga negara yang mencapai usia pensiun. (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta terjangkau seluruh warga negara. (4) Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dimanapun juga.

BAB XXXVII BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 96

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 97

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 98

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Halaman 64 dari 70

Pasal 99

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

BAB XXXVIII PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 101

(1) Usul perubahan Undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Kongres Rakyat Indonesia apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara anggota Kongres Rakyat Indonesia. (2) Setiap usul perubahan Undang-undang Dasar diajukan secara tertulis beserta alasannya. (3) Untuk mengubah Undang-undang Dasar, sidang Kongres Rakyat Indonesia dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah suara total anggota Kongres Rakyat Indonesia. (4) Apabila 2/3 dari jumlah suara anggota yang hadir tersebut dalam angka (3) menyetujui perubahan Undang-undang Dasar maka selanjutnya diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. (5) Putusan untuk mengubah Undang-undang Dasar ditetapkan dan berlaku jika mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) lebih satu dari jumlah total seluruh anggota Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Halaman 65 dari 70

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Segala peraturan perundangan harus disesuaikan dengan Undang-undang Dasar ini dalam waktu selama-lamanya 2 tahun setelah Undang-undang Dasar ini ditetapkan.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-undang Dasar ini, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. _________

LEGITIMASI KONGRES RAKYAT INDONESIA? •

Strategi lempeng-lurus: Setelah menyampaikan petisi dan draft Konstitusi Negara Demokrasi Tanpa Partai (Daulat Rakyat Sepenuhnya) dan dianggap angin lalu oleh MPR RI maka kampanye ROBEK SURAT SUARA adalah langkah berikutnya. Jika Robek Surat Suara menang dalam Pemilihan Umum, maka legitimasi mana lagi yang ditanyakan? Kongres Rakyat Indonesia dapat diselenggarakan dengan peserta seluruh penandatangan Lembar Petisi Demokrasi Tanpa Partai untuk menetapkan hal-hal tersebut dalam Bab V buku ini. ^_^

•

Strategi akselerasi: Jika negara dalam keadaan darurat! Jika negara diambang kehancuran atau kegagalan apabila sistem dan pemerintahan yang ada dipertahankan lebih lama lagi. Legitimasi manalagi yang lebih kuat dari “negara dalam keadaan darurat”? Keutuhan bangsa dan negara adalah jauh lebih penting dan jauh lebih mendesak dari segala prosedural hukum dan demokrasi! Sebuah proposisi yang dibenarkan oleh akal waras yang peduli pada bangsa dan negaranya!

Halaman 66 dari 70

BAB V Perjuangan Mewujudkan Daulat Rakyat Sepenuhnya Satu Kata Saja: LAWAN...! Gerakan ini bukanlah gerakan reaksioner tentang kasus demi kasus. Tetapi lebih tentang cara bernegara yang memastikan segala masalah dapat dipecahkan bersama secara demokratis. Bukan sekadar tentang siapa menjadi apa. *) Tanda Tangani Petisi Gerakan Demokrasi Tanpa Partai Petisi adalah meminta kepada MPR RI yang tidak kita percaya. Langkah yang nampaknya sia-sia namun harus tetap kita lakukan. Karena fungsi utama Lembar Petisi sesungguhnya adalah sebagai tiket mengikuti Kongres Rakyat Indonesia pada saatnya nanti. *) Robek Surat Suara Pemilu dan Masukkan Kotaknya Gerakan ini bukan tentang siapa yang harus dipilih memegang amanah publik tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat menjadi kandidat haruslah independen bebas dari konflik kepentingan juga dari hegemoni kekuatan jahat yang tersembunyi dalam kuasa formal partai. Maka siapapun kandidatnya selama belum dalam sistem dauulat rakyat sepenuhnya tetap ROBEK SURAT SUARA DAN MASUKKAN KOTAKNYA. Karena membiarkan surat suara tetap utuh lebih berisiko terjadinya manipulasi. Bisa dirobek dalam diam. Nampak dari luar surat suara masih utuh padahal bagian dalamnya dirobek/dikoyakkan. Anda selipkan kata pesan anda juga boleh. Atau kasih surat cinta rakyat versi anda sendiri. Yang penting; Robek Surat Suaranya. Jika Anda memiliki keberanian lebih dan kemampuan berpidato, robek secara demonstratif jauh lebih baik. Ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia di TPS kemudian jelaskan mengapa harus merobek surat suara dan ajaklah semuanya untuk turut serta. Jika Robek Surat Suara memenangkan Pemilihan Umum maka lengkap sudah hilangnya legitimasi sistem saat ini dan merekahlah fajar baru legitimasi bagi Demokrasi Tanpa Partai. Bagi Daulat Rakyat Sepenuhnya. *) Kongres Rakyat Indonesia Jika memungkinkan maka Kongres Rakyat Indonesia harus diselenggarakan secepatcepatnya sebelum Pemilu 2014 apalagi pemilu 2019. Segera duduki senayan dan selenggarakan Kongres Rakyat Indonesia guna menetapkan 1>Membubarkan DPR, DPD dan MPR, 2>Membubarkan pemerintahan kontra Daulat Rakyat Sepenuhnya, 3>Memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan pejabat pemerintahan kontra Demokrasi Tanpa Partai di rumahnya masing-masing hingga jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian, 4>Menetapkan UUD Tahun 1945 (Konstitusi Rakyat Indonesia) berlaku secara efektif, 5>Membentuk pemerintahan transisional hingga diselenggarakannya pemilihan umum sesuai konsepsi daulat rakyat sepenuhnya. Tentu saja selain dengan jalan menerima penyerahan mandat yang dipegang oleh DPD DPR MPR kepada Kongres Rakyat Indonesia. Alternatif yang lebih baik yaitu: MPR RI sendiri yang menetapkan lima hal tersebut di atas sebagai keputusannya dalam sebuah Sidang MPR RI dan pemilihan umum dipercepat deh.

Satu kata saja: LAWAN...! Jangan Hanya Diam...!

Halaman 67 dari 70

BAB VI KONGRES ONGRES RAKYAT INDONESIA Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang diuraikan dalam bab ini adalah KRI darurat yang diikuti oleh penandatangan Petisi Demokrasi Tanpa Partai (hal. 68) dan penandatangan Dukungan Organisasi (hal. 69, sesuai nama yang menandatangani). Sebelum bisa diadakan suatu KRI hasil Pemilihan Umum menurut skema Negara Demokrasi Tanpa Partai. Pimpinan sidang pertama adalah Administratur Gerakan Demokrasi Tanpa Partai dengan tugas untuk memilih Pimpinan Sidang Definitif. Tiap peserta mengajukan tiga nama sebagai pimpinan sidang guna menetapkan lima ketetapan KRI tersebut di bawah dan memimpin sidang pemilihan Presiden Pemerintahan Transisional. Ingat! Administratur hanya menjadi pimpinan sidang untuk memilih pimpinan sidang definitif. Sebaiknya tidak memilih Administratur Gerakan untuk menjadi Pimpinan Sidang Definitif! SELURUH PESERTA KONGRES RAKYAT INDONESIA (DARURAT) TIDAK MENDAPATKAN GAJI APAPUN JUGA DARI ANGGARAN NEGARA. KRI menetapkan 1>Membubarkan DPR, DPD dan MPR, 2>Membubarkan pemerintahan kontra Daulat Rakyat Sepenuhnya, 3>Memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan pejabat pemerintahan kontra Demokrasi Tanpa Partai di rumahnya masing-masing hingga jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian, 4>Menetapkan UUD Tahun 1945 (Konstitusi Rakyat Indonesia) berlaku secara efektif, 5>Membentuk pemerintahan transisional hingga diselenggarakannya pemilihan umum sesuai konsepsi daulat rakyat sepenuhnya. Nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah tidak ada pembahasan lebih lanjut kecuali penetapannya. Tidak ada pembahasan adalah jelas sebagai konsekuensi logis dari menandatangani Lembar Petisi dan atau Dukungan Organisasi. Untuk nomor 5 (lima) maka jelas itu menyangkut orang per orang. Yaitu memilih Presiden Transisional! Untuk itu mekanismenya adalah tidak akan dibahas dalam KRI darurat, hanya penetapan personnya yang akan diadakan pemilihan untuk itu mengikuti mekanisme sebagai berikut: Tahap 1: penetapan kandidat calon Presiden Pemerintahan Transisional • Setiap peserta menuliskan satu nama yang didukungnya hanya dan hanya dari peserta KRI saja. Tidak boleh menuliskan nama di luar peserta KRI. • 5 (lima) peraih suara dukungan awal terbesar ditetapkan sebagai kandidat dan diberikan waktu untuk berpidato menggalang dukungan masing-masing selama-lamanya 30 (tiga puluh) menit dengan urutan menurut hasil undian. • Sessi pertanyaan dengan mekanisme pengumpulan pertanyaan terlebih dahulu kemudian masing-masing kandidat memberikan jawabannya menurut nomor undian. Tahap 2: penetapan Presiden Pemerintahan Transisional • Diadakan pemungutan suara (one man, one vote). • Peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Presiden Pemerintahan Transisional dengan tugas utama melaksanakan Pemilihan Umum menurut Konstitusi Demokrasi Tanpa Partai (sebagaimana tersebut di BAB IV buku ini). • Presiden Pemerintahan Transisional terpilih menetapkan sendiri kabinetnya.

Halaman 68 dari 70

LEMBAR PETISI DEMOKRASI TANPA PARTAI Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawan ini memberikan pernyataan persetujuan agar Republik Indonesia menerapkan sistem demokrasi tanpa partai yang lebih menjamin mewujudkan daulat rakyat sepenuhnya sebagaimana terlampir. [Diterbitkan dalam buku Membangun Negara Demokrasi Tanpa Partai, Bab IV Konstitusi Daulat Rakyat Sepenuhnya]. Kami mendesak agar MPR RI segera menetapkan konstitusi dimaksud sebagai konstitusi yang berlaku efektif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tempo secepat-cepatnya! ......................., .......................................

dan/atau

Nama Lengkap & TTD

Nama Lengkap & Cap Jempol

Tempat Lahir: ............................................ Tanggal Lahir: ........................................................... Alamat

:

....................................................................................................................................

HP/ph.

:

....................................................................................................................................

Email

:

....................................................................................................................................

•

Catatan tambahan dapat dituliskan di bagian kosong atau halaman sebaliknya atau di halaman tersendiri yang dilampirkan bersama Lembar Petisi ini. Untuk 15 tahun ke atas...!

•

Scan dikirimkan kepada administratur di email:

[email protected]

Atau kirim melalui pos/jasa pengiriman ke

Posko Administrasi Demokrasi Tanpa Partai d.a.: Edhi Santoso Aribowo, SE (Ketua RT) Jl. Dharmawangsa, Tegal Rejo RT 07 RW 06 Gatak, Delanggu, Klaten 57471

Halaman 69 dari 70

Draft Dukungan Organisasional

Kop Surat Organisasi No. Hal

: : Pernyataan Dukungan

Kepada Yth. Seluruh Bangsa Indonesia Dengan hormat, Bersama ini kami menyatakan dukungan kepada Gerakan Demokrasi Tanpa Partai dan menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk turut serta mendukung dan memperjuangkan mewujudnya Demokrasi Tanpa Partai yang berlandaskan prinsip-prinsip Daulat Rakyat Sepenuhnya. Untuk Indonesia Merdeka 100%. Pernyataan dukungan ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hormat kami,

Nama Pimpinan Organisasi (TTD & Stempel Organisasi)

•

Redaksional boleh dimodifikasi seperlunya tanpa mengurangi makna. Lembar pernyataan dukungan organisasi akan dipublikasikan terbuka.

•

Sertakan pula identitas pimpinan untuk keperluan komunikasi ke depannya.

•

Scan dikirimkan kepada administratur di email:

[email protected]

Atau kirim melalui pos/jasa pengiriman ke

Posko Administrasi Demokrasi Tanpa Partai d.a.: Edhi Santoso Aribowo, SE (Ketua RT) Jl. Dharmawangsa, Tegal Rejo RT 07 RW 06 Gatak, Delanggu, Klaten 57471

Halaman 70 dari 70