Anggaran Rumah Tangga PARTAI KERJA RAKYAT INDONESIA Halaman 1

BAB I Pasal 1 ATRIBUT 1. 2.

PAKAR INDONESIA mempunyai atribut yang terdiri Lambang, Bendera, Panji, Gordon, Hymne, dan Mars Partai; Ketentuan lebih lanjut tentang Panji, Gordon, Hymne, Mars dan penggunaan serta pemakaian Atribut diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 2 BENDERA

PAKAR INDONESIA mempunyai Bendera Partai, sebagai berikut:

BAB II Pasal 3 SYARAT KEANGGOTAAN 1.

2.

Yang dapat menjadi Anggota PAKAR INDONESIA adalah: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Mereka yang siap sedia membela dan mengaktualkan Pancasila; 3. Berusia sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah; 4. Menerima dan bersedia mematuhi Asas, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga; 5. Apabila menjadi anggota partai lainnya, bersedia menyatakan mengundurkan diri; 6. Bukan pribadi soliter; 7. Mengisi formulir kesediaan menjadi Anggota; Ketentuan lebih lanjut tentang syarat Keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi Partai. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 4 HAK PENDIRI DAN ANGGOTA

Setiap Anggota PAKAR INDONESIA berhak: 1. Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi Partai; 2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan; 3. Memilih dan dipilih pada setiap jenjang Organisasi, kecuali ditentukan lain untuk itu; 4. Memperoleh Kartu Pendiri dan Kartu Anggota bagi para Penggagas Pusat, Pendiri Provinsi dan Pendiri Cabang serta Kartu Anggota bagi para anggota Partai yang mendaftar kemudian; Anggaran Rumah Tangga PARTAI KERJA RAKYAT INDONESIA

Halaman 1

5. 6. 7. 8.

Memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum dari Organisasi, kecuali ditentukan lain untuk perkara yang bersifat khusus; Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Kader berjenjang sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga; Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri; Mengundurkan diri dari keanggotaan dan pendiri Partai. Pasal 5 KEWAJIBAN PENDIRI DAN ANGGOTA

Setiap Anggota PAKAR INDONESIA berkewajiban: 1. Membayar Uang Pangkal sekali seumur hidup; 2. Menghayati dan mengamalkan Asas dan Doktrin Partai; 3. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 4. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Rapat Anggota Nasional dan Peraturan Organisasi Partai lainnya; 5. Membayar Iuran Partai yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per bulan; 6. Mengamankan dan memperjuangkan Manifesto Politik Partai; 7. Membela Partai dari setiap upaya dan tindakan yang membahayakan dan merugikan Partai; 8. Menghadiri Rapat-rapat, Permusyawaratan dan Kegiatan Partai, kecuali ditentukan lain untuk itu; 9. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Program Perjuangan Partai; 10. Mengibarkan Bendera Partai dikediaman masing-masing 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan Umum. BAB IV Pasal 6 PEMBERHENTIAN ANGGOTA 1.

2.

3.

Anggota berhenti karena: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 3. Diberhentikan dan dicabut Kartu Anggotanya; Anggota diberhentikan karena: 1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota; 2. Turut mendirikan dan menjadi anggota partai politik lain; 3. Melanggar Asas, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional; 4. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kebijakan Politik Partai yang dikeluarkan oleh Majelis Pendiri Partai; 5. Melakukan tindakan Korupsi, bandar dan pemakai Narkotika, berpihak kepada musuh Negara, dan perbuatan Asusila serta tindakan tercela lainnya; 6. Tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB V Pasal 7 KADER

1.

Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar pemahaman dan sikap: 1. Ideologi dan Asas Partai; 2. Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme; 3. Mentalitas, watak dan tingkah laku;

Anggaran Rumah Tangga PARTAI KERJA RAKYAT INDONESIA

Halaman 2

2.

3.

4. 5.

4. Visi, Misi, dan Tujuan Partai; 5. Dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela; 6. Kepemimpinan; 7. Militan, ulet dan mandiri; Kader Partai terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu: 1. Kader Tunas adalah Anggota Partai yang belum pernah mengikuti pelatihan kader tetapi telah terdaftar sebagai anggota oleh Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang atau Dewan Pengurus Cabang; 2. Kader Dasar adalah Anggota Partai yang telah mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Cabang; 3. Kader Madya adalah Anggota Partai yang telah mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Daerah; 4. Kader Paripurna adalah Anggota Partai yang telah mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Pusat; 5. Kader Kehormatan adalah Kader yang berjasa dalam pendirian atau perjuangan Partai berdasarkan penilaian Majelis Pendiri Pusat; Dengan tidak mengabaikan ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini, Majelis Pendiri Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan dedikasi dan prestasi yang luar biasa; Penetapan seluruh kategori Kader dilakukan oleh Majelis Pendiri Pusat dengan Surat Keputusan Kader Partai; Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. BAB VI Pasal 8 SIMPATISAN

1. 2.

Simpatisan adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa terhadap Negara dan aktif mengikuti program perjuangan Partai, tetapi tidak menjadi anggota Partai; Seluruh Hak dan Kewajiban anggota Partai melekat kepada Simpatisan, kecuali: 1. Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Kader; 2. Membayar Iuran Partai; 3. Menghadiri Rapat-rapat dan Permusyawaratan Partai. BAB VII STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN Pasal 9 MAJELIS AGUNG

1. 2. 3.

4.

Jumlah anggota Majelis Agung ditetapkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang; Anggota Majelis Agung dapat bertindak perseorangan atau secara kolektif dalam mengawasi, membimbing dan mengarahkan jalannya Organisasi Partai secara berkala; Anggota Majelis Agung: 1. Dapat ditambah, tetapi tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun juga, kecuali mengundurkan diri dan meninggal dunia; 2. Dalam menetapkan anggota baru Majelis Agung, para anggota Majelis Agung wajib mempertimbangkan keterwakilan golongan dan keterwakilan perempuan; 3. Pengangkatan anggota baru Majelis Agung dilakukan dalam Rapat Anggota Nasional, atau sewaktu-waktu dapat ditambah dan dilaporkan kepada Rapat Anggota Nasional; Penambahan jumlah anggota Majelis Agung berdasarkan pada: 1. Kader Partai minimal mencapai tingkatan Kader Paripurna; 2. Kader Partai yang berjasa kepada Negara dan Bangsa; 3. Tokoh Nasional yang dinilai oleh anggota-anggota Majelis Agung memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan karakter tak tercela.


Halaman 3

5.

6.

Keanggotaan Majelis Agung berakhir, apabila yang bersangkutan: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan dan penilaian anggota Majelis Agung, diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 10 MAJELIS PENDIRI PUSAT

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Anggota Majelis Pendiri Pusat terdiri atas: 1. Anggota Biasa; 2. Anggota Ex Officio; Anggota Biasa Majelis Pendiri Pusat: 1. Para kandidat diusulkan oleh anggota Majelis Pendiri Pusat atau oleh Ketua Majelis Pendiri Daerah; 2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Pendiri Pusat dari antara para kandidat dilakukan oleh Pengurus Majelis Pendiri Pusat; 3. Dalam menetapkan dan mengangkat Anggota Biasa, Pengurus Majelis Pendiri Pusat mempertimbangkan aspek kompetensi, keterwakilan golongan, dan keterwakilan perempuan. Anggota Ex Officio terdiri dari para Ketua Majelis Pendiri Daerah; Penambahan jumlah anggota Majelis Pendiri Pusat berdasarkan pada: 1. Kader Partai minimal mencapai tingkatan Kader Madya; 2. Kader Partai yang berjasa kepada Negara, Bangsa dan Partai; 3. Tokoh Nasional yang dinilai oleh Pengurus Majelis Pendiri Pusat memiliki kapabilitas dan karakter tak tercela. Keanggotaan Biasa dan Ex Officio Majelis Pendiri Pusat berakhir bila yang bersangkutan: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; 4. Sakit permanen berdasarkan surat atau keterangan dokter sehingga yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan aktivitas kepartaian; 5. Menurut pertimbangan Pengurus Majelis Pendiri Pusat, tidak berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga keberadaannya merugikan Partai; 6. Tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia; Ketentuan lebih lanjut pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5.4), (5.5) dan (5,6) diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 11 PERSONALIA MAJELIS PENDIRI PUSAT

1. 2.

Seluruh Anggota Biasa di dalam Majelis Pendiri Pusat minimum 30 (tiga puluh) orang dan maksimum 50 (limapuluh) orang; Susunan Majelis Pendiri Pusat terdiri atas: 1. Seorang Ketua, merangkap Anggota Biasa; 2. Wakil Ketua Bidang Politik, merangkap Anggota Biasa; 3. Wakil Ketua Bidang Ekonomi, merangkap Anggota Biasa; 4. Wakil Ketua Bidang Budaya, merangkap Anggota Biasa; 5. Seorang Sekretaris, merangkap Anggota Biasa; 6. 3 (tiga) orang Wakil sekretaris, merangkap Anggota Biasa; 7. Seorang Bendahara, merangkap Anggota Biasa; 8. Seorang Wakil Bendahara, merangkap Anggota Biasa; 9. 2 (dua) orang Deputi untuk masing-masing Wakil Ketua Bidang. 10. Anggota-anggota Biasa;


Halaman 4

3. 4.

11. Anggota Ex officio yang berasal dari para Ketua Majelis Pendiri Daerah; Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Majelis Pendiri Pusat dapat dibantu oleh tenaga profesional secara paruh waktu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Majelis Pendiri Pusat diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 12 DEWAN PENGURUS PUSAT

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

Personalia Dewan Pengurus Pusat disahkan dan diberhentikan oleh Majelis Pendiri Pusat; Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat disusun oleh Tim Formatur yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Nasional; Personalia Dewan Pengurus Pusat berhenti sebagai pengurus apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; Pergantian antar waktu Personalia Dewan Pengurus Pusat: 1. Untuk Personalia selain Ketua Umum, diusulkan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; 2. Ditetapkan, dan disahkan oleh Majelis Pendiri Pusat; 3. Disampaikan kepada Rapat Anggota Nasional berikutnya. Pergantian antar waktu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat: 1. Diusulkan oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat; 2. Ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Pendiri Pusat; 3. Disampaikan pada Rapat Anggota Nasional berikutnya; Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pergantian antara waktu Dewan Pengurus Pusat, termasuk Ketua Umum diatur dalam Peraturan Organisasi; Ketentuan lainnya mengenai tata kelola Dewan Pengurus Pusat diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 13 STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT

1. 2.

3. 4. 5.

Personalia Dewan Pengurus Pusat berjumlah minimal 35 (tigapuluh lima) orang dan maksimal 65 (enampuluh lima) orang; Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Umum; 2. Beberapa orang Wakil Ketua Umum; 3. Seorang Sekretaris Jenderal; 4. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; 5. Seorang Bendahara Umum; 6. Beberapa orang Wakil Bendahara Umum; 7. Beberapa orang Ketua Bidang yang mengurusi masalah internal dan eksternal Organisasi Partai; 8. Kepala-Kepala Sub-Bidang; 9. Anggota Bidang; Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian; Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pengurus Pusat; Pengurus Harian, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Umum; 2. Beberapa orang Wakil Ketua Umum; 3. Ketua-ketua Bidang; 4. Seorang Sekretaris Jenderal; 5. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; 6. Bendahara Umum;


Halaman 5

6.

7. Wakil-wakil Bendahara Umum; Pembagian Bidang dan Sub-bidang internal dan eksternal diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi Partai. Pasal 14 MAHKAMAH PARTAI

1.

2. 3. 4.

5. 6.

Keanggotaan Mahkamah Partai: 1. Diusulkan oleh Rapat Anggota Nasional; 2. Susunan kepengurusan Mahkamah Partai ditetapkan oleh para Anggota Mahkamah Partai, dan disahkan oleh Majelis Pendiri Pusat; Mahkamah Partai terdiri dari 7 (tujuh) Anggota, yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Tetap dan 2 (dua) Anggota Tidak Tetap dari masing-masing pihak yang bersengketa; Sengketa yang dimaksud pada ayat (2) adalah sengketa Partai yang dapat menimbulkan perpecahan. Keanggotaan Mahkamah Partai berakhir apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia; 3. Mengundurkan diri; 4. Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; 5. Diberhentikan, karena menurut pertimbangan Majelis Pendiri Pusat, tidak berpegang pada Asas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga keberadaannya merugikan Partai; Pergantian antar waktu Anggota Mahkamah Partai dilakukan oleh Mejelis Pendiri Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Anggota Nasional berikutnya; Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4.5) diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 15 STRUKTUR DAN PERSONALIA MAHKAMAH PARTAI

1.

2. 3. 4. 5.

Susunan Mahkamah Partai terdiri atas: 1. Hakim Ketua; 2. 4 (empat) Hakim Anggota; 3. 2 (dua) orang Hakim Ad Hoc; Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Mahkamah Partai dibantu oleh tenaga profesional dibidangnya secara paruh waktu; Mahkamah Partai melaksanakan Sidang Mahkamah atas perselisihan Kepengurusan Partai dan perselisihan lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh Partai; Masing-masing pihak dapat mengajukan seorang calon Hakim Ad Hoc, untuk kemudian diseleksi dan ditetapkan oleh Majelis Pendiri Pusat; Sidang Mahkamah dapat dilakukan atas perkara yang tidak dapat diselesaikan Dewan Pengurus untuk semua tingkatan. Pasal 16 MAJELIS MADYA

1. 2. 3.

Jumlah anggota Majelis Madya ditetapkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang; Anggota Majelis Madya dapat bertindak perseorangan atau secara kolektif dalam mengawasi, membimbing dan mengarahkan jalannya Organisasi Partai secara berkala di daerahnya; Anggota Majelis Madya: 1. Dapat ditambah, tetapi tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun juga, kecuali mengundurkan diri dan meninggal dunia; 2. Dalam menetapkan anggota baru Majelis Madya, anggota-anggota Majelis Madya wajib mempertimbangkan keterwakilan golongan dan keterwakilan perempuan; 3. Pengangkatan anggota baru Majelis Madya dilakukan dalam Rapat Anggota Daerah, atau dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dilaporkan kepada Rapat Anggota Daerah;


Halaman 6

4.

5.

6.

Penambahan jumlah anggota Majelis Madya berdasarkan pada: 1. Kader Partai minimal mencapai tingkatan Kader Paripurna; 2. Kader Partai yang berjasa kepada Negara dan Bangsa; 3. Tokoh Nasional yang dinilai oleh anggota-anggota Majelis Agung memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan karakter tak tercela. Keanggotaan Majelis Madya berakhir, apabila yang bersangkutan: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan dan penilaian anggota Majelis Madya, diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 17 MAJELIS PENDIRI DAERAH

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

Anggota Majelis Pendiri Daerah terdiri atas: 1. Anggota Biasa; 2. Anggota Ex Officio; Anggota Biasa Majelis Pendiri Daerah: 1. Para kandidat diusulkan oleh anggota Majelis Pendiri Daerah atau oleh Ketua Majelis Pendiri Cabang; 2. Penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Majelis Pendiri Daerah dari antara para kandidat dilakukan oleh Pengurus Majelis Pendiri Daerah; 3. Dalam menetapkan dan mengangkat Anggota Biasa, Pengurus Majelis Pendiri Daerah mempertimbangkan aspek kompetensi, keterwakilan golongan, dan keterwakilan perempuan. Anggota Ex Officio terdiri dari para Ketua Majelis Pendidi Cabang; Pengesahan Komposisi dan Personalia Majelis Pendiri Daerah dilakukan oleh Pengurus Majelis Pendiri Pusat; Pengurus Majelis Pendiri Daerah berwenang mengesahkan Pengurus Anak Cabang yang dipilih dari dan oleh Rapat Anggota Anak Cabang; Penambahan jumlah anggota Majelis Pendiri Daerah berdasarkan pada: 1. Kader Partai minimal mencapai tingkatan Kader Madya; 2. Kader Partai yang berjasa kepada Negara, Bangsa dan Partai; 3. Tokoh Daerah yang dinilai oleh Pengurus Majelis Pendiri Daerah memiliki kapabilitas dan karakter tak tercela. Keanggotaan Biasa dan Ex Officio Majelis Pendiri Daerah berakhir bila yang bersangkutan: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; 4. Sakit permanen berdasarkan surat atau keterangan dokter sehingga yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan aktivitas kepartaian; 5. Menurut pertimbangan Pengurus Majelis Pendiri Pusat, tidak berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga keberadaannya merugikan Partai; 6. Tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia; Ketentuan lebih lanjut pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7.4), (7.5) dan (7,6) diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 18 PERSONALIA MAJELIS PENDIRI DAERAH

1. 2.

Seluruh Anggota Biasa dalam Majelis Pendiri Daerah minimum 20 (duapuluh) dan maksimum 30 (tiga puluh) orang; Susunan Majelis Pendiri Daerah terdiri atas: 1. Seorang Ketua, merangkap Anggota Biasa; 2. Wakil Ketua Bidang Politik, merangkap Anggota Biasa;


Halaman 7

3. 4.

3. Wakil Ketua Bidang Ekonomi, merangkap Anggota Biasa; 4. Wakil Ketua Bidang Budaya, merangkap Anggota Biasa; 5. Seorang Sekretaris, merangkap Anggota Biasa; 6. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris, merangkap Anggota Biasa; 7. Seorang Bendahara, merangkap Anggota Biasa; 8. Seorang Wakil Bendahara, merangkap Anggota Biasa; 9. Seorang Deputi untuk masing-masing Wakil Ketua Bidang; 10. Beberapa orang Anggota Biasa; 11. Anggota Ex officio yang terdiri dari Ketua-ketua Majelis Pendiri Cabang; Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Majelis Pendiri Daerah dapat dibantu oleh tenaga profesional secara paruh waktu; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Majelis Pendiri Daerah diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 19 DEWAN PENGURUS DAERAH

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Personalia Dewan Pengurus Daerah disahkan dan diberhentikan oleh Majelis Pendiri Daerah; Personalia Dewan Pengurus Daerah disusun oleh Tim Formatur yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Daerah; Personalia Dewan Pengurus Daerah berhenti sebagai pengurus apabila: 1. Mengundurkan diri; 2. Diberhentikan; 3. Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; Pergantian antar waktu Personalia Dewan Pengurus Daerah: 1. Kecuali untuk Ketua Daerah, diusulkan oleh Ketua Daerah dan Wakil Ketua Daerah; 2. Ditetapkan, dan disahkan oleh Majelis Pendiri Daerah; 3. Disampaikan kepada Rapat Anggota Daerah berikutnya; Pergantian antar waktu Ketua Dewan Pengurus Daerah: 1. Diusulkan oleh Rapat Dewan Pengurus Daerah; 2. Ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Pendiri Daerah; 3. Disampaikan pada Rapat Anggota Daerah berikutnya; Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Daerah diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 20 STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS DAERAH

1. 2.

3. 4. 5.

Personalia Dewan Pengurus Daerah berjumlah minimal 17 (tujuhbelas) orang dan maksimal 35 (tigapuluh lima) orang; Susunan Dewan Pengurus Daerah Partai, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Daerah; 2. Beberapa orang Wakil Ketua Daerah; 3. Seorang Sekretaris Daerah; 4. Wakil-wakil Sekretaris Daerah; 5. Seorang Bendahara Daerah; 6. Wakil-wakil Bendahara Daerah; 7. Beberapa orang Ketua Departemen yang mengurusi internal dan eksternal Organisasi Partai; 8. Kepala-Kepala Sub-Departemen; 9. Anggota Departemen; Dewan Pengurus Daerah terdiri atas Pengurus Pleno Daerah dan Pengurus Harian Daerah; Pengurus Pleno Daerah adalah seluruh keseluruhan personalia Dewan Pengurus Daerah; Pengurus Harian Daerah terdiri atas: 1. Ketua Daerah;


Halaman 8

6.

2. Wakil-wakil Ketua Daerah; 3. Ketua-ketua Departemen; 4. Sekretaris Daerah; 5. Beberapa Wakil Sekretaris Daerah; 6. Bendahara Daerah; 7. Beberapa Wakil Bendahara Daerah; Pembagian Departemen dan Sub-Departemen internal dan eksternal Organisasi Partai diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi Partai. Pasal 21 MAJELIS RENDAH

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

Jumlah anggota Majelis Rendah ditetapkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang; Anggota Majelis Rendah dapat bertindak perseorangan atau secara kolektif dalam mengawasi, membimbing dan mengarahkan jalannya Organisasi Partai secara berkala di daerahnya; Anggota Majelis Rendah: 1. Dapat ditambah, tetapi tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun juga, kecuali mengundurkan diri dan meninggal dunia; 2. Dalam menetapkan anggota baru Majelis Rendah, para anggota Majelis Rendah wajib mempertimbangkan keterwakilan golongan dan keterwakilan perempuan; 3. Pengangkatan anggota baru Majelis Rendah dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang; Penambahan jumlah anggota Majelis Rendah berdasarkan pada: 1. Kader Partai minimal mencapai tingkatan Kader Paripurna; 2. Kader Partai yang berjasa kepada Negara dan Bangsa; 3. Tokoh Nasional yang dinilai oleh anggota-anggota Majelis Agung memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan karakter tak tercela. Keanggotaan Majelis Rendah berakhir, apabila yang bersangkutan: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan dan penilaian anggota Majelis Rendah, diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 22 MAJELIS PENDIRI CABANG

1.

2. 3. 4.

5.

Anggota Majelis Pendiri Cabang: 1. Para kandidat diusulkan oleh anggota Majelis Pendiri Cabang atau oleh Rapat Anggota Cabang; 2. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Majelis Pendiri Cabang dilakukan oleh Pengurus Majelis Pendiri Cabang; 3. Dalam menetapkan dan mengangkat Anggota, Pengurus Majelis Pendiri Cabang mempertimbangkan aspek kompetensi, keterwakilan golongan, dan keterwakilan perempuan. Pengurus Majelis Pendiri Cabang berwenang mengesahkan Pengurus Ranting yang dipilih dari dan oleh Rapat Anggota Ranting. Pengesahan Komposisi dan Personalia Majelis Pendiri Cabang dilakukan oleh Pengurus Majelis Pendiri Pusat; Penambahan jumlah anggota Majelis Pendiri Cabang berdasarkan pada: 1. Kader Partai minimal mencapai tingkatan Kader Madya; 2. Kader Partai yang berjasa kepada Negara, Bangsa dan Partai; 3. Tokoh Daerah yang dinilai oleh Pengurus Majelis Pendiri Daerah memiliki kapabilitas dan karakter tak tercela; Keanggotaan Majelis Pendiri Cabang berakhir bila yang bersangkutan:


Halaman 9

1. 2. 3. 4.

6.

Meninggal dunia; Mengundurkan diri; Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; Sakit permanen berdasarkan surat atau keterangan dokter sehingga yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan aktivitas kepartaian; 5. Menurut pertimbangan Pengurus Majelis Pendiri Cabang, tidak berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga keberadaannya merugikan Partai; 6. Tidak lagi menjadi Anggota Partai. Ketentuan lebih lanjut pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5.4), (5.5) dan (5,6) diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 23 PERSONALIA MAJELIS PENDIRI CABANG

1. 2.

3. 4.

Anggota Majelis Pendiri Cabang sebanyak minimum 15 (limabelas) orang dan maksimum 20 (duapuluh) orang; Susunan Majelis Pendiri Cabang terdiri atas: 1. Ketua, merangkap Anggota; 2. Wakil Ketua Bidang Politik, merangkap Anggota; 3. Wakil Ketua Bidang Ekonomi, merangkap Anggota; 4. Wakil Ketua Bidang Budaya, merangkap Anggota; 5. Sekretaris, merangkap Anggota; 6. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris, merangkap Anggota; 7. Seorang Bendahara, merangkap Anggota; 8. Anggota-anggota; Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Majelis Pendiri Cabang dapat dibantu oleh tenaga profesional secara paruh waktu; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Majelis Pendiri Cabang diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 24 DEWAN PENGURUS CABANG

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Personalia Dewan Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang, disahkan dan diberhentikan oleh Majelis Pendiri Cabang; Personalia Dewan Pengurus Cabang disusun oleh Tim Formatur yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Cabang; Personalia Dewan Pengurus Daerah berhenti sebagai pengurus apabila: 1. Mengundurkan diri; 2. Diberhentikan; 3. Terpilih dan ditetapkan sebagai pejabat publik, kecuali anggota DPR dan DPRD; Pergantian antar waktu Personalia Dewan Pengurus Pusat: 1. Kecuali untuk Ketua Cabang, diusulkan oleh Ketua Cabang dan Wakil Ketua Cabang; 2. Ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Pendiri Cabang; 3. Disampaikan kepada Rapat Anggota Cabang berikutnya. Pergantian antar waktu Ketua Dewan Pengurus Cabang: 1. Diusulkan oleh Rapat Dewan Pengurus Cabang; 2. Ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Pendiri Cabang; 3. Disampaikan pada Rapat Anggota Cabang berikutnya. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Cabang diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 25 STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS CABANG


Halaman 10

1. 2.

3. 4. 5.

6.

Personalia Dewan Pengurus Cabang berjumlah minimal 15 (limabelas) orang dan maksimal 25 (duapuluh lima) orang, termasuk Ketua Cabang. Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Cabang; 2. Beberapa orang Wakil Ketua Cabang; 3. Seorang Sekretaris Cabang; 4. Beberapa orang Wakil Sekretaris Cabang; 5. Bendahara Cabang; 6. Beberapa orang Wakil Bendahara Cabang; 7. Beberapa orang Ketua Biro, yang mengurusi internal dan eksternal Organisasi Partai; 8. Kepala-Kepala Sub-Biro; 9. Anggota Biro. Dewan Pengurus Cabang terdiri atas Pengurus Pleno Cabang dan Pengurus Harian Cabang; Pengurus Pleno Cabang adalah keseluruhan personalia Dewan Pengurus Cabang; Pengurus Harian Cabang terdiri atas: 1. Seorang Ketua Cabang; 2. Beberapa orang Wakil Ketua Cabang; 3. Ketua-ketua Biro; 4. Seorang Sekretaris Cabang; 5. Beberapa orang Wakil Sekretaris Cabang; 6. Seorang Bendahara Cabang; 7. Beberapa Wakil Bendahara Cabang; Pembagian Biro dan Sub-Biro internal dan eksternal diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi Partai. Pasal 26 PENGURUS ANAK CABANG

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

Personalia Pengurus Anak Cabang dipilihdan diberhentikan oleh Rapat Anggota Anak Cabang; Personalia Pengurus Anak Cabang disusun oleh Tim Formatur yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Anak Cabang; Personalia Pengurus Anak Cabang berhenti sebagai pengurus apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Diberhentikan. Pergantian antar waktu Personalia Pengurus Anak Cabang: 1. Kecuali untuk Ketua Anak Cabang, diusulkan oleh Ketua Anak Cabang; 2. Ditetapkan, dan disahkan oleh Majelis Pendiri Daerah; 3. Disampaikan kepada Rapat Anggota Anak Cabang berikutnya. Pergantian antar waktu Ketua Anak Cabang: 1. Diusulkan oleh Rapat Pengurus Anak Cabang; 2. Ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Pendiri Daerah; 3. Disampaikan pada Rapat Anggota Anak Cabang berikutnya. Pengurus Anak Cabang berwenang mengesahkan Pengurus Anak Ranting yang dipilih dari dan oleh Rapat Anggota Anak Ranting; Tugas pokok Pengurus Anak Cabang adalah mengumpulkan Iuran Partai dari Pengurus Ranting, Kader dan Anggota Partai; Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian Personalia Pengurus Anak Cabang diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 27 STRUKTUR DAN PERSONALIA PENGURUS ANAK CABANG

1.

Personalia Pengurus Anak Cabang berjumlah minimal 9 (sembilan) orang dan maksimal 15 (limabelas) orang, termasuk Ketua Anak Cabang.


Halaman 11

2.

3. 4. 5. 6.

Susunan Pimpinan Anak Cabang Partai, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Anak Cabang; 2. 2 (dua) orang Wakil Ketua Anak Cabang; 3. Seorang Sekretaris Anak Cabang; 4. Wakil-wakil Sekretaris Anak Cabang; 5. Bendahara Anak Cabang; 6. Wakil-wakil Bendahara Anak Cabang; 7. Ketua-ketua Seksi; 8. Anggota Seksi. Seksi-seksi dalam Pengurus Anak Cabang antara lain adalah Keanggotaan, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu; Pengurus Anak Cabang terdiri atas Pengurus Pleno Anak Cabang dan Pengurus Harian Anak Cabang; Pengurus Pleno Cabang adalah semua personalia Pengurus Anak Cabang; Pengurus Harian Anak Cabang terdiri atas: 1. Seorang Ketua Anak Cabang; 2. Wakil-wakil Ketua Anak Cabang; 3. Seorang Sekretaris Anak Cabang; 4. Wakil-wakil Sekretaris Anak Cabang; 5. Bendahara Anak Cabang. Pasal 28 PENGURUS RANTING

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

Personalia Pengurus Ranting dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota Ranting; Personalia Pengurus Ranting disusun oleh Tim Formatur yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Ranting; Personalia Pengurus Ranting berhenti sebagai pengurus apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Diberhentikan. Pergantian Antar Waktu Ketua Pengurus Ranting: 1. Dipilih, dan ditetapkan, oleh Majelis Pendiri Cabang dari diantara Personalia Pengurus Ranting; 2. Disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Anak Cabang, serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota Anak Cabang berikutnya. Pergantian Antar Waktu Personalia Pengurus Ranting selain Ketua: 1. Diusulkan oleh Ketua Ranting dari diantara Anggota Ranting dan ditetapkan oleh Majelis Pendiri Cabang; 2. Disampaikan kepada Rapat Anggota Ranting berikutnya; Tugas pokok Pengurus Ranting adalah mengumpulkan Iuran Partai dari Kader dan Anggota Partai; Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian Personalia Pengurus Ranting diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 29 STRUKTUR DAN PERSONALIA PENGURUS RANTING

1. 2.

Personalia Pengurus Ranting berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang, termasuk Ketua Ranting. Susunan Pengurus Ranting Partai, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Ranting; 2. 2 (dua) orang Wakil Ketua Ranting; 3. Seorang Sekretaris Ranting; 4. 2 (dua) Wakil Sekretaris Ranting;


Halaman 12

3. 4. 5. 6.

5. Bendahara Ranting; 6. Wakil Bendahara Ranting; 7. Ketua-ketua Kelompok; 8. Anggota Kelompok. Kelompok dalam Pengurus Ranting antara lain adalah Kelompok Keanggotaan, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu Pengurus Ranting terdiri atas Pengurus Ranting Pleno dan Pengurus Ranting Harian; Pengurus Ranting Pleno adalah keseluruhan personalia Pengurus Ranting; Pengurus Ranting Harian, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Ranting; 2. 2 (dua) orang Wakil Ketua Ranting; 3. Seorang Sekretaris Ranting; 4. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Ranting; 5. Seorang Bendahara Ranting. 6. Seorang Wakil Bendahara Ranting. Pasal 30 PENGURUS ANAK RANTING

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Personalia Pengurus Anak Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Anak Ranting; Personalia Pengurus Anak Ranting disusun oleh Tim Formatur yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Anak Ranting; Personalia Pengurus Anak Ranting berhenti sebagai pengurus apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Diberhentikan. Pergantian Antar Waktu Ketua Pengurus Anak Ranting: 1. Dipilih, dan ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang dari diantara Anggota Partai; 2. Disampaikan kepada Pengurus Ranting, serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota Anak Ranting berikutnya. Pergantian Antar Waktu Personalia Pengurus Anak Ranting selain Ketua: 1. Diusulkan oleh Ketua Anak Ranting dari diantara Anggota Partai dan ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang; 2. Disampaikan kepada Rapat Anggota Ranting berikutnya. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian Personalia Pengurus Anak Ranting diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 31 STRUKTUR DAN PERSONALIA PENGURUS ANAK RANTING

1. 2.

3. 4.

Personalia Pengurus Anak Ranting berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang, termasuk Ketua Anak Ranting. Susunan Pengurus Anak Ranting Partai, terdiri atas: 1. Seorang Ketua Anak Ranting; 2. 2 (dua) orang Wakil Ketua Anak Ranting; 3. Seorang Sekretaris Anak Ranting; 4. Seorang Wakil Sekretaris Anak Ranting; 5. Bendahara Anak Ranting; 6. Seorang Wakil Bendahara Anak Ranting. Wakil Ketua Pengurus Anak Ranting menangani Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu; Diantara tugas pokok Pengurus Anak Ranting adalah mengumpulkan Iuran Partai diantara kader dan anggota Partai, dan disetorkan kepada Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Anak Cabang.


Halaman 13

Pasal 32 PERWAKILAN LUAR NEGERI 1. 2.

2. 3. 4.

Perwakilan Partai di Luar Negeri dapat didirikan di suatu wilayah bagian dari negara asing, atau di negara asing bersangkutan atau gabungan beberapa Negara asing; Susunan Pengurus Perwakilan Partai Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Ketua Perwakilan; 2. Sekretaris Perwakilan; 3. Bendahara Perwakilan; 4. Kepala-kepala Biro Perwakilan. Pengurus Perwakilan Partai Luar Negeri dapat ditambah unsur Wakil Ketua atau Wakil-wakil Sekretaris, sesuai kebutuhan. Susunan Pengurus Perwakilan Luar Negeri dipilih dalam Rapat Anggota Perwakilan, dan disahkan oleh Majelis Pendiri Pusat; Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja Pengurus Perwakilan Luar Negeri diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 33 SYARAT-SYARAT PERSONALIA PENGURUS

Syarat-syarat menjadi Personalia Pengurus Partai: 1. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali periode konsolidasi dan pemantapan Partai; 2. Termasuk Kader Partai; 3. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela; 4. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; 5. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara gotong royong dalam Partai; 6. Setiap Personalia Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pengurus secara vertikal, kecuali dalam Majelis Pendiri; 7. Syarat-syarat menjadi Personalia Pengurus Pusat, adalah: 1. Pernah menjadi Pengurus Partai tingkat Pusat; 2. Sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai tingkat Provinsi; 3. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama itu tidak pernah menjadi anggota partai politik lain; 4. Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader minimal Kader Madya; 5. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela; 6. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; 7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara gotong royong dalam Partai; 8. Syarat-syarat menjadi Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting, adalah: 1. Memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1) sampai dengan (5) di atas; 2. Telah aktif menjadi Pengurus sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya dan/atau satu tingkat dibawahnya. 9.

10.

Setiap Personalia Pengurus Majelis Pendiri, pada dasarnya adalah Pendiri Partai, kecuali yang tercatat dan terdaftar kemudian, dan menjadi Pengurus Anak Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai. Untuk pertama kalinya, Kepengurusan Dewan Pengurus diambil dari Pendiri Partai dan dapat dirangkap dengan Kepengurusan Majelis Pendiri, dikemudian hari Kepengurusan Dewan Pengurus wajib diambil dari para professional yang diberi imbalan oleh Partai.


Halaman 14

BAB VIII Pasal 34 KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA 1. 2. 3. 4.

Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai; Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Partai sesuai dengan tingkatannya; Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya; Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB IX PENCALONAN DAN PEMILIHAN UMUM Pasal 35 PENCALONAN LEGISLATIF

1.

2.

3.

4. 5.

Majelis Pendiri Partai pada semua tingkatan membuka pendaftaran Calon Anggota Legislatif sejak Partai berdiri atau 2 (dua) tahun sebelum Pemilihan Umum kepada Kader dan Anggota yang memenuhi syarat Perundang-undangan; Kader dan Anggota Partai yang terseleksi menjadi Calon Anggota Legislatif berlaku ketentuan: 1. Memilih dan menentukan sendiri Pencalonannya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; 2. Calon Anggota Legislatif terpilih untuk: a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberkas dan didaftarkan oleh Dewan Pengurus Pusat kepada Komisi Pemilihan Umum; b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi diberkas dan didaftarkan oleh Dewan Pengurus Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diberkas dan didaftarkan oleh Dewan Pengurus Cabang kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota; 3. Majelis Pendiri Partai disemua tingkatan untuk selanjutnya meminta kepada Calon-calon Anggota Legislatif menabung yang besarnya setiap bulan ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan; 4. Tabungan Calon-calon Anggota Legislatif diadministrasikan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya, dan dikembalikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum; Apabila pada sebuah Daerah Pemilihan melebihi kapasitas kuota calon, Majelis Pendiri sesuai tingkatannya menempuh cara: 1. Tercukupinya kuota wanita Calon Anggota Legislatif pada Daerah Pemilihan tersebut; 2. Menetapkan skala prioritas, hanya Calon Anggota Legislatif yang berdomisili di Daerah Pemilihan tersebut yang didahulukan untuk ditetapkan; Seluruh pemberkasan Calon-calon Anggota Legislatif yang berasal dari Kader atau Anggota Partai tidak dipungut biaya. Majelis Pendiri pada semua tingkatan membuka peluang bagi Calon-calon Legislatif bukan Kader atau bukan Anggota Partai, dengan syarat: 1. Pelamar bakal Calon menerima Asas, Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga yang dilakukan secara tertulis; 2. Pelamar bakal Calon wajib melakukan psikotest untuk mengetahui rekam jejak watak, tabiat dan tingkah laku;


Halaman 15

3. 6.

Dipungut biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai tingkatan Calon Legislatif yang dipilih oleh yang bersangkutan. Pelamar bakal Calon Anggota Legislatif yang berasal dari luar Partai untuk mengisi Daerah Pemilihan yang belum penuh diisi oleh Calon Anggota Legislatif dari Kader dan Anggota Partai. Pasal 36 PENCALONAN EKSEKUTIF

1. 2.

3.

4.

5.

Kader-kader Partai yang memenuhi syarat, dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi atau Kabupaten/Kota; Kader-kader Partai yang memenuhi syarat untuk dicalonkan, pada dasarnya akan menempuh tahapan berikut: 1. Partai melalukan jejak pendapat umum untuk mengetahui akseptabilitas dan elektablitas Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2. Jejak pendapat umum dibiayai oleh Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan; 3. Partai dapat melalukan jejak pendapat ke dalam internal Partai untuk mengetahui rekam jejak dan kapabilitas Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Majelis Pendiri Daerah atau Cabang dapat mengambil kebijakan politik melalui Rapat Kerja Daerah Khusus atau Rapat Kerja Cabang Khusus untuk Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung bersama partai lain atau terhadap Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Perseorangan; Dukungan terhadap Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung bersama partai lain, selanjutnya diberkasdan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah oleh Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan; Dukungan terhadap Calon Perseorangan dilakukan oleh Majelis Pendiri Daerah atau Cabang, setelah mendapat persetujuan Majelis Pendiri Pusat. BAB X Pasal 37 FRAKSI DAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PERWAKILAN

1.

2.

3.

4.

5.

Dewan Pengurus Pusat mengusulkan untuk mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Majelis Pendiri Pusat; Dewan Pengurus Pusat mengusulkan untuk mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Majelis Pendiri Pusat; Dewan Pengurus Daerah mengusulkan untuk mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi kepada Majelis Pendiri Daerah; Dewan Pengurus Cabang mengusulkan untuk mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Majelis Pendiri Cabang; Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai dan tata cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Lembaga Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. BAB XI Pasal 38 HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1.

Hubungan kerjasama Partai dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai sumber kader dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;


Halaman 16

2.

Tata cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Majelis Pendiri Pusat.

BAB XII RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT Pasal 39 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Rapat Anggota Nasional dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta, terdiri atas: 1. Majelis Pendiri Pusat; 2. Dewan Pengurus Pusat; 3. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Pendiri Daerah; 4. 2 (dua) orang Utusan Dewan Pengurus Daerah; 5. Ketua dan Sekretaris Perwakilan Luar Negeri; 6. Ketua dan Sekretaris Majelis Pendiri Cabang; 7. 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Cabang; Peninjau, terdiri atas: 1. Majelis Agung; 2. Anggota-anggota Majelis Pendiri Pusat; 3. Mahkamah Partai; 4. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 5. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Pusat; Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Majelis Pendiri Pusat; Pimpinan Sidang-sidang Rapat Anggota Nasional dipilih dari dan oleh Peserta; Sebelum Pimpinan Sidang Rapat Anggota Nasional terpilih, Pimpinan Sementara adalah Majelis Pendiri Pusat; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 40 RAPAT ANGGOTA NASIONAL LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Rapat Anggota Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Rapat Anggota Nasional Luar Biasa. Pasal 41 RAPAT PIMPINAN NASIONAL 1.

2.

Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta, terdiri atas: 1. Majelis Pendiri Pusat; 2. Dewan Pengurus Pusat; 3. Ketua, Wakil Ketua Bidang Politik, Sekretaris dan Bendahara Majelis Pendiri Daerah;


Halaman 17

3.

4.

5. 6. 7.

4. Ketuadan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah; 5. Ketua dan Sekretaris Perwakilan Luar Negeri; 6. Ketua, Wakil Ketua Bidang Politik dan Sekretaris Majelis Pendiri Cabang; 7. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang; Peninjau, terdiri atas: 1. Majelis Agung; 2. Anggota-anggota Majelis Pendiri Pusat; 3. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 4. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Pusat; Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan; Jumlah peserta, peninjau, dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Majelis Pendiri Pusat; Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Nasional dilakukan oleh Majelis Pendiri Pusat; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 42 RAPAT KERJA NASIONAL

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Rapat Kerja Nasional, dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta, terdiri atas: 1. Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Pendiri Pusat; 2. Dewan Pengurus Pusat; 3. Ketua dan Sekretaris Majelis Pendiri Daerah; 4. Utusan Dewan Pengurus Daerah; 5. Ketua dan Sekretaris Majelis Pendiri Cabang; 6. Utusan Dewan Pengurus Cabang; Peninjau, terdiri atas: 1. Majelis Agung; 2. Pengurus dan Anggota-anggota Biasa Majelis Pendiri Pusat; 3. Pengurus dan Anggota Biasa Majelis Pendiri Daerah; 4. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 5. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Pusat. Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Nasional Partai ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Nasional dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 43 RAPAT KERJA NASIONAL KHUSUS

1.

Ketentuan yang berlaku pada Rapat Kerja Nasional juga berlaku pada Rapat Kerja Nasional Khusus, kecuali: 1. Pimpinan Persidangan dilakukan oleh Majelis Pendiri Pusat; 2. Tidak ada Peninjau dan Undangan.


Halaman 18

2.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja Nasional Khusus diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 44 SIDANG MAJELIS PENDIRI PUSAT

1. 2.

3. 4.

Sidang Majelis Pendiri Pusat dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dipimpin oleh Ketua Majelis Pusat; Persidangan Majelis Pendiri Pusat dihadiri oleh: 1. Seluruh Anggota Biasa; 2. Seluruh Anggota Ex Officio; 3. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat. Peninjau, terdiri atas seluruh Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat; Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Majelis Pendiri Pusat diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 45 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT DAERAH

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Rapat Anggota Daerah dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Pusat; 2. Majelis Pendiri Daerah; 3. Dewan Pengurus Daerah; 4. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Majelis Pendiri Cabang; 5. Utusan Dewan Pengurus Cabang; Peninjau terdiri atas: 1. Majelis Madya; 2. Anggota-anggota Biasa Majelis Pendiri Daerah; 3. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 4. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Daerah; Undangan terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Majelis Pendiri Daerah; Pimpinan Persidangan Rapat Anggota Daerah dipilih dari dan oleh Peserta; Sebelum Pimpinan Rapat Anggota Daerah Provinsi terpilih, Pimpinan Sementara adalah Majelis Pendiri Daerah; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 46 RAPAT ANGGOTA DAERAH LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Rapat Anggota Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Rapat Anggota Daerah Luar Biasa. Pasal 47 RAPAT PIMPINAN DAERAH 1.

Rapat Pimpinan Daerah Provinsi dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan;


Halaman 19

2.

3.

4.

5. 6. 7.

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Pusat 2. Majelis Pendiri Daerah 3. Dewan Pengurus Daerah; 4. Ketua, Wakil Ketua Bidang Politik, Sekretaris dan Bendahara Majelis Pendiri Cabang; 5. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang; Peninjau, terdiri dari: 1. Majelis Madya; 2. Anggota-anggota Majelis Pendiri Daerah; 3. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 4. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Daerah; Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Majelis Pendiri Daerah; Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Daerah dilakukan oleh Majelis Pendiri Daerah; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 48 RAPAT KERJA DAERAH Rapat Kerja Daerah, dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Pusat; 2. Utusan Dewan Pengurus Pusat; 3. Majelis Pendiri Daerah; 4. Dewan Pengurus Daerah; 5. Ketua dan Sekretaris Majelis Pendiri Cabang; 6. Utusan Dewan Pengurus Cabang; Peninjau terdiri atas: 1. Majelis Madya; 2. Anggota-anggota Biasa Majelis Pendiri Daerah; 3. Unsur Pimpinan Ormas Daerah Provinsi yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 4. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Daerah; Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah; Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Daerah dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 49 RAPAT KERJA DAERAH KHUSUS

1.

Ketentuan yang berlaku pada Rapat Kerja Daerah juga berlaku pada Rapat Kerja Daerah Khusus, kecuali: 1. Pimpinan Persidangan dilakukan oleh Majelis Pendiri Daerah;


Halaman 20

2.

2. Tidak ada Peninjau dan Undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja Daerah Khusus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 50 SIDANG MAJELIS PENDIRI DAERAH 1. 2.

3. 4. 5.

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Sidang Majelis Pendiri Daerah dilaksanakan 1 (satu) setengah tahun sekali di Ibukota Provinsi Daerah yang bersangkutan dan dipimpin oleh Ketua Majelis Daerah; Persidangan Majelis Pendiri Daerah dihadiri oleh: 1. Ketua, Wakil Ketua Bidang Politik dan Sekretaris Majelis Pendiri Pusat; 2. Seluruh Anggota Biasa Majelis Pendiri Daerah; 3. Seluruh Anggota Ex Officio; 4. Ketua Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah Dewan Pengurus Daerah. Peninjau, terdiri atas seluruh Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah; Apabila Ketua Majelis Pendiri Daerah berhalangan, Persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Politik; Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Majelis Pendiri Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 51 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT CABANG Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Pusat 2. Utusan Majelis Pendiri Daerah 3. Majelis Pendiri Cabang 4. Dewan Pengurus Cabang; 5. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Anak Cabang; Peninjau terdiri atas: 1. Majelis Rendah; 2. Anggota-anggota Biasa Majelis Pendiri Cabang; 3. Unsur Pimpinan Ormas Daerah Kota/Kabupaten yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 4. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Cabang; Undangan terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Mejelis Pendiri Cabang; Pimpinan Persidangan Rapat Anggota Cabang dipilih dari dan oleh Peserta; Sebelum Pimpinan Rapat Anggota Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Majelis Pendiri Cabang; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 52 RAPAT ANGGOTA CABANG LUAR BIASA


Halaman 21

Ketentuan mengenai Rapat Anggota Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Rapat Anggota Cabang Luar Biasa. Pasal 53 RAPAT PIMPINAN CABANG 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

1.

2.

3.

4.

Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Pusat 2. Utusan Majelis Pendiri Daerah 3. Majelis Pendiri Cabang 4. Dewan Pengurus Cabang; 5. Ketua, Ketua Kelompok Keanggotaan dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang Peninjau, terdiri dari: 1. Majelis Rendah; 2. Anggota-anggota Biasa Majelis Pendiri Cabang; 3. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Kabupaten/Kota yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 4. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Cabang; Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Majelis Pendiri Cabang; Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Cabang dilakukan oleh Majelis Pendiri Cabang; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 54 RAPAT KERJA CABANG Rapat Kerja Cabang, dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Pusat; 2. Utusan Dewan Pengurus Pusat; 3. Utusan Majelis Pendiri Daerah; 4. Utusan Dewan Pengurus Daerah; 5. Ketua dan Sekretaris Majelis Pendiri Cabang; 6. Dewan Pengurus Cabang; 7. Ketua dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang; Peninjau terdiri atas: 1. Majelis Rendah; 2. Pengurus dan Anggota-anggota Majelis Pendiri Daerah; 3. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Kabupaten/Kota yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 4. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pengurus Cabang; Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi; 2. Perorangan.


Halaman 22

5. 6. 7.

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Cabang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang. Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 55 RAPAT KERJA CABANG KHUSUS

1.

2.

Ketentuan yang berlaku pada Rapat Kerja Cabang juga berlaku pada Rapat Kerja Cabang Khusus, kecuali: 1. Pimpinan Persidangan dilakukan oleh Majelis Pendiri Cabang; 2. Tidak ada Peninjau dan Undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja Daerah Khusus diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 56 SIDANG MAJELIS PENDIRI CABANG

1. 2.

5. 6. 7.

Sidang Majelis Pendiri Cabang dilaksanakan 1 (satu) setengah tahun sekali di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan dipimpin oleh Ketua Majelis Cabang; Persidangan Majelis Pendiri Cabang dihadiri oleh: 1. Ketua, Wakil Ketua Bidang Politik dan Sekretaris Majelis Pendiri Daerah. 2. Seluruh Anggota Biasa; 3. Seluruh Anggota Ex Officio; 4. Ketua Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah Dewan Pengurus Daerah. Peninjau, terdiri atas seluruh Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah; Apabila Ketua Majelis Pendiri Cabang berhalangan, Persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Politik; Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Majelis Pendiri Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 57 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT ANAK CABANG

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Rapat Anggota Anak Cabang dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Daerah 2. Utusan Dewan Pengurus Daerah; 3. Utusan Majelis Pendiri Cabang; 4. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang; 5. Pengurus Anak Cabang; 6. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting; Peninjau, terdiri atas: 1. Utusan Dewan Pengurus Cabang; 2. Utusan Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang; Pimpinan Rapat Anggota Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta; Sebelum Pimpinan Rapat Anggota Anak Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pengurus Anak Cabang; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 58


Halaman 23

RAPAT ANGGOTA ANAK CABANG LUAR BIASA Ketentuan mengenai Rapat Anggota Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Rapat Anggota Anak Cabang Luar Biasa. Pasal 59 RAPAT PIMPINAN ANAK CABANG 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Majelis Pendiri Cabang; 2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang; 3. Pengurus Anak Cabang; 4. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Ranting; Peninjau, terdiri atas: 1. Utusan Dewan Pengurus Cabang; 2. Unsur Pimpinan Ormas Kecamatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang; Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Majelis Pendiri Cabang; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 60 RAPAT KERJA ANAK CABANG

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Rapat Kerja Anak Cabang dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; 3. Undangan. Peserta terdiri atas: 1. Ketua dan Sekretaris Majelis Pendiri Cabang; 2. Utusan Dewan Pengurus Cabang; 3. Pengurus Anak Cabang; 4. Utusan Pengurus Ranting; Peninjau terdiri atas: 1. Unsur Pimpinan Ormas Kecamatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; 2. Unsur Badan dan Lembaga Anak Cabang; Undangan, terdiri atas: 1. Perwakilan Institusi Kecamatan; 2. Perorangan. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang; Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Cabang dilakukan oleh Pengurus Anak Cabang; Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. Pasal 61 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT RANTING

1.

2.

Rapat Anggota Ranting dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Dewan Pengurus Cabang;


Halaman 24

3. 4. 5. 6.

2. Utusan Pengurus Anak Cabang. 3. Pengurus Ranting; 4. Anggota Ranting; Peninjau terdiri atas unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Ranting; Pimpinan Rapat Anggota Ranting dipilih dari dan oleh peserta; Sebelum Pimpinan Rapat Anggota Ranting terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pengurus Ranting. Pasal 62 RAPAT KERJA RANTING

1.

2.

3. 4.

Rapat Kerja Ranting dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau. Peserta terdiri atas: 1. Utusan Pimpinan Anak Cabang; 2. Pengurus Ranting; 3. Unsur Kelompok Kader; Peninjau, terdiri atas unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Ranting. Pasal 63 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT ANAK RANTING

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Rapat Anggota Anak Ranting dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau; Peserta terdiri atas: 1. Utusan Pengurus Anak Cabang; 2. Pengurus Anak Ranting; 3. Anggota Anak Ranting; Peninjau terdiri atas: 1. Undangan perseorangan; 2. Tokoh Lingkungan; Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Anak Ranting; Pimpinan Rapat Anggota Anak Ranting dipilih dari dan oleh peserta; Sebelum Pimpinan Rapat Anggota Ranting terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pengurus Anak Ranting. Pasal 64 RAPAT KERJA ANAK RANTING

1.

2.

3. 4.

Rapat Kerja Anak Ranting dihadiri oleh: 1. Peserta; 2. Peninjau. Peserta terdiri atas: 1. Unsur Pimpinan Anak Cabang; 2. Pengurus Anak Ranting; 3. Unsur Kelompok Kader; Peninjau, terdiri atas unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai; Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Ranting. Pasal 65


Halaman 25

KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan Rapat Anggota dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB XII Pasal 39 sampai dengan Pasal 64, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. BAB XIII Pasal 66 HAK BICARA DAN HAK SUARA 1. 2. 3. 4.

Peserta Rapat Anggota dan Rapat-rapat lain pada semua tingkatan mempunyai hak bicara dan hak suara; Peninjau memiliki hak bicara; Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pimpinan Persidangan dan Rapat-rapat; Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XIV Pasal 67 KEUANGAN

1.

2. 3.

4. 5.

Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas: 1. Iuran Wajib, hanya berlaku sekali seumur hidup yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Organisasi; 2. Iuran Sukarela, berlaku setiap bulan yang besarnya ditetapkan minimum Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimum sesuai kemampuan Anggota; 3. Sumbangan Perseorangan; 4. Sumbangan Badan atau Lembaga Swasta; 5. Usaha-usaha lain yang sah; 6. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah; Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Organisasi diaudit secara berkala oleh Akuntan Publik; Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan dipertanggungjawabkan oleh Majelis Pendiri Partai dan Dewan Pengurus Partai pada Rapat Anggota sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan; Khusus untuk laporan keuangan yang dikelola oleh Dewan Pengurus, wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan dalam media nasional dan daerah secara berkala; Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggung-jawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XV Pasal 68 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI

1.

2.

3.

Jenis perselisihan hukum: 1. Perselisihan Politik; 2. Perselisihan Perdata; Perselisihan hukum diselesaikan melalui: 1. Musyawarah, disepakati jalan damai untuk mencapai mufakat; 2. Arbitrase, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Partai; 3. Peradilan Umum; Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XVI Pasal 69 PENUTUP


Halaman 26

1. 2. 3.

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran Dasar; Segala ketentuan yang belum ada pengaturannya dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh Majelis Pendiri Pusat; Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Halaman 27

Anggaran Rumah Tangga PARTAI KERJA RAKYAT INDONESIA Halaman 1

Recommend Documents