MEMBANGUN KEWASPADAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PERANG ASIMETRIK Oleh: SUTANTO, SKM, M.AP Matrikulasi Pasca Sarjana Kajian Strategis Ketahanan Nasional Lemhannas RI-Universitas Gadjah Mada
A. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Dalam era globalisasi sekarang ini ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berasal dari aspek mmiliter saja, namun juga dari aspek non militer yang sering disebut sebagai aspek nirmiliter. Aspek nir militer ini juga sering dikenal sebagai aspek asimetrik atau asimetris.
Peperangan di era modern ini, tidak selalu diwujudkan dalam perang konvensional bertehnologi tinggi, namun juga dapat dilakukan melalui berbagai cara yang tidak terlihat maupun terasakan oleh kebanyakan Negara di dunia. Pada saat ini dikenal ada perang dengan senjata biologis, sebagai contoh adalah penggunaan media virus, hama, bakteri dan lain sebagainya. Ada pula perang ideology dan politik, perang tersebut adalah pemaksaan ideology dan
1
politik suatu Negara asing terhadap Negara kita, agar kita dapat dikendalikan dan memberikan keuntungan kepada Negara asing tersebut.
Beberapa fenomena yang akhir-akhir ini dirasakan oleh banyak Negara berkembang adalah besarnya pengaruh budaya barat yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan tanpa dapat dilakukan filterisasi dan pembendungan lagi. Pengaruh budaya tersebut memang ada sisi positifnya, namun lebih banyak sisi negativenya dikarenakan kekurangsiapan bangsa Indonesia dalam meresponnya.
Hal-hal tersebut diatas merupakan sebagian kecil contoh dampak globalisasi sekarang ini, padahal banyak hal yang harus direspon akibat efek globalisasi tersebut. Salah satu caranya adalah meningkatkan kewaspadaan secara nasional sehingga apapun dampak globalisasi yang terjadi, kita dapat meresponnya demi mendapat benefit positif bagi pembangunan Negara kita tercinta. Peningkatan kewaspadaan nasional hanya dapat dicapai dengan adanya pembangunan kewaspadaan secara nasional yang tepat, cepat dan berkelanjutan.
2. Rumusan permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diketahui bagaimana seharusnya membangun kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman perang asimetrik.
3. Tujuan 2
a. Tujuan umum Mengetahui bagaimana seharusnya membangun kewaspadaan ansional dalam menghadapai ancaman perang asimetrik. b. Tujuan khusus 1) Mengetahui perihal kewaspadaan nasional 2) Mengetahui perihal berbagai ancaman perang asimetrik yang akan dan sedang dihadapi bangsa Indonesia 3) Mengetahui bagaimana membangun kewaspadaan nasional mengacu pada potensial ancaman perang asimetrik.
4. Manfaat
a. Bagi akademisi Tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan masukan dalam penulisan-penulisan selanjutnya berkaitan dengan kewaspadaan nasional.
b. Masyarakat praktis Memberikan masukan dan wacana praktis dalam upaya sosialisasi, aplikasi dan evaluasi program pengembangan, peningkatan, kewaspadaan nasional dalam kehidupan sehari-hari.
3
5. Sistematika
a. Pendahuluan b. Pembahasan c. Penutup
B. PEMBAHASAN
4
1. Kewaspadaan nasional
Menurut Dr. Sarlito Wirawan, dan mengacu pada teori psikologi prasangka, kewaspadaan nasional sebagai prasangka positif adalah sikap kehati-hatian nasional terhadap suatu bentuk ancaman yang potensial maupun manifest merugikan kehidupan nasional. Atau dengan kata lain kewaspadaan nasional atau disingkat padnas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga Negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman.
Padnas juga bisa dikatakan sebagai kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bisa diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggungjawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan NKRI.
Berbicara kewaspadaan nasional tidak bisa terlepas dengan paradigma nasional. Paradigma nasional adalah pola nasional yang digunakan dalam menjalankan system kehidupan nasional. Segala permasalahan nasional harus didudukan dalam kerangka paradigma nasional sebagai komitmen bangsa dan Negara dalam menjalankan kehidupan nasionalnya. Dalam paradigma nasional
ditemukan
paham
kebangsaan,
rasa
kebangsaan,
wawasan
kebangsaan, jiwa dan semangat kebangsaan. Paradigma tersebut meliputi Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945, ketahanan nasional dan wawasan nusantara.¹ 5
Pancasila adalah landasan idiil dalam menjalankan kehidupan nasional. Pancasila yang diformulasikan dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 adalah suatu pandangan hidup atau nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai kehidupan nasional. Kehidupan nasional disini adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai paradigm nasional juga mendasari semua
sumber hukum yang ada di Indonesia atau dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.
Sedangkan UUD 1945 dalam kehidupan nasional merupakan landasan konstitusional bangsa dan Negara Indonesia. Merupakan hukum dasar tertulis serta menjadi pedoman pokok dalam kehidupan nasional. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum dari seluruh produk hukum atau kebijaksanaan pemerintah baik pusat meupun daerah.
Paradigm berikutnya adalah wawasan nusantara, wawasan nusantara merupakan landasan visional bangsa Indonesia yang dikembangkan dan dirumuskan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional, dengan mempertimbangkan geopolitik Indonesia, sejarah perjuangan dan kondisi social budaya bangsa. Wawasan nusantara ini mengamanatkan persatuan dan kesatuan wilayah tanah air sebagai wadah dan ruang hidup bangsa.
Wawasan nusantara juga merupakan pedoman dan pemberi motivasi bagi setiap penyelenggaran Negara, warga Negara dan komponen bangsa baik dalam
berpikir,
bertindak
dan
bersikap
karena
wawasan
nusantara
6
memberikan
tunutnan
seluruh
komponen
bangsa
untuk
memiliki
visi
kebangsaan atau nasionalisme ke Indonesiaan.
Lain halnya dengan ketahanan nasional, ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bangsa yang merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia
yang
terintegrasi,
berisi
keuletan
dan
ketangguhan
yang
mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan maupun hambatan baik datang dari dalam maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta tujuan nasional.
Sedangkan
hakekat
konsepsi
ketahanan
nasional
pengaturan
dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.
2. Hakikat dan penggolongan ancaman
Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan keselamatan
kedaulatan
bangsa.
negara,
Berdasarkan
keutuhan sifat
wilayah
ancaman,
negara,
hakikat
dan
ancaman
digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.
a. Ancaman Militer Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan 7
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Contoh dari ancaman militer adalah sebagai berikut: 1) Agresi militer dari luar negeri 2) Pemberontakan bersenjata dalam negeri 3) Sabotase 4) Spionase 5) Terorisme 6) Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. 7) Konflik komunal pada dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antarkelompok masyarakat. b. Ancaman Nirmiliter Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktorfaktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Adapun secara terperinci adalah sebagai berikut: 1) Ancaman Berdimensi Ideologi Meskipun sistem politik internasional telah mengalami perubahan, terutama setelah keruntuhan Uni Soviet sehingga paham komunis semakin tidak populer lagi, bagi Indonesia yang pernah menjadi basis perjuangan kekuatan komunis, ancaman ideologi komunis masih tetap merupakan bahaya laten yang harus diperhitungkan. Di masa lalu, 8
Indonesia menjadi salah satu basis komunis yang beberapa kali melakukan kudeta untuk menumbangkan pemerintahan dan berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Walaupun ideologi komunis secara global tidak populer lagi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Bentuk-bentuk baru dari ancaman ideologi yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, yakni metamorfosis dari penganut paham komunis yang telah melebur ke
dalam
elemen-elemen
masyarakat,
sewaktu-waktu
dapat
mengancam Indonesia. Usaha pihak-pihak tertentu melalui penulisan buku-buku sejarah dengan tidak mencantumkan peristiwa G-30-S/PKI dengan Dewan Revolusi, atau gerakan radikalisme yang brutal dan anarkis, memberikan indikasi bahwa ancaman ideologi masih potensial. Dalam Buku Putih pertahanan Indonesia tahun 2003 mengangkat gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII (Negara Islam Indonesia). Bagi Indonesia keberadaan
kelompok
tersebut
merupakan
ancaman
terhadap
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditumpas. 2) Ancaman Berdimensi Politik Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap
Indonesia.
Intimidasi,
provokasi,
atau
blokade
politik
merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. 9
Ke depan, bentuk-bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan nirmiliter untuk menghadapinya. Dalam perspektif pertahanan Indonesia, politik merupakan instrumen utama yang dapat menjadi penentu damai atau perang, yakni bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara secara total. Ancaman berdimensi politik dapat menggunakan berbagai macam aspek sebagai kendaraan untuk menyerang suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar dan dapat pula bersumber dari dalam negeri. 3) Ancaman Berdimensi Ekonomi Ekonomi tidak saja menjadi alat stabilitas dalam negeri, tetapi juga merupakan salah satu alat penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan antar negara atau pergaulan internasional. Negara-negara dengan kondisi perekonomian yang lemah sering menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi ekonominya lebih kuat. Ekonomi yang kuat biasanya diikuti pula dengan politik dan militer yang kuat. Ancaman berdimensi ekonomi berpotensi menghancurkan pertahanan sebuah negara. Pada dasarnya ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia,
ancaman
dari
internal
dapat
berupa
inflasi
dan
pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan secara eksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan
10
menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. 4) Ancaman Berdimensi Sosial Budaya Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat didorong oleh terjadinya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut
menjadi
titik
pangkal
timbulnya
permasalahan,
seperti
separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama kelamaan menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.
Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang, seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antar masyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat, dan daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan yang sudah melekat. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan termasuk perusakan lingkungan dan bencana buatan manusia.
Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung telah mengakibatkan daya dukung dan kondisi lingkungan hidup yang terus menurun. Bersamaan dengan itu merebaknya wabah penyakit pandemi, seperti flu
11
burung, demam berdarah, HIV/AIDS, dan malaria merupakan tantangan serius yang dihadapi di masa datang. 5) Ancaman Berdimensi Teknologi dan Informasi Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada dasarnya membawa manfaat yang besar bagi umat manusia. Seiring dengan kemajuan
Iptek
tersebut
berkembang
pula
kejahatan
yang
memanfaatkan kemajuan Iptek tersebut, antara lain kejahatan siber, dan kejahatan perbankan.
Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan Iptek di Indonesia sehingga menyebabkan ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Kondisi ketergantungan terhadap negara lain tidak saja menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk-produk negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia.
Tantangan yang dihadapi tidak saja berupa ancaman teknologi dari luar negeri, tetapi juga pola sikap masyarakat dalam negeri dalam menghargai karya-karya teknologi anak bangsa. Pada dasarnya, Indonesia memiliki SDM yang kualitasnya berdaya saing tinggi dibandingkan
dengan
SDM
negara-negara
maju.
Setiap
tahun
Indonesia mencetak juara-juara olimpiade sains (Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi), Indonesia juga memiliki tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi tinggi, seperti eks PT DI (Dirgantara Indonesia) dan PT PAL (Peralatan Angkatan Laut), PT PINDAD (Perindustrian Angkatan Darat) dan-lain-lain, tetapi belum ada wadah yang menjamin kegairahan 12
untuk membangun kemampuan bangsa di bidang teknologi, yang berakibat terjadinya arus “eksodus” tenaga ahli Indonesia ke luar yang menawarkan kehidupan yang lebih baik. 6) Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum Secara
geografis
dikawasan
rawan
Negara
Kesatuan
bencana,
baik
Republik bencana
Indonesia alam,
berada
keselamatan
transportasi, maupun bencana kelaparan. Bencana yang dapat terjadi di Indonesia dan merupakan ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi murni bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis (menahun), misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya.
Bencana alam berakibat baik langsung maupun tidak langsung mengancam
keselamatan
masyarakat.
Selain
itu,
keamanan
transportasi merupakan salah satu dimensi keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi semakin tinggi sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, antara lain berupa penurunan tarif penumpang yang berdampak terhadap keselamatan. Keselamatan transportasi juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta masih lemahnya kepatuhan aparat dalam penegakan hukum dan aturan.
13
3. Analisa
pelaksanaan
pembangunan
kewaspadaan
nasional
dalam
menghadapi ancaman perang asimetrik
Pembangunan kewaspadaan nasional bagi bangsa Indonesia harus dimulai dari sejak dini dan dari wilayah terkecil dalam sendi kehidupan bermasyarakat dan bermegara. Hal ini bisa diartikan bahwa pembangunan kewaspadaan nasional harus dilaksanakan secara komprehensif, integral, sistemik, sinergis, obyektif dan positif. Pembangunan keawaspadan tentu saja haruslah berdasar pada potensi ancaman yang sekiranya muncul baik saat ini maupun prediksi di masa yang akan datang. Di dalam menganalisa pembangunan kewaspadaan nasional disini, penulis akan mengacu pada ancaman perang asimetrik yang mungkin timbul, antara lain:
a. Pembangunan kewaspadaan nasional pada sudut pandang/dimensi
ideology
Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, perihal ancaman asimetrik ditinjau dari sudut pandang ideology, pembangunan kewaspadaan nasional dapat difokuskan dan digerakkan pada aspek pendidikan, perilaku, budi pekerti dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilekatkan dan senafas melalui pendidikan formal dan non formal keseharian, tidak hanya terhadap sasaran anak didik saja namun juga kepada seluruh warga Negara tanpa pandang umur, ras, suku bangsa, agama bahkan tingkat pendidikan.
14
Keyakinan
akan
kebenaran
Pancasila
sebagai
satu-satunya
asas,
pandangan hidup dan falsafah Negara menjadi harga mati terhadap akan berpalingnya pemikiran rakyat terhadap paham ideology lain. Pengalaman menunjukan, paham komunisme dan usaha pendirian Negara berbasis keagamaan tidak mampu mengakomodasi kemajemukan, keragaman serta kebhinekaan bangsa Indonesia yang telah menjadi kenyataan tidak bisa terbantahkan. Pada akhirnya, hanya kerugian jiwa, raga, waktu, sejarah kelam serta kehilangan potensi-potensi pembangunan saja yang kita dapatkan. Kita telah kehilangan momentum pembangunan dikarenakan hanya untuk mengurus perbedaan-perbedaan dan pemaksaan-pemaksaan
ideology
oleh sekelompok tertentu. Hanya saja, dalam pembangunan dan pengembangan kewaspadaan nasional bidang ideology seharusnya memperhatikan metode dan cara yang tepat. Artinya aplikasinya tidak boleh monoton, tidak membosankan, harus variatif dan yang jelas diterima banyak pihak dengan mudah dan ikhlas. Niscaya ancaman dari dimensi ini dapat dieliminasi bahkan dihilangkan sama sekali.
b. Pembangunan kewaspadaan nasional dari sudut pandang ancaman berdimensi Politik Seperti telah diuraikan di depan bahwa ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Oleh
karena
itu,
yang
terpenting
bagi
bangsa
Indonesia
adalah
membangun kewaspadaan nasional yang dapat membendung ancaman – 15
ancaman tersebut, bagaimana caranya? Adalah mengkondisikan bangsa Indonesia untuk tidak bisa ditekan oleh Negara lain dalam semua aspek kehidupan, terutama adalah di bidang kesejahteraan dan pertahanan keamanan.
Perekonomian terkait dengan kesejahteraan. Dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, Negara kita tidak perlu hutang pada luar negeri. Negara kita tidak akan terjebak dalam hutang yang pada akhirnya kita terpaksa menjerat diri dalam kendali Negara penghutang. Negara penghutang menjadi seenaknya sendiri mengatur, mendikte dan mengendalikan segala macam bentuk kehidupan bernegara kita, termasuk di bidang perpolitikan.
Ancaman berdimensi politik yang berasal dari luar dapat dilakukan oleh aktor negara dan aktor yang bukan negara dengan menggunakan isu-isu global sebagai kendaraan untuk menyerang atau menekan Indonesia. Pelaksanaan penegakan HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel selalu menjadi komoditas politik bagi masyarakat internasional untuk mengintervensi suatu negara; hal ini dirasakan pula oleh Indonesia.
Dari dalam negeri, pertumbuhan instrumen politik mencerminkan kadar pertumbuhan demokrasi suatu negara. Iklim politik yang berkembang secara
sehat
menggambarkan
suksesnya
proses
demokrasi.
Bagi
Indonesia, faktor politik menjadi penentu kelanjutan sistem pemerintahan. Dalam sejarah Indonesia, pemerintahan negara sering mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh gejolak politik yang sulit dikendalikan. Ancaman 16
yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.
Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik (tanpa senjata) dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, sparatisme sulit dihadapi dengan menggunakan instrumen militer. Sebaliknya, ancaman separatisme dengan bersenjata tidak jarang mengalami kesulitan sebagai akibat dari politisasi; penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan operasi militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman berdimensi politik memiliki tingkat risiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Bagaimana cara mengantisipasinya? Sebagai alternative mengatasi ancaman tersebut antara lain adalah dengan: 1) Meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat Indoensia berbasiskan pada pemerataan dan keadilan dalam pembangunan sehingga tidak mudah dipengaruhi secara ekonomi untuk kepentingan politik oleh pihak asing. 2) Meningkatkan kehidupan berdemokrasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi situasional bangsa Indonesia sehingga tidak ada alasan pihak asing ikut campur tangan dalam system perpolitikan Negara kita. 3) Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan Negara sehingga secara politis tidak dipandang sebelah mata oleh Negara lain.
17
c. Pembangunan keawpadaan nasional berdimensi dari ancman sector ekonomi Dikarenakan ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dalam pergaulan internasional maka pembangunan di bidang perekonomian selalu menjadi prioritas utama setiap bangsa di dunia ini. Apabila Negara kita terkondisi
dalam
perekonomian
yang
sedang
lemah
maka
akan
menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang mempunyai posisi ekonomi lebih kuat. Tidak perlu terlalu jauh berkaca, Negara tetangga kita baik Malaysia maupun Singapura, apalagi Thailand psosisi tawar kita pada saat ini relative di bawah mereka semua. Hal ini akibat kekurangtanggapan kita dalam merespon krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Telah kita ketahui bahwa ancaman berdimensi ekonomi berpotensi menghancurkan pertahanan Negara kita. Pada dasarnya ancaman ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus mampu mengatasi beberapa permasalahan mendasar di bidang ekonomi antara lain adalah inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi dan lain sebagainya.
Disamping itu diharapkan pembangunan ekonomi yang tepat program, tepat guna dan tepat sasaran mampu meningkatkan daya saing, peningkatan indicator kinerja tim ekonomi, kesiapan kita dalam menghadapi era globalisasi serta mengurangi tingkat ketergantungan kita kepada Negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan bidang ini adalah asas keadilan dan pemerataan. Dua kata kunci inilah yang selama ini selalu 18
menjadi isu timbulnya berbagai masalah bidang pembangunan. Isu keadilan dan pemerataan pembangunan menjadi agenda pokok yang sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan sesaat. Hal ini dapat dipecahkan dengan melaksanakan pelibatan dan memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam prosesi pembangunan nasional. Keterlibatan
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan,
pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam yang tepat serta kemampuan membaca dan memanfaatkan peluang pasar di dunia pasti akan membawa dampak terjadinya peningkatan status perekonomian Negara kita. Dengan demikian secara otomatis terjadi peningkatan kesejahteraan di seluruh komponen kehidupan bangsa. d. Ancaman Berdimensi Sosial Budaya Bentuk-bentuk ancaman sosial budaya seperti telah diuraikan diatas, apabila tidak dapat ditangani secara cepat dan tepat dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu pembangunan
di
segala
bidang
baik
ekonomi,
politik
bahkan
pembangunan bidang pertahanan dan keamanan harus memperhatikan aspek
kearifan
local.
Artinya
pembangunan
yang
memperhatikan
kebutuhan masyarakat local pengguna hasil pembangunan, memperhatikan nilai-nilai yang ada dan pelibatan masyarakat local secara aktif dalam pembangunan di daerahnya. Disamping hal tersebut diatas, pembangunan di bidang pendidikan juga menjadi kunci utama menghadapi permasalahan berdimensi social budaya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, pengetahuan yang lebih luas, kematangan jiwa dan religi yang lebih mendalam niscaya sedikit banyak akan mampu meng-counter dampak pengaruh globalisasi di bidang budaya ini. Adalah berita gembira bagi kita semua, bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran belanja Negara telah terealisasi dalam 19
waktu-waktu ini. Namun tidak kalah pentingnya adalah kita harus melakukan auditasi pelaksanaan anggaran tersebut
apakah sampai
menyentuh rakyat terkecil atau tidak. Apakah wajib belajar sembilan tahun sudah terlaksana? Dan apakah dampaknya terhadap kondisi social budaya kita? Apa tanggapan masyarakat terhadap kemajuan tehnologi informasi yang mampu membuka informasi tanpa ada batas-batas? Dan lain sebagainya ini, adalah merupakan pertanyaan klasik namun sulit untuk merealisasikan jawaban dengan memuaskan. Hanya dengan pendidikan, baik formal maupun non formal akan mampu membentuk
perwatakan
nasional
yang
positif
untuk
meninggalkan
temperamen keras yang selama ini banyak mengilhami para pemuda kita. Factor-faktor yang mungkin akan menimbulkan efek domino sehingga melemahkan kualitas bangsa dapat dipangkas di tengah perjalanan. Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri sulit dibendung yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi kampung global yang interaksi antar masyarakat berlangsung dalam waktu yang aktual. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta dan sulit dikontrol. Sebagai akibatnya, terjadi benturan peradaban, lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme. Fenomena lain yang juga terjadi adalah konflik berdimensi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, di samping konflik horizontal yang berdimensi etnoreligius masih menunjukkan potensi yang patut diperhitungkan.
Hal ini semua harus
selalu diwaspadai dalam prosesi pembangunan nasional. e. Ancaman Berdimensi Teknologi dan Informasi
20
Kita telah sepakat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada dasarnya membawa manfaat yang besar bagi umat manusia. Seiring dengan kemajuan Iptek tersebut berkembang pula kejahatan yang memanfaatkan kemajuan Iptek tersebut, antara lain kejahatan siber, dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan Iptek di Indonesia sehingga menyebabkan ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Hal ini telah diuraikan di atas, namun yang menjadi penting dalam hal ini adalah bagaimanakah cara kita merespon kemajuan di bidang ini? Salah satu jalan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara mental maupun kemampuan profesionalisme sesuai bidangnya. Menjadi pasar bagi produk kita sendiri, tidak menjadi konsumer utama produk-produk luar negeri, belajar mencintai produksi dalam negeri dan lain sebagainya. Dengan memiliki sumber daya manusia yang menguasahi tehnologi tinggi, pihak asing tidak akan mudah mengendalikan kita apalagi sampai melakukan perlemahan terhadap kondisi bangsa ini. Dan yang terpenting adalah penghargaan setinggi-tingginya terhadap para tecnokrattehnokrat kita dalam berpartisipasi aktif membangun Negara. Reward setimpal kepada mereka niscaya tidak akan membuat tergoda untuk berpaling ke Negara lain walaupun diming-imingin penghasilan yang jauh lebih besar. f. Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum Agenda penting di bidang keselamatan umum di Negara kita akhir-akhir ini adalah bencana alam, transportasi, pengelolaan lingkungan yang salah. Seperti telah diuraikan diatas, permasalahan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya merupakan musibah yang tidak bisa dilakukan penolakan. Hal yang bisa dilakukan adalah mencegah terjadinya dan melakukan usaha penyelamatan sedini 21
mungkin sehingga mengurangi dampak kerugian akibat yang ditimbulkan. Pelatihan-pelatihan kewaspadaan menghadapi bencana harus menjadi agenda utama di setiap daerah. Demikian juga dengan permasalahan transportasi baik darat, laut maupun udara yang dewasa ini sering terjadi kecelakaan dan menimbulkan banyak korban. Pembangunan peralatan trasnportasi yang memenuhi standar kelayakan pakai, system standar operasi prosedur yang memenuhi persyaratan serta kemampuan sumber daya manusia pengawak alat yang mumpuni tercapai, niscaya kecelakaan-kecelakaan yang akan terjadi mampu diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. .
22
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Kewasdaaan nasional merupakan salah satu upaya pencegahan dan penangkalan bahaya terdini terhadap keutuhan NKRI b. Hakekat ancaman bagi NKRI dapat berasal dari luar dan dari dalam negeri, ancaman militer maupun ancaman nirmiliter, ancaman simetrik maupun ancaman asimetrik yang dapat ditinjau dari beberapa dimensi ancaman. c. Dimensi ancaman tersebut antara lain adalah dimensi ideology, dimensi
politik, ekonomi, social budaya, dimensi kemajuan ilmu dan tehnologi serta dimensi keselamatan umum. d. Pembangunan kewaspadaan nasional secara menyeluruh didasarkan pada
dimensi-dimensi yang memberikan akan ancaman terhadap keutuhan NKRI.
2. Saran
a. Pemahaman kewaspadaan nasional harus disosialisasi secara formal maupun non formal kepada seluruh lapisan masyarakat. 23
b. Dalam
kerangka
sosialisasi,
aplikasi
dan
evaluasi
pelaksanaan
kewaspadaan nasional, diupayakan melalui metode-metode interaktif yang tidak monoton, menarik, mengesan dan memberikan nilai tinggal ndi hati dan pikiran seluruh bangsa Indonesia. c. Pembangunan kewaspadaan nasional harus berpedoman pada asas pelibatan masyarakat, terarah, terpadu dan komprenhensif di seluruh komponen bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
1. UU RI no 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. 2. Peraturan Presiden RI no 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 3. Surat
Edaran
Nasional/Kepala
Bersama Bappenas
Menteri
Negara
dan
Mendagri
Perencanaan nomor:
Pembangunan
0259/M.PPN/I/2005-
No.050/M.PPN/I/2005 perihal Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005.
24
