Membangun Keterampilan Pekerja Rumah Tangga Disampaikan pada Lokakarya ILO 15 Maret 2017 Oleh: Ir. Suhadi, M.Si Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan R.I.
Kondisi Umum Pekerja Rumah Tangga 1. Tingkat pendidikan dan kompetensi kerja relatif rendah; 2. Perlindungan hukum dan karakteristik pekerjaan kurang layak (jam kerja tidak menentu, upah rendah, jaminan social, penghargaan, kekerasan fisik/verbal); 3. Kurang ada kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri (melanjutkan sekolah, mengikuti pelatihan kerja); 4. Memiliki masalah sosial dan psikologis (kemiskinan, masalah keluarga, kepercayaan diri rendah, tidak mampu mengelola emosi/keuangan dst); 5. Tidak ada status pekerjaan yang jelas.
Kontekstualisasi Nawacita Bidang Ketenagakerjaan
Menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat Indonesia
Meningkatkan daya saing sumber daya manusia
Kemandirian 3
Kebijakan Ditjen Binalattas • Penguatan kelembagaan pelatihan • Peningkatan sarana dan fasilitas pelatihan yang mengacu pada pelatihan berbasis kompetensi • Pengembangan kerjasama dan jejaring pelatihan • Pengembangan dan peningkatan mutu lembaga pelatihan kerja • Pengembangan sistem pendanaan pelatihan • Pengembangan sistem informasi pelatihan 4
STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING SDM 1. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Standar harus disusun berdasarkan kebutuhan industri Digunakan oleh industri
2. Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan Program Diklat disusun berdasarkan standar kompetensi kerja yang disusun oleh industri Diklat diselenggarakan berbasis kompetensi
3. Penguatan lembaga sertifikasi kompetensi Uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang disusun oleh industri Pengakuan sertifikasi kompetensi oleh industri
4. Peningkatan jejaring dengan industri
PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS) • Bab III Prinsip Dasar Pelatihan Kerja Pasal 3 a. Berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM; b. Berbasis pada kompetensi kerja; c. Tanggungjawab bersama antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat; d. Bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; e. Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif. 6
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (PP 31 Tahun 2006) KKNI SKKNI
Std.Intl & Khs
D U/D I PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TENAGA KERJA • • • •
Fasilitas Instruktur Biaya Manajemen Mutu
LEMBAGA DIKLAT
LA LPK LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN
STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING SDM
KKNI KEBUTUHAN INDUSTRI/ PENGGUNA
LEMBAGA DIKLAT
PELATIHAN BERBASIS KOMPETEN SI (PBK)
Standar Kompetensi Kerja
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI
8
3 Komponen Sislatkernas Standar Kompetensi Kerja dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
1
Pelatihan Berbasis Kompetensi
2
Sertifikasi Kompetensi
3
Tuntutan Pelatihan Berbasis Kompetensi • Adanya link and match dengan industry/pengguna. • Peserta kompeten 100% • Dipastikan dipelihara kompetensinya melalui sertifikasi kompetensi
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja
Peserta pelatihan berlatih bagaimana mendemonstrasikan apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan
Standar capaian pelatihan terdapat dalam unit-unit kompetensi Tidak terlalu ditekankan bagaimana cara berlatih Berbasis outcome – konsentrasi pada keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dapat diterapkan peserta pada saat bekerja
PENDUDUK YANG MENJADI TARGET UTAMA PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI Penduduk usia
Target group utama
64
PASAR KERJA
Upgrading skill
Keluar dari pasar kerja (ibu rumah tangga, melanjutkan sekolah)
Terpaksa menganggur (PHK, upah tidak sesuai, tdk produktif) FRESH GRADUATE yang ingin masuk pasar kerja
25
SEKOLAH
24
15
Changing job
Tidak Sekolah/Putus Sekolah
BEKERJA DENGAN PRODUKTIF (mampu meningkatkan nilai tambah bagi tempat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sendiri)
Persiapan PBK untuk PRT Komunikasi dengan dunia usaha/user untuk memastikan program pelatihannya sesuai kebutuhan pasar kerja
Pastikan instruktur kompeten untuk melatih sesuai program pelatihan Pastikan fasilitas pelatihan (ruang kelas, workshop, mesin/peralatan , dll) sesuai program pelatihan Pastikan training material (standar kompetensi, kurikulum, modul, bukubuku referansi, bahan pelatihan) tersedia sesuai kebutuhan pelatihan
Publikasikan program pelatihan dengan memanfaatkan media yang mudah diakses masyarakat Pastikan masyarakat mendapatkan layanan dan akses pelatihan tanpa diskriminasi • Orientasi sebelum proses proses tentang pelatihan kepada calon peserta • Setelah mendapat informasi komprehensif calon peserta pelatihan diperbolehkan pindah kejuruan/prog pelatihan sesuai bakat dan minatnya
Lakukan proses seleksi secara objektif untuk memastikan calon peserta pelatihan layak untuk mengikuti pelatihan
Pelaksanaan PBK untuk PRT Instruktur memfasilitasi peserta pelatihan • Peserta belajar teori/pengetahuan pada buku informasi didampingi oleh instruktur, jika peserta sudah menguasai (lihat hasil test) dapat lanjut ke buku kerja • Peserta mengerjakan praktek yang ada pada buku kerja didampingi oleh instruktur agar tahapan pekerjaan runtut sesuai prosedur dan K3 • Instruktur mengases peserta untuk mengetahui apakah peserta sudah kompeten untuk tiap unit kompetensi menggunakan buku penilaian
Peserta menguasi semua unitunit kompetensi dalam programpelatihan
Monitoring dan supervisi dari stakeholder
• Konsep diri, mengelola emosi • Motivasi, disiplin, mental dan etos kerja •5S • Penampilan bersih dan rapi • Mengelola keuangan
Peserta memiliki sikap dan mental siap bekerja
Upaya Peningkatan Kesejahteraan PRT Memberikan jaminan/ pengakuan terhadap kualitas tenaga kerja melalui PBK dan sertifikasi Dapat digunakan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja
Terima kasih atas perhatiannya
10/05/2017
Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal Binalattas
16
