MEMASTIKAN KEADILAN GENDER MELALUI PRAKTIK BUDAYA DAN KEBIJAKAN oleh : Menteri Sosial Republik Indonesia Disampaikan dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara“ Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin) Universitas Indonesia Depok, 13 FEBRUARI 2015
PROBLEM PEREMPUAN INDONESIA 32,53 JUTA
(14%)
70%
PENDUDUK MISKIN INDONESIA TAHUN 2009 DATA BPS
PEREMPUAN
KEMISKINAN PEREMPUAN
12,28% BUTA AKSARA PEREMPUAN
359 PER 100.000 Kelahiran hidup
ANGKA KEMATIAN IBU
WAJAH PEREMPUAN INDONESIA BURUH KELAPA SAWIT BURUH PENGHANCUR
OJEK PERAHU
PEDAGANG BAWANG
BATU
BURUH KARET PEDAGANG JAMU GENDONG
PEDAGANG SAYUR
SUPIR BUSWAY
OJEK PEREMPUAN
SUPIR TAKSI
Dasar Hukum Implementasi PUG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Inpres Nomor 9 tahun 2000 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2010 Peraturan menteri keuangan Nomor 93 tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender tanggal 1 November 2012 (Menteri PPN/Bappenas, Menkeu, Mendagri, Meneg PP dan PA)
INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Dalam inpres tersebut tertuang tujuan PUG adalah untuk terselenggaranya: • PERENCANAAN • PENYUSUNAN • PELAKSANAAN • PEMANTAUAN • EVALUASI ATAS KEBIJAKAN • PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERPERSPEKTIF GENDER. Strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2009
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan kegiatan masing-masing kementerian, yaitu: a) Kementerian Keuangan b) Kementerian Pertanian c) Kementerian Pendidikan Nasional d) Kementerian Kesehatan e) Kementerian Pekerjaan Umum f) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g) Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
NILAI IPM DAN IKKG 33 PROPINSI DI INDONESIA, 2007
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UU NOMOR 17Tahun TAHUN UU No. 17 20142014 Pasal 97 ayat (2)
(UU No. 27 Tahun 2009) UU NOMOR 27 TAHUN 2009 Pasal 95 ayat 2
Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan proposional dengan musyawarah untuk mufakat memperhatikan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi Pasal 104 ayat (2) Pasal 101 ayat (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat proporsional dengan memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi Pasal 109 ayat (2) Pasal 106 ayat (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
UUUU NOMOR TAHUN 2014 No. 1717 Tahun 2014
UU NOMOR 27Tahun TAHUN 2009 (UU No. 27 2009)
Pasal 115 ayat (2)
Pasal 119 ayat (2)
Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan
Pasal 121 ayat (2)
Pasal 125 ayat (2)
keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut musyawarah untuk mufakat perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
UUUU NOMOR TAHUN 2014 No. 1717 Tahun 2014
UU NOMOR 27 TAHUN 2009
Pasal 152 ayat (2)
(UU No. 27 Tahun 2009) Pasal 132 ayat (2)
Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
Pasal 158 ayat (2)
Pasal 138 ayat (2)
Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta untuk mufakat keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
DISKRIMINASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemberian kuota keterwakilan perempuan 30% sebagai DISKRIMINASI POSITIF dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. • Dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam UU No. 17 Tahun 2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan affirmative sementara ini bisa dihilangkan
PARTISIPASI PEREMPUAN DI SEKTOR POLITIK NO 1.
2.
TAHUN 2009
TAHUN 2014
DPR RI
18,04 %
17,32%
MPR RI
14%
18,9 %
DPD RI
28%
25,76%
MENTERI
11,7%
23,5%
GUBERNUR
3,2%
0%
1%
7,6%
ESELON 1
8,72%
16,41%
ESELON 2
7,10%
12,85%
HAKIM MA
5%
12%
HAKIM MK
0
11%
HAKIM KY
0
0
KOMISIONER KPK
0
0
KETERWAKILAN PEREMPUAN LEGISLATIF
EKSEKUTIF
BUPATI/WALIKOTA
3.
YUDIKATIF
PARTISIPASI PEREMPUAN DI SEKTOR POLITIK (PARTAI)
PERSENTASE ANGGOTA DPR RI 2014-2019 DARI TIAP PARTAI POLITIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DI 11 KOMISI NAMA KOMISI
PERIODE
JUMLAH ANGGOTA PEREMPUAN
JUMLAH ANGGOTA LAKI-LAKI
TOTAL
1
KOMISI YUDISIAL - KY
2010-2015
0
0%
7
100%
7
100%
2
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA – KPPU
2012-2017
3
33,3%
6
66,7%
9
100%
3
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA - KPAI
2014-2017
6
66,7%
3
33,3%
9
100%
4
KOMISI PENYIARAN INDONESIA – KPI
2013-2016
2
22,2%
7
77,8%
9
100%
5
KOMISI PEMILIHAN UMUM – KPU
2012-2017
1
14,3%
6
85,7%
7
100%
6
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL - KOMPOLNAS
2012-2016
1
11,1%
8
88,9%
9
100%
7
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2011-2015
0
0
5
100%
5
100%
8
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2012-2017
4
30,8%
9
69,2%
13
100%
9
KOMISI HUKUM NASIONAL
2000-Sekarang
0
0
4
100%
4
100%
10
OMBUDSMAN
2011-2016
1
11,1%
8
88,9%
9
100%
11
KOMISI NASIONAL PEREMPUAN
2010-2014
13
86,7
2
13,3
15
100%
KONSEP PENGEMBANGAN IKKG
INDIKATOR-INDIKATOR DALAM IKG/GII (5 INDIKATOR) DAN IKKG ( 12 INDIKATOR)
TINGKAT PERCERAIAN 2010-2012 2010, 285,184
2012; 346,446
2011, 320,000 2010
2011
2012
70 persen perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat Sumber : 1. http://www.tempo.co/read/news/2013/04/11/174472661/Aktivis-Perempuan-Angka-Perceraian-Kian-Fantastis 2. http://news.detik.com/read/2013/03/14/140736/2193903/10/340-ribuan-pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak-menggugat?nd771104bcj 3. http://www.pikiran-rakyat.com/node/176349 4. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/17/mrnkhr-wamenag-angka-perceraian-masih-tinggi
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN JENIS KELAMIN Kelompok Umur
Perempuan 2009
2010
Laki-laki
2011
2012
2009
2010
2011
2012
15-19
28.88
28.60
30.06
26.52
26.64
27.52 28.50
26.08
20-24
19.31
17.82
15.49
15.48
18.56
17.19 13.67
15.08
25-29
11.12
11.21
8.37
7.77
9.35
7.79
6.79
6.97
30-34
6.43
6.87
5.32
5.33
4.89
3.81
3.18
3.52
35-39
4.60
5.11
4.22
3.81
3.62
2.32
1.84
1.90
40-44
3.60
4.00
3.65
3.04
3.12
1.90
2.01
1.88
45-49
3.06
3.48
2.86
2.46
3.01
1.69
1.69
2.02
50-54
2.27
3.09
2.46
2.74
2.76
1.56
2.29
2.40
55-59
1.88
3.90
3.03
1.15
2.85
1.67
2.50
1.80
60-64
0.79
5.68
4.06
0.47
0.90
1.43
3.24
0.65
Jumlah
8.47
8.74
7.62
6.77
7.51
6.15
5.90
5.75
SUMBER : BPS-RI, SAKERNAS AGUSTUS 2009, SAKERNAS AGUSTUS 2010, SAKERNAS AGUSTUS 2011, DAN SAKERNAS AGUSTUS 2012
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL, JENIS KELAMIN, DAN JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN, 2009-2012 Jenjang Pendidikan
Daerah Tempat Jenis Kelamin Tinggal Tidak/Belum Pernah Sekolah 2009
Perkotaan
Perdesaan
Belum Tamat SD
SD/ Sederajat
SMP/ Sederajat
SMA/ Sederajat
Perguruan Tinggi
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Laki-laki
2.15
2.09
2.01
1.69
9.02
7.69
9.11
8.37
21.73
21.96
21.62
20.46
21.50
21.97
21.58
21.38
34.95
35.09
35.03
36.62
10.64
11.20
10.65
11.48
Perempuan
6.54
5.91
5.93
5.04
10.99
9.51
11.44
10.72
23.48
23.55
22.87
22.06
21.24
21.53
21.41
21.71
27.96
29.25
28.16
29.81
9.79
10.24
10.20
10.66
Laki-laki + Perempuan
4.40
4.02
4.00
3.36
10.03
8.61
10.29
9.55
22.63
22.76
22.25
21.26
21.37
21.75
21.49
21.55
31.37
32.14
31.55
33.21
10.20
10.72
10.42
11.07
Laki-laki
6.38
6.71
5.51
5.29
19.07
16.54
18.57
17.84
36.85
37.84
36.25
35.69
19.73
20.44
20.88
21.24
15.18
15.52
15.89
16.86
2.79
2.95
2.89
3.09
Perempuan
14.42
14.45
12.21
11.68
20.05
17.38
19.79
19.01
34.85
35.87
34.36
34.68
17.07
18.30
19.07
19.61
11.02
11.10
11.53
11.91
2.59
2.90
3.04
3.12
Laki-laki + Perempuan
10.52
10.61
8.87
8.49
19.57
16.96
19.18
18.42
35.82
36.85
35.31
35.18
18.36
19.36
19.97
20.42
13.04
13.30
13.71
14.37
2.69
2.92
2.97
3.10
SUMBER : BPS-RI, SAKERNAS AGUSTUS 2009, SAKERNAS AGUSTUS 2010, SAKERNAS AGUSTUS 2011, DAN SAKERNAS AGUSTUS 2012
KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENGARUSTAMAAN GENDER
FASILITAS IBU HAMIL DAN BALITA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL MENYEDIAKAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN ATAU MEMERAH ASI BAGI KALANGAN PNS
KEMENTERIAN SOSIAL MEMILIKI TEMPAT PENITIPAN ANAK FASILTAS DI PERUNTUKKAN UNTUK MASYARAKAT UMUM DAN PNS, TPA INI BUKAN HANYA SEKEDAR TEMPAT MENITIPKAN ANAK, TAPI JUGA MENDUKUNG STIMULASI PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR, MOTORIK HALUS DAN SENI ANAK UNTUK SETIAP KELASNYA.
PKSA (Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak) Berbasis Gender • Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. SNPA adalah standar PKSA yang memberi pedoman kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Sosial Asuhan Anak agar dalam memberikan pengasuhan anak memperhatikan kepentingan terbaik anak, non diskriminatif, menjaga privasi antara anak laki-laki dan perempuan. Saat ini terdapat 5,166 LKSA yang menerima PKSA. • Taman Anak Sejahtera (TAS). Skema layanan PKSA yang ditujukan bagi balita terlantar melalui kegiatan “early child development” (pengasuhan anak usia dini). TAS sejatinya merupakan Taman Penitipan Anak bagi keluarga tidak mampu agar keluarga (terutama ibu) dapat bekerja membantu meningkatkan pendapatan keluarga. TAS memberikan kesempatan pada kaum perempuan (ibu) untuk meningkatkan peran dan posisi tawar perempuan dalam keluarga. Saat ini terdapat 162 TAS yang menerima PKSA.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENYASAR SEGMENTASI PEREMPUAN, DENGAN PENERIMA MANFAAT IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN USIA PENDIDIKAN ANAK HINGGA 9 TAHUN SAAT INI TELAH MENYENTUH 2.871.827 KELUARGA SANGATV MISKIN
PERSENTASE SEBARAN PESERTA PKH TAHUN 2014
PERSENTASE SEBARAN PESERTA PKH TAHUN 2014
Data Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Tahun 2005 – 2014 Oleh Kementerian Sosial REALISASI 40000 35000
36315
36679
35466
31510
30005
30000
25000
24113
20000
20614
18749
18710
15000 10000 10507
5000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DATA PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH (PMB) BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN USIA TAHUN 2014 (JANUARI S.D. DESEMBER)
132
288
5492 14701
laki-laki
Perempuan
Anak
Balita
KLIEN PEREMPUAN YANG DITANGANI OLEH RPTC* 2005 S/D 2014 BERDASARKAN JENIS KASUS KEKERASAN JUMLAH KLIEN KTK YANG MASUK RPTC NO
JENIS KASUS KEKERASAN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total
1
KDRT
8
14
28
15
18
18
6
7
13
11
138
2
Anak Korban KDRT
0
0
0
15
0
4
3
5
7
3
37
3
Perkosaan
19
1
5
0
4
2
2
0
4
3
40
4
Terlantar
6
3
0
7
15
22
14
16
6
11
100
5
Trafficking
6
18
245
277
623
303
256
295
495
599
3117
6
Kekerasan Psikis
0
0
15
2
6
1
3
0
3
0
30
7
Anak klien korban trafiking
0
0
0
8
10
3
15
2
9
2
Pelecehan Seksual
0
0
0
2
0
1
0
1
1
0
5
Total
39
36
293
326
676
354
299
326
538
629
3516
8
49
*RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER
Data Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2014 (Januari s.d. Desember) Kalbar, 140
Sulsel, 270 Sultra, 247
Sumbar, 161 Lampung, 368 368 Jambi,
Sulbar, 219
Jumlah Prov
Lain*, 717
NTT, 627 Jawa Barat, 794
Jawa Timur, 7882
Jawa Tengah, 1135 Sumut, 1913
Aceh, 2614
NTB, 2960
Banten, 64 Sumsel, 135
Jawa Timur Banten NTB Sumsel Aceh Sumut Jawa Tengah Jawa Barat NTT Lampung Jambi Sumbar Kalbar Sultra Sulsel Sulbar
PROGRAM KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Syarat: 1. 2. 3. 4. 5.
Mantan PMB Tidak akan kembali ke Luar Negeri Siap berusaha di daerahnya Memiliki keinginan untuk berusaha Memiliki KTP Indonesia
Bantuan Modal sebesar Rp. 3 juta. Diberikan bimbingan tentang kewirausahaan
HUMAN TRAFFICKING INDONESIA Data International Organization for Migration (IOM), hingga Maret 2005 s/d Juni 2011 telah tercatat sebanyak 3.943 orang yang diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dari 3.943 orang tersebut, sebanyak 3.559 orang (90,26%) korbannya adalah perempuan dan 384 orang (9,64%) adalah laki-laki.
Kementerian sosial merehabilitasi dan memulangkan 3.373 eks psk Sampai tahun 2014
Total bantuan sebesar Rp.15.775.400.000 Terakhir Kementerian Sosial RI telah membantu merehabilitasi dan memulangkan 319 eks PSK penghuni 8 lokalisasi di Kabupaten Nganjuk, menyusul 176 eks psk penghuni 1 lokalisasi di Ponorogo dan 270 penghuni 7
lokalisasi di Kabupaten Malang.
Program untuk eks Penghuni lokalisasi oleh Kementerian Sosial: UEP (Usaha Ekonomi Produktif Jaminan Hidup Pemulangan kembali ke lingkungan keluarganya Bimbingan sosial keterampilan
KASUS KEJAHATAN SEKSUAL 34 PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2014 140
120 119 100
105
80 73 60 53 40
20
0
53
51
51 41
38
33
33 25
24
24
21
19
18
17
17
13
11
9
9
8
8
7
5
4
4
4
4
4
4
1
Persebaran Jenis Kasus Kejahatan Seksual 34 Propinsi di Indonesia Tahun 2014 400 350 340 300 250
254
200 150 100 50 0
122 81 33
29
22
21
3
2
1
1
Persebaran Usia Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia Tahun 2014 350 326 300
303
250
200 192 150 150 100 92 78 50 29
0 11-20 tahun
Unknown
21-30 tahun
31-40 tahun
41-50 tahun
> 50 tahun
0 - 10 tahun
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN PELAKU GURU DI 27 PROPINSI DI INDONESIA 25
22 20
15 15
10
5 5 4
4
4 3
3
3
3 2
0
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN PELAKU USIA SMP – SMA 26 PROPINSI DI INDONESIA 40 35 34 30 25 20
22 19
15 10
18
17
17 12
10 5 0
9 7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN PELAKU USIA SD 14 PROPINSI DI INDONESIA 3.5
3 3
2.5
2 2
2
2
2
2
1.5
1 1
1
1
1
1
1
1
1
Aceh
Bali
Bengkulu
Jatim
Kepri
Sumbar
Sumut
Yogya
0.5
0 Jabar
Jakarta
Jateng
Riau
Sulsel
Sumsel
PERSEBARAN USIA KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA TAHUN 2014 800
700
729
600
500
400
300 275
200
100 90
76
0 11-20 tahun
0 - 10 tahun
Unknown
21-30 tahun
30
20
9
31-40 tahun
> 50 tahun
41-50 tahun
Persebaran Kasus Kejahatan Seksual Sekolah di 25 Propinsi di Indonesia Tahun 2014 8 8 7 7 6 5 4 4 3
3
3
3
3
3 2
2
2
2
2
2
2
2
1 1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PERSEBARAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI SEKOLAH
45 40 35
39
30 25 20 15 10 5 0 Guru
4
4
3
2
2
1
1
Kepala Sekolah
Cleaning Service
OTK
Kakak Kelas
Teman
Komite Sekolah
Tukang Bakso
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DI SEKOLAH DENGAN PELAKU GURU 18 PROPINSI INDONESIA 10 9 9 8 8 7 6 5 4 3 3 2 2
2
1 1
1
1
1
Aceh
Babel
Bali
Jateng
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NTB
NTT
Riau
Sulbar
Sultra
Sumsel
0 Jatim
Jabar
Sulsel
Kaltim
Jakarta
Kalbar Lampung Maluku
KASUS INCEST
DATA KASUS INCEST DI INDONESIA 2012 – 2014 TOTAL KASUS: 28 PROPINSI
•Kalsel •Gorontalo •Papua
•Riau •Aceh •Jateng •Kaltim •Bali •Sumut •Kepri •Kalbar •Bengkulu •Sulsel •Jakarta •Lampung •Maluku •Papua •Jabar •NTT •Jogja •Sumsel Barat •Sulbar •Jatim •Babel •NTB •Banten •Sumbar •Jambi
2012 11 Propinsi
2014 25 Propinsi
PERSEBARAN KASUS INCEST DI INDONESIA TAHUN 2012 - 2014 DI 28 PROPINSI
35
18 11 7 6
7
6
11 6
5
Aceh : 2009-2010 Bengkulu: 2010-2012
5
5 1
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1 5
1
1
1
1
6
0 1
0 1
0 1
Permasalahan dan Tantangan dalam Implementasi PUG di Daerah 1. Dasar Hukum 2. Pemahaman, Komitmen, dan Kelembagaan 3. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) 4. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Data Terpilah dan Informasi
Rekomendasi ke Depan untuk Implementasi PUG di Daerah 1. Membuat dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan Implementasi PUG 2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai PUG dan PPRG 3. Membuat kelembagaan yang khusus menangani PUG sehingga implementasi PUG berfungsi maksimal 4. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG di seluruh SKPD 5. Menyusun Data Terpilah dan mengintegrasikan penyusunan data terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah
TERIMAKASIH
