Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 51- 58
8 Pages
MELEBIHI BATAS MAKSIMUM (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan) 1)
Zulkarnaini1,Suhaimi.2Gaussyah,3 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Abstract: Article 1 of the Act Number 56, 1960 states that the maximum limit of owning and having agriculture land is 20 Ha/family. This research aims to explore and explain the owning and having of land for agriculture over from its maximum limit in Aceh Selatan District. This is juridical empirical research. The research shows that firstly, the owning and having of the agriculture land is over its maximum limit in Aceh Selatan District as there is no monitoring towards this owning, it is easy for land transaction and there is no Land reform consideration committee. The efforts that have been done by the National Land Authority are by computerizing of land documen integrated online by the land location since 2011 while the land documen from 2011 and before the date cannot be done by this process, planning the establishment of the Land reform committee in the district. The local government should have computerized system of the land online beginning from the transaction in the village, the Sub District Office, PPAT and the National Land Authority Office. The local government should monitor strictly on the land status, its owning of the state land against the procedure. Key words: owning, agriculture, land, over, maximum limit Abstrak: Pasal 1 UU No. 56 PrpTahun 1960 menegaskan bahwa: Batas maksimum penguasaan tanah pertanian 20 Ha/ KK. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menjelaskan terjadinya penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum di Kabupaten Aceh Selatan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan terjadinya penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum karena tidak ada pengawasan terhadap penguasaan tanah, mudahnya transaksi jual-beli tanah dan belum terbentuknya Panitia Pertimbangan Landreform. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan melakukan komputerisasi data pertanahan mulai terintergrasi secara online dengan lokasi tanah sejak Tahun 2011 sementara data pertanahan mulai tahun 2011, perencanaan pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten. Disarankan kepada Pemerintah perlu adanya system pendataan komputerisasi data pertanahan online mulai dari transaksi jual-beli tanah di tingkat Desa sampai Kantor Pertanahan. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap status tanah, pemilikan tanah dan proses penguasaan tanah Negara yang tidak sesuai prosedur Kata Kunci :Penguasaan dan pemilikan tanah pertanian melebihi batas maksimum
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
PENDAHULUAN Tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
sehingga harus diperhatikan peruntukan dan penggunaannya
mempunyai
arti
penting
sebesar-besarnya
dalam kehidupan manusia karena tanah
kemakmuran rakyat, baik perorangan maupun
mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagaifungsi
secara gotong-royong. Pasal 33 ayat (3)
social, social asset dan capital asset. Sebagai
Undang-Undang
Republik
social asset tanah merupakan sarana pengikat
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa :
kesatuan sosial di kalangan masyarakat
“Bumi,
Indonesia
51 -
air
dan
untuk
Tanah
Dasar
Negara
kekayaan
alam
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
yang
untuk
hidup
dan
kehidupan,
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sedangkan
sebagai
capital
asset
tanah
1. Mengatur
dan
menyelenggarakan
merupakan faktor modal dalam pembangunan.
peruntukan, penggunaan, persediaan dan
Sebagai capital asset tanah telah tumbuh
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
sebagai benda ekonomi yang sangat penting
2. Menentukan dan mengatur hubungan-
sekaligus sebagai bahan perniagaan danobjek
hubungan
hukum
antara
orang-orang
spekulasi (alat pemerasan). Di satu sisi tanah
dengan bumi, air dan ruang angkasa.
harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk
3. Menentukan dan mengatur hubungan-
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara
hubungan hukum antara orang-orang dan
lahir, bathin, adil dan merata, sedangkan di
perbuatan-perbuatan
sisi lain juga harus dijaga kelestariaannya
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(Achmad Rubaie, 2007:1).
Hak ulayat
Hak Bangsa Indonesia merupakan
diatur
dalam
hukum
yang
masyarakat Hukum Adat
Pasal
3
UUPA;
Dengan
sebuah hubungan hukum yang bersifat abadi.
mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1
Hal ini berarti selama Rakyat Indonesia yang
dan 2 pelaksana hak ulayat dan pelaksanaan
bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada
hak-hak
dan selama bumi, air dan ruang angkasa
masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut
Indonesia masih ada pula, dalam keadaan
kenyataannya masih ada, harus sedemikian
yang
sesuatu
rupa sehingga sesuai dengan kepentingan
kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau
nasional dan negara yang berdasarkan atas
meniadakan hubungan tersebut (Penjelasan
persatuan
Umum II UUPA). Pasal 1 ayat (3) UUPA
bertentangan dengan undang-undang dan
adalah
peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
bagaimanapun,
hubungan
hubungan
yang
hubungan
yang
tidak
ada
serupa
serta
masyarakat-
tidak
boleh
bersifat
abadi,
bersifat
abadi
berarti
Hak-hak atas tanah termasuk salah satu
tiada
hak perorangan atas tanah. Hak perorangan
akan
berlangsung
atas
Harsono, 2003:230).
wewenang
Hak menguasai dari negara sebagai hukum
bangsa
dari
yang
terputus-putus untuk selama-lamanya (Boedi
hubungan
itu
publik
tanah
adalah kepada
(perseorangan,
hak
yang
memberi
pemegang
haknya
sekelompok
orang
secara
semata-mata.
bersama-sama, badan hukum) untuk memakai,
Hubungan hukum yang dalam UUD 1945
dalam arti menguasai, mengunakan, dan/atau
dirumuskan dengan istilah “dikuasai” itu,
mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak-
ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum
hak perorangan atas tanah berupa hak atas
publik dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 ayat (2)
tanah,
diberikan rincian kewenangan hak menguasai
Tangungan, dan Hak Milik atas Satuan Rumah
dari negara berupa kegiatan sebagai berikut:
Susun.
wakaf
tanah
Hak
Milik,
Hak
Penetapan luas maksimum penguasaan Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 52
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tanah pertanian mengunakan dasar keluarga,
dalam
sehingga yang diperhitungkan adalah luas
penyimpangan-penyimpangan
seluruh tanah yang dikuasai oleh seluruh
dalam kegiatan manajemen.
anggota keluarga tersebut. Apabila jumlah
rangka
melakukan
Pengawasan
koreksi yang
atas terjadi
merupakan
kegiatan-
suatu
sistem
anggota keluarga lebih dari 7 orang, maka
kegiatan
bagi keluarga tersebut luas maksimum yang
terselenggarakan dalam rangka norma-norma
ditetapkan
yang
ditambah
10%
untuk
setiap
dimana
ditetapkan
atau bahwa
dalam
keadaan
anggota keluarga yang selebihnya, namum
keseimbangan
pengawasan
luas tambahan tersebut tidak boleh lebih dari
memberikan gambaran mengenai hal-hal yang
50% dan seluruh luas tanah tidak lebih dari 20
dapat diterima, dipercaya atau mungkin
hektar.
dipaksakan, dan batas pengawasan (control
KAJIAN KEPUSTAKAAN
limit) merupakan tingkat nilai atas atau bahwa
Pengertian landreform di Indonesia dibagi
suatu sistem dapat menerima sebagai batas
atas dua bagian, yaitu Landreform dalam arti
toleransi dan tetap memberikan hasil yang
luas, yang dikenal dengan istilah Agrarian
cukup memuaskan (Sondang P. Siagian,
Reform/Panca Program, terdiri dari :
1970:107)
a. Pembaharuan Hukum Agraria
Teori Hak Menguasaidari Negara
b. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsikonsepsi kolonial atas tanah.
Menurut Notonagoro negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi
c. Mengakhiri sistemsosial atau politik yang
kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan
memberikan kekuasaan yang besar (feodal)
negara berdasarkan kedudukannya memiliki
secara berangsur-angsur.
kewenangan
d. Perombakan penguasaan hubungan
mengenai tanah hukum
pemilikan
serta yang
peraturan
hukum
dan
(Notonagoro, 1999: 99). Untuk menganalisa
hubungan-
masalah uapaya yang harus dilakukan oleh
bersangkutan
pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam
dengan penguasaan tanah.
mencegah
terjadinya
penguasaan
tanah
pertanian melebihi batas maksimum, maka
Teori Pengawasan Pengertian
untuk
sangat
menggunakan teori hak menguasai dari negara.
beragam dan banyak sekali pendapat para ahli
Lahirnya UUPA sebenarnya merupakan
yang mengemukakan, namun demikian pada
manifestasi dari sila-sila dalam Pancasila dan
prinsipnya
yang
penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI
dikemukakan oleh para ahli sama, yaitu
Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi,
merupakan tindakan membandingkan antara
air dan kekayaan alam yang terkandung di
hasil dalam kenyataan (dassein) dengan hasil
dalamnya
yang diinginkan (dassollen), yang dilakukan
dipergunakan
53 -
kesemua
pengawasan
pendapat
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
dikuasai
oleh
untuk
negara
dan
sebesar-besar
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kemakmuran rakyat. ” Pasal ini merupakan
Tujuan
dari
penetapan
luas
tanah
landasan konstitusional bagi pembentukan
pertanian atau dalam pengertian Landreform
politik dan hukum agraria nasional, yang
ini adalah untuk mempertinggi penghasilan
berisi perintah kepada negara agar seluruh
dan taraf hidup para masyarakat petani
kebijakan dan pengaturan hukum di bidang
penggarap tanah, sebagai landasan atau
agraria (khususnya pertanahan) ditujukan
prasyarat
untuk kemakmuran rakyat banyak. Di dalam
pembangunan ekonomi menuju masyarakat
pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatan
yang adil dan makmur berdasarkan Pencasila.
sumber daya alam negara selain mempunyai
Secara khusus landreform di Indonesia
hak juga memiliki kewajiban mengatur,
diarahkan agar dapat mencapai 3 aspek
melaksanakan dan mengawasi setiap regulasi
sekaligus, yaitu :
yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber
1. Tujuan Sosial Ekonomis
daya alam baik dilaksanakan melalui atribusi,
a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi
untuk
menyelenggarakan
delegasi ataupun mandat.
rakyat dengan memperkuat hak milik serta
Konsep Landreform
memberi isi dan fungsi sosial pada hak
Secara harfiah, perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu Land artinya tanah
dan
Reform
perombakan. adalah
Jadi
milik. b. Memperbaiki produksi nasional khususnya
artinya
perubahan,
sektor
pengertian
landreform
penghasilan dan taraf hidup rakyat tani.
perombakan
terhadap
struktur
pertanahan. Akan tetapi yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan
tanah,
perombakan
terhadap
melainkan hubungan
pertanian
guna
mempertinggi
2. Tujuan Sosial Politis. a. Mengakhiri
sistem
tuan
tanah
dan
menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
juga
b. Mengadakan pembagian yang adil atas
manusia
sumber-sumber penghidupan rakyat tani
dengan tanah guna meningkatkan penghasilan
berupa
petani. Perombakan ini sifatnya mendasar dan
pembagian yang adil pula.
bukan tambal sulam.
tanah
dengan
maksud
ada
3. Tujuan Mental Psikologis
Pengertian landreform menurut ketentuan
a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para
UUPA adalah pengertian dalam arti luas yaitu
petani penggarap dengan cara memberikan
suatu
kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
program
tindakan
yang
berhubungan
yang
menghilangkan
penghalang-penghalang
bidang ekonomi,
sosial
bertujuan
saling untuk di
yang timbul dari
b. Memperbaiki
hubungan
kerja
antara
pemilik dan penggarapnya (Hustiati, 1990: 31-32
kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam
Asas
struktur pertanahan.
dan/atau Minimum Tanah.
Pembatasan
Luas
Maksimum
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 54
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dalam
azas
lingkungan masyarakat, di karenakan dalam
dan/atau
penelitian ini meneliti orang dalam hubungan
minimum tanah. Asas ini dimuat dalam Pasal
hidup di masyarakat maka metode penelitian
17 UUPA, yaitu:
yuridis empiris dapat dikatakan sebagai
(1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal
penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan
7, maka untuk mencapai tujuan yang
bahwa penelitian hukum yang diambil dari
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur
fakta-fakta
luas maksimum dan/atau minimum tanah
masyarakat,
yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
pemerintah.
pembatasan
hal luas
mengunakan maksimum
yang
ada
badan
di
hukum
dalam
suatu
atau
badan
tersebut dalam Pasal 16 oleh satukeluarga HASIL PEMBAHASAN
atau badan hukum. (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu
(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya
membutuhkan
kepada
rakyat
menurut
yang
ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara
Pertanian Melebihi Batas Maksimum di Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten
yang singkat.
dibagikan
A. Proses Terjadinya Penguasaan Tanah
berangsur-angsur
(Urip
Santoso,
2010:208)
Aceh
Selatan
memiliki
wilayah yang cukup luas yaitu sekitar 4.185.56
KM2.
Yang
melingkupi
18
Kecamatan 247 Gampong. Jumlah penduduk mencapai 222.849 orang, dengan luas area pertanaian 424.682 Ha. Salah satu area pertanian adalah tanah sawah dan tanah kering sebagai tempat kegiatan masyarakat untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Pemberlakuan
penguasaan
tanah
pertanian melebihi batas maksimum akan memberikan luang bagi petani untuk memiliki dan menguasai tanah pertanian. Kurangnya Pengawasan Dalam rangka penerbitan sertifikat
METODE PENELITIAN Penelitian ini masuk dalam penelitian
tanah, semestinya pihak Kantor Pertanahan
yuridis empiris sehingga metode pendekatan
Kabupaten Aceh Selatan terlebih dahulu
yang dipergunakan adalah suatu metode
mengecek dan mengawasi dalam setiap
penelitian hukum yang berfungsi untuk
kepemilikan tanah yang terjadi di masyarakat.
melihat hukum dalam artian nyata dan
Pihak
meneliti bagaimana bekerjanya hukum di
mengawasi atau mengecek ke lapangan
55 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
kantor
pertanahan
tidak
pernah
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala disebabkan
tidak
ada
dana
operasional
Komputerisasi Data Pertanahan
perjalanan dinas ke daerah lokasi tanah yang
Pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan
dijual. Karena mengingat lokasi tanah tersebut
pada
sangat jauh dari kantor pertanahan dengan
pelayanan data dan informasi pertanahan.
jarak tempuh sekitar lebih kurang 5 jam
Data yang tersimpan di Kantor Pertanahan
perjalanan.
merupakan data yang diperoleh dan diolah
Kurangnya Sosialisasi pada Masyarakat
melalui proses yang rumit dan panjang
Pengetahuan
dan
pemahaman
prinsipnya
melakukan
mengikuti aturan
pembaruan
yang tertuang pada
seseorang adalah sesuatu hal yang sangat
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005
penting yang harus dimiliki oleh setiap
tentang
manusia untuk boleh atau tidak boleh
Pelayanan Pertanahan (SPOPP).
melakukan terhadap sesuatu hal, dalam hal
Pengawasan
ini penguasaan atau pemilikan tanah pertanian
Upaya
Standar
Prosedur
pengawasan
upaya
sistematis
daerah Kabupate Aceh Selatan masih kurang
penegakan
hukum
pemahaman tentang larangan memiliki dan
terjadinya
penyelewengan yang dilakukan
menguasaan tanah pertanian melebihi batas
oleh
maksimum.
kejahatan dalam penguasaan tanah dalam
Tidak terbentuk Panitia Pertimbangan
melebihi batas maksimum. adapun upaya
Landreform
pengawasan dilakukan mulai dari Desa, pembentukan
panitia
pelaku
harus
adalah
oleh setiap orang. Selama ini masyarakat di
Pelaksanaan
yang
Operasional
dalam
dilakukan
dalam
memberantas
memenuhi
kemauan
Kantor Camat sebagai PPAT sementara,
Landreform Kabupaten, Kecamatan dan Desa
PPAT dan Kantor Pertanahan kabupaten.
diserahkan kepada Bupati sesuai dengan UU
Penerapan Sanksi
No. 56 Prp Tahun 1960, dapat dibentuk Panitia Desa/Kecamatan Gabungan
oleh
Alternatif
pendekatan
yang
dapat
atau
dipilih dalam upaya menyelesaikan terjadinya
cukup hanya dibentuk petugas Landreform
penguasaan tanah melebihi batas maksimum
saja
adalah:
(3
Landreform
Orang). ada
Pembentukan
Kabupaten,
1. Pendekatan bersifat yuridis semata yang
Kecamatan, Desa, masing-masing tingkat 3
akan mengenakan sanksi secara langsung
orang
terhadap
petugas.
mencegah penguasaan
tingkat
Panitia
Dengan
tujuan
masalah-masalah kepemilikan
tanah
untuk
pelanggaran
yang
telah
terhadap
ditentukan dengan pemberian sanksi yang
pertanian
tegas
adalah
setiap
orang
yang
melebihi batas maksimum.
menguasai/memiliki tanah pertanian yang
B. Upaya yang
melebihi batas maksimum, tanah tersebut
harus dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
akan diambil alih menjadi milik negara. Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 56
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2. Upaya Pengenaan Pajak lebih tinggi bagi
desa sehingga semua kegiatan masyarakat
penguasaan tanah pertanian yang tidak
tentang pertanahan mudah dideteksi oleh
mendaftarkan
Kantor Pertanahan,
tanahnya
di
Kantor
Pertanahan, dikhususkan bagi masyarakat golongan mampu.
2. Kantor
pertanahanharus
melakukan
pengawasan secara ketat terhadap status tanah dan pemilikan tanah mulai dari desa,
KESIMPULAN DAN SARAN
kecamatan, PPAT dan Kantor Pertanahan
Kesimpulan
dan pengawasan proses penguasaan tanah
1. Terjadinya penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum di Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan oleh para Penguasa atau Pejabat daerah menguasai tanah
dengan
kekuasaan
jabatannya
menguasai tanah negara membeli secara ilegal.
Negara yang tidak sesuai prosedur 3. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan regulasi tentang pemberian sanksi bagi penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, yang perhitungan mulai 1 Ha pertama dari batas maksimum dengan kena pajak bumi dan bangunan (pajak
2. Kurang
pengawasan
oleh
pemerintah
progresif) 500.000/Ha per tiap tahun.
terhadap penguasaan tanah secara ilegal
Mengeluarkan regulasi tentang pendaftaran
yang dilakukan oleh Pejabat maupun
tanah
penguasa dan rendahnya kesadaran hukum
masyarakat kurang mampu
pertanian
secara
gratis
bagi
baik penguasaan tanah maupun pihak yang terkait mulai Perangkat Desa sampai
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Pejabat Kantor Pertanahan.
Abdurrahman, Beberapa Masalah tentang Landreform. Pusat Studi Hukum Tanah. Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1990.
3. Upaya
yang
Pemerintah
telah
dilakukan
Kabupaten
Aceh
oleh Selatan
sejauh ini telah melakukan Komputerisasi data pertanahan sejak tahun 2011. Saran 1. Permerintah Daerah perlu mengeluarkan regulasi
tentang
pengelolaan
data
pertanahan dalam pembentukan sistem komputerisasi online
administrasi data
pertanahan mulai dari desa, PPAT
dan
pembentukan
Kantor
kecamatan,
Pertanahan
Panitia
serta
Pertimbangan
Landreform kabupaten, kecamatan, dan 57 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
BoediHarsono,Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003. Soeprapto. R, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1986. Winardi, Manajer dan Manajemen. Citra Aditya Bakti Winardi, Bandung, 2009 Abu Roeham, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo Press, Semarang, 2008.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Hustiati, Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Bina Aksara, Jakarta, 1999 Achmad Rubaie, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang 2007
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 58
