BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DI BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari’ah
OLEH : EDY NUGROHO NIM : (072503034)
PRODI PERBANKAN SYARI’AH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2010
MOTTO
Dalam islam mengajarkan, “Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik”
PERSEMBAHAN
Tugas akhir ini Kupersembahkan;
•
Bapak dan Ibu yang terhormat, yang senantiasa selalu mendoa’akan Aku dan menanti kesuksesanku. Bersama do’a dan pengharapan semoga Allah memberikan Rahmat, Taufik, serta mengulurkan kasih sayang-Nya dan mengampuni segala dosa serta selalu melindungi. Amin...
•
Untuk Simbah yang selalu mendoakan aku, makasih Mbah....
•
Untuk Adikku Tersayang
Dedy Sumawiguna yang menantikan
kesuksesanku, makasih ya Dek… •
Untuk seluruh Keluarga Besarku, terima kasih atas dukungan dan do’anya
•
Untuk Teman-Teman D3 seangkatan 2007, jangan patah semangat, terus berjuang dan keep trying!
•
Buat Teman-Teman yang magang di TamzisWonosobo, trimakasih atas semua dukungannya
•
Semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan Tugas Akhir ini, hingga Tugas Akhir ini terwujud.
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, Deklarator,
Edy Nugroho
ABSTRAK
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DI BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMPP terhadap kestabilan kas di Baituttamwil Tamzis Wonosobo, pelaksanaan BMPP di BT Tamzis Wonosobo perlu dibenahi agar lebih baik, dengan cara lebih teliti dalam melakukan pencairan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kredit atau pembiayaan macet. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti. Adapun data penelitian ini diperoleh dari pengelola dan pengawas syari’ah BMT. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku, dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber terulis lainnya yang sesuai denga maslah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data ang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa BMPP pada BT Tamzis memiliki peranan penting dalam setiap pembiayaan. Hal ini dlakukan agar BT Tamzis senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Dan sesuai peraturan perbankan.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita ikuti teladannya. Hanya dengan limpahan nikmat dan pertolongan serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat ujian Munaqosah, yang selanjutnya akan memnperoleh gelar Ahli Madya di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Bersamaan dengan terealisasinya pemyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul “Batas Maksimum Pencairan Kredit Di Baituttamwil Wonosobo” tak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karenanya perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, 2. Bapak Drs. H. Muhyiddin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 3. Bapak Dr. Imam Yahya,M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbankan Syari’ah, 4. Bapak Nur fatoni, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan
waktu,
tenaga,
dan
pikiran
untuk
membimbing
dan
mengarahkan penyusunan Tugas Akhir ini, 5. Para Dosen dan Staff pengajar di lingkungan IAIN Walisongo Semarang, 6. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bpk. Masruchan dan Ibu Jukaenah yang tak pernah berhenti berdo’a untukku dan selalu mendukungku, 7. Bpk Attabik Ali, selaku pembimbing dalam pelaksanaan magang di Baituttamwil Tamzis Wonosobo yang memberikan ijin kepada peneliti dan segenap karyawan yang telah membantu hingga terseleseinya Tugas Akhir ini,
8. Keluarga besar D3 PBS khususnya angkatan ’07, makasih atas semua dukungannya, dan buat angkatan ’08 & ’09 tetap semangat !!! 9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis hanya mampu menghaturkan sebuah ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas dari hati sanubari yang paling dalam, serta iringan do’a semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada kita semua, Amin….. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, kritik, masukan akan selalu penulis harapkan. Semoga dengan disusunnya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang,03 Mei 2010 Edy Nugroho
072503034
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii HALAMAN MOTTO ...................................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................
v
DEKLARASI ................................................................................................... vi ABSTRAKSI ..................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii DAFTAR ISI .................................................................................................... BAB I :
BAB II :
x
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..........................................................................
1
B. Rumusan masalah......................................................................
4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................
4
D. Tinjauan Pustaka ......................................................................
5
E. Metode Penelitian......................................................................
5
F. Sistematika Penulisan........................................................ ........
8
GAMBARAN UMUM BT TAMZIS WONOSOBO A. Sejarah Berdirinya ....................................................................
9
B. Visi dan Misi BT Tamzis ......................................................... 11 C. Struktur Organisasi ..................... ............................................ 12 D. Produk-Produk ........................................................................ 13
E. Manajemen Koperasi .............................................................. 18 BAB III : LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN A. Arti Penting BMPP........................ ........................................... 22 B. Kriteria dan Pelaksanaan BMPP
........................................ 23
C. Tingkat Kesehatan............ ............................................. ............ 24 D. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ............................... 25 E. Pelaksanaan BMPP di BT TamzisWonosobo
......................... 35
F. Analisis........................................................................................ 36
BAB V :
PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................. 38 B. Saran.......................................................................................... 38 C. Penutup...................................................................................... 39
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Di setiap lembaga keuangan syari’ah memiliki Batas Maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) dalam setiap pencariannya. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas Jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh
Koperasi
serta
Kepmen
Koperasi
dan
UKM
No.
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari’ah perlu di tumbuh kembangkan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar resiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit No.31/61/KEP/DIR.1
1
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 - Batas Maksimum Pemberian Kredit
1
2
Dalam ekonomi syari’ah. Terbukti dengan kenyataan bahwa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin (khalifah yang empat) hanya sekali melakukan anggaran defisit. Dalam ilmu ekonomi hal ini akan mencegah ekspansi moneter yang Selanjutnya mengontrol inflasi dan kestabilan nilai tukar uang. Utang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang menunjukkan ketidak efektifan fungsi utang itu sendiri karena hal itu berarti melanggengkan saving investment gap. Untuk mengatasi saving investment gap dalam jangka waktu pendek dapat diatasi dengan utang sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika jatuhnya kota Makkah, yang dilunasi sebelum satu tahun yaitu setelah perang Hunayan. Namun bila saving investment gap berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka solusi nya adalah dengan meningkatkan saving, antara lain dengan mengontrol kredit konsumtif melalui kebijakan fiskal. Instrumen bunga bukan merupakan instrumen yang efektif untuk mempengaruhi tingkat saving. Cara kedua adalah dengan sistem bagi hasil.2 Pemberlakuan bunga di awal transaksi, yang tidak mempertimbangkan apakah peminjam akan untung atau rugi dalam usahanya, merupakan sebuah ketidakadilan. Bank konvensional, sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis, hanya mau tahu berapa bunga yang dia terima dari nasabah peminjam terlepas dari apakah usaha debitur maju atau bangkrut. Kalau peminjam tidak dapat mengembalikan angsuran tepat pada waktunya, maka
2
Adiwarman Azwar Karim, Manajemen Bank Syari’ ah, Jakarta:, 2008, hlm. 56
3
bank secara otomatis memberlakukan bunga tidak hanya terhadap cicilan yang masih harus dibayar, tapi juga terhadap bunga bulan sebelumnya. Jadi, bunga-berbunga. Sistem bunga sudah tidak adil, apalagi bunga-berbunga, jelas makin tidak adil. Itulah yang selama ini dilakukan oleh bank-bank konvensional. Dalam praktek bank konvensional, hubungan antara pihak bank dan nasabah menjadi tidak seimbang, karena bank selalu berada pada posisi tawar yang
lebih
tinggi
dari
pada
nasabah.
Hal
itu
mencerminkan
ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut. Sebetulnya istilah krediturdebitur itu sendiri sudah mengandung kontraksi bahwa hubungan kedua belah pihak tidak seimbang.3 Penerapan di BT Tamzis Wonosobo dalam prakteknya melakukan pencairan pembiayaan maksimum 70-75% dengan agunan/jaminan yang masih berlaku. Demikian perbedaan peraturan antara undang-undang pemerintah dengan peraturan yang ada pada BT Tamzis Wonosobo, undang-undang pemerintah mengatakan Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar resiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Sedangkan peraturan yang ada di BT Tamzis Wonosobo mengatakan batas maksimum pencairan pembiayaan adalah 70% dengan agunan dan catatan yang berlaku. Hal itulah 3
Dr Setiawan Budi Utomo, Hutang Dalam Perspektif Islam,Jakarta ;1997, cet ke-2,hlm.45
4
yang menyebabkan penulis tertarik untuk menulis tentang BMPP di BT Tamzis Wonosobo.
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah Bagaimana kriteria dan Pelaksanaan BMPP di BT Tamzis Wonosobo?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1) Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis di BT Tamzis Wonosobo adalah sebagai berikut: Untuk bekal di masa yang akan datang guna dapat menerapkan suatu keadaan lebih baik secara teknis maupun praktis. 2) Manfaat Penelitian a. Hasil penerapan diharapkan menyumbang kajian ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya. b. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam usaha perbaikan atas kekurangan yang ada dalam upaya pengembangan BMT yang lebih baik. c. Melatih bekerja dan berpikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi, serta memenuhi salah satu syarat
5
guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
D. TINJAUAN PUSTAKA Dari hasil survey lapangan di BT Tamzis Wonosobo pada bulan februari 2010, secara umum belum ada yang mengkaji mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan). Hasil yang sama didapatkan ketika melakukan survey kepustakaan, yaitu belum ada yang mengkaji mengenai BMPP pada Tamzis Wonosobo. Dari sinilah dapat dipahami bahwa penelitian
tentang
judul
BATAS
MAKSIMUM
PEMBERIAN
PEMBIAYAAN di BT Tamzis Wonosobo belum pernah dilakukan. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Artinya bahwa penyusunan tugas akhir yang dilakukan penulis bukan usaha penjiplakan dan pengulangan.
E. METODE PENELITIAN Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis / lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
6
2. Metode Pengumpulan Data a. Observasi Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BT Tamzis Wonosobo serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan BMPP b. Dokumentasi Yaitu dengan cara mencari data mengenali hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. c. Wawancara Wawancara
adalah
percakapan
dengan
maksud
tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BT Tamzis Wonosobo yaitu bagian accounting, administratif, marketing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan. 3. Sumber Data a. Data Primer
7
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.4 Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BT Tamzis Wonosobo, serta data mengenai BMPP di BT Tamzis Wonosobo. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.5 4. Analisis Data Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian di deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Misalnya, pak Mahmud mengajukan pembiayaan di BT Tamzis Wonosobo sebesar 150 juta dengan agunan sertifikat sebidang tanah dengan nilai jual kisaran 225 juta. 70%(batas maksimum pemberian pembiayaan di Tamzis Wonosobo) dari 225 juta adalah Rp 157.500.000. akhirnya pengajuan pembiayaan pak mahmud dapat dicairkan. Menurut Gay (1976) metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses penelitian / riset. 4 Husen Umar, Research Method in Finance and Banking, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2003,cet. 2,hlm.156
8
F. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memberi kemudahan dalam memahami Tugas Akhir, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, adalah sebagai berikut :
Bab 1
: Pendahuluan Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan TA.
Bab 2
: Gambaran umum di BT Tamzis Wonosobo Pada bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi,
struktur
organisasi,
produk-produk,
manajemen
koperasi. Bab 3
: Pembahasan Pada bab ini menjelaskan tentang kriteria dan pelaksanaan BMPK di Tamzis Wonosobo secara Islami
Bab 4
:
Penutup Berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.
BAB II GAMBARAN UMUM BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO
A. Sejarah Berdirinya Tamzis merupakan lembaga keuangan syari’ah non bank yang didirikan di kecamatan kretek, kabupaten Wonosobo pada tanggal 22 Juni 1992. Pada awalnya merupakan lembaga di bawah muhammadiyah cabang kretek Wonosobo yang diberi tugas menarik dan menyalurkan zakat, infaq, sodaqoh (zis) atau biasa disebut Baituttamwil. Dalam penyalurannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (qordhul hasan) agar lebih banyak masyarakat yang menikmati. Karena manajemen dana juga mengalir pada petani dan pedagang di pasar, sehingga penyaluran dana tidak hanya dengan akad qordhul hasan saja, akhirnya diputuskan adanya pemisahan manajemen yaitu, untuk pengelolaan dana mal (zakat, infaq, dan shadaqah) di amanatkan kepada lembaga khusus yaitu beperlurzam yang sekarang namanya diubah menjadi Tamadun, sedangkan koperasi jasa keuangan syari’ah Baituttamwil TAMZIS secara khusus mengelola dana komersial (sebagai Baituttamwil). Pada tanggal 14 November 1994, KJKS Tamzis mendapat status badan hukum dengan nomor 122277/ B.H/ VI/ XI/ 1994 dari departemen koperasi9. Dengan alamat di Jl. Kyai Muntang Wonosobo yang sebelumnya berada di Kertek. Dan atas kegigihan pengelolaannya TAMZIS dengan motto “Happy Life Happy Syari’ah”, memperoleh 2 penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional (2001) dan tingkat kabupaten (2002) yang kini memiliki 1 kantor pusat yang representatif, 14 kantor cabang pembantu dan 11 kantor cabang.10 Saat
krisis
moneter
yang
berlanjut
menjadi
krisis
ekonomi
berkepanjangan tahun 1998 telah membuktikan bahwa ekonomi rakyat lebih
10
Profil Baituttamwil Tamzis
9
10
mampu bertahan dari hempasan badai krisis. Dan lembaga-lembaga keuangan syari’ah telah memberi inspirasi kepada bank dan lembaga-lembaga keuangan besar untuk menetapkan prinsip syari’ah. Menciptakan iklim yang kondusif bagi KJKS Tamzis untuk maju dan berkembang. Dengan bukti ini menjadikan pengelola TAMZIS bersemangat dan optimis koperasi syari’ah akan terus berkembang dan maju mencapai visi yang hendak dicapai. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, TAMZIS mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia. TAMZIS melayani anggota dengan sistem jemput bola. Dengan prinsip ingin menciptakan kemudahan pengembangan
ekonomi.
Marketing
TAMZIS
akan
senantiasa
siap
memberikan pelayanan di tempat anggota, selain itu proses pencarian dana diusahakan secepat dan sepraktis mungkin dengan tetap berpegang pada prinsip syari’ah dan azaz profisionalitas. Untuk menjamin keamanan dana dan surat-surat berharga milik anggota dari pencurian, kebakaran atau musibah lainnya. Semua kantor pelayanan telah dilengkapi dengan sistem keamanan dan peralatan standar TAMZIS. Sebagai
bagian
dari
pelayanan
anggota,
manajemen
TAMZIS
menggunakan sistem informasi secara integral, yang memadukan program simpanan dan pembiayaan dengan program akuntansi, sehingga mampu menampilkan informasi keuangan baik neraca maupun laba rugi secara cepat dan akurat. Secara garis besar dapat diuraikan data TAMZIS Wonosobo sebagai berikut : Nama Lembaga
: KJS BAITUTTAMWIL TAMZIS
Motto
: “Happy Life Happy Syari’ah”
Berdiri
: 22 Juli 1992
Badan Hukum
: 12277/ B.H/ VI/ XI/ 1994 14 November 1994
NPWP
: 1.606.549.2-524
Alamat
: Jl. Kyai Muntang No. 3 Wonosobo-Jawa Tengah
Telepon / Fax
: 0286-325303 / 0286-325064
11
B. Visi dan Misi KJKS Baituttamwil TAMZIS 1. Visi :11 “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Utama, terbaik, dan terpercaya”. “To be prominent Shari’a Micro Finance Institution, the best end trusted”. 2. Misi :12 -
Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya
-
Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional dan bermanfaat
-
Menjaga kesucian umat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama
-
Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syari’ah
-
Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif
11
Ibid,
12
Ibid,
12
B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo KJKS BAITUTTAMWIL WONOSOBO
KANTOR PUSAT MANAJER UMUM WAKIL MANAJER
MANAJER OPERASIONAL
MANAJER ADUM HRD & ADM
DEVISI – TAMADUN
Cab. Wonosobo
DEVISI PENJAMIN
Cab. Yogyakarta
Cab. Temanggung
Cab. Purwokerto
DEVISI PEMBIAYAAN
Cab. Jakarta
Cab. Cilacap
Cab. Banjarnegara
Cab. Magelang
DEVISI Intenal Control/ IT
Cab. Bandung
Cab. Klaten
Pengurus 1. Ketua
: Ir. H. Saat Suharto
2. Wakil Ketua I
: H. Mudasir Chamid
(Bidang Organisasi) 3. Wakil Ketua II
: Ir. H. Sholeh Yahya
(Bidang Usaha) 4. Sekretaris
: Drs. Yusuf Effendi
5. Wakil Sekretaris
: Drs. H. Khozin
6. Bendahara
: H. Aswandi Danoe A. S. Sos
7. Wakil Bendahara
: H. Subakdo
8. Ketua Dewan Pengawas Syari’ah
: H. Teguh Ridwan, BA
9. Wakil Ketua Pengawas Syari’ah
: Habib Mahfur
13
Manajemen : 1. Manager
: Budi Santoso
2. Wakil Manager
: Tri Supriyowijiyanto
3. Manager Investasi
: Erwin Saleh
4. Manager Pembiayaan
: Attabik Ali
C. Produk-Produk KJKS Baituttamwil TAMZIS mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan di salurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi dan menengah ke bawah. Adapun produk yang ditawarkan terdiri dari dua produk yaitu penghimpunan dana (saving) dan produk penyaluran dana (pembiayaan).13 Produk-Produk Baituttamwil Tamzis Wonosobo
Funding
13
Jasa
Landing
Simpanan Mutiara
Tamzis Fast Service/ Bridging Loan
P. BBA (Investasi)
Ijabah
Sewa Beli
P. Mudharab
Simpanan Pendidikan
Arafah (arisan ta’awuni haji)
P. Murabah
S. Haji Safa
P. Musyarak
S. Qurma
P. Ijarah
Profil Baituttamwil Tamzis
14
1.
Produk Penghimpunan dana a. Simpanan Mutiara (memudahkan transaksi syari’ah anda) Merupakan jenis simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prinsip wadiah yad adh dhamamah, yaitu menerima titipan dari anggota atau masyarakat kemudian disalurkan atau diputarkan dalam usaha yang produktif. Setoran awal sebesar Rp. 5.000,- dan
selanjutnya
minimal
Rp. 1.000 dengan saldo minimal Rp. 5.000. Produk ini sangat cocok untuk pembayaran listrik, telepon, air dan kendaraan dan sangat cocok pula bagi mereka yang memiliki usaha perdagangan dipasar maupun di sentra usaha lainnya. Anggota dapat menyetor dan mengambil tabungan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan di semua kantor cabang. b. Simpanan Qurma (Qurban, walimah dan aqidah) Jenis simpanan ini ditujukan guna membantu merencanakan ibadah qurban, walimah maupun aqiqah yang menggunakan prinsip wadiah dengan pemberian bagi hasil setiap bulan. Setoran awal minimal Rp. 5.000 dan selanjutnya minimal Rp. 1.000 dapat disetorkan langsung atau didatangi pihak Tamzis baik di rumah atau di tempat usaha. c. Simpanan Haji Safa Jenis simpanan ini ditujukan bagi masyarakat yang akan mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung. Simpanan ini menggunakan prinsip wadi’ah dengan bagi hasil yang diberikan setiap bulan. Setoran pertama minimal Rp. 20.000 selanjutnya minimal Rp. 5.000 proses menabung dapat disetor langsung atau ditangani ke rumah (tempat usaha) d. Simpanan Pendidikan Simpanan pendidikan khusus untuk siswa sekolah, oleh karena itu menabung melatih siswa untuk kedisiplinan berhemat yang perlu
15
ditanamkan sejak kecil. Siswa tidak harus ke kantor untuk menabung tapi petugas datang ke sekolah untuk mengolektif tabungan dengan setoran awal Rp. 5.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.000 penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikannya hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun atau pada saat pergantian ajaran baru. e. Ijabah (Investasi berjangka mudharabah) Ijabah adalah simpanan berjangka atau deposito yang banyak diminati anggota, terutama kalangan pegawai dan pengusaha. Produk ini sangat tepat sebagai sarana infestasi yang sesuai dengan syar’I yang menggunakan prinsip mudharabah. Setoran minimal Rp. 1.000.000 dan kelipatanya bagi hasil setiap akhir bulan. Ijabah ini secara otomatis dapat diperpanjang dan dapat di rancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad) 2.
Produk Penyaluran Dana. a. Al Bai'i bitsaimani ajil (BBA) Produk ini ditawarkan bagi anggota yang membutuhkan barang investasi, seperti kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut: -
Jenis dan merek kendaraan bermotor bebas, sesuai dengan permintaan.
-
Tahun pembuatan tidak lebih dari delapan tahun, untuk kendaraan roda empat.
-
Tahun pembuatan tidak lebih dari lima tahun, untuk kendaraan roda dua
-
Uang muka minimal 30% untuk kendaraan baru, dan 50 % untuk kendaraan bekas. Pelaksanaanya, Tamzis sebagai pihak penjual dan aggota
sebagai pembeli. Awalnya Tamzis membelikan produk sesuai permintaan anggota kemudian dijual dengan pola angsuran setelah
16
kesepakatan keuntungan telah dilakukan, atau bisa juga sesuai dengan akad wakalah, di mana anggota diberi sejumlah uang sebagai perwakilan. Tamzis untuk membeli barang sesuai dengan permintaan tersebut. b. Pembiayaan musyarakah Sementara ini hanya bisa dilaksanakan Tamzis sebagai sarta menyalurkan
dana
dan
diperuntukan
proyek-proyek
yang
profitabilitasnya tinggi. c. Pembiayaan modal usaha (mudharabah) -
Diperuntukan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan yang baik, dan membutuhkan tambahan modal kerja untuk operasionalisasi usahanya.
-
Menggunakan sistem mudharabah, di mana Tamzis menyetorkan sejumlah uang untuk tambahan modal kerja bagi anggota.
-
Pemohon mengajukan rancangan kerja yang usahanya telah berjalan minimal selama satu tahun.
-
Jangka waktu pembiayaan rata-rata 3 sampai dengan 6 bulan. Di Tamzis pembiayaan mudharabah menempati posisi pertama sebagai pembiayaan yang banyak digunakan, terutama para pedagang pasar yang merupakan anggota terbesar di Tamzis.
-
Dengan pembagian keuntungan berdasar pada profit and loss sharing, maka Tamzis berhak atas bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan apabila usaha anggota mengalami kerugian dan tanpa penyelewengan atau kesenjangan dan dapat dibuktikan dengan jelas, maka Tamzis hanya mengambil pokok yang di setor saja. Jumlah anggota pembiayaan ini merupakan bagian terbesar dari
seluruh jumlah pembiayaan yang dilayani oleh KJKS Baituttamwil Tamzis karena pengguna produk ini mayoritas adalah pedagang pasar dan merupakan anggota terbesar di KJKS Baituttamwil Tamzis.
17
3. Jasa a. Tamzis Fast Service (TFS) / Bridging Loan. Tamzis Fast Service (TFS) Merupakan pembiayaan mudharabah yang di peruntukan bagi anggota khusus yang bersifat mendadak, dimana dana dapat dicairkan maksimal 1 hari dari pengajuan pembiayaan atas kebutuhan dana anggota tersebut. Dengan jangka waktu 1 bulan jenis pembiayaan ini lebih menguntungkan. Namun, Tamzis hanya bisa memberikan pembiayaan ini pada anggota khusus (VIP) yang memiliki usaha produktif dengan profitabilitas tinggi. Biasanya para pedagang yang usahanya telah berjalan selama 1 tahun. b. Sewa beli Merupakan pembiayaan bagi hasil anggota yang hendak menyewa kendaraan,
peralatan yang dibutuhkan seperti alat produksi dan dan
nantinya
barang
tersebut
dimiliki
dengan
membelinya. Di mana Tamzis menetapkan biaya sewa barang tersebut. Adapun akad yang digunakan yaitu bai'i takjiri. c. Arafah (arisan ta'awuni haji) Dirancang bagi jama'ah (pengajian, bimbingan haji dan lainlain) atau kelompok yang bersapakat untuk saling tolong menolong (Ta'awun). Produk ini sangat cocok untuk orang yang sudah saling mengenal untuk mempererat tali ukhuwah, tanpa menggunakan undian, untuk menjamin kepastian haji dan peserta tidak dibebani untuk biaya pengelolaan. persyaratan antara lain : -
Sudah memenuhi syarat mampu haji (istiqoh)
-
Satu kelompok terdiri dari 5 orang.
18
D. Manajemen Koperasi Operasional sehari-hari Tamzis dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Dalam hal ini pengurus hanya mengawasi kinerja dan produk syari'ah. Pengelolaan usaha Tamzis melalui berbagai bidang dilakukan secara professional dengan tetap memperhatikan anggota. Manajemen tersebut dilaksanakan dalam hal sebagai berikut: a. Operasionalisasi usaha Dalam operasional usahanya Tamzis mendasarkan kegiatannya pada perundang-undangan perkoperasian, Kompen no.91/ kep/ m.kukm/ IX/ 2004 tentang petunjuk pelaksanaan koperasi jasa keuangan syari’ah (KJKS) yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran akuntansi dan pelaksanaan produk-produk KJKS dan fatwa DSN tentang produk-produk syari’ah sebagai acuan operasional simpanan maupun pembiayaan. Simpanan yang diterima anggota dalam berbagai bentuk produk untuk kemudian akan disalurkan Tamzis kepada anggota lain dalam rangka menunjang/menambah modal usaha. Biasanya usah diutamakan dari masyarakat kaya, yaitu dari ijabah dan penyaluran kepada pedagang di pasar, pengusaha kecil dan menengah ataupun usaha lainnya. Mayoritas leading dana berasal dari mikro finance sebanyak 80% dari total anggota dengan akad mudharabah. Sedangkan secara nominal mikro finance menerima pembiayaan paling banyak yaitu 60-70% dari total pembiayaan yang diberikan. Persyaratan menjadi anggota Tamzis cukup mendaftar kepada anggota atau datang langsung ke kantor. Dengan menyertakan setoran dan foto copy identitas seperti (SIM, KTP dan tanda pengenal lainnya). Dengan menjadi anggota, tentu saja bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dengan mengajukan permohonan pembiayaan anggota beserta jaminan dan keterangan sejarah usaha yang sedang digeluti.
19
Tim yang terdiri dari Kadiv Administrasi, Kadiv Marketing, dan Marketing akan menilai, mengamati, survei dan mencarikan pembiayaan dengan plafon, jangka waktu, bagi hasil, system pembayaran, akad pembayaran, jaminan dan tentu saja persetujuan kepada cabang dan manajer Tamzis apabila pembiayaan bernilai besar dan signifikan. Setelah itu, anggota menunggu kapan waktu pencairan serta menyerahkan jaminan untuk pembiayaan. Lampiran-lampiran yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan antara lain : 1. Copy KTP Suami/ istri 2. Copy KK 3. Copy Copy SIUP 4. Copy NPWP 5. Copy Nota pembelian atau penjualan 6. Copy Akte pendirian perusahaan 7. Copy TDP Dan biasanya marketing bertanggung jawab langsung atas pencairan dengan tetap mempertahankan 5C+ 1S agar kemacetan dapat dihindari. Dan pembiayaan diberikan untuk usaha syari’ah dan menguntungkan. Pada tahun 2009 aset Tamzis mencapai 121 milyar lebih, ini merupakan peningkatan sebesar 70°% dibanding tahun lalu, yang berarti lebih tinggi dari target yang direncanakan untuk tahun 2009 sebesar 18 milyar. Sekalipun persaingan usaha semakin meningkat akan tetapi dengan pelayanan yang terbaik maka Tamzis masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan Pada tahun 2010 pembiayaan juga tumbuh sebesar 80%, yang sebagian besar adalah usaha mikro kecil dan menengah. b. Pelayanan Dengan prinsip ingin menciptakan kemudahan pengembangan ekonomi, Tamzis melayani anggota dan masyarakat dengan sistem jemput bola. Selain itu proses pencairan dana diusahakan secepat mungkin dan
20
sepraktis mungkin dengan tetap berpegang pada asas profesionalitas. Untuk menjamin keamanan dana dan Surat berharga milik anggota, dari pencurian, kebakaran atau musibah lainnya, semua kantor Tamzis dilengkapi dengan brankas dan peralatan standar perbankan lainnya. Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, manajemen Tamzis menggunakan sistem informasi secara integral (Integrated Accounting System) yang memadukan program simpanan dan pembiayaan dengan program pembukuan sehingga mampu menampilkan informasi keuangan maupun laba rugi secara cepat dan akurat. Usaha untuk meningkatkan pelayanan anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mempermudah transaksi dengan anggota yang lokasinya berjauhan, maka Baituttamwil TAMZIS telah membuka kantorkantor pelayanan, diantaranya: 4 kantor pelayanan berada di kabupaten Banjarnegara, 6 kantor pelayanan berada di kabupaten Wonosobo, 2 kantor pelayanan berada di kabupaten Temanggung, 1 kantor pelayanan berada di kabupaten Magelang, 1 kantor pelayanan berada di kabupaten Klaten, 5 kantor pelayanan berada di Yogyakarta, 2 kantor pelayanan berada di kabupaten Banyumas, l kantor pelayanan berada di kabupaten Cilacap, 1 kantor pelayanan berada di kabupaten Purbalingga, 1 kantor pelayanan berada di kabupaten Bandung, serta yang paling baru adalah kantor pelayanan Jakarta. Jaringan tersebut membuktikan bahwa keberadaan TAMZIS diterima masyarakat dengan baik.14 Dalam bidang sistem informasi untuk menjamin tersedianya informasi factual dan akurat mengembangkan system inform (integrated accounting Sistem/AIS) yang mampu menampilkan data akuntansi dengan cepat dan tepat. Dan pelaporan neraca maupun L/R dapat ditampilkan setiap saat. -
Menjalin kerjasama antar lembaga Untuk membantu anggota KJKS Baituttamwil Tamzis dalam
14
Brosur Baituttamwil Tamzis
21
memenuhi kebutuhan dana yang dihimpun sendiri, Tamzis yang mengadakan kerjasama dengan: a. Bank Bukop Copy in Syari’ah Cabang Jakarta b. Program bagi hasil dengan PT. Sarana Jateng Ventura Semarang, dan c. Program bagi hasil dengan Perum sarana pengembangan usaha. c. Organisasi / SDM Sebagaimana biasanya suatu perusahaan tentu saja mempunyai SDM yang mampu dan profesional mengoperasikan kerjanya. Dan untuk menunjang karir karyawan juga meningkatkan kinerja perusahaan maka berbagai pelatihan dilaksanakan, seperti pelatihan dasar yang menitik beratkan pada kinerja dasar dan mengetahui produk syari'ah serta pelaksanaannya, pelatihan tingkat madya, meliputi materi problem solving dan ketrampilan lain, serta memberi kesempatan belajar / kuliah kepada karyawan yang dianggap layak, pengadaan short course, pendelegasian ke pelatihan tingkat nasional maupun seminar-seminar yang berkaitan dengan ekonomi islam.15
15
Profil Baituttamwil Tamzis
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
I. ARTI PENTING BMPP Dalam dunia investasi sudah kaprah (umum) bahwa investasi pada satu objek investasi akan lebih beresiko dari pada berinvestasi pada beberapa objek investasi. Misalnya dalam investasi saham di pasar modal, sangat beresiko bila kita hanya menanamkan dana pada satu jenis saham. Memang return yang diperoleh kemungkinan besar, tetapi resikonya juga amat besar. Markowist penemu dan ahli teori portofolio menasehati kita agar tidak menaruh telur pada satu keranjang, tapi taruhlah pada beberapa keranjang (wadah). Bila wadah yang satu terguling dan telur pecah, maka masih ada telur di wadah yang lain. Nasihat ini memberikan inspirasi bahwa dalam investasi, diversifikasi investasi adalah solusi untuk menurunkan resiko. Penempatan dana yang tidak didukung oleh kemampuan lembaga keuangan dalam mengelola konsentrasi penempatan dana secara efektif akan memperbesar resiko atau kegagalan lembaga keuangan. Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha lembaga keuangan sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana tersebut maka lembaga keuangan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana,baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait sebesar presentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian
22
23
Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (LLL). Dalam hal berkaitan dengan BMPK, lembaga keuangan yang memiliki peran dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, lembaga leuangn tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah penyaluran dana kepada sektor rill dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyediaan dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecuailian dalam penerapan BMPK, antara lain penyediaan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan dana yang dijamin oleh prime bank dan lembaga pembangunan multilateral, serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola kemitraan intiplasma. Di samping itu, sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan, penyertaan modal kepada lembaga keuagan lain dapat tidak diperhitungkan dalam BMPK.23
II. KRITERIA DAN PELAKSANAAN BMPP BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul dan tenggelam di Indonesia. Sayangnya, gairah munculnya begitu banyak BMT di Indonesia tidak didukung oleh faktorfaktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyaknya
23
Dr. Taswan, SE, M.SI., Manajemen Perbankan Konsep,Teknik, & Aplikasi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. Ke 2, 2010, hlm. 347
24
BMT yang tenggelam dan bubar yang disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain: manajemennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah dan profesional, tidak dipercaya masyarakat, kesulitan modal dll. Akibatnya, citra yang timbul di masyarakat sangat jelek. BMT identik dengan jelek, tidak dapat dipercaya, dan sebagainya. Suatu BMT tetap harus memenuhi kriteria-kriteria layaknya sebuah bank syariah besar dengan beribu-ribu nasabahnya. Salah satu alasan yang sederhana adalah sebuah lembaga yang mengelola uang masyarakat, tentunya harus kredibel, dapat dipercaya oleh masyarakat. Siapapun pasti ingin dirinya diyakinkan bahwa uang yang dia simpan di suatu BMT aman dari resiko apapun dan setiap saat dapat mengambil uangnya kembali.24
III. TINGKAT KESEHATAN Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian tingkat kesehatan BMT sangat bermanfaaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatannya akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan. 24
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 - Batas Maksimum Pemberian Kredit
25
Beberapa
faktor
baik
internal
maupun
eksternal
yang
dapat
mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan BMT, yaitu:25 1. Faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT. 2. Faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja. Dalam melakukan penilaian terhadap BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan istilah CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management of risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency). Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.
IV. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT a. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan : a) Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan-Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
25
Ibid,
26
b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank; c) Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar-Bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif; d) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : 1. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA); 2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; e) Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain : Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (Commercial Papers), Sertifikat Reksadana, dan Medium Term Note; f) Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penempatan lainnya; g) Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit; h) Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (Off-Balance Sheet) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan,
27
akseptasi/endosemen, irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan syarat repurchase agreement (repo), standby L/C dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko Kredit; i) Risiko Kredit untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (the mark to market value) dari seluruh perjanjian/kontrak yang menjanjikan keuntungan yang belum dapat terealisir namun secara potensial dapat menjadi kerugian Bank apabila pihak lawan wanprestasi; j) Kredit Program adalah kredit yang didukung oleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan untuk mendukung swasembada pangan, pengembangan koperasi, pengusaha kecil, petani, pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/156/KEP/DIR tanggal 23 November 1998 tentang Persyaratan Bank Pelaksana Kredit Program, serta Penyediaan Dana kepada PERTAMINA untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan Penyediaan Dana kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam rangka pengadaan pangan; k) Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh satu atau lebih Penyediaan Dana; l) Kelompok Peminjam adalah sejumlah Peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; m) Pihak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena merupakan : 1. Pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank; 2. Pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank; 3. Anggota dewan komisaris Bank; 4. Anggota direksi Bank;
28
5. Keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam angka 1, angka 3 dan angka 4; 6. Perorangan yang memiliki saham 25% (duapuluh lima per seratus) atau lebih dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2; 7. Pejabat Bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai
pengaruh
terhadap
operasional
Bank
dan/atau
bertanggungjawab langsung kepada Direksi termasuk pejabat Satuan Kerja Audit Intern dan Dewan Audit; 8. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan; 9. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 walaupun pihak-pihak tersebut tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud; 10. Anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan/atau apabila Bank mempengaruhi perusahaan tersebut; n) Kriteria keluarga dalam pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 5 adalah keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis kesamping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut : 1) Orang tua kandung/tiri/angkat; 2) Saudara kandung/tiri/angkat; 3) Suami/isteri; 4) Anak kandung/tiri/angkat;
29
5) Suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat; 6) Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 7) Cucu kandung/tiri/angkat; 8) Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri; 9) Suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat; 10) Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 11) Mertua; o) Pihak Tidak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam diluar Pihak Terkait; p) Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998; q) Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut : Penyediaan Dana pada tanggal laporan BMPK x 100% - [ BMPK ] ; Modal pada tanggal laporan BMPK r) Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut: Penyediaan Dana pada saat pemberiannya x 100% - [ BMPK ]. Modal pada saat pemberian Penyediaan Dana.
Pasal 2 1) Saat pemberian dalam pengertian Pelanggaran BMPK dikaitkan dengan waktu realisasi Penyediaan Dana. 2) Bank wajib melarang nasabah peminjam untuk melakukan penarikan Penyediaan Dana apabila berakibat terjadinya Pelanggaran BMPK.
30
Pasal 3 Perhitungan Penyediaan Dana dalam pengertian Pelanggaran BMPK ditetapkan sebagai berikut : a. Kredit yang diberikan didasarkan atas baki debet; b. Jaminan yang diterbitkan Bank didasarkan atas nilai nominal; c. Surat Berharga didasarkan atas harga perolehan; d. Penyertaan didasarkan atas jumlah dana yang ditanamkan; e. Tagihan yang diambilalih dalam rangka anjak piutang didasarkan atas nilai pengambilalihan; f. Transaksi Derivatif didasarkan atas nilai dari Risiko Kreditnya; g. Nilai tukar yang dipergunakan untuk Penyediaan Dana dalam valuta asing didasarkan atas nilai tukar pada saat pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Pasal 4 1) Pelampauan BMPK yang terjadi karena perubahan nilai tukar dan/atau penurunan Modal atas Penyediaan Dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai Pelanggaran BMPK. 2) Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan sanksi Pelanggaran BMPK.
Pasal 5 1) Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi atas penggolongan Pihak Terkait dan Kelompok Peminjam yang dilakukan oleh Bank. 2) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disesuaikan kembali
seperti
penggolongan
Bank
sepanjang
Bank
menyampaikan bukti-bukti dan dokumentasi yang mendukung.
dapat
31
Pasal 6 1) Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih kecil atau sama dengan 0% (nol perseratus) dilarang melakukan Penyediaan Dana dalam bentuk apapun. 2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah untuk mengikuti
program
rekapitalisasi
dengan
dana
Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum. 3) Perhitungan untuk Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperkenankan menggunakan asumsi besarnya Modal sesuai dengan persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.26
b. BMPK UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT Pasal 7 BMPK bagi Peminjam atau Kelompok Peminjam yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan setinggitingginya: a. 30% (tigapuluh perseratus) dari Modal sejak diberlakukannya Surat Keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2001; b. 25% (duapuluh lima perseratus) dari Modal selama tahun 2002; c. 20% (duapuluh perseratus) dari Modal sejak tanggal 1 Januari 2003.
Pasal 8
26
Dr. Taswan, SE, M.SI., Manajemen Perbankan Konsep,Teknik, & Aplikasi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. Ke 2, 2010, hlm. 347
32
1) Suatu perusahaan digolongkan sebagai anggota suatu Kelompok Peminjam apabila memenuhi sekurangkurangnya salah satu kriteria keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan hubungan keuangan dengan satu atau lebih perusahaan lainnya, sebagai berikut : a. 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari hak kepemilikan masing-masing perusahaan dikuasai oleh suatu perusahaan atau seseorang atau secara bersama oleh suatu keluarga; b. Salah satu perusahaan menguasai 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain; c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif pada salah satu perusahaan, menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada perusahaan lainnya yang berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan; d. Dalam hal tidak terdapat hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dua atau lebih perusahaan dianggap kelompok apabila terdapat hubungan keuangan sebagai berikut : -
Satu perusahaan bertindak sebagai penjamin Penyediaan Dana yang diterima oleh perusahaan lainnya;
-
Satu perusahaan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan
lainnya
sehingga
mengakibatkan
adanya
pengendalian usaha oleh perusahaan pemberi bantuan. 2) Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak diperlakukan sebagai Kelompok Peminjam.
c. BMPK UNTUK PIHAK TERKAIT Pasal 9
33
1) BMPK bagi Pihak Terkait baik sebagai satu Peminjam atau Kelompok Peminjam ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal. 2) BMPK untuk jumlah seluruh Pihak Terkait ditetapkan setinggitingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal.
Pasal 10 1) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait melalui Bank lain, perusahaan pembiayaan dan/atau Bank Perkreditan Rakyat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 2) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait melalui Bank lain dalam rangka pertukaran Penyediaan Dana (loan swap) dengan risiko pada Bank dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 3) Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. 4) Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.27
Pasal 11 1) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian Penyediaan Dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. 2) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank. 3) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, Bank wajib mengambil 27
Ibid, hlm.350
34
langkah-langkah penyelesaian dengan cara restrukturisasi kredit dan/atau pelunasan oleh debitur, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari.
Pasal 12 1) Perusahaan tergolong Pihak Tidak Terkait yang menerima penyertaan modal sementara Bank dalam rangka restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait. 2) BMPK untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.28
d. PENYEDIAAN
DANA
YANG
TIDAK
DIPERHITUNGKAN
DALAM BMPK Pasal 13 1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penyediaan Dana sebagai berikut : a. Penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia; b. Bagian Penyediaan Dana yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia; c. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit; d. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan; 28
Ibid, hlm. 353
35
e. Penempatan, sepanjang program penjaminan Pemerintah berlaku dan Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan; f. Pengambilalihan
(negosiasi)
wesel
ekspor
berjangka
yang
diterbitkan atas dasar L/C berjangka (Usance L/C) yang sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku, dan telah diaksep oleh bank-bank utama (prime bank) di luar negeri berdasarkan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Standard & Poors. 2) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penyediaan Dana sampai dengan 31 Desember 2000 yaitu: a. Kredit Program yang disalurkan melalui Bank sebagai pelaksana (executing); b. Pembukaan L/C (outstanding L/C) dalam rangka impor dan pembukaan L/C dalam negeri (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri/SKBDN) sampai dengan Bank pembuka tersebut (opening bank)
melakukan
pembayaran
kepada
Bank
penegosiasi
(negotiating bank), baik di luar negeri maupun di dalam negeri.29
V. PELAKSANAAN BMPP DI TAMZIS WONOSOBO BMPP di Tamzis Wonosobo diterapkan ketika ada seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan agunan/jaminan tertentu. Proses pencairannya pun tidak berlangsung mudah, harus melewati beberapa syarat. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, marketing akan melakukan survey tentang identitas nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah marketing mendapatkan datadata tentang nasabah yang mengajukan, laporan tersebut diberikan kepada 29
Ibid, hlm 361
36
bagian manager marketing (MM) lalu dimusyawarahkan pada marketing yang bersangkutan, setelah di ACC oleh MM kemudian diserahkan kepada kadiv administrasi tapi apabila pengajuan tidak di ACC maka pembiayaan tidak dapat dicairkan. Di BT Tamzis Wonosobo tidak ada kriteria-kriteria khusus dalam menentukan BMPP, hanya menganut pada peraturan perbankan tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Setelah melakukan tanya jawab kepada Bp Haris dan Bp Rena, Menurut Bp. Haris (manager marketing) dan Bp. Rena (manager marketing area) setiap pengajuan pembiayaan maksimal bisa cair sampai 70% dari jaminan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi batas maksimum pencairan pembiayaan di BT Tamzis Wonosobo adalah sebesar 70% dari nilai jaminan atau agunan. Dalam pandangan islam Tidak ada pembahsan khusus tentang BMPP, juga tidak ada fatwa MUI yang membahas langsung tentang BMPP. BMPP di BT Tamzis Wonosobo mengacu pada peraturan bank indonesia,dan pada akhirnya BT Tamzis Wonosobo memberikan batasan pemberian kredit maksimum 70% dalam setiap pengaujuannya.
VI. Analisis Dari pembahasan yang telah dibahas, penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
37
Opportunities, Threats). Yaitu suatu ,metode penelaahan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu satuan organisasi.30 1. Strengths (Kekuatan) Kekuatan BMPP di Baituttamwil Tamzis adalah: Menjaga kestabilan modal pada BT Tamzis Wonosobo 2. Weaknesses (Kelemahan) Yang di maksud dengan kelemahan disini adalah kekurangan dalam hal ketrampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi BT Tamzis dalam menjalankan peraturan perbankan adalah: a) Tidak bisa menjalankan manajemen perusahaan secara maksimal dengan adanya peraturan tentang perbankan b) Manajemen di BT Tamzis Wonosobo tidak bisa melakukan pencairan yang melampaui batas maksimum 3. Opportunities (Peluang) Peluang bagi BMPP di Tamzis Wonosobo adalah: a) BT Tamzis Wonosobo dalam hal permodalan dan kas akan stabil dikarenakan BMPP yang sesuai peraturan perbankan b) Untuk ke depannya BT Tamzis Wonosobo dapat melakukan pencairan lebih banyak atau lebih maksimal 4. Threats (Ancaman) Adalah
factor-faktor
lingkungan
yang
tidak/kurang
menguntungkan bagi suatu organisasi, seperti: 30
Sofyan P. Siagian, Manajemen Stratejik, Jakarta: PT.Bumi Aksara,2005,hlm.172
38
Adanya ketentuan perbankan atau perundang-undangan yang terdapat perbedaan dari BMPP yang ada di Tamzis.
BAB IV PENUTUP
4.1. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) BMPP di Tamzis Wonosobo mengacu pada nilai agunan maksimum pembiayaan sebesar 70% 2) Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan hanya untuk bahan pengambilan kebijakan di BT Tamzis Wonosobo 4.2. SARAN 1) Memberikan penyuluhan tentang BMPP di Tamzis Wonosobo kepada masyarakat wonosobo, agar masyarakat lebih paham batasan maksimum pencairan pada BT Tamzis Wonosobo. 2) Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat akan pentingnya batasan pencairan guna menjaga kestabiltasan sisem perbankan. 3) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan profesionalisme kerja para karyawan BT Tamzis Wonosobo. 4) Meningkatkan teknologi yang akan mendukung dalam pengelolaan dan perkembangan BT Tamzis Wonosobo.
38
39
4.3. PENUTUP Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Semoga kekurangan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan lainnya. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritikan. Serta segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan keselamatan dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.
40
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 - Batas Maksimum Pemberian Kredit Azwar Karim Adiwarman , Manajemen Bank Syari’ ah, Jakarta:, 2008, Budi Utomo Setiawan Dr, Hutang Dalam Perspektif Islam,Jakarta ;1997, cet ke-2 Umar Husen, Research Method in Finance and Banking, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2003,cet. 2 Taswan Dr. , SE, M.SI., Manajemen Perbankan Konsep,Teknik, & Aplikasi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. Ke 2, 2010, Modul BT Tamzis Wonosobo. Brosur BT Tamzis Wonosobo. http//www.bi.go.id
