MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM MARGINAL FISHING COMMUNITY DEVELOPMENT PILOT (MFCDP) Oleh : Dr. Ir. Muhammad Fadhil Hasan, M.Sc. National Management Consultant
Mekanisme pengelolaan program adalah tahapan yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan program.
Tahap Perencanaan Program Perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan suatu kegiatan program, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan. Perencaaan Program MFCDP mencakup kegiatan: pemilihan lokasi kecamatan dan desa pantai penerima manfaat kegiatan dan pemilihan lembaga fasilitator daerah.
Pemilihan Lokasi
Lokasi penerima manfaat kegiatan Program MFCDP dipilih dan ditetapkan melalui kesepakatan oleh Pokja-Kab berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi kriteria untuk pemilihan kecamatan dan kriteria untuk pemilihan desa pantai. (1). Pemilihan Kecamatan Pemilihan kecamatan penerima manfaat kegiatan Program MFCDP dipilih dan ditetapkan melalui kesepakatan Pokja-Kab. Pemilihan kecamatan penerima manfaat kegiatan berdasarkan kriteria, sebagai berikut : (a) Kecamatan yang telah menerima PPK, (b) Kecamatan yang memiliki desa-desa pantai, (c) Kecamatan yang tidak terlibat dalam program PEMP, (d) Kecamatan yang tidak terlibat dalam Program COREMAP Phase II, (e) Kecamatan yang memiliki nelayan miskin lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lain, (f) Kecamatan yang memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang sudah dikembangkan. Program MFCDP ini akan dilaksanakan di 6 Kabupaten dan setiap kabupaten dipilih 5 desa penerima manfaat program di satu kawasan dengan kriteria sebagai berikut:
1
(a) Satu kecamatan terpilih, apabila memiliki 5 desa pantai yang sesuai dengan kriteria program (b) Lebih dari satu kecamatan, apabila 5 desa pantai tersebut tidak berada dalam satu kecamatan. (2). Pemilihan Desa Pantai Pemilihan desa pantai penerima program dilakukan melalui kesepakatan PokjaKab, setelah Pokja-Kab dengan dibantu F-Kab menganalisis kondisi dan potensi desa-desa pantai di kecamatan terpilih. Pemilihan dan penetapan desa pantai penerima program didasarkan pada kriteria sebagai berikut : (a) Desa pantai yang memiliki nelayan kecil/tradisional yang lebih banyak dibandingkan dengan desa pantai lainnya, (b) Desa yang memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang dapat dikembangkan, (c) Ada ketergantungan ekonomi masyarakat setempat yang sangat besar terhadap sumberdaya pesisir dan laut.
Pemilihan Lembaga Fasilitator
Lembaga Fasilitator memiliki peranan penting terhadap kesuksesan pelaksanaan program MFCDP di daerah. Lembaga Fasilitator terdiri dari Fasilitator Kabupaten (FKab), Koordinator Kawasan (KK) dan Fasilitator Desa (FD). Pemilihan F-Kab dilakukan melalui proses tender dan diutamakan dari lembaga lokal. Seleksi dilakukan secara bertahap oleh Pokja-Kab dan Sekretariat program MFCDP. Hal ini dilakukan agar diperoleh F-Kab yang mengerti permasalahan yang ada pada tingkat dasar, mempunyai visi yang kuat dan kemampuan memadai dalam bidang pendampingan masyarakat pesisir dan pengelolaan kawasan sumberdaya pesisir dan laut, serta dikenal dan diterima oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Beberapa kriteria untuk memilih F-Kab adalah sebagai berikut : (a) Telah memenuhi persyaratan lembaga yang mapan, yaitu : (i)
Memiliki legalitas formal,
(ii)
Memiliki tujuan dan pengurus yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat, serta memiliki staf yang bekerja penuh waktu,
(iii) Berpengalaman dalam mengelola dana
dari
berbagai sumber
bantuan, (iv) Merupakan lembaga lokal, atau paling tidak merupakan lembaga yang berdiri dan berdomisili di Ibukota propinsi atau kabupaten dari
2
calon lokasi, sehingga betul-betul mengenal dan mendalami kultur budaya/ adat istiadat masyarakat yang akan menjadi binaannya. (b) Memiliki visi yang jelas tentang pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat, antara lain : (i)
Telah berpengalaman dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
(ii)
Telah berpengalaman dalam kegiatan pendampingan masyarakat pesisir dan nelayan.
(iii) Dapat diterima oleh masyarakat serta tidak sedang dalam konflik dengan masyarakat pemanfaat. (iv) Dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat.
Tahap Pelaksanaan Program Tahapan
pelaksanaan
program
MFCDP
merupakan
tahapan
kegiatan
untuk
mewujudkan rangkaian pelaksanaan kegiatan program MFCDP agar sesuai dengan tujuan dan penerima manfaat yang ditetapkan. Tahapan kegiatan dalam Program MFCDP, terdiri dari : (1). Sosialisasi Program MFCDP (2). Fasilitasi Forum Perencanaan Kawasan (3). Fasilitasi Pendampingan Penerima Manfaat (4). Pelatihan (5). Penyusunan Dokumen dan Implementasi RPKP-RPP Terpadu
Sosialisasi Program MFCDP
Pengertian sosialiasi dalam program MFCDP adalah proses memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder tentang program MFCDP. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan stakeholder memahami program MFCDP mengenai apa latar belakang dan tujuan program, hasil apa yang ingin dicapai, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat dan stakeholder, dan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi adalah masyarakat dan stakeholder dapat memahami secara utuh program MFCDP tentang konsep, prinsip, pendekatan, dan prosedur pelaksanaan program MFCDP.
Dengan meningkatnya pemahaman
secara utuh terhadap program MFCDP, diharapkan masyarakat dan stakeholder akan termotivasi untuk mendukung program tersebut. Untuk itu, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi berlangsung secara terus menerus sampai pada akhir pelaksanaan program.
3
Sosialisasi program MFCDP dilakukan pada setiap tingkatan pengelolaan di daerah yaitu di kabupaten, kawasan, dan desa pesisir.
Penjelasan dari pelaksanaan
sosialisasi pada setiap tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:
(a) Sosialisasi Program MFCDP di Kabupaten Sosialisasi program MFCDP di Kabupaten bertujuan untuk memberikan penjelasan dan informasi tentang program MFCDP kepada Pokja-Kab, instansi terkait, lembaga lokal, Camat, PjOK dan pihak yang berkepentingan mengenai berbagai hal berkaitan dengan Program MFCDP. (b) Sosialisasi Program MFCDP di Kawasan pesisir Sosialisasi tingkat kawasan diselenggarakan di kecamatan atau salah satu kecamatan program MFCDP melalui Forum Perencanaan Kawasan. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh penanggungjawab operasional program MFCDP tingkat kecamatan (PjOK) dibantu dan Fasilitator Kabupaten, dan dihadiri oleh Camat, PjAK, UPK, Kepala Desa dan wakil masyarakat pesisir dari masingmasing desa pantai penerima manfaat program. Pertemuan sosialisasi ini menjelaskan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, dan mekanisme pengelolaan program MFCDP. Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi tingkat kawasan adalah : (i)
Publikasi atau sosialisasi kepada peserta tentang informasi pokok program MFCDP meliputi tujuan, prinsip, pendekatan, organisasi, pendanaan, proses dan prosedur yang dilakukan.
(ii)
Terinformasinya rencana program atau proyek dari kabupaten yang benar-benar dilaksanakan di kawasan pesisir.
(c) Sosialisasi Program MFCDP di Desa Sosialisasi program MFCDP di desa bertujuan untuk menjelaskan tujuan, prinsip-prinsip
dan
mekanisme
pelaksanaan
Program
MFCDP
kepada
masyarakat desa. Sosialisasi ini dilakukan dalam Forum Perencanaan Desa yang dilaksanakan setelah sosialisasi di kawasan. Forum Perencanaan Desa diselenggarakan
oleh
kepala
desa
dibantu
KK
dan
F-Kab
(sebelum
terbentuknya TPK dan FD). Forum ini dihadiri oleh PjOK, aparat desa, tokohtokoh masyarakat pesisir, dan organisasi masyarakat lokal di tingkat desa, serta calon Penerima manfaat. Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi di desa adalah tersebarluasnya informasi pokok program MFCDP yang meliputi konsep, tujuan, manfaat,
4
prinsip dan pendekatan, struktur organisasi, mekanisme pendanaan, serta proses dan prosedur kegiatan dilakukan. Selain pelaksanaan sosialisasi pada setiap tingkatan, terdapat pula berbagai bentuk kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh para pengelola program MFCDP, yaitu:
(a) Sosialisasi melalui Pertemuan dalam Program MFCDP Sosialisasi melalui pertemuan dalam program MFCDP adalah sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan/rapat formal yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program MFCDP seperti dalam pertemuan fasilitasi perencanaan desa.
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam
melaksanakan sosialisasi dengan bentuk ini, antara lain : (a) Memastikan penyelenggarakan pertemuan sosialisasi (b) Memastikan
kesediaan
materi
yang
akan
diinformasikan
atau
disampaikan (c) Kesiapan untuk penyampaian materi, seperti metode, media atau alat yang digunakan. (b) Sosialisasi melalui Kelembagaan Lokal dan Pertemuan Masyarakat. Sosialisasi melalui kelembagaan lokal dan pertemuan masyarakat, seperti: pertemuan keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja, dll), pertemuan adat istiadat; (gotong royong, arisan, adat dan lain-lain) merupakan alternatif untuk menyebarluaskan sosialisasi dan informasi program MFCDP dan media penerapan prinsip transparansi. (c) Sosialisasi melalui Media Cetak dan Elektronik Berbagai media informasi dan publikasi, baik cetak maupun elektronik, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program MFCDP. Media cetak yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah leaflet/brosur, buletin, koran, serta media elektronika seperti : internet, radio dan TV. (d) Sosialisasi melalui Papan Informasi Papan Informasi program MFCDP adalah papan pemberitahuan dengan ukuran tertentu yang memuat informasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan program MFCDP serta laporan penggunaan keuangan. Papan ini harus dipasang di tempat strategis dan bisa dibaca masyarakat pesisir. (e) Sosialisasi secara Personal Bentuk sosialisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan dengan stakeholder di daerah seperti tokoh masyarakat, aparat pemerintah, serta
5
dengan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sosialisasi dilaksanakan secara pro aktif oleh para pendamping dengan pendekatan secara personal terhadap para stakeholder tersebut.
Fasilitasi Forum Perencanaan Kawasan
Pengertian fasilitasi dalam program MFCDP adalah membantu dan menguatkan masyarakat penerima manfaat agar mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan kawasan, maka dilakukan fasilitasi dalam bentuk pertemuan Forum Perencanaan Kawasan yang dilakukan pada setiap tingkatan pengelolaan, yaitu: (a) Forum Perencanaan Desa Forum Perencanaan Desa merupakan kegiatan pertemuan yang dilakukan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan dibantu oleh KK, PjOK dan F-Kab. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme pelaksanaan Program MFCDP kepada masyarakat desa, membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, serta menyusun RPP (rencana pengelolaan perikanan). Hasil yang diharapkan dalam kegiatan Forum Perencanaan Desa adalah sebagai berikut : (i) Memilih Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa serta pengurus TPK lainnya yaitu, Sekretaris dan Bendahara. (ii) Memilih dan menetapkan 2 orang FD yang berfungsi sebagai Kader Pemberdayaan Nelayan dan Tenaga Teknis Perikanan dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan (iii) Disepakati dilakukannya musyawarah ditingkat masyarakat penerima manfaat, untuk menentukan ketua dan kepengurusannya, serta menggali gagasan dari penerima manfaat. (iv) Disepakati dan menetapkan jadwal Forum Perencanaan Desa. (v) Disepakati penyusunan RPP sebagai langkah awal dari pelaksanaan kegiatan program. (vi) Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi MFCDP dan media informasi lainnya. Catatan: Setelah terbentuknya TPK dan terpilihnya FD di semua desa penerima manfaat, maka penanggungjawab operasional kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh TPK dan dalam operasionalnya akan dibantu oleh FD. Kemudian FD dan KK menyiapkan pelatihan pra
6
tugas bagi TPK sebelum melaksanakan tugas. Proses pelatihan tersebut dapat dilihat pada sub bab pelatihan para tugas bagi TPK.
(b) Forum Perencanaan Kawasan Pertemuan Forum Perencanaan Kawasan diselenggarakan di kecamatan/salah satu kecamatan program MFCDP yang dilaksanakan oleh penanggungjawab operasional MFCDP tingkat kecamatan (PjOK) dibantu dengan KK, dan dihadiri oleh Camat, PjAK, UPK, Kepala Desa dan wakil masyarakat pesisir dari masingmasing desa pantai penerima manfaat program. Pertemuan ini merupakan forum di tingkat kawasan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa pantai dalam melaksanakan Program MFCDP. Hasil yang diharapkan dalam pertemuan Forum Perencanaan Kawasan ini adalah : (i)
Disepakatinya penyusunan RPKP - RPP terpadu.
(ii)
Disepakatinya dan ditetapkannya aturan dan sanksi-sanksi yang harus diterapkan dalam pelaksanan MFCDP.
(iii) Pernyataan kesanggupan tiap-tiap desa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan MFCDP. (iv) Disepakatinya jadwal kegiatan pertemuan Forum Perencanaan Kawasan (v)
Terpilih dan disepakatinya dua orang peserta untuk menjadi Ketua (Koordinator) dan Sekretaris (Notulis) pertemuan Forum Perencanaan Kawasan yang akan bertugas hingga akhir pelaksanaan program MFCDP.
(b) Forum Perencanaan Kabupaten Pertemuan Forum Perencanaan Kabupaten merupakan kelanjutan dari pelaksanaan sosialisasi. Hasil dari pertemuan sosialisasi tingkat kabupaten tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai upaya untuk mengkoordinasikan kegiatan antar instasi sektoral terkait.
7
Forum Perencanaan Desa
Sosialisasi, pembentukan TPK, Penyusunan Rencana
Forum Perencanaan Kawasan 1
Sosialisasi
Forum Perencanaan Kawasan 2
Penyusunan Rencana Kawasan
Forum Perencanaan Kabupaten
Penyusunan RPKP
Forum Perencanaan Kawasan 3
Penyusunan RPP
Implementasi RPP Forum Perencanaan Kawasan 4
Penyusunan Rencana Pemeliharaan dan Pengembalian
Serah Terima Pekerjaan TAHAPAN FORUM PERENCANAAN
AGENDA PERTEMUAN
Gambar 2.1. Alur Pelaksanaan Forum Perencanaan Kawasan
Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Penerima Manfaat
Untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan Program MFCDP diperlukan cara atau teknik fasilitasi pendampingan. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga fasilitator daerah pada setiap tingkatan. (1). Pelaksana Fasilitasi Pendampingan Dalam pelaksanaan Program MFCDP, masyarakat penerima manfaat difasilitasi dan didampingi oleh lembaga fasilitator daerah yang terdiri dari : (a) Fasilitator Desa, bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan di tingkat masyarakat desa. (b) Koordinator Kawasan, bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan antar desa penerima program (di tingkat kawasan). (c) Fasilitator Kabupaten, bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan di tingkat kabupaten.
8
(2). Proses Pendampingan di Masyarakat Terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam memfasilitasi masyarakat melakukan suatu program, yaitu : (a) Tahap Identifikasi Merupakan proses awal dari fasilitasi pendampingan yaitu mencoba menemu kenali masyarakat pesisir, termasuk kondisi dan potensi serta lingkungannya. Bagi Fasilitator yang biasanya berasal dari luar lokasi penerima program, tahap ini sangat penting dan membantu dalam kelancaran
menjalankan
tugas-tugasnya.
Identifikasi
wilayah
dapat
dilakukan melalui kunjungan ke desa-desa untuk mengamati (observasi) dan wawancara dengan masyarakat guna mengetahui kondisi, potensi serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Dalam tahapan ini sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat mengenai keberadaan seorang fasilitator. Beberapa Identifikasi yang dilakukan fasilitator diantaranya, sebagai berikut : (i) Identifikasi Profil Desa Identifikasi profil Desa merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menganalisa kondisi potensi suatu desa yang meliputi aspek : potensi sumberdaya
alam
pesisir,
kondisi
sosial
ekonomi
masyarakat,
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, dan kelembagaan yang berkembang di masyarakat desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui profil desa yang dicerminkan oleh kondisi : potensi sumberdaya alam pesisir, kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, dan kelembagaan yang berkembang di masyarakat desa. Hasil yang diharapkan adalah mengetahui gambaran mengenai profil desa dan terungkapnya isu-isu strategis untuk pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan serta pengembangan perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan kecil. Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator adalah:
Menyusun daftar data profil yang akan dikumpulkan.
Membahas bersama-sama untuk menyamakan persepsi dan melengkapi bila ada data yang diperlukan belum masuk dalam daftar.
Melakukan pengumpulan data baik berupa data primer yaitu pengamatan langsung dan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh sumber tertentu.
9
Melakukan pembahasan bersama-sama terhadap data yang telah terkumpul untuk memastikan data yang terkumpul telah lengkap dan memenuhi syarat.
(ii) Identifikasi Stakeholder Identifikasi
stakeholder
mengidentifikasi
adalah
pihak–pihak
suatu
yang
kegiatan
memiliki
mengenali
dan
keterkaitan
dan
kepentingan secara langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui pihak–pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan secara langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir serta dampak potensial yang ditimbulkannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mengetahui unsur-unsur stakeholder lengkap dengan aktifitas dan peran yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir. Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator adalah:
Membahas secara bersama-sama mengenai batasan kelompok stakeholder, seperti nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan, lembaga lokal, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsumen.
Melakukan
pembagian
kelompok
sesuai
dengan
kelompok
stakeholder yang diidentifikasi.
Membahas secara bersama-sama untuk merumuskan keterkaitan antara berbagai stakeholder yang telah teridentifikasi dengan rencana pengelolaan kawasan pesisir yang akan dibuat.
(iii) Identifikasi Kebutuhan Identifikasi kebutuhan adalah suatu kegiatan menggali jenis-jenis kebutuhan yang menjadi masalah mendasar bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Tujuan dari kegiatan ini mengetahui jenis-jenis kebutuhan yang menjadi masalah mendasar dan sesuai keinginan masyarakat pesisir dan nelayan. Hasil yang diharapkan tersusun daftar jenis-jenis kebutuhan mendasar keinginan masyarakat pesisir dan nelayan kecil. Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator:
Melakukan diskusi kelompok.
10
Kelompok dibagi berdasarkan jenis kelamin dan diusahakan anggota kelompok dapat mencakup berbagai latar belakang profesi dan status sosial dalam masyarakat setempat.
Mengajak setiap kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan apa saja
yang
mereka
inginkan
dan
bersifat
mendasar
bagi
identifikasi
guna
masyarakat luas.
Setiap
kelompok
mempresentasikan
hasil
mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.
Melakukan pembahasan bersama-sama untuk merumuskan jenisjenis kebutuhan yang memiliki keterlibatan dan mendukung pengelolaan kawasan pesisir dan peningkatan perekonomian masyarakat.
(iv)
Identifikasi Isu-isu Pokok Pengelolaan Kawasan Identifikasi isu pokok pengelolaan kawasan adalah kegiatan menggali dan menelaah permasalahan-permasalahan mendasar dan berkaitan erat
dengan
pengelolaan
kawasan
pesisir
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil. Tujuan kegiatan ini merumuskan isu-isu pokok yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan secara terpadu. Hasil yang ingin dicapai tersusunnya daftar isu yang memiliki keterkaitan erat dengan program pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu berbasis masyarakat. Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator:
Melakukan diskusi kelompok.
Membentuk kelompok diskusi dengan kategori isu yang akan diidentifikasi, seperti : isu-isu lingkungan, isu-isu pemanfaatan, isu-isu sosial ekonomi dan isu-isu kelembagaan.
Menjelaskan kepada peserta tentang metode yang sederhana untuk mengidentifikasi isu-isu pokok guna memperoleh akar masalah isu yang ditemukan.
Berdasarkan hasil identifikasi potensi desa, kelompok stakeholder dan kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan, mempersilahkan masing-masing kelompok melakukan indentifikasi isu-isu yang dinilai sangat mendasar.
Mempersilahkan
masing-masing
kelompok
mempresentasikan
hasil identifikasinya guna mendapat masukan-masukan dari kelompok lainnya.
11
Melakukan bersama-sama untuk merumuskan isu-isu yang telah teridentifikasi tersebut untuk ditetapkan dalam isu pokok dalam rencana pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan terpadu.
(b) Kegiatan Pendampingan Setelah melakukan tahap identifikasi dan keberadaan fasilitator diterima oleh
masyarakat,
maka
langkah
berikutnya
adalah
melakukan
pendampingan terhadap tahapan pelaksanaan program yang dibawa, yaitu membantu masyarakat untuk: (i) Menyadari keberadaan diri mereka sendiri Untuk mengajak masyarakat melaksanakan suatu kegiatan yang dapat menunjang kualitas hidupnya, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat mengenai keberadaan diri mereka sendiri. Seringkali masyarakat hanya dapat merasakan tetapi tidak dapat mengungkapkan keberadaan
mereka
sendiri.
Dalam
masyarakat,
di
samping
permasalahan-permasalahan yang sering dirasakan sebenarnya ada juga daya dan potensi yang dimiliki untuk mengatasinya. Seorang fasilitator
harus
bisa
memandu
masyarakat
untuk
menemukan
keberadaan mereka sendiri. (ii) Mendapatkan pembelajaran melalui pelatihan/pendampingan Dengan mengetahui daya, potensi dan kemampuan serta keberadaan dirinya, menjadi akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengikuti dan melaksanakan program yang dibawa oleh Fasilitator. Keikutsertaan langsung masyarakat dalam setiap kegiatan merupakan proses pembelajaran sekaligus pemberdayaan, sehingga sangat diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan yang harus diberikan oleh Fasilitator. Pendampingan kepada masyarakat termasuk dalam mengukur keberhasilannya mengacu pada tujuan, parameter dan indikator yang telah dibuat oleh masyarakat sendiri. (iii) Mengorganisir diri Keikutsertaan pada setiap kegiatan dalam program merupakan pengalaman baru bagi masyarakat. Jika hal ini dilakukan secara berulang-ulang pada akhirnya akan melembaga menjadi suatu sistem yang berkembang di masyarakat. Masyarakat akan mengorganisir diri mereka berdasarkan pengalaman barunya. (iv) Realisasi Setelah melalui berbagai tahapan di atas, masyarakat diajak untuk mengukur, mengevaluasi dan menganalisis langkah-langkah yang telah
12
dilakukan sebelumnya untuk menemukan langkah-langkah strategis selanjutnya. (3). Fasilitasi Dalam Pertemuan Masyarakat Salah satu bentuk aktifitas masyarakat dalam mengikuti program MFCDP adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan diskusi dan musyawarah di tingkat kelompok, dusun, desa dan antar desa atau kecamatan. Pertemuanpertemuan masyarakat ini akan difasilitasi dan didampingi oleh Fasilitator Desa dan Koordinator Kawasan. (a) Fungsi dan peran seorang Pendamping dalam suatu pertemuan masyarakat : (i) Menyampaikan tujuan dan memandu jalannya pertemuan. (ii) Memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapat. (iii) Memandu peserta dalam mengambil suatu keputusan. (b) Faktor-Faktor Fasilitasi yang perlu diperhatikan oleh Pendamping: (i) Penguasaan materi yang akan disampaikan (ii) Penguasaan terhadap karakteristik dan tipe peserta yang hadir (iii) Teknik komunikasi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Penampilan; pakaian tidak mencolok, rapi dan disesuaikan dengan peserta yang hadir.
Gunakan bahasa yang sederhana (kalau bisa bahasa setempat) sehingga mudah dimengerti
Jangan terlalu cepat ketika berbicara.
Perlu pengaturan suara, sesuaikan dengan kondisi tempat atau ruangan yang penting bisa didengarkan semua peserta.
Gunakan contoh-contoh yang sering terjadi keseharian sebagai analogi menjelaskan suatu konsep.
Beri kesempatan peserta untuk bertanya.
Bersikap netral tidak boleh hanya memihak satu orang atau kelompok tertentu saja.
Jangan memaksakan ide atau gagasannya sendiri atau mempengaruhi peserta untuk mengikuti ide-idenya.
Tidak diperkenankan membuat keputusan sendiri.
Teknik penanganan konflik.
Pelatihan
Pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan program MFCDP. Pada setiap tahapan pelaksanaan program MFCDP akan terjadi proses transfer pengetahuan dan ketrampilan diantara pengelola program, pengelola
13
program dengan masyarakat, dan diantara masyarakat, sehingga terjadi proses pembelajaran. Pendekatan pelatihan dalam program MFCDP menggunakan pola pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan metode yang partisipatif. Pelatihan yang dilaksanakan di daerah ada dua jenis, yaitu :
(1) Pelatihan Bagi Pendamping Masyarakat (Training of Trainers) Pelatihan bagi pendamping masyarakat (Training of Trainer) adalah pelatihan yang diberikan pada fasilitator (F-Kab, KK, FD, dan TPK) untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan memahami mekanisme serta prosedur program MFCDP.
Berdasarkan tugas dan tingkatan pengelolaan program maka
(Training of Trainer) dibagi fasilitator dibagi dua, yaitu : (a) Training of Trainer bagi F-Kab, dan KK Training of Trainer bagi F-Kab dan KK yang dilaksanakan oleh TP-Nas dan Sekretariat Program di tingkat pusat . Tujuan (Training of Trainer) adalah memberikan pelatihan kepada seluruh fasilitator tentang sistem pengelolaan dan pelaksanaan program MFCDP dan tugas serta tanggung jawab. Hasil yang diharapkan adalah F-Kab dan KK dapat meningkatkan pemahaman tugas dan tanggungjawab yang harus diemban mengenai sistem pengelolaan dan pelaksanaan program MFCDP. Strategi pelaksanaan :
Pelatihan dilaksanakan oleh TP-Nas dan Sekretariat Program.
Materi Pelatihan mencakup aspek : o
Sistem pengelolaan kawasan pesisir dan pengelolaan perikanan secara terpadu,
o
Sistem kerangka pelaksanaan program MFCDP
o
Sistem administrasi program MFCDP-JSDF
Pada akhir kegiatan pelatihan dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah diberikan dapat dimengerti dan bagaimana kesiapan mereka dalam membantu fasilitator lapangan.
(b) Training of Trainer bagi TPK dan FD Training of Trainer bagi TPK dan FD adalah pelatihan TPK dan FD untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan efektifitas melaksanakan tugas
14
dan tanggungjawabnya. Pelatihan ini dilaksanakan oleh F-Kab dan KK di tingkat daerah. Tujuan pelatihan FD dan TPK adalah memberikan pembekalan pengetahuan kepada FD dan TPK dalam memfasilitasi dan memotivasi masyarakat penerima manfaat pada setiap tahapan kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah FD dan TPK memahami tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, tentang pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan, masalah-masalah lingkungan dan sosial ekonomi, kepemimpinan, manajemen, serta tata cara memberikan motivasi kepada masyarakat pesisir dan nelayan untuk hidup produktif dan ramah lingkungan.
Strategi pelaksanan pelatihan : Untuk meningkatkan kualitas pendamping masyarakat khususnya TPK dan FD, digunakan strategi, yaitu: (i) Pelatihan Pra Tugas Sebelum mejalankan tugasnya para pendamping masyarakat (TPK dan FD) akan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan kepada mereka ini lebih banyak akan dipandu dan diberikan oleh KK dan FKab. (ii) Pelatihan lanjutan Dalam pelaksanaan tugasnya TPK dan FD akan didampingi oleh KK dengan terus memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan. Tambahan
pengetahuan
dan
ketrampilan
ini
diberikan
melalui
pelatihan lanjutan atau sering disebut dengan on the job training, model pelatihan sambil TPK dan FD tetap menjalankan tugas-tugasnya. Pelatihan ini dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dengan waktu dan materi yang sangat bervariasi untuk setiap pelaksana MFCDP. (iii) Materi Pelatihan Materi yang dibahas dalam pelatihan TPK dan FD paling tidak meliputi: 1) Konsep MFCDP (latar belakang, tujuan, penerima manfaat, prinsip, kebijakan dan tahapan MFCDP), sebagai proses pengelolaan kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat pesisir. 2) Tugas dan tanggung jawab FD dan TPK. 3) Pengetahuan dan ketrampilan sederhana yang berkaitan dengan teknis kegiatan.
15
4) Teknik fasilitasi dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif. 5) Teknik fasilitasi, pendampingan dan motivasi kepada masyarakat agar mampu mengelola kawasan pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri. 6) Pengelolaan Administrasi, pengisian formulir kegiatan, pengelolaan keuangan dan evaluasi hasil. 7) Cara-cara pengawasan dan pengendalian kegiatan termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik. 8) Cara penyebarluasan informasi. 9) Cara penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir dan rencana pengelolaan perikanan.
(2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat pesisir dan nelayan adalah suatu keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan agar mereka dapat hidup lebih maju dari sebelumnya. (a) Tujuan : Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan ketrampilan tertentu dari anggota masyarakat sebagai alat memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidupnya. (b) Hasil yang diharapkan Kemampuan dan kualitas hidup masyarakat pesisir dan nelayan akan terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan, serta tumbuhnya kesadaran terhadap pengelolaan kawasan pesisir berwawasan lingkungan. (c) Metode Pelaksanaan : Metode pelaksanaan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berbagai metode dapat digunakan seperti demonstrasi, praktek, diskusi, dan sebagainya. Fasilitator Desa memfasilitasi proses pelatihan ini dengan mencarikan narasumber atau pelatih yang benar-benar dipandang ahli dan berpengalaman dibidang yang akan dilatihkan. (d) Materi Pelatihan Materi pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang perlu dikembangkan baik, di bidang ekonomi, teknis perikanan, ketrampilan, pengelolaan kawasan pesisir dan lain-lain. Selain itu, materi pelatihan ini
16
juga mencakup materi yang berkenaan dengan mekanisme penyusunan dokumen dan implementasi RKPP-RPP terpadu. (e) Langkah Pelaksanaan Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah: (i) Pengidentifikasian jenis-jenis kegiatan yang diperlukan. (ii) Pemilihan jenis-jenis kegiatan yang akan dijalankan (iii) Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan (iv) Implementasi pelatihan yang dibutuhkan (v) Evaluasi hasil pelatihan
Penyusunan Dokumen dan Implementasi RPKP-RPP Terpadu
Pengimplementasian dana bantuan langsung bagi masyarakat dilakukan secara bertahap, yaitu melalui penyusunan Dokumen Rencana pengelolaan Kawasan Pesisir (RPKP) dan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Terpadu dan kemudian pelaksanaan prioritas kegiatan yang ada di dalamnya. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dasar penilaian bagi kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan yang akan dilakukan masyarakat penerima manfaat, sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk mencairkan dana bantuan masyarakat (BLM). (1) Mekanisme Penyusunan Dokumen RPKP-RPP Terpadu Penyusunan RPKP - RPP Terpadu meliputi tahapan-tahapan: pengkajian partisipatif, Perumusan, Pembahasan, Rencana Aksi, Pengesahan, dan Implementasi. (a) Pengkajian Partisipatif Pengkajian partisipatif bersama masyarakat dilakukan di tingkat desa dan kawasan pesisir. Pengkajian yang dilakukan antara lain meliputi: Kondisi sumberdaya alam pesisir (data persepsi dan nyata), Potensi Desa pantai, Kegiatan Pemanfaatan SDA pesisir dan laut, kebutuhan dasar masyarakat pesisir dan nelayan, aturan tradisional dalam pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan dan data penunjang lainnya. Data tersebut sebagian telah terkumpul pada saat proses kegiatan identifikasi. (b) Perumusan Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah merumuskan RPKP dengan mengidentifikasi isu-isu pokok, merumuskan visi dan sasaran, menyusun kegiatan-kegiatan untuk menjawab isu-isu pokok yang telah teridentifikasi berdasarkan kebutuhan biaya dan aspek-aspek lainnya. Proses perumusan tersebut dilakukan secara partisipatif diberbagai
17
tingkatan mulai dari individu, kelompok, tingkat desa sampai tingkat kawasan.
Pendamping pada setiap tingkatan harus pro-aktif dalam
membantu perumusan ini yang nantinya akan dibawa dalam pertemuan Forum Perencanaan di tingkat desa, kawasan dan kabupaten. (c) Pembahasan Hasil perumusan RPKP selanjutnya dibahas bersama-sama oleh kelompok masyarakat penerima manfaat, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, instansi dan stakeholder terkait guna mendapatkan masukan terhadap rumusan kegiatan-kegiatan dalam RPKP yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Aksi (RPP).
Pembahasan RPKP ini dilaksanakan pada
pertemuan Forum Perencanaan di tingkat Kawasan dan Kabupaten yang didampingi oleh fasilitator dari setiap tingkatan. (d) Rencana Aksi Sebelum disusunnya rencana aksi yang merupakan RPP terpadu yang telah disepakati bersama, terlebih dulu akan dilakukan revisi berdasarkan masukan-masukan dalam proses pembahasan. Selain itu, akan dilakukan penyesuian dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah yang didanai dari sumber daerah, agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih. Setelah verifikasi kegiatan dan dinyatakan lolos oleh Forum Perencanaan Kawasan, maka dilakukan penyusunan rencana aksi berupa Rencana Pengelolaan Perikanan untuk desa/kawasan tersebut dengan menyusun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu disusun pula Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan prioritas kegiatan yang telah disepakati tersebut serta aturan main mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan. (e) Pengesahan RPKP - RPP Terpadu disyahkan dengan keputusan bersama antara masyarakat
pesisir
dan
nelayan,
pemerintah
desa
dalam
Forum
Perencanaan Kawasan yang dikuatkan/diketahui Camat. Dengan adanya dokumen yang telah disahkan ini maka selanjutnya kegiatan prioritas dari rencana aksi diimplementasikan melalui pembiayaan dari dana BLM program MFCDP. Secara jelas alur Mekanisme Penyusunan RPKP - RPP Terpadu disajikan pada Gambar 2.2, sedangkan Outline RPKP - RPP Terpadu disajikan pada Gambar 2.3.
18
PENGKAJIAN PARTISIPATIF
PERUMUSAN
PEMBAHASAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI / RPP
PENGESAHAN RPKP dan RPP Terpadu
IMPLEMENTASI KEGIATAN
PRA di tingkat desa dan kecamatan: Data dan persepsi mengenai Potensi Desa/Kecamatan Kondisi SDA Pesisir dan Perikanan Kegiatan Pemanfaatan SDA Pesisir dan Perikanan Aturan tradisional dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan Data penunjang lainnya Perumusan permasalahan dimulai dari individu dan kelompok kemudian Forum Perencanaan di tingkat desa dan kecamatan mengenai: Perumusan isu-isu pokok Visi dan sasaran RPKP dan RPK Kegiatan untuk menjawab isu-isu pokok
Pembahasan kebutuhan dilakukan secara berjenjang: Kelompok-kelompok nelayan dan masyarakat pesisir Forum Perencanaan Desa Forum Perencanaan Kawasan Forum Perencanaan Kabupaten Proposal yang berisi Rencana Kegiatan Rencana Anggaran Biaya Aturan main pengelolaan Penyesuaian dan sinkronisasi Penyesuaian anggaran dengan ketersediaan dana BLM dan sumber lainnya Rencana pengembangan kawasan dari pemerintah daerah/instansi Pengesahan RPKP dan RPP Terpadu secara berjenjang: Di tingkat Desa Di tingkat Kawasan
PENGENDALIAN
Gambar 2.2. Mekanisme Penyusunan RPKP dan RPP Terpadu
19
OUTLINE RPKP DAN RPP TERPADU PROGRAM MFCDP Bab I.
PENDAHULUAN Isu-isu pokok pesisir/perikanan Yurisdiksi dan Legislasi Tujuan Pengelolaan
Bab II.
REVIEW KEBIJAKAN Kebijakan pusat dan daerah Studi-studi Program-program yang sudah ada
Bab III. PROFIL KAWASAN Gambaran umum wilayah kabupaten, kecamatan, desa Deskripsi perikanan Status Sumberdaya Lingkungan Isu-isu Kawasan (Kemiskinan, Lingkungan, Nilai-nilai lokal) Bab IV. STRATEGI PENGELOLAAN Pendekatan partisipatif (gender, kelompok-kelompok nelayan, swasta, dll) Pemberdayaan lembaga atau sumber-sumber lokal Penguatan legalitas kewenangan pengelolaan Bab V. PENGELOLAAN OPERASIONAL Riset-riset pengembangan (best scientific evidence) Mekanisme community based MCS Sektor-sektor: pasca panen, teknologi, pemasaran, property rights. Konsultasi dengan stakeholder Integrasi RPP Æ RPKP Review RPP Bab VI. INDIKASI PROGRAM Terkait dengan sektor dan kebutuhan riil masyarakat Pelaku/ Rencana Kegiatan Sumber Biaya Instansi terkait 1. … 2. ….
Waktu Pelaksanaan
Bab VII. PENUTUP
Gambar 2.3. Outline RPKP dan RPP Terpadu
(2) Implementasi RPKP-RPP Terpadu Pelaksanaan Implementasi RPKP - RPP terpadu melalui dua tahap proses, yaitu sebagai berikut :
20
Persiapan
penyusunan
RPKP-RPP
terpadu
dalam
bentuk
kegiatan
pengkajian/studi mengenai kebutuhan dan isu-isu pokok yang dihadapi masyarakat pesisir dan nelayan.
Implementasi RPKP-RPP terpadu yang dilakukan masyarakat penerima manfaat dan didanai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
(a) Mekanisme Persiapan Penyusunan RPKP-RPP Terpadu Dalam
rangka
implementasi
RPKP-RPP
terpadu
dibutuhkan
proses
persiapan dalam bentuk pengkajian/studi awal agar dalam pelaksanaan nantinya sesuai dengan yang diharapkan, langkah pertama yang dilakukan F-Kab bersama LT-Daerah melakukan pengkajian partisipatif terhadap kebutuhan dan isu-isu pokok yang dihadapi MPM. Kegiatan pengkajian terdiri dari pengkajian jaringan pasar, uji coba teknologi tepat guna dan pengkajian kebijakan/aturan lokal pengelolaan kawasan pesisir (seperti : aturan pemanfaatan, aturan pemecahan konflik, aturan pengawasan, dan bentuk-bentuk kesepakatan lainnya). Mekanisme Kegiatan pengkajian dilakukan F-Kab berdasarkan proses identifikasi dan masukan dari masyarakat pesisir dan nelayan. Adapun mekanisme pengajuan dan pengelolaan dana untuk kegiatan pengkajian/studi dijelaskan pada Bab 3 tentang Mekanisme Pendanaan. (b) Mekanisme Implementasi RPKP-RPP Terpadu Setelah tersusunnya RPKP-RPP terpadu yang disepakati bersama oleh masyarakat penerima manfaat (MPM) dan pemerintah desa, langkah selanjutnya adalah implementasi RPKP-RPP tersebut. Implementasi RPKP-RPP Terpadu adalah realiasi kegiatan yang dilakukan MPM dan didanai BLM program MFCDP. Kegiatan tersebut pada dasarnya meliputi dua kegiatan utama, yaitu :
Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, dan
Kegiatan Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi.
Proses implementasi kegiatan ini meliputi: persiapan, proses pelaksanaan lelang, implementasi pembangunan dan pengendalian pengeluaran dana.
(i) Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Langkah awal dari implemetasi kegiatan yang tertuang dalam RPKPRPP Terpadu adalah tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh TPK dan difasilitasi FD.
21
Persiapan
pelaksanaan
kegiatan
dilakukan
secara
matang
dan
terencana untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan. Persiapan ini lebih ditujukan kepada kesiapan dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) TPK, FD, UPK dan pengelola program MFCDP di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pekerjaan persiapan pelaksanaan dapat dilakukan secara simultan dengan pengajuan pencairan dana melalui Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) setelah penetapan usulan kegiatan yang didanai BLM dalam Forum Perencaaan Kawasan. Pekerjaan ini dilakukan oleh TPK dibantu FD, yaitu: 1). Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. 2). Meyusun rencana pelaksanaan per item kegiatan. 3). Menyusun rencana pencairan dana dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). 4). Mengadakan pembagian kerja TPK, FD dan UPK sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. 5). Untuk
pekerjaan
pengadaan
Teknologi
Tepat
Guna
dan
pembangunan infrastruktur sosial ekonomi yang memerlukan keahlian khusus, TPK dapat mengsubkontrakan ke pihak lain yang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk keperluan ini, dilakukan tahapan : ¾ Menyusun rencana pengadaan pelelangan dan tata cara pembayarannya. ¾ Pembentukan panitia lelang dengan melibatkan TPK, FD dan MPM. ¾ Melakukan
pengumuman
pelelangan
pekerjaan
secara
terbuka, melalui media masa dan papan pengumuman. ¾ Melakukan proses pelelangan, setelah ada minimal 5 rekanan Suplayer/kontraktor yang mengusulkan siap melaksanakan pekerjaan dan lulus persyaratan administrasi. lelang
adalah
Suplayer/kontraktor
dengan
Pemenang penawaran
terendah tanpa mengurangi kualitas pekerjaan yang telah ditetapkan. (ii) Implementasi Kegiatan Implementasi kegiatan yang tertuang dalam RPKP - RPP Terpadu dan didanai BLM dikelola oleh TPK dibantu FD. Sedangkan untuk pekerjaan
kegiatan
khusus
yang
dilaksanakan
oleh
22
Suplayer/kontraktor
pemenang
tender
pekerjaan
setelah
melakukan perjanjian kontrak pekerjaan dengan TPK. (iii) Pengendalian Pengeluaran Dana Pengendalian pengeluaran dana dimaksudkan agar penggunaan dana dilakukan dengan benar dan tercatat sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
Pembayaran dana pekerjaan yang di subkontrakan
kepada rekanan diatur dalam perjanjian kontrak, dan pembayaran dilakukan berdasarkan perkembangan kemajuan pekerjaan (termin). Mekanisme penyaluran dana BLM dijelaskan secara rinci dalam Bab 3 tentang Mekanisme pedanaan.
Pengembangan dan Pelestarian Kegiatan Pengembangan dan pelestarian atau keberlanjutan program MFCDP harus sudah direncanakan sejak dari tahap perencanaan kegiatan. Perencanaan pengembangan dan keberlanjutan program yang dilakukan di tahap awal merupakan hal yang sangat penting, mengingat program MFCDP ini bersifat sebagai program Pilot Project. Untuk itu guna menjamin keberlanjutan program MFCDP,
fasilitator dan konsultan
manajemen senantiasa harus memfasilitasi dari tahap awal dalam penyusunan proposal
penggunaan dana BLM. Selain itu, dalam hal pendanaan, Pemda harus
memiliki komitmen atas keberlanjutan pasca program. Hal ini sangat penting, karena keberlanjutan program merupakan salah satu indikator keberhasilan program MFCDP. Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mendukung proses pelestarian kegiatan program MFCDP adalah dengan membuat aturan main pengelolaan dana BLM pasca program.
Dalam hal ini, difokuskan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan
dana BLM yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan profit.
Mengingat
program MFCDP pada hakekatnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat penerima manfaat, maka implementasi dana BLM-MFCDP yang bersifat profit oriented harus diterapkan mekanisme dana bergulir. Mekanisme perguliran dana BLM seperti kategori diatas disepakati dalam Forum Perencanaan Desa dan Forum Perencanaan Kawasan pada saat tahap perencanaan kegiatan dan dituangkan dalam proposal RPKP-RPP Terpadu. Untuk membantu memudahkan pengelolaan perguliran dana BLM, maka ketentuan-ketentuan dasar yang harus disepakati adalah sebagai berikut: •
Pengajuan usulan kegiatan bantuan teknologi tepat guna pada dasarnya dilakukan
oleh
kelompok-kelompok yang telah ada di masyarakat pesisir.
Syarat minimal penerima manfaat tersebut adalah sebagai berikut:
23
•
o
Memiliki ikatan pemersatu yang jelas.
o
Saling mengenal diantara anggota-anggotanya.
o
Mempunyai aktifitas ekonomi.
o
Ada pertemuan rutin atau berkala diantara anggota-anggotanya.
Jangka waktu pinjaman sesuai kesepakatan Forum Perencanaan Desa dan Kawasan, sedangkan cara dan jadwal pengembalian dilakukan secara bertahap atau cicilan disesuaikan dengan jenis usaha atau kegiatannya. Penentuan jangka waktu pinjaman dan jadwal pengembalian yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dalam RPKP-RPP Terpadu.
•
Pengembalian pinjaman dibayarkan
oleh
Masyarakat Penerima Manfaat
melalui TPK (sebagai perpanjangan tangan UPK untuk diteruskan kepada UPK dan disimpan di dalam rekening pengembalian/perguliran yang dibuka pada bank setempat, sebelum dilakukan perguliran. •
Pada intinya penggunaan jasa pinjaman adalah untuk pembiayaan operasional UPK, menutup kerugian karena adanya kredit macet, menambah atau penumpukan modal dana pinjaman bergulir serta kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Pengalokasian penggunaan jasa pinjaman didasarkan atas perhitungan yang dilakukan UPK sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan UPK dan selanjutnya dibahas dan ditetapkan Forum Perencanaan Kawasan
•
Jika masyarakat penerima manfaat di suatu desa tidak melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang sudah ditentukan (sesuai perjanjiannya) maka dapat diberlakukan
sanksi-sanksi
sesuai
dengan
kesepakatan
dalam
Forum
Perencanaan Kawasan.
24
KABUPATEN
Fasilitator Kabupaten
KAWASAN
DESA
TOT Pendamping Lanjutan
Koordinator Kawasan
TOT Pendampi
Sosialisasi di
Sosialisasi di Kecamatan
Pemilihan Kecamatan
Pemilihan Desa
Realisasi Studi-studi
Fasilitator Desa + Tim Pelaksana Desa Pengkajian Partisipatif Sosialisasi di Desa
Proposal Studi-studi
FPK 1:
FPD 1: Perumusan masalah & Pembentukan TPK FPD 2 :
Pembahasan ttg Kebutuhan
Pembahasan ttg
Pelatihan MPM
FPK 2 : Penyusunan Rencana Kawasan
FP Kab: Penyusunan dan pembahasan
Survai-survai, penyusunan RAB
FPK 3 : Penyusunan dan pembahasan RPP
Pengesahan Kegiatan RPKP/RPP Pengajuan Pendanaan
Keterangan: FPD : Forum Perencanaan Desa FPK : Forum Perencanaan Kawasan FP Kab : Forum Perencanaan Kabupaten : Alur Utama Kegiatan : Alur Pendukung Kegiatan
Pengesahan RPKP/RPP Terpadu
FPK 4: Penyusunan rencana pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan Program
Pelelangan Pekerjaan Khusus Implementasi Kegiatan Serah terima Pekerjaan
Gambar 2.4. Bagan Mekanisme Pengelolaan Program di Daerah
25
