Tatacara/Mekanisme Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
19 Maret 2014 di Hotel Nalendra Jakarta
Dasar Hukum 2
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 3. Keputusan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sub-Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan Perjanjian Internasional Tahun 2014 1.
Tujuan dan Sasaran 3
Tujuan: Untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian Sengketa lingkungan hidup di propinsi masing masing. Sasaran: Untuk mendapatkan data sengketa lingkungan hidup di kabupaten/kota yang perlu ditindaklanjuti.
Ruang Lingkup Kegiatan 4
A. Perencanaan
B. Pelaksanaan
C. Evaluasi dan Pelaporan
A. Perencanaan 5
Output: Proposal Perencanaan Inventarisasi dan
Klarifikasi terjadinya sengketa lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara;
Isi Proposal, meliputi: 1. Latar belakang; 2. Tujuan dan sasaran kegiatan; 3. Tahapan kegiatan inventarisasi dugaaan sengketa LH; 4. Waktu pelaksanaan; 5. Penanggungjawab dan sumber dana.
B. Pelaksanaan/Tahap Kegiatan 6
1.
Rapat Koordinasi antara BLH Provinsi dan BLH Kab/Kota untuk membahas rencana kegiatan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang meliputi: a. kriteria sengketa lingkungan hidup yang akan diinventarisasi; b. tahapan kegiatan; c. waktu pelaksanaan kegiatan; d. pembentukan tim inventarisasi dan klarifikasi; e. sumber pendanaan.
2. BLH Provinsi melakukan inventarisasi yang akan dilakukan klarifikasi lapangan sengketa lingkungan hidup melalui surat kepada BLH Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari rapat koordnasi.
7
3. Klarifikasi lapangan, dengan tahapan kegiatan sbb: a. Koordinasi dengan BLH Kabupaten/Kota untuk persiapan klarifikasi lapangan; b. Klarifikasi lapangan untuk membuktikan kebenaran: 1) terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 2) timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau negara; 3) menginventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup; c. Penyusunan laporan klarifikasi lapangan 4. Pembahasan hasil klarifikasi lapangan dan penyusunan daftar sengketa lingkungan hidup yang akan ditindaklanjuti dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Kriteria Sengketa Lingkungan Hidup 8
Sumber kriteria sengketa lingkungan hidup: 1. Pengaduan langsung tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat dan/atau negara; atau 2. Rekomendasi dari hasil verifikasi pengaduan tentang telah terbuktinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat dan/atau negara, untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian sengketa lingkungan.
Tahapan Kegiatan 9
Persiapan: melakukan Koordinasi Pelaksanaan: a. Inventarisasi b. Klarifikasi lapangan Pelaporan: Penyusunan Laporan
Tim Inventarisasi Dan Klarifikasi 10
Dapat dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BLH Provinsi, yang anggotanya terdiri dari: BLH Provinsi
Ahli (jika diperlukan);
Anggota
Petugas laboratorium
BLH Kabupaten/Kota
Sumber Dana 11
Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014; Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Sub Output Laporan Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang Berpotensi atau /telah menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat Sebagai Hak Milik Privat dan/atau Lingkungan Hidup Sebagai Hak Milik Publik/Negara.
Waktu Pelaksanaan 12
1. Persiapan Inventarisasi dan Klarifikasi
Sengketa Lingkungan Hidup, bulan Januari – Juni 2014. 2. Pelaksanaan Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, bulan Juni – Oktober 2014. 3. Pelaporan Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, Bulan Nopember – Desember 2014.
C. Evaluasi dan Pelaporan 13
1. Evaluasi dilakukan dengan melakukan koordinasi antara BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/Kota untuk membahas: a. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup. b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemahaman substansi, koordinasi sarana dan prasarana serta alokasi dana.
14
2.
Pelaporan yang terdiri dari: a. Format Pelaporan Akhir 1) Pendahuluan a) Latar Belakang informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat/hak milik privat dan/atau lingkungan hidup/hak milik publik/negara. b) Tujuan Pelaksanaan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup. Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup.
15
2) Pelaksanaan Kegiatan Uraian pelaksanaan kegiatan inventarisasi sengketa lingkungan hidup, meliputi: a) Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup dan dilengkapi dengan data-data pendukung. (format daftar inventarisasi terlampir). b) kendala-kendala yang dihadapi baik pemahaman substansi, koordinasi, sarana dan prasarana serta alokasi dana. 3) Saran tindaklanjut Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup, BLH Provinsi dapat mengusulkan saran tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk tahun berikutnya.
16
b. Format Laporan Triwulan 1) Tahapan kegiatan yang telah dilakukan 2) Tahapan kegiatan selanjutnya 3) Kendala pelaksanaan kegiatan
17
c. Waktu dan Jumlah Pelaporan Waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau publik/negara disampaikan oleh BLH Provinsi kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penaatan Hukum lingkungan, meliputi: 1) 3 (tiga) eksemplar disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup c.q. Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan; 2) 1 (satu) eksemplar disampaikan kepada Gubernur Provinsi; 3) 1 (satu) eksemplar disampaikan kepada Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion; 4) 2 (dua) eksemplar untuk dijadikan arsip pada BLH Provinsi.
Disamping itu, masing-masing laporan tersebut dilengkapi dengan soft copy dalam bentuk compact disk (CD).
Format Laporan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat kegiatan PT...... Di...... 1. Latar Belakang Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat tanggal.....tentang dugaan terjadinya sengketa LH akibat kegiatan PT.....di........ Tim BLH Provinsi.....dan BLH Kab/Kota.....berdasarkan surat tugas No.........telah melakukan klarifikasi lapangan pada tanggal..........(apabila sumber sengketa LH berasal dari pengaduan masyarakat). Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi pengaduan tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat kegiatan PT........, untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian sengketa LH, Tim berdasarkan surat tugas....telah melakukan klarifikasi lapangan pada tanggal .......... (jika sumber sengketa lingkungan hidup berdasar dari rekomendasi hasil verifikasi pengaduan masyarakat).
18
2. Tujuan
Tujuan klarifikasi lapangan adalah: a. Membuktikan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (jika sumber sengketa lingkungan hidup dari pengaduan masyarakat); dan/atau b. Membuktikan kebenaran timbulnya kerugian masyarakat dan/atau negara; c. Menginventarisasi tindakan tertentu (perbaikan pengelolaan lingkungan) yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan; 3. Kegiatan selama klarifikasi: Isi dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim selama melakukan klarifikasi lapangan (poin-poin). 4. Klarifikasi Isi dengan hasil klarifikasi lapangan yang menjawab tujuan klarifikasi lapangan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua). 19
Daftar Sengketa LH Yang Perlu Ditindaklanjuti Provinsi ............. Tahun 2014 No
Sengketa LH
Lokasi
Waktu Klarifikasi Lapangan
20
Penanggung Jawab
Hasil Klarifikasi Lapangan
21
TERIMA KASIH
