MEKANISME DAN PROSEDUR PENGUSULAN CALON PAHLAWAN NASIONAL DAN PERINTIS KEMERDEKAAN
DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN 2014
1
I. Tugas dan Fungsi • Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
(K2KS) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Tugas pokok Direktorat K2KS adalah : 1. Pembinaan warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis
kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan. 2. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan
JandaPerintis Kemerdekaan. 3. Pengelolaan TMPN dan MPN di seluruh Indonesia 4. Pengusulan SLKS 2
II. SUMBER HUKUM 1.
UUD 1945 Bab III, Pasal 15 : “PRESIDEN MEMBERI GELAR, TANDA JASA, DAN LAIN-LAIN TANDA KEHORMATAN YANG DIATUR DALAM UU.”
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kebangsaan/Kemerdekaan.
Kepada
Perintis
Pergerakan
4. PP. No.35/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional. 3
III. PENGERTIAN (BERDASARKAN UU. NO. 20 TAHUN 2009)
1.
PAHLAWAN NASIONAL
Adalah gelar yang diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2.
KELUARGA PAHLAWAN
Adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anak kandung yang sah.
3. TIM PENELITI, PENGKAJI GELAR PUSAT (TP2GP) SEBELUMNYA BPPP
TP2GP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya. TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (Tiga belas) orang yang terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait. 4
5. TIM PENELITI, PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) SEBELUMNYA BPPD TP2GD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (Tiga belas) orang yang terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait.
6. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL UTAMA (TMPNU) KALIBATA Yang Dimaksud dengan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota Negara sedangkan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia (Penjelasan Pasal 33 UU. Nomor 20 Tahun 2009) dan yang berhak dimakamkan di TMPN Utama adalah yang menerima Gelar (Pahlawan Nasional), Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra dan Bintang Gerilya.
7. GELAR Penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara, Gelar merupakan Pahlawan Nasional (Pasal 4 UU. NO. 20 Tahun 2009) 5
IV. KRITERIA CALON PAHLAWAN NASIONAL UU. No. 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26, untuk memperoleh Gelar : A. Syarat Umum : 1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. 2. Memiliki integritas moral dan keteladanan. 3. Berjasa terhadap bangsa dan Negara. 4. Berkelakuan baik; 5. Setia dan tidak menghianati bangsa dan Negara; dan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
6
B. Syarat khusus : 1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; 3. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara 4. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa 5. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang menpunyai jangkauan luas dan berdampak nasional; 7
V. KRITERIA CALON PERINTIS KEMERDEKAAN A.
Umum : 1. Mereka yang menjadi Pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan, dan/atau. 2. Mereka yang pernah mendapatkan hukuman dari Pemerintah Kolonial karena giat dan aktif dalam pergerakan Kebangsaan/kemerdekaaan, dan/ata 3. Anggota/anggota angkatan bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur, yang gugur atau mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial dan/atau 4. Mereka yang secara terus menerus secara aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.
B.
Khusus (Untuk Irian jaya): 1. Unsur pimpinan organisasi Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara De Fakto masih dikuasai penjajah Sebelum dicanangkannya Trikora tanggal 19 Desember 1961. 2. Aktifis/Anggota organisasi Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara masih dikuasai penjajah Sebelum dicanangkannya Trikora tanggal 19 Desember 1961. 8
VI. PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN CALON PAHLAWAN NASIONAL
1.Rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Gubernur) dan Surat Pengantar dari Dinas Sosial Provinsi (secara berjenjang). 2.Hasil sidang Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) tingkat Provinsi sebagaimana format laporan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 3.Riwayat hidup dan Perjuangan calon Pahlawan Nasional : a.Nama. b.Tempat dan Tanggal Lahir. c.Pendidikan. d.Tempat dan Tanggal meninggal. e.Riwayat Perjuangan secara kronologis. 9
4. Biografi calon Pahlawan Nasional yang diusulkan : a. Pendahuluan. b. Latar belakang berdasarkan pokok-pokok aktifitas situasi dan kondisi yang dihadapinya. c. Dilampirkan daftar kepustakaan. d. Ditulis dalam format karya akademik. e. Hasil penelitian. 5. Seminar usulan Calon Pahlawan Nasional dan makalah-makalahnya : a. Makalah dibuat berdasarkan karya akademik dan hasil penelitian, dan dilampirkan daftar pustaka. b. Komposisi seminar terdiri dari : • Perwakilan Kementerian Sosial RI. • Pakar/ Sejarawan level Nasional. • Pakar/ Sejarawan level Daerah/ Provinsi. 6.
Dokumen-dokumen Pendukung calon Pahlawan Nasional, antara lain : a. Daftar dan bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima/ diperoleh. b. Catatan pandangan/ pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan. c. Foto-foto/ gambar dokumentasi perjuangan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan. d. Foto calon Pahlawan Nasional berukuran 5 R sejumlah 3 (tiga) lembar. e. Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat disertai surat keterangan dan foto dari Pemda setempat. f. Buku – buku pendukung usulan Calon Pahlawan Nasional 10
VII. TIM PENELITI PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD)
Keberadaan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Pasal 54, yaitu : Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh TP2GD. TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri unsur Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan dan Instansi Terkait. Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi. 11
VIII. TIM PENELITI PENGKAJI GELAR PUSAT (TP2GP)
Keberadaan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Pasal 55, yaitu : Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh TP2GP. TP2GP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri unsur Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan dan Instansi Terkait. Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GP, disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi. 12
IX. PROSEDUR / TATA CARA PENGUSULAN 1. Masyarakat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat. 2. Bupati/Walikota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Instansi Sosial Provinsi setempat. 3. Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian (melalui Proses Seminar,Diskusi maupun Sarasehan). 4. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan kepada Gubernur yang akan merekomendasikan kepada Menteri Sosial RI. 13
5.
Menteri Sosial RI Cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan / Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengadakan verifikasi kelengkapan administrasi.
6.
Usulan Calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diusulkan kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan.
7.
Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.
8.
Usulan Calon Pahlawan Nasional yang tidak memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali 1 (satu) kali dan dapat diusulkan kembali minimal 2 (dua) tahun kemudian terhitung mulai tanggal penolakan, sedangkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang ditunda dapat diusulkan kembali dengan melengkapi persyaratan yang diminta dan diajukan kembali kepada Menteri.
9.
Upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh Presiden RI menjelang Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. 14
X. BAGAN TATA CARA PENGUSULAN PAHLAWAN PRESIDEN RI DEWAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN RI
UPACARA PENGANUGERAHAN GELAR
MENTERI SOSIAL RI
TP2GP
DITJEN DAYASOS & PK
DIT. K2KS
GUBERNUR INSTANSI SOSIAL PROVINSI
TP2GD
TP2GD
BUPATI / WALIKOTA
Keterangan : Garis Permohonan (Pengusulan) Garis Persetujuan / Pengakuan
MASYARAKAT
TP2GP TP2GD
Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah
BAGAN PENGUSULAN PERINTIS KEMERDEKAAN
MENTERI SOSIAL RI DITJEN DAYASOS & PK
BP3K2
DIT. K2KS
INSTANSI SOSIAL / PEM. PROVINSI
INST. SOSIAL PEM. KAB / KOTA Keterangan : PEMOHON
Garis Permohonan (Pengusulan) Garis Persetujuan / Pengakuan BP3K2 : Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
XII. KEWAJIBAN AHLI WARIS PENERIMA GELAR a)
Ahli Waris penerima Gelar berkewajiban : Menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara; Menjaga dan melestarikan perjuangan, karya, dan nilai kepahlawanan, dan; Menumbuhkan dan membina semangat kepahlawanan.
b) Ahli Waris Pahlawan nasional berhak mendapatkan tunjangan secara
berkala atau sekaligus kepada ahli warisnya.
17
XIII. Hak Warakawuri/Kel. Pahlawan Nasional Perintis Kemerdekaan (PK)/Janda Perintis Kemerdekaan (JDPK) :
1) Bantuan dari Kementerian Sosial RI : WARAKAWURI/KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL a) Bantuan Bulanan b) Bantuan Kesehatan
= Rp 1.500.000,- /Bulanan = Rp 3.500.000,- /Tahun
PERINTIS KEMERDEKAAN a) Bantuan Bulanan b) Bantuan Kesehatan
= Rp 516.000,- /Bulanan = Rp 2.500.000,- /Tahun
JANDA PK a) Bantuan kesehatan
= Rp 2.000.000,- /Tahun
2) Dari PT Taspen (PP No.41 Tahun 2014) : PERINTIS KEMERDEKAAN a) Tunjangan Bulanan
= Rp 2.128.000,- /Bulan
JANDA PK a) Tunjangan Bulanan
= Rp 1.649.000,- /Bulan 18
DATA JUMLAH DAN ASAL PAHLAWAN DAN WARAKAWURI/KEL. PAHLAWAN NASIONAL SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
DAERAH
WARAKAWURI
PAHNAS
ISTRI
ANAK
Yogya
2
6
16
Jakarta
6
52
7
Sumbar
-
1
11
Jateng
2
-
26
Jatim
-
2
23
Sumut
-
1
9
Aceh
-
-
7
Sulut
-
-
6
Kalsel
-
1
3
kalbar
-
-
1
Maluku
-
-
5
Lampung
-
-
1
1
4
-
3
Bali Riau
-
WK
DAERAH
PAHNAS
ISTRI
ANAK
Surakarta
-
-
1
Jambi
-
-
1
Keppri
-
-
1
NTT
-
-
2
Sulsel
-
4
12
Sumsel
-
1
2
Kalteng
-
-
1
Bengkulu
-
1
2
Gorontalo
-
1
1
Jabar
-
3
14
Papua
-
2
1
Papua Barat
-
-
3
10
75
163
JUMLAH
19
DATA JUMLAH DAN ASAL PK DAN JDPK SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 DAERAH
PK
JDPK
Aceh
-
1
Sumut
-
4
Jambi
-
1
Riau
-
7
Sumbar
-
81
Sumsel
-
5
Lampung
-
7
DKI Jakarta
21
Banten
PK
JDPK
NTB
1
2
NTT
3
8
Sulsel
-
2
Sulut
-
2
Kalbar
-
1
Kalsel
-
3
Papua
34
17
118
Papua Barat
36
42
1
45
jumlah
198
825
Jawa Barat
7
187
Jawa Tengah
2
51
D.I. Yogyakarta
1
5
Jawa Timur
90
235
-
1
Bali
DAERAH
20
21
