PENGKAJIAN SISTEM IMBALAN ANGGOTA POLRI PADA TINGKAT BINTARA Meilita Tryana S. Staf Pengajar Jurusan Teknik Industri FT USU Abstrak: Ritme aktivitas masyarakat pada berbagai bidang semakin cepat dikarenakan laju pembangunan dan fenomena globalisasi, sebagaimana tercermin pada peningkatan mobilitas manusia dan barang, pertukaran informasi, dan transaksi ekonomi maupun transaksi sosial yang lain. Di samping dampak positif pada kesejahteraan, peningkatan ini membawa pula dampak sosial yang kompleks. Kuantitas tindak kriminalitas semakin meningkat, diikuti pula oleh tingginya intensitas dan modus kejahatan, serta timbulnya kerusuhan di berbagai tempat akhir-akhir ini. Semua fenomena tersebut menuntut peran yang lebih besar dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai unsur terdepan dalam penanganan Kamtibmas. Harapan masyarakat terhadap Polri adalah mendapatkan perlindungan Polri yang semakin maksimal dan pelayanan yang lebih baik dari Polri. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka ada lima unsur yang utama untuk membangun polri yang kuat yaitu: mutu personil, kesejahteraan personil, jumlah personil, sarana, dan prasarana, dan sistem politik negara. Penelitian ini mengkaji salah satu dari kelima unsur tersebut, yaitu kesejahteraan personil yang menjadi prioritas dalam membangun kepolisian yang kuat di Indonesia. Abstract: The rhythm of community activity in various fields are faster as consequence of development rate and globalization phenomenon, as reflected of increasing of human and goods mobility, information exchange, and transaction, both economic, and social transactions. Beside its positive impact on prosperity, this increase is also followed by high criminal intensity and mode, as well as occurrence of riot in currently various places. All these phenomenon of course require for a larger role from Polri party as the foremost element in handling of community security and order (Kambtibmas). The community expectation on the Polri is to obtain the most maximal Polri’s protection and it’s better services. To fulfill these expectations, therefore, there are five primary elements of personnel quality, personnel prosperity, number of personnel, means and infrastructures as well as state politics. This study evaluate one of these fie elements, personnel prosperity that become priority in developing a strong police institution in Indonesia.
I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah Laju pembangunan dan fenomena globalisasi telah membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin dinamis. Ritme aktivitas masyarakat pada berbagai bidang semakin cepat, sebagaimana tercermin pada peningkatan mobilitas manusia dan barang, pertukaran informasi, dan transaksi, baik transaksi ekonomi maupun transaksi sosial lainnya. Di samping dampak positif pada kesejahteraan material dan spiritual, peningkatkan ritme kehidupan ini membawa pula dampak sosial yang kompleks. Kuantitas tindak kriminalitas semakin meningkat, diikuti pula oleh tingginya intensitas dan modus kejahatan. Harapan masyarakat terhadap Polri ada dua hal, yaitu pertama mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polri yang semakin maksimal baik atas dirinya, keluarganya, dan harta bendanya, dan kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri. Walaupun organisasi Polri sudah berubah memberikan imbalan melalui beberapa komponen
9
imbalan tetapi hal ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, hal ini juga dapat dilihat dari penyimpangan yang dilakukan seperti memanfaatkan kesempatan dan kewenangan yang diberikan kepada anggota Polri untuk kepentingan yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan dan tujuan organisasi Polri yang sangat mempengaruhi kinerja anggota Polri maupun organisasi Polri. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Polri agar dapat hidup layak perlu dilakukan suatu kajian mengenai sistem imbalan anggota Polri berdasarkan kebutuhan hidupnya dengan mempertimbangkan komponen yang selama ini diterapkan oleh organisasi Polri. 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka masalahmasalah yang ingin dijawab dalam penelitian (research question) ini adalah: 1. Apakah sistem imbalan yang diberikan untuk anggota Polri sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini? 2. Komponen apakah yang perlu diperbaiki agar
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
dapat mengurangi hidup?
kesenjangan
kebutuhan
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengkaji variabel-variabel sistem imbalan yang selama ini diterapkan dalam organisasi Polri. 2. Mempelajari proporsi kebutuhan hidup anggota Polri pada tingkat Bintara. 3. Menyusun sistem imbalan yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup anggota Polri. 4. Menyusun kebijakan sistem imbalan yang diperlukan. 1.4. Manfaat Penelitian Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat: 1. Untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi anggota Polri. 2. Bahan informasi untuk mengadakan kajian lebih mendalam. 3. Sebagai pedoman bagi pengambil keputusan (decision maker) untuk menyusun kebijakan yang berkenaan dengan upaya pembinaan dan pengembangan organisasi Polri di masa yang akan datang. II. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian imbalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1999) adalah sebagai berikut: a. Upah yang dijadikan sebagai balas jasa (honorarium). b. Balasan berupa pujian, hukuman, dan sebagainya atas tindakan yang dilakukan. Istilah ‘imbalan’ penulis gunakan untuk meng-Indonesiakan istilah ‘compensation’ yang datang dari buku-buku manajemen sumberdaya manusia yang diimpor dari Amerika. Bahasa Inggris maupun organisasi buruh Internasional Labor Organization/ILO) (International menyebutkan renumeration mempunyai cakupan yang lebih luas daripada upah dan gaji. Imbalan mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pekerja dan diterima atau dinikmati oleh pekerja, baik secara langsung, rutin, atau tidak langsung (pada suatu hari nanti). Pemberian imbalan atau kompensasi merupakan masalah yang sangat penting, mengingat setiap pekerja dalam organisasi mempunyai pengharapan atas sesuatu dari organisasi, sebagai penghargaan atas jerih payahnya selama bekerja. Imbalan selain berbentuk upah (uang) dapat juga berupa fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, atau bentuk-bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Masalah pengelolaan imbalan bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama seseorang untuk menjadi karyawan, tetapi juga karena imbalan yang
10
diberikan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semangat dan kegairahan kerja para personil organisasi (Siregar & Samadhi, 1987: 37). Istilah imbalan sering digunakan secara bergantian dengan administrasi gaji dan upah. Bagaimanapun, istilah imbalan sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas. Imbalan diartikan sebagai semua bentuk kembalian (return) finansial, jasa-jasa berwujud, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. Imbalan finansial langsung (direct financial compentation), terdiri dari bayaran (pay) yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus, komisi. Imbalan finansial tidak langsung (indirect financial compentation) yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua imbalan langsung. Komponen dari keseluruhan program imbalan disajikan dalam gambar II.1. berikut ini:
Gambar II.1. Komponen-Komponen Keseluruhan Program Imbalan (Sumber: Simamora Henry, Manajemen Sumberdaya Manusia, edisi 1, cetakan 1, 1995:413). Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi (Siagian, 1992: 253). Menurut Nitisemito, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam sistem pemberian imbalan antara lain sebagai berikut: 1. Agar imbalan yang diberikan mempunyai dampak yang positif, maka jumlah minimum yang diberikan haruslah dapat memenuhi
Pengkajian Sistem Imbalan Anggota Polri pada Tingkat Bintara
kebutuhan secara minimal dan sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. 2. Selain harus dapat memenuhi kebutuhan minimal, maka imbalan yang diberikan hendaknya dapat mengikat personil yang ada, sehingga kemungkinan terjadinya keluar masuknya karyawan dapat ditekan sekecil mungkin. 3. Imbalan yang diberikan harus mampu pula meningkatkan semangat dan kegairahan kerja, sehingga kerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 4. Untuk dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja, maka dalam menetapkan jumlah imbalan harus selalu bersifat dinamis, artinya sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. 5. Selain jumlah imbalan yang diberikan, perlu dipikirkan komposisi dari imbalan yang diberikan, sebab dengan komposisi yang tepat maka akan memberikan dampak yang positif baik terhadap personil maupun terhadap organisasi secara keseluruhan. Davis (1987) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk merancang sistem imbalan yang lengkap dan ekonomis, diantaranya adalah job evaluation untuk menentukan gaji dasar yang diperoleh sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, performance appraisal untuk memberikan intensif yang besarnya sesuai dengan performansi kerja karyawan dan profit sharing. Ketiga sistem ini merupakan landasan untuk merancang program imbalan. Secara garis besar perancangan sistem imbalan dapat dilihat pada gambar II.2.
(Sumber : Dais, Keith. Human Behaviour at Work: Organizational Behaviour, sixth edition. The Grolier, 1987, p.573).
III. METODOLOGI PENELITIAN Hasil yang diperoleh dari suatu penelitian selalu memberi kemungkinan untuk diteliti lebih lanjut. Demikian pula dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Penelitian lain yang lebih
mendalam atau penelitian dengan sudut pandang yang berbeda akan melengkapi kesimpulan penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik diperlukan urutan langkah penelitian yang terstruktur. Adapun tahapan penelitian ini secara garis besarnya dapat dilihat pada gambar III.1.
Gambar III.1. Tahapan Proses Penelitian Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. Analisis kondisi eksisting sistem imbalan adalah analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam pemberian sistem imbalan kepada anggota Polri. Untuk melakukan analisis kebijakan pemerintah tersebut, maka tahapan yang dilakukan dimulai dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan komponen sistem imbalan yang diterima oleh anggota Polri dari organisasi/pemerintah. 2. Analisis kebijakan sistem imbalan dengan pendekatan kebutuhan hidup anggota Polri tingkat bintara, adalah analisis yang didasarkan pada pendekatan kebutuhan hidup anggota Bintara Polri dan keluarganya, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan indikator komponen kebutuhan hidup primer, sekunder, dan tersier.
IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA Pada tabel IV.2. menunjukkan komposisi anggota polisi berdasarkan usia. Yang mempunyai proporsi paling besar adalah polisi dengan usia 35 – 44 tahun berjumlah 23 orang atau 46% dan diikuti dengan polisi usia 25-34 tahun sebanyak 17 orang atau 34%.
11
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
No. 1 2 3 4
Usia 20-24 25-34 35-44 > 45 Jumlah
Frekuensi 7 17 23 3 50
Persentase (%) 14 34 46 6
IV.1.6.5 Komposisi Status Perkawinan
IV.1.6.2. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, anggota polisi sebagian besar berpendidikan SLTA. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel IV.3. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6
SMA 3 8 11 9 6 9
Pendidikan SMEA STM 1 1 1 -
SMK 1
Jumlah 3 8 12 10 7 10
(Sumber: Diolah dari kuesioner). IV.1.6.3 Komposisi Responden Berdasarkan Lama Bekerja Dari tabel IV.4. dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota polisi di Polres Langkat bekerja antara 16-20 tahun, yaitu sebesar 16 responden atau 32%. Urutan kedua yang telah bekerja 6-10 tahun sebanyak 12 responden atau 24%. Komposisi anggota polisi berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel IV.4. Komposisi Responden Berdasarkan Lama Bekerja No. 1 2 3 4
Lama bekerja 1-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun Lebih dari 20 tahun
Frekuensi 10 12 6 16 6
Persentase( %) 20 24 12 32 12
(Sumber: Diolah dari kuesioner). IV. 1.6.4. Komposisi Responden Berdasarkan Pangkat dan Golongan No.
Kepangkatan
Golongan
Frekuensi
1 2 3 4 5 6
AIPTU AIPDA BRIPKA BRIGADIR BRIPTU BRIPDA
2F 2E 2D 2C 2B 2A
3 8 12 10 7 10
(Sumber: Diolah dari kuesioner).
12
Berdasarkan
Dari tabel IV.8. berikut ini akan menunjukkan data mengenai jumlah anak yang bersekolah dan jenjang pendidikan anak yang bervariasi dimulai dari TK hingga SMU.
Table IV. 2 Komposisi Responden Berdasarkan Usia (Sumber: Diolah dari kuesioner).
Kepangkatan Aiptu Aipda Bripka Brigadier Briptu Bripda
Responden
Presen tase (%) 6 16 24 20 14 20
Tabel IV. 8. Komposisi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan No .
Pangkat
1 Aiptu 2 Aipda 3 Bripka 4 Brigadier 5 Briptu 6 Bripda Jumlah
Pendidikan Belum T Sekolah K
1 1
2 2 8 3 1 16
S D 9 12 5 3 1 30
SMP
SMU
4 7 12 2
3 5 4 1
1 26
13
(Sumber: Diolah dari kuesioner). V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi analisis dan pembahasan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas unsur-unsur dalam sistem imbalan dan kebutuhan hidup sehingga dapat menentukan sistem imbalan berdasarkan tingkat kepentingan pada kebutuhan hidup anggota Polri. Analisis ini akan menjadi masukan bagi organisasi Polri dalam merumuskan sistem imbalan yang sesuai bagi kebutuhan hidup anggota Polri. V.1. Analisis Biaya Kebutuhan Hidup Biaya kebutuhan hidup yang dimasukkan di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh anggota Polri dan keluarganya selama sebulan untuk mengkonsumsi 3 komponen kebutuhan hidup (kebutuhan dasar), yaitu: o Kebutuhan primer: pangan, perumahan, dan pakaian. o Kebutuhan sekunder: pendidikan, kesehatan, dan transportasi. o Kebutuhan tersier: kebutuhan telekomunikasi dan rekreasi/ hiburan. Apabila dirinci lebih detail, maka biaya kebutuhan hidup yang dimaksud dalam analisis hasil penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 1) Biaya kebutuhan hidup anggota Polri; 2) Biaya kebutuhan hidup keluarga anggota Polri. Dalam menganalisis masing-masing biaya kebutuhan hidup anggota Polri dan keluarganya, maka dilakukan tahapan sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan item pertanyaan dalam komponen kebutuhan hidup yang terdapat pada kuesioner dan proporsi masing-masing komponen. 2. Mendeskripsikan hasil pengolahan data.
Pengkajian Sistem Imbalan Anggota Polri pada Tingkat Bintara
Untuk membandingkan besarnya gaji pokok yang diterima oleh anggota Polri dengan biaya kebutuhan hidup anggota Polri dan keluarganya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel V.11. Perbandingan Rata-Rata Gaji pokok Dengan Total Biaya Pengeluaran Keluarga. No.
Pangkat
1 2 3 4 5 6
AIPTU AIPDA BRIPKA BRIGADIR BRIPTU BRIPDA
Rata-rata gaji pokok (Rp) 1,086,567 1,071,000 1,027,875 957,250 859,510 789,510
Rata-rata total biaya rutin (Rp) 2,159,069 2,365,699 2,224,275 2,030,043 1,610,489 1,335,270
(Sumber: Data diolah) Pola perbandingan antara rata-rata gaji pokok yang diterima dari organisasi dengan rata-rata total biaya pengeluaran rutin keluarga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Gambar V.3. Grafik Perbandingan Gaji Pokok Biaya Pengeluaran Rutin Keluarga Dari gambar tersebut di atas, dapat dilihat besarnya gap antara gaji pokok yang diterima oleh anggota Bintara Polri dari pemerintah (dalam hal ini organisasi polri) dengan biaya total pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh anggota Polri dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya kajian oleh pemerintah dalam menetapkan besarnya gaji pokok yang diterima oleh anggota Polri khususnya pada tingkatan bintara. V.2. Formulasi Sistem Imbalan Polri Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, penulis mendapatkan beberapa komponen baru yang diperlukan oleh anggota Polri dan keluarganya, sehingga dalam merumuskan sistem imbalan yang baru, yang tentunya akan sangat menunjang kebutuhan hidup anggota Bintara Polri. Sehingga formulasi sistem imbalan baru bagi anggota Bintara Polri di masa yang akan datang, dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:
Gambar V.7. Formulasi Sistem Imbalan Baru Anggota Polri Berdasarkan Kebutuhan Hidup Dari gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat komponen yang perlu dimasukkan untuk sistem imbalan yang baru. Secara rinci komponen-komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Komponen-komponen sistem imbalan yang lama tetap dipertahankan, penulis berpendapat bahwa tidak semua komponen yang ada pada sistem imbalan yang lama tidak relevan dengan kebutuhan hidup anggota Bintara Polri dan keluarganya. Akan tetapi, ada beberapa komponen yang nilai nominalnya memiliki gap yang cukup besar dengan nilai nominal pengeluaran, sehingga pada komponenkomponen tersebut hanya perlu penyesuaian nilai nominalnya saja. o Gaji Pokok, nilai nominal perlu ditinjau kembali, minimalnya disesuaikan dengan biaya kebutuhan hidup anggota keluarganya. o Tunjangan istri/suami, nilai nominal perlu ditinjau kembali, minimalnya disesuaikan dengan pengeluaran anggota kelurganya. o ULP, selama ini Polri menggunakan istilah ULP untuk memberikan kompensasi bagi anggota Bintara Polri dalam memenuhi keperluan perlengkapan dinas, transportasi, telekomunikasi, hiburan, dalam melaksanakan tugas dan keperluan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas. Istilah ini tetap dipertahankan atau diubah menjadi ‘Tunjangan Operasional’ sehingga lebih tepat, sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi nilai nominalnya disesuaikan.
13
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
2.
3.
4.
14
Tunjangan Pangan. Selama ini Polri memasukkan komponen tunjangan beras dalam sistem imbalan, akan tetapi berdasarkan yang diperlukan oleh anggota Bintara Polri, sehingga akan lebih tepat jika komponen ini diganti dengan komponen tunjangan pangan, nilai nominal dari tunjangan ini perlu ditinjau kembali. Tunjangan fungsional untuk Bintara Polri. Selama ini Polri hanya memberikan tunjangan fungsional bukan untuk pangkat Bintara Polri, padahal jika dilihat dari beban kerja dan resiko yang ditanggung oleh pangkat ini sangat berat, oleh karena itu masuk dalam komponen sistem imbalan baru. Tunjangan Pendidikan Anak. Selama ini Polri memberikan tunjangan anak, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ternyata muncul komponen lainnya yang lebih penting untuk kelangsung hidup anggota Polri dan keluarganya agar lebih kompetitif, yaitu pendidikan. Tunjangan anak yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan pendidikan anak dewasa ini, sehingga nilai nominal untuk tunjangan anak perlu ditinjau kembali dan namanya disesuaikan dengan peruntukannya. o Tunjangan lainnya berupa tunjangan untuk kesejahteraan anggota Polri seperti kesehatan, perumahan secara terperinci, dan seragam sesuai dengan kebutuhan anggota Polri dalam rangka melaksanaan tugasnya. Sehingga komponen sistem imbalan selain yang tersebut di atas, perlu dikaji lebih lanjut terhadap fasilitas-fasilitas kesejahteraan yang selama ini diterapkan oleh organisasi kepada anggotanya. o Fasilitas kesehatan: Diharapkan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh organisasi selama ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota Polri dan keluarganya sehingga anggota tidak lagi mengeluarkan dana untuk kebutuhan kesehatan. Berdasarkan penelitian, seluruh responden masih harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kesehatan. o Fasilitas perumahan, selama ini masih ada dana yang harus dikeluarkan oleh anggota untuk mendapatkan fasilitas perumahan bahkan jumlah fasilitas rumah dinas bagi anggota masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan sebanyak 0 orang responden anggota polisi, yang menempati rumah dinas hanya 9 orang atau 18%. Bahkan ada 16 orang atau 32 % yang mengeluarkan dana untuk kebutuhan perumahan berupa sewa/kontrak. Kondisi ini merupakan hal yang perlu dilakukan, suatu kajian yang lebih mendalam terhadap pengadaan fasilitas perumahan bagi anggota, sehingga diharapkan anggota Polri
o
tidak mengeluarkan lagi biaya untuk kebutuhan perumahan. Selanjutnya, perlunya dirancang suatu kompensasi berupa asuransi terhadap resiko kesehatan dan resiko jiwa bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau cedera, bahkan kehilangan jiwa pada saat melaksanakan tugas. Mengenai hal ini perlu dilakukan suatu rumusan yang seragam dan lebih terperinci penerapannya, sehingga seluruh anggota yang mengalami cedera bahkan kehilangan jiwa pada saat melaksanakan tugasnya dapat menerima kompensasi yang sesuai dengan resiko tugasnya.
V.3. Usulan Kebijakan yang Diberikan Kepada Pemerintah 1. Dasar Pertimbangan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah dalam menyusun struktur imbalan Polri yaitu: a. Menyusun sistem imbalan berdasarkan merit sistem. b. Menata sistem kepegawaian organisasi Polri yang didasarkan merit seperti klasifikasi persyaratan tugas dan jabatan, uraian tugas dan jabatan, persyaratan tugas dan jabatan, serta penilaian kinerja tugas secara objektif, sehingga dapat menghasilkan suatu sistem kompensasi yang adil berdasarkan beban tugas dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi dalam organisasi Polri. c. Penyempurnaan sistem penggajian perlu didukung oleh: - Penataan organisasi dan penetapan jumlah personil Polri secara lebih rasional. - Penyempurnaan sistem pengadaan dan pembinaan karir anggota Polri. - Penyempurnaan fasilitas kesejahteraan organisasi Polri berdasarkan kebutuhan anggota, seperti fasilitas kesehatan anggota Polri dan keluarganya agar lebih diperhatikan, fasilitas perumahan maupun fasilitas lain yang mendukung motivasi anggota dan melaksanakan tugasnya. - Penerapan anggaran operasional Polri berbasis pada kinerja. 2 Arah Kebijakan a. Upaya penyempurnaan sistem imbalan diarahkan pada penyusunan sistem. Layak dan transparan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Melaksanakan analisis jabatan. 2. Melakukan evaluasi jabatan. 3. Melakukan struktur gaji pokok berdasarkan klasifikasi tugas dan jabatan:
Pengkajian Sistem Imbalan Anggota Polri pada Tingkat Bintara
-
b.
c.
d.
Merumuskan jenis tunjangan yang dianggap layak untuk diberikan kepada anggota Polri (hal ini dapat dilihat dari usulan penulis). - Menetapkan besaran masingdengan masing tunjangan memperhatikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta prinsipprinsip keadilan. - Mengupayakan agar penghasilan anggota Polri disesuaikan dengan tingkat inflasi, antara lain dengan membuat indeks untuk dijadikan dasar bagi penyesuaian dan tunjangan. Mengupayakan agar tunjangan fungsional khususnya bagi anggota Bintara Polri dimasukkan ke dalam komponen sistem imbalan. Mengupayakan penyusunan anggaran operasional anggota Polri yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan tugas, sehingga mengurangi KKN yang sering terjadi. Merumuskan secara seragam tunjangan kompensasi berupa tunjangan kesehatan dan asuransi yang diterima oleh anggota Polri yang mengalami kecelakaan seperti penyakit yang akut, cacat, dan meninggal akibat melaksanakan tugas. Hal ini sangat perlu diperhatikan apabila dilihat dari besarnya resiko tugas anggota Polri.
VI. KESIMPULAN DAN SARAN VI.1. Kesimpulan Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka dalam menyusun formulasi kebijakan sistem imbalan bagi anggota Bintara Polri, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sistem imbalan yang diberikan organisasi Polri saat ini terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan beras, jabatan tunjangan anak, tunjangan struktural/fungsional, dan tunjangan lauk-pauk masih belum dapat memenuhi kebutuhan anggota Bintara Polri saat ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya gap yang cukup besar antara gaji yang diterima oleh anggota Bintara Polri dengan pengeluaran kebutuhan hidup angota Polri dan keluarganya, sehingga perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali yaitu dengan cara menaikkan nilai komponen yang ada seperti gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan tunjangan operasional/ULP. 2. Berdasarkan penelitian survai kebutuhan hidup anggota Polri, maka dapat ditemukan beberapa komponen kebutuhan hidup yang dapat dijadikan komponen baru dalam penyusunan sistem imbalan anggota Polri. Adapun
3.
4.
komponen yang baru pada sistem imbalan, berdasarkan penelitian melalui survai kebutuhan hidup anggota Polri mencakup kebutuhan yang diusulkan antara lain adalah: K Tunjangan Pangan K Tunjangan Fungsional K Tunjangan Pendidikan Anak Rumusan strategi dan kebijakan bagi sistem imbalan baru anggota Polri yang didasarkan pada tingkat kepentingan kebutuhan hidup di masa mendatang, yang ditunjukkan pada gambar V.7. memberikan ilustrasi bahwa terdapat variabel-variabel baru yang perlu ditambahkan dalam penyusunan sistem imbalan yaitu: Tunjangan Pangan, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Pendidikan Anak. Kebijakan sistem imbalan yang diusulkan adalah gaji pokok, di mana nilainya yang harus disesuaikan dengan biaya kebutuhan hidup minimum, tunjangan fungsional, tunjangan istri/suami di mana nilai disesuaikan dengan kebutuhan istri/suami, tunjangan anak diganti dengan tunjangan pendidikan anak, tunjangan beras diganti menjadi tunjangan pangan di mana nilainya disesuaikan dengan kebutuhan pangan minimum, tunjangan uang lauk-pauk berupa tunjangan operasional Polri di mana nilainya disesuaikan dengan kebutuhan minimum operasional anggota Polri. Untuk tunjangan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian bagi organisasi yaitu fasilitas yang selama ini diberikan organisasi kepada anggota berupa pengalokasian potongan tunjangan wajib, yaitu fasilitas kesehatan, perumahan, dan asuransi. Khusus untuk asuransi, diharapkan organisasi lebih memfokuskan kompensasi ini kepada anggota berkaitan dengan resiko yang dialami oleh anggota pada saat melaksanakan tugasnya.
VI.2. Saran-saran 1. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa sistem imbalan angota Polri berdasarkan kebutuhan hidup anggota Polri masih harus diuji kembali dengan menggunakan jumlah sampel anggota Polri bukan hanya pada tingkat Bintara tapi level atau tingkatan anggota Polri yang lain. 2. Hasil perhitungan ini merupakan analisis perhitungan statistik yang berdasarkan memiliki berbagai keterbatasan, sehingga ada kalanya hasil perhitungan tidak sesuai dengan kenyataan. 3. Penelitian ini hanya mengeluarkan sistem imbalan berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan hidup, sedangkan nilai untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut tidak dilakukan karena terbatasnya waktu penulis. Untuk itu penulis mengharapkan penelitian lanjutan yang dapat mengeluarkan suatu
15
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
4.
rumusan kebijakan mengenai sistem imbalan Polri sampai kepada nilai yang dibutuhkan. Berdasarkan temuan penelitian diperoleh besarnya gap antara besarnya gaji yang diterima oleh Bintara Polres Langkat dengan biaya kebutuhan hidup, sehingga hal ini cukup menarik untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam, seperti pengaruh kurangnya imbalan dengan munculnya tindakan korupsi di lingkungan Polri dan kajian lain yang berkaitan dengan data penelitian yang ada.
Daftar Pustaka
Peraturan Pemerintahan No.14. Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001. Renny R. 2000. Identifikasi Faktor-Faktor Dalam Sistem Imbalan yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Penjual. Tesis. Bandung. Siagian, S. 1992. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: PT Cipta Manunggal. Siregar, S.B. Samadhi, TMA, A. 1987. Manajemen ITB. Bandung
Anonim. 1992. Buku Petunjuk Administrasi Tentang Penggunaan Prajurit Polri.
Simamora , H. 1997. Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Anonim. 1995. Laporan Penelitian Studi Eksploratif Profesionalisme dan Kinerja Polri.
Tabah, A. 1996. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
Anonim. 1998. Buku Petunjuk Administrasi Pengurusan Penghasilan Personil di Lingkungan Polri.
Tabah A. 1996. Polisi (Budaya Dan Politik). Cetakan Kedua. Klaten: CV Sahabat.
Anonim. 2001. Harian Pikiran Rakyat, Bulan Februari.
Tabah, A. 2002. Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macam-Macam Asia). Jakarta: PT Sumbersewu Lestari.
Anonim. 2002. Tinjauan dan Penataan Kembali Organisasi Polri (Naskah Akademik). Mabes Polri.
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Anonim. 2002. Statistik Kesejahteraan Rakyat (Walfare Statistic). Survai Sosial Ekonomi Nasional. Anonim. 2003. Harian Kompas, Bulan Juni. Anonim. 2004. Ringkasan Eksekutif Desain Sistem Penggajian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kementrian Aparatur Negara. Davis, Keith. 1987. Human Behaviour at Work: Organizational Behaviour, Sixth Edition. Djoyohadikusumo, S. 1983. Ilmu Ekonomi. Jakarta: UI Press. Indrawan, R. 2002. Analisis Realisasi Kompensasi Terhadap Keluarga Anggota Polri Yang Gugur Saat Melaksanakan Tugas di Polda Lampung. Skripsi Mahasiswa PTIK, Jakarta. Kunarto. 2001. Perilaku Organisasi Polri. Jakarta: PT Cipta Manunggal. Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/ 28/III/2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Polri Milkovich, Et Al. 2002. Compesation. USA: Mc Graw Hill. Moekijat. 1992. Administrasi Gaji Dan Upah. Bandung: CV Mandar Maju. Poerwadarminta. 1999. Kamus Besar Indonesia. Jakrta: Balai Pustaka.
16
Bahasa
Walpole. 1995. Pengantar Statistik, Keenam. Jakarta: PT Gramedia.
Cetakan
