PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER I HASIL HUTAN KAYU (lUIPHHK ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1
BUPATI PACITAN
Mcnimbang
bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/80/KPTS/013/2007 tentang Penugasan kepada BupatiAVali Kota untuk melakukan pendaftaran ulang Izin Usaha Industn Primer Hasil Hutan Kayu (lUIPHHK), maka perlu mengatur Pendaftaran Ulang Izin dimaksud dalam Peraturan Bupati.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahim 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 1984 tentang Perindustrian; i 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 1 i
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaaa Kawasan Hutan; 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006; 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. Menetapkan
MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (lUIPHHK) i i
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan dengan: a- Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan , kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi barang setengah . jadi atau barang jadi; b. Izin Usaha Industri (lUI) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi; c Jenis Industri adalah bagjan suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi; d. Kapasitas Produksi adalah kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkcnankan, berdasarkan izin dari pejabat yang ; berwenang; e. Kapasitas terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak (lay-out) industri primer hasil hutan kayu yang diajukan dan ditetapkan dalam izin usaha industri. Pasal 2 Pendaftaran ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (lUIPHHK) bertujuan untuk mengetahui jumlah, sebaran, kapasitas izin produksi dan kapasitas terpasang, perizinan, kondisi operasi dan asset dari selumh IPHHK yang diterbitkan izinnya oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka restrukturisasi industri kehutanan. BAB II PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU Pasal3 Setiap Izin Usaha IPHHK wajib melakukan pendaftaran ulang. Pasal 4 Jenis Izin Usaha IPHHK yang wajib didaftar ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari: a. Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu; b. Izin Usaha Industri Veneer; c. Izin Usaha Industri Kayu Lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL); d. Izin Usaha Industri Serpih Kayu (Chipwood). Pasal 5 Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dilakukan oleh pemegang izin dilengkapi dengan: a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; b. Foto Copy Izin Usaha Industri ; c. Struktur Organisasi beserta jabatannya; d. Urmantugasdarimasing-masingjabatan; e. Daftar Kaoyawan.
BAB III TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN ULANG : Pasal 6 Tempat Pendaftaran Ulang bagi Izin Usaha IPHHK di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. i
Pasal? Waktu pendaftaran Ulang Izin Usaha IPHHK dimaksud pada pasal 6 berlaku sampai dengan 31 OKtober 2007. Pasal 8 (1) Kcpala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan melakukan penilaian atas kelengkapan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 untuk industri dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun. (2) Dalam hal pendaftaran ulang industri dengan kapasitas produksi 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilakukan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, Kepala Dinas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan melakukan ; penilaian atas kelengkapan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 5. (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim PeniltU. Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan mengusulkan kepada Bupati untuk memproses penerbitan Keputusan tentang Pembaharuan Izin Usaha IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sebagai bukti pendaftaran ulang. (2) Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran ulang lUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun. (3) Dalam hal usulan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan ; Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pendaftaran ulang lUIPHHK dapat diterima, Bupati menerbitkan Kepxrtusan tentang Pembaharuan lUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun. y
4
t
I
(4) Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan untuk menerbitkan Keputusan Pembaharuan lUIPHHK atau sural penolakan permohonan pendaftaran ulang lUIPHKK dengan Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun. (5) Bagi pemegang lUIPHHK yang permohonan pendaftaran ulangnya dholak kerena melewati batas waktu tanggal 30 April 2006, dapat mengajukan permohonan pendaftaran ulang kembali untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Bagi IPHHK di luar Papua yang izinnya diterbitkan setelah Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tanggal 20 Juli 2000 dan sebelxan 20 Juli 2003 namun menggunakan bahan baku kayu dari hutan alam, dapat diproses pendaftaran ulang lUIPHHK nya dengan diwajibkan untuk menggunakan bahan baku kayu non hutan alam. (7) Format Keputusan Pembaharuan lUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan ini. BABV KETENTUAN PENUTUP PASAL 10 (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Padatanggal i ^ - 7^ BUPATI PACITAN
2007
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : \4 TAHUN 2007 TANGGAL : ' A - 7 . - 2007
BUPATI PACITAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ /408.11/2007 TENTANG PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER IIASIL HUTAN KAYU ATAS NAMA DI KABUPATEN PACITAN BUPATI PACITAN Membaca Menimbang
Sural
Nomor tanggal perihal Pendaftaran UlanglUI-PHHK : a. bahwa telah diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai Keputusan Nomor tanggal , dengan jenis industri dan kapasitas sebagai berikut : b. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan IPHHK diatur oleh Menteri Kehutanan; c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-11/2003 jis. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2005 disebutkan bahwa setiap izin usaha industri primer hasil hutan kayu wajib melakukan pendaftaran ulang; d. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen daftar ulang dan kinerja , yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu; e. bahwa sehubungan hak tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu atas nama dengan Keputusan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2004 sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 4. : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha ; Industri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan ; Penggunaan Kawasan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; 9. Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden jo.Nomor 171/M Tahun 2005; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Nomor 62 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia; 12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/MySK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri; 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 jis. Peraturan ; Menteri Kehutanan Nomor : P.]6/Menhut-II/2004, Peraturan Menteri ' Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2005 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.456/Menhut-II/20O4 tentang 5 (Hma) Kebyakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program : Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 jis. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor :P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. MEMUTUSKAN Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada: - Nama: - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : - Alamat Perusahaan : Telp - Lokasi Pabrik : Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk menjalankan perusahaan industri primer hasil hutan kayu : - Jenis Industri: - Kapasitas Izin : m3/tahun Daftar mesin utama produksi adalah sebagaimana tersebut pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini. Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagai berikut: 1. Dilarang melakukan perluasan industri dan melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin. 2. Dilarang memmbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan, serta wajib melaksanakan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai rekomendasi instansi yang berwenang. 3. Dilarang menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang ijin pemanfaatannya tidak sah dan tidak didukung dokumen yang sah. 4. Dilarang melakukan kegiatan usaha industri primer hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin ini. 5. Wajib menyampaikan laporan bulanan, semesteran dan tahunan kegiatan industri sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Wajib membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (lilKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) sesuai ketentuan. 7. Wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan bahan Baku Industri (RPBBI) sesuai ketentuan. \
8. : Wajib memiliki tenaga pengukur dan penguji hasil hutan. 4
9. ; Wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu apabila melakukan i penggantian dan atau penambahan mesin utama produksi. 10. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan : terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan ; selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan, 11; Melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan , penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan 'tanaman, hutan tanaman rakyat, dan peremajaan perkebunan), serta menjalin kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat (Community Development) dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan : hutan tanaman. 12. Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dl bidang industri, terutama yang terkait dengan industri primer hasil hutan kayu, termasuk dalam hal ini industri perkayuan yang bersifat integrated. KETIGA
: Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini; beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lag! Keputusan Nomor tanggal , sepanjang yang menyangkut izin usaha industri primer hasil hutan kayu.
KEENAM
Pembaharuan Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal BUPATI PACITAN ttd
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: l.Sdr 2. Sdr
H. S U J O N O
BUPATI PACITAN SUJ
2007
i
dapat menugaskan Kepala Dinas Kehutanan dan (4) Bupati Perkebunan Kabupaten Pacitan untuk menerbitkan Keputusan Pembaharuan lUIPHHK atau surat penolakan permohonan pendaftaran ulang lUIPHHK dengan Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun. (5) Bagi pemegang lUIPHHK yang permohonan pendaftaran ulangnya ditolak kerena melewati batas waktu tanggal 30 April 2006, dapat mengajukan permohonan pendaftaran ulang kembali untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. IPHHK di luar Papua yang izinnya diterbitkan setelah (6) Bagi Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tanggal 20 Juli 2000 i dan sebelum 20 Juli 2003 namun menggunakan bahan baku kayu dari hutan alam, dapat diproses pendaftaran ulang lUIPHHK nya dengan diwajibkan untuk menggimakan bahan baku kayu non hutan alam. (7) Format Keputusan Pembaharuan lUIPHHK sebagaimana ' dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan ini. \ BABV i KETENTUAN PENUTUP ! PASAL 10 (1) Peraturan in! mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten ! Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Padatanggal 18 - 7 - 2007 BUPATI PACITAN cap.ttd. H.SUJONO Diundangkan di Pacitan PadaTanggall9 Juli 2007 f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN In MULVONO. MM Pembina Utama Muda NIP. 080 062 150 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 10
