SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU MEDIA : KABAR TIMUR
Selasa, 03 Mei 2016 06:00
Matrutty Segera Dieksekusi
AMBON - Gugatan praperadilan yang diajukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Holmes Matruty akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Ambon. Hakim Tunggal Alex Pasaribu menilai, penetapan tersangka oleh termohon (Kejaksaan Negeri Saumlaki) terhadap pemohon (Matruty) dalam kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi ruang rapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MTB tahun anggaran 2014, sudah sesuai aturan perundang-undangan. Gugatan pemohon terkait penetapan status tersangka di PN Ambon dinilai salah alamat. Gugatan praperadilan Matrutty harus diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai alamat Kejari Saumlaki selaku termohon. “Berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dan atau pasal 142 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pemngadilan Negeri yang memupunyai wilayah hukum di tempat tinggal tergugat,” kata Pasaribu dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (2/5). Menurut hakim, permohonan praperadilan harus diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki yang wilayah hukumnya meliputi tempat dan kedudukan termohon praperadilan, sebagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi diajukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai wilayah hukum, dimana tindak pidana itu disangkakan kepada tersangka atau pemohon praperadilan, Holmes Matruty. Pasca ditolaknya gugatan, Kepala Seksi Penyidikan Kejari Saumlaki, Dani Saputra meminta Matruty menyerahkan diri kepada jaksa penyidik. “Kami memberikan waktu kepada tersangka untuk menyerahkan diri ke Kejari Saumlaki sampai besok (Selasa) pukul 10.00 WIT,” kata Dani. Jika tersangka tidak mengindahkan panggilan menyerahkan diri, Kejari Saumlaki akan melayangkan surat ke Kejaksaan Agung untuk memasukan Holmes Matrutty dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Ini langkah selanjutnya, bila tidak datang untuk menyerahkan diri maka kami akan keluarkan DPO Holmes Mattruty,” tegas dia.
SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU MEDIA : KABAR TIMUR
Holmes Matruty tersandung dugaan korupsi proyek rehabilitasi ruang rapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MTB bersama Elias Lamerburu selaku pejabat pembuat komitmen tahun 2014 sebesar Rp 838.500.000. (KAF)
SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU MEDIA : KABAR TIMUR
Rabu, 04 Mei 2016 14:42
Kadis Diknas MTB Serahkan Diri
AMBON - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Holmes Matruty akhirnya secara sadar dan sukarela menyerahkan diri ke Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku guna diproses hukum dalam kasus dugaan korupsi. “Holmes bersikap kooperatif dan mendatangi gedung kantor kejati sekitar pukul 10.35 WIT dan setelah diproses, yang bersangkutan langsung digelandang ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Waiheru),” kata Kasie Pidsus Kejari Saumlaki, Denny Saputra di Ambon, Selasa. Holmes sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana pembangunan gedung pertemuan milik Dinas Pendidikan Kabupaten MTB tahun anggaran 2015 senilai Rp800 juta lebih. Penyerahan diri tersangka setelah upaya hukum yang dilakukan lewat tim penasihat hukumnya Anthony Hatane dan Rony Elias Sianresy mengajukan permohonan praperadilan Kajari Saumlaki di PN Ambon berakhir dengan penolakan hakim tunggal Alex Pasaribu. Menurut Denny, berakhirnya praperadilan pemohon maka selaku jaksa penyidik Kejari Saumlaki meminta yang bersangkutan kooperatif menyerahkan diri sebelum ditindaklanjuti ke Adhyaksa Monitoring Center di Kejagung. “Syukurlah yang bersangkutan datang hari ini karena sudah diberi batas waktu hingga pukul 15.00 WIT, tetapi Holmes hadir lebih awal pukul 10.35 WIT,” kata jaksa. Sesuai agendanya, berkas perkara dakwaan seluruhnya sudah siap dan dilakukan pelimpahan tahap II, dengan catatan penasihat hukum yang mendampingi adalah penunjukan jaksa penyidik. Karena Holmes tidak lagi memakai jasa bantuan hukum Anthony Hatane dan Rony Elias Sianresy sehingga JPU menunjuk Orasio Nelson Sianresy sebagai penasihat hukum yang baru.
SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU MEDIA : KABAR TIMUR
“Kita juga sudah menunggu kedua pengacara yang pertama selama dua jam tetapi nomor telepon mereka tidak aktif sehingga jaksa menunjuk PH yang baru,” katanya. Setelah tersangka dibawa dengan mobil tahanan ke Rutan Waiheru, jaksa melimpahkan berkas perkara Holmes ke panitera muda pengadilan tipikor karena Elias Lamerbulu selaku PPTK dalam proyek itu juga sudah disidangkan. “Pemeriksaan bisa berjalan secara bersamaan dan jaksa sudah menghormati seluruh upaya hukum seperti praperadilan, dan sekarang tinggal dia memenuhi kewajibannya untuk taat hukum,” katanya. (AN/KT)
SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU MEDIA : KABAR TIMUR
