MATRIKS USUL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK No
1.
Perihal
Maksud dan Tujuan Perseroan
AD Lama
Keterangan
Pasal 3 ayat 2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan; b. Merencanakan, Mengembangkan, menyediakan, memasarkan/ menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika; d. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
Corporate Office : PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jl. Japati No. 1, Bandung 40133
Usul Perubahan AD
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Usaha Utama 1) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan; 2) Merencanakan, Mengembangkan, menyediakan, memasarkan/ menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Usaha Penunjang 1) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika; 2) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. www.telkom.co.id
T 62-22 - 452 7101 F 62-22 - 424 0313
Menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang PokokPokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
No
2.
Perihal
Suara Blanko dalam RUPS
AD Lama
Masa Jabatan Direksi
Keterangan
Pasal 15 Ayat 6 Suara Blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
3.
Usul Perubahan AD
Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Perubahan ketentuan Pasal 15 Ayat 6 AD mengenai suara Blanko atau abstain adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik
Pasal 16 ayat 8 Masa Jabatan masing-masing anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Masa Jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu lima tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Perubahan Ketentuan Pasal 16 Ayat 8, 13, 14 dan 17 AD adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Dengan diaturnya ketentuan berakhirnya masa jabatan pada RUPS Tahunan yang kelima, maka kemungkinan diselenggarakan-nya RUPS beberapa kali dalam 1 (satu) tahun dapat dihindari.
No
Perihal
AD Lama
Usul Perubahan AD
Keterangan
Pasal 16 ayat 13 Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Dihapuskan
Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk menggantikan anggota Direksi lainnya dihapus, karena telah tercover di Pasal 16 Ayat 8
Apabila oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
Apabila oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk mengisi lowongan jabatan dihapus, karena telah tercover di Pasal 16 Ayat 8
Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka seorang Direktur lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka seorang Direktur lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
Dihapuskan
Pasal 16 ayat 14
No
Perihal
AD Lama
Usul Perubahan AD
Keterangan
Pasal 16 ayat 17 Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
4.
5.
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris pada saat bersamaan
Pasal 19 ayat 6
Masa Jabatan Dewan Komisaris
Pasal 19 ayat 8
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
Masa Jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Dihapuskan
Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan seluruh anggota Direksi.
Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu lima tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya.
Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk menambah jumlah anggota Direksi dihapus, karena telah tercover di Pasal 16 Ayat 8
Menyesuaikan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penambahan kata ”seluruh” adalah untuk memperjelas maksud ketentuan ini, yaitu pengangkatan yang tidak boleh bersamaan waktunya adalah pengangkatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris. Perubahan Ketentuan Pasal 19 Ayat 8, 12, 16 dan 17 AD adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Dengan diaturnya ketentuan berakhir-nya masa jabatan pada RUPS Tahunan yang kelima, maka kemungkinan diselenggarakan-nya RUPS beberapa kali dalam 1 (satu) tahun dapat dihindari.
No
Perihal
AD Lama
Usul Perubahan AD
Keterangan
Pasal 19 ayat 12 Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
Dihapuskan
Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris lainnya dihapus, karena telah tercover di Pasal 19 Ayat 8
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka lowongan tersebut harus diisi paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, kecuali jika anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam hal demikian Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan untuk mengisi lowongan tersebut.
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka lowongan tersebut harus diisi paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, kecuali jika anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam hal demikian Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan untuk mengisi lowongan tersebut.
Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk mengisi lowongan jabatan dihapus, karena telah tercover di Pasal 19 Ayat 8
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
Dihapuskan
Pasal 19 ayat 16
No
Perihal
AD Lama
Usul Perubahan AD
Keterangan
Pasal 19 ayat 17 Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika tanggal berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
6.
Transaksi Material
Dihapuskan
Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk menambah jumlah anggota anggota Dewan Komisaris dihapus, karena telah tercover di Pasal 19 Ayat 8
Perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a sampai dengan huruf i di atas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal nilai trasaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah material dan memenuhi ketentuan serta persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal.
Perubahan Ketentuan Pasal 17 ayat 7 AD tentang nilai transaksi materialitas dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Pasal 17 ayat 7 Perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a sampai dengan huruf h di atas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan Perseroan adalah material, yaitu memenuhi salah satu dari kedua hal berikut: a. 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan atau sejumlah lain sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku pada saat transaksi dilakukan; b. 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan atau jumlah lain sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
Dalam hal transaksi yang akan dilaksanakan tidak mencapai nilai material sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal, namun akan mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha utama Perseroan, baik dari aspek operasional, finansial maupun komersial, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dapat mengusulkan untuk diputuskan dalam RUPS.
