MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

Rencana 2012

2013

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2014

2015

Rencana 2012

2013

ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2014

UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

KEGIATAN 1. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

1. Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal 2. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 3. Persentase penyelesaian SOP 4. Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA)

1 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Opini dari BPK)

2 Persentase realisasi belanja terhadap pagu (non Belanja Pegawai)

2. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan

4. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

1 Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi Kementerian Keuangan 2 Persentase penyelesaian SOP 3 Persentase pengembangan jabatan fungsional 1 Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan: - Bersifat Administratif - Bersifat Kebijakan 2 Penyelesaian Legal Opinion 3 Jumlah Peraturan Perundang- undangan di bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang terdokumentasi 1 Persentase penyelesaian penanganan perkara hukum 2 Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama 3 Persentase pendampingan pejabat, pegawai, mantan pegawai di lingkungan Kemenkeu, eks BPPN dan eks BDL

6.855.819.100.000

7.068.272.801.807

7.288.113.772.557

7.288.113.772.557

Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (LKKL 2014) 80% Realisasi Tahun 2014

60.989.556.000

64.222.002.468

67.625.768.599

67.625.768.599

Biro Perencanaan dan Keuangan

NP

100%

100%

6.567.086.000

6.915.141.558

7.281.644.061

7.281.644.061

Biro Organta

NP

100% 100%

100% 100%

9.652.146.000

10.163.709.738

10.702.386.354

10.702.386.354

Biro Hukum

NP

3.911.453.793

4.118.760.844

4.118.760.844

Biro Bantuan Hukum

NP

100%

100%

100%

100%

82,50% (JPM 72%) 100% 95%

82,50% (JPM 74%) 100% 96%

85,00% (JPM 74%) 100% 96%

85,00% (JPM 74%) 100% 96%

Wajar Dengan Pengecualian / WDP (LKKL 2011) 80% Realisasi Tahun 2011

Wajar Dengan Pengecualian / WDP (LKKL 2012) 80% Realisasi Tahun 2012

Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (LKKL 2013) 80% Realisasi Tahun 2013

100%

100%

100% 100%

100% 100%

4 Hari Kerja 6 Hari Kerja 100% 80%




100%

100%

100%

100%

20 Hari Kerja

20 Hari Kerja

20 Hari Kerja

20 Hari Kerja

95%

95%

95%

95%

3.714.581.000

PROGRAM/KEGIATAN 5. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM

6. Peningkatan Citra Positif dan Kepercayaan Publik Kepada Kementerian Keuangan

7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

8. Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

9. Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

10. Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

INDIKATOR 1 Persentase pengelolaan kinerja pegawai 2 Persentase jumlah pegawai baru sesuai kebutuhan 3 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 4 Penyelesaian SK mutasi jabatan tepat waktu 5 Penyelesaian SK kepangkatan tepat waktu 6 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 1 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik 2 Jumlah hasil monitoring publik 3 Jumlah kegiatan pembinaan hubungan dengan stakeholders

1 Persentase BMN berupa tanah yang telah memiliki dokumen kepemilikan (sertifikat) 2 Persentase penyelesaian data perencanaan BMN strategis di lingkungan Kemenkeu 3 Jumlah kelulusan peserta ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kemenkeu 4 Persentase verifikasi database aset strategis Kemenkeu 1 Persentase kinerja teknis gedung dan sarananya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan 2 Waktu rata-rata respon atas permintaan barang operasional kantor 1 Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan 2 Jumlah Kebijakan TIK di tingkat Kementerian Keuangan 3 Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA) 1 Waktu rata-rata penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik 2 Persentase analisis atas Laporan Tahunan yang wajib disampaikan KAP dan KJPP 3 Persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan 4 Waktu rata-rata penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala AP, KAP, PP, dan KJPP

Rencana 2012

2013


2015

90% 100%

90% 100%

90% 100%

90% 100%

82,50% (JPM 72%) 100%

82,50% (JPM 74%) 100%

85% (JPM 74%) 100%

85% (JPM 74%) 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

583 Laporan 25 Frekuensi




70%

80%

90%

90%

30%

50%

70%

70%

120 Orang

120 Orang

120 Orang

120 Orang

50%

75%

90%

90%

85%

85%

85%

85%

5 Hari Kerja

5 Hari Kerja

5 Hari Kerja

5 Hari Kerja

60%

80%

90%

100%

12 Kebijakan

10 Kebijakan

10 Kebijakan

10 Kebijakan

95%

96%

96%

96%

12 Hari Kerja

12 Hari Kerja

11 Hari Kerja

11 Hari Kerja

90%

91%

92%

93%

85%

86%

88%

90%

30 Hari Kerja

25 Hari Kerja

20 Hari Kerja

20 Hari Kerja

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

24.529.921.000

25.830.006.813

27.198.997.174

27.198.997.174

Biro SDM

NP

36.586.319.000

38.525.393.907

40.567.239.784

40.567.239.784

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

NP

8.466.975.000

8.915.724.675

9.388.258.083

9.388.258.083

Biro Perlengkapan

NP

5.803.564.379.000

5.961.289.650.742

6.123.537.852.693

6.123.537.852.693

Biro Umum

NP

587.898.963.000

618.894.908.554

651.525.536.788

651.525.536.788

PUSINTEK

NP

16.284.064.000

17.029.558.551

17.811.178.561

17.811.178.561

PPAJP

NP

PROGRAM/KEGIATAN 11. Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

12. Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

INDIKATOR 1 Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan 3 Persentase realisasi dari agenda yang direncanakan 4 Persentase Unit Pemilik Resiko (UPR) yang menerapkan Manajemen Risiko 5 Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 1 Jumlah paket pengadaan barang/jasa secara elektronik 2 Pengguna LPSE Kementerian Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Komisi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa 3 Tercapainya peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan LPSE Kemenkeu (skala 4) 4 Jumlah kebijakan di bidang e-procurement 5 Waktu rata-rata layanan registrasi penyedia barang/jasa 6 Waktu rata-rata kecepatan respon terhadap keluhan (quick respon) 7 Frekuensi edukasi publik pengadaan secara elektronik 8 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 9 Tercapainya layanan dan dukungan bagi proses penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah (grant dan loan akan berakhir tahun 2013)

13. Pengelolaan Investasi Pemerintah

1 Jumlah penyaluran investasi reguler 2 Pencapaian target PNBP

14. Penyelesaian Sengketa Pajak

1 Persentase jumlah berkas banding siap sidang 2 Persentase putusan yang telah diucap 3 Jumlah permohonan peninjauan kembali (PK) yang siap dikirim

15. Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di daerah yang berkantor di GKN

Terwujudnya pelayanan GKN yang prima kepada Kantor-kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

Rencana 2012

2013


2015

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

9.366.070.000

9.775.212.912

10.203.213.212

10.203.213.212

PUSHAKA

NP

17.695.233.000

18.568.468.236

19.485.729.977

19.485.729.977

PLPSE

NP

5 Triliun 100%

28.405.279.000

29.893.958.787

31.460.789.323

31.460.789.323

PIP

NP

90%

90%

55.833.595.000

58.200.636.624

60.674.183.009

60.674.183.009

Set. PP

NP

43%

50%

50%

1000 Berkas

1000 Berkas

1000 Berkas

1000 Berkas

94%

95%

98%

98%

186.264.933.000

196.136.974.449

206.532.234.095

206.532.234.095

GKN Unit in charge : Biro Perlengkapan

NP

77 85%

78 85%

79 85%

79 85%

70%

70%

70%

70%

70%

80%

90%

100%

70

70

70

70

700 Paket

900 Paket

1000 Paket

1000 Paket

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

3

3

3

3

3 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

3 Jam

3 Jam

2 Jam

2 Jam

60 Menit

60 Menit

30 Menit

30 Menit

80 Frekuensi

60 Frekuensi

50 Frekuensi

50 Frekuensi

90%

90%

90%

90%

50%

50%

75%

-

3,2 Triliun 100%

4 Triliun 100%

4,5 Triliun 100%

85%

85%

43%

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

Rencana 2012

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 2015

Rencana 2012

ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 2015

UNIT PELAKSANA

KET *)

PROGRAM Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

100%

100%

100%

100%

121,69

160,30

176,20

193,70

Terlaksananya Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas DJA

100%

100%

100%

100%

99,89

115

127

139,70

Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

100%

3. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

100%

100%

100%

100%

4,00

6,80

7,20

7,90

Dit. Anggaran I, Dit. Anggaran II, dan Dit. Anggaran III

N

4. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

1,30

1,90

2,10

2,30

Dit. Anggaran III

N

1 Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P 2 Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P 3 Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah 4 Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi, SOP verifikasi perhitungan subsidi BBM, listrik, dan pupuk agar lebih cepat dan efisien

100%

100%

100%

100%

4,00

12,00

13,00

14,30

Dit. Penerimaan

B

Tersedianya norma penganggaran PBK dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

Pengelolaan Anggaran Negara

KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJA

2. Penyusunan Rancangan APBN

5. Pengelolaan PNBP dan subsidi

6. Pengembangan Sistem Penganggaran

7. Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Terlaksananya Harmonisasi Peraturan Penganggaran


Sekretariat

NP

Direktorat Jenderal Anggaran 100%

100%

100%

3,00

7,00

7,50

8,20

Dit. Penyusunan

B

APBN

Negara Bukan Pajak (PNBP) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6,50

11,00

12,10

13,30

Dit. Sistem

B

Penganggaran

100%

100%

100%

100%

3,00

6,6

7,3

8,00

Dit. Harmonisasi

Peraturan Penganggaran

NP

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

INDIKATOR

01 Persentase (%) penyerapan

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2013 2014

2015

90%

90%

90%

90%

3,1 Triliun

3,2 Triliun

3,3Triliun

3,4 Triliun

98 %

99 %

100%

100 %

81%

82%

83%

84%

3

3

3

3

Rencana 2012

Rencana 2012

2013


1.448.032.000

1.550.976.368

1.600.084.247

311.770.195

344.823.168

361.602.384

UNIT PELAKSANA

KET *)

2015 1.651.698.218

belanja negara dalam DIPA K/L 02 Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle cash KUN) 03 Persentase (%) ketepatan

04

05

06

07

penyediaan dana untuk pengeluaran negara Persentase pemenuhan target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu Indeks Jumlah LK-KL dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik Indeks kepuasan pengguna layanan

08 Persentase (%) tingkat akurasi perencanaan kas

KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1 Persentase jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 2 Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan 3 Persentase jumlah business process yang telah memiliki SOP 4 Persentase penyerapan DIPA (Non belanja pegawai) 5 Persentase jumlah SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu 6 Persentase implementasi e-procurement 7 Indeks peningkatan rata-rata pemahaman pegawai Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas bidang perbendaharaan

WTP : 70

WTP : 79

WTP : 81

WTP : 82

LK, WDP : 13 LK 3,08

LK, WDP : 4 LK 3,08

LK, WDP : 2 LK 3,09

LK, WDP : 1 LK 3,09

85%

90%

95%

98%

80%

90%

100%

100%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

93%

94%

95%

96%

85%

85%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 poin

2,5 poin

3 poin

3,5 poin

379.203.859 Sekretariat DJPB

NP

PROGRAM/KEGIATAN

2. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

INDIKATOR

1

2 3

4 5

6

3. Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

4. Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman

Indeks kepuasan stakeholder (satuan kerja K/L) terhadap layanan perbendaharaan Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L Persentase (%) revisi dokumen pelaksaaan anggarannya yang diselesaikan tepat waktu Akurasi data pagu DIPA Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran Persentase (%) tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran

1 Jumlah Penerimaan Remunerasi Atas Penyimpanan, Penempatan, dan Investasi Jangka Pendek (Idle Cash KUN) 2 Persentase (%) ketepatan penyediaan dana untuk pengeluaran negara 3 Persentase (%) ketepatan penyajian saldo harian Rekening Kas Umum Negara dalam rangka Saldo Kas Minimal 4 Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas 5 Persentase (%) tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas 6 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pengelolaan kas negara 7 Persentase (%) ketepatan penerbitan warkat yang tepat waktu dan tepat jumlah 1 Persentase pemenuhan target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman 2 Persentase (%) penyediaan dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman. kredit program dan pembiayaan lainnya yang disetujui secara optimal


2015

3,15

3,16

3,17

3,18

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

50%

66,7%

83,3%

100,00%

3,1 Triliun

3,2 Triliun

3,3Triliun

3,4 Triliun

98 %

99 %

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

85%

90%

95%

96%

85%

90%

95%

100%

80

80

80

80

100%

100%

100%

100%

81%

82%

83%

84%

100 %

100 %

100 %

100 %

Rencana 2012

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

12.669.489

14.047.923

14.792.463

15.576.463 Dit. Pelaksana Anggaran

B

14.198.255

15.743.011

16.577.391

17.455.992 Dit. Pengelolaan Kas Negara

B

89.500.000

99.237.592

104.497.184

110.035.535 Dit. Sistem Manajemen Investasi

B

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

6. Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

4

5

6


2015

3 Persentase (%) penyaluran dana di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan lainnya secara optimal 4 Persentase (%) permohonan pinjaman/penerusan pinjaman dan pembiayaan lainnya yang diproses 5 Persentase (%) kesepakatan negosiasi , mediasi, dan koordinasi dengan lender dan debitur yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1 Persentase (%) satker BLU yang kinerja keuangannya baik 2 Indeks kepuasan satker BLU terhadap penetapan dan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU 3 Persentase (%) rancangan penetapan satker BLU sesuai batas waktu Yang ditetapkan 4 Persentase (%) satker BLU yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan

70%

75%

80%

85%

1 Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu 2 Indeks Kepuasan Stakeholder

3

Rencana 2012

terhadap Layanan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN yang andal dan tepat waktu Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Persentase (%) monitoring dan

evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

3

3

3

3

96%

97%

98%

99%

70%

75%

85%

90%

3

3

3

3

Rencana 2012

6.794.241

2013


7.533.450

7.932.723

UNIT PELAKSANA

8.353.157

Dit. Pembinaan

3,17

3,18

3,19

100%

100%

100%

100%

WTP : 70

WTP : 79

WTP : 81

WTP : 82

LK, WDP : 13 LK

LK, WDP : 4 LK

LK, WDP : 2 LK

LK, WDP : 1 LK

80

81

81

81

100%

100%

100%

100%

NP

Pengelolaan Keuangan BLU

81.512.809

95.775.989

102.038.944

108.909.654

Dit. Akuntansi dan

Pelaporan Keunagan 3,16

KET *)

2015

B

PROGRAM/KEGIATAN 7. Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan

8. Pengembangan Sistem Perbendaharaan

9. Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah

10. Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara


2015

80%

81%

82%

83%

3

3

3

3

90%

92%

95%

96%

96%

97%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase (%) jumlah rincian/manual dari business process perbendaharaan yang direkomendasikan 2 Persentase (%) penyelesaian laporan site survey ke Rollout site SPAN 3 Persentase (%) tingkat penyelesaian rancangan (desain) strategi pengelolaan perubahan

100%

100%

100%

100%

1 Persentase (%) rekonsiliasi realisasi APBN yang andal dan tepat waktu 2 Persentase (%) jumlah satker yang dokumen pelaksanaan anggaran diselesaikan tepat waktu 3 Persentase (%) jumlah satker yang revisi dokumen pelaksanaan anggaran diselesaikan tepat waktu 4 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

INDIKATOR 1 Persentase sistem basis data yang terintegrasi pada KPPN dan Kantor Pusat DJPBN 2 Indeks kepuasan satker K/L terhadap implementasi sistem perbendaharaan 3 Persentase (%) jumlah peraturan yang dihasilkan melalui harmonisasi 4 Persentase (%) jumlah sistem perbendaharaan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan stakeholders 5 Persentase (%) jumlah rekomendasi perbaikan sistem perbendaharan yang ditindaklanjuti

1 Persentase (%) jumlah SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu

Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas   

Rencana 2012

K P A / _ L BU _ y N a _ n y g a _ n m g _ e l m a e k l u a k k u a _ k n a r _ n e r k e o k n o s n i s l i i s l a s i i i a _ _ a a n n d d a a l l _ _ & & _ _ t e t e p p a a t _ t _ w w a k a t k u t u J u m l a h _ K / l _ d a n _ P A _ B U N _ y a n g _ m e n ya m p a i a k n _ L a p . _ m o n i t o r i n g _ T i n d a k _ L a n j u t _ a t a s _ T P _ B P K _ t er h a d a p _ L KP P    x 1 x 0 1 0 0 % 0 % J J u u m m l a l a h _ h _ P A K _ / BU L _ N y _ a y n a g n _ g _ s e s e h a a r r u u s s n n y y a _ _ a r r e e k k o o n n s s i i l s l i i i a s a i J u m l a h _ K / L _ d a n _ P A _ B U N _ y a n g _ s eh a r u s n ya _ m eh n ya m p a i a k n _ L a p . _ m o n i t o r i n g _ T i n d a k _ L a n j u t _ a t a s _ T P _ B P K _ t er h a d a p _  



Rencana 2012 20.835.275

128.732.848

ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 22.175.963 23.351.289

139.751.813

147.158.659

UNIT PELAKSANA 2015 24.588.907 Dit. Sistem Perbendaharaan

154.958.068 Dit. Transformasi

KET *) NP

NP

Perbendaharaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

96%

97%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80

81

82

83

100%

100%

100%

100%

263.971.374

518.047.514

274.023.681

537.863.778

277.291.301

544.841.910

280.626.116

Kantor Wilayah DJPB

551.990.465 Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara

L KP P

x 1 0 0 %

NP

NP

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAMKEGIATAN PROGRAM Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

KEGIATAN 1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP

2 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan Bea Materai

3 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjajian Kerjasama Perpajakan Internasional

4 Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

5 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan

INDIKATOR

Rencana 2012


1 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 2 Rata-rata persentase janji layanan unggulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat atau sedang 2 Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi 3 Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)

0,27%

0,27%

0,27%

0,27%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

1 Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I 2 Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II 2 Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan pajak 2 Persentase jumlah penerimaan pajak dari pencairan piutang pajak terhadap realisasi penerimaan pajak

1%

1%

1%

1%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

40%

40%

40%

40%

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

5.197.112.000.000

5.321.703.205.400

5.846.690.481.230

5.685.334.682.230

1.454.381.134.000

1.411.811.751.100

1.544.192.926.210

1.544.192.926.210 Sekretariat DJP

4.931.065.000

5.424.171.500

5.966.588.650

5.966.588.650 Direktorat Peraturan Perpajakan I

N

6.810.061.000

7.491.067.100

8.240.173.810

8.240.173.810 Direktorat Peraturan Perpajakan II

N

17.672.437.000

19.439.680.700

21.383.648.770

21.383.648.770 Direktorat Pemerikasaan dan Penagihan

3.600.268.000

3.960.294.800

4.356.324.280

4.356.324.280 Direktorat Intelijen dan Penyidikan

NP

B

NP

PROGRAMKEGIATAN

INDIKATOR

Rencana 2012


Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

6 Penigkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan

Persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar terhadap jumlah Kepala Keluarga

31%

31%

31%

31%

4.024.201.000

4.426.621.100

4.869.283.210

4.869.283.210 Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

NP

7 Peningkatan pelayanan di bidang penyelesaian keberatan dan banding

Persentase realisasi pelayanan keberatan sesuai janji waktu layanan unggulan

95%

95%

95%

95%

5.519.620.000

6.071.582.000

6.678.740.200

6.678.740.200 Direktorat Keberatan dan Banding

NP

1 Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas) 2 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 3 Persentase penyampaian SPT Tahunan PPh 4 Persentase realisasi pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh

20,06%

20,06%

20,06%

20,06%

2.419.790.000

2.661.769.000

2.927.945.900

2.927.945.900 Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan

NP

100%

100%

100%

100%

62,50%

62,50%

62,50%

62,50%

20%

20%

20%

20%

1 Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei 2 Indeks kepuasan pengguna layanan 3 Persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain

70

70

70

70

87.282.573.000

96.010.830.300

105.611.913.330

3,9

3,9

3,9

3,9

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

105.611.913.330 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

8%

8%

8%

8%

108.073.358.000

118.880.693.800

130.768.763.180

130.768.763.180 Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

NP

8,18

8,18

8,18

8,18

21.213.626.000

23.334.988.600

25.668.487.460

NP

80%

80%

80%

80%

25.668.487.460 Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

60%

60%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

146.423.919.000

161.066.310.900

177.172.941.990

8 Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan.

9 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan

10 Pembinaan Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan 11 Penigkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi

12 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

Penurunan jumlah pengaduan

1 Indeks PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) 2 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 3 Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko 4 Persentase penyelesaian penataan organisasi terhadap rencana Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP

177.172.941.990 Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

B

B

PROGRAMKEGIATAN 13 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis

14 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan

15 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah

16 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di Bidang Perpajakan

17 Pelaksanaan Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

INDIKATOR

Rencana 2012


1 Persentase penyelesaian SOP baru 2 Persentase penyelesaian SOP yang disempurnakan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Indeks kepuasan pengguna terhadap hasil proses pemindaian dokumen dan perekaman data yang ditransfer ke Direktorat TIP 2 Persentase penyelesaian pemrosesan dokumen di PPDDP

65%

65%

65%

65%

87%

87%

87%

87%

1 Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas) 2 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

20,06%

20,06%

20,06%

20,06%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas) 2 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

20,06%

20,06%

20,06%

20,06%

100%

100%

100%

100%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain


Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

414.468.165.000

267.145.778.100

335.117.311.200

120.761.512.200 Direktorat Transformasi Proses Bisnis

B

59.606.409.000

140.567.049.900

119.123.754.890

172.123.754.890 Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

B

521.895.220.000

456.341.447.100

501.975.591.810

501.975.591.810 Kantor Wilayah DJP

NP

2.118.175.920.000

2.348.993.512.000

2.580.892.863.200

2.580.892.863.200 Kantor Pelayanan Pajak

NP

220.614.234.000

248.075.657.400

271.743.223.140

271.743.223.140 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

NP

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

KEGIATAN PROGRAM Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC

2. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

3. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

4. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai

5. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

INDIKATOR

Rencana 2012


1 Persentase pencapaian target penerimaan bea dan cukai 2 Persentase tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan 3 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal

100%

100%

100%

100%

52%

54%

56%

60%

81%

82%

83%

85%

1 Persentase Penyelesaian SOP 2 Persentase penyelesaian program pengembangan SDM 3 Persentase penyelesaian/modernisasi organisasi 4 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana 5 Persentase pos lintas batas tradisional dengan kondisi sarana dan prasarana kepabeanan yang memadai 6 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA-KL) dengan Jumlah Satuan Kerja DJBC 7 Persentase tercapainya penyelesaian Laporan Keuangan dengan Jumlah Satuan Kerja DJBC

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 85%

100% 87%

100% 90%

100% 90%

30%

40%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Frekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I 2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan 3 Persentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

12 77%

12 79%

21 80%

21 80%

78%

79%

80%

80%

1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu 2 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

85%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai 2 Persentase permohonan pengembalian cukai yang selesai diproses 3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai keseluruhan

25 hari

25 hari

20 hari

20 hari

75%

75%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan 2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan jumlah perijinan 3 Persentase Penegahan Barang Larangan dan Pembatasan 4 Persentase pemanfaatan sarana pengawasan Gamma Ray

55%

60%

60%

60%

-

-

9%

9%

70%

75%

80%

80%

70%

75%

80%

80%

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

2.064.706.391

2.149.611.365

2.263.540.767

2.263.540.767

579.220.298

565.536.402

595.509.831

3.286.424

3.460.576

3.643.987

3.643.987 DIT TEKNIS KEPABEANAN

B

753.134

793.043

835.074

835.074 DIT FASILITAS KEPABEANAN

N

300.367.501

349.961.139

368.509.079

64.137.179

67.535.901

71.115.304

590.209.831 SEKRETARIAT DJBC

368.509.079 DIT CUKAI

71.115.304 DIT Penindakan dan Penyidikan

NP

NP

B

1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan DROA (Daftar Rencana Obyek Audit) 2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit

80%

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 2015 80% 95% 95%

85%

87%

90%

90%

1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional terhadap hasil kesepakatan kepabeanan internasional 2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

73%

74%

75%

75%

78%

79%

80%

80%

1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 2 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai 3 Persentase penyelesaian tagihan

100% 75%

100% 75%

100% 80%

100% 80%

57%

58%

60%

60%

1 Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC 2 Persentase downtime sistem informasi 3 Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

1% 70%

1% 70%

1% 75%

1% 75%

1%

0.5%

0.5%

0.5%

10

10

10

10

75%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan 3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan jalur prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal 3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diproses diserahkan ke kejaksaan

100% 55%

100% 60%

100% 60%

100% 60%

92% 100% 95%

93% 100% 100%

95% 100% 100%

95% 100% 100%

55%

60%

60%

60%

13. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai 3 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

100% 62 85%

100% 63 87%

100% 65 90%

14. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal dalam kondisi baik

70%

75%

80%

KEGIATAN 6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai

7. Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional

8. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

9. Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

10. Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi

11. Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

12 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

INDIKATOR

1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai 3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara berkala 4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas fungsional yang telah ditindaklanjuti 5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal yang direalisasikan

Rencana 2012

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

3.514.057

3.700.272

3.896.386

3.896.386 DIT AUDIT

NP

2.174.074

2.289.281

2.410.613

2.410.613 DIT KEPABEANAN INTERNASIONAL

NP

5.527.550

5.820.462

6.128.946

6.128.946 DIT PPKC

247.826.672

266.258.514

280.370.215

4.112.217

4.330.130

4.559.627

221.502.329

229.374.119

241.530.947

241.530.947 KANWIL DJBC

NP

101.475.423

103.748.276

109.246.935

109.246.935 KPU

NP

100% 65 90%

441.604.769

452.063.511

476.022.877

476.022.877 KPPBC

80%

77.181.274

82.243.769

86.602.689

285.670.215 DIT IKC

4.559.627 PUSAT KEPATUHAN INTERNAL

86.602.689 PANGSAROP

B

N

NP

B

NP

KEGIATAN 15. Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

16. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN

INDIKATOR 1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk uji laboratorium 2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji laboratorium dibandingkan dengan target penyelesaian 3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai laboratorium penguji yang berhasil dipertahankan 4 Persentase jumlah instrumen analisa yang tersedia dibandingkan dengan target 1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai terhadap isu yang diidentifikasi


Rencana 2012


84%

86%

90%

90%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

77%

78%

80%

80%

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

7.905.609

8.159.877

8.592.350

8.592.350 BPIB

NP

4.117.881

4.336.093

4.565.906

4.565.906 PERWAKILAN LUAR NEGERI

NP

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

KEGIATAN 1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara.

3 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

4 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

INDIKATOR

1 Persentase penyusunan, penyempurnaan dan harmonisasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang 2 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu a. Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu b. Persentase persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 4 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN 5 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 6 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dan jumlah pokok lelang : a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) b. Pokok Lelang.

Rencana 2012

2013


ALOKASI 2015

100%

100%

100%

100%

102 T 80%

103 T 90%

105 T 100%

105 T 100%

80%

85%

87,80%

87,80%

80%

90%

100%

100%

200 M

175 M

135 M

100 M

100%

100%

100%

100%

990 M 3,67 T

1.300 M 4T

1.400 M 4,35 T

1.400 M 4,35 T

80%

80%

80%

80%

100% 90%

100% 90%

100% 90%

100% 90%

80%

80%

80%

80%

1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang BMN 2 Jumlah laporan BMN yang disusun tepat waktu 3 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L. 4 Persentase Kementerian / Lembaga yang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN). 5 Persentase kepatuhan penyampaian RK/RKT BMN oleh K/L

100%

100%

100%

100%

3 92% 40%

3 95% 100%

3 100% 100%

3 100% 100%

40%

60%

100%

100%

1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang KND 2 Indeks opini BPK atas BA 999.03 3 Persentase persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 4 Jumlah laporan KND yang disusun tepat waktu 5 Persentase pembangunan Early Warning System kinerja BUMN

100%

100%

100%

100%

WTP 80%

WTP 90%

WTP 100%

WTP 100%

1 100%

1 -

1 -

1 -

1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. 2 Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 3 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah

100%

100%

100%

100%

44,65 M 990 M

58,5 M 1.300 M

63 M 1.400 M

63 M 1.400 M

25.000 BKPN 5 80%

45.000 BKPN 5 80%

65.000 BKPN 5 80%

65.000 BKPN 5 80%

1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 2 Persentase penyelesaian modernisasi organisasi 3 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 4 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

4 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN 5 Jumlah aset KKKS yang dimanfaatkan 6 Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan pengelolaan di bidang KKKS/ PKP2B / KKOB Panas Bumi

Rencana 2012

2013

PRAKIRAAN MAJU 2014

UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

653.148.000.000

723.173.632.000

757.601.313.671

757.601.313.671

129.781.134.000

135.789.832.000

142.036.164.272

8.872.865.000

9.834.793.000

10.356.037.029

10.356.037.029 Direktorat Barang Milik Negara

B

6.212.395.000

6.541.599.000

6.888.303.747

6.888.303.747 Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

B

9.177.082.000

10.737.098.000

11.306.164.000

142.036.164.272 Sekretariat Ditjen

11.306.164.000 Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain

NP

B

PROGRAM/KEGIATAN 5 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

6 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian

INDIKATOR

2013


ALOKASI 2015

1 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 2 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN 3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu 4 Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Negara 5 Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi

102 T 200 M

103 T 175 M

105 T 135 M

105 T 100 M

80%

85%

87,80%

87,80%

395 90%

350 95%

355 100%

200 100%

1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang penilaian 2 Persentase penyampaian nilai BMN untuk usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) SBSN 3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 4 Jumlah database yang telah disusun dan atau dimutakhirkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 7

100% 8

100% 9

100% 9

7 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan lelang.

1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang lelang 2 Jumlah Bea Lelang 3 Jumlah Pokok Lelang. 4 Jumlah Frekuensi Lelang.

8 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

1 Persentase pelaksanaan harmonisasi peraturan 2 Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum 3 Persentase layanan informasi yang disediakan.

9 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN.

1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu 3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. b. Bea lelang. 5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) b. Pokok Lelang. 6 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN

10 Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara, dan pelayanan lelang di wilayah kerja KPKNL

Rencana 2012

1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu 3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. b. Bea lelang. 5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) b. Pokok Lelang. 6 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN


100%

100%

100%

100%

51,37 M 3,67 T 17,019

55,99 M 4T 17,847

61,04 M 4,35 T 18,763

61,04 M 4,35 T 18,763

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

88,63 M 80%

101,45 M 85%

114,68 M 87,8%

114,68 M 87,8%

100%

100%

100%

100%

44,65 M 51,37 M

58,5 M 55,99 M

63 M 61,04 M

63 M 61,04 M

990 M 3,67 T 25.000 BKPN

1.300 M 4T 45.000 BKPN

1.400 M 4,35 T 65.000 BKPN

1.400 M 4,35 T 65.000 BKPN

88,63 M 80%

101,45 M 85%

114,68 M 87,8%

114,68 M 87,8%

100%

100%

100%

100%

44,65 M 51,37 M

58,5 M 55,99 M

63 M 61,04 M

63 M 61,04 M

990 M 3,67 T 25.000 BKPN

1.300 M 4T 45.000 BKPN

1.400 M 4,35 T 65.000 BKPN

1.400 M 4,35 T 65.000 BKPN

Rencana 2012

2013

PRAKIRAAN MAJU 2014

UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

52.766.250.000 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

B

38.070.850.000

50.110.399.000

52.766.250.000

7.470.880.000

8.739.691.000

9.202.894.623

9.202.894.623 Direktorat Penilaian

NP

18.001.325.000

20.251.480.000

22.501.653.000

22.501.653.000 Direktorat Lelang

NP

3.838.149.000

4.041.435.000

4.255.631.000

149.799.870.000

167.309.580.000

281.923.450.000

309.817.725.000

4.255.631.000 Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

NP

174.838.511.100

174.838.511.100 Kantor Wilayah DJKN

NP

323.449.704.900

323.449.704.900 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

NP

Lelang

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

INDIKATOR

Rencana 2012


1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 2 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu 4 Persentase ketersediaan informasi keuangan daerah sesuai rencana 5 Indeks kepuasan pengguna layanan 6 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 7 Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan 8 Persentase evaluasi perda PDRD sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 100% 100%

4 100% 100%

4 100% 100%

4 100% 100%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase penyelesaian SOP 2 Persentase penyerapan DIPA (non belanja

100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

3 Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi

100%

100%

100%

100%

sesuai kebutuhan organisasi 4 Persentase penyelesaian perencanaan kinerja dan keuangan

100%

100%

100%

100%

1 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 2 Persentase jumlah konsep/perumusan kebijakan

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

4

4

4

4

70%

70%

70%

70%

4 100% 100%

4 100% 100%

4 100% 100%

4 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 100%

4 100%

4 100%

4 100%

100% 954

100% 954

100% 954

100% 954

100%

100%

100%

100%

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

75.928.307.000

114.812.607.000

120.553.237.350

120.553.237.350

64.021.693.000

39.143.970.000

41.101.168.500

41.101.168.500 Sekretariat DJPK

NP

11.694.678.000

35.603.707.000

37.383.892.350

37.383.892.350 Direktorat Dana

N

pegawai)

2.

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah

Perimbangan

yang direalisasikan

3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

3.

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

1 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan 2 3 4 5

4.

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

peraturan perundang-undangan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Persentase evaluasi perda PDRD sesuai rencana

1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 2 3 4

5 6 7

hibah ke daerah Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase jumlah laporan hasil kajian pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana Persentase realisasi janji layanan unggulan Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang mengikuti KKD dan KKD Khusus per tahun Persentase laporan realisasi penggunaan dana hibah tepat waktu

23.898.775.000

29.443.283.000

30.915.447.150

30.915.447.150 Direktorat PDRD

N

26.821.226.000

33.159.093.000

34.817.047.650

34.817.047.650 Direktorat PKD

B

PROGRAM/KEGIATAN 5.

Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

INDIKATOR 1 Indeks Opini BPK atas LK BA 999.05 2 Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda dengan

Rencana 2012 4 (WTP) 100%

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2013 2014 2015 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 100% 100% 100%

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah TA 2010

3 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu 4 Persentase ketersediaan informasi keuangan daerah sesuai rencana 5 Persentase ketersediaan laporan deskripsi dan analisis APBD dan realisasi APBD 6 Persentase ketersediaan data APBD TA 2011 dan laporan keuangan Pemda TA 2010


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

Rencana 2012 13.513.628.000

2013


16.606.524.000

17.436.850.200

UNIT PELAKSANA

KET *)

2015 17.436.850.200 Direktorat EPIKD

B

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG

KEGIATAN 1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

2.

3.

PENGELOLAAN PINJAMAN

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA


INDIKATOR

Rencana 2012

1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup, efisien dan aman 2 Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost ) 3 Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi 4 Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Rasio beban kerja unit yang efisien; 2 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya; 3 Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN; 4 Persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi TIK.

1 80%

1 90%

1 95%

1 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program yang cukup, efisien, dan aman; 2 Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost) 3 Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

93%

93%

93%

1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN yang cukup, efisien, dan aman; 2 Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost) 3 Persentase pemenuhan struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rencana 2012


UNIT PELAKSANA

KET *)

91,86

84,91

93,93

93,93

56,96

47,29

52,13

52,13

Sekretariat DJPU

8,31

9,21

9,72

9,72

Direktorat Pinjaman dan Hibah

B

9,14

10,13

10,69

10,69

Direktorat SUN

B

NP

PROGRAM/KEGIATAN

4.

5.

6.

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

PENGELOLAAN STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG

PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN


INDIKATOR

Rencana 2012

1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN yang cukup, efisien, dan aman; 2 Persentase pencapaian target biaya utang yang efektif (effective cost) 3 Persentase pemenuhan struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi; 2 Tingkat akurasi target biaya utang yang efektif (effective cost); 3 Persentase penyusunan dokumen strategi pengelolaan utang.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; 2 Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah; 3 Persentase publikasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


                     V a l a s T o t a l _ d e b t F l o a t i n g T o t a l _ d e b t S T D T o t a l           V a l a s T o t a l _ d eb t F l o a t i n g T o t a l _ d eb t V a l a s T o t a l _ d e b t F l o a ti n g T o t a l _ d e b t S T D T o t a l _ d e b t                w   w   w  w   w   w  w   w   w                 1 2 3 1 2 3 1 2 3                T a r g e t _ v a l a s T a r g e t _ f l o a ti n g T a r g e t _ S T D T ar g e t _ va l a s T ar g e t _ f l o a t i n g T a r g e t _ v a l a s T a r g e t _ f l o a t i n g T a r g e t _                                     

   _ d e b t   S T D T o t a l _ d eb t          T ar g e t _ S T D S T D     

Rencana 2012


UNIT PELAKSANA

KET *)

7,48

8,30

8,75

8,75

Direktorat Pembiayaan Syariah

B

3,82

4,02

5,42

5,42

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang

B

6,16

5,95

7,21

7,21

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

B

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

Rencana 2012


Rencana 2012

ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2013 2014

UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

PROGRAM Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

1. Indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 2. Persentase penyelesaian action plan pembentukan Unit Kontrol Internal 3. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 4. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif 5. Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja 6. Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi 7. Persentase investigasi yang terbukti 8. Persentase surveillance yang berhasil 9. Jumlah KMK Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan 10. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya 11. Jumlah pedoman baru 12. Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS 13. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 14. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 15. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 16. Persentase penyelesaian penyempurnaan SOP 17. Persentase UPR Itjen yang telah melaksanakan manajemen risiko 18. Persentase implementasi Audit Management System 19. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

1. Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 3 hari kerja 2. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 3. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 4. Jumlah peta hasil penilaian individu pegawai Itjen 5. Persentase penyelesaian penyempurnaan SOP 6. Persentase penyempurnaan analisis jabatan 7. Persentase UPR Itjen yang telah melaksanakan manajemen risiko 8. Persentase penerapan manajemen risiko 9. Persentase implementasi Audit Management System

3,25

3,25

3,25

3,25

100%

100%

100%

100%

32 5

32 5

32 5

32 5

90%

90%

90%

90%

70 (efektif) 80% 35% 2

70 (efektif) 80% 35% 2

70 (efektif) 80% 35% 2

70 (efektif) 80% 35% 2

74

74

74

74

5 74 70 (efektif) 80%

5 74 70 (efektif) 80%

5 74 70 (efektif) 80%

5 74 70 (efektif) 80%

7% 100% 100%

7% 100% 100%

7% 100% 100%

7% 100% 100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

7% 1 100% 100% 100%

7% 1 100% 100% 100%

7% 1 100% 100% 100%

7% 1 100% 100% 100%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

97.060.000 101.462.181 106.839.675

64.495.091

67.171.331

70.731.411

106.839.675

70.731.411 Sekretariat Inspektorat Jenderal

NP

PROGRAM/KEGIATAN

2. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

INDIKATOR

Rencana 2012


10. Persentase pemanfaatan teammate dalam penugasan pengawasan (Investigasi, Belanja Modal, dan Reviu LK) 11. Persentase pemanfaatan teammate dalam penugasan pengawasan 12. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)

80%

80%

80%

80%

20%

20%

20%

20%

80%

80%

80%

80%

1. Indeks OpiniLK BA 015, LK BUN, dan LK BA.999.01,BA 999.02, BA 999.03, BA.999.04, BA 999.05, BA 999.07, BA 999.08 2. Persentase penyelesaian action plan pembentukan Unit Kontrol Internal 3. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 4. Jumlah rekomendasi hasil compliance audit 5. Kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN (SAI/LKP) dan Laporan Arus Kas (LAK) 6. Jumlah peta tindak lanjut perbaikan hasil survei 7. Jumlah identifikasi 8. Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 4 hari kerja 9. Frekuensi pendampingan dan konsultasi 10. Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi

3,25

3,25

3,25

3,25

100%

100%

100%

100%

30 5

30 5

30 5

30 5

99%

99%

99%

99%

9 1

9 1

9 1

9 1

90%

90%

90%

90%

124 70 (efektif) 60

124 70 (efektif) 60

124 70 (efektif) 60

124 70 (efektif) 60

74,00 9 70 (efektif)

74,00 9 70 (efektif)

74,00 9 70 (efektif)

74,00 9 70 (efektif)

7% 100% 80%

7% 100% 80%

7% 100% 80%

7% 100% 80%

80%

80%

80%

80%

20%

20%

20%

20%

80%

80%

80%

80%

11. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya 12. Nilai hasil reviu penerapan SAINS 13. Jumlah aktivitas sosialisasi 14. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 15. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 16. Persentase penerapan manajemen risiko 17. Persentase implementasi Audit Management System 18. Persentase pemanfaatan teammate dalam penugasan pengawasan (Investigasi, Belanja Modal, dan Reviu LK) 19. Persentase pemanfaatan teammate dalam penugasan pengawasan 20. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)

Rencana 2012

24.780.828


26.094.212

27.477.205

UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

27.477.025 Inspektorat I s.d Inspektorat VI

NP

PROGRAM/KEGIATAN 3. Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan

INDIKATOR 1. Persentase penyelesaian action plan pembentukan Unit Kontrol Internal 2. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 3. Jumlah pedoman monev tindak lanjut perbaikan hasil survei opini stakeholders 4. Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 4 hari kerja 5. Frekuensi pendampingan dan konsultasi 6. Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi 7. Jumlah KMK Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan 8. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya 9. Jumlah pedoman baru 10. Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS 11. Nilai hasil reviu penerapan SAINS 12. Jumlah aktivitas sosialisasi 13. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 14. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 15. Persentase penerapan manajemen risiko 16. Persentase implementasi Audit Management System 17. Persentase pemanfaatan teammate dalam penugasan pengawasan 18. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)

4. Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi anti KKN

1. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan korupsi 2. Jumlah kasus yang diusulkan untuk diserahkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang 3. Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 4 hari kerja 4. Persentase investigasi yang terbukti 5. Persentase surveillance yang berhasil 6. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya 7. Jumlah telaahan 8. Jumlah pedoman baru 9. Nilai hasil reviu penerapan SAINS 10. Jumlah aktivitas sosialisasi 11. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 12. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 13. Persentase penerapan manajemen risiko 14. Persentase implementasi Audit Management System

Rencana 2012


100%

100%

100%

100%

2 1

2 1

2 1

2 1

90%

90%

90%

90%

40 70 (efektif) 1

40 70 (efektif) 1

40 70 (efektif) 1

40 70 (efektif) 1

10

10

10

10

2 74 76,03 3 70

2 74 76,03 3 70

2 74 76,03 3 70

2 74 76,03 3 70

7% 100% 80%

7% 100% 80%

7% 100% 80%

7% 100% 80%

20%

20%

20%

20%

80%

80%

80%

80%

5

5

5

5

Rencana 2012


UNIT PELAKSANA

4.085.275

4.301.795

4.529.790

4.529.790 Inspektorat VII

NP

3.698.806

3.894.843

4.101.269

4.101.269 Inspektorat Bidang

NP

Investigasi 5

5

5

5

90%

90%

90%

90%

80% 35% 4

80% 35% 4

80% 35% 4

80% 35% 4

3 3 73,21 10

3 3 73,21 10

3 3 73,21 10

3 3 73,21 10

70 (efektif)

70 (efektif)

70 (efektif)

70 (efektif)

7% 100% 80%

7% 100% 80%

7% 100% 80%

7% 100% 80%

KET *)

2015

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR 15. Persentase pemanfaatan teammate dalam penugasan pengawasan (Investigasi, Belanja Modal, dan Reviu LK) 16. Persentase pemanfaatan teammate dalam penugasan pengawasan 17. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai)


Rencana 2012


80%

80%

80%

80%

20%

20%

20%

20%

80%

80%

80%

80%

Rencana 2012


UNIT PELAKSANA 2015

KET *)

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN

ROGRAM/KEGIATAN PROGRAM Perumusan Kebijakan Fiskal

KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

2. Perumusan kebijakan pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP

3. Perumusan kebijakan APBN

4. Perumusan kebijakan ekonomi

5. Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan

6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

INDIKATOR

Rencana 2012


2015

1 Deviasi proyeksi defisit APBN 2 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 3 Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4 Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama internasional

10% 83%

8% 83%

8% 83%

8% 83%

5% 15

5% 15

5% 15

5% 15

1 Tingkat Kepuasan Pegawai 2 Persentase penyerapan DIPA BKF (non belanja pegawai) 3 Persentase Rekomendasi Audit yang selesai ditindaklanjuti

3,5 80%

3,75 85%

3,75 85%

3,75 85%

75%

75%

75%

75%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tentang kebijakan pendapatan negara

70

70

70

10% 7%

8% 7%

Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Deviasi Proyeksi Inflasi Deviasi Proyeksi Nilai Tukar Deviasi Proyeksi Suku Bunga SBI 3 Bulan

5% 15% 5% 10%

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan

83%

Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama internasional

15

1 Deviasi proyeksi defisit APBN 2 Deviasi proyeksi penerimaan perpajakan 1 2 3 4


Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

172.769.000

190.045.900

209.050.490

229.955.539

75.852.832

83.438.115

91.781.927

100.960.119

Sekretariat Badan

NP

70

16.300.439

17.930.483

19.723.531

21.695.884

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

B

8% 4%

8% 4%

11.024.907

12.127.398

13.340.137

14.674.151

Pusat Kebijakan APBN

B

5% 15% 5% 10%

5% 15% 5% 10%

5% 15% 5% 10%

19.417.316

21.359.048

23.494.952

25.844.448

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

B

83%

83%

83%

10.877.486

11.965.235

13.161.758

14.477.934 Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

15

15

15

39.296.020

43.225.622

47.548.184

52.303.003

Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional

B

NP

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ROGRAM/KEGIATAN PROGRAM Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

KEGIATAN 1 Penyelenggaraan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya bagi unit kerja di lingkungan BPPK 2 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan manajemen serta pendidikan pascasarjana bagi Pegawai Departemen Keuangan

3 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang anggaran dan perbendaharaan

4 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang perpajakan

5 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai

6 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan

INDIKATOR

1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

Rencana 2012

2013


2015

85%

87,5%

90%

90%

3%

4%

5%

5%

85%

87,5%

90%

90%

70%

75%

80%


85%

87,5%

3%

4%

85%


85%


Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

420.483.000

572.320.320.725

566.987.908.451

85%

49.229.173

67.125.621.085

71.121.839.893

90%

90%

120.004.311

152.336.130.304

116.323.942.771

5%

5%

87,5%

90%

90%

87,5%

90%

90%

18.143.480

22.644.065.334

24.444.827.721

NP

3%

4%

5,0%

5%

25.911.517.384 PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

85%

87,5%

90%

90%

85%

87,5%

90%

90%

25.835.274

36.937.881.403

39.891.622.925

42.285.120.301 PUSDIKLAT PAJAK

NP

3%

4%

5%

5%

85%

87,5%

90%

90%


85%

87,5%

90%

90%

17.718.025

28.352.250.212

30.620.191.388

32.457.402.871 PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

NP

3%

4%

5%

5%

85%

87,5%

90%

90%


85%

87,5%

90%

90%

11.808.389

33.032.707.977

34.760.063.854

4%

5%

5%

36.845.667.685 PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN

NP

3% 85%

87,5%

90%

90%


85%

87,5%

90%

90%

3%

4%

5%

5%

85%

87,5%

90%

90%

1 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat

601.007.182.958

75.389.150.287 SEKRETARIAT BADAN

123.303.379.337 PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM

NP

NP

KEUANGAN 7 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang selain anggaran, perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan, cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan

20.234.588

26.820.070.559

28.416.761.489

30.121.767.178 PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

NP

ROGRAM/KEGIATAN 8 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keuangan Negara di daerah

9 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan proogram Diploma Keuangan

INDIKATOR 1 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 2 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara 2 Rasio Jam pelatihan terhadap jam kerja 3 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional


Rencana 2012

2013


2015

3%

4%

5%

5%

85%

87,5%

90%

90%

7.749

7.835

7.955

7.955

1.40% 5 mitra

1.50% 5 mitra

1,60% 8 mitra

1,60% 8 mitra

Rencana 2012

2013


UNIT PELAKSANA

KET *)

2015

69.865.971

105.421.110.722

112.720.256.807

119.483.472.215 BALAI DIKLAT KEUANGAN

87.643.789

99.650.483.129

108.688.401.603

115.209.705.699 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

NP

B

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL - LEMBAGA KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET PRAKIRAAN MAJU

Rencana 2012

2013

2014

2015

26 20%

26 20%

26 20%

26 20%

16%

16%

16%

16%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

90%

90%

90%

90%

10%

10%

10%

10%

95%

95%

95%

95%

93%

93%

93%

93%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Persentase jam pelatihan pegawai Bapepam-LK terhadap jam kerja

80%

80%

80%

80%

3%

3%

3%

3%

c

Persentase penyerapan DIPA BapepamLK (Non Belanja Pegawai)

80%

80%

80%

80%

d

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

ALOKASI PRAKIRAAN MAJU

UNIT PELAKSANA

Rencana 2012

2013

2014

2015

193.350

203.017

213.168

223.826

150.203

157.713

165.599

KET *)

PROGRAM 1 Jumlah emiten baru sesuai target 2 Persentase pertumbuhan dana investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 3 Persentase pertumbuhan Investasi Jangka Panjang dari Portofolio Investasi Dana Pensiun 4 Persentase pertumbuhan jumlah pemegang Unit Penyertaan Reksadana 5 Persentase Perusahaan Efek yang memenuhi MKBD 6 Persentase nilai transaksi Perusahaan Efek yang tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD yang berpotensi mengganggu perdagangan saham di Bursa 7 Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan 8 Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital ) 9 Tingkat Penetrasi Asuransi

PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON

BANK

KEGIATAN 1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BAPEPAM-LK

a

b

173.879 SEKRETARIAT BADAN NP

70 (efektif) 70 (efektif) 70 (efektif) 70 (efektif)

PROGRAM/KEGIATAN

2 PERUMUSAN PERATURAN, PENETAPAN SANKSI, DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

INDIKATOR

a

b

c

Persentase regulasi yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik Persentase sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal yang obyektif Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan


Rencana 2012

2013

2014

2015

95%

95%

95%

95%

97%

97%

97%

97%

86,14%

86,14%

86,14%

86,14%

3 RISET PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON a BANK SERTA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI b

Persentase Penyelesaian Jumlah Laporan Hasil Riset yang Tepat dan Persentase penyelesaian sistem dan aplikasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PASAR MODAL

Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan

50%

50%

50%

50%

b

Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang Dapat Diterima Oleh Ketua Atau KPSK

85%

85%

85%

85%

a

Persentase pelaksanaan pemeriksaan

100%

100%

100%

100%

b

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

100%

100%

100%

100%

c

Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan

86,14%

86,14%

86,14%

86,14%

a


100%

100%

100%

100%

b


100%

100%

100%

100%

c

Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan

86,14%

86,14%

86,14%

86,14%

7 PENELAAHAN DAN PEMANTAUAN PERUSAHAN EMITEN a DAN PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR JASA


100%

100%

100%

100%

Pesentase Jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang Ditelaah sesuai Rencana

100%

5 PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PENGELOLAAN INVESTASI

6 PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK

a

b

100%

100%

100%

Rencana 2012 4.014

ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2013 4.215

2014 4.425

UNIT PELAKSANA

KET *)

BIRO PERUNDANGUNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM

B

B

2015 4.647

2.699

2.834

2.976

3.125

BIRO RISET DAN TEKNOLOGI

5.075

5.329

5.595

5.875

BIRO PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

B

4.134

4.340

4.557

4.785

BIRO PENGELOLAAN INVESTASI

B

4.157

4.365

4.583

4.812 BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK

B

1.968

2.066

2.170

2.278

BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA

B

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

2013

2014

2015


100%

100%

100%

100%

b

Pesentase Jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang Ditelaah sesuai Rencana

100%

100%

100%

100%

a

Persentase pemenuhan Prinsip-prinsip dan Standar Internasional (IAS) dalam Regulasi Pasar Modal

93%

93%

93%

93%

b


100%

100%

100%

100%

c

Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

86,14%

86,14%

86,14%

86,14%

100%

100%

100%

100%

77%

77%

77%

77%

8 PENELAAHAN DAN PEMANTAUAN PERUSAHAN EMITEN a DAN PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR RIIL

9 PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN

d

10 PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

a

b

11 PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BIDANG PERASURANSIAN

12 PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BIDANG DANA PENSIUN


Rencana 2012

Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi Persentase pelaksanaan pemeriksaan

100%

100%

100%

100%

c


100%

100%

100%

100%

a

Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi

77%

77%

77%

77%

b


100%

100%

100%

100%

c


100%

100%

100%

100%

a

Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi

77%

77%

77%

77%

Rata-rata persentase realisasi janji Persentase pelaksanaan pemeriksaan

100% 100%

b c

Rencana 2012 1.885

2.478

4.330

5.061

6.318


2.602

4.546

5.314

6.634

2014 2.078

2.732

4.773

5.580

6.965

UNIT PELAKSANA

KET *)

BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RIIL

B

2015 2.182

2.869

5.012

5.858

7.313

BIRO STANDAR AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN

NP

BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

B

BIRO PERASURANSIAN

B

BIRO DANA PENSIUN B

100% 100%

100% 100%

100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

13 PENELAAHAN DAN PENILAIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS BAPEPAM-LK

INDIKATOR

a b c d

Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko Rekomendasi Yang ditindak lanjuti Realisasi Pelaksanaan Tugas Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan



Rencana 2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

Rencana 2012 1.029


2014 1.135

UNIT PELAKSANA

KET *)

BIRO KEPATUHAN INTERNAL

NP

2015 1.192

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Recommend Documents