18/11/2016
MATERI PEMBEKALAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) HUKUM PERTANAHAN Tanggal 19 November 2016 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
Oleh Dr.Imam Koeswahyono,SH.MH (Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA)) Please find these course material at http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/category/materi-kuliah/
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MALANG 2016
APA, BGM, MENGAPA, HRS APA DLM PPM? • APA salah satu wujud “Tri Dharma”Psl 20 (2) UU No.20 Thn 2003 tujuan mengembangkan kemampuan & membentuk watak/karakter visi & misi UB • BGM mendorong,memotivasi, mengedukasi masyarakat pembangunan perubahan (change) potensi prosperity • MENGAPA menyiapkan dirikepekaan “real life problems”melihat fenomena sbg sebuah sistem • meeting law as it is written in the books law as it is in a society teori versus praktik = praktik mengubah teori • HRS APA? rekreasi?,mendapat nilai bagus?,pamer/show, kerja? • • • • •
1. 2. 3. 4. 5.
Orientasi menemukan masalahhindari, abai, mengatasi Pemetaan problem mapping skala prioritas problem solving Perencanaan multi pihak analisis SWOT Tindakan/ eksekusi- achievement motivation = charity Evaluasi penilaian keberhasilan/ kegagalan
1
18/11/2016
MASALAH APA YG DITEMUKAN DI PEDESAAN ?
• Sosial, ekonomi: kemiskinan kesenjangan sosial, kesempatan kerja, lemahnya partisipasi, krg transparansi, anggaran (dana), tingginya angka gagal pendidikan, etos kerja • Administrasi: krgnya tertib administrasi, pendataan lemah, aset (harta kekayaan) desa, sertifikasi, • Hukum: perkawinan di bwh umur, tdk jelasnya HAT, minimnya usaha pendaftaran tnh, akta kelahiran, pewarisan, psikotropika, kenakalan remaja, tindak pidana, konflik tenurial • Budaya: malas, tutur nir aksi (tindakan), pasrah, pasif • Kesehatan: gizi buruk, perkawinan di bwh usia, kematian • Tehnik: krg memadai sarana & prasarana pembangunan, kelangkaan sumber daya, kerusakan sumber daya • Keagamaan: kerukunan & toleransi antar ummat, nikah & cerai, minimnya sarana ibadah
UU DESA No.6 Thn 2014 1.Desa memiliki hak asal-usul & hak tradisional dlm mengurus & mengatur kepentingan masy setempat 2.Desa tlh berkembang dlm berbagai bentuk shg perlu dilindungi & diberdayakan kuat, maju,mandiri,demokratis 3.Prinsipkepastian hk,tertib, keterbukaan, kearifan lokal, partisipatif, keberagaman 4. Asetbarang milik harta kekayaanPsl 76 (1) tnh kas desa (TKD), hutan milik desa,mata air,pemandian umum dsb 5.Prinsip Pengelolaan (Psl 77 (1)) kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, kepastian nilai ekonomi 6. Tujuan (Psl 77 (2)): meningkatkan kesejahteraan & taraf hidup masy 7.Mekanisme Kepala desa & Badan Permusy Desa (BPD) 8.Kewenangan Psl 18-22 pemb, pembin & pemberd masy
2
18/11/2016
Tertib Administrasi Pertanahan di Desa
• Pengertian: setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah, terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya dan modal, menciptakan kondisi pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat dan tidak berbelit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata (Kep Pres No.7 Th 1979, Psl 3 huruf C PP No.24 Th 1997, Psl 15 (1) huruf h, 65 (1) (2) PP No.72 Th 2005,UU No.6 th 2014 • INTINYA APA ?: kedisiplinan pencatatan, kejelasan tata cara, informasi sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik, benar dan adil (asas Psl 24) • Tugasnya siapa ? Desa Ps 18-21 Kepala Desa • Apa tujuannya ? tranparan, mendaftar, tertib, lancar
BAGAIMANA LANGKAH/ CARANYA MENCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN ? • 1. Mendata secara rutin/ ajeg setiap persil tanah baik aset desa maupun milik subyek hak termasuk yg diterlantarkan • 2. Mencatat secara rutin perubahan setiap persil tanah baik aset desa maupun milik subyek hak jual-beli, waris, hibah, pembebanan, termasuk yg diterlantarkan (PP No.11 Th 2010) • 3. Memberikan pelaporan secara rutin ttg data tanah kepada instansi vertikal • 4. Membantu melakukan verifikasi data ttg tanah secara rutin khususnya jika ada permohonan/ kasus • 5. Memberikan penyuluhan rutin kpd warga desa memahami ttg arti pentingnya pendaftaran tanah kepastian hak & kepastian hukum
3
18/11/2016
PEMBIDANGAN JENIS HAK ATAS TANAH MENURUT HK TANAH NASIONAL TANAH NEGARA 1. 2. 3.
HAT Bersifat Tetap HAT yg Ditetapkan dgn UU HAT yg Bersifat Sementara (16(1) & 53 (1)
HAK ATAS TANAH
1.Terjadi Menurut Penetapan Pemerintah 2. Terjadi karena Ketentuan Undang2 3.Peralihan HAT 4.Pemberian HAT
ORIGINAIR
DERIVATIF
1.BERJANGKA WAKTU TERTENTU 2.TDK BERJANGKA WAKTU TERTENTU 3.BERLAKU SELAMA TNHNYA DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN TUGASNYA
Hak cipta C pada Imam Koeswahyono FH-UB
JENIS HAK ATAS TANAH DI DESA • • • • • • • • • • •
Dasar hukum : Psl 9 PP No.24 Thn 1997 1. Tanah Hak : hak milik (bersertifikat) 2. Tanah Hak : hak milik (blm bersertifikat) : yasan, pethok D, Leter C Tanah Waqaf (Res Sacre) 3. Tanah Kas Desa/ Bengkok/ Ganjaran/ Jabatan 4. Tanah Negara/ vrijlands domein/ res nullius :tanah hutan (dlm penguasaan Perhutani, Dep Kehutanan) 5. Tanah Dlm penguasaan TNI: untuk fasilitas latpur, gudang senjata, perumahan/ pemukiman, dsb Tanah Oloran/ Aanslibbing/ Wedhi Kengser Lembaga pendaftar : kantor pertanahan Peran aparat kec : camat sbg PPAT sementara (PP No.37 Th 1998) Peran Aparat Desa: membantu menentukan batas, riwayat tanah, klarifikasi Waqaf
4
18/11/2016
TATA CARA MEMPEROLEH TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL (Arie Sukanti Hutagalung, FH-UI,2005:66)
TANAH NEGARA
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
TANAH ULAYAT
PIHAK YG MEMERLUKAN TNH BOLEH MEMILIKI TNH HAK
PELEPASAN HAK ATAS TANAH
PEMINDAHAN HAK: -JUAL-BELI -TUKAR MENUKAR -HIBAH-HIBAH WASIAT
PERMOHONAN HAK
Hak cipta pada C Arie Sukanti 2005
PIHAK YG MEMERLUKAN TNH TIDAK BOLEH MEMILIKI TNH HAK
PELEPASAN HAK ATAS TANAH
PERMOHONAN HAK
PENCABUTAN HAK
PERMOHONAN HAK (KHUSUS BAGI PEMB DEMI KEPENTINGAN UMUM
Pendaftaran tanah PP 24 Th 1997 jo Perkaban 3 Th 1997
•
• • • • •
Kegiatan yg dilaks pem scr terus-menerus, berkelan-jutan, teratur pengump, pengolahan, pembukuan & penyajian, pemeliharaan data fisik & yuridik peta & daftar (Psl 1 PP 24/ 1997) Asas: sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, terbuka (Psl 2) Tujuan: kepastian & perlind hk, penyediaan informasi data & tertib adm pertanahan (Psl 3) Pelaks pendaftaran tanah (Psl 11 & 12) : A. Kegiatan pendft tnh 1 kali: pengump, pembukt, pensertifikatan, penyajian data, penyimpanan daft & doku-men B. Kegiatan pemeliharaan data pendaft tnh: pendaft peralihan & pembebanan, pendaft perubahan data pendaftaran tnh lainnya
5
18/11/2016
PENDAFTARAN & SERTIPIKAT TANAH
• Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah • Tanah diutamakan bagi yg berstatus WNI • Hak atas tanah dpt diambil pemerintah melalui musyawarah & pemberian ganti rugi • BGM CARA PEMBUKTIAN HAK ATAS TANAH ? Psl 24 PP No.24 Thn 1997, Perkaban No.3 Thn 1997 • Bukti tulisan: dokumen porto folio • Keterangan saksi (sekurangnya dua) • Pernyatan (Sumpah) menurut agama • Apa yg didaftarkan ? H A K bukan SURAT
• • • • • • • • • •
BGM CARANYA MEMPEROLEH TANAH ? 1.AJUKAN PERMOHONAN TERTULIS BPN 2.PERALIHAN HAK Jual-Beli, Hibah, Tukar, Waris 3.PELEPASAN HAK 4.HAK ATAS TANAH DICABUT NEGARA BAB/ HAL APA YG WAJIB DIPERHATIKAN? STATUS HAK TANAH SIAPA YANG PUNYA KONDISINYA: TEMPAT, BATAS, LUAS LENGKAP/ TIDAKNYA DOKUMEN TANAH DATA/Bahan Penunjang (Valid/tidak?)
6
18/11/2016
Hak cipta C pada Arie Sukanti 2005
SKEMA PROSEDUR PENDAFTARAN JUAL-BELI TANAH
AKTA JUAL-BELI & BERKAS-BERKAS
PEMBELI
PENJUAL
PENDAFTARAN JUALBELI TANAH
DIBUAT OLEH PPAT/NOTARIS Hadir: -Penjual (Wakil) -Pembeli (Wakil) -Saksi-saksi
KANTAH (BPN) TANAH HAK YG SUDAH BERSERTIFIKAT
TANAH HAK YG BLM BERSERTIFIKAT: DIBUAT LEBIH DULU: -BUKU TANAHSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH A.N. PENJUAL KEMUDIAN MENCATAT JUAL-BELI PADA: -BUKU TANAH -SERIFIKAT HAT A.N. PEMBELI
MENCATAT JUAL-BELI PADA: -BUKU TANAH SERTIFIKAT HAK TANAH A.N.PEMBELI
BGM PROSES RINGKAS SERTIPIKAT TANAH Sertipikat HAT 1.Pemberian
Tanah Negara 2.Konversi Bebas
Sertipikat Hak Pengelolaan
TANAH NEGARA: 1.Eks Hak Barat 2.Eks HAT dll
TANAH MILIK ADAT
7
18/11/2016
BGM CARA MENSERTIPIKATKAN TANAH ADAT TANAH MILIK ADAT
KOMUNAL ULAYAT
PENELITIAN
K O BERSIFAT N TETAP V E R S I
PENETAPAN SBG TANAH ULAYAT
HAK MILIK
INDIVIDUAL
P E M B E BERGILIR R I A N H A K HAK PAKAI
KONSTRUKSI SEWA MENYEWA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
UANG SEWA
PENYEWA
PEMILIK
PENGUASAAN FISIK (HAK SEWA)
PENGUASAAN YURIDIS (HAK MILIK)
TANAH &/BANGUNAN
Hak Cipta C pada Imam Koeswahyono MKn FH-UB 2014
8
18/11/2016
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI TNH BLM BERSERTIFIKAT
PENDAFTARAN TANAH
PERALIHAN DATA PENDAFTARAN TNH (TNH YG SDH BERSERTIFIKAT)
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • PENDAFTARAN PERTAMA KALI (TNH BLM BERSERTIFIKAT) • •
BERASAL DARI: TNH EKS HAK YASAN/ ADAT (PETOK/ LETER C) TANAH NEGARA BEBAS (VRIJLANDS DOMEIN), TNH EKS HAK BARAT: EIGENDOM, ERFPACHT, OPSTAL DLL)
• PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TNH ( TNH YG TELAH BERSERTIFIKAT) • • • • • • •
BALIK NAMA (OVERNAAM) ROYA/ PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN HAK TANGGUNGAN SITA JAMINAN BLOKIR PEMECAHAN/ PEMISAHAN SERTIFIKAT PENGGABUNGAN SERTIFIKAT
9
18/11/2016
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • PENDAFTARAN PERTAMA KALI (TNH BLM BERSERTIFIKAT) • BERASAL DARI: TNH EKS HAK YASAN/ ADAT (PETOK/ LETER C) SYARAT-SYARATNYA: • SURAT PERMOHONAN PENGAKUAN/PENEGASAN HAK • SURAT PERNYATAAN TANAH2 YG DIPUNYAI PEMOHON • IDENTITAS PEMOHON: COPY KTP & KARTU KELUARGA • TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH: PETOK D/ LETER C/ FOTO COPY BUKU C DESA
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • PENDAFTARAN PERTAMA KALI (TNH BLM BERSERTIFIKAT) • BERASAL DARI: TNH EKS HAK YASAN/ ADAT (PETOK/ LETER C) MENSYARATI BUKTI2 TERTULIS: • Surat tanda bukti hak milik atau sertifikat hak milik/ • Surat Keptsn pemberian HM dari pejabat berwenang • Petuk Pajak bumi/Landrente, girik, pipil,kikitir & verponding Indonesia/ • Akta pemindahan hak dibuat di bwh tangan yg dibubuhi tanda kesaksian/ • Akta pemindahan hak yg dibuat oleh PPAT/ akta ikrar waqaf/ surat Waqaf/ risalah lelang yg dibuat oleh pejabat lelang yg berwenang/ • Surat penunjuk/ pembelian kaveling tnh pengganti yg diambil oleh PemDa atau
10
18/11/2016
•
• • • • • • •
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
Surat keterangan riwayat tnh yg pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB/ lain2 wujud alat pembuktian tertulis dgn nama apapun spt yg dimaksud Psl II, VI, VII Ketentuan Konversi UU No.5/1960/ surat bukti pemilikan lainnya yg terbit & berlaku sblm diberlakukan UUPA Surat keterangan riwayat tnh yg dibuat Kepala Desa/Lurah setempat Bukti perolehan tnh: akta jual-beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, warisan Jika tdk ada surat bukti kepemilikan dibuat surat pernyataan penguasaan fisik > 20 thn scr terus-menerus & surat keterangan Kades/Lurah disaksikan 2 orang Tetua Adat/ penduduk setempat Foto copy SPPT-PBB thn berjalan/ thn diperolehnya tnh oleh pemohon Bukti pembayaran BPHTB (SSB) Bukti pembayaran pajak penghasilan (SSP) jika nilai peralihan tnhnya > Rp.60 juta Note :semua bukti foto copy dilegalisasi oleh pejabat yg berwenang: notaris/pejabat yg menerbitkan surat aselinya
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TNH (TNH YG SDH BERSERTIFIKAT) Balik nama (overnaam) Asal Perolehan: 1. Waris 2. Perbuatan hk: jual-beli, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah Ad.1 Balik nama karena waris persyaratan: a. Surat permohonan b. Identitas pemohon foto copy KTP & KK c. Sertifikat hak atas tnhnya d. Surat tanda bukti sbg ahli waris: wasiat pewaris, putusan pengadilan, penetapan hak/ ketua pengadilan
11
18/11/2016
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • Surat Keterangan Waris syaratnya: • WNI penduduk aseli, surat keterangan waris yg dibuat oleh ahli waris disaksikan dua org saksi dikuatkan Kepala Desa/ Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris • WNI keturunan Cina: akta hak mewaris dari notaris • WNI keturunan Timur Asing: surat keterangan waris dari BHP (KPKNL) • Bukti lunas pembayaran BPHTB
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • • • • • • • • •
Balik nama karena perbuatan hukum syarat2nya: Surat permohonan Sertifikat hak atas tanah (aseli) Akta perbuatan hukum Identitas pemohon: foto copy KTP & Kartu Keluarga Bukti pelunasan BPHTB (SSB) Bukti pelunasan PPH (SSP) SPPT tahun berjalan Surat pernyataan caln penerima hak bahwa ybs tidak melakukan pelanggaran ketentuan Land-reform (Psl 7, 10,17 UUPA & perat pelaksnya)
12
18/11/2016
1. 2. 3. 4.
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH • Hak Tanggungan syarat2nya: Surat permohonan Identitas pemohon Foto copy KTP & Kartu Keluarga Sertifikat ASELI hak atas tanah yg diagunkan/ dijaminkan Akta pemberian hak tanggungan
• ROYA/ PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN (VIDE UU No.4 Thn 1996) syarat2nya: 1. Surat permohonan 2. Foto copy identitas Debitor & Kreditor 3. Sertifikat hak atas tanah ybs 4. Sertifikat hak tanggungan 5. Surat keterangan LUNAS dari kreditor
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
• SITA JAMINAN Persyaratannya: 1. Surat permohonan 2. Identitas pemohon foto copy KTP & Kartu Keluarga 3. Salinan resmi putusan pengadilan/ berita acara sita jaminan
BLOKIR Persyaratannya: 1. Surat permohonan disertai alasan yg mendasari pemblokiran 2. Identitas pemohon foto copy KTP & Kartu Keluarga Catatan: berlaku hanya 30 hari KECUALI jika dengan sita jaminan
13
18/11/2016
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • PEMISAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH 1. 2. 3. 4.
Surat permohonan disertai alasan pemecahan Identitas pemohon foto copy KTP & Kartu Keluarga Sertifikat hak atas tanah (Aseli) Site plan (rencana tapak) khusus untuk kawasan pembangunan perumahan & permukiman
• PENGGABUNGAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH 1. Surat permohonan disertai alasan penggabungan 2. Identitas pemohon foto copy KTP & Kartu Keluarga 3. Sertifikat hak atas tanah (aseli) Catatan: jika sertifikat sdh ada Surat Ukur tdk diperlukan pengukuran (HARUS ADA pernyatan pemohon bidang tanah yg hendak digabung TIDAK ADA PERUBAHAN fisik
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • PERUBAHAN HGB MENJADI HAK MILIK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
(KHUSUS RUMAH TINGGAL MELALUI GANTI BLANKO) Surat permohonan Identitas pemohon foto copy KTP & Kartu Keluarga Sertifikat hak atas tanah (aseli) Luasnya tdk boleh lebih 201 M2- 600 M2 di urban (kota) IMB/ surat keterangan Kades/Lurah bahwa rumah memang untuk hunian SPPT PBB tahun terakhir Surat pernyataan memiliki hak milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari lima bidang Membayar uang pemasukan pada kas negara
14
18/11/2016
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH • PERUBAHAN HGB MENJADI HAK MILIK
1. 2. 3. 4. 5. 6.
(KHUSUS RUMAH TINGGAL TANPA GANTI BLANKO) Surat permohonan Identitas pemohon foto copy KTP & Kartu Keluarga Sertifikat hak atas tanah (aseli) Luasnya tdk boleh lebih 200 M2- 400 M2 di urban Akta jual-beli/ surat perolehan (hanya tdk lebih dari Rp.30 juta catatan HARUS disesuaikan harga kini !) Jika dibebani hak tanggungan, HARUS ada surat persetujuan pemegang (kreditor) hak tanggungan
IJIN LOKASI • Dasar Pengaturan: Peraturan Men ATR No.5 Thn 2015 • Pengertian: Psl 1 angka 1 ijin yg diberikan kpd persh untuk memperoleh tnh bagi penanaman modal yg berlaku juga sbg ijin pemindahan hak & untuk menggunakan tnh guna keperluan usaha penanaman modal; • Sifat WAJIB Psl 2 (1) & DILARANG melakukan perolehan tnh sblm ijin lokasi ditetapkan (Psl 2 (2)) • PEMBATASAN: a. Persh pembangunan perumahan & permukiman: 1. 1 provinsi 400 hektar 2. seluruh Indonesia 4.000 hektar b. Kawasan Resort Perhotelan: 1. 1 provinsi 200 hektar, 2.seluruh Indonesia 4.000 hektar c. Kawasan Industri: 1. 1 provinsi 400 hektar, 2. seluruh Indonesia, 4.000 hektar d. Perusahaan Perkebunan dgn HGU a.Komoditas Tebu:
15
18/11/2016
IJIN LOKASI
• PEMBATASAN: Psl 4 PerMen ATR d. Perusahaan Perkebunan dgn HGU a.Komoditas Tebu: 1 provinsi 60.000 hektar, 2.seluruh Indonesia 150.000 hektar b. Komoditas pangan lainnya: 1. 1provinsi 20.000 hektar, 2. seluruh Indonesia 100.000 ha c. Untuk Usaha Tambak: di P Jawa 1. 1 provinsi 100 ha, 2.seluruh Indonesia 1000 hektar Usaha tambak di Luar P Jawa 1. 1 provinsi 200 ha, seluruh Indonesia 2000 hektar Khusus di Provinsi Papua & Papua Barat maks luas penguasaan = 2 X maksimum penguasaan tnh 1 provinsi
IJIN LOKASI • Jangka Waktu: Psl 5 Per Men ATR/Ka BPN 1. 3 (tiga) thn sbg syrat penyelesaian perolehan tanah (ay 1) 2. Dpt diberikan perpanjangan 1 (satu) thn jika perolehan tnh blm selesai tetapi sdh 50% /> (ayat 3) jika blm 50% /> ijin lokasi TIDAK DPT diperpanjang, maka alternatifnya (ayat 6): a. Tnh yg sdh diperoleh digunakan sesuai rencana penanaman modal b. Perolehan tnh dpt dilakukan oleh pemegang IL thd tnh yg berada di antara tnh yg tlh diperoleh sehingga dlm kesatuan c. Jika tnh yg diperoleh ternyata < 50% dari yg ditunjuk (ay 5) maka tnh yg tlh diperoleh dilepaskan kpd persh/ pihak lain yg memenuhi syarat
16
18/11/2016
IJIN LOKASI TATA CARA/ PROSEDUR: Psl 9 – 15 Per Men ATR/Ka BPN DASAR PEMBERIAN: pertimb tehnis Tanah & Spasial SEBAGAI SYARAT: permohonan HAT ke Kantah Kab/ Kota Syarat2nya mencakup: a. SK pemberian Ijin lokasi ditandatangani Bup/Walkot/Gub DKI atau Gub (jika lintas kab/ Menteri ATR (jika lintas Provinsi) b. Format sdh distandarisasikan (lihat lampiran III) c. Tdk diperbolehkan tumpang tindih bbrp IL atas satu bidang shg bila diterbitkan IL baru BATAL demi hukum d. Ada pertimbangan tehnis (disiapkan Kantah) & Rakor & Konsultasi e. Pemegang IL diizinkan melakukan pengadaan tnh & wajib menghormati hak2 pihak lain yg blm terkena pengad tanah f. Pemegang IL dpt diberikan HAT sesuai IL & menjalankan investasi
SEKIAN • TERIMA KASIH • MATUR NUWUN • SAKALANGKONG HARTELIJK BEDANKT THANK YOU VERY MUCH
17
