1. KPK Harus Menangani Korupsi Dana Bansos Materi dibawakan dalam dengar pendapat dengan DPRD Sikka, Senin 31 Oktober 2011 2. KPK Bukan Hanya Untuk Jakarta Tetapi Indonesia Materi dibawakan dalam Pertemuan dengan KPK, Tanggal 1 Pebruari 2012 3. Dugaan Keterlibatan Bupati Kabupaten Sikka Sosimus Mitang Dalam Kasus Korupsi Dana Bansos Kabupaten Sikka Tahun 2008 dan 2009 Laporan ke Jampidsus, Kejaksaan Agung RI, tanggal 9 Pebruari 2012 4. Manipulasi APBD Perubahan & Korupsi Dana KONI oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang Laporan ke KPK, 16 Naret 2012
1|Page
KPK Harus Menangani Korupsi Dana Bansos
P
enyelewengan Dana Bantuan Sosial TA 2009 adalah salah satu contoh tentang korupsi di kabupaten ini yang dilakukan secara vulgar, tetapi sejauh ini belum tersentuh oleh hukum secara memadai.
Dalam APBD induk yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2009 total dana yang dialokasikan untuk Bansos sebesar Rp 7.085.000.000. Dalam APBD perubahan yang disepakati oleh DPRD & eksekutip pada tanggal 22 Agustus ditambahkan lagi Rp 2.500.000.000 untuk pos bantuan sosial lain. Dengan demikian total alokasi dana Bansos untuk tahun 2009 sebanyak Rp 9.585.000.000. Yang mengherankan, setelah melakukan kesepakatan dengan DPRD tentang tambahan dana ini, pihak eksekutip secara sengaja melakukan kekeliruan dengan mencantumkan tambahan dana sebesar Rp 6.500.000.000 untuk pos bantuan lain pada dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga total alokasi dana Bansos untuk tahun 2009 dikatrol menjadi Rp 13.585.000.000. Sebelum kesepakatan tentang perubahan anggaran pun, Bagian Kesra Setda Sikka sudah melakukan pembelanjaan melampaui jumlah yang telah ditetapkan dalam APBD induk, yakni untuk pos bantuan sarana dan prasarana ibadah sebanyak Rp 2.456.656.000 (pembelajaan lebih sebanyak 956.656.00), dan untuk bantuan sosial lain sebesar Rp 8.296.303.500 (kelebihan 4.296.303.500). Belanja yang berlebihan ini tidak dilaporkan kepada DPRD. Karena itu, sekarang bisa dimengerti kalau kekeliruan itu harus disengajakan untuk mencantumkan tambahan dana Rp 6.500.000.000, bukan Rp 2.500.000.000 sebagaimana disepakati dengan DPRD. Tentu saja untuk menggenapi belanja yang berlebihan itu. Alokasi dana Bansos tahun 2009.1 Kategori
Jumlah APBD Induk
APBD Perubahan
Peraturan Bupati
Sarana & prasarana ibadat
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Kegiatan keagamaan lain
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Dharma wanita
75.000.000
75.000.000
75.000.000
SSpS Kewapante
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.000.000.000
6.500.000.000
10.500.000.000
7.085.000.000
9.585.000.000
13.585.000.000
Bantuan sosial lainnya Total
Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2009 pada tanggal 6 Agustus 2010 menunjukkan bahwa Rp 10.752.859.500 tidak Data dalam tabel dan seluruh penjelasan diambil dari “Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 Pada Bagian KESRA SETDA Sikka” 1
2|Page
bisa dipertanggujawabkan. Bupati direkomendasi oleh BPK agar, antara lain, 1) memerintahkan Inspektorat memeriksa kembali pemanfaatan dana ini, dan 2) melaporkan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2 Sejak laporan BPK ini, pelbagai elemen masyarakat, dengan pelbagai cara mendesak agar kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tetapi kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Sikka sedikit pun tidak ambil pusing dengan pengusutan kasus ini. Anggota TPDI yang sekarang menjadi penasihat hukum Sosimus Mitang (Bupati Sikka) 3 sudah sejak Januari 2011 mendesak KPK untuk mengusut kasus ini, antara lain karena 1) Bupati Sikka sampai dengan saat itu belum bertindak secara tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk melaporkannya ke aparat penegak hukum, dan 2) kecemasan bahwa kejaksaan tidak mampu mengusut kasus ini.4 Rapat paripurna DPRD pada tanggal 11 April 2011 memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus guna mengusut kasus ini. Laporan Pansus menunjukkan dengan gamblang betapa dana publik ini dirampok oleh petugas negara. Beberapa fakta berikut ini diungkapkan oleh pansus, antara lain: 1) pengelolaan keuangan Bansos sama sekali tidak mengikuti pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Permendagri no 13 tahun 2006 dan no 59 tahun 2007), 2) penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya, 3) sekian banyak kwitansi fiktip, 4) manipulasi APBD, dan 5) adanya pinjaman dari pihak ketiga secara bertentang dengan hukum. Dari cara kerja seperti ini, Pansus menemukan jumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jauh lebih besar dari laporan BPK, yakni Rp 11.033.059.500. Jumlah ini belum terhitung pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp 8.723.362.860. Dengan demikian total dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi pengelolaan dana publik sebesar Rp 19,756,422,360.5 Kecuali beberapa pejabat yang masih berkelit dengan mengatakan, “tidak tahu, tidak mengenal <., tidak berhubungan dengan <.;” tetapi pada umumnya para pihak yang dimintai keterangannya oleh Pansus mengakui pelanggaran-pelanggaran ini. Wakil Bupati Sikka, Wera Damianus, sebagaimana dikutip oleh Suara Pembaruan, bahkan dengan tegas mengatakan, “dana bansos tersebut jelas telah disalahgunaan sejumlah [orang] dan merugikan negara kurang lebih sebesar Rp 9,8 miliar. Oleh sebab itu pihak Kejari Maumere harus mengusut kasus tersebut, apalagi bukti administrasi pertanggung
Laporan Pansus, hal.2 “Kasus Bansos Sikka. Kejati NTT Perlu Menahan Diri” http://regional.kompas.com/read/2011 /09/ 19/17442710/Kejati.NTT.Perlu.Menahan.Diri. 2 3
Lihat, antara lain, “TPDI NTT Laporkan Kasus Bansos ke KPK” http://202.146.4.119/ read/artikel/57222/maumeremanise/tpdi-ntt-laporkan-kasus-bansos-ke-kpk; dan “KPK Terima Laporan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar http://florespos.com/ article.php?articleid=148 4
5
Laporan Pansus, hal. 46. 3|Page
jawaban kwitansinya ada namun realisasi bantuan sosial kepada masyarakat tidak ada alias fiktif.”6 DPRD dalam sidangnya pada tanggal 4 Juli 2011 menetapkan agar kasus ini diserahkan kepada KPK di Jakarta untuk proses hukum terhadap 13 orang yang “patut diduga baik secara sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan dan atau turut serta melakukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi.”7 Dalam daftar 13 nama ini termasuk Bupati dan Wakil Bupati. Putusan politik DPRD untuk meminta KPK mengusut korupsi dana Bansos ini sejalan dengan aspirasi banyak elemen masyarakat, baik lembaga/forum maupun perorangan, sejauh diberitakan oleh media.8 Yang menentang putusan ini sejauh diberitakan media adalah “Forum Pemuda Sikka Peduli Keadilan,”9 TPDI10 dan “Aliansi Peduli Pembangunan Sikka (APPS).” 11 Ketiga kelompok ini mendukung pengusutan kasus dana Bansos oleh Kejaksaan. Sikap 3 kelompok yang terakhir ini sejalan dengan Bupati Sikka yang pada tanggal 26 Mei 2011 melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Maumere. Berkaitan dengan tindakan Bupati terhadap kasus dana bansos ini, boleh kita bertanya: mengapa Bupati menunggu begitu lama untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan? Laporan BPK diterbitkan tanggal 6 Agustus 2010. BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk menindak aparat yang melakukan pelanggaran ini, termasuk melaporkannya ke aparat penegak hukum. Baru bulan Pebruari 2011 (6 bulan kemudian) pejabat yang
http://www.suarapembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangandana-bansos-sikka/7661 7 Laporan “Panitia Khusus Bantuan Sosial Pada Bagian Kesra Setda Sikka,” hal. 46. 6
Lihat antara lain, “Dugaan Korupsi Bansos Rp 10,7 Miliar di Sikka, Massa Minta KPK Ambil Alih kasus “http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/06/24/dugaan-korupsibansos-rp-107-miliar-di-sikka-massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/; “KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Rp10,7 M di Sikka” http://www.mediaindonesia.com/read/ 2011/06/06/236409/290/101/ KPK-Didesak-Ambil-Alih-Kasus-Korupsi-Rp107-M-di-Sikka; “Massa Minta KPK Ambil Alih kasus” http://kupang.pabrik.info/massa-minta-kpk-ambilalih-kasus/ 8
Kelompok ini beranggapan bahwa tindakan DPRD melaporkan kasus ini ke KPK menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Lihat, antara lain “Anggota DPRD Sikka Dilaporkan ke KPK,” http://www.suarapembaruan.com/ home/anggota-dprd-sikka-dilaporkan-ke-kpk/8967. 9
Lihat antara lain: “Kasus Bansos di Sikka. DPRD Sikka Dinilai Halangi Penyelidikan Jaksa” http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/65811 10
Lihat antara lain: “Dukung Soda sampai 2013,” Pos Kupang, Kamis 27 Oktober 2011, hal. 1& 7; “Jaksa diminta tangkap Tersangka Dana Bansos,” Flores Pos, Kamis 27 oktober 2011, hal 1 & 15. 11
4|Page
bersangkutan dicopot dari jabatannya12 dan 9 bulan kemudian baru laporan ke Kejaksaan Negeri dibuat. Apakah karena desakan semakin kuat ke DPRD Sikka agar kasus dana Bansos ini ditangani oleh KPK yang jauh lebih dipercayai? Demonstrasi belakangan ini mulai terpolarisasi antara kelompok yang mendesak agar KPK yang menangani kasus ini dan kelompok yang mendukung kejaksaan negeri. Menarik untuk bertanya di sini, mengapa DPRD Sikka menyerahkan kasus ini ke KPK dan bukan ke Kejari Maumere? Ketua Pansus, Lando Mekeng, dalam penjelasannya di Ledalero, mengatakan antara lain, KPK mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengusut kasus tipikor. Inilah alasan DPRD membawa kasus ini ke KPK.13 Tetapi kami juga yakin bahwa para wakil rakyat di Sikka ,seperti juga kebanyakan orang di Republik ini, tidak yakin akan kinerja Kejaksaan. Hasil survey Transparecy International Indonesia (TII) dan lembaga-lembaga lain menunjukkan bahwa kejaksaan merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia.14 Pembentukan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi adalah satu bukti bahwa aparat penegak hukum di negeri ini tidak bisa diandalkan. Seperti juga DPRD Sikka, banyak elemen masyarakat juga tidak percaya kepada kejaksaan dan mendesak agar KPK mengambil alih kasus ini. Dari pemberitaan media, kami tahu bahwa KPK sudah dua kali datang ke Kabupaten ini untuk mengusut kasus dana Bansos, tetapi di pihak lain Kejaksaan juga merasa sangat berkepentingan untuk menangangi kasus ini demi merespons laporan Bupati Sikka. Dalam wawancara dengan Pos Kupang, Kajati NTT, Sriyono, S.H menegaskan bahwa kasus ini sudah ditangani secara resmi oleh Kejati NTT, KPK hanya membantu kejati NTT apabila dalam penanganan menemui kendala. Dalam wawancara yang sama, Kajati mengatakan: “Dalam aturan penegak hukum, baik polisi jaksa dan KPK, siapa yang lebih dahulu menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka institusi itulah yang akan menangani kasus tersebut. Karena itu saya tergaskan, kasus ini ditangani oleh Kejati NTT." 15
Lihat, antara lain: “Bupati Sikka Copot Tiga Pejabat Terkait Kasus Bansos,” http:// www.tribunnews.com /2011/02/18/ bupati-sikka-copot-tiga-pejabat-terkait-kasus-bansos. 13 Pertemuan Ledalero, 28 Oktober 2011. 12
Lihat, antara lain: “Lembaga Penegak Hukum Masih Korup” http://www.ti.or.id/ index.php/ news/2011/09/25/lembaga-penegak-hukum-masih-korup; “Polri Institusi Terkorup, Diikuti Kejaksaan & Pengadilan” http://www.detiknews.com/read/2007/ 01/04/172319/726947/ 10/polri-institusi-terkorup-diikuti-kejaksaan-pengadilan. 14
“Kasus Bansos Sikka KPK Dukung Kejati TT,”http://kupang.tribunnews.com/read/artikel /71562/ kasus-bansos-sikka-kpkdukung-kejati-ntt 15
5|Page
Kajati NTT rupanya lupa tentang ketentuan lain dalam UU no 30 tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Pada pasal 9 UU ini dinyatakan bahwa KPK bisa mengambilalih kasus karena beberapa alasan berikut ini:16 a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertundatunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita cermati apa yang dikerjakan Kejaksaan menyangkut kasus ini. Ketika BPK menerbitkan laporannya pada tanggal 6 Agustus 2010 yang antara lain mengungkapkan penyimpangan dana Bansos TA 2009, Kejaksaan Negeri Maumere sama sekali tidak menanggapi temuan ini. Desakan pelbagai elemen masyarakat secara bertubi-tubi ke Kejaksaan untuk mengusut kasus ini pun tidak terlalu dipedulikan. Padahal dalam wawancara dengan wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere sendiri mengatakan “Jaksa sebagai aparat penegak hukum entah ada dan tidak lapor wajib mengusut kasus korupsi di Sikka yang menjadi buah bibir masyarakat.”17 Pada bulan Maret 2011, 7 bulan setelah laporan BPK dan desakan masyarakat, Kejaksaan diberitakan melakukan “uji petik di lapangan” (cocokan dokumen laporan & fakta penerima bantuan di lapangan, meminta data dari Inspektorat Kabupaten Sikka, Bagian Kesra Setda Sikka serta instansi terkait).18 Pada bulan Juni 2011 diberitakan bahwa kejaksaan sudah melakukan Pulbaket.19 Ketika bertemu dengan TPDI pada tanggal 20 Juni 2011, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere menegaskan, "Kami akan usut sampai tuntas kasus ini. Saya sudah kerahkan semua jaksa untuk kepung kasus dana bansos. Kami tidak ada kepentingan dan kami akan tegakkan aturan. Siapa yang terlibat jika ada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17 “Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas” http://www.tribunnews.com/ 2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas 16
“Jaksa Uji Petik Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar.” http://florespos.com/ article. php?article_id=191. 18
“Jaksa Selidiki Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bansos Sikka” http://www.suarapembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangandana-bansos-sikka/7661 19
6|Page
indikasi kita akan proses." 20 Bulan Juli 2011 kasus dana bansos ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Kupang. Website Kejaksaan memberitakan bahwa pada tanggal 4 Oktober, 2 orang tersangka ditetapkan yakni Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sikka, Servas Kabu dan Mantan Bendahara Bagian Kesra, Yos Otu.21 Dari gambaran sekilas ini dapat diduga sikap kejaksaan terhadap pengusutan kasus ini dan kepentingan rakyat banyak untuk mendapatkan keadilan. Kami tidak tahu persis kasus apa saja yang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri Maumere sejak bulan Agustus tahun 2010, sehingga ada alasan cukup untuk menunda pengusutan kasus ini walau pun terus menerus didesak. Tetapi korupsi sebagai kasus pidana khusus harus diprioritaskan oleh kejaksaan. Namun seperti juga banyak kasus korupsi yang lain di kabupaten ini, kejaksaan terus mengulur-ulur waktu untuk pengusutan. Kejaksaan baru bergegas ketika Bupati melaporkan kasus ini ke kejaksaan. Hal ini dibenarkan oleh penasehat hukum Bupati, Meridian Dado dari TPDI, yang mengatakan “atas laporan Bupati Sikka tersebut, Kejaksaan Tinggi NTT telah serius bekerja dengan menetapkan tersangka kasus tersebut.”22 Berbeda dari DPRD yang merekomendasikan KPK untuk mengusut 13 orang dalam kasus ini, termasuk Bupati, Kejaksaan hanya menetapkan para pembantu bupati sebagai tersangka. Jelaslah untuk kami bahwa kejaksaan mengulur-ulur waktu untuk memeriksa kasus ini, tidak peduli kepada rakyat yang memperjuangkan keadilan, lebih tanggap kepada penguasa yang dalam laporan Pansus diduga terlibat dalam kasus ini, dan hanya akan menjerat pejabat kecil di Kabupaten ini sementara yang besar dibiarkan berlalu begitu saja. Kasus dana Bansos ini telah menjadi teater yang memilukan untuk ditonton. Dari seluruh proses ini beberapa hal kita pelajari: 1. Pengelolaan keuangan negara di Kabupaten ini dijalankan secara serampangan dan korupsi masih merajalela. Laporan Pansus menunjukkan secara jelas bahwa para petugas kita sungguh-sungguh merampok uang rakyat untuk kesenangannya sendiri. Segala prosedur pengelolaan uang yang benar dilanggar begitu saja, banyak “Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas” http://www.tribunnews.com/ 2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas 20
21
http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=3750&hal=2
Lihat, : “Kasus Dana Bansos. Meridian Dado: Tahan Para Tersangka Dana Bansos!!” http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72006/kupangnews/kupangplus/2011/10/24/m eridian-dado-tahan-para-tersangka-dana-bansos. Dalam wawancara yang sama, Meridian Dado dan Francesco Bero mengatakan, “TPDI NTT dan LBH Nusra sebagai lembaga advokasi hukum diberi mandat oleh Bupati Kabupaten Sikka guna mengawal dan mem- back-up penyelamatan uang miliaran rakyat Sikka yang diduga dikorup oleh oknum-oknum di bagian Kesra Setda Sikka.” 22
7|Page
kwitansi fiktip, dana dipakai sebagai uang rokok secara regular, untuk makan di restoran berkali-kali dengan biaya puluhan juta. Bupati bisa memerintahkan bawahannya untuk transfer uang dan sebegitu gampang mengatakan, “hoang kesa wor.” Pinjaman yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang menyebabkan pemerintah kita bisa diteriaki di jalan-jalan sebagai orang yang berhutang dan tidak tahu mengembalikannnya. Masih banyak keganjilan yang bisa disebutkan di sini. Kalau Indonesia masih merupakan negara terkorup di dunia23 dan beberapa waktu lalu Kabupaten ini diberitakan media sebagai salah satu Kabupaten terkorup, kita boleh menduga bahwa kasus korupsi di Kabupaten ini tidak hanya terbatas pada dana Bansos. Jangan-jangan kasus Bansos hanyalah puncak dari gunung es korupsi di wilayah ini. Sekedar menyebut beberapa contoh: penyelewengan uang honor 107 guru kontrak,24 penyelewengan uang honor kader posyandu,25 penyelewengan dana desa dari bagi hasil pajak dan retribusi, dan masih banyak lagi proyek yang terbengkalai di Kabupaten ini, termasuk gedung kantor Bupati yang bisa disaksikan oleh siapa saja yang lewat di jalan. 2. Korupsi dana Bansos ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak sangat canggih. Yang dipertontonkan sebetulnya kecenderungan petugas untuk seenaknya memakai uang negara. Hal ini mungkin terjadi karena sudah biasa demikian. Tetapi, kalau laporan Pansus ini benar bahwa pejabat yang lebih tinggi meminta uang tanpa satu kertas pun ditandatangani, melakukan utang secara lisan, dstnya, tindakan ini bukan hanya menabrak semua prosedur yang benar untuk pengelolaan uang publik, tetapi menyiapkan jalan mulus bagi petugas-petugas yang kecil untuk masuk penjara kalau ketahuan. Dengan demikian, kasus ini tidak secara kebetulan terjadi, tetapi sesuatu yang direncanakan secara matang tentang risiko hukum. Yang kecil masuk penjara, sementara yang besar berlalu begitu saja. Dalam proses Pansus ini, terlihat bahwa beberapa petugas rendahan, yang langsung menangani dana ini, mula-mula berkelit, tetapi ketika dihadapkan dengan bukti akhirnya mengaku. Tetapi yang besar-besar secara konsisten mengatakan “tidak tahu.” 3. Korupsi masih terus terjadi, karena lemahnya kontrol dari pelbagai pihak dan tidak berjalannya penegakan hukum. 1) Pengawasan internal pemerintah Kabupaten ini sangat lemah. Bupati tidak menunjukkan ketergesahan sedikit pun terhadap kasus penyelewengan dana yang begitu besar untuk ukuran Kabupaten ini. Dibutuhkan waktu berbulanbulan untuk menindak bawahannya dan melaporkan kasus ini kepada kejaksaan, Menurut laporan TII dan Political & Economic Risk Consultancy” (PERC). Lihat juga artikel “Jaksa Agung: Indonesia Masih Terkorup di Dunia http://news.okezone.com/read/ 2011/03/04/339/431302/jaksa-agung-indonesia-masih-terkorup-di-dunia. 24 “Honor Guru Kontrak Dijadikan Dana Bansos,” http://mantaplah.com/honor-gurukontrak-dijadikan-dana-bansos/655 23
25
Laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat. 8|Page
padahal rekomendasi BPK sudah diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2010. Ada kesan bahwa tindakan ini diambil karena desakan dari warga dan proses dalam Pansus yang hendak melimpahkan kasus ini ke KPK, di dalamnya Bupati juga disebut sebagai pihak yang diduga terlibat. Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka dinilai oleh Pansus bekerja tidak profesional dan patut diduga hendak melindungi pihak-pihak tertentu.26 Pada bulan Nopember 2009, Inspektorat melakukan pemeriksaan dan melaporkan bahwa tidak ada penyimpangan. 5 bulan kemudian BPK menemukan penyimpangan penggunaan dana sebesar 10,7M. Karena rekomendasi BPK agar Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan kembali, pada bulan Mei 2011 Inspektorat melaporkan adanya penyimpangan itu sebesar 9,8 M.27 2) Aparat penegak hukum di Kabupaten ini seperti menutup mata terhadap masalah ini, walau pun laporan BPK sudah jelas. Jaksa baru mulai serius melakukan pemeriksaan ketika Bupati melaporkan kasus ini. 3) Kontrol dari DPRD belum maksimal. Sudah baik bahwa DPRD Sikka membuat Pansus untuk meneliti penyalahgunaan dana Bansos, tetapi seluruh kisah tentang kontrol dari DPRD masih lemah. Perhatikan data-data ini. Setelah menetapkan APBD induk pada bulan Januari, DPRD tidak mengontrol penggunaan dana ini oleh eksekutip. Terjadilah penggunaan dana yang melampaui anggaran yang ditetapkan. Kealpaan DPRD ini membuat pihak eksekutip makin berani. Dalam dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dicatat tambahan dana 6.5 M untuk pos bantuan lain padahal jumlah yang disepakati hanya 2.5 M. DPRD hanya mengatakan “merasa dibohongi,” tanpa tindakan yang tegas, malah jumlah itu akhirnya diiyakan saja. Kealpaan mengontrol pihak eksekutip juga menyebabkan Bagian Kesra melakukan utang secara tidak benar. Setelah DPRD menyampaikan hasil Pansus ke KPK, yang dipercayai akan mengusut kasus dana Bansos ini secara tuntas, DPRD beristirahat. Tidak ada desakan lebih lanjut agar KPK mengambilalih kasus ini. Ketika sudah lama menunggu KPK belum juga datang, DPR Sikka hanya menyatakan kecewa.28 Akibatnya, kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Kupang yang sangat kita ragukan. Kami juga merasa aneh bahwa sampai sekarang DPRD Sikka belum menggunakan hak-hak politik lain 26
Laporan Pansus, hal. 31-32.
Laporan Pansus, hal. 30-31. Lihat juga, “Inspektorat Temukan Bansos Fiktif Rp 9,8 Miliar di Sikka http://www.suarapembaruan.com/ home/inspektorat-temukan-bansosfiktif-rp-98-miliar-di-sikka/6421 27
28DUGAANKORUPSI:
DPRD Sikka Kecewa KPK Belum Tangani Kasus Bansos. KOMPAS.com – Rabu, 14 September 2011 http://antikorupsijateng. wordpress.com/ 2011/09/14/dugaan-korupsi-dprd-sikka-kecewa-kpk-belum-tangani-kasus-bansos/
9|Page
terhadap pemerintahan seperti ini, walaupun hal itu dijamin oleh Undangundang. 4) Lemahnya kekuatan rakyat untuk mengontrol pengelolaan keuangan publik. Selama setahun ini kita menyaksikan demonstrasi silih berganti menuntut pengungkapan secara tuntas kasus dana Bansos ini. Tetapi jumlah rakyat yang sadar dan datang berdemo, juga ke kantor DPRD, sebetulnya tidak besar dibandingkan dengan mayoritas rakyat Sikka yang berjumlah 300.000 ini. Kebanyakan rakyat tidak mampu menghubungan hilangnya dana-dana ini dengan kepentingan mereka. Mereka tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program yang dirancang di Maumere. Sering mereka hanya dimobiliasi oleh orang-orang tertentu demi kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat banyak. Karena itu, banyak rakyat memilih sikap masa bodoh, walaupun sebenarnya mereka juga tahu tentang penyelewengan dana Bansos ini. 4. Tata kelola pemerintahan yang jelek dan tidak berpihak kepada rakyat. Dari pengungkapan korupsi dana Bansos dan dana-dana lain yang belum semuanya terungkap, yang dilakukan secara sistematik dan terencana memberikan bukti kepada kita bahwa tata kelola pemerintahan ini jelek (bad governance) dan bahkan lebih dari itu, sebuah gambaran tata kelola pemerintahan yang jahat (evil governance). Kita pantas mengatakan bahwa pemerintah kita tidak berpihak kepada rakyat banyak. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, hanyalah jargon yang bagus diungkapkan, tetapi bukanlah kenyataan yang dipraktekkan. Lebih dari sekedar tidak berpihak, satu pemerintahan yang melakukan kejatan korupsi dengan mengorbankan rakyat, telah melakukan pelanggaran HAM, termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan luar biasa (extraordinary crime) dan karena itu pula, semestinya mereka yang terlibat harus diproses secara hukum di bawah penyelidikan pro-justitia oleh KOMNAS HAM RI. Berdasarkan analisis tentang kasus dana Bansos dan pembelajaran yang kita petik, kita harus mengambil sikap terhadap upaya pemberantasan korupsi yang mengalami kemandekan ini. Kami berpendapat, kita perlu membedakan dua hal. Pertama menyangkut kasus konkret dana bansos. Kedua menyangkut pemberantasan korupsi pada umumnya. Berkaitan dengan proses hukum dana Bansos, Kami mendesak DPRD agar: 1. Mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini. Bukan hanya karena ketidakpercayaan kita kepada kejaksaan, tetapi mengacu kepada UU No 30 tahun 2002, khususnya pasal 9, kejaksaan telah mengulur-ngulur waktu untuk mengusut kasus ini tanpa alasan yang jelas dan diduga kuat melindungi koruptor yang lebih besar.
10 | P a g e
2. Dalam waktu 2 minggu DPRD sudah harus menyampaikan hasil desakannya ke KPK kepada semua warga Kabupaten Sikka lewat media-media yang ada. 3. DPRD selalu mengawal kerja KPK untuk menuntaskan kasus ini sampai semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diadili. Berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi pada umumnya di masa depan, kami mendesak DPRD agar: Menetapkan PERDA yang memberikan akses dan kontrol yang lebih besar pada rakyat kabupaten Sikka terhadap pengelolaan keuangan publik. Kami menyadari bahwa perubahan ke arah yang lebih baik di dunia, khususnya di Indonesia, hanya terjadi karena desakan rakyat banyak. Kita menyaksikan perubahan dari satu orde ke orde yang lain karena anak-anak muda turun ke jalan dan rela mati. Tetapi sebetulnya kita tidak membutuhkan malaikat untuk menjadi penyelenggara negara yang baik. Cukuplah kalau kita mengembangkan sistem yang baik dan mengikuti sistem itu, melakukan kontrol secara cermat, perubahan tidak harus diwarnai dengan kekerasan. Semua kita secara moral ikut bertanggungjawab untuk menuntas kasus ini dan berlangkah lebih maju. Tetapi DPRD lebih lagi, terikat oleh undang-undang untuk memperjuangkannya karena Anda adalah wakil rakyat. Kalau kasus dana Bansos ini bisa diproses secara adil, Anda sudah menciptakan sejarah di tengah arus besar korupsi yang menggila di Indonesia. Generasi baru akan mengenangnya sebagai perubahan yang menyenangkan. Montesquieu sekali waktu mengatakan, bukanlah orang-orang muda itu jahat; mereka tidak dirusakkan sampai orang-orang dewasa tenggelam di dalam korupsi.
Kami Yang Mendesak DPRD Sikka 1. Hendrikus Dori Wuwur, SVD 2. Cyrilus Meo Mali, Pr 3. Mikhael de Fretes 4. Thomas Tue, SVD 5. Hubert Thomas Hasulie, SVD
6. Robert Mirsel, SVD
7. Eman Embu, SVD
11 | P a g e
8. Paulus Budi Kleden, SVD
9. Felix Baghi, SVD 10. Otto Gusti Madung, SVD
11. Antonius Jemaru, SVD
12. Ignasius Ledot, SVD 13. Bernard Hayon, SVD
14. Sefrianus Juhani, SVD
15. Hendrikus Maku, SVD
12 | P a g e
KPK Bukan Hanya Untuk Jakarta Tetapi Indonesia To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism G. Edward Griffin
S
emua orang mengakui bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengerikan. Penyakit ini tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan di Jakarta, tetapi menyebar sampai ke pelosok-pelosok. Sudah menjadi seperti satu pola di negeri ini, rejim yang baru mengeritik yang lama sebagai rejim paling korup, peraturan dan lembaga anti korupsi dibentuk, tetapi rejim baru itu sendiri tenggelam dalam korupsi yang lebih mengerikan.29 Sudah pada permulaan tarik masehi, sejarahwan terkenal dan senator pada Imperium Romanum, Publius Cornelius Tacitus (56-117 AD) mengatakan bahwa, "semakin korup satu negara, semakin banyak pula hukum."30 Tacitus tentu tidak sedang berbicara tentang tidak pentingnya hukum untuk menjerat para koruptor, melainkan pentingnya penegakan hukum oleh aparat yang diwajibkan oleh hukum untuk melakukannya. Kekuasaan sering menyebarkan citra anti korupsi dengan retorik yang bagus di media massa, penetapan peraturan dan pembentukan lembaga anti korupsi, tetapi sesungguhnya kemauan politik untuk menjalankannya sangat lemah. Kekuasaan memang cenderung korup, seperti dikatakan oleh John Emerich Edward Dalberg-Acton (lebih dikenal dengan sebutan Lord Acton). Sastrawan Amerika John Steinbeck lebih jauh memberikan alasan, ketika dalam novelnya The Pearl, ia menulis, "Kekuasan tidak korup. Ketakutan yang korup .... mungkin ketakutan akan kehilangan kekuasan." Ketika ada kekuasaan, selalu ada kecemasan akan kehilangan kekuasaan. Dan kecemasan itu diterjemahkan ke dalam korupsi. 29
Pada masa Sukarno, dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi (PARAN & Operasi Budhi). Keputusan Presiden no 275 tahun 1963 dibuat untuk pemberantasan korupsi. Tetapi kedua badan ini gagal, konon karena mengganggu prestise Presiden. Suharto yang pernah terlibat dalam kasus korupsi gula tatkala menjadi Panglima Diponegoro, dalam pidato kenegaraan di depan DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 1967, menyalahkan rezim Orde Lama yang dianggapnya tidak mampu memberantas Korupsi. Tim Pemberantas Korupsi (TPK) dibentuk dengan ketuanya Jaksa Agung. Tetapi sudah pada tahun 1970, mahasiswa dan pelajar melihat bahwa TPK tidak serius, dan berdemo untuk pembubaran lembaga ini. UU No 3 tahun 1971 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" juga seperti tidak bergigi. Dan Rejim Suharto jatuh sebagian karena korupsi yang sudah akut. Presiden BJ Habibie menetapkan UU no 28 tahun 1999 tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN," diikuti pembentuk berbagai komisi dan badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Presiden Abdulrrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Presiden Megawati Membentuk KPK. Dalam Ab excessu divi Augusti (Setelah kematian Agustus yang mulia). Buku ini sering disebut Annales, karena Tacitus membahas sejarah dalam bentuk tahun demi tahun. 30
13 | P a g e
Pada masa Orde Baru, karena sentralisasi kekuasaan, korupsi terpusat pada segelintir elite. Pada era reformasi yang antara lain ditandai dengan desentralisasi, terciptalah rajaraja kecil di pelbagai daerah, dan tersebarlah korupsi sampai ke pelosok-pelosok. Untuk mempertahankan kekuasan, para politisi, dari pusat sampai ke daerah melakukan korupsi untuk membeli dukungan. Kekayaan para penyelenggara negara semakin besar, sementara mayoritas rakyat dibiarkan dalam kemiskinan. Korupsi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan negara mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, dari pusat sampai ke desa-desa. Para wakil rakyat menggelembungkan biaya proyek demi keuntungan diri sendiri dan rekan bisnis. Perlakuan yang sama terjadi di departemen-departemen pemerintah. PPATK melaporkan bahwa banyak PNS muda mempunyai simpaan bermiliar-miliar dari hasil korupsi,31 bukan hanya Gayus Tambunan. Para pengusaha yang melirik uang negara harus menyetorkan sekian persen ke para wakil rakyat dan pejabat pemerintah yang mengelola proyek. Dana hanya bisa mengalir ke daerah-daerah kalau didahului dengan sogok ke para pihak yang membuat keputusan di pusat. Karena ini budaya menyogok dari daerah ke pusat, tetap dilanggengkan, hanya berganti rupa dari jaman feodal dahulu ketika daerah harus memberikan upeti kepada Raja. Korupsi melibatkan banyak pihak: parlemen, eksekutip baik di pusat maupun di daetah, pengusaha dan penegak hukum yang membentuk satu mafia yang sangat licik dalam merampok Indonesia. Jadilah Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik.32 Korupsi telah menjadi epidemi sosial. Dan Setiap kali negara ini gagal melakukan penegakan hukum atas kasus korupsi, entah besar atau pun kecil, gairah korupsi pada para penyelenggara negara dan antek-anteknya semakin meningkat, apati perjuangan anti korupsi semakin besar, dan di kalangan masyarakat luas berkembanglah sikap permisip terhadap korupsi. Satu-satunya lembaga yang masih dipercayai dalam perang melawan korupsi adalah KPK. Beberapa kasus besar sudah ditangani KPK. Dan dalam beberapa saat terakhir ini, kami mendapat kesan bahwa KPK mulai menyerang jantung korupsi di negeri ini, yakni di Parlemen, lembaga-lembaga keuangan, Esksekutip dan Partai politik. Gebrakan ini diharapkan semakin melumpuhkan para koruptor kakap, dan pada gilirannya menyebar ke semua lini.
http://berita.liputan6.com/read/366283/ppatk-temukan-rekening-gendut-pns-muda; http://nasional. vivanews.com/news/read/271121-rekening-gendut-pns--korupsi-atau-cuci-uang 31
32
http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negaraterkorup-asia-2010/; http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759/Indonesia. Peringkat. Ke-100.Indeks.Persepsi.Korupsi.2011; http://news.okezone.com/read /2011/06/14/ 339/468071/ pemberantasan-korupsi-di-indonesia-peringkat-2-dari-bawah; http://www. rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/04/51030/Tahun-2011-Indonesia-Masih-Terkorup-di-AsiaPasifik; “Lembaga Penegak Hukum Masih Korup” http://www.ti.or.id/ index.php/ news/2011/09/25/lembaga-penegak-hukum-masih-korup; “Polri Institusi Terkorup, Diikuti Kejaksaan & Pengadilan” http://www.detiknews.com/read/2007/ 01/04/172319/ 726947/10/polriinstitusi-terkorup-diikuti-kejaksaan-pengadilan
14 | P a g e
Dari Jantung Korupsi menuju Daerah-Daerah Sejauh ini KPK masih terfokus pada kasus-kasus korupsi di Jakarta. Tanpa mengecilkan pencapaian yang diraih KPK, kami berargumentasi bahwa untuk mempercepat proses perlawanan dan penghancuran korupsi, KPK perlu melakukan gebrakan yang sama di daerah-daerah. Memang kami juga yakin bahwa KPK tidak akan bisa menangani semua kasus korupsi di semua propinsi, kabupaten dan kota. Untuk itu kami menganjurkan agar KPK memilih satu atau lebih Kabupaten di setiap Propinsi dalam perang melawan korupsi ini. Berikut ini beberapa pertimbangan kami: 1. Banyak kasus koruspi di daerah tidak pernah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Kalau pun ditangani, orang yang paling bertanggungjawab atas kasus korupsi, biasanya Kepala Daerah setempat, tidak pernah tersentuh. Dalam beberapa kasus, Kepala Daerah hanya diproses hukum kalau sudah berhenti dari jabatan. Itu pun hanya dipilih 1 kasus dari sekian banyak kasus yang disangkakan. Sebagai contoh: 3 bupati di Flores, NTT, yakni Bupati Flores Timur, Sikka dan Ende. Bupati Flores Timur Felix Fernandez(2000-2005) ditetapkan sebagai tersangka setelah berhenti dari jabatannya33 dan dalam proses perkara dibebaskan oleh Makamah Agung.34 Bupati Sikka, Alex Longginus (2003-2008) ditetapkan sebagai tersangka setelah berhenti dari jabatan Bupati, pernah ditahan beberapa waktu, tetapi akhirnya diputuskan bebas oleh MA.35 Bupati Ende, Paulinus Domi (2004-2009) ditetapkan sebagai tersangka setelah masa jabatannya berakhir dan dihukum 2,5 tahun penjara oleh MA, sekarang menghuni Rutan Penfui Kupang.36 Jelas di sini bahwa pemeriksaan terhadap kepala daerah yang sedang menjabat mengalami hambatan, terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, dan ada peluang korupsi dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dalam UU no 30 tahun 2002 tentang KPK, pasal 9, dinyatakan bahwa KPK bisa mengambilalih kasus karena beberapa alasan berikut ini: a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertundatunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=176601;http://www.antikorupsi.org/ antikorupsi / ?q=node/738; 33
34
Putusan MA nomor 1142 K/Pid-sus/2009
http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=31050; http://sumbaisland.com/ mantan-bupati-sikka-ditahan/ 35
http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php?view=article&id=5866%3Amantan-bupati-endetersangka-korupsi-apbd&option=com_content&Itemid=55; http://infokorupsi.com/id/ korupsi. php?ac=5320&l=mantan-bupati-ende-paulinus-domi-diperiksa-kejati-ntt; http://www. suara pembaruan.com/home/kasasi-mantan-bupati-ende-ditolak/7989; http://infokorupsi. com /id/ korupsi.php?ac=7531&l=terbukti-korupsi-apbd-mantan-bupati-ende-paulinus-domi-dipenjara. 36
15 | P a g e
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Perang terhadap korupsi hanya efektip kalau warga negara memiliki kesadaran kritis tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan terlibat secara aktip dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Berkaitan dengan ini, kami juga yakin bahwa kita tidak bisa mengembangkan gerakan kolosal pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, kecuali kalau masing-masing daerah bergerak untuk mengontrol tata kelola negara di wilayahnya masing-masing. Tuntutan ini sulit dipenuhi karena pada umumnya warga negara belum memiliki kesadaran kritis akibat represi selama Orde Baru, semakin apatis terhadap perjuangan menentang korupsi yang diakibatkan oleh ketidakseriusan aparat penegak hukum, kecenderungan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dan upaya untuk melindungi yang kuat. Situasi ini hanya bisa dipulihkan kalau KPK bisa melakukan gebrakan di beberapa daerah pilihan (1-2 Kabupaten di satu propinsi) yang memberikan pemicu baru bagi kesadaran dan determinasi untuk memerangi korupsi pada pelbagai lapisan masyarakat di daerah-daerah. Untuk rakyat sederhana di daerah-daerah yang tidak memiliki TV dan koran, gebrakan anti korupsi di Jakarta tidak mempunyai efek apa pun. Tetapi kalau ada kepala daerah yang dipenjarakan karena korupsi, berita dari mulut ke mulut saja sudah cukup untuk meyakinkan masyarakat bahwa satu pemerintahan yang bersih mungkin, dan mereka boleh berpawai dalam perjuangan memberantas korupsi. 3. Penanganan kasus korupsi secara serius oleh KPK di satu atau lebih kabupaten di setiap propinsi, akan menimbulkan efek jerah kepada para kepala daerah yang sedang menjabat dan kepala-kepala daerah yang bakal menggantikan; dan bisa mengurangkan kecenderungan pada daerah-daerah untuk memberikan sogokan ke pusat dan dengan ini mengurangkan kecenderungan korupsi pada jantung koruspi di Jakarta. 4. Daerah-daerah yang miskin sangat tergantung pada dana dari pusat. Tetapi sebagian besar dari dana-dana ini dipakai untuk gaji PNS dan keperluan kantor-kantor (sekitar 70 %), sedikit saja untuk pembangunan. Dari jumlah yang sedikit ini, diambil lagi untuk perjalanan pegawai guna menjalankan program dan kegiatan di desa-desa. Sisanya tidak terlalu banyak. Dan ini pun dikorupsi. Untuk orang di Jakarta, jumlah dana yang dikorupsi mungkin dianggap terlalu sedikit, tetapi untuk daerah-daerah miskin ini, dana itu sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 5. KPK dibentuk untuk memerangi korupsi di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Karena itu KPK dituntut untuk tidak hanya berkonsentrasi pada jantung korupsi di Jakarta, tetapi juga harus merambah sampai ke daerah-daerah.
16 | P a g e
Dengan beberapa pertimbangan ini kami ingin mendiskusikan dengan pimpinan KPK untuk menangani kasus korupsi di salah satu kabupaten miskin di NTT, yakni Kabupaten Sikka yang terus didera oleh kasus korupsi selama masa pemerintahan Bupati Sosimus Mitan.
Dugaan Korupsi di Kabupaten Sikka BPK memberikan penilaian "tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion)" terhadap laporan keuangan Bupati Sikka tahun 2009 dan 2010. Hal ini disebabkan oleh amburadulnya pengelolaan keuangan yang menabrak semua paraturan yang ada, dan ada indikasi korupsi secara besar-besaran. Kasus ini terjadi secara masif, hampir di semua SKPD.37 Menurut Informasi dari DPRD, penilaian yang sama akan diberikan lagi untuk laporan keuangan tahun 2011.38 Dari laporan BPK ini terlihat bahwa jumlah kasus dugaan korupsi yang belum dipertanggunjawabkan pada tahun 2009 sebanyak 934 dengan total kerugian negara dan daerah sebanyak 16,5M. Pada tahun 2010 jumlah kasus dugaan korupsi meningkat menjadi 1.206 dengan total kerugian juga meningkat menjadi 17,5 M (tabel 1). Tabel 1. Kasus korupsi menurut laporan BPK39 Situasi Kerugian Negara & Daerah Kasus yang sudah ditindaklanjuti Kasus yang belum ditindaklanjuti
Jlh Kasus 2009 2010 1.512 1.575 578 369 934 1.206
Kerugian 2009 21.637.077.966 5.136.669.476 16.500.408.489
2010 22.887.122.226 5.365.773.409 17.521.348.817
Dari total kerugian keuangan negara dan daerah pada tahun 2009 sebesar 16,5 M, dua kasus yang menonjol adalah kasus dana Bansos dan belanja tidak langsung, masing -masing sebesar 10,7 M dan 3,4 M. Dari total dana tidak langsung sebesar Rp 3.425.625.000, dimanafaatkan untuk 2 pos yakni belanja hiba sebesar Rp 2.400.625.000, dan Belanja tak terduga sebesar Rp 1.025.000.000. Pada pos belanja hiba, dana diserahkan ke KONI sebesar Rp 2.300.625.000 dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah sebesar Rp 100.000.000.
Penilaian dan alasan pemberian penilaian disajikan pada halaman 1-2 masing-masing laporan. Secara khusus tentang penilaian diberikan pada halam 2 masing-masing laporan ini. BPK, Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Meperintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, Nomor 11.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010; BPK, Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Meperintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2010, Nomor 12.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011, 15 Oktober 2010. 37
Antara lain dinyatakan oleh Alex Longginus, Wakil Ketua DPRD Sikka, dalam pertemuan di Nara, Maumere pada tanggal 9 Januari 2012. 38
BPK, Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah per 31 Desember 2009 Pada Kabupaten Sikka di Maumere, No 150/S/XIX.KUP/07/2010, 20 Juli 2010, hal. 3; BPK, Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah per 31 Desember 2010 Pemerintah Kabupaten Sikka di Maumere, No 394/S/XIX.KUP/11/2011, 5 Nopember 2011, hal. 3; 39
17 | P a g e
Sedangkan dana pada pos Belanja tak terduga kemudian dipakai oleh Bagian Kesra Setda Sikka sebagai dana Bansos (Tabel 2). 40 Tabel 2. Kasus dugaan korupsi yang menonjol pada tahun 2009 No 1 2
Pos Dana Bantuan sosial Belanja tidak langsung, a) Belanja hiba KONI Komisi penanggulangan AIDS b) Belanja Tidak Terduga
Jumlah 10.752.959.500 3.425.625.000 2.400.625.000 2.300.625.000 100.000.000 1.025.000.000
Kasus dana Bansos juga menjadi masalah pada tahun 2010. Dalam laporan BPK disebutkan pemakaian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebanyak 6,8 M.41
Dugaan Korupsi Dana Bansos Tahun 2009 Sejak laporan BPK diterbitkan pelbagai elemen masyarakat menuntut agar dugaan korupsi dana Bansos ini diusut secara tuntas. Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka mendorong digelarnya Pansus khusus tentang penyalahgunaan dana ini. Rapat paripurna DPRD pada tanggal 11 April 2011 memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus guna mengusut kasus ini. Dari proses Pansus, DPRD menggarisbawahi beberapa kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah antara lain,1) pengelolaan keuangan Bansos sama sekali tidak mengikuti pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Permendagri no 13 tahun 2006 dan no 59 tahun 2007), 2) penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya, 3) sekian banyak kwitansi fiktip, 4) manipulasi APBD, dan 5) adanya pinjaman dari pihak ketiga secara bertentang dengan hukum. Berikut ini beberapa fakta yang dihasilkan dalam proses Pansus42 dan Laporan BPK sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3: 1) Dana Bansos menurut APBD Induk yang ditetapkan tanggal 28 januari 2009: Total dana yang dialokasikan untuk dana Bansos sebesar Rp 7.085.000.000, dengan distribusi pemanfaatan seperti pada tabel 3. BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No 11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.2. Penjelasan lebih rinci tentang dua kasus ini, baca dokumen yang sama, hal. 12-19. 40
41
BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2010, No 12.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011, 15 Oktober 2011, hal.2. Penjelasan lebih rinci tentang kasus ini, baca dokumen yang sama, hal. 16-23. Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, Laporan Panitia Bantuan Sosial 2009 Pada Bagian Kesra Setda Sikka, Maumere, 2011. 42
18 | P a g e
2) Dana Bansos menurut APBD perubahan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan pada tanggal 13 Agustus 2009: Ditambahkan lagi Rp 2.500.000.000 untuk pos bantuan sosial lain, sehingga alokasi untuk pos ini sebanyak Rp 6.500.000 dan total dana Bansos untuk tahun anggaran 2009 menjadi Rp 9.585.000.000. 3) Dana Bansos dalam ketetapan Bupati setelah kesepakatan APBD Perubahan Bupati menambahkan Rp 4.000.000.000 pada pos bantuan sosial lainnya di luar kesepakatan dengan DPRD, sehingga membuat dana untuk pos ini sebanyak Rp 10.500.000.000 dan total dana untuk Bansos dikatrol menjadi Rp 13.585.000.000. 4) Kelebihan pembelanjaan sebelum APBD Perubahan, tanpa persetujuan DPRD Bantuan sarana dan prasarana ibadah sebanyak Rp 2.456.656.000: kelebihan sebanyak 956.656.00 Bantuan sosial lain sebesar Rp 8.296.303.500: kelebihan sebanyak 4.296.303.500. 5) Jumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya sebanyak Rp 11.033.059.500. 6) Utang kepada pihak lain tanpa persetujuan DPRD sebesar Rp 8.723.362.860. Dengan demikian, penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut DPRD sebanyak Rp 19.756.422.360.43 7) Dalam laporan BPK disebutkan juga dana yang diambil dari pos belanja tidak terduga, tanpa persetujuan dengan DPRD, sebesar Rp 1.025.000.000, dan penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.44 8) Dengan demikian total dana yang didugakan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar RP 20.781.422.360 Tabel 3. Total dana bansos dan alokasinya.
Sarana & Prasarana ibadat
1.500.000.000
APBD Perubahan 1.500.000.000
Kegiatan keagamaan lain
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Dharma wanita SSpS Kewa Pante Bantuan sosial lainnya
75.000.000 10.000.000 4.000.000.000 7.085.000.000
75.000.000 10.000.000 6.500.000.000 9.585.000.000
75.000.000 10.000.000 10.500.000.000 13.585.000.000 8.723.362.860 1.025.000.000
Kategori
APBD Induk
Total Utang Dari "Belanja tidak terduga" Total
43
Peraturan Bupati 1.500.000.000
22.748.362.860
Laporan Pansus, hal. 56
44
BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No 11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.17-18.
19 | P a g e
Dari rincian di atas, dapat dilihat bahwa dana yang diduga dikorupsi di Kabupaten Sikka pada tahun 2009, jauh lebih tinggi dari laporan BPK. Ini pun baru dari dana Bansos, belum lagi dana KONI yang ketuanya adalah bupati Sikka dan dana-dana lain. Atas dasar telaahan ini, DPRD merekomendasikan 13 nama untuk diperiksa oleh KPK karena diduga terlibat dalam korupsi dana Bansos (lihat kotak 1).
Kotak 1 13 orang yang diduga terlibat korupsi Dana Bansos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Drs. Sosimus Mitang/Bupati Sikka dr. Wera Damianus/ Wakil Bupati Sikka Drs. Sabinus Nabu/Mantan Sekretaris Daerah Drs. Cyprianus da Costa/Sekretaris Daerah Drs. Thomas Ola Peka/Inspektur Yoseph Otu/Mantan Pembantu Bendahara Pengeluaran Drs. Servasius Kabu/Mantan Kepala Bagian Kesra Maria Goreti/Pembantu Bendahara Pengeluaran Fulgensius Ngaji Martinus Mahing Drs. Bili Dolu Godfridus Faustinus Yan Yanitsa Salvanos, SE, AK. Laporan Pansus hal. 56
Tahun 2010 Dari laporan BPK dan berbagai sumber lain beberapa fakta berikut bisa dikatakan tentang dugaan penyelewengan dana Bansos pada tahun 2010: 1) Laporan BPK menyebutkan bahwa penggunaan dana Bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebanyak Rp 6.829.594.995. BPK membeberkan sekian banyak kejanggalan yang terjadi dalam penggunaan dana ini.45 2) Honor guru kontrak sebesar Rp 540.000.000 di pakai sebagai dana Bansos. 46 3) Dana operasional Posyandu sebanyak Rp 300.000.000 dan Insentip kader Posyandu sebesar Rp 450.000.000 di pakai untuk dana Bansos.47 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2010, No 12.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011, 15 Oktober 2011, hal.16-24. 45
46
http://www.tribunnews.com/2011/08/11/honor-guru-kontrak-dijadikan-dana-bansos
Laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat. http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/60277/ dprd-sikka-dikibuli-oknum-aparat. 47
20 | P a g e
4) Dana insentif pajak dan retribusi sebesar Rp 10.000.000 per desa. Kalau jumlah desa Kabupaten Sikka sebanyak 160, maka total dana yang diambil untuk Bansos dari pos ini sebanyak Rp 1.600.000.000.48 5) Utang kepada Suitbertus Amandus sebesar Rp 3.735.000.000.49 6) Dengan demikian, total dana bansos yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 13.454.594.995 .
Kasus Korupsi Lain Di Samping kasus dana Bansos yang menyita perhatian banyak pihak, sebetulnya masih terlalu banyak kasus korupsi di Kabupaten ini, sebagian besarnya perlu investigasi lebih jauh, antara lain: 1) Kasus dana KONI Dalam laporan BPK disebutkan bahwa alokasi dana ke KONI, yang diketuai oleh Bupati Sikka Sosimus Mitang, pada tahun 2009 sebanyak RP 2.300.625.000. Tetapi sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.50 2) Kasus dana Penanggulangan AIDS Kabupaten Sikka Alokasi dana tahun 2009 sebanyak Rp 100.000.000, tetapi belum ada pertanggunganjawab.51 3) Kasus RSU TC Hillers Maumere: Korupsi oleh bendahara umum RSU sebanyak 485.000.000.52
Tanggungjawab Bupati Sikka Berdasarkan hasil Pansus dana Bansos, DPRD secara tegas menyatakan bahwa Bupati adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas penyelewengan dana Bansos ini dan patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dari berbagai sumber yang ada, beberapa hal berikut ini dapat dikatakan tentang tanggungjawab bupati dalam kasus korupsi ini.
1. Menyangkut Dana Bansos 1) Dana Bansos hanya bisa digunakan atas persetujuan Bupati. Ada sejumlah proyek yang sudah disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dalam APBD, tetapi dalam 48 49
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/58830/pdip-somasi-bupati-dan-ketua-dprd-sikka Keterangan saudara Yos Otu.
BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No 11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.16-17. 50
BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No 11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.17. 51
52
http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6141&l=bendahara-rsu-maumere-ngamidi-santosotilep-rp-485-juta
21 | P a g e
kebanyakan proyek, hanya ditentukan kelompok peruntukan dan besarnya dana. Realisasi secara konkrit sangat tergantung dari situasi kabupaten, dan permintaan masyarakat. Orang atau kelompok yang membutuhkan bantuan dana mengajukan proposal dan hanya dapat diberikan kalau Bupati memberikan persetujuan, memerintahkan kepada DPPKAD (Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah) untuk mengucurkan dana ke bagian Kesra dan bagian Kesra akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disepakati oleh Bupati. Realisasi bantuan dilaporkan ke bagian DPPKAD dan diverifikasi oleh tim auditor pada kantor yang bersangkutan. Tidak bisa dibayangkan bahwa Bupati sama sekali tidak tahu, dalam kurun waktu 2 tahun. Tidak bisa dibayangkan juga bahwa praktek penyaluran bantuan oleh Bagian Kesra Setda Sikka yang penuh dengan manipulai itu tidak akan diketahui oleh bagian auditor pada kantor DPPKAD. Tidak bisa dibayangkan kalau korupsi seperti ini dibiarkan terus berlangsung tanpa orang kuat yang mengendalikan. Bupati sesungguhnya sangat bertanggungjawab. 2) Pelbagi sumber menyebutkan bahwa Bupati sering meminta dana ke Bagian Kesra Setda Sikka, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lain tanpa menandatangani kwitansi. Bupati sendiri hanya mengakui pemberian dana yang ditransfer lewat Bank dan uang siri pinang untuk kunjungan ke desa sebanyak 1 juta setiap desa.53 Dalam pemeriksaan oleh pansus Bansos DPRD Sikka, KPK dan Kejaksaan Tinggi NTT, Yos Otu memberikan kesaksian bahwa bupati kebagian dana Bansos sebanyak 3,6 M54 3) Sebelum dilantik menjadi Bupati, Sosimus Mitang sudah meminta kepada Servasius Kabu untuk mentransfer dana sebesar Rp 50.000.000 ke rekening BNI nomor 0054880435 untuk kepentingan jahit pakaian dan pemeriksaan kesehatan.55 Apakah orang ini masih bisa dipercayai kalau dia dianggap sebagai orang yang tidak suka menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi?
2. Menyangkut pinjaman ke pihak lain tanpa persetujuan DPRD 1) Utang yang dilakukan bagian Kesra Setda Sikka sebanyak Rp 8.723.362.860 pada tahun 2009 dan Rp 3.735.000.000 pada tahun 2010. Bupati Sikka Sosimus Mitang tidak mengakuinya sebagai utang daerah, melainkan sebagai utang pribadi Yos Otu, tetapi di pihak lain menyetujui pembayaran utang itu dengan menggunakan dana Kabupaten. Sulit dibayangkan bahwa Bupati tidak tahu dan tidak memberikan persetujuan. 2) Beberapa utang dilakukan oleh adik kandung Bupati Sikka bernama Marselus Lado, untuk kepentingan yang tidak dijelaskan, tetapi dibebankan kepada bagian Kesra Setda Sikka. Sulit dibayangkan juga bahwa bukan Bupatilah pihak yang menyuruh.56
53
Laporan Pansus Bansos dan Keterangan pribadi dari Yos Otu.
Laporan Pansus Bansos; "Otu Sebut Bupati Sikka Terima Rp 3,6 Milliar," dalam pos Kupang, 7 Januari 2012, hal 1; Keterangan Yos Otu ke KPK. 54
55
Kesaksian Servas kabu yang dibenarkan oleh Yos Otu. Laporan pansus hal. 20.
56
Lihat Rekening Koran Giro atas nama Kristianus Salvatore Hermin, pada Bank NTT.
22 | P a g e
3) Ada juga pinjaman yang diberikan ke Bagian Kesra oleh isteri Bupati.57 Sulit membayangkan kalau Bupati tidak tahu. 4) Bupati Sikka membenarkan pengakuan Servasius Kabu, Yoseph otu, dan Fulgensius Ngaji tentang pengarahan yang diberikannya di ruang kerja Bupati pada tanggal 15 januari 2011, yang antara lain berbunyi: "hutang-hutang tersebut harus diakui sebagai hutang pribadi karena hutang daerah ada mekanisme. Nanti kita akan tutup pelan-pelan melalui APBD."58 3. Menyangkut Dana KONI Bupati adalah ketua KONI Kabupaten Sikka. Dalam kapasitasnya sebagai ketua KONI, Sosimus mitang harus diperiksa dan dimintai pertanggunganjawab.
Proses Hukum Kasus Korupsi di Sikka Pertama-tama harus dikatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar perhatian DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya dicurahkan pada penyelewengan dana Bansos pada tahun 2009. Kasus-kasus korupsi yang lain agak diabaikan. Dalam pertemuan kami dengan aparat Kejaksaan Negeri Maumere di aula Kejaksaan pada tanggal 16 Januari 2012, aparat Kejaksaan memberikan kesan bahwa mereka tidak tahu banyak tentang kasus-kasus lain, selain kasus Bansos dan beberapa kasus yang sudah ditangani dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan laporan BPK juga tidak dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Maumere. Tetapi menyangkut kasus Bansos 2009 pun haruslah di katakan bahwa belum ada kemajuan yang berarti. Sejak terbitnya laporan BPK tentang dugaan korupsi pada tahun 2009 yang mengungkapkan penyelewengan dana Bansos, pelbagai elemen masyarakat di Kabupaten ini mendesak agar kasus dugaan korupsi ini segera diproses secara hukum. DPRD Sikka membentuk Pansus Bansos dan dalam sidangnya pada tanggal 4 Juli 2011 menetapkan agar kasus ini diserahkan penanganannya kepada KPK. Pada tanggal 13 Juli DPRD Sikka secara resmi melaporkan kasus ini ke KPK.59 Putusan politik DPRD ini sejalan dengan aspirasi banyak elemen masyarakat, baik lembaga/forum maupun perorangan.60 Yang menentang putusan ini sejauh diberitakan
57
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=295002
58
Laporan Bansos hal. 16-18.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/241670/284/1/-DPRD-Sikka-Laporkan-DugaanKorupsi-Bansos-ke-KPK. 59
60 Lihat antara lain, “Dugaan Korupsi Bansos Rp 10,7 Miliar di Sikka, Massa Minta KPK Ambil
Alih kasus “http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/06/24/dugaan-korupsi-bansos-rp-107miliar-di-sikka-massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/; “KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Rp10,7 M di Sikka” http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/06/236409/290/101/ KPKDidesak-Ambil-Alih-Kasus-Korupsi-Rp107-M-di-Sikka; “Massa Minta KPK Ambil Alih kasus” http://kupang.pabrik.info/massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/
23 | P a g e
media adalah “Forum Pemuda Sikka Peduli Keadilan,”61 TPDI62 dan “Aliansi Peduli Pembangunan Sikka (APPS).” 63 Ketiga kelompok ini mendukung pengusutan kasus dana Bansos oleh Kejaksaan. TPDI pada mulanya menghendaki kasus ini ditangani oleh KPK, bahkan kelompok ini yang paling pertama melaporkan kasus ini ke KPK.64 Sikap TPDI berubah setelah menjadi pengacara Bupati Sikka. Dari pemberitaan media kami tahu bahwa KPK sudah dua kali datang ke Maumere untuk mengusut kasus Bansos 2009.65 Juga ada informasi lain dari masyarakat bahwa KPK sudah datang untuk ketiga kalinnya di Maumere untuk maksud ini. Pada tanggal 30 Oktober 2011, kami menemui DPRD Sikka dan mendesak, antara lain, agar DPRD Sikka mendesak KPK guna menangani kasus ini. DPRD sudah mendatangi lagi KPK, tetapi jawaban yang diterima hanyalah "KPK tetap mengawasi kasus dana Bansos Sikka."66 Bentuk pengawasan seperti apa tidak terlalu jelas untuk kami di Sikka. Kasus dana Bansos ini sekarang lebih banyak ditangani oleh Kejati NTT. Berikut ini beberapa fakta secara kronologis tentang penanganan kasus Bansos 2009 oleh aparat Kejaksaan. Maret 2011: 7 bulan setelah laporan BPK dan desakan masyarakat, Kejaksaan diberitakan melakukan “uji petik di lapangan” (cocokan dokumen laporan & fakta penerima bantuan di lapangan, meminta data dari Inspektorat Kabupaten Sikka, Bagian Kesra Setda Sikka serta instansi terkait).67 Mei 2011:
Sehari setelah Bupati dimintai keterangannya oleh Pansus Dana Bansos Sikka pada tanggal 23 Mei, Bupati melaporkan bawahannya ke Kejaksaan.
Juni 2011:
Kejaksaan pada tanggal 9 menyatakan bahwa tahap Pulbaket sudah selesai, dan mulai dengan penyelidikan. Sejumlah nama tersangka akan segera diumumkan.68 Ketika bertemu dengan TPDI pada tanggal 20 Juni 2011, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere menegaskan, "Kami akan usut sampai tuntas kasus ini. Saya sudah kerahkan semua jaksa untuk kepung
Kelompok ini beranggapan bahwa tindakan DPRD melaporkan kasus ini ke KPK menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Lihat, antara lain “Anggota DPRD Sikka Dilaporkan ke KPK,” http://www.suarapembaruan.com/home/anggota-dprd-sikka-dilaporkan-kekpk/8967. 61
62
Lihat antara lain: “Kasus Bansos di Sikka. DPRD Sikka Dinilai Halangi Penyelidikan Jaksa” http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/65811 Lihat antara lain: “Dukung Soda sampai 2013,” Pos Kupang, Kamis 27 Oktober 2011, hal. 1& 7; “Jaksa diminta tangkap Tersangka Dana Bansos,” Flores Pos, Kamis 27 oktober 2011, hal 1 & 15. 63
64
http://m.tribunnews.com/2011/01/11/tpdi-ntt-laporkan-kasus-bansos-ke-kpk
65
http://regional.kompas.com/read/2011/09/15/2307296/KPK.Telah.Turun.ke.Sikka
http://www.suarapembaruan.com/home/kpk-tetap-awasi-kasus-dana-bansos-sikka/13430 “Jaksa Uji Petik Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar.” http://florespos.com/ article. php?article_id=191. 66
67
68
“Jaksa Selidiki Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bansos Sikka” http://www.suara pembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangan-dana-bansos-sikka/7661
24 | P a g e
kasus dana bansos. Kami tidak ada kepentingan dan kami akan tegakkan aturan. Siapa yang terlibat jika ada indikasi kita akan proses." 69 Juli 2011:
Kasus dana bansos 2009 diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Kupang.
Agustus 2011: Diberitakan Kejati NTT telah memeriksa tiga pejabat pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Sikka; dan memanggil beberapa saksi kunci untuk diperiksa, yakni: Servasius Kabu, Yosef Otu, Suitbertus Amandus dan Billy Dolu. Tetapi 4 orang ini menolak untuk diperiksa oleh Kejati dan lebih memilih diperiksa oleh KPK.70 Sept. 2011:
Bupati Sikka, Sosimus Mitang dilaporkan ke Kejati NTT oleh mantan Kabag Kesra Setda Sikka, Servas Kabu dan mantan bendahara Bagian Kesra, Yoseph Otu dengan tuduhan manipulasi anggaran untuk bantuan sosial di Bagian Kesra setempat tahun 2009.71 Laporan ini tidak ditanggapi oleh Kejati NTT sampai sekarang.
Okt. 2011:
Website Kejaksaan memberitakan bahwa pada tanggal 4 Oktober , 2 orang tersangka ditetapkan yakni Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sikka, Servas Kabu dan Mantan Bendahara Bagian Kesra, Yos Otu.72 Servas Kabu dan Yos Otu belum pernah diperiksa oleh aparat Kejaksaan, hanya oleh KPK.
Nov. 2011:
Kejaksaan meminta keterangan sejumlah penerima bantuan.
Des. 2011:
Pada tanggal 21 Yoseph Otu ditangkap di dalam pesawat Wings Air yang baru mendarat di Lapangan Terbang Maumere. Otu dibawa ke Kupang untuk ditahan di Rutan Penfui73 Pada tanggal 30, Servas Kabu ditangkap di Jakarta dan dibawah ke Kupang untuk ditahan di Rutan Penfui.74
Januari 2012: Tersangka Yoseph Otu mulai diperiksa pada tanggal 9, dan Servas Kabu pada tanggal 10 Januari. Keduanya menyampaikan, antara lain, bahwa Dana Bansos itu mengalir ke Bupati sebanyak 3,6 milliar, Isteri Bupati sebanyak 215 juta, dan keponakan Bupati, Maria Goreti sebanyak 1,2 Miliar.75 “Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas” http://www.tribunnews.com/ 2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas 69
http://webgw46.mobile.bf1.yahoo.com/w/news_asia/4-pejabat-pemkab-sikka-tak-penuhipanggilan-kejati-161100901.html?back=%2Fnasional%2F&.ts=1312747060&.ysid=kxD9K0.SWq.xg DlUt0P2mvzu&.intl=id&.lang=id 70
71
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/69965
72
http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=3750&hal=2
http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/12/22/286204/290/101/_Tersangka_Korupsi_ Bansos_Sikka_Ditangkap_di_Pesawat 73
74
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294260
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/73411/kupangnews/kupangcrime/2012/1/4/ tersangka-otu-dan-servas-diperiksa-bersamaan 75
25 | P a g e
Dari kronologi di atas, terlihat bahwa kejaksaan tidak serius menangani kasus ini, mengulur-ulur waktu, dan Bupati sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam korupsi dana Bansos ini belum pernah diperiksa, bahkan hanya sebagai saksi pelapor. Bercermin pada pengalaman 3 Bupati di daratan Flores, kami patut menduga bahwa Kejaksaan berusaha melindungi penguasa yang korup, kemungkinan berkolusi dengan penguasa, bersikap diskriminatip dalam pemberantasan korupsi, hanya mengorbankan orang-orang kecil yang siap diperintah oleh Bupati.
Kami Mendesak KPK Berdasarkan 5 pokok pikiran yang telah kami sempaikan pada bagian awal pemaparan ini sebagai dasar pertimbangan untuk mendorong KPK melakukan gebrakan di daerah, telaahan tentang peran Bupati dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten ini, dan situasi hukum penanganan kasus Bansos 2009 yang disajikan di sini, kami sekali lagi mendesak KPK untuk menangani kasus korupsi di Kabupaten Sikka yang melibatkan Bupati Sosimus Mitang. Jelas bahwa kami tidak percaya kepada aparat Kejaksaan untuk menangani kasus ini. Tetapi hal ini tidak hanya terbatas pada faktor psikologis semata, melainkan karena kelemahan mendasar yang nyata dalam penanganan kasus ini oleh Kejaksaan sebagaimana disimpulkan di atas. Dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 9, Kami yakin ada alasan yang sangat mendasar bahwa KPK harus mengambil alih kasus dana Bansos tahun 2009. Selain kasus Dana Bansos tahun 2009, Kami juga mengusulkan agar KPK menangani juga kasus korupsi lainnya di kabupaten ini sebagaiman dipaparkan dalam laporan BPK. Sekiranya KPK menjalankan anjuran kami ini, dan para pihak yang bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi ini diadili dan dihukum, gairah dan komitmen untuk pemberantas korupsi di Kabupaten ini dan Kabupaten-Kabupaten lain di NTT akan bersemi kembali. KPK tidak hanya lembaga pemberantasan koruspi di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia.
26 | P a g e
Dugaan Keterlibatan Bupati Kabupaten Sikka Sosimus Mitang Dalam Kasus Korupsi Dana Bansos Kabupaten Sikka Tahun 2008 dan 2009 Berikut ini ringkasan dari pelbagai laporan tentang keterlibatan Bupati Sikka, Sosimus Mitang dalam dugaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Setda Sikka. Dokumen Laporan Pansus DPRD Sikka dan BPK diterima dari sekretariat DPRD Sikka. I. Dugaan Kerugian Negara Pada Pengelolaan Dana Bansos 1. Menurut laporan BPK Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, BPK mencatat dugaan kerugian negara menyangkut pengelolaan dana Bansos pada 2 pos: 1) Pos Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 10.752.959.500 (Laporan BPK, hal.2, 12-16) 2) Pos Belanja tidak langsung tahun anggaran 2009 sebesar Rp 3.425.625.000 (Laporan BPK, hal. 2, 16-19). Dalam pos ini terdapat "belanja tidak terduga" sebesar RP 1.061.880.000. Dari total dana ini Bagian Kesra Setda Sikka menggunakan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp 1.025.000.000, tetapi belum bisa mempertanggungjawabkannya (Laporan BPK, hal. 16-19). Dengan demikian, menurut Laporan BPK dugaan kerugian negara dalam pengelolaan dana Bansos sebesar Rp 11. 777.959.500 2. Menurut Inspektorat Kabupaten Sikka Dalam pemeriksaan reguler pada bulan Nopember 2009 dinyatakan oleh Inspektorat bahwa tidak ada penyimpangan, tetapi setelah direkomendasikan oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan lagi, ditemukan bahwa ada kerugian negara sekitar 9,7 miliar (Laporan Pansus DPRD Sikka, hal.34-35). DPRD berkesimpulan bahwa: "Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka telah bekerja tidak profesional dan patut menimbulkan dugaan bahwa Tim Inspektorat hendak melindungi pihak-pihak tertentu" (Laporan pansus, hal. 35-36). 3. Menurut DPRD Kabupaten Sikka Dugaan kerugian negara sebesar Rp 19.756.422.360., yang terdiri dari dana Bansos sebesar Rp 11.033.059.500 dan hutang sebesar Rp 8.723.362.860 (Laporan Pansus, hal.49-50)
27 | P a g e
Catatan: Pansus DPRD tidak menyinggung sedikit pun dana yang digunakan oleh Bagian Kesra Setda Sikka sebesar Rp 1.025.000.000, yang diambil dari "belanja tidak terduga" sebagaimana dinyatakan BPK dalam laporannya. II. Dugaan Keterlibatan Bupati Kabupaten Sikka, Sosimus Mitang A. Menurut Laporan Pansus DPRD Sumber dokumen: Sekretariat DPR Kabupaten Sikka, Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 Pada Bagian Kesra Setda Sikka, Maumere, 2011 (terlampir). 1. Bupati diduga menggunakan dana Bansos tidak sesuai dengan peruntukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 45 ayat 1 berbunyi: Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan, dana Bansos ini digunakan oleh Bupati Sikka Sosimus Mitang untuk keperluan-keperluan lain di luar ketentuan peraturan ini. Rincian berikut ini dibuat dengan mengacu pada tabel rangkuman yang dibuat oleh Pansus DPRD Sikka (Laporan Pansus, hal. 44-49) dengan tambahan keterangan yang diambil dari seluruh laporan Pansus. No 1.
Uraian Untuk urusan pribadi: pakaian & cek kesehatan di Jakarta sebelum dilantik jadi Bupati
2.
Untuk transportasi keluarga ke Kupang menghadiri pelantikan
3.
Syukuran kemenangan Paket SODA (Sosimus Mitang, Damianus Wera) Untuk perjalanan ke Jerman
4.
Jumlah (Rp) Keterangan 50.000.000 Ditransfer oleh Servasius Kabu pada tanggal 25 April 2008 ke Rekening BNI No. 0054880435, a.n. Sosimus Mitang. Laporan Pansus, hal. 20-21. Bukti Transfer: Lampiran 3 hal. 57. 50.000.000 Menurut penjelasan Servasius Kabu dan Yoseph Otu: diserahkan di rumah pribadi Sosimus Mitang di Lokaria. Laporan Pansus, hal. 17, 20 100.000.000 Sebanyak 4 kali syukuran, masingmasing diberi 25 juta. Pengakuan Servasius kabu & Yoseph Otu. Laporan Pansus, hal. 48. 25.000.000 Menurut penjelasan Servasius Kabu dan Yoseph Otu: diserahkan di rumah keluarga di Kebot. Laporan Pansus, hal. 17,44-45 28 | P a g e
5.
Untuk Lobi proyek Kemenpora di Jakarta
6.
Biaya perjalanan dinas Bupati
7.
Biaya perjalanan Dinas
8.
Perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 58 kali selama 2009 Uang siri pinang di desa-desa
9.
10.
Uang makan minum di desa waktu kunjungan
11
Acara-acara resepsi dan syukuran hari raya di rumah jabatan Total
50.000.000 Uang dibawa ke Jakarta oleh Servasius Kabu. 25 juta diserahkan ke Sosimus Mitang dan 25 juta lainnya diserakan ke seorang staf Kementerian Pemuda & Olahraga. Kesaksian Servasius Kabu: Laporan Pansus, hal. 17, 21, 45 10.000.000 Ditransfer oleh Buang Djadjo ke Rekening BNI No. 0054880435, a.n. Sosimus Mitang. Laporan Pansus, hal. 17, 45. Lampiran: hal.60 10.000.000 Ditransfer oleh Fulgensius Ngaji ke rekening BNI No. 0054880435, a.n. Sosimus Mitang. Laporan Pansus, hal 17,24, 45, Lampiran, hal. 58 725.000.000 Pengakuan Servasius Kabu & Yoseph Otu: setiap kali diberi antara 10-15 juta. Laporan Pansus, hal. 17, 46. 80.000.000 Pengakuaun Servas Kabu & Yoseph Otu. Diberikan ke Bupati untuk Bupati & Wakil Bupati untuk kunjungan sebanyak 40 kali selama 2009, masing-masing 1 juta. Laporan Pansus, hal. 46. Pengakuan Kabu & Yoseph Otu dibenarkan Bupati. Laporan Pansus, hal. 18, 33 100.000.000 Pengakuaun Servas Kabu & Yoseph Otu: Setiap desa diberi antara 2,5-5 juta, untuk 40 kali kunjungan Laporan Pansus, hal. 47. Pengakuan Kabu & Otu dibenarkan oleh Bupati. Laporan Pansus, hal. 18, 33 100.000.000 Pengakuan Servas Kabu & Yoseph Otu: 5 kali acara, masing-masing 20 juta. Laporan Pansus, hal. 48-49 1.300.000.000
29 | P a g e
2. Bupati Melakukan Manipulasi APBD pada dana Bansos Pada tanggal 13 Agustus 2009 disepakati oleh Bupati dan DPRD untuk tambahan dana pada pos bantuan sosial sebanyak 2,5 milliar. Tetapi dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA 2009, dinyatakan bahwa tambahan dana untuk pos bantuan sosial sebanyak 6,5 milyar (Laporan Pansus, hal. 30, 39-41, Lampiran pada Laporan Pansus, hal. 125-131). Kesimpulan Pansus DPRD Sikka: "Fakta ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah di mana setiap pengeluaran keuangan negara harus sesuai dengan aturan yang sah. Di luar ketentuan itu dianggap sebagai petunjuk telah terjadi indikasi tindak pidana korupsi." (Laporan Pansus, hal. 41). 3. Ada dugaan Bupati memerintahkan staf Bagian Kesra Setda Sikka untuk melakukan pinjaman tanpa persetujuan DPRD. Pada tahun 2009, Bagian Kesra Setda Sikka melakukan pinjaman sebanyak Rp 8.723.362. 860 (Laporan Pansus, hal 44, Lihat juga seluruh telaahan Pansus tentang Utang pada Laporan Pansus, hal. 41-44, dan Lampiran pada Laporan Pansus, hal. 62-111). Penggunaan dana pinjaman ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dinilai
oleh
pansus
DPRD
Sikka
sebagai
kerugian
negara
yang
harus
dipertanggungjawabkan (Laporan Pansus, hal.56). Dalam surat pernyataannya yang diserahkan kepada Pansus, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Yoseph Otu, antara lain menulis: "Semua utang yang saya lakukan pada Pihak Ketiga selama ini atas perintah Bupati Sikka an. Drs. Sosimus Mitang" (Surat pernyataan Yoseph Otu, lampiran pada Laporan Pansus hal. 56). Keterangan Otu ini dibenarkan oleh mantan Kabag Kesra, Servasius Kabu (Laporan Pansus, hal. 16), dan beberapa orang yang memberikan pinjaman uang, antara lain Suitbertus Amandus (Laporan Pansus, hal. 16). Bupati Sikka (Laporan Pansus, hal. 17,41-42), wakil Bupati Sikka ( Laporan Pansus, hal. 34, 42) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka (Laporan Pansus, hal. 31, 41-42) menolak bertanggungjawab atas utang-utang yang dibuat oleh bagian Kesra Setda Sikka. Tetapi fakta lain menunjukkan kenyataan sebaliknya: 1) Pada tanggal 15 Januari 2011, Bupati memberikan arahan di ruang kerjanya kepada sejumlah staf, antara lain Servasius Kabu, Yoseph Otu, Fulgensius Ngaji. Dalam arahan ini, antara lain Bupati mengatakan: "Hutang-hutang tersebut harus diakui sebagai hutang pribadi karena hutang daerah ada mekanismenya. Nanti kita akan tutup pelan-pelan melalui APBD." (Laporan Pansus, hal. 16-17). Dalam laporan Pansus ini juga tertulis: "Sdr Servasius Kabu diminta untuk meredam Sdr 30 | P a g e
Suitbertus Amandus, dan Sdr Yoseph Otu ditugaskan untuk meredam di DPRD" (Laporan Pansus, hal. 17). Keterangan ini dibenarkan oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang (Laporan Pansus, hal. 17-18). Pansus DPRD berkesimpulan: "Dari arahan tersebut terkesan kuat bahwa saudara Sosimus Mitang mengetahui adanya hutang-hutang kepada pihak III dan akan ditutup dengan cara memanipulasi APBD sebagaimana tersurat dalam kejadian perubahan APBD TA 2009" (Laporan Pansus, hal.17). 2) Pada laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sikka, tanggal 3 Maret 2011 nomor 05/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2011, diakui tentang adanya utang dan pembayaran hutang itu dengan menggunakan uang Kabupaten Sikka (Laporan Pansus, hal. 42-43). 3) Kwitansi peminjaman diberi cap Setda Sikka (Laporan Pansus, hal. 43). 4. Bupati menyuruh Staf Bagian Kesra untuk membuat kuitansi fiktip Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Keuangan Bagian Kesra, Yoseph Otu, mengakui 29 kuitansi fiktip senilai 10,7 miliar sebagaimana ditemukan BPK yang dibenarkan juga oleh Maria Goreti, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra (Laporan Pansus, hal. 15). Maria Goreti yang membuat kuitansi-kuitansi fiktip itu (Laporan Pansus, hal. 15, 23) atas arahan Bupati Sikka Sosimus Mitang (Laporan Pansus, hal 16). 5. Bupati membiarkan pembelanjaan pada bagian Kesra tanpa SPJ. Menurut pengakuan, Sekda (Laporan Pansus, hal. 30) dan Wakil Bupati (Laporan Pansus, hal. 33), pengelolaan dana bantuan sosial pada bagian Kesra Setda Sikka diurus langsung oleh Bupati. Tetapi sepanjang tahun 2009, tidak ada SPJ yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran khusus Bantuan Sosial untuk diverifikasi dan disyahkan (Laporan Pansus, hal. 25-26, 27-28, 36-37). Bupati tidak mengambil tindakan apa-apa atas bawahannya di bagian Kesra Setda Sikka yang tidak menjalankan tata kelola keuangan secara baik ini. B. Keterangan pribadi Yoseph Otu Saudara Yoseph Otu membuat sebuah dokumen dengan judul "Beberapa Data dan Keterangan Yang Dapat Saya Sampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum Terkait Dengan Adanya Dugaan Korupsi Dana Bansos Pada Bagian Kesra Setda Kabupaten
31 | P a g e
Sikka Tahun Anggaran 2009." Dokumen ini, antara lain diberikan kepada Rm. Cirylus Meo Mali Pr, Pastor di Paroki Misir, Maumere. Selain informasi yang sudah disampaikan kepada Pansus DPRD, dalam dokumen ini Yospeh Otu menyampaikan beberapa informasi lain terkait keterlibatan Bupati Sikka dalam kasus korupsi Dana Banso Sikka tahun 2009, antara lain: 1. Selain dana 1.3 milliar yang sudah disampaikan kepada Pansus DPRD, Bupati juga menggunakan dana Bansos untuk kepentingan pribadi sebanyak 3,6 milliar. Rinciannya bisa dibaca pada tabel yang diberi judul: "Daftar Aliran Uang Bansos TA. 2009 Yang Saya serahkan kepada Bupati Sikka dan Tidak Ada bukti/Memo/Nota." 2. Ada pinjaman uang yang dilakukan oleh Marselus Lado, adik kandung Bupati Sosimus mitang, atas perintah Sosimus Mitang; dan Yoseph Otu dipaksa untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pinjaman/utang dan dimasukkan ke dalam belanja Bantuan Sosial. Uang-uang ini diserahkan langsung kepada Bupati Sikka dan pemanfaatannya tidak diketahui. Bupati berjanji untuk mengatur pengembaliannya lewat penambahan dana Bansos setiap tahun anggaran (Lihat halaman dengan judul "B: Kasus Utang/Pinjaman kepada Pihak ketiga). Berdasarkan dokumen-dokumen ini, Bupati Sikka, Sosimus mitang, diduga terlibat dalam kasus korupsi dana Bansos. Sosimus Mitang diduga menggunakan uang dari dana Bansos ini sebesar 4,9 milliar untuk kepentingannya sendiri.
32 | P a g e
Manipulasi APBD Perubahan & Korupsi Dana KONI oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang Ada dua kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sikka yang perlu diperiksa oleh KPK., yakni 1) manipulasi APBD Perubahan tahun 2009 ,dan 2) Korupsi Dana KONI tahun 2009.
1. Manipulasi APBD Perubahan Kabupaten Sikka tahun 2009 Pada tanggal 12 Agustus 2009, DPRD merampungkan pembahasan tentang perubahan APBD
Perubahan tahun 2009 Pada tanggal 13 Agustus Nota Kesepakatan antara
Pemerintaha Kabupaten Sikka & DPRD Sikka, dan Berita Acaranya ditandatangani. (Lihat bundelan Biru, Lampiran 13 dan 14). 1) Nota Kesepakatan No 7 tahun 2009, tanggal 13 Agustus Tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009. 2) Berita Acara: No.8 Tahun 2009: Persetujuan Bersama Bupati Sikka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009. Dalam kesepakatan ini ditetapkan tambahan dana "bantuan Sosial" sebanyak
Rp
2.500.000.000 . Atas dasar kesepakatan ini, Bupati Sikka menetapkan: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Daerah Kabupaten Sikka. Dokumen ini ditandatangani oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang 2) Peraturan Bupati Sikka No 16 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, pada tanggal 22 Agustus 2009. Dokumen ini ditandatangani oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Sabinus Nabu. Dalam kedua dokumen ini, Bupati menetapkan penambahan dana untuk "Bantuan Sosial" sebanyak Rp 6.500.000.000, berbeda dari kesepakatan dengan DPRD. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun 2009 sebetulnya ilegal atau cacat hukum karena produk yang dihasilkan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
33 | P a g e
•
Menaikkan dana Bansos 2009 secara sepihak pada Perubahan APBD 2009 adalah korupsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk di dalamnya adalah pidana umum tentang wanprestasi/pengingkaran kesepakatan.
•
Bupati Sikka selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2009 dan Sekda Sikka waktu itu, selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah pejabat yang mengundangkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2009 dalam lembaran daerah, sehingga mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap masalah manipulasi APBD Perubahan
Memang pada tanggal 12 Agustus Bupati 2009, Bupati Sikka, Sosimus Mitang menulis surat ke DPRD, Perihal "permohonan Penggunaan Dana Sisa Tender Pada Perubahan APBD 2009," (lihat surat Bupati pada bundelan Biru), dan DPRD pada tanggal 15 Agustus 2009 memberikan rekomendasi untuk penggunaan dana tersebut sebanyak
Rp
4.000.
000.000,
tetapi
tidak
merobahan
kesepakatan
yang
ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009. Dengan demikian rekomendasi DPRD ini hanya bisa dijalankan dengan mengacu kepada peraturan berikut ini: 1) PERMENDAGRI 13/2006 PASAL 162 ayat (9): Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 2) UU No.17/2003 TTG KEUANGAN NEGARA PASAL 28 ayat (4): Dalam kedaaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 3) UU No.33/2004 TTG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PASAL 79 ayat (1) dan ayat (2): (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya. (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Kalau rekomendasi ini dijalankan, dan Bupati menggunakan uang ini untuk keadaan darurat dan bencana, maka: 1) BUPATI harus mengumumkan keadaan darurat. 34 | P a g e
2) Memformulasikan pendanaan keadaan darurat dalam RKA SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. 3) Bupati menetapkan peraturan Bupati untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat. 4) Plafon belanja perubahan APBD 2009 secara keseluruhan tidak berubah, sesuai penetapan bersama dalam paripurna DPRD. 5) Plafon belanja Bansos pada APBD perubahan 2009 harus tertulis seperti yang telah disepakati bersama dengan DPRD. 6) SILPA 2009 berkurang Rp4.000.000.000 karenakan dipakai untuk membiayai keadaan darurat. 7) Harus ada laporan realisasi Bansos melebihi anggaran pada laporan realisasi pelaksanaan APBD 2009. Setelah tahun anggaran berlalu, kenyataan yang disaksikan adalah sebagai berikut: 1) Tidak pernah ada pengumuman keadaan darurat oleh Bupati. 2) RKA SKPD tidak pernah diformulasi untuk membiayai keadaan darurat. 3) Tidak ada Peraturan Bupati untuk pendanaan keadaan darurat. 4) Plafon belanja Bansos 2009 dinaikkan secara sepihak dari Rp. 6,5 M yang disepakati menjadi Rp. 10,5 M.
2. Koruspi Dana KONI Pada tahun 2009, KONI Kabupaten Sikka yang diketua oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang, mendapat dana Hiba dari APBD sebanyak Rp 2.300.625.000. pemeriksaan
BPK
RI
diketahui
bahwa
KONI
Kabupaten
Dari hasil
Sikka
belum
mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya. Informasi dari Bendahara KONI, hal ini terjadi karena kantor Sekretariat KONI yang berlokasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Sikka terbakar pada tanggal 26 Desember 2009 sehingga tidak terdapat arsip dokumen sebagai bahan untuk pertanggungjawaban (Lihat Dokumen BPK yang sudah diserahkan ). Pada tanggal 29 Desember 2009, Ketua Harian KONI Kabupaten Sikka, dr. Wera Damianus (juga Wakil Bupati) menyampaikan dalam "Surat pengakuan, No 92/KONI-SKA/XII/2009" tentang kebakaran ini dan dampaknya untuk laporan keuangan KONI. Beliau antara lain menulis: "Persitiwa kebakaran tersebut mengakibatkan terbakarnya bangunan gedung dan dokumen-dokumen, baik dokumen umum maupun dokumen laporan keuangan Bagian Kesra, termasuk laporan keuangan KONI Kab. Sikka Tahun Anggaran 2009." (Lihat Surat Pengakuan Ketua Harian KONI)
35 | P a g e
Dari laporan ini diberi kesan bahawa KONI Kabupaten Sikka berkantor di Kantor Bagian Kesra, padahal kantor KONI terletak di jalan Gajamada di depan Stadion Samador. Jelas di sini upaya penipuan setelah dana KONI dikorupsi.
36 | P a g e
