Aspek Dan Implikasi Hukum Dalam Pendaflaran Tanah Dan Penertiban Sertifikasi Hak-Hak Alas Tanah (Syafruddin Kalo)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ARTIKEL
_
Prof. DR. Syafruddin Kaloo SH. o M.Hum.
ASPEK DAN IMPLIKASI BUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAB DAN PENERTIBAN SERTIFIKASI BAK-BAK ATAS TANAB Criminalization in regristration ofland bring the legal implications. Criminal indication in the registration of land arises when there is a functionaries ofland manipulate factual and juridical data of land rights. This indication was usually arise of the guaranty ofthe certificate ofthe land right. Kriminalisasi dalam pendajtaran tanah membawa implikasi hukum tersendiri. Indikasi pidana dalam pendajtaran tanah muncul ketika ada tindakan pejabat pertanahan yang melakukan 11Ianipulasi atas data faktual dan data yuridis hak atas fanah. Indikasi itu biasanya muncul dari pemberian sertijikat hak atas tanah.
29
M
asalah penertiban sertifikat hak-hak atas tanah saat ini sangat penting dan merupakan masalah krusial 'yang dihadapi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Masalah ini juga terkait dengan implikasi hukum di dalam pendaftaran tanah khususnya tanah-tanah yang berasal dari hak milik adat dan peninggalan hak-hak barat yang banyak menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penetapan tapal batas hutan Negara. Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat banyak sekali kasus hukum terkait dengan permasalahan hak-hak atas tanah. Cukup banyak gugatan yang dimajukan masyarakat kepada pemerintah melalui pengadilan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam menghadapi gugatan masyarakat di pengadilan, aparatur pemerintah daerah sering mengalami masalah teknik maupun non teknis. Hal ini mempengaruhi hasil dari pembelaan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh Pemerintah Daerah. Sertifikat Hak atas Tanah
Sertifikat hak atas tanah adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)
Jumal Keadilan Vol. 6. No.1. Tahun 2012
sehingga atasnya berlaku ketentuanketentuan Hukum Administrasi Negara. Alas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (schuld) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya. Atas perbuatan yang salah atau lalai tadi menghasilkan produk hukum sertifikat yang salah, baik kesalahan atas subyek hukum dalam sertifikat maupun kesalahan atas hukum dalam sertifikat tersebut. Kesalahan mana ditenggarai Kesalah.an data dapat terjadi dalam jisik maupun berbagai proses data yuridis pendaftaran tanah. dalam penda[Kesalahan dalam taran tanah pembuatan sertifikat bisa saja karena akan menghiadanya un sur langkan unsur penipuan (bedrog), kepastian kesesatan (dwaling) dan atau paksaan hukum hak atas (dwang), dalam tanah pembuatan data fisik maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikian sertifikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum. Sedangkan bagi subjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Apabila perbuatan dilakukan oleh alatalat perlengkapan negaraIBPN maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai onrechtmatige overheidsdaad atau penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara. Prof. Van der Pot menyebut empat syarat yang hams dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan sah, yaitu: I. Ketetapan harns dibuat oleh alat yang berwenang (bevoegd) membuatnya;
2. Karena ketetapan suatu pemyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming); 3. Ketetapan harns diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasannya dan pembuatnya harns juga memperhatikan cara (procedure) membuat ketetapan itu bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut; 4. dan terakhir lsi dan tujuan ketetapan harns sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. [ Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka ketetapan yang bersangkutan menjadi ketetapan yang tidak sah, misalnya: Ketetapan yang dibuat oleh orang atau pejabat yang tidak berwenang (on bevogd), ketetapan itu dibuat karena adanya penipuan (bedrag), ketetapan itu tidak menurnt prosedur berdasarkan hukum (rechtmatige) dan ketetapan itu tidak memenuhi tujuan peraturan dasannya (doelmatige) atau telah teIjadi penyalahgunaan wewenang (detounament depauvoir). Perbuatan hukum PemerintahIBPN dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai suatu perbuatan hukum, untuk menimbulkan keadaan hukum barn dan melahirkan hakhak serta kewajiban-kewajiban hukum barn terhadap orang/subyek hukum tertentu, hams memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah maupun aspek yuridis. Kesalahan dalam hal ini berakibat batal atau dapat dibatalkan. Kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur kepastian hukum , Lihal Utrecht, Pengantar Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta:Balai Buku Ikhtiar, Tahun 1963) h 104-105.
30
Aspek Dan Implikasi Hukum DaJam Pendaflaran Tanah Dan Penerliban Sertifikasi Hak-Hak Alas Tanah (Syafruddin Kala)
hak atas tanah, sehingga orang yang berhak terhadap tanah tersebut akan dirugikan. Kesalahan juga akan berakibat terjadinya inforrnasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan negara yang akibatnya juga berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib. Kriminalisasi dalam Pendaftaran Tanah Pasal52 UUPANomor 5 Tahun 1960 telah mengamanatkan penegakan hukum di bidang pendaftaran tanah berupa pengenaan sanksi pidana atas perbuatanperbuatan tertentu. Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah. PP ini menggariskan kebij akan kriminalisasi yang dirumuskan dalam Pasal 42 sampai Pasal 44. Kebijakan kriminalisasi dalam PP No.1 0 Tahun 1961 dengan tegas menentukan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Pelanggaran atas pembuatan akta tentang memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, atau hak tanggungan tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria dipidana dengan hukum kurungan selama-Iamanya tiga (3) bulan danlatau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu . h.2 rupia Disamping itujuga ada larangan bagi Kepala desa untuk menguatkan petjanjian mengenai tanah yang sudah dibukukan jika perrnintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan; tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan; dan tidak , Lihat dan simak Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ten tang Pendaftaran Tanah dan bandingkan dengan yang baru Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenlang Pendaftaran Tanah.
31
disertai surat-surat tanda pembayaran biaya pendaftarannya. Pelanggaran terhadap hal tersebut dipidana dengan hukuman kurungan selama-Iamanya tiga (3) bulan danlatau denda sebanyakbanyaknya sepuluh ribu rupiah
(RplO.OOO). Kebijakan kriminalisasi dalam PP No. 10 Tahun 1961 ini temyata tidak lagi dijumpai dalam PP No. 24 Tahun 1997. Hal ini berarti kebijakan kriminalisasi dalam pendaftaran tanah telah berubah menjadi dekriminalisasi atas perbuatanperbuatan tertentu yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana di bidang pendaftaran tanah, tetapi telah berubah menjadi pelanggaran yang bersifat administratif. Meskipun PP No. 2.4 Tahun 1997 tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran yang tetjadi dalam pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, tetapi tidak berarti kesalahan dalam pendaftaran tanah yang menyangkut adanya unsur-unsur kesilapan/kelalaian, penipuan dan paksaan dalam pembuatan data fisik dan data yuridis tidak bisa dijangkau oleh KUHP. Paradigma Hukum Pidana modem memberikan arahan bahwa ketentuan pidana, ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan tertib hukum dalam masyarakat, di samping menjamin ditegakkan rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang per orang atau sekelompok orang yang telah merusak atau melanggamya. Suatu tindak pidana hams memenuhi unsur-unsur objektif, yaitu harus ada suatu perbuatan yang dirumuskan secara positif dalam KUHP (asas legalitas) yang telah dilakukan oleh seseorang. Di samping itu hams memenuhi unsur-unsur subyektif, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dapat bertanggung jawab dalam artian orang tersebut tidak sakit atau
Jumal Keadilan Vol. 6, No.1, Tahun 2012
berubah akal/gila, tidak dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan darurat. Asas legalitas yang dianut dalam KUHP, tidak lagi berlaku secara dogmatis tetapi dalam perkembangannya telah tereliminasi oleh asas ajaran melawan hukum materil (materiel wederrechtelijkheid) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan sudah dapat dihukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Alasan-alasan untuk mengecualikan hukumannya harus dicari berdasarkan ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Asas i n i t e I a h Kejahatan ataumen i m bu Ik an punpelanggaran paradigma baru pidana dalam dalam penerapan hukum pidana, hukum pertanahdalam arti suatu an dapat berupa kejahatan ataupun kejahatan dan pepelanggaran meskipun tidak langgaran dalam diatur terlebih pembuatan data dah u Iu da lam fisik dan data undang-undang 'd' yurl IS POSltI'f maSI°h dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini berarti hukum diartikan tidak hanya semata-mata undang-undang tetapi meliputi kaedahkaedah tidak tertulis dan asas-asas hukum. Perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sinonim dengan onrechtmatigedaad dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian suatu perbuatan yang bertentaiIgan dengan asas-asas hukum (onrechtmatigedaad) adalah meliputi membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan o
sesuatu) yang melanggar hak orang lain; bertentangan kewajiban hukum (rechtsplicht) dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang lain.' Dalam penerapan hukum pidana, menurut pendapat ahli hukum mengatakan bahwa unsur-unsur melawan hukum adalah unsur suatu delik, maka unsur melawan hukum itu tetap dianggap ada secara diam-diam, meskipun unsur melawan hukum itu tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan suatu delik. Ajaran melawan hukum materil tersebut adalah sudah merupakan satu keharusan dalam penerapan hukum pidana modem. Ajaran ini telah melunakkan kekuatan dari Pasal 1 ayat (I) KUHP yang sudah tidak dapat kita pertahankan lagi secara konsekuen dalam era dewasa ini. Asas ini dapat ditafsirkan berlaku dalam hukum pertanahan, meskipun sanksi pidana tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pertanahan, tidak berarti pihak Kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam bidang hukum pertanahan. Sesuai dengan paparan di atas, kebijakan dekriminalisasi yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997 tidak menutup kemungkinan bagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang pertanahan. Penyidik Polri masih dapat mempergunakan hukum Pidana Umum (KUHP) sebagai 4 dasar penyidikannya. Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan dapat 1
Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Penerbitan Universitas
Jakarta, 1958) h 270. • Lihat PPNo. 24 Tahun 19971entang Pendaftaran Tanah.
32
Aspek Dan Implikasi Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Dan Penertiban Sertifikasi Hak-HakAtas Tanah (Syafruddin Kalo)
bempa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya pemsakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah, dan dilakukan olehbeberapa orang yang terkait, seperti kepala desa, lurah, eamat dan orang yang memohon hak. Terkait dengan pendapat di atas, di dalam KUHP dapat ditemukan ketentuan yang mampu seeara minimalis menjaring pelaku tindak pidana di bidang pendaftaran tanah, yaitu antara lain dengan menggunakan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 407 ayat( I) KUHP, pelanggaran terhadap Pasal 265 KUHP tentang Pemalsuan surat dan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (delneming) jo Pasal 385 KUHP tentang Perbuatan Curang (bedrog). Dengan ketentuan. pidana ini maka kebijakan kriminalisasi dalam peraturan pemndang-undangan bidang pertanahan telah terakomodasi. Tetapi dalam proses penyidikan dan penegakkan hukumnya masih terdapat kesulitan teknis sehingga sulit untuk dilaksanakan karena hams pula dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan memenuhi unsur kesalahan (schuld). Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana (geen straaf zonder schuld) asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang melakukan peristiwa pidana yang dapat dibuktikan tanpa ada unsur kesalahan dalam dirinya; maka ia dapat dibebaskan dalam segala dakwaan. Indikasi Pidana Dalam praktek pertanggungjawaban pidana senantiasa sangat dikaitkan dengan perbuatan sengaja (dolus) dan atau karena kelalaian (culpa). Pembuktian adanya unsur kesengajaan dan kelalaian sangat diperlukan misalnya tentang pembuatan data-data fisik 33
maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah, dieurigai adanya kesalahan terhadap penentuan tugulbatas patok yang memenuhi syarat teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena di banyak daerah tugu batas/patok adalah apa yang selama ini diyakini masyarakat seeara alamiah baik itu bempa pohon, batas tegalan sungai dan sebagainya. Maka dalam hal ini penyidik Polri hams proaktif melakukan penelitian/investigasi tentang batas-batas tanah yang sebenamya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam banyak kasus data fisik temyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenamya di lapangan. Hal ini patut diduga apakah ada kelalaian dan kesengajaan dari aparat membuat tugu batas/patok dalam buku tanah yang bersangkntan. Disamping itu perlu diteliti apakah ada perbuatan memindahkan batas/patok yang asli dan menggantikannya dengan patok lain yang tidak sesuai dengan ukuran semula. Perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan perusakan barang yang dianeam dengan Pasal 406 dan Pasal 407 ayat(I)KUHP.' Kejahatan ini mempakan perbuatan sengaja melakukan perusakan atau pemindahan patok batas yang bersangkntan oleh pemohon hak ataupun oleh petugas BPN. Dalam hal ini patut diduga adanya indikasi kolusi. Di 'PasaI406KUHP: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melaw8n hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapal dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang se1uruhnya stau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahuo
de1apan bulan stall denda paling banyak liga ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sarna terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapal digunakan atau menghilangkan hewan, yang seturuhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain. Pasal407 ayat(l) KUHP: (I) Perbuatan·perbuatan yang dirumuskan dalam pasa1406,jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak eDam puluh rupiah. (Lihat Peraluran Pemerinrah P"ngganti Undang-undang No. /6 Tal",,, /960 dati Peraluran Pemenlltah Pengganli U"da"g-u"dangNo. /8 Tahun 19M)
Jumal Keadilan Vol. 6, No.1, Tahun 2012
pemalsuan yang terdapat pada Pasal 263 di atas adalah sebagai berikut: Pasal 263 Ayat (I) dengan unsur Objektif: 1. Perbuatan, yaitu: (i) membuat palsu, atau (ii) memalsukan; 2. Objeknya adalah (i) surat', (ii) yang dapat menimbulkan sesuatu hak; (iii) yang menimbulkan suatu perikatan; (iv) yang menimbulkan pembebasan hutang; atau (v) yang diperuntukkan sebagai bukti pada sesuatu hal. 3. Dapat menimbulkan kerugian dari pemakaian surat tersebut. Adapun unsur Subjektif yaitu dengan maksud untuk memakai. atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Kemudian Pasal 263 Ayat (2) dengan Unsur Objektif: a. Perbuatan, yaitu: memakai; b. Objeknya adalah: (i) Surat palsu; (ii) Surat yang dipalsukan; atau (iii) pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Adapun Unsur Subjektifadalah dengan sengaja. Pemalsuan surat yang diperberat adalah hukuman maksimum dinaikan menjadi 8 (delapan) tahun penjara apabila menurut Pasal 264, pemalsuan dilakukan terhadap Akta-akta otentik; Surat hutang atau surat tanda hutang (certificaat) dari suatu negara atau bagian dari negara itu atau dari suatu lembaga umum (openbare instelling); Sero atau surat hutang (obligasi) atau surat tandanya dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan; Talon atau deviden atau tanda bunga dari suratsurat tersebut di atas ke-2 dan ke-3; dan Surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum dalamAyat(2). Penyidik Polri perlu menentukan apakah perbuatan penyertaan/turut serta (deelneming), apakah termasuk turut serta yang berdiri sendiri (zelf standing deelnemers) atau termasuk turut serta yang assesoir (accessoire deelnemers). Penentuan ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku, apakah
samping itu peran Kepala Desa ataupun Lurah sangat menentukan dalam hal pembuatan sural keterangan tidak adanya silang sengketa yang kemudian dikuatkan dengan surat keterangan Carnat setempat terhadap tanah yang bersangkutan. Tidak mustahil hal ini dapat teIjadi kerena adanya kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat atas tanah. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memberikan keterangan palsu/pemalsuan dokumen, yang dilakukan dengan penyertaan/turut serta (deelnemiing), Ti d k 'd perbuatan mana In a J»; ana diancam dengan pemalsuan surat Pasal 263 dan 264 atau memberiKUHP yang k k an eterangan d1'tegaskan seb agal. palsu sangat erat berikut:
kaitannya Pasal263 KUHP: dengan bidang (l)Barang siapa penegakkan membuat surat palsu atau hukumpermemalsukan tanahan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana perijarapaling lama 6 tahun; (2)Dipidana dengan pidana yang sam{l, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur tindak pidana
r
[;U::U
1,~,~~~:u'::'V':\NA_
Ii·" LilLi:;
U?T. PE;:~PiJSTl.:(.tJ,L
-=-.
H~r<:!;:> D1J3n41I{.:utuh::mn~'t,
.~-L-.
I
34
Aspek Dan Implikasi Hukum Dalam Pendaflaran Tanah Dan Penertiban Sertifikasl Hak-Hak Alas Tanah (Syafruddin Kalo)
pelaku itu rnasing-rnasing berdiri sendiri, dengan kualitas perbuatan yang berbeda dan hukuman yang berbeda bagi rnasingrnasing pelaku. Atau apakah perbuatan itu dilakukan antara peiaku dengan peiaku lainnya, saling berhubungan satu sarna lain dalarn arti perbuatan yang satu dianggap ada j ika adanya perbuatan dari pelaku yang lain, sehingga pertanggung jawaban pelaku dinilai sarna dan dijatuhin hukurnan yang sarna. Para petugas BPN sebagai instansi yang berwenang, dalarn hal penerbitan sertifikat hak-hak atas tanah, periu terlebih dahulu rnerneriksa rekarnan data fisik dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak turnpang tindih atau terdapat dua (2) sertifikat atau lebih di atas satu (I) bidang tanah. Kernungkinan juga bisa teljadi di atas sertifikat Hak Milik dikeluarkan pula Hak Guna Usaha (HGU). Apabila ada pihak yang rnerasa dirugikan dan rnengadukan rnasalahnya ke pihak kepolisian, rnaka pihak Polri hams rnelakukan investigasi tentang proses, prosedur, dan jika perlu atas kewenangannya dapat rnelihat buku tanah yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 6 131 dan Pasal 132 KUHAP. • Lihat HuJrum Acara Pidana, Undang~Undang No.8 Tahun 1982. Pasall3! dan Pasa! J32 KUHAP berbunyi' Pasall3! (l)Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian mpa sifatnya sehingga ada dugaan lruat dapatdiperoleh keterangan dan berbagai sural, buku atau kilah, daftar dan sebagainya. penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya danjika perlu menyitanya. (2)Penyitaan tersebut dilaksanakan menurul ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal129 undang-undang ini.
Pasa! 132 (I )Dalam hal dilerima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atall dipalsukan atall diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan kelerangan mengenai hal itu dari orang abU. (2)Dalarn hal timbul dugaan kuat bahwa ada sumt palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri selempal dapat datang atau dapat Minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan sural asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan. (3)Dalam hal suatu sural yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta lidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu
35
Dalarn rangka penyidikan kasus tersebut, pihak Polri dapat rnernpergunakan hukum pidana urnum sebagairnana yang telah dipaparkan di atas. Pernbuktian yang rnenyangkut peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 164 HlR/Pasal 184 KUHAP yang dirnulai dari bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan surnpah yang dapat diarnbil dari dokumen para saksi rnaupun tersangka dalarn kasus tersebut. Diantara bukti tersebut yang paling dorninan diperhatikan adalah bukti tertulis baik dalarn akta autentik rnaupun dalarn bukti tulisan lainnya. Penutup Sesuai dengan paparan di atas rnaka kebijakan krirninalisasi terhadap kasus tindak pidana dalarn hukurn pertanahan adalah sesuai dengan ajaran hukurn pidana yang rnenganut asas rnelawan hukurn rnateril, dalarn arti bahwa perbuatan pidana tidak hanya rnernpakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis saja, tetapi terrnasuk juga perbuatan yang bertentangan dengan hukurn tidak tertulis. Alasan pengecualian hukurnan dari perbuatan tersebut, harns dicari juga berdasarkan hukum tertulis dan hukurn tidak tertulis. Dengan berlakunya ajaran rnelawan hukurn rnateril rnaka ketentuan Pasal I ayat (I) KUHP telah beriaku negatif, yaitu as as legalitas yang rnenentukan bahwa seseorang tidak dapat
seluruhnya selarna waktu yang dilentukan dalam sural pennintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan. (4)Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai pengganlinya sampai sural yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dati salinan ilu penyimpan mencatal apa sebab salinan itu dibuat. (5)Dalam hal sural alau daftar itu tidak dikirimkan dalam waklu yang ditentukan dalarn surat pennintaan, lanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. (6)Semua penge!uaran untuk penye!esaian hal lersebul dalam pasal ini dibebankan padadan sebagai biaya perkara.
Jumal Keadilan Vol. 6, No.1, Tahun 2012
dihukum kecuali undang-undang mengaturnya terlebih dahulu, ketentuan ini telah tereliminasi dengan berlakunya asas melawan hukum materi!. Sifat melawan hukum dari satu perbuatan dianggap ada secara diam-diam meskipun tidak dengan tegas dirumuskan dalam delik pidana. Untuk membuktikan adanya sikap melawan hukum, dapat dipakai asas perbuatan melawan hukum on recht matigedaad yang berlaku dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum dapat dit'afsirkan sebagai membuat sesuatu atau melalaikan sesuatu yang (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) dari yang melakukan perbuatan itu, (c) bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain. Meskipun kebijakan kriminalisasi tidak ada dalam perundang-undangan pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah, namun terhadap kejahatan dan pelanggaran dalam pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah, pihak Polri dapat melakukan penyidikan dengan KUHP atau pidana umum.D
Utrecht, Pengantar Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, Tahun 1963 h 104-105.
Penulis: Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USUj
_=-_,-' Hukum Pidana I, Jakarta : Penerbitan Universitas Jakarta,1958.
Fato: Telecenter-citrakartinLbIogspot.oom
Kalo, Syafruddin, Pengadaan Tanah Bagi Peinbangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta, Pustaka bangsa Press, 2004. _-:-:--:-_' Kapita Selekta Hukum Tanah, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004. Parlindungan, A.P., Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, Bandung, Alumni, 1978. _=-----:_" Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998, Bandung, Mandar Maju, 1999.
_---:-;-__"Aneka Hukum Agraria, Bandung, Alumni, 1986.
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945. Daftar Pustaka:
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, lsi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, 2003.
Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria NO.5 Tahun 1960. Republik Indonesia, UU No.5 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
36
