MASALAH KLAIM CHINA TENTANG TRADITIONAL FISHING RIGHT DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KEPULAUAN NATUNA (INDONESIA) DITINJAU DARI SEGI UNCLOS 1982
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
ERIZON KHAIRUNSYAH 1210012111087
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2017
No. Reg: 11/HI/02/I-2017
1
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL
Nama
:
ErizonKhairunsyah
Nomor
:
1210012111087
Program Kekhususan :
Hukum Internasional
Judul Skripsi
Masalah Klaim China Tentang Traditional Fishing Right Di
:
Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Kepulauan Natuna (Indonesia) Ditinjau Dari Segi UNCLOS 1982
2
THE ISSUE OF CHINA'S CLAIM ON TRADITIONAL FISHING RIGHT IN THE AREA OF EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEE) BORNEO (INDONESIA) IN THE REVIEW OF UNCLOS 1982 1
Erizon khairunsyah, 2Narzif, 1Dwi Astuti Palupi Program studies, legal science, Faculty of law, University of Bung Hatta 2 Program studies, legal science, Faculty of law, University of Andalas Email:
[email protected] ABSTRACT Indonesia as a country with a population of fishermen should be taken into account. So without fishermen, the island State will lose their traditional rights mandated UNCLOS of 1982. The island State can claim its rights against its neighbours in need to get traditional right across the territory of the neighboring country of jurisdiction of the sea. Problems were 1) How Traditional Fishing Settings Right in the exclusive economic zones according to UNCLOS 1982? 2) what are the Attempts of dispute resolution issues in China claims an exclusive economic zone in the concept of Traditional Fishing Right in the Natuna Islands in accordance with UNCLOS 1982?. The methods used in this study are normative or legal research legal research libraries namely legal research conducted by means of researching references to techniques of collection and study of documents in qualitative analysis. The States parties to the dispute are given broad freedom to choose the desired procedure along it mutually agreed. Bilateral negotiations are applied to achieve results which are advantageous for a country to the dispute. And These negotiations may be conducted by way of a second MOU which contains about traditional fishing rights and obligations. Keywords: Traditional Fishing Right, the Exclusive Economic Zone, UNCLOS 1982 1
Pendahuluan
keberadaan nelayan, Negara kepulauan dapat
A. Latar belakang Indonesia merupakan
mengklaim Negara
mendapatkan
adalah
wilayah
kepulauan
terbesar
dunia.Semua
fakta
geografis
menjadikan
Indonesia
sebagai
kepulauan
dan
menempatkannya dengan
populasi
Negara juga
sebagai
terhadap
di
hak laut
tradisional
melintasi
yurisdiksi
Negara
yang
tetangga.Dengan demikian, menjadi penting
Negara
dan terjalin hubungan atau pengaruh nelayan
pantai,
terhadap Negara kepulauan.
Negara
Konsep
traditional
fishing
right
yang
patut
merupakan suatu konsep yang mana harus
adalah
suatu
melalui mekanisme bilateral kedua Negara
komunitas yang harus ada di dalam Negara
yang berbatasan perairan. Perlu diingat,
kepulauan, sehingga tanpa nelayan, Negara
bahwa konsep tradisional fishing right tidak
kepulauan akan kehilangan hak tradisional
sama
yang
Traditional
diperhitungkan.
nelayan
tradisionalnya
Negara tetangganya apabila perlu untuk
kepulauan dan Negara republik Indonesia Negara
hak
Nelayan
diamanatkan
Convention (UNCLOS)
on
the
1982.
United Law
of
Karena
Nations the
dengan
traditional fishing
right
fishing
area.
merupakan
Sea
mekanisme antar Negara yang mengatur
dengan
hak-hak bagi nelayan di perairan yang 1
berbatasan.Sedangkan
traditional
mentri luar negri Indonesia dan mentri luar
fishing
negri China.
area merupakan daerah penangkapan ikan yang diberikan kepada nelayan tradisional
Mengenai Traditional Fishing Ground
dalam batas-batas konservasi laut di perairan
yang dinyatakan China sebagai landasannya
nasional ataupun daerah.Hak Penangkapan
sama sekali tidak diatur di dalam perjanjian
Ikan Tradisional (Traditional Fishing Right)
internasional manapun. Adapun istilah yang
merupakan hak yang diberikan kepada
diakui di dalam hukum internasional yakni
nelayan-nelayan tradisional Negara tetangga
Traditional Fishing Right. Dari berbagai
untuk melakukan penangkapan ikan secara
permasalahan itu, seharusnya pemerintah Indonesia bisa lebih tegas dalam bertindak
tradisional di perairan kepulauan tertentu
menghadapi apa yang terjadi saat ini di
berdasarkan perjanjian bilateral.
kepulauan Natuna, apakah kita rela kalau
Pengakuan terhadap hak tersebut
sumber daya alam kita masih dirampas bebas
tercantum di dalam Bab IV Pasal 51 ayat (1)
oleh Negara lain, apakah ketetapan yang
UNCLOS 1982.Akhir-akhir ini sudah tiga
telah ditetapkan dalam konvensi hukum
kali nelayan China dipergoki, dikejar dan ditangkap
di
Eksklusif
perairan
(ZEE)
Zona
internasional tidak bisa dijalankan.
Ekonomi
Indonesia
Berdasarkan latar belakang yang
karena
telah dipaparkan di atas, itu lah hal yang
mengekploitasi kekayaan ekonomi perairan
menjadikan
itu tanpa izin resmi Indonesia.Setiap kali China
selalu
protes
karena
perairan
perikanan
tertarik
untuk
mengajukan suatu penilitian dengan judul
mereka
“Masalah klaim China tentang Traditional
menggunakan prinsip bahwa perairan itu adalah
penulis
Fishing Right di wilayah Zona Ekonomi
tradisional
Eksklusif
mereka.
(ZEE)
kepulauan
natuna
(Indonesia) di tinjau dari segi UNCLOS
Kasus terakhir, KRI Imam Bonjol-
1982”.
383 menangkap kapal ikan China ilegal Han Tan Cou 19038 di laut Natuna pada jumat 17 juni 2016.China sendiri menggunakan dalih
B. Rumusan Masalah
Traditional Fishing Ground dan kemudian memberikan
ultimatum
keras
Dari uraian yang dikemukakan dalam
kepada
latar belakang masalah diatas, maka dapat
pemerintah Indonesia agar hal seperti ini
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai
tidak terjadi lagi.Apa yang dilakukan China ini
seolah
bertolak
belakang
berikut:
dengan
1. Bagaimana Pengaturan Traditional
komunikasi yang selama ini terjalin antara
Fishing Right di Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982? 2
2. Apa
saja
Upaya
Penyelesaian
penelitian hukum, penulis menggunakan
Sengketa Masalah Klaim China di Zona
Ekonomi
Eksklusif
data sekunder yang mencakup:
dalam
a.
Bahan hukum primer, yaitu bahan-
konsep Traditional Fishing Right di
bahan hukum yang mengikat, dan
Kepulauan
terdiri dari norma atau kaidah dasar,
Natuna
Yang
Sesuai
Dengan UNCLOS 1982?
peraturan
dasar,
peraturan
perundang-undangan, bahan hukum C. Tujuan Penelitian
yang
Tujuan untuk melakukan penelitian ini
mengetahui
1982.
bagaimana
b.
pengaturan Traditional Fishing Right
bahan
UNCLOS 1982.
c.
dalam konsep Traditional Fishing
primer,
undang-undang,
seperti hasil-
Bahan hukum tersier, yakni bahan
penjelasan terhadap bahan hukum
Sesuai Dengan UNCLOS 1982?
primer
dan
sekunder,
contohnya
adalah kamus, ensiklopedi, indeks
D. Metode Penelitian
kumulatif, dan seterusnya.
Jenis Penelitian 3.
Jenis penelitian yang penulis gunakan
kepustakaan,
Teknik Pengumpulan Data Teknik
adalah penelitian hukum normatif atau
pengumpulan
data
yang
penulis gunakan adalah studi kepustakaan,
yaitu
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
penelitian hukum yang dilakukan dengan
mengumpulkan data yang terdapat dalam
cara meneliti bahan pustaka atau data
buku-buku, literature, perundang-undangan,
sekunder belaka.
majalah, serta makalah yang berhubungan
Sumber Data
dengan objek yang diteliti.
Data sekunder adalah data yang
4.
diperoleh dari literatur dengan melakukan daftar
hukum
mengenai
yang memberikan petunjuk maupun
Right di Kepulauan Natuna Yang
penelitian
penjelasan
yang
kalangan hukum, dan seterusnya.
China di Zona Ekonomi Eksklusif
2.
sekunder,
hasil penelitian, hasil karya dari
penyelesaian sengketa masalah klaim
hukum
hukum
rancangan
2. Untuk mengetahui Apa saja Upaya
penelitian
Bahan
memberikan
di Zona Ekonomi Eksklusif menurut
1.
dikodifikasikan,
yurisprudensi, traktat, dan UNCLOS
terkait dengan permasalahan diatas adalah: 1. Untuk
tidak
kepustakaan.Di
AnalisisData Metode analisis data yang digunakan
dalam
dalam penelitian ini adalah
analisis data
kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan 3
data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa
konsep traditional fishing rights tidak sama
menggunakan
dengan traditional fishing area.
berdasarkan
angka-angka, pada
peraturan
tetapi perundang-
Traditional fishing rights adalah
undangan yang diteliti.
mekanisme antar Negara yang mengatur hak-hak
Hasil Penelitian dan Pembahasan
traditional
nelayan
area
adalah daerah
tradisional
dalam
batas-batas
Menyimak Pasal 51 UNCLOS 1982,
51 yang isinya:“Tanpa mengurangi arti Pasal
hak perikanan tradisional tidak diperoleh
49, Negara kepulauan harus menghormati
secara otomatis. Hak itu dapat diperoleh oleh
perjanjian yang ada dengan Negara lain dan
suatu Negara dengan berbagai syarat dan
harus mengakui hak perikanan tradisional
ketentuan
dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga
teknis
perjanjian
yang langsung berdampingan dalam daerah
yang
bilateral
diatur
dalam
kedua
Negara
sebagaimana yang diamanatkan UNCLOS
perairan
1982, seperti sumber daya ikan apa yang
kepulauan. Syarat
sedangkan
daerah.
sedikit, yaitu dalam satu Pasal, yaitu Pasal
dalam
fishing
yang
konservasi laut di perairan nasional ataupun
tertuang dalam UNCLOS 1982 sangat
berada
perairan
penangkapan ikan yang diberikan kepada
tradisional (traditional fishing right) yang
yang
di
berbatasan/berdampingan,
A. Bagaimana Pengaturan Traditional Fishing Right Menurut UNCLOS 1982? Aturan mengenai hak perikanan
tertentu
nelayan
boleh ditangkap, dengan alat tangkap apa, dan
ketentuan
bagi
pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah
dimana
kegiatan
ground)
harus
penangkapan dilakukan
(fishing
dan
lain
sebagainya.
di mana hak dan kegiatan demikian berlaku,
Dengan demikian, hak perikanan
atas permintaan salah satu Negara yang
tradisional tidak serta-merta melekat menjadi
bersangkutan harus diatur dengan perjanjian
hak
bilateral antara mereka.Hal demikian tidak
setiap
nelayan
di
suatu
Negara
kepulauan.Ini mengingat ada syarat dan
boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara
perjanjian
ketiga atau warga Negaranya”.
bilateral
yang
menjadi
alat
legitimasi.Begitu pula Agenda 21 Pasal 17
Dapat disimpulkan bahwa konsep
tentang perlindungan global terhadap laut
traditional fishing rights harus melalui
juga merujuk pada perlunya berkonsultasi
mekanisme bilateral kedua Negara yang
dengan nelayan lokal (indigenous people)
berbatasan perairan. Perlu diingat, bahwa
dan melindungi akses mereka terhadap sumberdaya.Sementara itu Convention on 4
Biological Diversity meminta pemerintah
hak nelayan tradisional yang dalam hal ini
agar melindungi dan meningkatkan praktek-
adalah masyarakat nelayan telah dilindungi
praktek
hak-haknya,
budaya
pemanfaatan
sumber
Convention Migratory
on
of
biologi.Juga
Wild
lokal
yang
of
dalam melindungi
untuk
Masalah Klaim China di ZEE Dalam
subsistensinya.Dan
Konsep Traditional Fishing Right Di
Tsamenyi
dengan
Prof
pengelolaan berbasis
menangkapB. Apa Saja Upaya Penyelesaian Sengketa
dkk
(2000)
Kepulauan Natuna Yang Sesuai Dengan UNCLOS 1982?
yang mendukung pengakuan HPT tersebut.
pernyataan
hanya diperlukan
masyarakat.
setidaknya ada 17 peraturan internasional
Terkait
sehingga
eksitensi dari regulasi internasional ini
Animals
bermigrasi
kebutuhan
dirinci
dalam
Conservation
nelayan
spesies-spesies
seperti
daya
the
Species
mengijinkan
memenuhi
tradisional
ini,
Tidak dapat dipungkiri bahwa istilah „tradisi‟ atau „tradisional‟ sangat sulit untuk
mengingat
HasjimDjalal
bahwa
didefinisikan karena istilah-istilah tersebut
traditional fishing rights (hak perikanan
kerap
tradisional)
dengan
subjektif, ambigu, dan dinamis sehingga
traditional rights to fish (hak menangkap
membuka ruang-ruang interpretasi yang
ikan). Hal ini dikarenakan, traditional rights
berbeda-beda.
to fish diartikan bahwa setiap Negara secara
setidaknya ada dua sudut pandang yang
tradisional atau hukum berhak menangkap
dapat dipergunakan untuk memaknai istilah
ikan di laut bebas, tanpa memerhatikan
„tradisional‟ ini, yaitu pandangan yang relatif
apakah mereka memang pernah atau tidak
kaku dan pandangan yang lebih dinamis.
harus
dibedakan
melaksanakan hak itu.
kali
mengandung
Menurut
makna
Bill
yang
Arthur,
Pandangan yang kaku menganggap
Traditional fishing rights diartikan
bahwa istilah „tradisional‟ sebagai sebuah
bahwa hak menangkap ikan tersebut timbul
hal yang telah jadi sebagai produk masa lalu
justru karena di dalam praktik, mereka telah
seperti tradisi, kepercayaan, legenda yang
melakukan penangkapan-penangkapan ikan
diceritakan
di perairan-perairan tertentu. Dengan kata
Sementara itu, menurut pandangan yang
lain, hak perikanan tradisional muncul
lebih dinamis, istilah „tradisional‟ tersebut
karena suatu masyarakat nelayan telah
dapat bersifat dinamis, dalam artian bukan
melakukan
sesuatu yang sudah “jadi” sehingga masih
kegiatannya
secara
turun-
temurun dan berlangsung lama.
terbuka
Dari penjelasan di atas dapat ditarik
dari
generasi
ruang-ruang
ke
untuk
generasi.
dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan
kesimpulan bahwa secara internasional hak-
zaman. 5
Dalam hal ini, istilah „tradisional‟ kerap
disandingkan
dengan
tradisional untuk menangkap ikan
pengertian
tidak
terbatas
kepada
keempat
kekuatan „modern‟ dan kolonialisme,“in
kriteria tersebut karena diberikan di
encounters with colonial and other ‘modern’
laut bebas.
powers, so called traditional systems tend to
Menurut Syahmin, ada beberapa
generate
creative
responses
to
the
persyaratan Nelayan Tradisional untuk
challenges from a far”. Selain itu, istilah
mendapatkan HPT, yaitu:
tradisional juga sering dipergunakan untuk
1.
Dilakukan secara terus menerus dan
menggambarkan suatu adat istiadat dari
turun-temurun
suatu
dilakukan selama 4 generasi dan oleh
kelompok
masyarakat
atau
sekurang-kurangnya
keseluruhan masyarakat.Namun penggunaan
pribumi
kata tradisional juga harus ditinjau dari segi
terdekat. Artinya, nelayan tersebut
mana kata tersebut didefenisikan, apakah
harus
berdasarkan pandangan dari pihak yang
kegiatannya sebagai nelayan di suatu
berada di dalam kelompok masyarakat yang
kawasan tertentu yang disepakati
terkait atau dari luar kelompok masyarakat
bersama kedua Negara dan kegiatan
tersebut.
tersebut
HPT merupakan suatu hak yang lebih
dari
terus
Negara
menerus
dilakukan
tetangga
melakukan
secara
turun
temurun oleh penduduk asli kedua
terbatas dari hak-hak tradisional untuk
Negara
menangkap ikan. Terbatas di sini dalam
langsung.
pengertian bahwa pemberian HPT harus
2.
yang
lautnya
berbatasan
Nelayan harus menggunakan alat
kepada Negara yang memenuhi empat
tangkap ikan yang bersifat selektif
kriteria, menurut HasjimDjalal, yaitu
dan non-statis serta tidak termasuk
1.
2.
Mempunyai nelayan-nelayan yang
alat-alat
telah melakukan penangkapan ikan
(disebutkan juga jumlah awak kapal,
sejak lama;
jenis
Kegiatan tersebut dilakukan di suatu
operasinya).
daerah yang sudah tertentu dan
3.
3.
alat
di
tangkap
dilakukan
Indonesia
dan
wilayah
oleh
nelayan
termasuk di dalam wilayah yurisdiksi
perseorangan atau kelompok nelayan,
suatu Negara;
bukan berbentuk perusahaan serta
Merupakan
suatu
kegiatan
yang
harus mematuhi peraturan hukum
dilakukan secara turun-temurun; 4.
Harus
terlarang
yang berlaku di Indonesia.
Menggunakan peralatan yang telah menjadi
tradisi.
Sedangkan
4.
hak
Hal
terpenting
adalah
adanya
perjanjian bilateral antara Pemerintah 6
Indonesia dan Pemerintah Negara
sebagai tempat bekerja, sedangkan petani
tetangga yang lautnya berbatasan
tambak memanfaatkan daerah rawa, sungai,
langsung dengan laut Indonesia yang
sawah, dan sejenisnya untuk mengelola ikan
memuat pengakuan hak-hak Nelayan
dan produk perikanan lainnya.
Tradisional. tersebut
Perjanjian
menjadi
perlindungan
bilateral
dasar bagi
Menurut
Charles,
skala
usaha
hukum
perikanan dapat dilihat dari berbagai aspek,
Nelayan
diantaranya, berdasarkan ukuran kapal yang
Tradisional.
dioperasikan, daerah penangkapan (yaitu
Jika mengacu kepada ensiklopedi
jarak dari pantai ke lokasi penangkapan),
Indonesia, nelayan adalah orang yang secara
dan
aktif melakukan kegiatan menangkap ikan,
Pengelompokan tersebut dilakukan melalui
baik secara langsung (seperti penebar dan
perbandingan perikanan skala kecil (small-
pemakai jaring) maupun tidak langsung
scale fisheries) dengan perikanan skala besar
(seperti juru mudi perahu layar, nakhoda
(big-scale fisheries), walaupun diakuinya
kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru
belum begitu jelas sehingga masih perlu
masak kapal penangkap ikan), sebagai mata
dilihat dari berbagai aspek yang lebih
pencaharian.
spesifik.
tersebut,
Merujuk
rumah
tangga
kepada
definisi
yang
kegiatan
berdasarkan
tujuan
produksinya.
Selanjutnya, Kesteven
utamanya bukan menangkap ikan, tetapi
mengelompokkan nelayan ke dalam 3
menggunakan ikan sebagai proses produksi
kelompok, yaitu nelayan industri, nelayan
tidak dapat dikategorikan sebagai rumah
artisanal, dan nelayan subsistem. Nelayan
tangga nelayan. Dengan demikian, para
industri dan nelayan artisanal berorientasi
pedagang ikan sekalipun hidup di tepi pantai
komersial,
juga
nelayan subsistem biasanya tidak untuk
tidak
tergolong
kepada
kategori
nelayan.
sedangkan
hasil
tangkapan
dijual di pasar tetapi lebih mengutamakan
Demikian pula dengan petani tambak
pemenuhan kebutuhan konsumsi sendiri
yang juga tidak dapat dikategorikan sebagai
beserta keluarga atau untuk dijual secara
nelayan. Walaupun nelayan dan petani
barter.
tambak pada dasarnya menghasilkan ikan,
Nelayan
Tradisional
diartikan
namun ikan dari petani tambak biasanya
sebagai orang yang bergerak di sektor
dibudidayakan, sementara nelayan tidak ikut
kelautan dengan menggunakan perahu layar
dalam
tanpa
proses
budi
daya.
Perbedaan
motor,
sedangkan
mereka
yang
mendasar di antara keduanya adalah bahwa
menggunakan mesin atau perahu motor
nelayan
merupakan
memanfaatkan
wilayah
pesisir 7
nelayan
modern.
Nelayan
Tradisional tidak saja mengacu kepada alat
penting
atau teknologi yang dipergunakan untuk
mengingat
menangkap ikan, tetapi juga adanya faktor
Tradisional yang mendapatkan HPT adalah
kegiatan yang diwariskan secara turun
nelayan yang mempergunakan peralatan
temurun oleh sang nelayan. Hal tersebut
tertentu
diperkuat dengan adanya data bahwa sekitar
Adapun yang disebut dengan peralatan yang
70% dari nelayan yang berusaha dengan
tradisional, meliputi, “...equipment including
perahu tanpa motor adalah nelayan yang
gill nets, barrier nets, bag nets, cast nets,
melakukan
ikan
traps, hooks and lines...” Salah satu alat
secara turun temurun. Artinya, Nelayan
penangkapan ikan yang penting atau bahkan
Tradisional muncul sebagai kelanjutan dari
tidak
usaha orang tua yang juga memiliki kegiatan
perahu.Perbedaan antara perahu tradisional
utama sebagai nelayan.
dengan perahu non-tradisional dapat terlihat
kegiatan
penangkapan
Berdasarkan teknik dan alat-alat penangkapannya,
Nelayan
Tradisional
penangkapannya
dikaitkan
salah satu
yang
dengan kriteria
dianggap
terpisahkan
dari
HPT
Nelayan
“tradisional”.
nelayan
adalah
jelas. Terdapat tiga tipe dalam kelas nontradisional, yaitu:
adalah nelayan yang masih mempertahankan cara-cara
jika
1.
dengan
Panjang 12 meter, telah dilengkapi dengan
motor
tetapi
masih
menggunakan kapal tanpa motor (KTM),
berkekuatan rendah. Perahu ini dapat
tanpa inovasi teknologi, tanpa dukungan
mengangkut bobot hingga 1,5 ton
modal yang kuat, tanpa kelembagaan usaha
muatan ikan dan dapat membawa 15
yang mapan, cenderung bersifat subsisten,
orang nelayan.
dan
secara
geneologi
telah
menekuni
2.
Tipe yang kedua sedikit agak maju
aktvitas tersebut secara turun temurun.
dibandingkan
Berbeda halnya dengan nelayan modern,
pertama,
teknik
perangkat radio. Perahu jenis ini
penangkapannya
perkembangan
teknologi,
mengadopsi seperti
kapal
dengan
tipe
dilengkapi
yang dengan
berasal dari Dobu atau Merauke.
motor hingga ke teknologi citra satelit
3.
Tipe yang ketiga berukuran lebih
misalnya, dengan dukungan modal dan
kecil dan terbuka yaitu 6 meter
kelembagaan usaha yang mapan serta ciri-
panjangnya.
ciri subsistem telah hilang karena usaha
biasanya digunakan oleh nelayan asal
penangkapannya
Sulawesi.
ditujukan
semata-mata
untuk meraih profit secara maksimal. s
Diplomasi
Perahu-perahu
dalam
ini
hubungannya
Unsur teknologi dalam peralatan
dengan politik internasional adalah seni
penangkapan ikan ini juga menjadi semakin
mengedepankan kepentingan suatu Negara 8
dalam hubungannya dengan Negara lain.
Negara yang bersengketa. Perundingan ini
Terdapat
dapat
keterikatan
diplomasi
dan
dilakukan
dengan
cara
tawar-
negosiasi, yaitu dalam negosiasi tidak mesti
menawar. Tawar menawar itu dilakukan
berarti bahwa suatu usaha sedang dilakukan
dengan disepakatinya MOU yang memuat
oleh dua pihak yang bersengketa untuk
tentang
mencapai
lain
tradisional.Perundingan tersebut bertujuan
meskipun ini sering menjadi motif utama
agar dapat menjamin kelangsungan hak-hak
dari suatu pertemuan yang diatur antara para
perikanan tradisional (traditional fishing
diplomat dan Negarawan.
right) di suatu sisi dan dapat melindungi
kesepakatan
satu
sama
Tujuannya adalah untuk memelihara
hak
dan
kewajiban
kepentingan-kepentingan
hubungan politik maupun non politik yang
nelayan
pihak
yang
Indonesia
yang
bersengketa.
akan meningkatkan nilai-nilai kepentingan
Ada
tiga
sikap
bersama. Tujuan kedua diarahkan kepada
disampaikan
usaha mengurangi polemik politik atau
RetnoMarsudi kepada pemerintah China.
memperoleh kesempatan untuk mempelajari
Menteri
Pertama,
Luar
Indonesia
Negeri
memprotes
usul-usul pihak lain, apabila mungkin dan
pelanggaran yang dilakukan kapal Coast
untuk
Guard China terhadap hak berdaulat atau
menyiapkan
penyelesaian
dasar-dasar
masalah
mempunyai
tujuan
yang
bagi
menonjol
diplomatik
yurisdiksi
jangka
Indonesia
kontinen.Kedua, pokok
diplomasi
kawasan
Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas
panjang. Unsur
di
adalah
pelanggaran
Indonesia
terhadap
upaya
memprotes penegakan
negosiasi, dimana negosiasi dilakukan untuk
hukum yang dilakukan aparat Indonesia di
mengedepankan kepentingan Negara dan
wilayah ZEE dan di landas kontinen.Ketiga,
tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk
Indonesia
menjaga
dan
kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh
nasional
sejauh
memajukan
kepentingan
mungkin
dilaksanakan
memprotes
Penutup
pemeliharaan perdamaian tanpa merusak
A. Simpulan
kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi
dianggap
Berdasarkan pada uraian pembahasan,
berhasil
maka adapun kesimpulan dari penulisan ini
bilamana pihak-pihak yang terlibat sampai
adalah sebagai berikut:
pada suatu saling pengertian. Perundingan
bilateral
atas
kapal Coast Guard China.
dengan sarana damai, oleh karena itu
diplomasi,
pelanggaran
1. Aturan
mengenai
hak
perikanan
diterapkan
tradisional (traditional fishing right)
mencapai hasil yang menguntungkan bagi
yang tertuang dalam UNCLOS 1982 9
sangat sedikit, terdapat dalam satu
antar
Pasal, yaitu Pasal 51 yang isinya:
menimbulkan
“Tanpa mengurangi arti Pasal 49,
kawasan, diutamakan di kedepankan
Negara
harus
bisa diselesaikan dengan cara damai
menghormati perjanjian yang ada
sehingga saling menghormati dan
dengan
harus
tidak melibatkan pihak-pihak di luar
mengakui hak perikanan tradisional
kawasan. Pemerintah Indonesia telah
dan kegiatan lain yang sah Negara
melayangkan nota protes kepada
tetangga
langsung
Pemerintah China untuk menyikapi
berdampingan dalam daerah tertentu
kasus tersebut. Sebelumnya Ada tiga
yang
sikap Indonesia yang disampaikan
kepulauan
Negara
lain
dan
yang
berada
dalam
perairan
kepulauan. 2. Menurut
mekanisme
Konvensi,
pihak
ketegangan
yang B. Saran Berdasarkan pada hasil kesimpulan
luas untuk memilih prosedur yang
diatas, maka adapun saran dari penulis
diinginkan sepanjang itu disepakati
adalah sebagai berikut:
bersama. Prosedur yang dimaksud
1.
termasuk prosedur yang disediakan
mekanisme
perjanjian
regional
bilateral.
dan keamanan di wilayah perairan
atau
Indonesia agar eksistensi Negara
Masalah
Indonesia sebagai Negara Maritim
traditional fishing right ini harus diselesaikan
secara
tegas
selalu terjaga dan terlindungi.
dan 2.
diproses pada koridor hukum yang
Untuk
hukum sebaiknya selain pidana
membatasi
denda diberikan tindakan tegas
kewenangan pengaturan perikanan di perbatasan
yang
tambahan yaitu pidana penjara atau
saling
penyitaan bagi pelaku pelanggaran
tumpang tindih (overlapping) maka
yang masuk di wilayah ZEEI.
harus ada kesepakatan penetapan sementara
Untuk memberikan perlindungan kepada ZEEI, di dalam penegakan
menghargai kedaulatan Negara yang bersengketa.
Pemerintah Indonesia harus selalu melakukan peningkatan pertahanan
oleh Pasal 33 paragraf 1 Piagam
garis
adanya
yang
kepada pemerintah China.
bersengketa diberi kebebasan yang
daerah
“Beberapa
Menteri Luar Negeri RetnoMarsudi
Negara-Negara
PBB,
Negara.
3.
pengawasan
Dalam melakukan perundingan atau pembuatan
perikanan dan penegakan hukum,
MOU,
pemerintah
Indonesia harus jelas dan tegas
agar tidak menyebabkan perselisihan 10
dalam
penentuan
poin-poin
isi
Global, ed.2, cet.1, PT Alumni, Bandung
dalam perundingan tersebut.
mengucapkan terima kasih banyak kepada
Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum, Keamanan dan Keselamatan laut (DKP: Jakarta, 2008)
pihak-pihak yang sudah membantu penulis
I
Ucapan Terima Kasih Pada
kesempatan
ini
penulis
selama menyelesaikan skripsi.Pihak-pihak yang dengan sabar membimbing dan selalu
Made PasekDiantha,Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut PBB 1982, Denpasar: Mandar Maju
memotivasi penulis dalam menyelesaikan Kuntoro, 2004, HarmonisasiHukum tentang Kewenangan Daerah di Wilayah Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
skripsi. Pihak tersebut adalah: (1) Bapak Narzif, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan
M.H, selaku Penguji I (4) Bapak Surya
Marnixon R.C. Wila, 2006, Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara, ed.1, cet.1, PT Alumni, Bandung
Prahara, S.H., M.H, selaku Penguji II, (5)
Mirza
(2) Ibu Dwi AstutiPalupi, S.H., M.H selaku Pembimbing II, (3) Ibu DeswitaRosra, S.H.,
Bapak PoniarWarsono, S.H., M.H, selaku Penguji III, (6) Keluarga tercinta yang selalu
Satria Buana, 2007, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Nusamedia, Bandung
P. JokoSubagyo, 2005, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta , Jakarta
memberi dukungan moril maupun materi. (7) sertateman-teman seperjuangan.
Sefriani, 2010, Hukum Internasional:Suatu Pengantar, ed.1, cet.3, RajawaliPers, Jakarta
DAFTAR PUSTAKA Smith dalam IwanSetiawan, 2008, Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil (Institut Pertanian Bogor, Bogor
A. Buku-buku Albert W. Koers, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,GadjahMada University Press,1994 Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional:Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika
SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 11
Mendesak-sikap-tegas-indonesia-di-konfliklaut-cina-selatan, http://www.selasar.com/politik/
Syafrinaldi, 2009, Hukum Laut Internasional, UIR Pres, Pekanbaru Syahmin, 1988, Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini (Bina Cipta, Bandung)
Pengertian-sejarah-danperkembangan.html?m=1/, http://qiechester.blogspot.com/2013/0 6/, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017 pukul 16:00 WIB Publications/north/pubs/arthur-traditionlegislation.pdf,http://www.environme nt.gov.au/coasts/mbp/, diakses pada tanggal 4 Januari 2017 Pukul 15.00 WIB
T. May Rudy, 2002, Hukum Internasional 2, PT. RefikaAditama, Bandung B. Peraturan Perundang-Undangan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
Indonesia-china-sepakat-insiden-lautnatuna-telah-selesai/ http://jakartagreater.com/diakses pada tanggal 16 Januari 2017
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Undang-undang Nomor 31 2005tentang Perikanan
Tahun
C. Sumber Lain Traditional-Fishing-di-Indonesia.html?m=1, http//Maimunarenhoran.blogspot.com /2011/12/, Diakses pada tanggal 28 september 2016 pukul 16.15 wib Pakar-di-dalam-zee-tidak-ada-traditionalfishing-ground-china/, http://nusantaranews.co/ Rezim-wilayah-laut-menurut-unclos1982.html?=1, http://rubiksearch.blogspot.co.id/2015/10/ Hukum-laut-tentang-zona-ekonomi.html, http://www.mataduniakami.id/2015/1 2/ https://myrepro.wordpress.com/2016/04/16/l cs1/
12
