MASA DEPAN PEMIDANAAN KORPORASI DI INDONESIA THE FUTURE OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA OLEH: AGUSTINUS POHAN
ALASAN MEMIDANA KORPORASI • REALITAS MENGENAI DIMENSI KEJAHATAN KORPORASI • REALITAS MENGENAI DAMPAK YANG DITIMBULKAN • PERTIMBANGAN KEADILAN • SEBAGAI CARA UNTUK MENGUBAH PERILAKU KORPORASI
Dimensi Kejahatan Korporasi • Kejahatan Finansial, termasuk penghindaran pajak, illegal accounting, penyuapan, illegal share dealings, mergers and takeovers dll. • Kejahatan konsumen, meliputi illegal sales/marketing, sale of unfit goods, fix prices, false labelling, dll. • Kejahatan thd karyawan, meliputi diskriminasi, pelanggaran UMR, pelanggaran thd hak berorganisasi, dll. • Kejahatan thd lingkungan, meliputi pencemaran lingkungan dll
Kerugian yang ditimbulkan • Kerugian di bidang ekonomi, meliputi jumlah yang sangat besar bila dibandingkan dengan blue collar crime atau “kejahatan warungan”. Lihat kasus BLBI atau Century. • Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, meliputi jumlah yang sangat besar. (sebagai ilustrasi, studi di US mencatat, kematian dan kerugian fisik yg diakibatkan oleh kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan biasa (blue collar), yaitu 100.000 berbanding 9.235 kematian dan 390.000 berbanding 218.385 utk kerugian fisik.
• Kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat thd perilaku bisnis dan membawa implikasi thd ketidak percayaan thd pemerintah karena dipandang gagal utk mengatur secara efektif.
DEFINISI KORPORASI • Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, …… (UU NO. 7/1955) • Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (UU TIPIKOR, UU ANTI TERORISME) • Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (UU LINGKUNGAN HIDUP) • Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (draft perma)
TINDAK PIDANA KORPORASI ? • BILAMANAKAH SUATU TINDAK PIDANA DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORPORASI ?
• Theories of corporate criminal liability: two distinct theories for imposing corporate criminal liability: identification and imputation.
IDENTIFICATION THEORY • The claim of liability under identification is that the acts of certain individuals should be treated as the actual acts of the corporation. Those acts establish direct liability of the corporation. (PROVING CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR NEGLIGENCE IN VESSEL MANAGEMENT AND OPERATIONS: AN ALLISION-OIL SPILL CASE STUDY: Craig H. Allen)
• Under the identification theory the person who acts is not acting for the company. He or she is acting as the company.(CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: Matthew Goode)
TEORI IDENTIFIKASI DALAM RKUHP PASAL 49 RKUHP • TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH KORPORASI JIKA DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN FUNGSIONAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI KORPORASI YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA KORPORASI ATAU DEMI KEPENTINGAN KORPORASI, BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA ATAU BERDASARKAN HUBUNGAN LAIN, DALAM LINGKUP USAHA KORPORASI TERSEBUT, BAIK SENDIRI-SENDIRI ATAUPUN BERSAMA-SAMA.
IMPUTATION THEORY • imputation refers to acts by lower-level employees or agents of the corporation, for which the corporation bears only vicarious liability under the principle of respondeat superior.
VICARIOUS LIABILITY • Corporate criminal liability may be found under the vicarious liability theory where the offense was committed by an employee or agent of the corporation, each of the acts was done within the course and scope of employment or agency and the employee or agent committed each of the essential elements of the offense with the intent to benefit the corporation.
Even if the act or omission was not specifically authorized, it may still be within the scope of an agent's employment if : (1) the agent acted for the benefit of the corporation and (2) the agent was acting within his authority.
IMPUTASI TEORI DALAM SALAH SATU DRAFT PERATURAN DI INDONESIA Penilaian terhadap Korporasi telah melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak dalam lingkup Korporasi/lingkup usaha Korporasi/lingkungan Korporasi maupun diluar lingkup Korporasi/lingkup usaha Korporasi/lingkungan Korporasi namun dilakukan untuk kepentingan dan/atau dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi
KESALAHAN KORPORASI • APAKAH DIPERLUKAN ADANYA UNSUR SUBYEKTIF BERUPA ”KESALAHAN” DALAM KORPORASI ? • APAKAH TERHADAP KORPORASI AKAN DITERAPKAN STRICT LIABILITY SEBAGAIMANA DIKENAL DALAM PASAL 39 RKUHP: “BAGI TINDAK PIDANA TERTENTU UU DAPAT MENENTUKAN BAHWA SESEORANG DAPAT DIPIDANA SEMATA-MATA KARENA TELAH DIPENUHINYA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERSEBUT TANPA MEMPERHATIKAN ADANYA KESALAHAN”.
UNTUNG/RUGI STRICT LIABILITY • Strict liability dalam tindak pidana korporasi dapat memudahkan pembuktian • Resiko penyalahgunaan pihak ketiga untuk merugikan korporasi Ancaman bagi korporasi yang dapat mempengaruhi iklim berusaha Disinsentive terhadap upaya-upaya pencegahan karena tidak ada manfaat bagi korporasi untuk membuat upaya-upaya pencegahan yang bersifat internal (no monitoring incentives)
ASAS-ASAS INI TETAP BERLAKU BAGI KORPORASI? • ACTUS NON FACIT REUM, NISI MENS SIT REA AN ACT DOES NOT MAKE (THE DOER OF IT) GUILTY, UNLESS THE MIND BE GUILTY.
• PRESUMPTION OF INNOCENCE • Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (the burden of proof lies who declares, not who denies)
DIRECTIVE APPROACH (PETUNJUK) DALAM PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN • The wrongful mind of a corporation is more than “presumed” than “proved” under the directive approach. The evidential presumption that there existed an intentional or negligence on the corporation side arises when the prosecution proved a prerequisite fact such as the existence of a criminogenic culture or the absence a compliance programme and the linkage between the harm caused and the prerequisite fact. If the corporate defendant wants to negate the existence of a criminal mind, it has to undertake the burden of evidence . (corporate crime in china, history and contemporary debates: zhenjie zhou)
PENDEKATAN DERIVATIVE DAN DIRECTIVE DALAM DRAFT PERATURAN Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipersalahkan kepada Korporasi apabila memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai berikut: • tindak pidana terjadi karena keputusan Pengurus untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama korporasi; (derivative) • tindak pidana terjadi karena dibiarkan terjadi oleh Korporasi; (directive) • Korporasi mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau untuk kepentingan korporasi; (directive) atau • Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana (directive)
MEMIDANA KORPORASI TIDAK MUTLAK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN EKSES NEGATIF DARI PEMIDANAAN THD KORPORASI, SEPERTI: - MENGORBANKAN PIHAK2 YG TIDAK BERSALAH (BURUH/PEMEGANG SAHAM) - DAPAT MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA, DLL PEMIDANAAN THD KORPORASI PD UMUMNYA TIDAK BERSIFAT MUTLAK. RKUHP PSL 53 (1) : (1) DALAM MEMPERTIMBANGKAN SUATU TUNTUTAN PIDANA, HARUS DIPERTIMBANGKAN APAKAH BAGIAN HUKUM LAIN TELAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN YANG LEBIH BERGUNA DARI PADA MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP SUATU KORPORASI.
PERAN PENTING DARI CORPORATE COMPLIANCE PROGRAMS • KEBERADAAN CORPORATE COMPLIANCE PROGRAM DENGAN DISERTAI BUKTI YANG CUKUP MENGENAI KESERIUSAN MANAJEMEN KORPORASI DALAM PELAKSANAANNYA BERPERAN DALAM : - MENENTUKAN PERTIMBANGAN UNTUK MENUNTUT/TIDAK KORPORASI. - PEMBUKTIAN YANG DAPAT MENIADAKAN “KESALAHAN” KORPORASI.
TERIMA KASIH
