MASA DEPAN ZAKAT INDONESIA:

MASA DEPAN ZAKAT INDONESIA:

Studi Kasus Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Di Lebak1

Oleh Ir. H. Amir Hamzah, MSi2 I. Pendahuluan Sebagaimana dimaklumi bahwa zakat dalam Islam merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan manakala telah memenuhi persyaratan. Sudah sangat dikenal bahwa zakat harus didistribusikan ke delapan golongan (ashnaf) sebagai orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yan sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mah mengetahui lai maha Bijaksana (QS At-Taubah: 60).

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, sesorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S 9/11) yang artinya: “tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama.” Zakat sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan ‘ibadat’, karena dipandang bagian yang tak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas dari dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.3 Zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta, maka terlaksananya zakat sangat di tentukan oleh lembaga amil yang ditunjuk untuk itu, karena berkurang tidaknya kemiskinan sangat ditentukan oleh profesionalitas tidaknya lembaga zakat yang bersangkutan. Pengertian zakat seperti diatas adalah suatu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta

1

Makalah disampaikan pada acara Wisuda The Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), Jakarta, 28 Oktober 2009. 2 Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lebak, Banten. 3 Dr. Yusuf Qardhawi, dalam kata pengantar Hukum Zakat, (terj), Jakarta; PT Pustaka Litera AntarNusa. h.3

Masa Depan Zakat Indonesia | Ir. H. Amir Hamzah, MSi

1

tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

II. Zakat dalam Kerangka Pengelolaan Pembangunan Daerah Selain telah diatur oleh syara’, sesuai amanat UUD RI Tahun 1945, Pemerintah Daerah Indonesia juga mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, yang meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, dan sumber lainnya. Dan menumbuhkan hubungan administrasi dan kewilayahan. Sebagian urusan pemerintah di bidang keagamaan dan pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran zakat yang tersebar di seluruh provinsi Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria wajib dan pilihan sesuai Pasal 11 (3) UU No, 32/2004. Urusan Wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara seperti kesejahteran masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) dalam kerangka NKRI. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata berada di daerah dan dapat berpartisipasi untuk kesejahteraan rakyat sesuai kondisi dan potensi unggulan daerah.1 Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 43 bahwa (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) negara mengembangankan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;dan (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak. Sesuai amanat UU 39/1999, pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (pasal 4). Sedangkan tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 1

Prof.Dr.Salmadanis,MA, Posisi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan, Makalah Konferensi Dewan Zakat Asia Tenggara, Padang


2

keadilan sosial; meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5). Sedangkan pengelolaan zakat secara eksplisit jug disebutkan dlam UU ini, yaitu bahwa (1) pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, (2) pembentukan badan amil zakat Nasional oleh Presiden atas usul menteri; daerah propinsi oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama propinsi; daerah kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; kecamatan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (pasal 6).

III. BAZDA Lebak Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, merupakan salah satu daerah binaan kementerian percepatan daerah tertinggal (PDT). Dalam lima tahun tahun terakhir, pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat setempat secara progresif berusaha mengubah ketertinggalan dengan berbagai pembangunan tertinggal. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, dan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lebak periode 2007-2010 berusaha menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan secara tepat sasaran dan berdayaguna. Upaya ini didorong dan didukung penuh oleh Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya yang duduk sebagai Ketua Komisi Pengawas. Pengembangan dan pengelolaan zakat menjadi perhatian serius dari pemerintah (eksekutif dan legislaif) yang diaplikasikan antara lain dalam bentuk penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.1 Perda ini merupakan penegasan terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh amilin (baca: BAZDA) secara amanah. Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat,2 di mana dana amilin ini bisa digunakan untuk operasional dan administrasi lembaga. Dalam bagian lain dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak

1

Bagian Hukum Setda Lebak, Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005, h. 154. 2 QS At-Taubah: 60


3

menerimanya.1 Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (‘amil).2 Perda tentang Pengelolaan Zakat juga menjadi landasan bagi ‘amilin untuk bekerja secara profesional. Sebagaimana pandangan Imam Qurtubi, seperti dikutip oleh Didin Hafidhuddin, ketika menafsirkan Q.S. At-Taubah AYAT 60 bahwa ‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh Imam/ Pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.3 Oleh karenanya, di Lebak, baik eksekutif maupun legislatif sepakat dengan para ulama bahwa peran zakat sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan daerah jika diatur dan dikelola dengan baik dan profesional oleh pengurus BAZDA dengan didukung Perda pengelolaan Zakat. Maka BAZDA Lebak, berkomitmen untuk menjunjung profesionalisme dalam pengelolaan Zakat di Kabupaten Lebak. Secara struktural, BAZDA Lebak terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Selain Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Badan Pelaksana juga memiliki empat seksi, yaitu Seksi Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pengembangan. Seksi Pengumpulan bertugas menghimpun dan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari unit pengumpul zakat (UPZ) yang telah ditetapkan, sedangkan Seksi Pengembangan bertugas melakukan penelitian dan pengembangan keorganisasian. Seksi Pendistribusian bertugas menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk berbagai kegiatan dan institusi keagamaan dan dakwah, fuqara, masakin, ibnu sabil, dan asnaf lainnya. Sedangkan pendistribusian untuk kegiatan non-konsumtif diurusi oleh Seksi Pendayagunaan. Berdasar pada Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400/Kep.54/Sos/2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebak 2007-2010, Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua MUII Lebak sedangkan Ketua Komisi Pengawas adalah H. Mulyadi Jaya Baya. SK Bupati juga menetapkan Badan Pelaksana yang diketuai oleh Ir. H. Amir Hamzah, MSi. Dilihat dari personalianya, komposisi Badan Pelaksana BAZDA Lebak mungkin agak berbeda coraknya dengan beberapa BAZ di 1

Lihat Q.S. al-Taubah: 103 DR.KH. Didin Hafidhuddin, M.SC, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta; Gema Insani. 2004. h. 125 3 Al-Qurtubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, Beirut Lebanon, daar el-Kutub ‘Ilmiyyah, 1413/1993 M. Jilid VII-VIII, h. 112-113. dalam kutipan DR.KH. Didin Hafidhuddin, M.SC, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta; Gema Insani. 2004. h. 125 2


4

kabupaten lain yang menempatkan orang-orang yang sudah pensiun sebagai personalia. Asumsinya mungkin mereka akan lebih banyak waktu yang bisa diluangkan untuk BAZDA. Namun di BAZDA Lebak semua pengurus di Badan Pelaksana adalah fase produktif yang harus totalitas bekerja dan mengutamakan produktifitas karya. Sedangkan untuk pemenuhan kerja keseharian kesekretariatan, BAZDA dikelola oleh tenaga profesional yang dibayar untuk itu. Dalam waktu dekat, BAZDA juga sedang mengupayakan untuk meminta Pemkab agar menempatkan beberapa PNS sebagai tenaga bantuan di BAZDA.

IV. Program Kerja 4.1. Penghimpunan Dana Penghimpunan dana di BAZDA Lebak merupakan kegiatan yang progresif. Hal ini bisa dilihat dari nilai nominal dana yang dikumpulkan mencapai lebih dari Rp. 3,6 Milyar (pembukuan tahun 2008). Dana tersebut jauh meningkat bila dibandingkan pada tahun 2003 dengan nilai kurang dari Rp. 100 juta, atau pada tahun 2006 sebesar Rp. 521 juta. Untuk meningkatkan kesadaran dan menggali potensii penghimpunan dana, BAZDA Lebak mengadakan nota kesepahaman (memorandum of understansing, MoU) antara para pengusaha setempat. MoU ditandatangani oleh Ketua BAZDA Ir. H. Amir Hamzah, MSi dengan beberapa wakil dari asosiasi pengusaha pada 14 Juni 2007. Inti dari MoU tersebut adalah bahwa para pengusaha akan memberikan infak sebesar 1,5 persen dari nilai kontrak usaha/projek yang didapatkan dari Pemerintah Daerah. Hitunghitungan kasar, proyek pembangunan yang dijalankan oleh asosiasi pengusaha yang berasal dari APBD/APBN di Kabupaten Lebak sekitar Rp. 400 Milyar. Dengan demikian, infak yang ditargetkan dihimpun oleh BAZDA sekitar Rp. 6 Milyar. Ini hitung-hitungan kasar. Bagi para pengusaha, infak sebesar itu, tidak menjadi persoalan, asalkan tidak ada pungutan atau setoran lain di luar itu sebagai uang proyek. Dalam hal ini, ketua Dewan Pengawas sekaligus Bupati Lebak menjamin tidak adanya pungutan atau setoran ke pemerintah daerah atas proyek yang ada, baik secara resmi maupun tidak. Tentu saja pungutan pajak tidak bisa dihindari. Tabel 1. Penghimpunan Dana BAZDA Lebak1 No. 1. 1

Tahun 2003

Nominal (Rupiah) 99.886.818,-

Diolah dari Laporan tahunan BAZDA Lebak


5

2 3. 4. 5. 6. 7.

2004 2005 2006 2007 2008 20091

172.885.146,340.021.218,520.244.459,2.709.259.074,3.659.187.385,3.952.955.376,-

Dari data pada Tabel di atas jika diamati lonjakan jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah di mulai pada tahun 2007. Tidak lain, ini adalah hasil dari sebuah gagasan besar yang coba dibangun kesepahaman dan kebersamaan antara Kepala Daerah dan para pengusaha untuk bersedia menyalurkan infak dan shadaqahnya melalui BAZDA Lebak. Penghimpunan dana tahun 2007 menunjukkan angka sebesar Rp. 2,7 Milyar. Jumlah ini cukup menggembirakan apabila dilihat dari waktu penandatanganan MoU sampai akhir tahun. 4.2. Penyaluran Dana Dengan komitmen yang tinggi, hingga akhirnya pengurus mampu menghasilkan program unggulan yang diharapkan akan sinergis dengan upaya pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan. Dalam kepengurusan 2007-2010, BAZDA mencanangkan Program sebagai berikut: 1. Mustahik Menjadi Muzakki (M-3), melalui: a) Modal Usaha Bergulir b) Pendirian Mini Market 2. Memuliakan Anak Yatim dan Orang Miskin (Mengayomi) 3. Bea Studi Islam (BSI) 4. Bedah Rumah Keluarga Miskin yang Sholeh (Berkemas) 5. Peduli Sarana Keagamaan (PSK) Kelima point diatas merupakan hasil Revitalisasi program yang pada periode sebelumnya sebagian sudah dijalankan dengan baik seperti pada point 2, 3, dan 5, namun dilakukan penyempurnaan kembali. Misalnya untuk program Memuliakan Anak Yatim dan orang miskin, selain santunan, khusus untuk perhatian pendidikan mereka maka BAZDA bekerja sama dengan Yayasan Ikhlas Mulia hati yang didirikan oleh H. Mulyadi Jaya baya dan H. Amir Hamzah, menampung mereka untuk sekolah dan pesantren dari tingkat SMP sampai SMA/SMK.

1

Data sampai September 2009.


6

Program Bea Studi Islam, untuk tahun ini dan kedepan akan lebih fokus pada pelajar/santri/mahasiswa yang menempuh studi hafalan (tahfidz) alQur’an. Ini seiring dengan program pengembangan keagamaan Pemerintah Daerah dan juga menopang gagasan mengenai Rangkasbitung Kota Pelajar, Lebak Daerah Pendidikan. Sedangkan pada program Peduli Sarana Keagamaan, seperti bantuan untuk Masjid, Musholla, Majlis Taklim, Pesantren, kini jumlah sebaran bantuannya dibatasi/bertahap namun jumlah ‘nominal’ bantuannya kami perbesar dengan asumsi agar tercapai hasil yang signifikan. Untuk berusaha mengentaskan kemisikinan umat, BAZDA Lebak meluncurkan program "Dana Bergulir" (DB) bagi para pengusaha mikro. Program DB ini disalurkan untuk pengusaha bakulan, gerobank dorong, dan pengusaha mikro lainnya. Sasarannya dan misinya jelas, bagaimana membuat pedagang sayuran "suhun" (memakai nyiru di atas kepala), sekadar contoh, berubah menggunakan gerobak, kemudian berubah lagi menggunakan kios, dan seterusnya. Ini bagian dari program Mustahik Menjadi Muzakki. Sebagai gambaran, sejak digulirkan pertama kali pada 23 Juli 2007, telah ada 190 perorangan dan 11 kelompok usaha mikro yang telah mendapatkan bantuan BAZDA dengan nilai pinjaman yang diterima bervariasi, mulai Rp 300 ribu sampai Rp 3 juta per orang, tergantung dari hasil survey/verifikasi lapangan. Sampai saat ini, dana yang disalurkan bersifat pinjaman tanpa bunga. Peminjam diwajibkan mengembalikan modal secara bertahap yang diikat melalui akad pada saat serah terima modal. Lamanya pengembalian berkisar antara 5-12 bulan. Program ini sedang dievaluasi dan mencari model-model pemberdayaan yang cocok. Mungkin model pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh peraih Nobel Profesor Muhammad Yunus lewat Grameen Bank di Bangladesh menjadi salah satu pertimbangan untuk diterapkan ke depan. 4.3. Program dalam Waktu Dekat Program unggulan lain dalam upaya mendorong Mustahik Menjadii Muzakki adalah rencana pendirian Mini Market BAZDA Lebak. Yang secara prinsip; pemilik saham mini market adalah mustahik (fakir miskin), dan mereka akan menerima penghasilan dari keuntungan mini market. Program ini baru dalam tahap pengadaan lahan dan sedang menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pendirian/pembukaan mini market tersebut.


7

Program terakhir adalah, Bedah Rumah Keluarga Miskin yang Sholeh. Program ini akan berjalan, dan sekarang baru pada tahap meng-inventarisir calon mustahik yang akan menerima bantuan bedah rumah/ perbaikan rumah. Karena masih banyak terdapat warga miskin yang rumahnya tidak layak huni atau bahkan tidak memilikii rumah. Diantara program yang belum masuk dalam program kerja BAZDA Lebak, namun sudah diinventarisir dan sudah disiapkan pada draft program kerja selanjutnya adalah di bidang kesehatan, seperti penyediaan mobil ambulance sampai pada rencana pendirian Klinik Kesehatan Mustahik (KKM).

V. Tantangan Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat, infak dan sesekah, yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah dan memiliki cabang sesuai struktur pemerintahan sampai tingkat kecamatan. Seiring dengan pengumpulandana yang meningkat dan upayya pengent asan kemiskinan, sebagian pengelola zakat sudah berupay menyalurkan dananya tidak sekadar pada kegiata konsumtif melainkan juga ke dalam bentuik-bentuk lain seperti beasiswa, layanan kesehatan, dan permodalan usaha. Pemberian pinjaman mikro untuk pengusaha lemah termasuk di dalamnhya. Oleh karena itu, BAZDA sebagai penghimpun dan penyalur zakat membutuhkan sumberdaya insani yang terampil, mempunyai pengetahuan zakat yang memadai, dan amanah. Diharapkan pengelola zakat adalah mereka yang dapat bekerja secara amanah dan profesional. Ke depan, pengelola zakat tidak bisa mengandalkan orang-orang yang bekerja secara sambilan atau paruh waktu. Di samping itu, isu mendasar dalam pengelolaan zakat adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini dilandaskan pada transparansi penghimpunan dan penyaluran dana. Pada dasarnya, para mustahik akan menyalurkan zakatnya ke BAZ/LAZ yang mereka percaya. Oleh karena itu publikasi kegiatan dan penyaluran juga menjadi hal yang penting. Beruntung Lebak adalah daerah pertama yang mempunyai Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembanganunan di Kabupaten Lebak, dengan Komisi Transparansi dan Partisipasinya yang telah dikenal secara nasional. Kondisi ini mendorong semua badan publik berikut dokumken-dokumen publik seperti APBD dan lain-lain dengan mudah diakses oleh publik. BAZDA tentu saja termasuk salah satu Badan Publik. Khusus untuk BAZDA, sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, maka koordinasi sangat penting. Koordinasi ini bukan saja antara BAZDA dengan


8

mustahik, melainkan koordinasi antara badan-badan publik yang ada. Sebut saja koordinasi antara BAZDA-Pemkab-Departemen Agama. Koordinasi sangat penting, bukan saja untuk menghilangkan sumbatan informasi, melainkan untuk menghasilkan sinergi.

VI. Penutup Melihat begitu besarnya pengaruh zakat terhadap upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak, maka harus muncul para amilin yang professional, bahkan berani memilih Amil sebagai profesi pilihan. Disadari oleh semua kalangan bahwa sementara ini dalam pengelolaan zakat— terutama BAZ—masih secara ‘konvensional’, misal amilnya punya profesi lain kemudian sambil mengelola BAZ. Hal serupa masih dialami oleh pengurus Bazda Lebak, memiliki profesi lain, seperti ada yang sebagai Pimpinan Ponpes, Birokrat aktif, Anggota DPRD, Anggota KPU, Dosen, dan Guru, bahkan Ketua Bazda Lebak kini menjadi Wakil Bupati Lebak. Kedepan, karena makin prospektif nya orang yang bergulat di ranah pengelolaan zakat, maka mau tidak mau harus banyak orang yang berani menjadikan Amil sebagai profesi pilihan, bukan lagi sambilan. Untuk itu, kami harapkan kehadiran dan karya para mujahid wisudawan/wisudawati IMZ. Selamat Datang di Dunia Zakat! Profesi pilihan Tuhan yang mulia di dunia dan akhirat!.


9

MASA DEPAN ZAKAT INDONESIA:

Recommend Documents