Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan dan laporan pertanggungjawan keuangan daerah. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan di atas dan mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundang-undangan di atas. Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu pasal 150 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka disusunlah Peraturan Bupati Bandung No. 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Kabupaten Bandung untuk memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih rinci dan implementatif, maka perlu disusun Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung
1
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
B.
Maksud dan Tujuan
1.
Maksud Maksud disusun dan diterbitkannya Manual sistem dan prosedur Akuntansi pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten
Bandung
yang
tertib,
efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan, dan tepat waktu. 2.
Tujuan Sistem akuntansi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyusunan Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung bertujuan
untuk
memberikan
pedoman
penyusunan
laporan
keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud harus disajikan sesuai
dengan
Standar Akuntansi
Keuangan Daerah atau prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, termasuk ketentuan yang berlaku. C.
Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan dasar
hukum dalam penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Pemerintah Kabupaten Bandung
2
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13 Tahun
2006 jo
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pemerintah Kabupaten Bandung
3
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
12. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pedoman
Tata
Cara
23 Tahun 2007 Tentang
Pengawasan
Atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
Dan
Antara Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan
Kabupaten
Bandung
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
Pemerintah Kabupaten Bandung
4
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung; 24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi; D.
Sistematika Penyajian Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah
disajikan dengan susunan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar Hukum dan
Sistematika
Penyajian
Sistem
dan
Prosedur
Pengelolaan Keuangan Darah. BAB II
: GAMBARAN UMUM Memuat Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Akuntansi
Definisi
Akuntansi,
Keuangan
Dasar-dasar
Pemerintah
dan
Teknik
Daerah, Jenis-Jenis
Transaksi dan dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah . BAB III
: AKUNTANSI SATUAN KERJA (SKPD) Memuat Akuntansi
Anggaran, Akuntansi Pendapatan,
Akuntansi Belanja, Akuntansi Aset dan Akuntansi Selain Kas di tingkat Satuan Kerja. Juga diterangkan hubungan Akuntansi SKPD dengan PPKD. BAB IV
: AKUNTANSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Memuat Akuntansi Anggaran, Akuntansi, Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Pembiayaan, Akuntansi Aset, Akuntansi Hutang, Akuntansi Ekuitas Dana, Akuntasi Selain Kas dan Akuntansi Konsolidasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung
5
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
BAB V
: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD Menjelaskan Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup,
Konversi
Laporan
Keuangan
ke
SAP,
Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan) Bab VI
: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PKPD Memuat
Neraca
Penutup,
Saldo,
Konversi
Penyusunan
Laporan
Jurnal
Laporan
Penyesuaian, Keuangan
Keuangan
PPKD
Jurnal
ke
SAP,
sesuai
SAP
(Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan) Bab VII
: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Memuat
jurnal
eliminasi
dan
penyusunan
Laporan
Keuangan Pemda (Konsolidasi) meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bab VIII
: PENUTUP
LAMPIRAN: -
Format Jurnal, Buku Besar, Worksheet, Laporan Keuangan termasuk format Catatan Atas Laporan Keuangan
-
Kode Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Pemerintah Kabupaten Bandung
6
